JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) TB. Ace Hasan Syadzily mengimbau semua pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu diungkapkannya saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5/2026).

"Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka seminar yang mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global" itu.

Seminar tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20.

Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global. Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.



"Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.



Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

"Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Bob Henry Panggabean.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Syukriah HG mengungkapkan lelang menjadi instrumen ekonomi yang adaptif, transparan, dan relevan dalam mendukung perekonomian nasional.

"Dengan strategi publikasi dan pemasaran yang semakin kolaboratif, kami optimis bahwa lelang akan semakin diminati dan menjadi alternatif transaksi yang bernilai bagi masyarakat umum," ujar Syukriah di Jakarta, Senin.

Menurut dia, DJKN terus melakukan penyempurnaan layanan lelang melalui digitalisasi aplikasi dan sistem layanan agar proses lelang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Syukriah memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan lelang sangat ditentukan oleh kualitas persiapan, koordinasi antar pemangku kepentingan. Ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pelaksanaan sehingga program lelang massal yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami meyakini sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan kesuksesan Lelang Akbar BTN 2026 sekaligus memperluas partisipasi publik dalam ekosistem lelang nasional,” katanya.

Dirinya berharap transformasi layanan dapat mendukung peningkatan keberhasilan lelang, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme lelang sebagai instrumen transaksi yang aman dan kredibel.

"Melalui kegiatan ini, teman-teman investor maupun masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan aset properti dengan potensi nilai investasi yang sangat menarik," katanya.

Sebagai informasi, BTN siap membanjiri 10.000 hunian bekas (second) ke pasar properti nasional melalui program Lelang Akbar BTN 2026.

BUMN tersebut menawarkan puluhan ribu properti tersebut dengan harga kompetitif mencapai 40 persen di bawah harga pasar. Bank pelat merah itu juga memberikan opsi skema pembiayaan rumah second dengan bunga mulai 5 persen guna memperluas akses masyarakat memiliki hunian maupun berinvestasi properti serta mendorong Program 3 Juta Rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

SEJARAH di berbagai negara mencatat bahwa krisis ekonomi sering kali datang bukan secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh akumulasi kerentanan yang berkembang perlahan di tengah kondisi ekonomi yang tampak stabil. Dalam konteks tersebut, krisis pada hakikatnya merupakan kondisi ketika sistem perekonomian mengalami gangguan serius sehingga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara stabil dan berkelanjutan.

Hyman Minsky dalam Stabilizing an Unstable Economy (1986) menjelaskan bahwa krisis sering muncul akibat akumulasi ketidakseimbangan finansial yang berkembang secara perlahan di tengah kondisi ekonomi yang tampak stabil. Sementara itu, Paul Krugman menegaskan bahwa hilangnya kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi, seperti stabilitas nilai tukar dan kapasitas pemerintah mengelola ekonomi, dapat menjadi pemicu utama terjadinya krisis. Artinya, krisis merupakan refleksi dari melemahnya keseimbangan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian, penurunan aktivitas ekonomi, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pada analisis ekonomi makro, krisis umumnya diamati melalui berbagai variabel moneter dan fiskal yang menunjukkan tingkat kesehatan perekonomian suatu negara. Dari sisi moneter, indikator yang sering digunakan meliputi inflasi, suku bunga acuan, nilai tukar, cadangan devisa, kondisi perbankan, hingga tingkat pengangguran. Kenaikan inflasi yang tinggi, depresiasi nilai tukar, serta melemahnya sektor keuangan sering menjadi sinyal awal munculnya tekanan ekonomi.

Di sisi lain, variabel fiskal yang penting diperhatikan antara lain defisit anggaran, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan pajak, belanja negara, dan kapasitas pembiayaan APBN. Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff dalam penelitiannya tahun 2009 mengingatkan bahwa krisis ekonomi di berbagai negara kerap diawali oleh penumpukan utang yang terus membesar, melemahnya disiplin pengelolaan fiskal, serta menurunnya kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembiayaan negara.

