Bisnis.com, JAKARTA — Netflix, penyedia layanan video on demand, kembali menaikkan harga layanan berlangganannya mulai Maret 2026. Kenaikan tarif tersebut mencapai US$2 atau Rp33.800 per bulan.

Dalam dua tahun terakhir ini Netflix sudah beberapa kali menyesuaikan harga layanan berlangganannya. Kenaikan ini dilakukan secara bertahap dan mulai berlaku untuk pelanggan baru lebih dulu.

Paket termurah yang dilengkapi iklan kini dibanderol dengan harga US$8,99 atau sekitar Rp151.000 per bulan, naik dari sebelumnya US$7,99 atau sekitar Rp135.000.

Sementara itu, paket standar tanpa iklan juga mengalami kenaikan harga. Paket ini sekarang menjadi US$19,99 atau sekitar Rp337.000 per bulan, dari sebelumnya US$17,99 atau sekitar Rp304.000.

Untuk paket premium, harganya kini mencapai US$26,99 sekitar Rp456.000 per bulan, naik dari harga sebelumnya.

Tidak hanya paket utama, biaya untuk menambahkan pengguna di luar satu rumah juga ikut berubah. Untuk paket dengan iklan, biaya tambahan pengguna kini menjadi US$6,99 atau sekitar Rp118.000. Sedangkan untuk paket tanpa iklan, biayanya naik menjadi US$9,99 sekitar Rp168.000.

Dikutip dari TechCrunch Jumat (27/3/2026), pihak Netflix menjelaskan penyesuaian harga ini dilakukan untuk mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan penambahan berbagai pilihan hiburan yang mereka tawarkan.

Harga baru ini mulai berlaku untuk pelanggan baru sejak 26 Maret. Sementara pelanggan lama akan menyusul dalam beberapa bulan ke depan. Netflix juga akan memberi pemberitahuan melalui email kepada pelanggan sekitar satu bulan sebelum harga baru diterapkan.

Sebelumnya, Netflix terakhir kali menaikkan harga pada Januari 2025. Sejak saat itu, platform ini terus menambah fitur baru, seperti hadirnya podcast video, lebih banyak tayangan siaran langsung, serta rencana pembaruan aplikasi mobile dan pengembangan fitur video pendek.

Kenaikan harga ini juga terjadi setelah Netflix memutuskan mundur dari rencana kerja sama besar dengan Warner Bros. Discovery, setelah menilai tidak akan melanjutkan tawaran akuisisi yang sempat dibahas. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pasar lokal untuk menghadapi dinamika pasar global yang memanas. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan biaya logistik.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.

Pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kapal harus mencari rute aman untuk menghindari konflik Iran dan Israel. Biaya tambahan tersebut menyentuh US$2.000-3.000 per kontainer.

“Beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. ” kata Toto kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Selain lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.

“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” ujarnya.

Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.

Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.

“Kemudian dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” pungkasnya.

Sebelumnya,

Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.

“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.

Bisnis.com, MEDAN - Pertamina EP Rantau Field mengenalkan inovasi terbaru perseroan untuk mencegah loss production atau risiko kehilangan produksi akibat masalah 'kepasiran', kondisi di mana pasir ikut naik bersama aliran fluida yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pompa.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan sumur-sumur migas yang telah mature di lapangan PEP Rantau kerap menghadapi masalah 'kepasiran'. Selain membuat pompa menjadi rusak, masalah ini membuat minyak mentah (crude oil) tidak terangkut optimal sehingga memunculkan ide punggawa perseroan untuk mengembangkan inovasi USAT (Ultimate Sand Trap).

"Sebelumnya, inovasi yang diterapkan untuk mengatasi masalah kepasiran adalah We Are Fines di tahun 2023. USAT dikembangkan dan diaplikasikan sejak 2024 untuk melengkapi inovasi sebelumnya. Dengan begitu, pompa tetap beroperasi dengan baik untuk mengalirkan fluida ke permukaan," ujar Tomi dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Tomi menjelaskan inovasi USAT hadir untuk meningkatkan masa operasi pompa yang memiliki masalah kepasiran dengan menambahkan aksesoris pada pompa Electric Submersible Pump (ESP) yang digunakan perseroan.

