Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memperingatkan adanya peningkatan risiko kredit di sektor pertambangan Indonesia seiring dengan rencana perubahan kebijakan pemerintah, yang berdampak tidak merata bagi produsen batu bara hingga pengolah nikel.

Dalam laporan terbarunya, Fitch menyatakan ketidakpastian regulasi dan usulan kebijakan baru berpotensi memperlemah arus kas produsen hulu batu bara serta menekan margin keuntungan para pengolah nikel di sisi hilir.

Kondisi tersebut, lanjut penilaian Fitch, membuat profil kredit perusahaan tambang dalam negeri dinilai berada dalam bayang-bayang tekanan negatif.

Di sektor batu bara, Fitch menyoroti rencana pemerintah untuk mengenakan bea keluar di tengah penguatan harga indeks ICI 4 yang kini bertengger di US$60 per ton. Kebijakan ini dinilai akan menggerus margin realisasi para produsen.

Selain itu, kendala persetujuan kuota produksi atau RKAB telah menyebabkan volume ekspor batu bara Indonesia turun 7% secara tahunan pada dua bulan pertama 2026. Hal ini pun berdampak kepada kontraktor jasa pertambangan akibat penurunan volume pemindahan tanah atau overburden removal.

“Usulan kebijakan batu bara baru-baru ini, jika diimplementasikan, dapat berdampak negatif terhadap kredit bagi produsen batu bara hulu dan kontraktor pertambangan,” tulis laporan Fitch dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Di sektor nikel, Fitch menilai dampak kebijakan akan terasa pada unit pengolahan hilir atau smelter. Implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 144/2026 yang merevisi harga patokan mineral (HPM) bijih nikel memang menguntungkan penambang, tetapi meningkatkan biaya input bagi smelter.

Kenaikan harga bijih nikel domestik terjadi di tengah kondisi pasar global yang masih mengalami kelebihan pasokan. Situasi tersebut menyulitkan para pengelola smelter untuk membebankan kenaikan biaya produksi kepada pembeli (pass-through cost), sehingga margin keuntungan dipastikan terjepit.

Fitch menekankan bahwa transparansi penetapan harga dan upaya peningkatan penerimaan negara melalui royalti memang menjadi tujuan pemerintah. Namun, tanpa adanya kepastian waktu dan ruang lingkup implementasi yang jelas, risiko operasional dan finansial bagi pelaku industri tambang akan terus meningkat.

Saat ini, Fitch menetapkan risiko negara untuk sektor pertambangan Indonesia pada kategori 'Medium' dengan skor 'BB'. Namun, skor tersebut terancam dipangkas apabila visibilitas regulasi jangka panjang tetap rendah.

“Perubahan kebijakan dan ketidakpastian yang berlanjut dapat menyebabkan kami merevisi penilaian menjadi lebih rendah, yang dapat meningkatkan tekanan negatif pada profil kredit perusahaan tambang di Indonesia.”

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis mulai berhitung merevisi target pendapatan yang bisa dikantongi oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) seiring dengan penemuan tambang emas baru di prospek Kolokoa.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menyatakan bahwa temuan cadangan tersebut membuka ruang bagi pasar untuk melakukan reevaluasi terhadap prospek fundamental EMAS.

“Pastinya ini bisa meningkatkan NAV (net asset value) perseroan. Belum lagi ada efek positif dari mine lifeextension atau perpanjangan umur tambang, sehingga risiko terjadinya deplesi aset menjadi menurun,” tutur Nafan kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, penambahan sumber daya sebesar 20 juta hingga 40 juta ton bijih di Kolokoa berpotensi memicu revisi naik terhadap target pendapatan tahunan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh karakteristik Proyek Pani yang dipandang sebagai salah satu aset emas kelas dunia di Indonesia.

Dari sisi keekonomian, konsistensi karakteristik mineralisasi emas di wilayah tersebut yang memungkinkan terjadinya skala ekonomi. Terlebih, sistem penambangan yang digunakan adalah tambang terbuka atau open pit.

“Selain itu, jika proses ekstraksinya didominasi bijih oksida, prosesnya akan lebih mudah, murah, dan sederhana sehingga berpotensi meningkatkan margin keuntungan dari perusahaan,” pungkas Nafan.