Kondisi tersebut perlahan menciptakan tekanan terhadap stabilitas ekonomi hingga akhirnya memicu kerentanan yang dapat berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Sebab itu, krisis modern perlu dipahami sebagai fenomena multidimensi yang lahir dari interaksi kompleks antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, stabilitas sektor keuangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional.

Pelajaran Krisis untuk Indonesia

Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perekonomian Indonesia karena memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pada masa tersebut, Indonesia menghadapi tekanan besar akibat melemahnya nilai tukar rupiah, tingginya ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta rapuhnya kondisi sektor perbankan nasional.

Nilai tukar rupiah yang pada periode 1996 hingga pertengahan 1997 masih relatif stabil di kisaran Rp2.300 – Rp2.500 per dolar AS kemudian mengalami depresiasi secara drastis hingga sempat menembus lebih dari Rp16.000 per dolar AS pada puncak krisis 1998. Pelemahan tersebut memicu lonjakan inflasi nasional hingga mencapai sekitar 77,6 persen pada 1998 serta menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sekitar 13,1 persen.

Kondisi tersebut memperburuk stabilitas sektor usaha dan meningkatkan angka kemiskinan serta pengangguran secara signifikan akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan menghentikan operasional usahanya.

Pengalaman pahit tersebut kemudian mendorong Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi dan kelembagaan untuk memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah bersama otoritas keuangan mulai memperbaiki tata kelola fiskal, memperkuat sistem perbankan, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, serta meningkatkan pengawasan sektor keuangan agar lebih adaptif terhadap tekanan global.

Krisis 1998 juga memberikan pemahaman bahwa stabilitas ekonomi bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan, melainkan juga oleh kemampuan negara menjaga kepercayaan publik, keberlanjutan pembiayaan, serta perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang sehat perlu didukung oleh fondasi yang seimbang, tata kelola yang kuat, dan kebijakan yang mampu menciptakan stabilitas jangka panjang agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Pelajaran dari krisis 1998 juga memperlihatkan bahwa keterlambatan dalam merespons tekanan ekonomi dapat memperbesar dampak krisis terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Catatan sejarah tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga membutuhkan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan yang responsif, serta koordinasi antarlembaga yang efektif.

Sebab itu, dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin dinamis, pemerintah perlu melakukan langkah cepat (quick win) yang terukur agar perlambatan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam. Kebijakan cepat tersebut pada hakikatnya bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Perbaikan Institusi dan Ketahanan Ekonomi

Salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan adalah mengevaluasi struktur belanja negara agar anggaran benar-benar difokuskan pada sektor yang produktif, efisien, dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Belanja yang kurang efektif, bersifat seremonial, atau memiliki urgensi rendah perlu dikaji ulang sehingga ruang fiskal dapat diarahkan pada program prioritas seperti perlindungan sosial, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan independensi dan kredibilitas Bank Indonesia juga menjadi langkah penting agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara objektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan merespons tekanan ekonomi tanpa intervensi politik jangka pendek.

Selain penguatan fiskal dan moneter, pengendalian inflasi juga harus menjadi prioritas utama karena kenaikan harga yang tidak terkendali akan langsung menekan daya beli masyarakat dan memperbesar risiko perlambatan ekonomi. Inflasi pada sektor pangan, energi, dan transportasi merupakan komponen yang paling cepat dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ketahanan pasokan pangan, menjaga kelancaran distribusi logistik, memperbesar cadangan strategis nasional, serta meningkatkan efektivitas operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga.

Dukungan terhadap investasi, industri padat karya, dan UMKM juga perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tetap bergerak dan kesempatan kerja tetap terjaga. Pengalaman dari berbagai krisis sebelumnya menunjukkan bahwa respons kebijakan yang cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis yang lebih serius.

