Bisnis.com, BATAM — Industri gadai di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan yang semakin agresif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan cepat dan legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau menilai sektor gadai kini menjadi salah satu motor penting penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro dan ekonomi kerakyatan.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan industri pergadaian memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

“Industri gadai memiliki peran sangat penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama sebagai solusi pendanaan cepat bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Sinar, Rabu.

Data OJK menunjukkan kinerja industri pergadaian swasta di Kepulauan Riau terus bertumbuh positif. Hingga September 2025, jumlah perusahaan pergadaian swasta mencapai 19 perusahaan dengan total aset sebesar Rp311 miliar atau tumbuh 16,21% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, total penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp230 miliar, meningkat 17,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis gadai di tengah dinamika ekonomi regional.

“Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri pergadaian terus meningkat,” katanya.

Menurut OJK, pertumbuhan industri pergadaian juga menjadi indikator semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi segmen usaha mikro yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses perbankan.

OJK menegaskan akan terus mengawal pertumbuhan industri pergadaian agar tetap berada dalam koridor yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku usaha diyakini menjadi fondasi penting dalam memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di Kepulauan Riau.

Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Iwan Gunawan, menilai kolaborasi antar pelaku industri menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan sektor pergadaian tetap sehat dan kompetitif.

“Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan menjaga kekompakan untuk memajukan industri pergadaian di wilayah ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan pergadaian syariah pada Maret 2026 meningkat 35,38 % (year on year/YoY) menjadi Rp22,99 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan itu didominasi oleh produk Rahn (Gadai) dengan porsi 82,45% atau sebesar Rp18,96 triliun.

Dia menilai bahwa pertumbuhan tersebut antara lain disorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk gadai syariah.

“Adapun, perbedaan antara gadai syariah dengan konvensional antara lain terkait skema imbal hasil, yang mana gadai syariah menggunakan akad berbasis prinsip syariah seperti ujrah [biaya pemeliharaan],” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Di sisi lain, Agusman turut mengingatkan industri pergadaian syariah untuk perlu memperhatikan dampak dari dinamika suku bunga, antara lain terhadap efisiensi dan pengelolaan sumber dana secara prudent.

Adpaun, pada kuartal I/2026 ini sumber pendanaan pergadaian syariah didominasi oleh pinjaman yang diterima dengan porsi 62,45% atau sebesar Rp8,61 triliun.

Lebih jauh, OJK juga mengimbau agar industri pergadaian perlu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, seiring perkembangan digitalisasi.

“Walau begitu, keberadaan kantor cabang masih memiliki peran penting, terutama untuk layanan yang membutuhkan interaksi langsung seperti penilaian barang jaminan, sehingga digitalisasi dan jaringan fisik dapat saling melengkapi,” tegas Agusman.

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memastikan pencabutan izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama di Kota Cirebon, Jawa Barat, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Cirebon, Senin, mengatakan pencabutan izin usaha tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri perusahaan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

“Pencabutan izin usaha dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tanggal 4 Mei 2026,” katanya.

Proses pencabutan izin usaha, kata dia, telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Agus menuturkan OJK mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan, termasuk dalam tahapan pembubaran perusahaan pergadaian.

Menurut dia, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan serta pengumuman kepada publik sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi sebelum izin usaha dicabut secara efektif.

“PT Gadai Dwijaya Utama beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 18-20, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,” katanya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tanggal 15 Desember 2025 setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian.

Ia menyampaikan pula perusahaan itu diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memastikan bahwa proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” ujar Agus.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan untuk menggadaikan barang sering kali diambil sebagai solusi cepat ketika membutuhkan dana tunai. Namun, masyarakat juga perlu tahu bahwa terdapat sejumlah risiko dan biaya yang kerap luput dari perhatian.

Banyak orang hanya berfokus pada seberapa cepat dana bisa didapat, tanpa benar-benar memahami konsekuensi yang menyertainya. Padahal, setiap transaksi gadai tidak hanya melibatkan pinjaman, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Jika pengelolaannya buruk, hal ini justru bisa menambah beban finansial di kemudian hari.

