Bisnis.com, JAKARTA - Ketika disinformasi marak di ruang digital dan ketergantungan terhadap platform digital global makin tinggi, masyarakat makin membutuhkan media yang mampu menjadi penjernih informasi sekaligus penjaga ruang kebangsaan.

Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kohesi sosial, memperkuat identitas kebangsaan, dan menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Ketika informasi menjadi kekuatan baru dalam dinamika persaingan global, negara harus memastikan seluruh masyarakat termasuk di wilayah 3T, memiliki akses yang adil terhadap informasi yang terpercaya.

Lebih dari itu, media juga memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing Indonesia dalam lanskap ekonomi global. Penyiaran dan platform digital mampu menjadi penggerak industri kreatif, promosi pariwisata, pengembangan UMKM, hingga perluasan ekonomi digital nasional.

Di era ekonomi berbasis data dan konten, kekuatan media tidak lagi hanya diukur dari jangkauan audiens, namun juga dari kemampuannya menciptakan nilai ekonomi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat citra bangsa di tingkat internasional. Namun, di tengah optimisme transformasi digital tersebut, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tidak dimiliki banyak negara lain, dan sangat berbeda dibandingkan negara-negara kontinental di Eropa, Cina, maupun India.

Di negara dengan dominasi wilayah daratan, pembangunan jaringan fiber optic (FO) pendukung internet berkecepatan tinggi relatif lebih mudah, cepat, dan murah karena infrastruktur dapat dibangun secara terhubung di satu hamparan daratan. Sementara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi kompleksitas geografis yang jauh lebih tinggi.

Akibatnya, penetrasi internet berkecepatan tinggi hingga kini masih lebih terkonsentrasi di wilayah urban dan pusat ekonomi, sementara wilayah rural masih menghadapi banyak keterbatasan akses. Namun, ketika internet terputus saat bencana, misalnya saat gempa bumi Yogya dan Cianjur, bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, media TV menjadi satu-satunya saluran informasi yang masih dapat diakses masyarakat. Di sisi lain, masyarakat di wilayah rural dan kawasan 3T, yang belum menikmati kemewahan internet cepat, masih sangat bergantung pada kehadiran TV digital terestrial DVB-T2 Free-to-Air (FTA) sebagai sarana utama memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, TV bukan sekadar media hiburan, melainkan sarana keterhubungan dengan negara dan ruang bersama untuk merasakan kebersamaan nasional. Dan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya di Nunukan, Talaud, dan Raja Ampat, TV masih menjadi cara paling sederhana untuk merasa terhubung dengan Indonesia.

Karena itu, penyiaran TV digital FTA harus diposisikan sebagai bagian penting dari upaya negara menjaga pemerataan akses informasi publik bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah ancaman disinformasi dan hoaks, fragmentasi sosial, dan ketimpangan digital, keberadaan jaringan TV digital FTA menjadi lapisan utama ketahanan informasi yang harus terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan. Meski demikian, perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi digital juga memaksa industri penyiaran untuk terus beradaptasi.

BERPIHAK MASYARAKAT

Menurut Deloitte (2023), pergeseran perilaku masyarakat membuat mayoritas penonton, khususnya generasi muda, enggan terikat jadwal tayang dan menuntut fleksibilitas akses di berbagai perangkat serta konten yang bisa ditonton ulang. Kondisi ini memaksa industri penyiaran TV untuk tidak lagi mengandalkan transmisi satu arah yang linier, melainkan harus beradaptasi dengan dunia internet dan jaringan seluler agar tetap relevan.

Lembaga Penyiaran berperan menjaga ruang publik, pemerataan akses informasi, dan penjaga kebersamaan masyarakat di tengah perubahan global. Oleh karena itu, transformasi digital harus memastikan layanan TV digital FTA tetap inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat krusial untuk memastikan sistem penyiaran nasional tetap berjalan inklusif, berkelanjutan, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.

LPP PELOPOR

LPP perlu diperkuat dalam transisi ini. Seperti BBC yang memimpin inovasi penerapan DVB-I di Inggris, dan ZDF di Jerman melakukan uji coba 5G Broadcast, momentum TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 menjadi peluang strategis untuk menegaskan perannya sebagai pelopor transformasi penyiaran nasional.

Dengan teknologi modern, platform digital, dan media sosial yang terintegrasi, TVRI dan juga RRI dapat memainkan peran penting sebagai sumber informasi publik yang tepercaya, dan pusat klarifikasi informasi dalam menghadapi disinformasi. Di sinilah negara harus hadir, bukan sekadar mengontrol isi siaran, tetapi memastikan dukungan infrastruktur dan penguatan media nasional agar manfaatnya nyata dirasakan masyarakat.

Salah satu contoh transformasi teknologi penyiaran global tersebut juga terlihat pada penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026, di mana inovasi teknologi tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam sistem produksi dan distribusi siaran.

