Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyusul capaian Indonesia yang dinilai semakin tangguh menghadapi gejolak energi global.

Nurdin mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan strategis pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Bahlil di sektor energi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah telah memperkuat fondasi kemandirian energi nasional.

"Ini bukan capaian yang datang tiba-tiba. Ada kerja sistematis dari hulu ke hilir yang dilakukan pemerintah. Saya melihat Menteri ESDM berhasil membaca situasi global dan menyiapkan Indonesia lebih tahan terhadap guncangan," kata Nurdin Halid di Jakarta, Kamis.

Dalam laporan terbaru JP Morgan bertajuk "Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026", Indonesia menempati posisi kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap krisis energi, khususnya di sektor minyak dan gas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggunakan tiga strategi utama yang didorong pemerintah, yakni peningkatan produksi minyak dan gas domestik, diversifikasi energi melalui program biodiesel, serta pengembangan bahan bakar alternatif, seperti bioetanol mer.

Menurut Nurdin, kebijakan seperti B50 dan E20 merupakan langkah konkret untuk menekan ketergantungan impor energi, yang selama ini menjadi titik lemah banyak negara.

"Negara-negara maju justru terpukul karena terlalu bergantung pada impor. Indonesia sekarang menunjukkan arah berbeda, memanfaatkan sumber daya sendiri sebagai kekuatan utama," ujarnya.

Nurdin juga menyatakan langkah diversifikasi energi, seperti pengembangan dimethyl ether dan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG impor merupakan keputusan strategis di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Dalam laporan JP Morgan, ketahanan energi Indonesia ditopang oleh tingginya produksi batu bara domestik serta kapasitas sebagai eksportir utama batu bara termal dunia.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu produsen gas alam penting secara global.

Nurdin menegaskan capaian ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan agar ketahanan energi tidak hanya kuat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

"Ke depan, kita tidak boleh berhenti. Ketahanan energi harus dibarengi dengan transisi menuju energi bersih agar Indonesia tidak hanya tahan krisis, tetapi juga kompetitif di masa depan tuturnya.

Nurdin berharap sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat terus diperkuat guna menjaga momentum positif tersebut di tengah dinamika energi global yang kian kompleks.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Industri Padi Nusantara (IPN) menandatangani perjanjian kerjasama di bidang riset dan pengembangan pembibitan padi dengan Universitas Hasanudin, Senyuanda Ecological Environmental Group, Co Ltd. dan Guandong Institute of Modern Agricultural Equipment di Hotel Kunlun, Beijing, China Rabu (8/4/2026).

“Kerja sama ini akan dibiayai oleh PT IPN untuk mendukung penyediaan bibit padi unggul yang menghasilkan padi minimal 12 ton per hektar setiap kali panen, di lahan persawahan seluas 5.000 ha milik PT Silampari Agro Nusantara (SAN), anak usaha PT. IPN di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan,” ujar Dirut PT IPN Andi Nursyam Halid, dalam siaran pers yang diterima Senin (13/4/2026).

Menurutnya, lahan pertanian milik PT SAN di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung seluas 5.000 ha dan Kabupaten Marauke, Papua seluas 10 ribu ha juga akan digarap menggunakan bibit padi unggul tersebut. “Berbagai fasilitas riset yang diadakan PT IPN, anak perusahaan PT Nusantara Halid, dan Universitas Hasanudin tersebut akan difasilitasi oleh PT Grand Seleron Investama, partner bisnis PT Nusantara Halid,” lanjut dia.

Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Dirut PT IPN Andi Nursyam Halid, Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Jamaluddin Jompa, dan Dr Jinshi Jia Direktur Senyuanda Ecological Environmental Group, Co Ltd, yang juga mewakili Guandong Institute of Modern Agricultural Equipment.

Penandatanganan disaksikan oleh Prof Dr (HC). Nurdin Halid sebagai pendiri PT Nusantara Halid, Andi Muhammad Zunnun Nurdin Halid (komisaris utama IPN), Nani Rahayu (komisaris PT Nusantara Mineral Sukses Abadi), Andi Al Bisri Nurdin Halid (komisaris PT Nusantara Mineral Sukses Abadi), Prof Dr Rismaneswati (dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin), dan Prof Dr Jafar Hafsah.

PT IPN juga menandatangani perjanjian pembiayaan peralatan pembibitan dengan Senyuanda Ecological Environmental Group, Co Ltd dan Guandong Hongke Agriculture Machinery R&D Co, Ltd. Berbagai peralatan agrikultur tersebut diperlukan mulai dari pengolahan lahan sampai panen dengan total investasi sebesar 35 juta Euro.

“Semua peralatan tersebut akan dikirim ke lokasi pembibitan dan budidaya padi PT SAN di kabupaten Musi Rawas. Adapun penggilingan padi akan segera dibangun di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang berkapasitas 100 ribu ton per tahun untuk tahap pertama yang selanjutnya akan di tingkatkan hingga 400 ribu ton per tahun,” ujar Andi Nursyam Halid.

Dia menjelaskan, pabrik penggilingan padi tersebut akan menjadi pusat pengolahan gabah dari para petani di Tulang Bawang dan sekitarnya yang berada di Kawasan Industri Terpadu. Sebelumnya IPN menandatangi MoU dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membangun kawasan Industri terpadu seluas 1.400 ha yang berlokasi di dekat lahan budi daya padi 5.000 ha disana.

Sehari sebelumnya rombongan mengunjungi fasilitas pengembangan bibit, pabrik peralatan penggilingan padi dan lokasi penggilingan padi dengan kapasitas 160 ribu ton per tahun di Kabupaten Yangzhou, Provinsi Jiangsu, China.

Kunjungan ini merupakan studi banding untuk bahan penelitian dan pengembangan bibit padi unggul di Indonesia yang semua fasilitas laboratoriumnya akan dibangun oleh PT IPN di Musi Rawas, Tulang Bawang dan Marauke.

Ikut pula dalam rombongan ini, Abdul Rahman Zainuddin (direktur operasional IPN), Andi M Rifki Naufal (direktur IPN), Rodi Wijaya (direktur PT Silampari Agro Nusantara, anak usaha IPN), Andi M Natsir Halid, Mardianto.

Turut juga rombongan tim ahli pembibitan dan budidaya padi dari Universitas Hasanuddin yakni Prof Dr Rinaldi Sjahril, Prof Dr Yunus Musa, Dr M Fuad Anhori. Mereka menjalankan studi banding untuk bahan penelitian

Di hari yang sama, mereka mengunjungi kantor dan pabrik agri farm, yang bergerak di bidang pengeringan dan penyimpanan biji-bijian, penggilingan beras, pembuatan pabrik makanan ternak, pembuatan peterankan ayam terpadu, peternakan sapi dan sapi perah, pembuatan pabrik minyak dari biji-bijian dan pengolahan biji-bijian lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai penegasan pemerintah bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik pada tahun 2026 berdampak positif bagi stabilitas industri.

Menurut dia, kebijakan itu menjadi sinyal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Stabilitas harga energi menjadi kunci dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” ucap Nurdin, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Ia memandang kepastian yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, tetapi juga memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap fluktuasi biaya input.

Dengan terkendalinya harga BBM, tekanan biaya diyakini dapat diminimalkan sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk mempertahankan margin usaha dan menjaga keberlangsungan operasional.

Di sisi lain, stabilitas harga energi juga berkontribusi dalam menahan tekanan inflasi dan menjaga konsumsi domestik tetap kuat.

Meski demikian, legislator bidang urusan perdagangan dan investasi itu menegaskan bahwa efektivitas kebijakan subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kedisiplinan dalam penggunaannya.

Menurut Nurdin, tanpa pengawasan yang optimal, beban fiskal negara berpotensi meningkat dan mengurangi ruang kebijakan pemerintah ke depan.

“Subsidi harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Ini adalah instrumen perlindungan sosial, bukan untuk disalahgunakan,” ucapnya.

Dia mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi kebocoran, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Ia menekankan konsistensi kebijakan dan tata kelola yang baik akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepastian harga BBM subsidi ini perlu dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan industri nasional. “Dengan stabilitas yang terjaga, industri memiliki peluang untuk tumbuh lebih resilience (tangguh) dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global,” kata Nurdin.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Namun, ia tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan tidak boleh dipandang semata sebagai aset komersial PT Pertamina, melainkan harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara.

Menurutnya, kilang tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional sehingga desain operasionalnya harus mencakup kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan serta mitigasi risiko geopolitik regional.

"RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata," kata Nurdin dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Diketahui, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/1).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Nurdin itu sebagai bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis sektor energi nasional, khususnya pengembangan RDMP Balikpapan.

Nurdin juga menekankan pentingnya optimalisasi kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Ia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, di mana kebutuhan energi dalam negeri dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional.

Dalam konteks tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi.

Nurdin juga menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI siap memberikan dukungan penuh kepada Pertamina, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan agar proyek RDMP Balikpapan berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional, kami dari Komisi VI akan terus mendukung Pertamina agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional secara mandiri," ucapnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjabarkan perkembangan pembangunan gerai fisik, gudang, dan sarana prasarana lain Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11). Kopdes/Kel Merah Putih diprediksi dapat sepenuhnya beroperasi pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Percepatan pembangunan gerai, gudang sarana prasarana lainnya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/ 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.

"Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan, serta kelengkapan untuk operasional Kopdes. Setelah beroperasi koperasi ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat," kata Menkop Ferry dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta.

Dalam paparannya, Ferry menyebut pihaknya telah menandatangani Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas Kopdes/Kel Merah Putih dengan lintas sektoral terutama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara.

Dalam pembangunan gerai dan aset fisik lainnya, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai offtaker. Untuk memastikan kelancaran pembangunan, Kemenkop terlebih dahulu melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan di desa-desa atau kelurahan, sebelum meneruskan data ke PT Agrinas.

"Data tanah yang sudah masuk yang tercermin melalui Simkopdes sebanyak 30.500 titik tanah dan dikonfirmasi oleh Agrinas bahwa pada November 2025 ini diharapkan 25.000 titik dapat dibangun (gerai, gudang dan sarana fisik lainnya," kata Ferry.

Dari sisi penyiapan SDM pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih, Kemenkop saat ini telah merekrut dan melatih 7.867 Business Assistant (BA) sebagai pendamping utama. Setiap BA diharapkan bertanggung jawab pada 10 koperasi untuk membantu penyusunan rencana bisnis, pengurusan administrasi, hingga memastikan operasional gerai berjalan optimal.

"Kami juga telah melatih 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Dinas Koperasi di daerah untuk membantu, melaporkan dan memastikan seluruh operasional sesuai standar sehingga pengelolaan program Kopdes dapat tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan," katanya.

Hingga 14 November, puluhan ribu tenaga pendamping telah mendapat pelatihan, termasuk BA, PMO, dan pengelola koperasi. Pelatihan peningkatan SDM ini akan terus dilakukan secara masif di seluruh Indonesia agar saat Kopdes/ Kel Merah Putih beroperasi dapat dijalankan dengan baik.

Ferry menekankan bahwa pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan gerai aset fisik. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui percepatan pemberian izin, penyelesaian konflik tanah, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

"Kami mengharapkan dukungan penuh dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat keberhasilan program ini," ujarnya.

Ferry menjelaskan, Kemenkop telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan supervisi teknis terkait pembangunan gerai, gudang dan aset fisik lainnya. Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi upaya besar membangun ekonomi desa yang mandiri.

"Ini kerja kolaborasi kita bersama maka kami akan terus meminta dukungan dari Komisi VI (agar program Kopdes/Kel Merah Putih berhasil)," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan bahwa pihaknya ditunjuk berdasarkan SKB No. 17/2025 untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes/ Kel Merah Putih. Ia menyebut membutuhkan dukungan TNI dalam menyelesaikan 80 ribu titik pembangunan.

"Kita butuh dukungan dari TNI terutama untuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua dan pesisir, kami melihat TNI punya potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan amanah yang diberikan ke kami untuk bangun gerai koperasi tersebut," kata Joao.

Joao memastikan penggunan bahan baku dari pemasok lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung. Untuk daerah seperti Papua dan wilayah pesisir, Agrinas meminta dukungan terkait pengiriman bahan bangunan menggunakan helikopter atau transportasi khusus.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, Agrinas juga menggandeng perguruan tinggi, khususnya fakultas teknik, agar mahasiswa semester akhir dapat terlibat melakukan monitoring lapangan.

"Kami ingin pembangunan ini sekaligus menjadi proses distribusi pengetahuan dan membuka kesempatan bagi talenta muda untuk siap terjun ke industri konstruksi," ujarnya.

Hingga saat ini, Agrinas telah menyelesaikan pembangunan 15.788 bangunan atau 16,44 persen dalam sekitar 15 hari sejak pendanaan dicairkan pada 28 Oktober. Pihaknya juga memasang target pembangunan 2.930 titik per hari, meski realisasi saat ini baru sekitar 1.200 titik.

"Kami setiap hari melakukan mitigasi dan mengambil alih setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, kami harap dengan melibatkan TNI dapat mengatasi masalah baik itu terkait ketersediaan bahan bangunan, masalah listrik, ketersediaan tukang dan lainnya," kata Joao.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mengapresiasi capaian Kemenkop membentuk 82.426 unit Kopdes/Kel Merah Putih berbadan hukum yang dinilai sangat cepat.

Namun Anggia menilai masih terdapat sejumlah kesenjangan, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur fisik dan kapasitas pendamping BA dan PMO di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang berjalan nyata, bukan sekadar keberadaan bangunan.

"Kami ingin melihat langsung progres pembangunan di lapangan. Gerai harus beroperasi, gudang berfungsi, dan koperasi memiliki produk unggulan. Barulah ekonomi desa bergerak," katanya.

Adapun Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Nurdin Halid menekankan pentingnya pendampingan sebagai kunci keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih. Ia menilai rasio satu BA mendampingi 10 koperasi terlalu berat, terutama di daerah yang belum memahami konsep koperasi secara utuh.

Nurdin menyebut, pendampingan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, tanpa manajemen yang kuat, gerai dan gudang jadi tidak optimal. Ia meminta Kemenkop dapat memastikan pendamping terlatih hadir di setiap titik sehingga Kopdes/ Kel Merah Putih dapat beroperasi secara maksimal.

"Program Koperasi Desa ini tidak boleh gagal, jadi apapun upaya yang harus dilakukan harus menuju pada jalan menuju keberhasilan maka Pak Menteri (Ferry Juliantono) harus bekerja keras," pungkas Nurdin.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI menyoroti potensi masalah pembangunan 80.000 gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia, yang dinilai berisiko menjadi 'kandang kambing' jika tidak disesuaikan dengan kondisi desa.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menilai Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Agrinas Pangan Nusantara perlu mempertimbangkan kondisi daerah seperti lokasi Kopdes yang mudah diakses masyarakat.

“Nanti jangan sampai [gerai KopDes/Kel Merah Putih] menjadi kandang kambing [karena sepi],” kata Nurdin dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurut kalkulasinya, beberapa desa hanya memiliki penduduk sekitar 300–1.000 jiwa dengan rumah warga yang tersebar berjauhan. Dalam kondisi seperti itu, lanjut dia, jarak 3–5 kilometer saja bisa membuat warga enggan datang untuk berbelanja.

Nurdin juga menyinggung pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) sebelumnya. Saat membangun gudang pupuk berkapasitas 30 ton, gudang tersebut jarang dimanfaatkan karena petani hanya mampu membeli 5-10 ton, sehingga gudang besar itu akhirnya tidak berjalan efektif.

Namun demikian, menurut Nurdin, desain gerai yang saat ini digunakan cocok untuk Jawa dengan kepadatan penduduk tinggi, namun harus dipertimbangkan ulang untuk daerah Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Dia juga menekankan pengalaman KUD membuktikan bahwa meski berhasil mencapai swasembada beras dan stabilitas harga, KUD gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa.

“Ini jangan diulangi Pak Menteri, jangan terulang, karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan per orang, dengan menggerakkan ekonomi desa,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan prioritas percepatan pembangunan dengan standar tunggal terlebih dahulu, sembari menyesuaikan kondisi desa masing-masing di tahap berikutnya.

“Tetapi kalau yang sekarang standarnya memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, Pak. Dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan,” ujar Ferry.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya pembangunan gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit sudah sesuai perhitungan dan rasional.

Dana jumbo tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” ucap Joao.

Dia menuturkan, penggunaan indeks konstruksi justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni mencapai sekitar Rp600 triliun.

Secara terperinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

Namun, Joao mengakui saat ini Agrinas masih menghadapi tantangan untuk mengejar target pembangunan harian. Pasalnya, Agrinas membidik pembangunan sekitar 2.930 titik.

“Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari,” tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan, pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menggunakan skema kredit korporasi yang mekanismenya sedang difinalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat ditemui seusai rapat bersama Komisi VI DPR RI.

Nurdin menjelaskan, pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sepenuhnya merupakan kerja sama antara PT Agrinas dan bank-bank Himbara.

"Untuk pembangunan gerai ini, itu anggaran bersumber dari Himbara. Di mana Himbara melalui Agrinas. Jadi perjanjiannya itu antara Agrinas dengan Himbara," kata Halid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia pun menegaskan, koperasi Merah Putih tidak menanggung biaya pembangunan. "Koperasi Merah Putih itu tidak ada beban dari pembangunan itu," ujarnya.

Nurdin menyebut pembangunan gerai desa sebagai upaya memperkuat ekonomi akar rumput sesuai tujuan nasional.

Foto: Ilustrasi desain bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sumber: paparan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025), tangkapan layar YouTube TV Parlemen Ilustrasi desain bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sumber: paparan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025), tangkapan layar YouTube TV Parlemen

"Ini menurut saya luar biasa... mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum dengan menghadirkan berbagai infrastruktur yang bisa menggerakkan ekonomi desa," ucap dia.

Nurdin meminta agar skema pelunasan kredit Himbara tidak membebani APBN. "Saya mengusulkan agar pengembalian ini jangan bersumber dari APBN, tapi bersumber dari usaha yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memang menggunakan skema kredit korporasi.

"Ya kredit korporasi. Jadi memang nanti kan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan disempurnakan, untuk mengatur tentang itu," kata Ferry dalam kesempatan yang sama.

Adapun terkait pembangunan yang sudah berlangsung, Ferry menegaskan sumber anggarannya juga dari Himbara. Ia menyebut sudah terdapat 30.500 titik tanah terdaftar di Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), sedangkan Agrinas menargetkan 25.000 titik dibangun pada November ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan massal 80.000 gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan dari parlemen. Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI khawatir proyek besar itu tidak tepat guna dan bahkan bisa berubah menjadi bangunan tak terpakai.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nurdin Halid meminta Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara lebih cermat memperhitungkan kondisi tiap daerah sebelum membangun.

"Nanti jangan sampai (gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) menjadi kandang kambing," ujar Nurdin dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak desa hanya dihuni 300-1.000 penduduk dengan permukiman yang saling berjauhan. Dalam situasi ini, jarak 3-5 kilometer ke lokasi koperasi justru membuat warga malas datang berbelanja, sehingga keberadaan gerai berisiko tidak efektif.

