Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memangkas hingga 50% target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir 2026 dari awalnya 80.000 unit menjadi 40.000.

Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026) saat merespons pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengenai target operasional KopDes hingga akhir tahun.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa.

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Setop KopDes Merah Putih

Pembangunan KopDes Merah Putih sendiri merupakan salah satu isu yang disorot Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Selain mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun, BEM UI turut menyerukan agar pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih dihentikan.

Sementara itu, Kemenkop tercatat telah mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menkop Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Serang (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memacu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten untuk menciptakan manajemen koperasi yang profesional dan meningkatkan pelibatan generasi muda guna menjawab tantangan ekonomi masa kini.

"Di era sekarang, satu-satunya cara untuk bisa bersaing adalah mampu beradaptasi. Adaptasi ini berarti koperasi harus dijalankan secara profesional dengan unit bisnis dan bagi hasil yang jelas," ujar Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Dekopinwil Provinsi Banten Masa Bakti 2026-2030 di Kota Serang, Banten, Jumat.

Farida memaparkan bahwa di bawah pemerintahan saat ini, koperasi mendapat perhatian khusus melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa program tersebut adalah wujud nyata untuk mengembalikan perekonomian berbasis gotong royong sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Lebih lanjut, ia menyoroti empat tantangan utama yang masih membayangi koperasi di Indonesia. Pertama, tata kelola yang masih konvensional dan terlalu fokus pada sektor simpan pinjam. Kedua, krisis regenerasi akibat rendahnya minat anak muda. Ketiga, lemahnya kapasitas manajerial Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, ketertinggalan dalam literasi digital.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkop mengamanatkan agar Dekopinwil Banten memprioritaskan program penguatan kapasitas SDM, tata kelola yang profesional, serta gerakan literasi koperasi yang masif, terutama bagi kaum muda.

"Generasi muda tidak akan tertarik jika tidak di literasi lebih dahulu. Mereka harus diedukasi bahwa koperasi adalah badan usaha legal yang setara dengan PT, dan dapat mengelola bisnis di sektor riil mana pun, baik itu tambang, pertanian, maupun kelautan," tegasnya.

Farida berharap jajaran pengurus baru Dekopinwil Banten dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan Koperasi Merah Putih, sehingga entitas ekonomi kerakyatan tersebut dapat terus dirawat dan dibesarkan secara bersama-sama.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dapat beroperasi hingga akhir 2026. Namun, target tersebut mendapat respons tak terduga dari Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto yang meragukan capaian tersebut.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), Darmadi menanyakan target operasional KopDes Merah Putih yang akan dicapai pemerintah hingga akhir tahun ini.

“Jadi berapa targetnya Pak sampai tahun ini, KDMP ini [KopDes Merah Putih]?" tanya Darmadi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sontak menjawab Kemenkop memperkirakan setidaknya akan ada 40.000 KopDes Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir tahun. Sebagai informasi, jumlah koperasi yang telah beroperasi sampai saat ini adalah 1.061 unit.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera di operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa. Darmadi kemudian merespons singkat, “Hebat, ya.”

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memangfeasibility studyyang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mematangkan integrasi bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk dapat segera masuk ke dalam rantai pasok program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan upaya transformasi koperasi pada KDMP ini diarahkan untuk menyerap komoditas pangan lokal, khususnya dari para peternak lokal, guna disuplai ke masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk merealisasikan target tersebut, ia menjelaskan Kemenkop saat ini tengah intens berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dengan di bawah koordinasi Pak Menko Pangan, kita harapkan ke depannya ini bisa kolaborasi, bisa bersinergi, di mana Koperasi Desa Merah Putih ke depannya diharapkan bisa mengambil peran untuk menjadi supplier di BGN atau di MBG. Tentu, ini masih proses karena persiapan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih juga masih berjalan," jelas Farida kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Farida optimistis, jika seluruh persiapan operasional dan infrastruktur logistik telah rampung sepenuhnya, pelibatan KDMP dalam program MBG akan menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.