Selain itu, terdapat berbagai komponen biaya dalam proses gadai, mulai dari bunga atau sewa modal, biaya administrasi, hingga potensi denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Besaran biaya ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan lembaga penyedia layanan, sehingga masyarakat diimbau untuk memahami detailnya sejak awal.

Di sisi lain, risiko kehilangan barang juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang ditentukan, barang tersebut berpotensi dilelang. Kondisi ini tentu merugikan, terutama jika barang yang digadaikan memiliki nilai penting.

Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme gadai sering kali membuat masyarakat terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Alih-alih menjadi solusi, gadai justru dapat menjadi sumber masalah baru jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan pemahaman yang cukup.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggadaikan barang, masyarakat harus memahami terlebih dahulu berbagai risiko dan biaya yang menyertainya. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan tidak menimbulkan beban tambahan di kemudian hari.

Berikut beberapa risiko dan biaya dalam gadai mengutip dari akun Instagram Resmi organisasi di bawah OJK, @sikapiuangmu.

Risiko Gadai

Kehilangan barang jaminan

Salah satu risiko utama dalam gadai adalah kemungkinan kehilangan barang jaminan. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, barang yang digadaikan akan dilelang oleh pihak penyedia layanan sebagai bentuk penyelesaian kewajiban.

Terkena biaya tambahan

Jika pinjaman telah melewati jatuh tempo hingga mendekati atau masuk tahap lelang, nasabah umumnya akan dikenakan biaya tambahan. Biaya ini dapat berupa denda atau akumulasi sewa modal yang terus berjalan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan menjadi lebih besar.

Ada risiko penurunan harga pasar

Untuk barang jaminan tertentu seperti logam mulia, terdapat pula risiko penurunan harga pasar. Nilai emas atau logam mulia bisa berubah seiring waktu, sehingga nilainya saat penebusan bisa lebih rendah dibandingkan saat pertama kali digadaikan atau dibeli.

Ada penyesuaian nilai pinjaman

Risiko lain juga muncul saat nasabah melakukan perpanjangan pinjaman. Jika pada saat perpanjangan terjadi penurunan nilai barang jaminan, nasabah perlu menyesuaikan nilai pinjaman. Artinya, ada kemungkinan nasabah harus membayar selisih antara pinjaman lama dengan nilai pinjaman baru yang telah disesuaikan.

Biaya yang Dibebankan dalam Gadai

Biaya administrasi

Dalam proses gadai, terdapat beberapa jenis biaya yang perlu diperhatikan sejak awal. Salah satunya adalah biaya administrasi, yang besarnya disesuaikan dengan nilai pinjaman. Biaya ini biasanya dibayarkan di awal, baik secara tunai maupun dipotong langsung dari dana pinjaman yang diterima.

Biaya sewa atau modal

Selain itu, terdapat biaya bunga atau sewa modal. Besaran biaya ini bergantung pada jumlah pinjaman, jenis produk gadai, serta jangka waktu (tenor) pinjaman. Semakin besar pinjaman dan semakin lama tenor, umumnya biaya yang dikenakan juga akan semakin tinggi.

Biaya asuransi

Beberapa lembaga gadai juga membebankan biaya asuransi untuk melindungi barang jaminan selama masa penitipan. Besaran biaya ini dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan gadai.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha bisnis gadai/pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar. Dengan izin itu, PT Pergadaian Mas Sinar bisa melakukan bisnisnya secara resmi.

Izin tersebut diberikan OJK melalui Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-50/KO.16/2026, 22 April 2026. Sebagai catatan, PT Pergadaian Mas Sinar memiliki lingkup wilayah usaha di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud,” tulis Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara Robert H.P. Sianipar dalam pengumuman resmi pemberian izin usaha tersebut, seperti dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian atau POJK Pergadaian, OJK menyebut bahwa PT Pergadaian Mas Sinar wajib mencantumkan keterangan atau informasi yang jelas di kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya.

Informasi yang perlu diperlihatkan oleh perusahaan tersebut adalah nama dan/atau logo perusahaan PT Pergadaian Mas Sinar, nomor dan tanggal izin usaha, pernyataan bahwa bisnis gadai tersebut berizin dan diawasi oleh OJK, hari dan jam operasional perusahaan, serta

Selain itu, merujuk pada Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Pergadaian Mas Sinar juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Tidak lupa, dalam pengumuman tersebut OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.​

Berdasarkan data dari situs resmi OJK, ini merupakan pemberian izin usaha perusahaan pergadaian baru yang kedua oleh OJK pada 2026. Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, OJK telah memberikan izin usaha bisnis gadai kepada PT Indo Gadai Madya, yang memiliki lingkup wilayah usaha di Jawa Tengah, melalui KEP-9/KO.13/2026.

Pada 2025, OJK memberikan izin usaha perusahaan pergadaian baru kepada 16 bisnis gadai.

Pada 3 Januari 2025, melalui KEP-1/PL.02/2025, OJK memberikan izin usaha kepada PT Solusi Gadai Jabar. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha di Jawa Barat ini merupakan perusahaan pertama yang menerima izin usaha OJK pada 2025.

Sementara itu, izin usaha gadai baru terakhir yang diberikan OJK pada 2025 adalah kepada PT Juara Gadai Jawa Barat, melalui nomor keputusan izin usaha KEP-346/PL.02/2025. Perusahaan ini, seperti namanya, beroperasi di wilayah Jawa Barat. (Laurensius Katon Kandela)

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri pergadaian barang mewah di Indonesia kini tidak lagi sekadar identik dengan kebutuhan mendesak, melainkan mulai menjadi bagian dari gaya hidup finansial kalangan atas.

Tren ini mencerminkan perubahan cara pandang, di mana aset mewah seperti jam tangan, tas desainer, hingga perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai simbol status, tetapi juga instrumen likuiditas yang strategis.

PT Lesca Gadai Premier menjadi salah satu pemain yang mendorong transformasi tersebut. Perusahaan pergadaian premium ini resmi mengantongi dua sertifikasi internasional sekaligus, yakni ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Direktur Lesca Gadai Premier, Bastian Purnama, mengatakan bahwa perubahan ini bukan sekadar peningkatan standar operasional, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem layanan finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah kelas atas.

“Kami ingin menghapus stigma 'tawar-menawar' yang subjektif dalam dunia gadai. Melalui sertifikasi mutu ini, setiap barang yang masuk ke Lesca Gadai Premier dinilai menggunakan metodologi ilmiah dan data pasar real-time. Kami menggunakan instrumen teknologi terbaru dan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi internasional untuk menjamin bahwa taksiran kami adalah yang paling kompetitif dan adil di pasar,” ujar Bastian dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Di kalangan nasabah premium, aspek privasi dan keamanan menjadi faktor utama. Sertifikasi ISO 27001 yang diraih perusahaan menjadi jaminan bahwa seluruh data dan transaksi nasabah terlindungi dengan standar keamanan tinggi.

“Di era digital di mana kebocoran data menjadi ancaman nyata, ISO 27001 adalah janji kami kepada nasabah bahwa privasi mereka adalah prioritas absolut. Kami menerapkan sistem enkripsi data tingkat tinggi dan manajemen risiko informasi yang diaudit secara berkala,” kata Bastian.

Perubahan paradigma ini juga tercermin dari cara nasabah memanfaatkan layanan gadai. Hermawan (45), seorang pengusaha properti sekaligus kolektor arloji mewah, mengaku kini memiliki alternatif baru dalam mengelola likuiditas.

“Dulu, jika membutuhkan modal kerja cepat untuk ekspansi bisnis, pilihannya hanya dua yakni menjual koleksi pribadi atau melalui proses pinjaman bank yang memakan waktu berminggu-minggu. Dengan Lesca Gadai Premier yang sekarang sudah tersertifikasi ISO, saya memiliki alternatif ketiga. Saya bisa mendapatkan likuiditas dalam hitungan jam hanya dengan menjaminkan koleksi saya,” ujar Hermawan.

Ia menambahkan, aspek keamanan menjadi alasan utama dirinya memanfaatkan layanan tersebut.

“Sertifikasi ISO 27001 memberikan saya kepercayaan diri bahwa transaksi ini bersifat privat dan profesional. Ini adalah instrumen keuangan yang sangat strategis bagi pengusaha,” lanjutnya.

Adapun Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai fenomena ini sebagai bagian dari tren global yang menggabungkan layanan gadai dengan pengelolaan kekayaan.

“Fenomena ini menandakan adanya konvergensi antara layanan gadai dengan wealth management. Bagi nasabah kaya, menggadaikan barang mewah bukan lagi tanda kesulitan keuangan, melainkan langkah optimasi portofolio,” ujar Piter.

Ia menambahkan, hadirnya standar internasional seperti ISO turut memperkuat kepercayaan dan meningkatkan eksklusivitas layanan di segmen ini.

Di sisi lain, Lesca Gadai Premier juga memperkuat aspek layanan premium melalui fasilitas penyimpanan berstandar tinggi. Barang-barang mewah yang diagunkan disimpan dalam safe deposit box dengan pengaturan suhu dan kelembapan otomatis untuk menjaga kondisi tetap prima.

Tak hanya itu, perusahaan juga tengah menyiapkan layanan “white glove service” yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi langsung dari rumah atau kantor dengan pengawalan keamanan dan penilai profesional.

“Visi kami adalah menjadikan Lesca Gadai Premier sebagai mitra gaya hidup finansial yang paling terpercaya di Asia Tenggara. Kami ingin membuktikan bahwa perusahaan lokal Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan global dalam melayani nasabah kelas dunia,” tutur Bastian.

Dengan berbagai inovasi tersebut, gadai barang mewah kini tidak lagi dipandang sebagai solusi darurat, melainkan bagian dari ekosistem gaya hidup modern yang mengutamakan fleksibilitas, keamanan, dan ketenangan bagi pemilik aset bernilai tinggi.

Barang-barang mewah yang diagunkan tidak sekadar disimpan di gudang, melainkan ditempatkan dalam fasilitas brankas khusus

Jakarta (ANTARA) - Pionir dan pemimpin pasar sektor gadai barang mewah PT Lesca Gadai Premier memastikan jaminan keamanan aset sekaligus kerahasiaan data nasabah perseroan.

Seiring dengan itu, perseroan meraih dua sertifikasi internasional secara simultan, yakni ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

"Kami ingin menghapus stigma 'tawar-menawar' yang subjektif dalam dunia gadai. Melalui sertifikasi mutu ini, setiap barang yang masuk ke Lesca Gadai Premier dinilai menggunakan metodologi ilmiah dan data pasar real-time," ujar Direktur Lesca Gadai Premier, Bastian Purnama dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Bastian menjelaskan perseroan menggunakan instrumen teknologi terbaru dan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi internasional, untuk menjamin bahwa taksiran yang ditetapkan adalah yang paling kompetitif dan adil di pasar.

Sertifikasi ISO 9001 menjamin bahwa seluruh alur kerja, mulai dari penerimaan nasabah, proses taksiran aset, hingga manajemen penyimpanan berjalan di atas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan konsisten.

Dalam industri barang mewah, Bastian menjelaskan ketepatan penilaian adalah segalanya, yang mana kesalahan kecil dalam mengidentifikasi keaslian jam tangan langka atau tas desainer dapat berakibat fatal bagi reputasi dan finansial perusahaan maupun nasabah.

Adapun, SOP yang tersertifikasi mencakup pemeriksaan berlapis, verifikasi nomor seri dengan database global manufaktur, pengecekan kondisi fisik menggunakan mikroskop digital, hingga validasi dokumen pelengkap.

"Hal ini memastikan bahwa nasabah menerima nilai pencairan yang maksimal sesuai dengan harga pasar aset mereka," ujar Bastian

Sementara itu, raihan ISO 27001 menempatkan perseroan di jajaran elite lembaga keuangan non-bank yang memiliki standar keamanan siber setara perbankan internasional.

Bagi nasabah premium, privasi sering kali bernilai lebih tinggi daripada nominal transaksi itu sendiri. Mereka membutuhkan jaminan bahwa informasi mengenai aset berharga, jumlah pencairan dana, serta identitas pribadi mereka tidak akan bocor ke publik atau pihak yang tidak berwenang.

"Di era digital di mana kebocoran data menjadi ancaman nyata, ISO 27001 adalah janji kami kepada nasabah bahwa privasi mereka adalah prioritas absolut," katanya.

Pihaknya menerapkan sistem enkripsi data tingkat tinggi dan manajemen risiko informasi yang diaudit secara berkala.

"Nasabah kami, yang sebagian besar adalah tokoh masyarakat, kolektor dan pengusaha besar, dapat bertransaksi dengan tenang tanpa khawatir profil keamanan mereka terancam," ujar Bastian.

Adapun, implementasi ISO 27001 mencakup kontrol akses fisik ke ruang penyimpanan data, proteksi terhadap serangan siber, hingga pelatihan berkala bagi staf mengenai integritas informasi.

"Ini memberikan lapisan perlindungan ekstra yang jarang ditemukan di perusahaan gadai swasta konvensional," ujar Bastian.

Selain keamanan data, Bastian memastikan perseroan juga memperkuat infrastruktur preservasi aset fisik.

"Barang-barang mewah yang diagunkan tidak sekadar disimpan di gudang, melainkan ditempatkan dalam fasilitas brankas khusus (safe deposit box) yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan tingkat kelembapan yang dikontrol secara otomatis," ujar Bastian.

Menurutnya, upaya ini sangat penting bagi tas kulit eksotis atau jam tangan mekanik yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan.

"Kami menyadari bahwa bagi kolektor, barang-barang ini adalah investasi. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk menjaga kondisi barang tetap prima. Saat barang dikembalikan kepada nasabah setelah pelunasan, kondisinya harus persis sama atau bahkan lebih bersih berkat layanan perawatan ringan yang kami berikan selama masa penyimpanan," ujar Bastian.

Berbekal kepercayaan dari raihan ISO, Lesca Gadai Premier memproyeksikan pertumbuhan volume transaksi sebesar 25-30 persen year on year (yoy) pada 2026.

Di sisi lain, perseroan tengah dalam tahap finalisasi untuk meluncurkan layanan White Glove Service di Surabaya dan Medan, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dari kenyamanan rumah atau kantor mereka dengan pengawalan keamanan pribadi dan penilai profesional yang datang langsung ke lokasi.

"Visi kami adalah menjadikan Lesca Gadai Premier sebagai mitra gaya hidup finansial yang paling terpercaya di Asia Tenggara. Kami ingin membuktikan bahwa perusahaan lokal Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan global dalam melayani nasabah kelas dunia," ujar Bastian.

Sementara itu, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah melihat langkah Lesca Gadai Premier sebagai bagian dari tren global Luxury Asset-Backed Lending.

"Sertifikasi ini merupakan strategi cerdas untuk membangun trust di segmen yang sangat eksklusif," ujar Piter.

Ia mengatakan langkah Lesca Gadai Premier mengadopsi ISO 9001 dan 27001, menunjukkan bahwa industri gadai barang mewah di Indonesia sudah naik kelas. Fenomena ini menandakan adanya konvergensi antara layanan gadai dengan wealth management.

"Bagi nasabah kaya, menggadaikan barang mewah bukan lagi tanda kesulitan keuangan, melainkan langkah optimasi portofolio. Sertifikasi ini secara otomatis meningkatkan barrier of entry dan memaksa industri gadai swasta lainnya untuk meningkatkan standar mereka jika ingin tetap relevan di mata nasabah premium," ujar Piter.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang praktis dan bernilai tambah bagi masyarakat. Terbaru, BRI menghadirkan kemudahan layanan pembayaran tebus gadai Pegadaian melalui aplikasi Super App BRImo, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara cepat, aman, dan nyaman tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Melalui inovasi ini, nasabah dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tebus gadai kapan saja dan di mana saja hanya melalui BRImo. Layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BRI dalam mendorong digitalisasi layanan keuangan serta memperluas akses transaksi yang lebih efisien bagi masyarakat.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa kehadiran fitur ini merupakan langkah strategis BRI dalam memperkuat ekosistem layanan digital yang terintegrasi.

"BRI terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui BRImo, kami memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran tebus gadai secara praktis tanpa harus datang ke kantor, sekaligus memastikan transaksi tetap aman dan efisien," ujar Aquarius.

Tidak hanya menghadirkan kemudahan, BRI juga memberikan nilai tambah melalui program promo cashback bagi nasabah. Dalam program ini, nasabah berkesempatan memperoleh cashback sebesar 10% untuk setiap transaksi tebus gadai melalui fitur Tagihan di BRImo, dengan minimum transaksi Rp300 ribu dan maksimal cashback Rp50 ribu per nasabah.

Program promo ini berlangsung mulai 1 April hingga 30 Juni 2026, dengan ketentuan antara lain berlaku untuk 20 nasabah tercepat setiap harinya, transaksi dilakukan pada pukul 08.00-16.00, serta setiap pengguna berhak memperoleh satu kali reward setiap bulan.

Aquarius menambahkan bahwa inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem digital yang terintegrasi, termasuk sinergi dalam Ekosistem Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan digital yang memberikan kemudahan serta manfaat nyata bagi nasabah, sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia," tambahnya.

Adapun, untuk informasi lebih lanjut terkait program ini dapat mengunjungi bbri.id/promotebusgadai

Denpasar (ANTARA) -

“Tidak urus izin dan masih beroperasi, itu nanti ditindak aparat penegak hukum tapi melalui Satgas Pasti terlebih dahulu,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu.

Awalnya, lanjut dia, regulator lembaga jasa keuangan itu menemukan ada 19 perusahaan pergadaian swasta yang tidak memiliki izin usaha.

Setelah melalui upaya persuasif, hanya ada satu perusahaan yang mengurus izin dan sudah diterbitkan izin usahanya. Sisanya, hingga batas waktu 12 Januari 2026, sebanyak 18 gadai swasta itu belum memenuhi kewajiban perizinan dengan alasan yang beragam.

Padahal, lanjut dia, regulator telah memberi kelonggaran kepada usaha gadai swasta dengan wilayah usaha tingkat kabupaten/kota di antaranya modal disetor sebesar Rp500 juta apabila pengajuan izin dilakukan sebelum batas waktu itu.

Ketentuan itu sesuai Peraturan OJK Nomor 29 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian.

Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Nomor 4 tahun 2023 yang memberikan waktu selama tiga tahun untuk mengurus perizinan.

Nantinya, setelah perizinan dilengkapi, maka perusahaan itu wajib meningkatkan modal disetor minimal Rp2 miliar hingga 12 Januari 2029.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Bali, Zulkifli menambahkan izin usaha merupakan bagian penting untuk melindungi konsumen.

Adapun jenis usaha gadai swasta tanpa izin itu beragam mulai gadai barang elektronik hingga emas.

Pihaknya telah melayangkan surat bahkan mendatangi langsung dan menyediakan tempat khusus untuk mengurus izin, namun masih minim respons.

Dari pengawasan di lapangan, beberapa gadai swasta tanpa izin itu dalam kondisi tutup, namun ada juga yang bergeser dengan beroperasi di rumah pelaku usaha gadai dan tidak menutup kemungkinan masih melakukan usaha pergadaian.

“Jadi sekarang kami alihkan ke Satgas Pasti, di dalamnya ada Polri. Jadi jangan kaget kalau ada penutupan paksa oleh aparat penegak hukum karena kalau tidak berizin itu ilegal, itu tidak boleh, melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini ada dua perusahaan gadai yang sedang berproses untuk meningkatkan lingkup usaha menjadi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut prosesnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan.

“Antara lain terkait permodalan, tata kelola, dan aspek lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya melalui lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, lanjutnya, berdasarkan data posisi Maret 2026, ada dua perusahaan gadai yang lingkup wilayah usahanya nasional. Mereka adalah PT Pegadaian (Persero) dan PT Gadai Mas Nusantara.