Pemanfaatan sistem VAR, sensor pada bola, serta sistem kamera multi-angle beresolusi tinggi menghadirkan akurasi keputusan yang lebih presisi, transparansi pertandingan, dan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan imersif. Teknologi ini meningkatkan sportivitas dan keadilan pertandingan, serta menunjukkan bagaimana integrasi data, AI, dan sistem siaran modern menjadi standar baru dalam industri penyiaran global.

Teknologi akan terus berubah, tetapi kebutuhan bangsa terhadap informasi terpercaya, ruang kebersamaan nasional, dan media sebagai penjaga ketahanan nasional tidak akan pernah berubah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus mendorong platform digital asing untuk mematuhi aturan, termasuk dengan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dia mengakui hingga saat ini belum ada aturan baku yang mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan khusus di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika ada persoalan yang membutuhkan perhatian cepat dari pemerintah. Dia juga mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi tantangan, termasuk dalam meminta laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut terkadang bersedia memberikan informasi, tetapi dalam beberapa kesempatan belum dapat memenuhi permintaan dengan berbagai alasan.

Dia mengatakan Komdigi juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital. Menurutnya, saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan itu belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten, video online seperti hoaks, misinformasi dan lain-lain jadi ini on going process kita terus minta mereka,” katanya.

Sebelumnya, pada 4 Maret 2026, Komdigi melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan. Kala itu, Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya seperti Facebook dan Instagram. Dia menyebut tingkat kepatuhan Meta masih berada di bawah 30%.

Dia menegaskan disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan juga isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyebut disinformasi sebagai salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak META, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta. Dia berharap banyak pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya. Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi.

Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu-tentu boleh diam dan harus menindak lanjut ini,” katanya.

Adapun platform media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, hingga kini belum memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Selain itu, sejumlah platform digital asing lain yang belum memiliki perwakilan atau badan hukum tetap di Indonesia antara lain OpenAI, Duolingo, dan Dropbox.

Sementara itu, Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia sebelumnya juga belum memiliki perwakilan di Indonesia, tetapi telah berkomitmen menyelesaikan pendaftaran legalitasnya.

“Subjek ideal dari pemerintahan totalitarian bukanlah orang Nazi yang fanatik atau Komunis yang fanatik, melainkanorang-orang yang baginya perbedaan antara fakta dan fiksi (yakni, realitas pengalaman) serta perbedaan antara benar dan salah (yakni, standar pemikiran) tidak lagi ada.”

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism

Perpustakaan yang Tidak Pernah Hilang

Argumen bahwa perpustakaan fisik akan ditinggalkan, menjadi usang dan sekadar memorabilia romantis dari peradaban terdidik, sudah hadir sejak 1949. Menariknya, sampai detik ini, belum ada bukti empiris yang mengarah pada punahnya perpustakaan. Sebaliknya, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) meningkat menjadi 66,77% pada 2023 yang disertai dengan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan fisik maupun digital (Perpusnas, 2024).

Perpustakaan secara fisik masih eksis dengan beragam corak dan model organisasi yang berkembang. Perpustakaan setidaknya memiliki kapasitas bertahan dari era membludaknya informasi karena letupan teknologi. Masyarakat mampu mengevaluasi, mengekstraksi, dan mentransformasi nilai lain dari kehadiran perpustakaan.

Alih-alih menjadi gudang buku, perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang dialog publik, co-working space, dan juga galeri karya lintas disiplin yang layak dikunjungi. Memahami perpustakaan dalam perspektif sempit, yakni repositori pengetahuan (knowledge repository), bukanlah pilihan yang ideal dan sudah waktunya ditinggalkan.

Banyak studi telah membahas dan membedah perspektif dan pengalaman pengguna (seperti pelajar atau pendidik) terhadap fungsi dan justifikasi kehadiran perpustakaan. Namun, opini kami akan berorientasi dan mempersuasi pembaca untuk kembali memaknai esensi perpustakaan yang urgen pada era (dis)informasi. Era di mana kita semakin tidak bisa (atau tidak mau?) membedakan fakta yang nyata dengan selera subyektif.

Informasi telah menjadi mata uang (currency) baru dan terbukti bisa menjadi salah satu medium terbaik dalam membangun relasi kuasa (power relation) yang nyata atau yang artifisial. Bila dulu harga informasi akan tergantung pada tingkat kesulitan mendapatkannya (cost of acquisition) maka sekarang nampaknya bergeser pada seberapa efektif informasi tersebut bisa membentuk opini dan sikap bagi audiensnya.

Hal ini dapat dikonfirmasi dengan berselancar di ruang digital yang telah menjadi objek vital dalam memulai atau mengakhiri konflik seperti carut-marut geopolitik atau kampanye demokrasi. Mereka yang menguasai ruang digital, mereka yang akan memegang kunci “legitimasi”.

Kami ingin meyakinkan Anda, pada masa ini, ruang perpustakaan perlu dirancang sebagai ruang komunal untuk melawan rezim (dis)informasi. Rezim (dis)informasi—yakni kondisi di mana volume informasi meningkat drastis tanpa mekanisme verifikasi yang memadai—ditandai dengan banjir konten digital yang lebih mengutamakan kecepatan dan emosi dibanding akurasi.

Situasi ini berbahaya karena membentuk sikap seseorang untuk lebih mempercayai berita yang sesuai dengan selera dan perasaan, dan menggerus kapasitas kognitif mereka untuk mencerna kualitas informasi itu sendiri. Era ini biasa dikenal dengan istilah post-truth. Bagi beberapa kelompok, era ini menawarkan kesempatan untuk tidak hanya melawan hegemoni narasi lama tapi membentuk kepercayaan baru. Perang kelak akan dimenangkan oleh dominasi pikiran.

Dalam esai ini, kami merasa tidak perlu membahas apa yang benar (right) dan salah (wrong) menurut norma. Esai ini memiliki tujuan agar mereka yang cinta literasi dan perpustakaan memahami bahwa, demi keberlangsungan demokrasi yang lazim dianggap mode organisasi masyarakat terbaik, rezim (dis)informasi harus dilawan dengan kehadiran sistem yang sepadan.

Perpustakaan yang Melawan

Perpustakaan tidak cukup menjadi tempat para akademisi menulis jurnal, mencari referensi atau sekadar menjadi tempat yang “aman” dari kebisingan. Sebaliknya, perpustakaan harus mampu mereposisi perannya untuk bertransformasi tidak hanya sebagai jembatan distribusi, namun juga benteng verifikasi.

Dengan kata lain, perpustakaan tidak bisa menunggu masyarakat hadir tapi justru harus “menghadirkan diri” kepada masyarakat sebagai garda terdepan melawan (dis)informasi. Tapi pandangan ini hanya menjadi retorika belaka apabila langkahnya abu-abu. Ada jalan yang bisa kita tempuh.

Pertama, perpustakaan dilengkapi dengan tim pustakawan yang mampu mengkurasi informasi, mengedukasi literasi, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan terhadap penilaian informasi untuk masyarakat. Perpustakaan harus mengajarkan sumber informasi yang bisa dipercaya dan bila ada gelombang informasi yang hadir, bagaimana cara masyarakat mengolah informasi tersebut.

Bahkan pada masyarakat, terutama yang sering terpapar media sosial tidak sadar akan bahaya echo-chamber (ruang gema) yang dapat menyebabkan bias konfirmasi, pun juga mengarah pada disinformasi. Oleh karena itu, jangan menilai perpustakaan sekadar dari jumlah koleksi literatur tapi berikan juga penilaian pada sistem jaminan mutu informasi yang mereka miliki. Masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa tidak semua informasi memiliki nilai yang sama dan nilai tersebut akan sangat tergantung dari kebutuhan “pembeli” informasi.

Kedua, perpustakaan harus proaktif menjadi jembatan dialog lintas disiplin dan mampu menerjemahkannya bagi audiens awam. Seperti metafora yang sering kita dengar “bangun jembatan, bukan dinding”. Kita telah menjadi saksi bahwa era post-truth ini juga ditandai dengan matinya kepakaran (death of expertise) ketika semua orang merasa mampu berkomentar dan memahami masalah yang terjadi.

Mereka dengan jumlah pengikut terbanyak, maka suara merekalah yang menggema di ruang publik. Perpustakaan harus menahan reproduksi opini tanpa dasar kepakaran yang memadai dengan memberikan ruang bagi mereka yang ahli dengan cara yang patut.

Ketiga, perpustakaan harus berani membangun dampak (impact) yang jelas pada ruang media sosial. Media sosial tidak bisa hanya menjadi tempat pengumuman koleksi, lomba atau perubahan pengurus. Sosial media justru perlu menjadi tempat bercerita (storytell) dan menyampaikan ilmu yang menurut pemahaman pustakawan bernilai bagi masyarakat.

Titik ini hanya bisa dicapai apabila perpustakaan memiliki kepekaan terhadap isu dan tantangan di tingkat dampak yang mereka incar (misal, lokal atau nasional). Kami percaya bahwa kejahatan yang sistematis akan menang melawan kebaikan yang tidak sistematis.

Yang terakhir, perpustakaan harus mampu menjadi agen yang relevan bagi semua. Kita tidak bisa menutup mata dengan disparitas akses terhadap bacaan yang berkualitas dan seirama dengan kebutuhan masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan akses yang merata akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri melalui pengetahuan dan informasi yang terkandung di semua media pustaka.