Penguatan ketahanan ekonomi nasional juga tak dapat dilepaskan dari pentingnya reformasi kelembagaan yang mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa lemahnya kualitas institusi, praktik korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta rendahnya kepastian hukum dapat menghambat investasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan integritas birokrasi, penyederhanaan regulasi, percepatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kualitas kelembagaan menjadi faktor penting yang menentukan daya saing suatu negara karena stabilitas ekonomi tidak hanya dibangun melalui kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga melalui kepercayaan terhadap institusi negara. Tatkala tata kelola pemerintahan berjalan baik, maka dunia usaha akan memiliki kepastian yang lebih kuat untuk melakukan investasi, memperluas produksi, dan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah juga perlu menghadirkan berbagai bentuk “bantalan ekonomi” agar aktivitas dunia usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam. Salah satu langkah yang sangat penting adalah memperkuat dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kredit program, subsidi bunga, restrukturisasi pembiayaan, serta perluasan akses modal kerja.

UMKM memiliki peran strategis karena menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika sektor usaha kecil mampu bertahan, maka daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik pun akan lebih terjaga. Maka, kebijakan pembiayaan yang inklusif dan mudah diakses menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan usaha, terutama pada saat dunia usaha menghadapi tekanan likuiditas, penurunan permintaan, maupun ketidakpastian pasar. Dukungan pemerintah dalam bentuk kredit program bukan hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap bergerak di tengah tekanan global maupun domestik.

Selain memperkuat UMKM, pemerintah juga perlu memberikan insentif yang lebih terarah kepada sektor-sektor krusial yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, khususnya sektor padat karya dan industri berorientasi ekspor. Industri tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, hingga sektor agroindustri merupakan contoh sektor yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian nasional. Dukungan dalam bentuk insentif pajak, kemudahan ekspor, subsidi energi produktif, percepatan perizinan, hingga penguatan akses pembiayaan akan membantu sektor-sektor tersebut tetap kompetitif di tengah perlambatan ekonomi global.

Sejatinya, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga oleh kemampuan negara menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap institusi dan arah kebijakan publik. Pengalaman krisis 1998 telah menunjukkan bahwa keterlambatan dalam merespons tekanan ekonomi dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas.

Sehingga, reformasi kelembagaan, penguatan kebijakan fiskal dan moneter, perlindungan terhadap UMKM dan sektor padat karya, serta keberanian mengambil langkah cepat yang tepat sasaran adalah mutlak menjadi prioritas. Di tengah ketidakpastian global yang terus bergerak dinamis, Indonesia tak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga fondasi ekonomi yang kuat, adaptif, dan mampu melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Semoga.

BALI - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar debat kedua Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI di Bali. Debat yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua itu, dihadiri langsung oleh empat Caketum.

Dalam debat kedua itu, Caketum Nomor Urut 1 Reynaldo Bryan mengatakan sektor pariwisata berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional karena memiliki multiplier effect yang masif dan berdampak nyata.

“Sektor ini tidak hanya menjadi penghasil devisa utama, tetapi juga secara langsung menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan memicu percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah,” kata Caketum Reynaldo, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Reynaldo, pada 2025, sektor pariwisata telah menyerap 25,91 juta tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 4-4,5% PDB. “Tahun 2025 sektor pariwisata kita mencatat rekor gemilang dengan kunjungan sekitar 15,39 juta wisatawan mancanegara,” paparnya.

Kendati demikian, ke depan, Reynaldo berharap pengembangan potensi pariwisata tidak hanya terfokus pada Jawa dan Bali, tapi sudah harus dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia. “Kita perlu belajar dari Jepang, mereka berhasil melakukan diversifikasi sehingga pariwisata tidak hanya terfokus pada kota-kota utama, melainkan terdistribusi ke seluruh daerah,” jelasnya.

Jepang, kata Reynaldo berhasil menjalankan strategi pariwisata dengan sangat baik. Mereka fokus pada mengangkat budaya lokal, memberdayakan UMKM daerah, memperkuat digitalisasi pariwisata, serta membangun infrastruktur dan konektivitas untuk setiap daerah sehingga pariwisata mereka semakin terintegrasi.

Reynaldo berharap, Provinsi Bali bisa menjadi role model dan contoh bagaimana sebuah daerah bisa maju dan berkembang pesat hanya dengan mengoptimalkan potensi pariwisatanya.

“Bali adalah contoh hilirisasi sektor pariwisata yang berhasil. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha besar tetapi juga bisa mendongkrak pendapatan para UMKM, mulai dari kuliner, homestay, hingga penjual souvenir dan oleh-oleh lokal,” ujar Reynaldo.

Reynaldo berjanji, kalau terpilih nanti, dirinya akan menjadikan organisasi HIPMI sebagai penggerak pariwisata di Indonesia. Dengan kemampuan dan jejaring yang dimiliki, HIPMI bisa ikut memajukan pariwisata Indonesia yang inklusif, modern, berkelanjutan dan mendunia.

JAKARTA - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 di DPR bukan sekadar pidato ekonomi tahunan, melainkan deklarasi arah baru ekonomi Indonesia. Inti pidato Prabowo sangat jelas, Indonesia bukan negara miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaan nasional terlalu lama bocor ke luar negeri.

Pandangan itu disampaikan Denny JA dalam esainya yang dipublikasikan di Facebook Denny JA’s World dan kemudian beredar luas di berbagai grup WhatsApp.

“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Denny JA mengibaratkan Indonesia sebagai rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut. Denny JA menilai Prabowo tengah membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945.

Dalam model tersebut, negara kembali mengambil peran sebagai pengarah utama sektor-sektor strategis ekonomi. “Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulisnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD436 miliar selama 22 tahun terakhir. Namun, sekitar USD343 miliar disebut kembali mengalir ke luar negeri. Jika dirata-ratakan, angka kebocoran itu mencapai sekitar USD15,6 miliar atau sekitar Rp265 triliun per tahun.

Lihat video: TEGAS! Presiden Prabowo Yakin Ekonomi RI Melesat, Tekan Ekspor Wajib Satu Pintu



Selain itu, Prabowo juga menyinggung estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai USD908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.

Menurut Denny JA, data tersebut merujuk pada pidato resmi Presiden Prabowo yang mengolah catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir. “Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” katanya.

Denny JA menilai arah kebijakan ekonomi Prabowo memiliki kemiripan dengan konsep developmental state yang pernah diterapkan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Negara-negara tersebut, katanya, berhasil menjadi kekuatan industri dunia bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir aktif dalam menentukan sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, serta mendorong transfer teknologi.

“Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang,” ujarnya.

Meski demikian, Denny JA mengingatkan keberhasilan model tersebut tidak hanya ditentukan oleh negara yang kuat, tetapi juga birokrasi yang meritokratis, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil.

Karena itu, kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, didukung sistem pemantauan real-time, audit independen internasional, serta seleksi direksi yang profesional. “Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” katanya.

Dalam esainya, Denny JA juga mengingatkan risiko besar jika nasionalisme ekonomi dijalankan tanpa tata kelola yang sehat. Ia mencontohkan Venezuela dan Nigeria sebagai negara kaya sumber daya alam yang gagal memanfaatkan kekayaannya akibat lemahnya institusi dan tingginya korupsi.

“Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,” ujarnya.

Denny JA menegaskan pidato Prabowo hanya akan dikenang jika benar-benar diwujudkan dalam disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik. “Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya,” ucapnya.

Namun, jika negara mampu menutup kebocoran ekonomi, memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, serta memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, Denny JA meyakini Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya. “Jika berhasil, Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026) tentang kebijakan ekonomi nasional. Menurut dia, arahan Presiden perlu didukung serta sebagai patriotik wajib hukumnya berpartisipasi.

“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Parriotik,” kata Abi Rekso, Kamis (21/5/2026).

Abi Rekso juga mengapresiasi positif kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait pemberian penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, sedangkan TNI-AL produksi kedelai. Abi Rekso menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dipimpin dari kalangan militer. Dengan BGN dipimpin dari militer maka sinergitas kebijakan pangan akan afirmatif.

“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insyaallah stabilitas ekonomi terjaga,” pungkas Abi Rekso.



Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Prabowo, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” sambungnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Prabowo meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Prabowo juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” jelasnya.

Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya. “Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat pencapaian komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hulu migas hingga April 2026 mencapai 1,5 miliar dolar AS, sebagai upaya memaksimalkan industri domestik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas KESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menyampaikan nilai tersebut merupakan komitmen TKDN gabungan untuk pengadaan barang dan jasa hulu migas yang mencapai 62,95 persen dari total komponen biaya gabungan sebesar 2,38 miliar dolar AS.

“Jika kita lihat lebih rinci, pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN 45,74 persen, sedangkan pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi lebih tinggi yakni 69,42 persen,” ujar Rizwi dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis.

Data ini, kata dia, menunjukkan progres positif dalam penerapan TKDN, sekaligus mendukung target pembangunan lokal. Berdasarkan komposisi pengadaan, pengadaan jasa memberikan kontribusi terbesar yakni 72,29 persen, sementara pengadaan barang menyumbang 27,71 persen.

Lebih lanjut, pengadaan jasa dengan tingkat TKDN lebih dari 30 persen mencapai 1,79 miliar dolar AS, sedangkan pengadaan jasa dengan TKDN lebih dari 25 persen tercatat 608,9 juta dolar AS.

"Sementara itu, pengadaan barang dengan TKDN lebih besar dari 25 persen juga menunjukkan peningkatan kontribusi signifikan terhadap penggunaan komponen dalam negeri," katanya.

Rizwi menambahkan, untuk kegiatan yang dikelola SKK Migas hingga April 2026, total nilai kontrak mencapai 2,58 miliar dolar AS dengan total komponen biaya 2,35 miliar dolar AS.

Dari nilai tersebut, komitmen TKDN berhasil dicapai sebesar 1,48 miliar dolar AS atau 62,92 persen secara kumulatif.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengawasan implementasinya lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 mendorong kepastian iklim usaha industri migas dalam negeri.

Peraturan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri penunjang migas nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih pasti bagi produsen dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, hari ini. Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

"Kebetulan tanggal 20 (Mei), hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa. Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," tegas Prasetyo, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan DPR RI. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Dasco menjelaskan, agenda rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir pada KEM-PPKF. Pasalnya, selama ini Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden.

"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," paparnya.

Yapit Saptaputra

Ketua Bidang Migas Majelis Nasional KAHMI

Komite BPH Migas periode 2021-2025

TANGGAL 27 September 2022 merupakan kenangan manis masyarakat Kepulauan Buton maupun Indonesia pada umumnya ketika Presiden Joko Widodo meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen yang berada pada Kabupaten Buton. Ia ditemani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan pejabat daerah setempat.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mendorong Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara untuk bangkit sebagai wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar aspal yang dimiliki. Penekanan Presiden Jokowi tidak hanya itu saja, beliau mengingatkan dengan deposit Aspal Buton sekitar 622juta ton maka Buton harus menjadi “industri aspal”, bukan sekadar tambang tanpa nilai tambah.

Nilai tambah yang akan didapatkan masyarakat bisa berupa Pajak, Retribusi Daerah maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya dan tentu saja ini akan berdampak pada kenaikan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Buton maupun Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun kejutan terjadi saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II tanggal 29 April 2026 di Cilacap oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani beserta pejabat yang lainnya. Di sana diumumkan Proyek #9 yakni “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” yang dilaksanakan oleh BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi bahwa lokasi industri aspal Indonesia berlokasi di Kabupaten Buton.

Respons mengalir dari berbagai pihak, antara lain adalah Kesultanan Buton, salah satu Kesultanan yang masih ada di Indonesia dan masih eksis. Sultan Buton, La Ode Muhamad Kariu pun mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk protes atas kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi Aspal Buton diluar lokasi sumbernya yakni Kabupaten Buton.

Kepulauan Buton merupakan surga bagi Indonesia. Kekayaan alam lautnya sudah beresonansi sampai dengan Negara-negara nun jauh dipasifik, Wakatobipun menjadi destinasi favorit bagi para diver yang ingin menikmati indahnya alam bawah laut. Aspal, sebagai salah satu kekayaan SDA yang sudah menjadi hapalan anak-anak sekolah dan bahkan banyak jalanan Amerika dan Eropa menjadi saksi ketahanan aspal Buton dibanding aspal minyak yang berasal dari residu pengeloaan minyak bumi pada kilang.