Sementara itu, perusahaan gadai yang terdaftar di OJK dengan lingkup provinsi ada 129 perusahaan dan 85 perusahaan dengan lingkup kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Agusman turut membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi industri pergadaian pada 2026 yakni berkenaan keterbatasan permodalan dan kapasitas operasional.

“Sehingga perusahaan perlu memperkuat permodalan, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko, menjaga prinsip kehati-hatian agar dapat tumbuh secara berkelanjutan serta menjaga pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat pada Februari 2026 penyaluran pembiayaan tercatat Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai asetnya mencapai Rp182,71 triliun.

Di lain sisi, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, OJK selama Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 3 perusahaan pergadaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gadai Mas DKI sehubungan penggabungan usahanya ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Berdasarkan pengumuman OJK dengan Nomor pencabutan izin usaha KEP-62/PL.02/2026, PT Gadai Mas DKI telah dicabut izin usahanya pada 17 Maret 2026.

“Alasan pencabutan adalah sehubungan penggabungan usaha PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara,” tutur Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK, Indra Salfian A. sebagaimana dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Indra meneruskan bahwa sejak tanggal efektif penggabungan tersebut, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, dan kewajiban.

“Serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan pada periode 1 Desember 2025-12 Januari 2026, ada 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian.

Adapun, lanjut Agusman, total perusahaan pergadaian yang telah berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan saat ini ada 2 perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usahanya menjadi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) membukukan pendapatan Rp1 triliun sepanjang 2025 tumbuh 14,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

Presiden Direktur ASLC Jany Candra mengatakan tak hanya dari sisi pendapatan, kinerja keuangan perseroan juga tercermin dari laba bersih yang mencapai Rp45 miliar pada tahun buku 2025.

Jany menyebut capaian tersebut mengindikasikan kuatnya prospek bisnis kendaraan bekas di tengah dinamika ekonomi. Pertumbuhan tersebut, lanjutnya, merupakan hasil dari strategi agresif perusahaan dalam memperkuat ekosistem bisnis mobil bekas yang terintegrasi.

“Pertumbuhan positif ini merupakan hasil dari strategi agresif ASLC memperkuat ekosistem pelaku usaha mobil bekas, kesadaran merek, dan keunggulan operasional,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Rabu (25/3/2026).

Kontributor terbesar pendapatan ASLC datang dari lini bisnis ritel melalui Caroline.id. Platform jual beli mobil bekas berbasis online to offline ini mencatatkan penjualan sebesar Rp730,5 miliar sepanjang 2025.

Dari sisi volume, Caroline.id berhasil menjual hampir 4.500 unit mobil bekas, melonjak 24,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi mobil bekas yang aman dan transparan.

Di segmen lelang, JBA Indonesia tetap menjadi pemain dominan dengan penjualan lebih dari 124.000 unit kendaraan sepanjang 2025. Unit bisnis ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp272,5 miliar.

Sementara itu, lini bisnis pembiayaan melalui MotoGadai yang masih dalam tahap awal pertumbuhan justru mencatatkan lonjakan signifikan. Pendapatan MotoGadai mencapai Rp5,4 miliar atau tumbuh 72% secara tahunan.

Seiring dengan kinerja positif tersebut, ASLC semakin agresif memperkuat ekosistem mobil bekas terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembukaan cabang MotoHub di Serpong.

Fasilitas ini memungkinkan pelanggan untuk langsung mengecek unit kendaraan sekaligus mengakses layanan pembiayaan di lokasi yang sama.

“Ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan MotoGadai dengan dealer rekanan dan pelaku usaha mobil bekas lainnya,” jelas Jany.

Bagi pelaku usaha, kehadiran MotoHub membuka saluran distribusi baru sekaligus memperluas jangkauan pasar. Sementara bagi konsumen, proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien karena seluruh kebutuhan tersedia dalam satu ekosistem.

Memasuki 2026, ASLC tetap optimistis terhadap prospek bisnis mobil bekas, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global, termasuk tensi geopolitik di Timur Tengah. Menurut manajemen, mobil bekas masih menjadi pilihan rasional bagi masyarakat di tengah daya beli yang lebih selektif.

“Mobil bekas selalu menjadi alternatif rasional di tengah daya beli yang selektif,” terangnya.