Sedikit Refleksi pada Masa Depan

Ketika menyusun esai ini, kami selalu mencoba melawan rasa percaya bahwa masa depan akan menuju jalur yang diharapkan (desirables) dengan sendirinya. Melihat apa yang terjadi pada rapuhnya pendidikan, ketimpangan sosio-ekonomi yang semakin jelas dan hilangnya rasa percaya pada penegakan keadilan, sangat tidak rasional untuk sekadar menjadikan perpustakaan sebagai ruang kopi dan meditasi intelektual. Sesuatu harus berubah. Dan harus dilakukan dengan lebih sistematis.

Kami berharap bahwa esai ini mampu membuka imajinasi baru terhadap potensi dan pemaknaan perpustakaan yang lebih jelas sebagai ruang komunal dan simbol perlawanan terhadap (dis)informasi. Setidaknya, kita telah mencoba melawan dengan sedikit pena dan ketikan yang kita punya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menjawab simpang siur terkait isu dugaan keterlibatan mereka dengan sejumlah platform new media di Tanah Air.

Di tengah isu adanya 'pengkondisian' informasi, Kabakom M. Qodari dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kontrak atau arahan editorial apa pun antara pemerintah dengan Indonesia New Media Forum (INMF).

Bakom menyebut bahwa pertemuan yang terjadi pada awal Mei 2026 murni untuk komunikasi publik. "Tidak ada kontrak yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah," ujar pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan dilakukan karena Bakom melihat ancaman nyata dari 'Media DFK' (Disinformasi, Fitnah, Kebencian) yang merusak ekosistem informasi. Bakom justru 'menantang' new media untuk terus membuktikan kualitas mereka melalui metode verifikasi yang ketat, alih-alih hanya menjadi corong informasi sepihak.

Berikut kronologi dan penjelasan selengkapnya seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana terkait Bakom RI dan Indonesia New Media Forum (INMF):

1. Pada Selasa, 5 Mei 2026, Bakom menerima permohonan audiensi dari Indonesia New Media Forum (INMF). Di awal pertemuan tersebut, Bakom dan anggota INMF saling berkenalan.

INMF menjelaskan tentang new media dan organisasi INMF. INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan
kualitas dan ruang berkembang. Beberapa informasi yang mereka sampaikan adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab.

INMF memberikan dokumen yang berjudul New Media Forum 2026. Di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama New Media
Players.

Bakom merespon dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja new media. Misalnya, tentang mekanisme cover both sides yang biasanya menjadi standar dalam media konvensional. INMF menjawab mereka memiliki metode yang disebut 'verifikasi'.

2. Pada Rabu, 6 Mei 2026, Bakom mengadakan konferensi pers mingguan dalam rangka update Program Hasil Terbaik Cepat. Dalam kegiatan tersebut, new media turut hadir.

Bakom menganggap new media sebagai mitra komunikasi sebagaimana halnya media konvensional. Mitra dalam pengertian media
membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kabakom M. Qodari menyebut bahwa masih ada beberapa isu yang harus di-settle antara new media dengan Dewan Pers dan media konvensional. Namun pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas.

3. Penyebutan nama-nama new media dalam konferensi pers tersebut didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh INMF kepada Bakom dalam pertemuan 5 Mei 2026 tersebut di atas.

Setelahnya, Bakom RI memberikan empat poin sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai new media.Berikut penjelasan Bakom RI:

1. Bakom melihat bahwa realitas media saat ini sudah sangat berubah dan berkembang dibandingkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat ini setidaknya ada 4 jenis media: media konvensional, new media, media sosial, dan media DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian). Yang menjadi musuh kita bersama adalah media DFK.

2. Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apapun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF. Istilah mitra sudah dijelaskan pada Kronologi poin 2.

3. Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik. Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah.

4. Jika terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, hal tersebut menjadi perhatian untuk diperbaiki. Bakom memandang new media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing. Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan ruang siber dengan menetapkan tenggat waktu responsif bagi platform digital terhadap konten disinformasi dan hoaks.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat user generated content (UGC) kini wajib menangani konten disinformasi dan ujaran kebencian paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan Ujaran Kebencian yang ditetapkan pada 13 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konten negatif yang berpotensi memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Dalam beleid tersebut, Komdigi menetapkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan disinformasi dan/atau ujaran kebencian dikategorikan sebagai konten meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Mengingat dampak penyebarannya yang sangat cepat di platform media sosial, pemerintah memandang perlu adanya tindakan pemutusan akses yang bersifat mendesak.

Sehubungan dengan itu, PSE lingkup privat UGC—seperti platform media sosial, forum daring, hingga layanan berbagi video—wajib melaksanakan perintah pemutusan akses yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

“Dan harus ditangani sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 jam setelah menerima perintah pemutusan akses,” tulis beleid tersebut dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Durasi empat jam ini merupakan standar baru yang jauh lebih ketat dibandingkan regulasi sebelumnya. Pengetatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menekan laju hoaks yang sering kali menjadi "bola salju" jika tidak segera dipangkas dari sumbernya.