Inovasi pada pompa ESP ini menjadi penting lantaran sebanyak 29 dari 87 sumur di PEP Rantau Field menggunakan pompa ESP.

Dalam praktiknya, lanjut Tomi, pompa ESP dapat mengalami kerusakan karena pasir ikut naik ke permukaan bersama aliran fluida.

Melalui inovasi USAT, tim menambahkan aksesoris USAT di tengah lapisan tubing pompa. Aksesoris USAT ini yang disebutnya akan menahan pasir di dalam sumur yang mengalami fallback.

"Dengan cara ini, pasir tidak akan jatuh atau masuk ke pompa namun terjatuh pada sela antara USAT dengan tubing. Dengan begitu, pompa tetap beroperasi dengan baik untuk mengalirkan fluida ke permukaan," jelasnya.

Dia bahkan menyebut teknologi USAT dapat membuat pompa melakukan reserve circulating jika tersumbat.

Lebih jauh dari sisi biaya, penggunaan USAT juga diklaim mampu menghindarkan perseroan dari biaya tambahan. Inovasi yang telah diterapkan di tiga sumur PEP Rantau Field ini bahkan disebut dapat menambah pendapatan perseroan hingga milyaran Rupiah.

Petroleum Engineering PEP Rantau Field Andi Surianto Sinurat mengatakan produksi USAT tak memerlukan biaya mahal. Proses pengerjaan aksesori ini pun terbilang singkat, hanya 3 (tiga) hari dengan material yang mudah didapat.

"Setiap aksesoris biayanya tidak kurang dari tiga juta Rupiah dengan estimasi masa pakai selama satu tahun. Biaya ini digunakan untuk biaya material dan biaya manpower (tenaga kerja). Material yang diperlukan untuk merakit USAT antara lain mata bor, tubing, tubing coupling, dan kawat," jelas Andi Surianto yang juga merupakan tim pengembangan inovasi We Are Fines dan USAT.

Di samping mengatasi masalah utama 'kepasiran' di sumur-sumur minyak Pertamina yang dikelola PEP Rantau Field, perseroan pun disebutnya berhasil menghemat biaya rig hingga 50% sepanjang Januari 2024 hingga September 2025, serta mengurangi loss produksi sumur sebesar 4% dengan penerapan inovasi We Are Fine dan USAT.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau mengatakan USAT merupakan inovasi internal Pertamina EP Rantau Field yang dikerjakan oleh punggawa di bidang Petroleum Engineering (PO) dan Well Service (WS).

"Mereka terus berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi. Ini merupakan implementasi komitmen kami untuk mendukung target produksi nasional,” ujar Tomi.

Inovasi inipun berhasil membawa Pertamina EP Rantau lewat tim PC Prove Alumni Pasir memperoleh penghargaan Platinum pada ajang Upstream Improvement & Innovasi Award (UIIA) 2025 Subholding Upstream Pertamina.

Saat ini, jelasnya, metode We Are Fines sudah diterapkan di seluruh sumur minyak dalam pengelolaan PEP Rantau Field.Sementara teknologi USAT hingga September 2025 telah diterapkan di tiga sumur (P-420, P-383, dan P-406).

"Tadinya, sebelum diterapkan We Are Fines dan inovasi USAT ini angka resikonya mencapai 62%. Kami optimistis, dengan penerapan menyeluruh ini akan semakin meningkatkan penghematan perusahaan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan layanan pinjaman daring (pindar) atau yang sering disebut pinjaman online (pinjol) telah memperluas akses masyarakat terhadap pendanaan cepat. Pindar turut membuka peluang bagi masyarakat yang belum terakomodasi melalui perbankan. Simak ciri-ciri pinjol ilegal dan cara menghindarinya.

Melansir laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), P2Plendingatau pinjamanonlineadalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lenderdengan penerima pinjaman/borrowerdalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

Kendati demikian, di balik kemudahan ini potensi munculnya risiko serius juga kerap terjadi melalui keberadaan pinjamanonline(pinjol) ilegal alias yang beroperasi tanpa izin dari OJK.