Hilirisasi aspal harus didukung, layaknya hilirisasi-hilirisasi SDA yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Namun pertanyaan utamanya sekarang adalah haruskah aspal Buton harus lari dari pengeloaannya dari asalnya sendiri di Kepulauan Buton?

Kenapa Harus di Buton?

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, merupakan satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi merupakan pilar utama dan ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan juga memasukkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama dimana salah satu kebijakannya adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis SDA. Dalam mengembangkan Industri berbasis SDA tentunya diperlukan strategi yang mempertimbangkan banyak hal.

Secara umum, aspal yang berasal dari pengolahan kilang lebih ekonomis daripada aspal Buton dilihat dari biaya material dan kemudahan pelaksanaannya dalam perbaikan jalan karena prosesnya lebih cepat. Namun aspal Buton memberikan value lebih, yakni adanya nilai strategis karena depositnya yang besar dan merupakan SDA yang dimiliki Indonesia agar bisa mengurangi ketergantungan impor aspal.

Hal lain yang menjadi pertimbangan yakni Kepulauan Buton secara geografis merupakan hub alur pelayaran yang menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari sudut pandang berbangsa maka ini juga merupakan kesempatan untuk merubah Kepulauan Buton dari kawasan remote market menjadi kawasan epicentrum market.

Tentunya ini adalah ultimate game dari hilirisasi aspal Indonesia. Hilirisasi aspal Buton akan dinikmati secara mayoritas bagi Kepulauan Buton sebagai pemilik cadangan aspal Indonesia. Hilirisasi Aspal Buton akan membuat Indonesia mempunyai sentra ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur.

Penutup

Pengelolaan industri aspal di Kepulauan Buton akan memangkas biaya logistik dan menekan emisi karbon dalam pengiriman bahan bakunya serta meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Akan tercipta kluster produksi terpadu, dari ekstraksi hingga pemrosesan akhir. Kembali lagi, industri aspal yang terintegrasi pada sumbernya jauh lebih kompetitif dibanding memindahkan bahan baku ke pusat industri yang jauh dari lokasi produksi.

Hal ini sejalan dengan Backward Integration Strategy, teori yang ditulis oleh Thomas L. Wheelen & J. David Hunger et al melalui bukunya yang berjudul Strategic Management & Business Policy. Pada teori tersebut menyebutkan bahwa dengan mendekatkan industri dengan sumber bahan bakunya maka akan tercipta value yang tidak dimiliki lokasi lain, yakni adanya efisiensi rantai pasok secara optimal.

Oleh karena itu, merevisi keputusan presiden yang memusatkan industri aspal di Kabupaten Karawang menjadi langkah strategis yang mendesak, demi mewujudkan Kepulauan Buton sebagai epicentrum industri aspal Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan mendorong pemerataan ekonomi Kepulauan Buton namun akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Termasuk akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Ini juga menjadi signal bahwa keberlanjutan Pemerintahan berjalan baik untuk kemakmuran masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kenaikan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 21,81 persen, akan mempercepat pembangunan nasional.

Esther, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan pengeluaran pemerintah yang mencapai Rp815 triliun pada awal tahun menunjukkan peran fiskal yang cukup besar.

Menurutnya, belanja pemerintah yang bersifat ekspansif umumnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kenaikan produk domestik bruto (PDB) riil yang apabila hal ini disalurkan tepat sasaran bisa mempercepat pembangunan.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, yang salah satu pendorongnya yakni belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pengeluaran pemerintah yang lebih besar atau ekspansif umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PDB riil. Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan, namun jika berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran," ujar Esther.

Lebih lanjut, Esther mendorong pemerintah untuk memaksimalkan efek berganda dari belanja negara, dengan menekankan bahwa dana yang bersumber dari pajak masyarakat dan penerbitan utang dapat diarahkan lebih kuat untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif.

Terkait prospek pertumbuhan ekonomi ke depan, Esther menilai belanja pemerintah masih berpotensi menjadi pendorong ekonomi namun tak bersifat jangka panjang.