Guna memastikan aturan ini bukan sekadar macan kertas, Komdigi memperkenalkan mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi. Pemantauan terhadap kepatuhan PSE dalam memoderasi konten disinformasi dilakukan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Sistem SAMAN dirancang untuk memantau efektivitas dan kecepatan respons platform digital secara real-time.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat melacak kapan perintah pemutusan akses dikirimkan dan kapan platform tersebut benar-benar menghapus atau memblokir konten terkait. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu empat jam tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga peringatan keras bagi pengelola platform.

JAKARTA - Polri meminta masyarakat mewaspadai kejahatan digital berbasis Artificial Intelegence (AI). Hal itu mengingat masih maraknya kejahatan digital dari mulai berbasis AI, disinformasi hingga berita bohong (hoaks).

Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Andrian Pramudianto menjelaskan, AI saat ini menjadi alat yang mempermudah kehidupan manusia. Namun AI juga rawan menjadi alat tindak kejahatan apalagi di era digital yang terus berkembang.

“AI ini adalah suatu alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari tapi juga dapat berbahaya apabila digunakan untuk niat-niat kejahatan,” ungkap Andrian di sela Dialog Publik bertema “Tantangan Hukum di Era Artificial Intelegence” di Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2026).

Ia meminta agar masyarakat bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Polri jika mendapati adanya sesuatu penawaran yang bersifat tidak wajar. Hal tersebut sebagai upaya mandiri dalam meminimalisir terjadinya kejahatan digital bersifat AI khususnya penipuan online yang dapat mengganggu stabilitas sosial bahkan politik.

“Jadi kalau memang apabila ada sesuatu yang menawarkan yang di luar kewajaran bisa ditanyakan kepada Polri melalui 110 maupun media sosial Polri yang lainnya,” ucap dia.

Menurutnya, upaya mencegah terjadinya kejahatan digital baik dalam konteks peristiwa maupun penegakan hukum yang ada juga harus didukung oleh masyarakat yang sadar dan waspada akan adanya Hal tersebut.

“Bagaimana menyampaikan kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming yang dilakukan oleh para pelaku penipuan online,” kata Andrian.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Polri sendir saat ini sudah menyediakan berbagai kanal aduan yang bisa diakses masyarakat guna berkonsultasi atau melaporkan tindak pidana kejahatan digital. Di antaranya seperti patrolisiber maupun media sosial Diittipid Siber Bareskrim Polri dengan nama akun @ccicpolri.

“Di situ masyarakat dapat bertanya maupun melaporkan apabila ada hal-hal yang ingin di sampaikan ataupun dilaporkan terkait tidak pidana cyber atau fisik atau intelijen bahkan kita juga mempunyai juga media sosial yaitu CCIC Polri nanti juga bisa di akses di situ,” tutur dia.

Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mencegah dan menangani kasus kejahatan digital dari mulai berbasis AI, disinformasi hingga berita bohong.

“Tadi juga kami sampaikan pentingnya kolaborasi, kita sudah kolaborasi dengan sektor terkait, OJK, PPATK, bagaimana supaya kita dapat membantu masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban penipuan online,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kajian awal terkait rencana regulasi mengenai disinformasi dan propaganda asing di ruang digital.

Hal tersebut disampaikan Supratman usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Menurut Supratman, saat ini pemerintah baru berada pada tahap penyusunan naskah akademik sebagai dasar kajian sebelum merumuskan rancangan undang-undang (RUU).

“Kementerian Hukum memang sedang mempersiapkan, tetapi belum sampai kepada perumusan draf RUU-nya. Kita baru melihat dari sisi pembentukan naskah akademiknya,” ujar Supratman.

Ia menjelaskan bahwa fenomena penyebaran disinformasi semakin meluas di berbagai negara, terutama di tengah konflik geopolitik global yang memanfaatkan informasi digital sebagai alat propaganda. “Mau perang di mana pun, disinformasi ini menyebar luas,” katanya.

Banyak Negara Sudah Punya Regulasi

Supratman menyebut sejumlah negara telah memiliki regulasi khusus untuk menangani disinformasi dan propaganda asing di ruang digital.

Beberapa negara yang disebutkan antara lain Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Belanda, Britania Raya, serta Australia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers.

“Ini bukan untuk membatasi kebebasan pers, sama sekali tidak. Tidak ada dalam itu untuk membatasi,” tegasnya.

Menurutnya, media arus utama selama ini memiliki mekanisme editorial yang jelas sehingga relatif tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru muncul dari penyebaran informasi di media sosial.

“Kalau media mainstream tidak ada masalah. Masalahnya media sosial, karena kita tidak tahu produksi informasinya seperti apa,” kata Supratman.