Teranyar, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah berhasil memblokir 611 entitas pinjol ilegal yang beroperasi melalui situs dan aplikasi.

Sementara itu, pada November 2025 ini terdapat 95 pinjol resmi yang berizin di OJK. Adapun, hingga September 2025,outstandingpembiayaan pinjol mencapai Rp90,99 triliun, tumbuh 22,16%year-on-year(YoY). Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Sebab itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal dan cara untuk menghindarinya. Berikut ciri-ciri dan cara menghindari pinjol ilegal dari OJK:

Ciri-ciri Pinjol (Pinjaman Online) Ilegal

1. Tidak terdaftar/berizin dari OJK
2. Penawaran menggunakan SMS/WA
3. Bunga dan denda tinggi mencapai 1%-4% per hari
4. Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman
5. Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan
6. Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar
7. Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan
8. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas

Tips Menghindari Pinjol Ilegal ala OJK

1. Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman
2. Pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman
3. Tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran pinjol ilegal
4. Jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan
5. Jika menerima SMS/WA penawaran pinjol ilegal segera langsung dihapus dan blokir nomor tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan China memulai babak baru perang dagang dengan saling mengenakan biaya tambahan di pelabuhan terhadap kapal masing-masing, menjadikan sektor maritim sebagai medan konfrontasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia.

Melansir Reuters pada Selasa (14/10/2025), China menyatakan telah mulai memungut biaya khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS. Namun, Beijing menegaskan bahwa kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut.

Dalam rincian yang disiarkan oleh CCTV, pemerintah China menjelaskan ketentuan pengecualian, termasuk untuk kapal kosong yang memasuki galangan kapal di China untuk perbaikan.

Biaya tambahan itu akan dipungut di pelabuhan pertama yang disinggahi atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun, dengan siklus penagihan tahunan yang dimulai setiap 17 April.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan biaya pelabuhan terhadap kapal yang berafiliasi dengan China. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dominasi China dalam industri maritim global serta memperkuat kapasitas galangan kapal AS.

Pemerintah AS juga akan mulai memungut biaya tersebut pada 14 Oktober. Analis memperkirakan perusahaan pelayaran China, COSCO, akan menjadi pihak yang paling terdampak, menanggung hampir setengah dari beban biaya yang diperkirakan mencapai US$3,2 miliar pada 2026.

Sebagai balasan, China mengumumkan pekan lalu akan mengenakan biaya serupa terhadap kapal yang berafiliasi dengan AS mulai pada hari yang sama. Menurut analis Jefferies Omar Nokta, sekitar 13% kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer global akan terdampak kebijakan timbal balik tersebut.

“Langkah saling balas ini mengunci kedua ekonomi dalam spiral pajak maritim yang berisiko mengganggu arus perdagangan global,” tulis perusahaan riset Xclusiv Shipbrokers yang berbasis di Athena dalam laporannya.

Ketegangan meningkat setelah Trump pada Jumat (10/10/2025) mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% terhadap barang impor asal China serta memberlakukan pembatasan ekspor baru untuk perangkat lunak strategis mulai 1 November.

Beberapa jam setelah itu, pejabat pemerintahan AS memperingatkan bahwa negara-negara yang mendukung rencana Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran bisa menghadapi sanksi, larangan berlabuh, atau pungutan kapal tambahan. China sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana IMO tersebut.

“Penggunaan kebijakan perdagangan dan lingkungan sebagai senjata menandakan bahwa sektor pelayaran kini telah berubah dari sekadar sarana perdagangan global menjadi alat politik luar negeri,” tulis Xclusiv.

Sementara itu, saham perusahaan pelayaran COSCO yang terdaftar di Shanghai naik lebih dari 2% pada awal perdagangan Selasa.

Perusahaan tersebut juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai hingga 1,5 miliar yuan (sekitar US$210 juta) dalam tiga bulan ke depan untuk menjaga nilai korporasi dan melindungi kepentingan pemegang saham.