ekBis

Polisi Amankan Dua Orang yang Membawa Bom Molotov saat Aksi Demo Jumat (12/6)

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi mengamankan dua orang yang diduga hendak menjadi provokator saat aksi demo mahasiswa dan kelompok masyarakat di Jalan Sudirman, Jumat (12/6/2026).

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Dia menjelaskan bahwa kedua orang itu bukan merupakan mahasiswa.

"Nah, kami juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Satgas Gakkum, Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov," katanya saat konferensi pers, Jumat (12/6/2026) malam.

Dia menyampaikan polisi akhirnya mengamankan dua orang dan bom molotov yang diduga akan digunakan saat aksi demo berlangsung.

"Dan sudah diamankan dua orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa molotov akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa," jelasnya.

Penindakan tersebut, kata dia, sebagai langkah menjaga kemanan selama proses demonstrasi sehingga penyampaian aspirasi berjalan kondusif, serta meminimalisir korban luka maupun jiwa.

Unjuk rasa kali ini dipicu oleh sejumlah persoalan mulai dari melemahnya rupiah hingga kasus korupsi di program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengumuman aksi pertama kali digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka menggaungkan #MenujuIndonesiaBangkrut.

Demo juga diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sampai Bogor. Adapun aparat keamanan gabungan TNI-Polri sebanyak 6.088 untuk mengawal aksi demo ini.

Terdapat lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Fakta-fakta Demo Bundaran HI Tuntut Setop MBG dan Turunkan Harga BBM

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa maupun kelompok masyarakat kembali turun ke jalan menyampaikan keresahannya atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Aksi berlangsung pada Jumat (12/6/2026) dengan rencana titik aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa kali ini dipicu oleh sejumlah persoalan mulai dari melemahnya rupiah hingga kasus korupsi di program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengumuman aksi pertama kali digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka menggaungkan #MenujuIndonesiaBangkrut. Demo juga diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sampai Bogor.

Terdapat lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Berikut Fakta-fakta Demo #MenujuIndonesiaBangkrut

Massa Tidak Bisa Unjuk Rasa di Bundaran HI

Setelah melakukan konvoi menggunakan bus, massa lebih dulu tertahan di Semanggi karena blokade dari kepolisian. Mereka sempat diminta melakukan unjuk rasa di DPR RI atau Patung Kuda.

Sempat terjadi aksi dorong antara massa dengan polisi, namun massa akhirnya berhasil merangsek masuk menuju Bundaran HI dengan berjalan kaki.

Massa Kembali tertahan di kawasan Jalan Sudirman atau Dukuh Atas, tepat di depan Thamrin Nine. Di sana mereka diadang oleh aparat kemanan gabungan TNI-Polri yang berlapis.

Aksi dorong antara massa dengan aparat kembali terjadi. Sejak siang hingga pukul 19.00 WIB, massa tidak berhasil ke Bundaran HI dan tetap tertahan di area itu.

Alasan Polisi Ingin Alihkan Massa Aksi ke DPR atau Patung Kuda

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia menambahkan hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 232 tahun 2015, bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis.

"Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk, Patung Kuda ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta," katanya kepada awak media, Jumat malam.

Alasan BEM UI Ingin Demo di Bundaran HI

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menjelaskan alasan bersikeras melakukan aksi di Bundaran HI adalah tidak percaya dengan DPR maupun pemerintah di mana aspirasi kerap tidak didengar.

Menurutnya Bundaran HI sebagai pusat Jakarta memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga masyarakat perlu tahu bahwa kondisi Indonesia tidak sepenuhnya baik.

"Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemerasan terjadi di negeri ini, dan semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi, dan bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini," jelasnya.

Penambahan Personel Polisi Menjadi 6.088

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut bahwa pihaknya menambahkan personel yang totalnya menjadi 6.088. Personel gabungan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar.

Sebab sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI.

Polisi Amankan Pelaku Pembawa Molotov

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa Satgas Gakkum, Penegakan Hukum Polda Metro Jaya mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa di mana mereka membawa molotov.

Upaya itu, kata dia, untuk mengamankan penyampaian aspirasi dari mahasiswa dari provokator yang berpotensi memicu kericuhan.

"Sudah diamankan dua orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa Molotov akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa," ucapnya, Jumat (12/6/2026).

