Bisnis.com, JAKARTA - Ketika disinformasi marak di ruang digital dan ketergantungan terhadap platform digital global makin tinggi, masyarakat makin membutuhkan media yang mampu menjadi penjernih informasi sekaligus penjaga ruang kebangsaan.

Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kohesi sosial, memperkuat identitas kebangsaan, dan menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Ketika informasi menjadi kekuatan baru dalam dinamika persaingan global, negara harus memastikan seluruh masyarakat termasuk di wilayah 3T, memiliki akses yang adil terhadap informasi yang terpercaya.

Lebih dari itu, media juga memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing Indonesia dalam lanskap ekonomi global. Penyiaran dan platform digital mampu menjadi penggerak industri kreatif, promosi pariwisata, pengembangan UMKM, hingga perluasan ekonomi digital nasional.

Di era ekonomi berbasis data dan konten, kekuatan media tidak lagi hanya diukur dari jangkauan audiens, namun juga dari kemampuannya menciptakan nilai ekonomi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat citra bangsa di tingkat internasional. Namun, di tengah optimisme transformasi digital tersebut, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tidak dimiliki banyak negara lain, dan sangat berbeda dibandingkan negara-negara kontinental di Eropa, Cina, maupun India.

Di negara dengan dominasi wilayah daratan, pembangunan jaringan fiber optic (FO) pendukung internet berkecepatan tinggi relatif lebih mudah, cepat, dan murah karena infrastruktur dapat dibangun secara terhubung di satu hamparan daratan. Sementara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi kompleksitas geografis yang jauh lebih tinggi.

Akibatnya, penetrasi internet berkecepatan tinggi hingga kini masih lebih terkonsentrasi di wilayah urban dan pusat ekonomi, sementara wilayah rural masih menghadapi banyak keterbatasan akses. Namun, ketika internet terputus saat bencana, misalnya saat gempa bumi Yogya dan Cianjur, bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, media TV menjadi satu-satunya saluran informasi yang masih dapat diakses masyarakat. Di sisi lain, masyarakat di wilayah rural dan kawasan 3T, yang belum menikmati kemewahan internet cepat, masih sangat bergantung pada kehadiran TV digital terestrial DVB-T2 Free-to-Air (FTA) sebagai sarana utama memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, TV bukan sekadar media hiburan, melainkan sarana keterhubungan dengan negara dan ruang bersama untuk merasakan kebersamaan nasional. Dan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya di Nunukan, Talaud, dan Raja Ampat, TV masih menjadi cara paling sederhana untuk merasa terhubung dengan Indonesia.

Karena itu, penyiaran TV digital FTA harus diposisikan sebagai bagian penting dari upaya negara menjaga pemerataan akses informasi publik bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah ancaman disinformasi dan hoaks, fragmentasi sosial, dan ketimpangan digital, keberadaan jaringan TV digital FTA menjadi lapisan utama ketahanan informasi yang harus terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan. Meski demikian, perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi digital juga memaksa industri penyiaran untuk terus beradaptasi.

BERPIHAK MASYARAKAT

Menurut Deloitte (2023), pergeseran perilaku masyarakat membuat mayoritas penonton, khususnya generasi muda, enggan terikat jadwal tayang dan menuntut fleksibilitas akses di berbagai perangkat serta konten yang bisa ditonton ulang. Kondisi ini memaksa industri penyiaran TV untuk tidak lagi mengandalkan transmisi satu arah yang linier, melainkan harus beradaptasi dengan dunia internet dan jaringan seluler agar tetap relevan.

Lembaga Penyiaran berperan menjaga ruang publik, pemerataan akses informasi, dan penjaga kebersamaan masyarakat di tengah perubahan global. Oleh karena itu, transformasi digital harus memastikan layanan TV digital FTA tetap inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat krusial untuk memastikan sistem penyiaran nasional tetap berjalan inklusif, berkelanjutan, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.

LPP PELOPOR

LPP perlu diperkuat dalam transisi ini. Seperti BBC yang memimpin inovasi penerapan DVB-I di Inggris, dan ZDF di Jerman melakukan uji coba 5G Broadcast, momentum TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 menjadi peluang strategis untuk menegaskan perannya sebagai pelopor transformasi penyiaran nasional.

Dengan teknologi modern, platform digital, dan media sosial yang terintegrasi, TVRI dan juga RRI dapat memainkan peran penting sebagai sumber informasi publik yang tepercaya, dan pusat klarifikasi informasi dalam menghadapi disinformasi. Di sinilah negara harus hadir, bukan sekadar mengontrol isi siaran, tetapi memastikan dukungan infrastruktur dan penguatan media nasional agar manfaatnya nyata dirasakan masyarakat.

Salah satu contoh transformasi teknologi penyiaran global tersebut juga terlihat pada penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026, di mana inovasi teknologi tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam sistem produksi dan distribusi siaran.

Pemanfaatan sistem VAR, sensor pada bola, serta sistem kamera multi-angle beresolusi tinggi menghadirkan akurasi keputusan yang lebih presisi, transparansi pertandingan, dan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan imersif. Teknologi ini meningkatkan sportivitas dan keadilan pertandingan, serta menunjukkan bagaimana integrasi data, AI, dan sistem siaran modern menjadi standar baru dalam industri penyiaran global.

