JAKARTA - Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang diduga dilakukan pakar hukum tata negara Feri Amsari . Polisi menyebut ada dua laporan terhadap Feri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan pertama diterima pada Kamis, 16 April 2026 dengan pelapor berinisial RMN. Sementara laporan kedua diterima sehari kemudian, Jumat, 17 April 2026 dengan pelapor berinisial MIS.

“Ini baru diterima, sudah dua laporan yang diterima dengan objek perkara sama,” ujar Budi, Jumat (17/4/2026).

Para pelapor turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar hingga flashdisk yang berisi materi unggahan yang dipersoalkan.

Dia menegaskan setiap laporan masyarakat akan diterima selama memenuhi unsur awal seperti adanya dugaan tindak pidana, saksi, serta barang bukti pendukung. Selanjutnya, penyidik akan mendalami isi unggahan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

“Penyelidik dan penyidik akan mendalami struktur pasal pidana terkait, memeriksa pelapor, saksi-saksi, dan barang bukti apakah terpenuhi unsur pidana,” ungkapnya.

Dia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Polda Metro Jaya juga membuka akses informasi kepada publik terkait perkembangan kasus tersebut.

“Kami memahami situasi publik. Namun, penanganan perkara di Polda Metro Jaya dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Feri Amsari dilaporkan LBH Tani Nusantara ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan usai kritikannya terkait swasembada pangan pemerintah.

Adapun laporan Feri teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 April 2026. Feri amsari dilaporkan terkait Pasal 264 KUHP tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

"Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Feri Amsari atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan," kata tim advokasi LBH Tani Itho Simamora di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebarkan melalui keterangan (caption) video pada tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks serta menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

“LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran dengan mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial, yang dapat menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan tersebut.

“Perlu kami tegaskan pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut, yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, bukan akun resmi. Akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat,” jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun media sosial @pertaminapatraniaga, atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks, yang menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujarnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial, yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, yang memberikan informasi, bukan akun resmi, akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan ke masyarakat," jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun sosial media @pertaminapatraniaga dan atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks, yang menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujarnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial, yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, yang memberikan informasi, bukan akun resmi, akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan ke masyarakat," jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun sosial media @pertaminapatraniaga dan atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Simak info terbaru pencairan BSU Rp600.000 bulan April 2026 berikut ini.

Sebelumnya, penyaluran terakhir BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Jadwal Pencairan BSU April 2026

Kemnaker sebenarnya sudah buka suara soal jadwal pencairan BSU Rp600.000 2026.

Dilansir dari laman resminya, Kemnaker menyampaikan bahwa masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

Belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Maret 2026 (lanjut halaman 2)...

Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Maret 2026

Syarat Umum Penerima BSU

Dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id, syarat umum penerima BSU antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.

- Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah.

- Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

Cara Cek Penerima BSU

1. Melalui Situs Kemnaker

• Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
• Lengkapi kode keamanan yang muncul.
• Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
• Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

2. Melalui JMO

• Unduh aplikasi JMO
• Daftar akun
• Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
• Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan statuspenyaluran dan informasi rekening tujuan.
• Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
  BSU.

Cara Daftar BSU

Anda harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebab data penerima diambil dari sana.

Itulah update info terbaru pencairan BSU Rp600.000 bulan April 2026 jelang lebaran yang mungkin sedang Anda cari.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan penghancuran negara kini bergeser ke ranah digital, dengan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) sebagai alat utama bukan lagi dengan pasukan atau bom.

Selain itu, Prabowo juga menjelaskan perkembangan AI dan teknologi digital memungkinkan satu individu mengelola banyak akun sekaligus dengan biaya relatif murah. Dari satu akun, dapat berkembang menjadi ratusan bahkan ribuan akun yang saling terhubung dan memperkuat satu narasi tertentu.

“Bisa bikin heboh, ini namanya echo chamber, ada dalam pelajaran-pelajaran intelijen,” kata Prabowo, dikutip Kamis (9/4/2026).

Echo chamber adalah kondisi ketika seseorang hanya terpapar informasi dan opini yang sejalan dengan pandangannya. Hal ini sering diperkuat oleh algoritma media sosial sehingga menciptakan lingkungan tertutup yang memperkuat bias pribadi dan memicu hoaks.

Dengan perkembangan AI yang begitu pesat, hoaks menjadi sangat mudah diciptakan. Prabowo mengaku terkejut saat melihat beberapa video buatan AI yang menggunakan figur dirinya, seperti video dirinya yang sedang bernyanyi hingga berpidato dalam berbagai bahasa, seperti Arab dan Mandarin.