"Ketika nanti ini sudah beroperasi, berjalan secara masif, kita akan kawinkan dengan MBG-MBG yang ada. Ini masih butuh waktu untuk bersinergi. Yang pasti, kedua hal ini adalah sama-sama program strategis nasional yang tujuannya untuk melibatkan masyarakat desa dan kelurahan untuk ambil peran dalam rangka pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Farida mengeklaim Provinsi Jawa Timur berada pada posisi strategis sebagai motor penggerak utama koperasi di tanah air. Dirinya menyebut antusiasme dan kesiapan mandiri ribuan koperasi di Jatim menjadi modal kuat, bahkan sebelum hadirnya intervensi berupa bantuan fisik maupun logistik dari pemerintah pusat.

"Jawa Timur ini menjadi salah satu pilar koperasi secara nasional. Kita mengatakan bahwasanya banyak koperasi-koperasi sukses di Jawa Timur menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang signifikan di dalam PDRB-nya Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwasanya koperasi menjadi lokomotif ekonomi yang ada di Jawa Timur," bebernya.

Kendati kontribusi koperasi terhadap ekonomi Jatim dinilai masif, Farida menegaskan hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk menerapkannya secara merata di seluruh Indonesia lewat standardisasi KDMP.

"Ini bagian dari antusiasme masyarakat desa dan kelurahan untuk benar-benar mereka ambil peran dalam menghidupkan koperasi di desanya masing-masing," sebutnya.

Melalui penguatan fasilitas fisik dan jaringan logistik yang terstandarisasi, pemerintah menargetkan kehadiran KDMP di masing-masing wilayah mampu melahirkan kekuatan ekonomi baru yang terkoneksi langsung dengan ekosistem pangan nasional.

"Ini menjadi suatu amunisi baru untuk masyarakat Jawa Timur di setiap desa dan kelurahan mengambil peran menumbuhkan perekonomian di setiap desa dan kelurahan. Kita menganggap pergerakannya cukup positif dan masif di Jawa Timur. Tentu saja itu adalah hasil kerja keras Pemerintah Jawa Timur beserta dengan seluruh entitas yang ada, dan kita sangat berterima kasih sekali kepada Jawa Timur yang sudah sangat membantu menyukseskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut," pungkasnya.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengusulkan lenambahan pagu anggaran Kementerian Koperasi untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 dapat bertambah menjadi Rp1,89 triliun.

Ferry menjelaskan usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan untuk program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun.

Penambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu KDKMP agar benar-benar dapat berjalan dengan baik.

"Kami harap dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi masyarakat," kata Ferry dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry menegaskan dihadapan seluruh anggota DPR Komisi VI yang hadir bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan proses operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah yang telah rampung pembangunan fisiknya dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersamaan dengan upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.

Ia juga memastikan bahwa perhatian terhadap koperasi eksisting akan tetap menjadi prioritas agar KDKMP dan koperasi-koperasi yang sudah ada dapat berjalan beriringan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Di sisi lain pengawasan terhadap koperasi juga akan terus ditingkatkan agar risiko penyalahgunaan wewenang dari para pengurus koperasi dapat dimitigasi.

"Kemenkop juga akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi bermasalah, sebab selain mengurusi KDKMP kami tetap mendampingi koperasi eksisting agar mereka juga tetap memiliki kemampuan berdaya saing tinggi," ulasnya.

Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran di Kemenkop yang telah mampu melaksanakan instruksi Presiden RI untuk mendirikan dan membangun kelembagaan KDKMP sebanyak 83 ribu. Ia menjelaskan bahwa tahapan terpenting yang harus dikawal Kemenkop saat ini yaitu proses operasionalisasi KDKMP.

Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya kepada Kemenkop agar pagu anggaran di tahun 2027 dapat ditingkatkan sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenkop dalam memastikan seluruh KDKMP dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, KDKMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah sudah seharusnya mendapatkan dukungan fiskal yang mencukupi agar target program tersebut dapat berhasil.

"Di tengah efisiensi yang luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggara di Kemenkop untuk memastikan bahwa program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik," katanya.

Namun demikian, Anggia berharap Kemenkop dapat memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap perjalanan program KDKMP agar dapat sesuai tujuan utama yaitu menggerakkan ekonomi di desa/kelurahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"KDKMP ini menjadi program baru sehingga perlu pendampingan dan pengawasan serta monitoring yang ketat, supaya cita cita presiden yang mulai untuk mengembangkan ekonomi di desa bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Secara garis besar, tambahan anggaran itu akan diarahkan pada dua kelompok utama. Pertama, untuk operasionalisasi organisasi yang mencakup penguatan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), komunikasi publik, penguatan infrastruktur, regulasi perkoperasian, pengawasan internal, hingga sosialisasi khusus program KopDes/Kel Merah Putih.

Kedua, anggaran akan digunakan untuk penguatan dan pengembangan koperasi melalui dukungan program prioritas nasional dan arahan Presiden, peningkatan kapasitas usaha koperasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola, peningkatan daya saing SDM koperasi, serta penguatan fungsi pengawasan.

“Kami menyadari bahwa pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi VI DPR dapat memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut agar target strategis pembangunan koperasi dapat tercapai secara optimal.

“Harapan kami seluruh pihak dapat terus menjaga optimisme, meningkatkan kolaborasi dan mengerahkan upaya yang terbaik agar kebijakan dari program presiden, khususnya untuk program Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, per 10 Juni 2026, realisasi pagu anggaran Kementerian Koperasi 2026 adalah Rp385,04 miliar atau 44,12% dari total pagu Rp872,68 miliar.

Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi menekankan sejumlah desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mampu menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Tidak boleh lagi segala hal yang kegiatan ekonominya di desa, tapi dananya, sumber dayanya ditarik keluar desa. Sumber daya ekonominya harus terus berputar dan berkembang di desa," kata Zabadi di Palangka Raya, Rabu.

Hal itu dia sampaikan di sela rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kalimantan Tengah yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten.

Zabadi menyampaikan apabila desa dapat menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pemerataan dari sisi ekonomi di seluruh wilayah.

"Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri," terangnya.

Dia memaparkan saat ini sumber daya dari negara diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan ekonomi baru di desa, yakni melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.

"Setidak-tidaknya dimulai dengan adanya investasi negara bagi setiap desa dengan adanya pembangunan, gerai, pergudangan dan lainnya," ucapnya.

Melalui rancangan bisnis utama dari koperasi yang multiguna, baik unit usaha simpan pinjam, logistik dan distribusi, sembako serta lainnya diharap dapat memacu aktivitas perekonomian di desa.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Karena itu desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang dimiliki," katanya.

Gubernur menjelaskan setiap desa memiliki keunggulan berbeda, ada yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif maupun jasa.

Diharapkan potensi tersebut mampu dikelola dengan baik, agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan koperasi sebagai ujung tombak dalam melakukan transformasi Ekonomi Pancasila yang paling sesuai dengan jiwa dan konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan transformasi ekonomi kembali ke Ekonomi Pancasila," ujar Menkop Ferry saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dan Malam Budaya memperingati Hari Lahir Bung Karno di Pitaloka Sanur, Bali, Jumat malam.

Meski mengusung nilai luhur, Menkop mengakui tantangan di lapangan tidak ringan.

Salah satu hambatan nyata saat ini adalah maraknya gempuran produk impor, mulai dari kain hingga pakaian bekas.

Sebagai solusi konkret, Menkop mendorong Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia berkolaborasi aktif dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) guna membangun ekosistem produksi yang mandiri.

"Saya mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen. Kita harus mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi," kata Menkop.

Senada dengan Menkop, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar tempat mencari keuntungan finansial belaka.

"Koperasi ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memperkuat rakyat. Ini adalah alat perjuangan ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama," kata Rieke.

Memanfaatkan momentum menyambut Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, Rieke mengingatkan kembali amanat Sang Proklamator pada tahun 1965 bahwa koperasi adalah sekolah gotong royong dan solidaritas. Koperasi harus hadir mengorganisir petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda agar memiliki daya tawar tinggi di tengah dominasi modal besar.

"Target utama kita ke depan adalah memutus ketergantungan terhadap luar negeri. Kita harus mampu memproduksi, mengolah, dan menguasai rantai nilai ekonomi sendiri. Inilah esensi sejati dari semangat 'Berdikari', berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, geliat ekonomi kreatif tersebut disambut baik oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) APPMI Provinsi Bali. Ketua BPD APPMI Bali terpilih, Kadek Wira Dika, berkomitmen penuh untuk membawa wastra tradisional khas Pulau Dewata menembus pasar mode internasional.

“Bali memikul tanggung jawab besar untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya melestarikan dan mengembangkan wastra seperti endek, tenun, dan songket agar semakin mendunia," ungkap Kadek Wira dalam sambutan perdana usai dilantik.

Kadek Wira juga menyampaikan apresiasi kepada Rieke Diah Pitaloka atas fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru ini. Ia mengajak seluruh perancang di Bali menjadikan asosiasi ini sebagai wadah produktif.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono ingin Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dalam kegiatan usahanya bergerak dari sektor hulu.

“Dalam konteks perancang dan pengusaha mode (anggota koperasi) kami membayangkan bahwa kegiatan menggunakan busana yang berbahan baku kain produk lokal, lebih jauh daripada itu juga mungkin bahan kapasnya tanam sendiri di tanah-tanah di Indonesia,” kata Menkop di Denpasar, Bali, Jumat.

Ferry menjelaskan dengan bergerak dari hulunya maka sesuai dengan ekonomi Pancasila, Koperasi Nasional Laskar Juang tidak hanya membangun usaha busananya, namun juga mendukung produsen bahan kain hingga petani kapas atau bahan dasar produksi.

“Koperasi Nasional Laskar Juang ini saya mendorong sekiranya bisa melakukan inisiatif pembukaan lahan perkebunan kapas-kapas, dan juga produksi kain, garmen, dan seterusnya. Sekarang saya masih dengar kalau pewarna tekstil sebagian menggunakan bahan baku dari impor,” ujarnya.

Pesan ini sendiri disampaikan Menkop Ferry saat meresmikan Koperasi Nasional Laskar Juang yang digagas Anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, dengan anggota awalnya diisi oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI).

Menteri menyadari bergerak dari hulu untuk mengembalikan arah dan praktik ekonomi Pancasila tidak mudah, banyak tantangan dan hambatan. Namun sudah semestinya koperasi hadir bergerak di sektor produksi, sektor distribusi, sektor industri, dan sektor perkreditan.

"Ini sesuai dengan arah Presiden Prabowo Subianto yang memandang koperasi instrumen penting untuk menjadi soko guru perekonomian nasional, sehingga Kemenkop sendiri saat ini gencar dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," katanya.

Atas arahan Menkop Ferry, Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Rieke Diah Pitaloka memastikan kehadiran koperasi ini sendiri untuk membangun kekuatan ekonomi yang bertumpu pada gotong royong, kepemilikan bersama, dan kesejahteraan bersama.

Saat ini, koperasi tersebut memulai pada sektor sandang yaitu mewadahi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha pakaian atau tekstil.

Koperasi ini tidak berbentuk simpan pinjam, namun berfokus pada produksi dan distribusi, sehingga sesuai harapan pemerintah mereka akan bergerak dari hulu ke hilir.

“Koperasi harus mengambil peran strategis sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional, harus mampu mengorganisir petani, nelayan, pekerja, UMKM, dan seluruh kekuatan produktif bangsa agar memiliki daya tawar, daya saing, dan daya hidup yang lebih kuat. Kita akan bergerak dari hulu hingga hilir,” tutur Rieke Diah.

Ia mengatakan di awal ini koperasi akan memperkuat produksi rakyat, membangun jaringan distribusi yang adil, memperluas akses pasar, mengembangkan industri pengolahan, serta menciptakan nilai tambah bagi hasil karya dan sumber daya bangsa Indonesia.

“Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi bangsa yang hanya mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi, kita harus menjadi bangsa yang mampu memproduksi, mengolah, mendistribusikan, dan menguasai rantai nilai ekonominya sendiri,” tuturnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi kinerja Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (KSP Kopdit) Obor Mas yang berhasil mencatatkan nilai aset lebih dari Rp1,52 triliun sepanjang tahun 2025 dan tetap dipercaya pemerintah sebagai salah satu koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ferry menilai keberhasilan koperasi tersebut tidak lepas dari konsistensi dalam pelayanan dan inovasi yang terus dikembangkan sehingga mampu memperluas manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

“Pada tanggal 12 Juli yang akan datang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah Provinsi karena koperasi ini membawa nama harum di kancah nasional,” ujar Ferry dalam Pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Paripurna XLII Tahun Buku 2025 KSP Kopdit Obor Mas, Sabtu (30/5/2026).

Meski mencatat kinerja positif di sektor simpan pinjam, Ferry mendorong KSP Kopdit Obor Mas untuk mulai memperluas usaha ke sektor riil dan produktif guna memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

“Saya mengharapkan KSP Kopdit Obor Mas sudah mulai masuk ke sektor riil, sektor produktif yang bisa mendukung UMKM lokal dan pariwisata,” katanya.

Menurut Ferry, pengembangan usaha di sektor riil berpotensi meningkatkan pendapatan koperasi sekaligus memperbesar sisa hasil usaha (SHU) yang diterima anggota. Ia optimistis koperasi tersebut dapat tumbuh lebih besar dan memperluas kontribusinya bagi perekonomian masyarakat.

Kemenkop juga memastikan tetap memberikan pendampingan kepada koperasi eksisting di tengah percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut Ferry, pengembangan KDKMP tidak akan mengurangi perhatian pemerintah terhadap koperasi yang telah lebih dahulu berkembang.

“Salah satu tanggung jawab besar dari Kementerian Koperasi tidak hanya fokus mengurus KDKMP tetapi kami juga tetap harus membina koperasi yang sudah ada terlebih dahulu termasuk KSP Kopdit Obor Mas dan KSP lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyebut KSP Kopdit Obor Mas menjadi salah satu kebanggaan daerah karena berhasil berkembang dari koperasi sederhana menjadi lembaga keuangan anggota berskala nasional.

Saat ini KSP Kopdit Obor Mas memiliki 162.412 anggota yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur dan menjadi salah satu andalan pemerintah dalam penyaluran KUR. Selain itu, koperasi tersebut juga tercatat memiliki aset sebesar Rp1,52 triliun.

Plt Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas Valerianus Samador mengatakan fokus koperasi pada 2026 adalah memperkuat disiplin anggota melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan literasi keuangan.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, laporan, dan unggahan masyarakat di media sosial terkait lokasi serta kondisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui kanal resmi maupun media sosial, menjadi perhatian penting bagi Kementerian Koperasi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program KDKMP.

"Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan," ujar Ferry dalam rilisnya.

Ferry juga mengajak masyarakat untuk terus mencermati pelaksanaan program KDKMP di lapangan, termasuk aspek lokasi, kondisi, serta tata kelola pelaksanaannya. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar kerja sama antara Kementerian/Lembaga, Agrinas, KDKMP, dan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

"Bantuan informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kemenkop segera melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap berbagai hal yang perlu diperbaiki," tegas Ferry.

Ia menambahkan bahwa kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program KDKMP. Program strategis ini diharapkan dapat terus disempurnakan agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) yang dilakukan secara simbolis di KDKMP Nglawak, Kertosono, Nganjuk.

Menkop menyampaikan syukur atas prosesi peresmian tersebut. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem KDKMP yang selanjutnya akan diresmikan ribuan KDKMP secara bertahap di wilayah lainnya.

"Nanti di bulan Agustus (2026), meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan akan diresmikan lagi 20.000 KDKMP, tapi kami akan berusaha maksimal untuk lebih dari pada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," kata Ferry.

Pengoperasian KDKMP pun ditegaskan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/ kelurahan akan terwujud. Kehadiran KDKMP disebut Ferry menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat berbasis koperasi.

"Ini (peresmian operasionalisasi) awal permulaan dari KDKMP yang saat ini sudah selesai 100 persen pembangunannya hampir 9.200 unit, namun atas arahan Pak Presiden diresmikan untuk tahap pertama 1.061 unit," ujar Ferry.

KDMP yang sudah beroperasi dipastikan akan menjadi offtaker dari berbagai produk masyarakat desa mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan,kerajinan, kuliner dan lain sebagainya untuk kemudian dapat diserap oleh koperasi. Selain itu KDKMP juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan berbagai produk sembako atau barang-barang bersubsidi lainnya untuk masyarakat.

"Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan keberadaan KDKMP ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk anggota dan juga untuk masyarakat," kata Menkop.

Merespons kendala pembangunan KDKMP di beberapa daerah yang memiliki luas lahan kurang dari ketentuan minimal 1.000 meter persegi, Ferry menyatakan sedang melakukan kajian agar konsep pembangunan gerai, gudang atau sarana kelengkapan lainnya didesain /dibangun secara vertikal.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk lokasi tanah yang kurang dari seribu meter. Khususnya untuk kelurahan maupun daerah-daerah di pedesaan yang duduknya sedikit," katanya.

Sejalan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan bahwa secara umum, pembangunan aset fisik KDKMP untuk wilayah Jawa tidak ada kendala yang berarti. Namun untuk di desa atau kelurahan terpencil seperti di Papua, diakui memang memerlukan tindakan yang ekstra karena keterbatasan sumber daya dan lokasi yang sulit ditembus dengan transportasi darat.

Sementara, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa sebagai pelaksana tugas untuk membangun gerai, gudang dan sarana kelengkapan lainnya, Agrinas optimis target pengoperasian 30.000 unit KDKMP pada tahap berikutnya akan dapat tercapai.

"Untuk KDKMP susulan, kami sangat optimis dan kami yakin bahwa berkat dukungan seluruh Lembaga Kementerian dan Lembaga Negara itu akan mempermudah mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan bersama," katanya.

Dalam acara peresmian, Presiden menyatakan bahwa KDKMP merupakan milestone pada sejarah Indonesia karena mampu membangun ekosistem koperasi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Ia optimis melalui KDKMP, Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan besar karena peran masyarakat desa melalui gerakan koperasi.

"Saya kira kalau dicari di negara-negara lain apalagi di sejarah bangsa kita, suatu pemerintahan yang (bisa) meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi secara fisik itu belum ada. (Sehingga) saya kira hari ini adalah hari yang cukup penting," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik koperasi dimulai pada November 2025. Dalam tujuh bulan, berhasil dioperasionalkan lebih dari seribu unit. Atas capaian ini, Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran Menteri, Kepala Badan/Lembaga di Kabinet Merah Putih.

Menurut Prabowo, KDKMP akan menjadi fondasi utama dalam strategi pemerintah membangun ekonomi desa atau kelurahan. Program ini akan digabungkan dengan inisiatif lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Desa Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga keyakinannya terhadap efektivitas program dalam upaya membangun perekonomian di desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

"Program MBG kalau ditopang dengan KDKMP dan nanti akan ditopang dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan ujungnya adalah hilirisasi dan industrialisasi. Melalui KDKMP nanti akan kita sediakan kredit murah untuk rakyat," ucap Presiden.