Fokus pada Tanggung Jawab Platform Digital

Dalam penyusunan naskah akademik tersebut, pemerintah juga mengkaji mekanisme tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran informasi yang tidak benar.

Menurut Supratman, salah satu fokus kajian adalah bagaimana memastikan platform tidak menjadi sarana penyebaran disinformasi. “Kita akan minta pertanggungjawaban platform agar tidak menyebarluaskan berita yang tidak benar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital yang sangat cepat membuat pemerintah perlu menyiapkan kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika informasi di ruang digital.

Libatkan Media dalam Pembahasan

Supratman juga menegaskan bahwa penyusunan kajian tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas media dan para pemimpin redaksi.

Ia mengaku secara rutin berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional untuk mendengar masukan terkait rencana regulasi tersebut. “Saya setiap hari bertemu dengan pemimpin redaksi, semua teman-teman saya undang untuk berdiskusi,” katanya.

Meski demikian, Supratman menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan apakah rancangan aturan tersebut akan diajukan sebagai inisiatif pemerintah atau melalui DPR.

“Belum ada target penyelesaian. Ini masih tahap penyusunan naskah akademik. Jangan dikhawatirkan, karena ini bukan untuk membatasi kebebasan pers,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para peneliti melihat kecerdasan buatan (AI) menjadi senjata baru dalam perang. Banyak disinformasi yang dihasilkan oleh AI, misalnya gambar dan video palsu yang sengaja dibuat untuk menjadi alat politik global.

Selain itu banyak juga gambar dan video mengenai perang Iran dan Amerika-Israel bertebaran di dunia maya, seperti foto ledakan besar di bandara Irak, citra satelit yang menggambarkan kerusakan pada pangkalan angkatan laut AS di Qatar, atau video rudal balistik Iran yang menghantam pusat kota Tel Aviv.

Melihat informasi gambar dan video yang tersebar, banyak orang yang percaya tentang keadaan di dalam gambar atau video tersebut. Namun nyatanya tidak satu pun dari gambar-gambar itu nyata.

Gambar dan video tersebut adalah palsu atau dimanipulasi dengan AI. Padahal gambar tersebut terlihat sangat realistis dan banyak orang langsung percaya serta membagikannya. Hal ini membuat orang sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang propaganda.

Seorang peneliti AI terkemuka Rumman Chowdhury, yang juga mantan kepala etika di X (yang saat itu dikenal sebagai Twitter), mengatakan sekarang teknologi AI sudah bisa membuat video, suara, dan gambar palsu (deepfake) sangat realistis, sehingga kebanyakan orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.

Selain itu, Chowdhury juga menambahkan meskipun perusahaan AI telah menyetujui penambahan watermark dan metode verifikasi lainnya, metode tersebut tidak dibangun dengan mempertimbangkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan media sosial.

“Ini sangat berbahaya jika mempertimbangkan situasi seperti perang di Iran,” kata Chowdhury dikutip dari Rolling Stone, Senin (9/3/2026).

Namun masalah ini tidak sesederhana orang-orang yang diberi deepfake dan tertipu. Ilmuwan politik Steven Feldstein mengatakan seiring meningkatnya pemahaman masyarakat tentang AI, para pembuat konten disinformasi juga menjadi lebih canggih dalam menyajikan sesuatu, sehingga menghasilkan “shallowfake”, yaitu manipulasi yang lebih halus.

“Daripada menyajikan sesuatu yang tampak sepenuhnya salah, [mereka] menyajikan nuansa kebenaran, memanipulasi apa yang ada,” kata Feldstein.

Artinya, pembuat konten palsu sering menambahkan detail yang terlihat meyakinkan agar orang tidak curiga. Walaupun terlihat nyata, sebenarnya informasi tersebut sudah diubah sehingga menggambarkan kejadian sesuai sudut pandang tertentu.

Perubahannya kadang sangat kecil, misalnya foto asli bandara di Irak yang hanya menunjukkan asap di atas pangkalan militer AS. Lalu foto itu diedit dengan AI sehingga terlihat seperti ada ledakan api besar. Bisa juga dengan cara lain, seperti memakai foto lama tetapi menyebarkannya seolah-olah foto tersebut baru saja diambil.

Feldstein mengatakan sekarang informasi dan gambar di internet sering digunakan untuk mendorong orang melakukan suatu tindakan. Karena media sosial menyebarkan informasi dengan sangat cepat, banyak orang langsung mempercayainya tanpa sempat memeriksa sumbernya. Akibatnya, sulit mengetahui apakah informasi tersebut benar atau hanya mewakili kepentingan pihak tertentu.

Dia juga menambahkan pemimpin Amerika Serikat dan Israel menggunakan gambar dan pesan tertentu untuk mendorong warga Iran menentang pemerintah mereka.

Menurutnya, AS tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga menyebarkan informasi untuk mempengaruhi situasi di lapangan.