“AI bisa membuat seseorang bicara, yang dia tidak bicara,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menilai dalam konteks tertentu teknologi ini juga dapat memberikan manfaat. Namun, penggunaannya tetap harus diwaspadai karena berpotensi memanipulasi persepsi publik.

Selain itu, Prabowo juga membahas strategi Indonesia dalam menghadapi krisis di tengah konflik Iran. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar dalam jangka pendek, terutama selama 12 bulan ke depan yang dianggap sebagai periode kritis.

“Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan, tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini.”

Setelah periode tersebut, Indonesia diproyeksikan akan menjadi lebih kuat. Hal ini didukung oleh fakta sumber minyak dan gas Indonesia tidak terlalu bergantung pada jalur Selat Hormuz, sehingga masih memiliki alternatif pasokan, serta didukung oleh kekuatan sumber daya dalam negeri yang cukup besar. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung adanya fenomena echo chamber di dunia digital saat ini. Tren yang terjadi adalah seorang pengguna media sosial memiliki ribuan akun guna menyebar hoaks.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prabowo mengatakan bahwa memang dalam jalannya pemerintahan, terdapat pihak yang memiliki rasa iri hingga dendam.

Namun, menurutnya di era teknologi yang kian maju, terdapat pula fenomena yang harus diantisipasi.

"Dengan teknologi informatika digital. Satu orang dia bisa punya 1.000 akun," kata Prabowo.

Presiden pun menjelaskan bahwa ribuan akun itu diolah sedemikian rupa untuk menggiring opini hingga membuat heboh.

"Bisa bikin heboh. Ini yang disebut echo chamber. Dalam pelajaran-pelajaran intelijen itu ada. Bagaimana merusak negara lain, dengan permainan sosmed, fitnah, hoaks," ujar Prabowo.

Echo chamber atau ruang gema sendiri merupakan kondisi pemaparan informasi hingga opini yang sejalan dengan pandangan dirinya di sosial media yang kerap dipengaruhi algoritma.

Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hoaks mudah untuk diciptakan. Menurut Prabowo, AI misalnya bisa membuat video dirinya sedang bernyanyi, berpidato berbahasa mandarin, hingga berpidato berbahasa Arab.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah informasi terbaru tentang pencairan BSU Rp600.000 pada bulan April 2026.

Sebelumnya, penyaluran terakhir BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Jadwal Pencairan BSU April 2026

Kemnaker sebenarnya sudah buka suara soal jadwal pencairan BSU Rp600.000 2026.

Dilansir dari laman resminya, Kemnaker menyampaikan bahwa masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

Belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Maret 2026 (lanjut halaman 2)...

Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Maret 2026

Syarat Umum Penerima BSU

Dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id, syarat umum penerima BSU antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.

- Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah.

- Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

Cara Cek Penerima BSU

1. Melalui Situs Kemnaker

• Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
• Lengkapi kode keamanan yang muncul.
• Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
• Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

2. Melalui JMO

• Unduh aplikasi JMO
• Daftar akun
• Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
• Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan statuspenyaluran dan informasi rekening tujuan.
• Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
  BSU.

Cara Daftar BSU

Anda harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebab data penerima diambil dari sana.

Itulah update info terbaru pencairan BSU Rp600.000 bulan April 2026 jelang lebaran yang mungkin sedang Anda cari.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada hari ini, Rabu (8/4/2026).

Dalam pantauan reporter Bisnis di lokasi, JK tiba pada 11.00 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dalam kedatangannya ke Bareskrim Polri.

Hanya saja, belum jelas kedatangan JK ke Bareskrim Polri ini. Sebab, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu hanya menyatakan ingin melapor ke markas reserse kepolisian tersebut.

"Mau melapor," ujar JK di Bareskrim.

Adapun, JK dikawal tim pengacara seperti Abdul Haji Taulaho. Selain itu, Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah juga turut mendampingi kehadiran JK di Bareskrim.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum JK, Abdul Haji menyatakan bahwa kedatangan ini berkaitan dengan dugaan isu penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik terkait Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar.

"[Masih sama terkait] Rismon," tutur Abdul.

Sebelumnya, Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK selaku elit politik yang diduga mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi pada Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

Namun demikian, laporan tersebut ternyata masih merupakan langkah konsultasi yang dilakukan tim hukum JK dengan tim Dittipidsiber maupun Ditipidum Bareskrim Polri.

Rismon Bantah Tuduhan

Di lain sisi, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Jahmada mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

JAKARTA - Polri meminta masyarakat mewaspadai kejahatan digital berbasis Artificial Intelegence (AI). Hal itu mengingat masih maraknya kejahatan digital dari mulai berbasis AI, disinformasi hingga berita bohong (hoaks).

Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Andrian Pramudianto menjelaskan, AI saat ini menjadi alat yang mempermudah kehidupan manusia. Namun AI juga rawan menjadi alat tindak kejahatan apalagi di era digital yang terus berkembang.

“AI ini adalah suatu alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari tapi juga dapat berbahaya apabila digunakan untuk niat-niat kejahatan,” ungkap Andrian di sela Dialog Publik bertema “Tantangan Hukum di Era Artificial Intelegence” di Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2026).

Ia meminta agar masyarakat bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Polri jika mendapati adanya sesuatu penawaran yang bersifat tidak wajar. Hal tersebut sebagai upaya mandiri dalam meminimalisir terjadinya kejahatan digital bersifat AI khususnya penipuan online yang dapat mengganggu stabilitas sosial bahkan politik.

“Jadi kalau memang apabila ada sesuatu yang menawarkan yang di luar kewajaran bisa ditanyakan kepada Polri melalui 110 maupun media sosial Polri yang lainnya,” ucap dia.

Menurutnya, upaya mencegah terjadinya kejahatan digital baik dalam konteks peristiwa maupun penegakan hukum yang ada juga harus didukung oleh masyarakat yang sadar dan waspada akan adanya Hal tersebut.

“Bagaimana menyampaikan kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming yang dilakukan oleh para pelaku penipuan online,” kata Andrian.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Polri sendir saat ini sudah menyediakan berbagai kanal aduan yang bisa diakses masyarakat guna berkonsultasi atau melaporkan tindak pidana kejahatan digital. Di antaranya seperti patrolisiber maupun media sosial Diittipid Siber Bareskrim Polri dengan nama akun @ccicpolri.

“Di situ masyarakat dapat bertanya maupun melaporkan apabila ada hal-hal yang ingin di sampaikan ataupun dilaporkan terkait tidak pidana cyber atau fisik atau intelijen bahkan kita juga mempunyai juga media sosial yaitu CCIC Polri nanti juga bisa di akses di situ,” tutur dia.

Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mencegah dan menangani kasus kejahatan digital dari mulai berbasis AI, disinformasi hingga berita bohong.

“Tadi juga kami sampaikan pentingnya kolaborasi, kita sudah kolaborasi dengan sektor terkait, OJK, PPATK, bagaimana supaya kita dapat membantu masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban penipuan online,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal video yang beredar di media sosial yang menampilkan 70.000 unit sepeda motor berlogo BGN.

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah pengadaan motor listrik yang disebut mencapai 70.000 unit. Dia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

Dia mengatakan BGN memang melakukan pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk tahun 2025. Namun, jumlahnya tidak sampai 70.000 unit.

“Informasi 70.000 unit [motor listrik] itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Dadan menuturkan proses realisasi pengadaan motor dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

Dia menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” terangnya.

Namun demikian, Dadan memastikan motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Dia menjelaskan kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan 70.000 unit motor listrik berwarna biru muda berlogo BGN yang masih terbungkus plastik untuk SPPG di Jawa Barat. Dalam video tersebut, tampak pula sejumlah motor masih berada di atas truk pengangkut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan negara, Perum Bulog membantah direktur utamanya, Ahmad Rizal Ramdhani menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Jabatan Kepala BAIS tengah menjadi sorotan karena Letjen TNI Yudi Abrimantyo mengundurkan diri usai kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.

Head of Public RelationsPerum Bulog Tomi Wijaya, mengatakan informasi beredar yang menyebut Rizal menjabat Kepala BAIS TNIhoaks.

“Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai KABAIS TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik,” kata Tomi dalam keterangan resminya, Jumat (27/3/2026).

Adapun Rizal memang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat Mayor Jenderal.

Sebelum ditugaskan menjabat Direktur Utama Bulog dan melepas kariernya di TNI, Rizal tercatat pernah bertugas di bidang intelijen; zeni atau korps konstruksi, destruksi, dan rintangan TNI AD; hukum, dan pangan.

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Beliau telah mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai Dirut Bulog dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI", tegas Tomi.

Lebih lanjut, Tomi menegaskan Bulog berkomitmen melaksanakan penugasan dari pemerintah di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia mewanti-wanti masyarakat tidak terbawa informasi beredar yang tidak terverifikasi.

Sebagaimana diketahui, Yudi melepaskan jabatannya sebagai Kepala BAIS TNI setelah empat anggotanya diduga menyerang Andrie dengan air keras.

Pihak TNI telah mengumumkan identitas keempat anggota BAIS itu adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Mereka berasal dari satuan TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU).

Keempat intelijen itu telah berstatus tersangka dan ditangani Polisi Militer (POM) TNI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang