REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Harga minyak dunia langsung anjlok setelah Iran menyatakan Selat Hormuz sepenuhnya terbuka bagi kapal komersial selama sisa masa gencatan senjata. Harga minyak mentah Brent turun menjadi 88 dolar AS per barel, setelah sebelumnya sempat berada di atas 98 dolar AS pada Jumat (17/4/2026).

Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk dengan Laut Arab. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan gas alam cair biasanya diangkut melalui jalur ini.

“Jalur pelayaran bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa periode gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikutip dari BBC, Jumat (17/4/2026).

Pasar global juga merespons positif pengumuman tersebut. Indeks saham utama di Amerika Serikat menguat pada perdagangan awal. Indeks S&P 500 naik 0,8 persen, sementara Nasdaq dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) masing-masing meningkat lebih dari 1 persen.

Bursa saham Eropa turut mencatat kenaikan. Indeks CAC di Paris dan DAX di Frankfurt naik lebih dari 2 persen, sedangkan FTSE 100 di London menguat sekitar 0,5 persen.

Sebelumnya, Selat Hormuz praktis ditutup oleh Iran sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer pada akhir Februari.

Kapal tanker tidak dapat melintasi jalur tersebut, sehingga pasokan minyak dan gas di pasar global menurun drastis dan memicu lonjakan harga.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN -- Iran mengumumkan Selat Hormuz sepenuhnya terbuka bagi seluruh kapal komersial dan akan tetap demikian selama masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa periode gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui unggahan di media sosial X dilansir dari Aljazeera, Jumat (17/4/2026).

Gencatan senjata selama 10 hari disepakati antara Israel dan Lebanon pada Kamis malam. Namun, belum jelas apakah kelompok bersenjata Hizbullah, yang terlibat dalam pertempuran melawan invasi Israel di wilayah selatan Lebanon dalam konflik Iran, akan mengakui kesepakatan tersebut.

Araghchi menambahkan, pelayaran kapal melalui selat tersebut akan mengikuti jalur terkoordinasi yang telah diumumkan sebelumnya oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengonfirmasi melalui media sosial bahwa Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka dan siap untuk aktivitas bisnis serta pelayaran penuh”. Namun, ia menegaskan bahwa blokade akan tetap diberlakukan hingga Iran mencapai kesepakatan dengan AS untuk mengakhiri perang.

Perang antara AS-Israel dan Iran yang dimulai pada 28 Februari telah menewaskan ribuan orang. Konflik tersebut sempat membuat Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Di sisi lain, AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di kawasan Selat Hormuz dan Teluk setelah perundingan AS-Iran di Pakistan pada Ahad gagal mencapai terobosan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mewanti-wanti potensi terlewatnya penerimaan negara di tengah melonjaknya harga komoditas. Menurut Ariyo, Indonesia membutuhkan penerapan windfall tax.

Windfall tax ialah pajak yang dipungut pemerintah terhadap industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut mengalami keuntungan di atas rata-rata.

“Setiap kali harga minyak dunia naik signifikan, beban subsidi BBM ikut membengkak. Sebagai net importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari, tetapi konsumsi 1,6 juta barel per hari, Indonesia menghadapi dilema yang berulang yakni penerimaan sektor hulu memang naik, tetapi tanpa instrumen penangkap windfall, sebagian besar rente ekonomi lolos dari kas negara,” kata Ariyo dalam keterangan yang diterima Republika, Jumat (17/4/2026).

Ia menerangkan, blokade Selat Hormuz oleh AS sejak 13 April 2026 sempat mendorong Brent menembus harga 100 dolar AS per barel, dan Harga Batu bara Acuan (HBA) naik menjadi 103,43 dolar AS per ton pada periode kedua April 2026. Pola itu dinilai berulang. Pada 2022, Newcastle Coal melonjak 486 persen dari level tahun 2020. Margin perusahaan batu bara berubah dari minus 0,60 persen pada 2020 menjadi 22,43 persen pada 2021.

“Saat itu pun Indonesia tidak memiliki instrumen windfall tax,” ujarnya.

Menurut hematnya, ada potensi besar yang hilang. Simulasi counterfactual dalam policy brief menunjukkan bahwa pada 2022, saat harga komoditas mencapai puncaknya, PRRT bisa menambah penerimaan sekitar Rp 223 triliun (Rp 192 triliun dari batubara, Rp 31 triliun dari migas), setara 1,14 persen PDB. Rata-rata sepanjang 2017—2024, potensi yang tidak tertangkap mencapai Rp 67 triliun per tahun.