Dengan efisiensi biaya produksi yang kompetitif di pasar global, EMAS dinilai mampu menjaga performa kinerjanya di tengah fluktuasi harga komoditas. Nafan juga melihat prospek EMAS ke depan masih akan didukung oleh tren harga emas dunia yang memiliki sifat aset aman atau safe-haven.

Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer turut menyatakan bahwa prospek perseroan masih terjaga berkat fundamental yang solid dan rencana peningkatan produksi yang terukur.

Hal itu didorong oleh proses percepatan produksi dari aset-aset utama perusahaan, serta potensi peningkatan cadangan emas di masa depan yang dinilai menjadi motor penggerak valuasi perusahaan dalam jangka menengah.

Sebelumnya, Direktur Utama Merdeka Gold Resources, Boyke Poerbaya Abidin, menyampaikan bahwa prospek Kolokoa merupakan penemuan strategis karena hanya berjarak sekitar 500 meter dari deposit utama Pani. Posisi tersebut lantas menjadikan Kolokoa sebagai sumber daya satelit yang efisien.

“Kedekatannya dengan Pani, didukung potensi skala awal yang menjanjikan, menempatkan Kolokoa sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan sumber daya dan peningkatan produksi ke depan,” ucap Boyke.

EMAS sebelumnya mengumumkan temuan mineralisasi emas di prospek Kolokoa, yang berlokasi berdekatan dengan area Tambang Emas Pani, Gorontalo. Temuan hasil pengeboran awal ini diproyeksikan meningkatkan sumber daya mineral secara material, sekaligus memperpanjang umur tambang Proyek Pani.

Berdasarkan hasil pengeboran terhadap 30 lubang bor awal, Kolokoa memiliki target eksplorasi 20 juta hingga 40 juta ton bijih, dengan kadar emas berkisar antara 0,3 g/t hingga 0,5 g/t emas. Bahkan, pengeboran awal mengonfirmasi adanya zona mineralisasi dekat permukaan dengan kadar hingga 1,57 g/t emas.

Secara metalurgi, pengujian awal menunjukkan tingkat perolehan emas 87%—94% untuk material oksida dan 81%—92% untuk material transisi. Angka ini dinilai kompatibel dengan operasi fasilitas pengolahan di Tambang Pani saat ini.

Sampai dengan saat ini, EMAS telah merampungkan 30 lubang bor dari total 82 lubang bor yang direncanakan sepanjang tahun 2026. Perseroan akan melanjutkan pengeboran untuk menguji batasan area guna mendukung estimasi Sumber Daya Mineral sesuai standar JORC dan KCMI di masa mendatang.

Tambang Emas Pani sendiri telah memulai produksi pada Februari 2026 dan menargetkan produksi 100.000 hingga 115.000 ounces emas pada tahun ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja nilai tukar rupiah yang kian memburuk pada awal tahun ini membayangi kinerja emiten sektor konsumer dan kesehatan yangmasih mengharapkan impor bahan baku.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda menilai depresiasi rupiah di hadapan dolar AS akan menekan margin keuntungan emiten. Alhasil, prospek sektor konsumer dan kesehatan di 2026 dinilai cenderung selektif.

“Meski demikian, sektor konsumer dan kesehatan tetap memiliki karakter defensif, sehingga peluang menjaga kinerja masih terbuka bagi emiten dengan struktur biaya danpricing poweryang baik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Adapun, kinerja emiten konsumer sudah tertekan sejak tahun lalu. Berdasarkan pantauan Bisnis, kinerja dua emiten konsumer raksasa seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) membukukan penyusutan laba hingga akhir kuartal III/2025.

Kendati kedua emiten milik Anthoni Salim itu masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan sepanjang sembilan bulan 2025. Tekanan laba disebabkan oleh beban keuangan yang kian membengkak.

Lebih lanjut, Reza mengingatkan pelemahan rupiah belum dapat dipastikan membuat kinerja fundamental emiten konsumer bakal lesu sepanjang 2026. Hal itu disebabkan perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk mengelola biaya, meneruskan kenaikan harga ke konsumen, hingga melakukan efisiensi.

Tidak lupa pada tahun ini terdapat sejumlah sentimen yang dapat menguntungkan emiten di sektor konsumer dan kesehatan. Untuk emiten konsumer, prediksi perbaikan daya beli masyarakat seiring dengan stabilnya inflasi dan berlanjutnya belanja pemerintah menjadi angin segar.