Sebelumnya, BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Kalau kita perhatikan di triwulan I 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Secara historis, pertumbuhan ekonomi triwulan I dalam lima tahun terakhir sempat terkontraksi pada 2021 sebesar minus 0,69 persen.

Ia menjelaskan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah pada proyek prioritas nasional serta investasi swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

PERGERAKAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah sepanjang April hingga Mei 2026 kembali memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional. IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, sementara Rupiah bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar AS di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional.

Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah pasar sedang melemah. Pasar memang selalu bergerak dalam siklus naik dan turun.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mengapa setiap kali tekanan global meningkat, ekonomi Indonesia kembali terlihat rentan?

Di titik ini, kita perlu berhenti melihat gejolak pasar hanya sebagai fenomena teknikal jangka pendek. Volatilitas IHSG dan Rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional yang masih menghadapi persoalan mendasar: ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik.

Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.

Konsumsi domestik tetap menjadi bantalan penting. Stabilitas perbankan juga masih berada dalam kondisi yang cukup terkendali. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi sumber daya alam mulai menciptakan fondasi baru bagi transformasi industri nasional.

Karena itu, pendekatan yang terlalu alarmistik justru berisiko menciptakan distorsi persepsi publik dan memperburuk sentimen pasar secara tidak perlu. Yang dibutuhkan saat ini bukan kepanikan, melainkan kejujuran membaca tantangan secara lebih dewasa.

Kita perlu mengakui bahwa struktur ekonomi Indonesia hingga saat ini masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada ekspor berbasis komoditas, impor bahan baku dan teknologi, serta aliran dana asing portofolio yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga global. Dalam kondisi eksternal yang bergejolak, struktur seperti ini membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap tekanan dari luar.

Dalam lanskap global yang semakin terfragmentasi, diwarnai perang dagang, tensi geopolitik energi, dan ketidakpastian arah suku bunga The Fed, model pertumbuhan ekonomi seperti ini menghadapi tantangan yang kian kompleks. Namun, tekanan eksternal juga bisa menjadi momentum koreksi strategis.

Indonesia perlu mempercepat agenda transformasi ekonomi yang lebih substantif: bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Ada beberapa langkah penting yang perlu diprioritaskan.

Pertama, memperkuat industrialisasi berbasis nilai tambah domestik. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada ekspor semi-finished goods, tetapi harus mendorong pembentukan ekosistem manufaktur nasional yang lebih dalam.

Kedua, memperluas basis investor domestik dan memperdalam pasar keuangan nasional. Selama struktur pasar terlalu bergantung pada aliran dana asing jangka pendek, volatilitas akan terus menjadi persoalan berulang.

Ketiga, memperkuat kualitas institusi ekonomi. Kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar jangka panjang.

Keempat, memperbesar investasi pada riset, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketahanan ekonomi modern tidak hanya dibangun dari cadangan devisa, tetapi juga dari kapasitas inovasi nasional.

Dalam konteks ini, kritik terhadap struktur ekonomi seharusnya tidak dipahami sebagai pesimisme terhadap Indonesia. Sebaliknya, kritik diperlukan agar negara tidak terjebak pada rasa puas semu ketika indikator makro terlihat stabil di permukaan, padahal fondasi produktivitas jangka panjang belum cukup kuat.

Ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang tidak pernah mengalami tekanan. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang memiliki kapasitas beradaptasi, memperbaiki kelemahan struktural, dan membangun daya tahan secara berkelanjutan.

Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.

Di tengah perubahan ekonomi global yang semakin keras, kemampuan membaca risiko secara jernih sekaligus menjaga optimisme rasional akan menjadi faktor penting bagi masa depan ekonomi nasional.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 memang mencatatkan angka yang terlihat impresif, yakni mencapai 5,61%. Namun di balik besaran angka tersebut, tersimpan kerentanan fundamental ekonomi makro yang sewaktu-waktu bisa memukul balik stabilitas perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi domestik secara sekilas memang tampak tangguh jika merujuk pada tren peningkatan secara tahunan (year on year). Meski begitu, tingginya angka tersebut belum sejalan dengan kondisi riil di lapangan, terutama jika membedah lebih dalam indikator mikroekonomi dan sektor riil seperti industri pengolahan.