Aksi Bubar tanpa Upaya Paksa

Meski aksi unjuk rasa berlangsung melewati batas aturan seharusnya, yakni 18.00 WIB, polisi tidak melakukan upaya pembubaran paksa dengan menembak gas air mata atau menyemprot air dari kendaraan water cannon.

Namun upaya ini berjalan alot karena massa yang kala itu berasal dari kelompok masyarakat tetap ingin berada di lokasi karena ingin bertemu dengan perwakilan pemerintah.

Polisi mencoba menenangkan massa karena sebelumnya sempat terjadi pelemparan botol oleh seorang yang berada di sisi massa. Negosiator dari kepolisian adalah Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung mulai berdiskusi dengan massa agar sekiranya dapat bubar dengan tertib.

Hingga akhirnya massa mulai perlahan mundur dan bersamaan dengan dibukanya arus lalu lintas menuju Bundaran HI dari Patung Sudirman.

Kemenkop Pangkas 50% Target Operasional KopDes di Tahun Ini, Jadi 40.000

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memangkas hingga 50% target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir 2026 dari awalnya 80.000 unit menjadi 40.000.

Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026) saat merespons pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengenai target operasional KopDes hingga akhir tahun.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa.

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Setop KopDes Merah Putih

Pembangunan KopDes Merah Putih sendiri merupakan salah satu isu yang disorot Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Selain mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun, BEM UI turut menyerukan agar pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih dihentikan.

Sementara itu, Kemenkop tercatat telah mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menkop Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Massa Unjuk Rasa Tuntut Setop MBG Masih Bertahan di Sekitar Jalan Sudirman

Bisnis.com, JAKARTA - Massa yang tergabung dari aliansi mahasiswa berbagai universitas masih berada di Jalan Sudirman atau yang mengarah ke Bundaran HI untuk menyuarakan aspirasinya.

Dari pantauan Bisnis pada Jumat (12/6/2026), pukul 18.00 WIB mahasiswa dan personel polisi duduk bersama. Mahasiswa berorasi menyampaikan keresahannya atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

Beberapa diantaranya tampak berbincang bersama anggota Polri sembari makan roti. Suasana tampak kondusif. Belum ada upaya pembubaran paksa dari aparat kemanan (TNI -Polri) walaupun jam waktu berunjuk rasa sampai pukul 18.00 WIB.

Jalanan menuju Bundaran HI dari patung Sudirman masih lumpuh. Tidak ada kendaraan yang melaju. Sedangkan arah sebaliknya ramai meskipun mengalami kemacetan cukup parah karena massa maupun personel kemanan memadati jalanan. Masih belum ada konfirmasi dari massa terkait pembubaran diri

Diketahui mereka melakukan unjuk rasa sejak siang hari. Meski sempat ditahan aparat kemanan, mereka akhirnya berhasil masuk meskipun tidak sampai Bundaran HI yang menjadi titik utama berunjuk rasa.

Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yalathof Mas'hum Imawan
alasan bersikeras melakukan aksi di Bundaran HI adalah tidak percaya dengan DPR maupun pemerintah di mana aspirasi kerap tidak didengar.

"Kami ingin menyampaikan keluh kesah
kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemerasan terjadi di negeri ini, dan
semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR,
bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen
sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi,
dan bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya ingin mengalihkan massa demo yang semula melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat ke kawasan DPR atau Patung Kuda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia mengatakan bahwa personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi untuk mengatur arus lalu lintas.

Adapun dalam demo kali ini, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa mampu lainnya menyatakan 5 tuntutan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya

Alasan Polda Metro Jaya Sterilisasi Bundaran HI dari Unjuk Rasa

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa keputusan untuk mensterilkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dari aktivitas unjuk rasa didasari oleh kajian teknik serta analisis dampak sosial yang mendalam di lapangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa poros Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin merupakan episentrum atau roda penggerak utama sirkulasi kendaraan di ibu kota.

"Konsentrasi massa di titik tersebut berisiko tinggi memicu kelumpuhan total lalu lintas yang berdampak domino hingga ke jalur-jalur arteri di sekitarnya," kata Budi.

Selain sebagai jalur utama kendaraan, kepolisian mencatat kawasan Bundaran HI kini telah berkembang menjadi hub atau pusat transportasi massal yang sangat strategis.