Ariyo berpendapat, akar masalahnya adalah rezim royalti yang berbasis pendapatan kotor (harga dikali volume), bukan profit. Pada 2022, saat harga batu bara mencapai 345 dolar AS per ton, negara hanya menangkap 10—15 persen economic rent. Sebaliknya, pada 2020, saat harga turun ke 61 dolar AS per ton, royalti justru menggerus margin perusahaan hingga 30—80 persen dari rent.

“Pemerintah tidak optimal menangkap rente ekonomi saat harga tinggi, sementara saat harga rendah, royalti berbasis pendapatan kotor justru menekan margin perusahaan yang sudah tipis,” terangnya.

Analisis dalam policy brief menghitung elastisitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) sektoral terhadap perubahan harga komoditas pada periode 2013—2023, serta simulasi counterfactual agregat dengan data realisasi PNBP SDA, kontrak cost recovery migas, dan harga komoditas acuan selama periode 2009—2023 untuk mengestimasi potensi penerimaan seandainya Progressive Resource Rent Tax (PRRT) sudah berlaku.

“Dari analisis tersebut, terdapat empat temuan utama. Pertama, PRRT hanya memungut saat harga tinggi,” ujarnya.

Ia menerangkan, PRRT dirancang countercyclical. Penerimaan naik saat boom, nol saat bust. Pada 2022, saat Newcastle Coal rerata 344,9 dolar AS per ton, simulasi menghasilkan penerimaan puncak. Pada 2015 (Newcastle rerata 58,9 dolar AS per ton), 2016 (66,1 dolar AS per ton), dan 2020 (60,8 dolar AS per ton), simulasi menghasilkan nol. Perusahaan tidak dibebani saat margin tipis.

Kedua, transmisi harga-penerimaan bekerja, tetapi timpang. Elastisitas penerimaan SDA saat boom adalah 1,17, dan saat bust hanya 0,35 (rasio 0,30). Mekanisme sticky cost recovery dalam kontrak Production Sharing Contract (PSC) migas memperparah ketimpangan tersebut. Biaya yang sudah di-recover tidak turun proporsional saat harga jatuh, sehingga bagian kontraktor membesar di fase bust. PRRT bukan untuk memperbaiki transmisi yang sudah berjalan, melainkan untuk menangkap rent supernormal yang lolos dari mekanisme royalti.

“Ketiga, basis penerimaan bergeser ke minerba, rezim fiskalnya masih era migas,” ungkapnya.

Ariyo berujar, komposisi PNBP SDA sudah berubah secara struktural, tetapi instrumen fiskalnya belum menyesuaikan. Pangsa migas turun dari 90,5 persen pada 2009 menjadi 48,3 persen pada 2024, dan nonmigas, didominasi batubara, naik dari 9,5 persen menjadi 51,7 persen. Pergeseran itu bukan hasil strategi, melainkan konsekuensi pasif turunnya produksi minyak domestik. Instrumen fiskal yang dirancang untuk era migas kini diterapkan pada ekspansi minerba tanpa adaptasi.

Keempat, desain PRRT yang tidak mengganggu investasi. Ariyo mengatakan, PRRT yang diusulkan tidak mengganggu kelayakan investasi. Threshold ditetapkan pada tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (ROI) 15 persen. Proyek yang labanya di bawah batas itu tidak terkena PRRT. Di atasnya, tarif progresif 20 persen berlaku untuk porsi rente setara 1—2 kali threshold ROI, dan 40 persen untuk porsi rente di atas dua kali threshold.

“Pengalaman Australia (PRRT sejak 1987) dan Norwegia (special tax 71,8 persen) membuktikan pajak rente tinggi kompatibel dengan investasi hulu jangka panjang, selama threshold menjaga normal rate of return. Kontrak berjalan dilindungi grandfather clause: PRRT hanya berlaku prospektif bagi kontrak baru,” ujar dosen Universitas Paramadina tersebut.

Dari penjelasan yang disampaikan, Ariyo berkesimpulan, instrumen royalti progresif yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2025 untuk batubara dan PP Nomor 19 Tahun 2025 untuk mineral, masih berbasis pendapatan kotor, bukan profit.

PRRT berbasis economic rent secara teoritis lebih unggul karena tidak mendistorsi insentif produksi. Sementara RUU PRRT disiapkan melalui jalur legislatif (UUD Pasal 23A), pemerintah dinilai dapat segera menerbitkan PP pelengkap yang menambahkan utilisasi kapasitas dan profit proxy ke formula royalti yang ada.

Ariyo menyebut, siklus windfall komoditas diprediksi akan terus berulang. Seluruh penerimaan PRRT dialokasikan ke revenue stabilization fund terpisah dari kas negara, dengan target 3 persen PDB dalam lima tahun pertama dan mekanisme penarikan saat penerimaan SDA turun lebih dari 20 persen dari rerata tiga tahun.

“Tanpa instrumen penangkap rente, Indonesia akan kembali menghadapi pola yang sama yakni merelakan 85—90 persen rente ekonomi saat harga melonjak, lalu kehilangan bantalan fiskal saat harga anjlok. Pertanyaannya bukan apakah siklus berikutnya akan datang, melainkan apakah arsitektur fiskal Indonesia sudah siap menghadapinya?” tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Iran melalui juru bicaranya mengungkap bahwa kerugian yang dialami Iran akibat dari perang melawan AS-Israel baru-baru ini diperkirakan mencapai US$270 miliar.

“Salah satu isu yang diupayakan tim negosiasi kami, dan yang juga diupayakan dalam pembicaraan di Islamabad, adalah isu ganti rugi perang,” tutur Juru bicara Iran Fatemeh Mohajerani, dikutip dari laman Tasnim, Rabu (15/04/2026).

Lebih lanjut, Fatemeh Mohajerani mengatakan bahwa perhitungan kerugian yang dialami Iran menggunakan angka awal dan kasar berhasil mencapai US$270 miliar. “Angka awal dan sangat kasar memperkirakan kerugian sejauh ini mencapai US$ 270 miliar,” tambahnya.

Fatemeh juga menjelaskan bahwa otoritas ekonomi pemerintah Iran akan menentukan angka yang lebih tepat melalui proses multi tahap. Terdapat dua tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah Iran, yakni melakukan penilaian terhadap kerusakan bangunan, dan melakukan analisis kerugian pendapatan anggaran serta dampak dari penutupan industri.

Selain itu, Iran juga menegaskan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang didapatkan akibat dari eskalasi perang ini. Tuntutan ini juga termasuk dengan tuntutan kompensasi atas nyawa warga Iran yang direnggut akibat serangan militer, salah satunya seperti serangan militer AS-Israel yang keji pada sekolah dasar di Kota Mina yang menewaskan sekitar 170 orang.

“Kami pasti akan membela hak-hak rakyat kami melalui jalur hukum, termasuk kompensasi atas pertumpahan darah orang-orang terkasih kami di sekolah Minab,” tambahnya.

Permusuhan regional ini kian memanas setelah serangan gabungan yang dilancarkan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang menewaskan dan melukai ribuan orang.

Sebagai bentuk balasan, Iran juga turut melancarkan serangan terhadap Israel, Irak, Yordania, dan negara-negara Teluk lainnya yang menampung aset militer AS. Tak hanya melancarkan serangan, Iran juga mengambil tindakan untuk menutup Selat Hormuz.

Adapun kondisi terbaru dari jalannya perang ini adalah gagalnya negosiasi antara Iran dan AS untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang. Kegagalan tersebut memicu eskalasi baru, yang ditandai dengan langkah Presiden AS Donald Trump yang mengarahkan Angkatan Laut AS untuk memblokade Selat Hormuz sebagai bentuk tekanan terhadap Iran. (Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa jalur diplomatik untuk mengakhiri konflik di Iran berpotensi kembali dibuka pekan ini, menyusul gagalnya perundingan pada akhir pekan yang berujung pada keputusan Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

“Anda sebaiknya tetap berada di sana [Islamabad], karena sesuatu bisa terjadi dalam dua hari ke depan, dan kami lebih condong untuk menuju ke sana,” ujar Trump seperti dikutip BBC, Rabu (15/6/2026).

Komentar tersebut disampaikan di tengah konfirmasi militer AS bahwa tidak ada kapal yang berhasil melintasi blokade terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran dalam 24 jam pertama operasi.

Kondisi kebuntuan ini memicu ketidakpastian terhadap keberlanjutan gencatan senjata dua pekan yang dijadwalkan berakhir pekan depan.

Hingga kini, Teheran belum memberikan respons resmi. Namun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menilai sangat mungkin perundingan akan kembali dilanjutkan.

Pejabat dari kawasan Teluk, Pakistan, dan Iran mengindikasikan bahwa tim negosiasi dari Washington dan Teheran berpotensi kembali ke Pakistan dalam waktu dekat, meski jadwal belum difinalisasi.

Optimisme terhadap kelanjutan diplomasi turut meredakan tekanan di pasar energi, dengan harga minyak acuan terkoreksi ke bawah US$100 pada Selasa.

Iran secara de facto telah menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dan gas global sejak menjadi target serangan udara AS dan Israel pada 28 Februari 2026.

Sebagai respons, lebih dari selusin kapal perang AS dan sekitar 10.000 personel militer dikerahkan untuk menegakkan blokade terhadap seluruh kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran, secara efektif memutus salah satu urat nadi ekonomi negara tersebut.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan tekanan maksimal terhadap Teheran dengan menargetkan dua sumber utama pendapatan negara, yakni ekspor minyak dan pungutan transit dari kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) melaporkan bahwa enam kapal dagang mematuhi instruksi untuk berbalik arah dalam 24 jam pertama operasi.

Namun demikian, analisis data pelacakan kapal oleh BBC menunjukkan setidaknya empat kapal yang terkait Iran tetap berhasil melintasi Selat Hormuz, termasuk dua yang sebelumnya berlabuh di pelabuhan Iran. Selain itu, tiga kapal non-Iran juga tercatat melintasi selat setelah blokade diberlakukan.

Perundingan tingkat tinggi di Islamabad pada akhir pekan berakhir tanpa kesepakatan, dengan Washington menyatakan Teheran menolak persyaratan yang diajukan.

Isu ambisi nuklir Iran menjadi titik krusial. Amerika Serikat mengusulkan penghentian pengayaan uranium selama 20 tahun, sementara Iran hanya bersedia menghentikan selama lima tahun.

Di tengah peringatan International Monetary Fund bahwa konflik berpotensi menyeret ekonomi global ke dalam resesi, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa “sedikit tekanan ekonomi” merupakan harga yang layak demi stabilitas keamanan jangka panjang.

Pada saat yang sama, China mengecam langkah blokade sebagai tindakan “berbahaya dan tidak bertanggung jawab” yang berisiko memperparah eskalasi serta melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sudah rapuh.

Di sisi lain, Israel dan Lebanon sepakat membuka jalur negosiasi langsung pascapertemuan di Washington, yang dipicu oleh serangan udara Israel terhadap kelompok Hezbollah yang didukung Iran.

Pertemuan di Departemen Luar Negeri AS tersebut menjadi kontak langsung pertama kedua negara sejak 1993, dinilai “produktif” oleh perwakilan Lebanon dan disebut membuka jalan menuju “era baru perdamaian” oleh pihak Israel.

Seorang pejabat AS menegaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara perundingan AS–Iran di Islamabad dengan dialog Israel–Lebanon di Washington.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan kapal-kapal Iran yang mendekati zona blokade di Selat Hormuz, seiring meningkatnya ketegangan menyusul keputusan AS memberlakukan pengepungan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Ancaman tersebut dilontarkan Trump dalam unggahan di Truth Social, seraya mengklaim telah menghancurkan 158 kapal Angkatan Laut Iran dan itu hanyalah sejumlah kecil.

Langkah Trump itu diambil setelah negosiasi antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan di Pakistan. Blokade mulai berlaku Senin (13/4/2026) pukul 10.00 waktu AS (21.00 WIB) dan mencakup seluruh garis pantai Iran, termasuk pelabuhan dan infrastruktur energi.

“Peringatan: Jika kapal-kapal tersebut mendekati BLOKADE kami, mereka akan segera DIMUSNAHKAN,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (13/4/2026).

Di sisi lain, Iran menilai langkah tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap perekonomian global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut.

“Bisakah ‘perang pilihan’ yang ilegal dimenangkan melalui ‘balas dendam pilihan’ terhadap ekonomi global?!. Apakah layak merugikan diri sendiri hanya untuk menyakiti pihak lain?!” tulisnya di platform X.

Langkah Washington ini membuka risiko eskalasi besar yang berpotensi menggoyahkan gencatan senjata dua pekan antara kedua negara, yang baru diberlakukan pada Rabu sebelumnya.

Pusat United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) menyatakan bahwa blokade AS akan diterapkan “tanpa pembedaan” terhadap kapal-kapal yang berinteraksi dengan pelabuhan maupun terminal minyak Iran.

“Pembatasan ini mencakup seluruh garis pantai Iran, termasuk pelabuhan dan infrastruktur energi,” demikian pernyataan UKMTO dalam advis resminya.

Di sisi lain, pejabat Iran menuding AS melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membiarkan Israel terus melancarkan serangan udara serta invasi darat di Lebanon. Pakistan selaku mediator sebelumnya menegaskan bahwa seluruh front regional—termasuk Lebanon—tercakup dalam kesepakatan tersebut.

Kendati blokade terhadap pelabuhan Iran berpotensi memperburuk kondisi ekonomi domestik yang telah tertekan, langkah itu dinilai tidak akan secara signifikan mengurangi kendali Iran atas Selat Hormuz maupun menurunkan harga energi global.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin tim negosiasi di Islamabad, memperingatkan bahwa pengepungan laut AS justru akan memicu lonjakan harga bahan bakar di Amerika Serikat.

Harga rata-rata bensin di AS kini telah melampaui US$4,12 per galon (2,8 liter), meningkat dari posisi di bawah US$3 sebelum konflik pecah.

“Nikmati harga di pompa saat ini. Dengan apa yang disebut ‘blokade’, dalam waktu dekat Anda akan merindukan harga bensin di kisaran US$4–US$5,” tulis Ghalibaf di X.

Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan perairannya, seraya menyebut langkah pengepungan laut tersebut sebagai “pembajakan”.

Perdebatan mengenai Selat Hormuz serta hak Iran untuk mempertahankan program nuklir domestik menjadi titik krusial dalam perundingan selama 21 jam di Islamabad yang dimulai pada Sabtu.

Pakistan menegaskan akan melanjutkan perannya sebagai mediator. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan negaranya tetap berkomitmen menjaga momentum menuju perdamaian dan stabilitas.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz langsung terhenti setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang berlaku mulai Senin (13/4/2026) pukul 14.00 GMT (21.00 WIB). Menurut laporan intelijen maritim Lloyd's List yang berbasis di London, lalu lintas yang sebelumnya sudah beroperasi pada tingkat terbatas tiba-tiba berhenti total karena kapal-kapal mulai berbalik arah di Selat Hormuz.

Hal itu terjadi ketika AS meningkatkan operasi pembersihan ranjau dan menuding Iran gagal menghormati komitmennya untuk membuka kembali jalur air internasional tersebut. Blokade angkatan laut AS diumumkan setelah Washington dan Teheran melakukan pembicaraan langsung yang jarang terjadi di Islamabad, ibu kota Pakistan, Sabtu (11/4/2026), untuk mengakhiri perang sejak 28 Februari lalu.

Negosiasi di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pembicaraan itu dilakukan di tengah gencatan senjata selama dua pekan yang dimediasi Pakistan mulai Selasa (7/4/2026).

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pun telah bersumpah akan memblokade akses semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran" mulai Senin pukul 14.00 GMT atau pukul 21.00 WIB.

"Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) akan mulai menerapkan blokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada 13 April, pukul 10.00 pagi ET (14.00 GMT), sesuai dengan proklamasi Presiden (Donald Trump)," kata komando tersebut dalam sebuah pernyataan.

CENTCOM menegaskan bahwa blokade tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh terhadap kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan daerah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman.

"Pasukan CENTCOM tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dengan rute pelabuhan non-Iran," demikian pernyataan CENTCOM.

Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz setelah negosiasi perdamaian antara AS dan Iran di Pakistan berakhir tanpa adanya kesepakatan.

Dilansir dari laman resmi Al Jazeera, dalam unggahan di Truth Social pada hari Minggu (12/04/2026), Trump menuduh Iran melakukan pemerasan dan menyebut bahwa Angkatan Laut AS juga akan memburu sekaligus mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang telah membayar biaya kepada Iran untuk melintasi selat tersebut. Selain itu, Trump juga mengungkap bahwa pasukan AS akan mulai untuk membersihkan ranjau yang menurutnya ditempatkan Iran di selat tersebut.

“Jadi, begitulah, pertemuan berjalan lancar, sebagian besar poin disepakati, tetapi satu-satunya poin yang benar-benar penting, NUKLIR, tidak disepakati. Mulai sekarang juga, Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbaik di dunia akan memulai proses PEMBLOKIRAN semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz,” tulis Trump di sosial media Truth Social, dikutip dari laman Al Jazeera, Senin (13/04/2026).

Pengumuman terkait pemblokiran ini disampaikan beberapa jam setelah para pejabat AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan selama lebih dari 21 jam negosiasi di Islamabad, Pakistan. Wakil Presiden, JD Vance, yang memimpin delegasi AS, menuturkan bahwa pembicaraan tersebut gagal karena penolakan Iran untuk berkomitmen meninggalkan ambisi nuklirnya.

“Faktanya, kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mengembangkan senjata nuklir. Mereka memilih untuk tidak menerima persyaratan kami,” tutur Vance, dikutip dari laman resmi Time.

Di sisi lain, para pejabat Iran mengatakan bahwa pembicaraan tersebut mencapai kemajuan dalam beberapa isu, tetapi pada akhirnya gagal menghasilkan kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan perbedaan pendapat mengenai kebijakan nuklir, sanksi, dan kendali atas Selat Hormuz turut berkontribusi pada kebuntuan tersebut.

Tak hanya itu, Baqaei juga mengkritik AS, dengan mengatakan bahwa keberhasilan diplomatik bergantung pada keseriusan lawan. “Keberhasilan proses diplomatik ini bergantung pada keseriusan dan itikad baik pihak lawan, serta menahan diri dari tuntutan yang berlebihan,” kata Baqaei.

Terkait program nuklir, Iran tetap bersikukuh bahwa program nuklirnya ditujukan untuk keperluan sipil dan mempertahankan haknya untuk melakukan pengayaan uranium. Para pejabat Iran juga berupaya untuk mempertahankan pengaruhnya atas Selat Hormuz, yang menjadi kartu tawar utama dalam negosiasi.

Menanggapi upaya pemblokiran Selat Hormuz oleh AS, para analis memperingatkan bahwa blokade Angkatan Laut AS dapat dianggap Iran sebagai tindakan perang, yang berpotensi memicu eskalasi militer lebih lanjut. Meskipun negosiasi saat ini telah gagal, JD Vance menyebut bahwa diplomasi masih belum berakhir dan tetap membuka kemungkinan negosiasi lebih lanjut.

Mengenai Selat Hormuz, Iran mulai melakukan penutupan Selat Hormuz sejak dimulainya eskalasi perang militer AS-Israel terhadap negara itu pada 28 Februari 2026. Namun setelah ditutup, tepatnya pada beberapa minggu terakhir, Iran akhirnya kembali mengizinkan beberapa kapal komersial untuk melewati Selat Hormuz, dengan syarat mereka harus membayar pungutan tol masuk.

Pungutan tol masuk ini menjadi sebuah praktik yang ingin diberlakukan oleh Pemerintah Iran bahkan setelah perang berakhir. Akan tetapi, Iran menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perang melawan negaranya akan tetap dilarang untuk melintasi selat tersebut. Lebih lanjut, diketahui bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyebut kapal-kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. (Fadya Jasmin Malihah)

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf, Ahad (12/4/2026), menasihati Amerika Serikat (AS) bahwa harga bahan bakar dapat naik lebih tinggi lagi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Nasihat itu sepertinya ditujukan Qalibaf kepada warga AS dengan menunjukkan tangkapan layar peta harga bensin di SPBU dekat Gedung Putih di Washington DC.

"Nikmati harga bensin saat ini. Dengan apa yang disebut 'blokade' itu, tak lama lagi Anda akan merindukan harga bensin menjadi 4-5 dolar AS," kata Qalibaf dalam sebuah unggahan di platform X.

Qalibaf, yang merupakan ketua delegasi Iran dalam pembicaraan dengan AS di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4/2026) itu, juga melampirkan tangkapan layar yang menunjukkan harga bensin di SPBU dekat Gedung Putih berkisar antara sekitar 4,10 dolar AS (Rp70 ribu) dan 5,80 dolar AS (Rp99 ribu) per galon.

Unggahan tersebut tampaknya menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang pada Ahad mengatakan bahwa harga minyak dan bensin dapat tetap tinggi hingga pemilihan paruh waktu November karena perang AS-Israel dengan Iran terus berlanjut.

"Bisa jadi, atau sama, atau mungkin sedikit lebih tinggi; tetapi seharusnya sekitaran sama," kata Trump kepada Fox News.

Unggahan Qalibaf itu mendahului pengumuman Komando Pusat AS (CENTCOM) bahwa mereka akan mulai memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai Senin. Perkembangan itu terjadi setelah putaran terakhir pembicaraan Iran dan AS di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.

Negosiasi pada akhir pekan lalu, yang dimediasi Pakistan, berakhir setelah beberapa putaran diskusi dan pertukaran proposal gagal menghasilkan terobosan. Kedua pihak meninggalkan Islamabad dengan perbedaan utama yang belum terselesaikan, di mana keduanya mengisyaratkan bahwa upaya diplomatik lebih lanjut masih akan diperlukan.

Pembicaraan di Islamabad itu merupakan bagian dari upaya lebih luas di bawah aksi gencatan senjata dua pekan yang rapuh untuk mengakhiri perang AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melonjak tajam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana blokade laut terhadap Iran.

Berdasarkan data Tradingview pada Senin (13/4/2026), harga minyak mentah jenis Brent melonjak 6,95% ke level US$101,82 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 8,17% ke level US$104,46 per barel

Pergerakan harga minyak dunia dipengaruhi oleh komentar Trump terkait rencana blokade Iran. Melansir Al Jazeera, Trump menyatakan Angkatan Laut AS akan memblokir seluruh kapal yang masuk maupun keluar dari Selat Hormuz, menyusul gagalnya perundingan gencatan senjata antara pejabat AS dan Iran pada akhir pekan lalu.

Namun, US Central Command dalam pernyataan lanjutan menegaskan bahwa pembatasan hanya akan diberlakukan terhadap kapal yang menuju atau berasal dari Iran, sementara lalu lintas kapal lainnya tidak akan terdampak. Pernyataan ini mengindikasikan pelonggaran dari ancaman awal Trump terkait blokade penuh.

Komando tersebut menyebutkan bahwa kebijakan blokade akan mulai berlaku pada Senin pukul 10.00 waktu Timur AS.

Pergerakan harga minyak dalam beberapa waktu terakhir terpantau sangat fluktuatif, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik setelah serangan gabungan AS-Israel ke Iran mendorong Teheran memberlakukan blokade de facto di Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global.

Setelah sempat menembus US$119 per barel bulan lalu, harga Brent sempat merosot di bawah US$92 per barel pada pekan lalu, menyusul pengumuman gencatan senjata selama dua pekan antara AS dan Iran setelah lebih dari enam minggu konflik.

Meski Iran masih mengizinkan sejumlah terbatas kapal melintas di selat tersebut dengan persyaratan verifikasi dan izin sebelumnya, volume lalu lintas tetap jauh di bawah kondisi normal.

Berdasarkan data perusahaan intelijen maritim Windward, hanya 17 kapal yang melintasi Selat Hormuz pada Sabtu, turun drastis dibandingkan sekitar 130 pelayaran per hari sebelum konflik.

Tekanan geopolitik ini turut memicu pelemahan pasar saham Asia pada awal perdagangan Senin. Indeks acuan Jepang Nikkei 225 turun 0,9%, sementara indeks KOSPI melemah lebih dari 1%.

Sementara itu, kontrak berjangka saham AS juga bergerak turun, dengan indeks acuan S&P 500 terkoreksi sekitar 0,8% di luar jam perdagangan reguler.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan mulai memblokade kapal-kapal yang memasuki atau keluar dari Selat Hormuz dan mencegat kapal-kapal yang telah membayar tol kepada Iran.

Hal itu disampaikan, setelah pembicaraan maraton di Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang.

"Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbaik di Dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE setiap dan semua Kapal yang mencoba memasuki, atau meninggalkan, Selat Hormuz," kata presiden dilansir dari CBS News.

Trump juga mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Angkatan Laut untuk "mencari dan mencegat setiap kapal di Perairan Internasional yang telah membayar tol kepada Iran," dan bahwa AS akan mulai "menghancurkan ranjau yang ditanam Iran di Selat tersebut."

Setidaknya dua kapal yang telah melintasi selat tersebut telah membayar biaya kepada Iran dalam yuan Tiongkok untuk menjamin perjalanan yang aman, kata analis dari Lloyd's List Intelligence dalam sebuah laporan baru-baru ini.

Para analis menulis bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran "telah memberlakukan rezim 'pos tol' de facto di Selat Hormuz, yang mengharuskan kapal untuk menyerahkan dokumentasi lengkap, mendapatkan kode izin, dan menerima perjalanan yang dikawal IRGC melalui satu koridor terkontrol."

Iran telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan berupaya untuk mengenakan tol pada semua kapal yang melewati selat tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Presiden sebelumnya telah mendesak Iran untuk tidak mengenakan tol pada kapal yang melintasi jalur air utama tersebut. Pengumuman blokade tersebut disampaikan setelah AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan setelah pembicaraan tatap muka yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance di Islamabad pada hari Sabtu.

Vance mengatakan kepada wartawan bahwa Iran "telah memilih untuk tidak menerima persyaratan kami" dan bahwa pembicaraan langsung telah berakhir. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata selama dua minggu lima hari yang lalu.

Jadi mengapa Trump ingin memblokade selat yang ingin dia buka kembali?

Dilansir dari cnn.com, selat tersebut secara teknis tidak tertutup Iran secara bertahap mengizinkan beberapa kapal tanker untuk melewatinya dengan imbalan biaya hingga US$2 juta per kapal.

Dan, yang terpenting, Iran telah mengizinkan minyaknya sendiri untuk masuk dan keluar dari wilayah tersebut selama perang: Iran berhasil mengekspor rata-rata 1,85 juta barel minyak mentah per hari hingga Maret — sekitar 100.000 barel per hari lebih banyak daripada tiga bulan sebelumnya, menurut perusahaan data dan analitik Kpler.

Dengan menutup selat tersebut, Trump dapat memutus sumber pendanaan utama bagi pemerintah dan operasi militer Iran.

Ini adalah sebuah langkah yang enggan diambil oleh pemerintahan AS: Memblokade selat tersebut—bahkan untuk minyak Iran—dan harga minyak bisa melonjak di seluruh dunia.

Itulah mengapa Angkatan Laut AS mengizinkan kapal tanker Iran untuk melewati wilayah tersebut. Minyak apa pun yang mengalir keluar dari wilayah tersebut saat ini dapat membantu menjaga harga minyak setidaknya sampai batas tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka wacana AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melewati Selat Hormuz usai mengeklaim kemenangan atas Iran.

Wacana ini secara implisit mengarah pada kebutuhan penguasaan militer langsung AS atas jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.

“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/4/2026).

Trump kembali mengulang klaim bahwa Iran telah mengalami kekalahan militer. Narasi ini terus ia sampaikan sejak fase awal konflik meskipun Iran masih mempertahankan serangan drone dan rudal di kawasan serta terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

“Satu-satunya yang mereka miliki adalah efek psikologis seperti, ‘Oh, kita akan menebar beberapa ranjau di laut.’ Baiklah, tidak. Maksud saya, kami punya konsep untuk mengenakan tol,” ujar Trump.

Selat Hormuz, yang menjadi penghubung antara Teluk dan Samudra Hindia, sebagian besar berada dalam yurisdiksi perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global serta gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur ini.

Pernyataan terbaru tersebut disampaikan bersamaan dengan ultimatum yang disebut Trump sebagai “final” kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan fasilitas pembangkit listrik.

Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali jalur vital tersebut.

“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” katanya.

Sejumlah laporan mengindikasikan Iran telah mulai mengenakan pungutan terhadap sebagian kapal yang diizinkan melintas.

“Situasi Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui platform X bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mendorong pembentukan “tatanan baru” dalam pengelolaan jalur perairan tersebut pascakonflik, dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran sekaligus menjaga kepentingan nasional Iran.

“Saya percaya bahwa setelah perang, langkah pertama adalah menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz. Secara alami, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara yang berada di kedua sisi selat,” ujarnya kepada Al Jazeera pada Maret.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Trump tengah mempertimbangkan opsi untuk membebankan biaya perang kepada negara-negara Arab guna menutup pengeluaran Washington dalam konflik melawan Iran.