Kepala Center of Macroeconomics dan Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai capaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif belum mencerminkan fundamental ekonomi secara keseluruhan. Hal ini memicu ketimpangan antara data di atas kertas dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku industri maupun masyarakat di lapisan bawah.

Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok



"Masih terjadi paradoks antara indikator makro dengan berbagai indikator atau realitas khususnya di manufaktur, atau sektoral itu masih belum bisa dirasakan. Apalagi di masyarakat, terutama di masyarakat yang menengah ke bawah," ujar Rizal dalam diskusi yang diselenggarakan INDEF secara daring, dikutip Selasa (12/5/2026).

Tekanan fundamental ini salah satunya bersumber dari kondisi fiskal negara yang dipaksa bekerja ekstra keras sejak awal tahun. Belanja pemerintah tercatat melonjak tajam hingga 21,81%, yang berimbas langsung pada melebarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut



Tercatat, defisit anggaran pada kuartal I-2026 nyaris menyentuh level 1% dari PDB, atau menembus angka Rp240 triliun. Padahal, pemerintah memiliki batasan ruang gerak defisit maksimal sebesar 3 persen untuk keseluruhan tahun berjalan.

"Artinya kalau satu triwulan saja sudah hampir 1 persen, kita masih ada sisa tiga triwulan lagi. Sangat sulit rasanya untuk menjaga 3 persen dengan tetap mengutamakan belanja fiskal yang fantastis jika stimulus itu tidak benar-benar menciptakan nilai tambah yang besar," jelas Rizal.

Masalah tak berhenti pada urusan kas negara saja, karena sektor eksternal turut membunyikan alarm kewaspadaan. Hal ini ditandai dengan tren penurunan cadangan devisa dan pelemahan nilai tukar rupiah yang bahkan telah menembus asumsi makro APBN 2026 di level Rp16.500 per dolar AS.

Melambungnya angka pertumbuhan ekonomi faktanya tidak mampu menjadi perisai untuk menahan gempuran tekanan eksternal terhadap mata uang Garuda. Tingginya capaian tersebut seolah menjadi anomali ketika disandingkan dengan risiko pelemahan fundamental yang kian membesar.

"Di balik pertumbuhan 5,61 persen ini ternyata rupiah dan risiko fundamentalnya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan fundamental, tidak hanya dari sisi eksternal, tapi juga stabilitas fiskal dan daya tahan sektoral domestik," tegas Rizal.

Lebih jauh, mesin utama PDB yang biasanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga kini tampak kedodoran. Laju konsumsi terus-menerus bergerak di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional, memperlihatkan bahwa keseimbangan ekonomi saat ini digerakkan secara artifisial oleh belanja ekspansif pemerintah.

Lesunya indikator konsumsi rumah tangga ini menjadi sinyal bahaya bagi ketahanan pasar domestik ke depannya. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa roda ekonomi belum benar-benar berputar merata di kalangan masyarakat luas.

"Laju konsumsi ini terus cenderung di bawah PDB dan itu menunjukkan apa? Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih secara kuat, terutama yang terjadi di kelompok kelas menengah," papar Rizal.

Pemerintah diingatkan bahwa ekspansi fiskal memang ampuh menggenjot angka nasional dalam jangka pendek. Akan tetapi, kebijakan ke depan harus diarahkan pada keseimbangan, yakni pertumbuhan berkualitas yang benar-benar memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pelaku usaha secara optimal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, performa ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari momentum positif akhir tahun lalu, bukan sekadar anomali statistik.

Dia mengaku heran terhadap skeptisisme para ekonom. Padahal, dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dia merujuk pada tren penguatan yang sudah terlihat sejak kuartal IV-2025 yang tumbuh 5,39 persen.

"Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut. Jadi teman-teman ekonom tuh maunya apa?" kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).