Teknologi akan terus berubah, tetapi kebutuhan bangsa terhadap informasi terpercaya, ruang kebersamaan nasional, dan media sebagai penjaga ketahanan nasional tidak akan pernah berubah.

Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan tersebut dirasakan oleh rakyat dalam bentuk pekerjaan yang layak, harga yang terjangkau, dan kehidupan yang semakin sejahtera

Surabaya (ANTARA) - Perekonomian Indonesia memasuki babak baru. Tahun 2025 menjadi penanda penting ketika ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,11 persen. Angka ini bukan hanya menunjukkan ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global, tetapi juga mencerminkan bahwa mesin konsumsi dan investasi nasional masih bekerja relatif baik.

Bahkan, capaian tersebut dinilai lebih baik dibanding sejumlah kawasan besar dunia dalam periode yang sama.

Lebih dari itu, Indonesia juga mencatat tonggak sejarah baru ketika produk domestik bruto (PDB) per kapita untuk pertama kalinya menembus angka 5.000 dolar AS per tahun. Pencapaian ini menandai bahwa struktur ekonomi nasional sedang bergerak menuju fase yang lebih matang dan berpotensi memperluas kelas menengah.

Hanya saja, di balik capaian makro tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan rata-rata tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok bawah dan rentan?

Di sinilah pentingnya melihat daya beli rakyat sebagai indikator yang lebih substantif daripada sekadar angka pertumbuhan.

Daya beli masyarakat merupakan cerminan langsung dari kemampuan ekonomi rumah tangga. Ketika daya beli menguat, konsumsi meningkat, sektor produksi bergerak, dan lapangan kerja terbuka. Sebaliknya, ketika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan fondasi terpentingnya, yaitu permintaan domestik.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penguatan daya beli hanya menghasilkan kemajuan semu. Statistik makro membaik, tetapi kesejahteraan riil masyarakat berjalan lambat.

Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto. Artinya, kekuatan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya secara sehat dan berkelanjutan.

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor informal. Sebagian besar masyarakat bekerja dengan pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, kenaikan harga pangan, energi, atau transportasi dapat dengan cepat menggerus kemampuan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen harus dibaca sebagai momentum yang perlu dijaga, bukan sekadar angka yang disyukuri. Pertumbuhan yang baik harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memperkuat daya beli masyarakat secara nyata.

Pencapaian PDB per kapita di atas 5.000 dolar AS juga membawa konsekuensi baru. Secara ekonomi, capaian ini menandai pergeseran struktur konsumsi masyarakat. Rumah tangga tidak lagi hanya membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan dasar, tetapi mulai meningkatkan konsumsi barang dan jasa bernilai tambah lebih tinggi. Kondisi ini membuka peluang pertumbuhan sektor industri, jasa, dan ekonomi kreatif.

Bersifat inklusif

Pada saat yang sama, kenaikan pendapatan rata-rata tidak selalu berarti distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan justru dapat melebar. Oleh karena itu, penguatan daya beli harus bersifat inklusif, memastikan bahwa kelompok miskin, hampir miskin, dan rentan tidak tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks inilah peran negara menjadi sangat penting. Negara tidak cukup berfungsi sebagai penjaga stabilitas makro, tetapi harus hadir aktif melalui kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Arah pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi domestik, kemandirian pangan, energi, dan industri nasional merupakan langkah yang tepat dalam konteks ini. Penguatan sektor riil dan konsumsi domestik akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.

Untuk memperkuat daya beli masyarakat secara berkelanjutan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu terus didorong.

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif. Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu diarahkan pada kegiatan yang menciptakan pekerjaan secara langsung, termasuk melalui program padat karya dan penguatan ekonomi desa.

Kedua, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Salah satu faktor yang paling cepat melemahkan daya beli adalah kenaikan harga pangan dan biaya distribusi. Perbaikan sistem logistik, penguatan peran BUMN pangan, dan efisiensi rantai pasok menjadi langkah penting yang harus terus diperkuat.

Ketiga, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Banyak masyarakat memiliki potensi usaha, tetapi terkendala akses modal. Penguatan skema pembiayaan produktif yang disertai pendampingan usaha akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Keempat, meningkatkan daya saing UMKM melalui digitalisasi, peningkatan kualitas produk, dan akses pasar. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, baik dalam kontribusi terhadap PDB maupun penyerapan tenaga kerja.

Kelima, memperkuat perlindungan konsumen agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat. Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan riil masyarakat.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kenaikan PDB per kapita merupakan capaian yang patut disyukuri. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada angka statistik. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan tersebut dirasakan oleh rakyat dalam bentuk pekerjaan yang layak, harga yang terjangkau, dan kehidupan yang semakin sejahtera.

Menjaga daya beli rakyat berarti menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan bahwa arah pembangunan nasional tetap berada di jalur yang benar, yaitu ekonomi yang tumbuh, adil, dan berkeadilan sosial. Momentum ekonomi yang telah tercapai hari ini harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh menuju Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.

*) Dr Soekarwo SH MHumadalah Gubernur Jawa Timur 2009–2019

Copyright © ANTARA 2026