"Di lokasi tersebut, terdapat Stasiun MRT Jakarta dan halte integrasi Transjakarta yang menjadi tumpuan mobilitas ratusan ribu kaum komuter setiap harinya, gangguan pada titik ini dinilai akan langsung memotong akses transportasi publik warga yang hendak bekerja atau beraktivitas," ucapnya.

Tidak hanya dari sisi mobilitas, kawasan Bundaran HI juga merupakan zona objek vital ekonomi nasional serta pusat perhotelan internasional. Polisi menilai stabilitas keamanan dan kenyamanan di area tersebut harus dijaga bersama demi menjaga citra serta perputaran ekonomi di jantung kota.

Kendati memberlakukan pembatasan di kawasan ikonik tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan langkah ini murni diambil demi menjaga hak-hak masyarakat umum pengguna jalan lainnya, bukan untuk membungkam aspirasi.

"Polri sama sekali tidak membatasi atau menghalangi adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kebebasan berekspresi harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak mobilitas masyarakat luas," ujar Budi.

Sebagai dasar hukum, kepolisian merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 232 Tahun 2015 yang mengatur lokasi penyampaian pendapat, serta Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 yang mewajibkan setiap warga negara menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum saat berdemo.

Sebagai solusinya, pemerintah dan kepolisian telah mengarahkan massa ke tiga ruang alternatif resmi yang dirancang mampu menampung demonstran tanpa melumpuhkan urat nadi kota, yaitu Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI.

TransJakarta Terdampak Aksi Demo, Rute Tanah Abang-Blok M Setop Sementara

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah rute bus Transjakarta terdampak penutupan jalan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan gedung DPR/MPR RI akibat ada aksi penyampaian aspirasi (unjuk rasa) dari mahasiswa, Jumat.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui pesan elektroniknya di Jakarta, Jumat, menyebutkan rute yang terdampak antara lain 1N (Tanah Abang-Blok M) dan 1P (Senen-Blok M) yang sementara tidak dapat melayani penumpang karena adanya penutupan jalan di sekitar Bundaran HI.

Rute lainnya yang juga terdampak yakni 4C (JIEP-Bundaran Senayan). Rute ini diperpendek menjadi JIEP-TL Graha Mandiri Imam Bonjol karena ada penutupan jalan di kawasan Sudirman-Thamrin.

Koridor 1 (Blok M-Kota) sementara dialihkan rutenya via Koridor 9 dan tidak melayani Halte Kebon Sirih sampai dengan Polda Metro Jaya.

Selain itu, Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit) mengalami pengalihan rute karena adanya kepadatan lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR. Untuk arah Pluit, sebagian bus beroperasi normal melayani semua halte dan sebagian bus via tol Petamburan dan tidak melayani Halte Gerbang Pemuda dan Petamburan.

Berikutnya, rute 8N (Kebayoran - Petamburan Via Asia Afrika) mengalami perpendekan rute. Bus rute ini sementara arah Slipi tidak melayani bus stop Istora Senayan sampai dengan Halte Slipi dan arah Kebayoran tidak melayani Bus Stop Riset BPK sampai dengan Istora Senayan.

Rute 6B (Ragunan - Balai Kota via Semanggi) mengalami perubahan lintasan dikarenakan adanya penutupan jalan, sementara lintasan arah Balai Kota dialihkan melalui Petamburan, namun semua halte masih beroperasi normal melayani pelanggan.

Rute 9D (Pasar Minggu - Tanah Abang) sementara mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman - Thamrin. Untuk sementara arah Tanah Abang tidak melayani bus stop Bendungan Hilir sampai dengan Pospol Jati Bunder dan untuk arah Pasar Minggu tidak melayani bus stop Jambatan Serong sampai dengan Bendungan Hilir.

"Pelanggan bisa mendapatkan informasi updatenya di aplikasi TJ:Transjakarta dan sosial media Transjakarta," kata Ayu.

Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya melalui akun X @TMCPoldaMetro menyampaikan bahwa pada pukul 14.56 WIB terjadi pengalihan arus lalu lintas di Jalan Sudirman/Semanggi arah Bundaran HI karena ada kegiatan aksi penyampaian pendapat.

"Arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Gatot Subroto arah Kuningan," demikian cuit akun tersebut.

Rute TransJakarta Terdampak Aksi Demo, Rute Tanah Abang-Blok M Setop Sementara