Selain dampak politik, informasi palsu juga berbahaya bagi kemanusiaan. Orang yang hidup di daerah perang membutuhkan informasi yang benar untuk mengetahui tempat aman, lokasi serangan, dan kapan harus mengungsi. Karena itu, informasi yang dapat dipercaya sangat penting. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat, salah satunya melalui Pembentukan Dewan Koordinasi Nasional Penanganan Disinformasi.

Melalui policy paper bertajuk Peta Jalan Penanganan Disinformasi di Indonesia yang disusun bersama media, Mastel ingin ekosistem informasi saat ini menjadi lebih baik di tengah marak berita hoaks.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan peta jalan tersebut bertujuan mendorong terciptanya ruang informasi yang sehat di tengah meningkatnya tantangan disinformasi di ruang digital. Menurut Sarwoto, persoalan disinformasi tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri teknologi, media, akademisi, serta masyarakat sipil.

Dia menambahkan peta jalan tersebut juga disusun bukan untuk mengontrol informasi, melainkan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

“Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang kredibel, media menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, dan platform digital memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga integritas ruang digital,” kata Sarwoto, dikutip Jumat (6/3/2026).

Ketua Bidang Media Digital dan Penyiaran (Digibroadcast) Mastel Neil R. Tobing menambahkan disinformasi perlu dipahami sebagai fenomena sistemik dalam ekosistem digital. Menurutnya, penyebaran disinformasi tidak hanya berkaitan dengan konten yang keliru, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika algoritma platform, model bisnis digital, serta perilaku pengguna di ruang digital.

“Karena itu diperlukan pendekatan tata kelola digital yang lebih komprehensif,” kata Neil.

Dalam policy paper tersebut, Mastel mengusulkan lima pilar kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekosistem informasi nasional, yakni literasi digital, infrastruktur cek fakta, jurnalisme berkualitas, tata kelola digital, serta riset dan inovasi.

Mastel juga mendorong pendekatan koregulasi, yaitu mekanisme pengaturan bersama antara pemerintah, platform digital, industri media, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada aspek arsitektur kelembagaan, Mastel mengusulkan pembentukan Dewan Koordinasi Nasional Penanganan Disinformasi (DKN-PD) sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, platform digital, media, akademisi, serta masyarakat sipil.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut baik inisiatif tersebut. Dia menilai disinformasi kini menjadi salah satu tantangan besar dalam ekosistem digital global sehingga membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Inisiatif ini sangat baik, apalagi saat ini disinformasi telah dinyatakan sebagai salah satu ancaman global terbesar. Karena itu dibutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Meutya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan terhadap misinformasi di ruang digitalseiring meningkatnya penyebaran informasi keliru yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan publik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak dapat membiarkan dampak misinformasi berkembang di tengah tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia.

Menurut Meutya, pengawasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan pemerintah melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi yang menyesatkan di platform digital.

Ia menilai persoalan misinformasi tidak hanya menjadi tantangan nasional, tetapi juga telah diakui sebagai masalah global.

Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang mencapai sekitar 230 juta orang, Meutya menilai ruang digital memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga pengawasan terhadap konten bermasalah perlu diperkuat.

Salah satu kategori yang paling mengkhawatirkan adalah disinformasi kesehatan. Komdigi menerima berbagai laporan dari dokter dan tenaga kesehatan mengenai informasi keliru yang beredar di media sosial dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat.

“Salah satunya yang kami lihat, atau laporan-laporan temuan yang kami lihat adalah itu. Tapi itu hanya salah satunya,” kata Meutya usai melakukan inspeksi mendadak di kantor Meta di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah penyebaran informasi keliru terkait vaksin dan penyakit campak yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Selain isu kesehatan, Komdigi juga mencatat meningkatnya penyebaran misinformasi terkait kejahatan digital, termasuk penipuan daring dan praktik scamming yang banyak menyasar masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan.

Pemerintah juga menyoroti penyebaran disinformasi terkait isu pemerintahan dan pembangunan yang dinilai dapat memicu polarisasi sosial di masyarakat.

“Nah ini kemudian jangan diartikan bahwa ini antara pemerintah dengan rakyat. Tapi disinformasi yang kemudian memicu kebencian satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain,” ujar Meutya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan konten digital, Komdigi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta Platforms di Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026).

Pemerintah meminta platform digital tersebut meningkatkan transparansi algoritma serta memperkuat sistem moderasi konten untuk menekan penyebaran informasi menyesatkan.

Saat ini Komdigi masih menunggu komitmen dari pihak Meta terkait langkah-langkah perbaikan yang diminta pemerintah.