Nurdin kemudian mengingatkan pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu. Gudang pupuk yang dibangun dengan kapasitas 30 ton justru jarang dipakai, sebab petani hanya sanggup membeli 5-10 ton. Pada akhirnya fasilitas tersebut terbengkalai.

Foto: Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Dia menilai desain gerai saat ini relatif cocok untuk wilayah Jawa yang padat penduduk, namun harus dikaji ulang untuk kawasan Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Menurutnya, pengalaman panjang KUD menunjukkan, meskipun sukses menopang swasembada beras dan stabilitas harga, KUD tidak berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama di desa.

"Ini jangan diulangi Pak Menteri, jangan terulang, karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan per orang, dengan menggerakkan ekonomi desa," tegasnya.

Menjawab kritik tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, pemerintah kini memprioritaskan percepatan pembangunan dengan standar seragam terlebih dahulu. Penyesuaian dengan karakter tiap desa akan dilakukan setelah tahap awal selesai.

"Tetapi kalau yang sekarang standarnya memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, Pak. Dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan," kata Ferry dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menekankan, biaya pembangunan Rp1,65 miliar per unit masih dalam batas kewajaran. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan di seluruh Indonesia.

"Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks (konstruksi)," jelas Joao.

Dia menambahkan, jika pembangunan mengikuti indeks konstruksi, total anggaran proyek justru bisa melambung hingga Rp600 triliun.

Secara desain, setiap gerai mencakup bangunan 20x30 meter berisi toko seluas 6x17 meter, klinik desa 3,5x10 meter, gudang pupuk 4x6 meter, ruang penyimpanan bahan pokok, serta area khusus LPG 3 kilogram sebagai bagian dari layanan distribusi.

Meski demikian, Joao menyebut pihaknya masih menghadapi tantangan pengerjaan di lapangan. Sebab, dari target pembangunan harian sekitar 2.930 titik, capaian saat ini baru menyentuh 1.200 titik.

"Tetapi sampai hari hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk hadir dalam rapat pembahasan strategi penyelamatan kebijakan industri baja nasional bersama legislator di Senayan.

Nurdin, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyayangkan ketidakhadiran Mendag Budi Santoso pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan sejumlah kementerian/lembaga yang berlangsung Senin (10/11).

"Kita mengapresiasi kehendak luar biasa dari Presiden. Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan menghargai produk dalam negeri," katanya.

Menurut ia, baja merupakan bagian dari urat nadi pembangunan industri infrastruktur dan manufaktur yang kini menjadi penopang daya saing nasional sehingga kehadiran Mendag dalam pembahasan penyelamatan ini sangat krusial.

"Menteri itu pembantu presiden, sedangkan DPR, secara konstitusi, setara dengan presiden. Jadi, ketika DPR mengundang, apalagi membahas kebijakan penting seperti industri baja, minimal wamen (wakil menteri) yang hadir," tuturnya.

Nurdin mengatakan kehadiran pejabat setingkat menteri bukan semata soal protokoler, melainkan bagian dari penghormatan terhadap fungsi representasi rakyat.

"Tidak mudah duduk di sini, kami memperjuangkan suara rakyat. Jadi, kalau kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada industri baja, DPR akan menegaskan posisinya," ujarnya.

Terlebih, kondisi industri baja nasional sedang menghadapi tekanan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, produksi baja Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 18 juta ton, menempatkan Indonesia di posisi ke-14 di dunia.

Namun, utilisasi kapasitas nasional baru menyentuh 52,7 persen, sementara kebutuhan baja dalam negeri pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 19,3 juta ton, sebagian besar masih dipenuhi dari impor murah, terutama asal China.

Di tengah kondisi seperti itu, Komisi VI DPR meminta Mendag turun langsung. "Tanpa keberpihakan nyata pemerintah, industri baja nasional akan terus tergerus di negara sendiri," imbuh Nurdin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

"Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan," kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi peristiwa gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

"Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur," kata Nurdin.

Nurdin Halid mengatakan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

Ia menambahkan arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025