“Menunggu komitmen-komitmen dari Meta untuk disampaikan pada tim pemerintah. Saya cukup menghormati karena mereka harus melaporkan ke pusat, jadi kita nanti tunggu waktunya,” tutup Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Sidak dilakukan karena terdapat sejumlah kewajiban yang dinilai belum dipenuhi Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya. Adapun beberapa platform di bawah antara lain Facebook hingga Instagram. Tingkat kepatuhan Meta disebut masih berada di bawah 30%. Sebelum sidak, Komdigi mengaku telah melakukan berbagai komunikasi formal dan persuasif.

Kepala Kebijakan Publik Meta Berni Moestafa menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar platform tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diharapkan,” kata Berni.

Berni berharap langkah-langkah tersebut dapat membuat seluruh platform di bawah perusahaan menjadi lebih aman.Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan memberikan waktu kepada Meta untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Namun, dia belum mengungkapkan sanksi yang akan dijatuhkan apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi.

“Nanti tunggu waktunya,” katanya.

Meutya juga menyebut Meta berkomitmen untuk melakukan keterbukaan algoritma dan moderasi konten.

Sebelumnya, Komdigi melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengamanatkan pemerintah melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari gangguan akibat misinformasi dan disinformasi.

“Dan ini kami lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan META, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak,” kata Meutya di Kantor Perwakilan Meta, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platform Meta. Dia menyebut tingkat kepatuhan perusahaan masih berada di bawah 30%.

Menurutnya, disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyampaikan bahwa disinformasi merupakan salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak Meta, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta orang. Dia berharap berbagai pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya.

Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi. Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat.

Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan sebagai disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu tak boleh diam dan harus menindaklanjuti ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris yang berfokus pada keamanan siber, National Cyber Security Centre (NCSC), memperingatkan seluruh korporasi di Inggris mengenai ancaman risiko serangan siber yang dipicu oleh meningkatnya eskalasi konflik di Iran.

Lembaga tersebut menekankan bahwa serangan fisik dan digital yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dikhawatirkan memicu efek domino di ruang siber global. Situasi ini dinilai dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan singkat.

Direktur Ketahanan Nasional NCSC Jonathon Ellison mengatakan korporasi yang memiliki aset atau rantai pasokan di daerah dengan tensi regional tinggi berada dalam risiko yang paling rentan. Hal ini mencakup ancaman tidak langsung yang kini dikategorikan "hampir pasti" terjadi.

“Dalam konteks peristiwa yang berkembang cepat di Timur Tengah, sangat penting bagi semua organisasi Inggris untuk tetap waspada terhadap potensi risiko kompromi siber,” kata Ellison dikutip dari The Register, Selasa, (3/3/2026).

Berdasarkan laporan pemantauan jaringan, konektivitas internet di Iran sempat merosot hingga mendekati 0% setelah serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir pekan lalu.

Analis dari perusahaan keamanan siber SentinelOne menilai aktivitas siber yang selaras dengan kepentingan negara Iran kemungkinan besar akan meningkat dalam jangka pendek. Iran diketahui memanfaatkan operasi siber sebagai alat retribusi asimetris dan pesan strategis.

Menurut data dari perusahaan keamanan Amerika Serikat, Anomali, Teheran diperkirakan mengandalkan serangan siber karena operasi militer konvensional mereka terhambat oleh "Operation Epic Fury".

Kelompok tersebut, yang juga dikenal sebagai MuddyWater, memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Fokus serangan diprediksi menyasar jaringan pertahanan, pemerintah, serta jaringan intelijen milik Israel dan Amerika Serikat.

Taktik yang paling diwaspadai adalah penggunaan wiper malware, yakni perangkat lunak berbahaya untuk menghapus data secara permanen. Penggunaan perangkat ini bertujuan melumpuhkan sistem komputer secara total agar sulit dipulihkan dalam waktu singkat.

Selain serangan teknis, terdapat potensi penguatan kampanye disinformasi untuk membentuk persepsi publik. SentinelOne mencatat tujuan langkah tersebut adalah untuk mengaburkan kegagalan militer atau dampak terhadap warga sipil melalui klaim-klaim palsu.

NCSC menginstruksikan perusahaan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dasar-dasar keamanan, termasuk audit eksposur internet dan pengetatan kontrol akses. Perusahaan juga didorong mendaftar pada layanan Early Warning untuk notifikasi waktu nyata.

Kesiapan menghadapi lonjakan lalu lintas Distributed Denial of Service (DDoS) juga menjadi poin krusial. Meskipun kemampuan teknis aktor tertentu sering dianggap dilebih-lebihkan, mereka tetap dikategorikan sebagai pihak yang mampu melakukan gangguan signifikan.

Di sisi lain, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) di Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan risiko serupa. Aktor siber yang berafiliasi dengan pemerintah Iran rutin menargetkan jaringan dengan keamanan buruk dan perangkat internet.

Situasi geopolitik yang cair saat ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya bergantung pada pertahanan pasif. Pelaku usaha diwajibkan aktif memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan strategi keamanan secara dinamis seiring dinamika lapangan.