Sementara di sektor kesehatan, kesadaran masyarakat akan kesehatan hingga potensi pelonggaran kebijakan moneter global dinilai dapat menjadi katalis positif yang menopang permintaan. Dengan demikian, pertumbuhan masih dimungkinkan di tengah tekanan nilai tukar.

“Emiten yang mampu menjaga stabilitas margin pada periode volatilitas nilai tukar sebelumnya, menunjukkan bahwa tekanan kurs bersifatmanageabledan temporer, bukan struktural. Oleh karena itu, pelemahan rupiah lebih berpotensi menekan kinerja jangka pendek,” katanya.

Dalam kondisi ini, Reza merekomendasikan saham-saham seperti ICBP, UNVR, hingga MYOR yang dinilai relatif lebih tahan terhadap tekanan nilai tukar lantaran permintaan yang cenderung inelastis.

Sementara di sektor kesehatan, KLBF direkomendasikan lantaran memiliki skala yang besar dan didominasi pasar domestik. Selain itu, KLBF juga memiliki diversifikasi produk dengan kandungan bahan baku lokal yang lebih tinggi.

Adapun pada perdagangan hari ini, rupiah ditutup terkoreksi 0,13% ke level Rp16.876,50 per dolar AS. Berdasarkan data Trading Economics, posisi ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak April 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak peduli dengan protes pengusaha dan memastikan batu bara akan dikenai bea keluar pada 2026.

Dia menilai bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor ini masih relatif kecil dibandingkan produk pertambangan lain.

Purbaya menyadari rencana pungutan ekspor ini akan mendapat resistensi dari pelaku usaha pertambangan. Hanya saja, dia menekankan perlunya evaluasi proporsional terhadap penerimaan negara dari sumber daya alam.

“Semua perusahaan batu bara pasti menolak, orang dikasih tarif ekspornya. Tapi kan begini, sebagian dari kita melihat dibanding barang tambang lain, misalnya minyak, kan batu bara lebih sedikit yang dibayar ke pemerintah,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Purbaya kemudian membandingkan beban pungutan batu bara dengan skema Production Sharing Contract (PSC) minyak dan gas (migas). Menurutnya, dalam skema PSC, pemerintah bisa mendapatkan porsi bagi hasil hingga 85%, sedangkan kontraktor hanya 15%.

Sementara itu, kewajiban yang dibayarkan pengusaha batu bara saat ini dinilai jauh di bawah persentase tersebut. Oleh sebab itu, Purbaya optimistis ruang fiskal untuk meningkatkan pungutan dari sektor 'emas hitam' ini masih terbuka lebar tanpa harus mematikan pelaku usaha.

Dia meyakini kebijakan ini tidak akan menggerus daya saing harga batu bara Indonesia di pasar global. Menurutnya, kebijakan ini hanya akan sedikit mengoreksi margin keuntungan pengusaha, namun tetap dalam batas keekonomian yang wajar.

“Enggak [mengganggu daya saing], untuk mereka turun sedikit [margin-nya]. Ini masih bisa ditingkatkan lagi tanpa mengganggu industrinya sendiri,” tegas Purbaya.

Protes Pengusaha Batu Bara

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai wacana pengenaan bea keluar untuk batu bara dapat memberi tekanan tambahan pada industri.

Komoditas batu bara selama ini mendapat keistimewaan karena tidak dikenakan bea keluar. Kendati demikian, belakangan Presiden Prabowo Subianto bakal membenahi tata kelola eksportasi batu bara, salah satunya dengan pengenaan bea keluar.

Batu bara terakhir kali dikenakan bea keluar pada 2006. Sejak saat itu praktis komoditas emas hitam itu tidak dikenakan kewajiban untuk membayar setiap eksportasi yang dilakukan.

Terkait wacana pengenaan bea keluar, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan bahwa pihaknya mencoba memahami setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia menyebut, saat ini industri batu bara sudah menanggung beragam pungutan, baik fiskal maupun non-fiskal, di sepanjang rantai produksi.

"Penambahan bea keluar tentu berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi industri," ucap Gita kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan bahwa jika bea keluar diterapkan, bakal berdampak pada daya saing batu bara RI di pasar global. "Jika bea keluar diberlakukan, dampaknya kemungkinan besar akan terlihat pada daya saing ekspor Indonesia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mendorong penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi dinilai berpotensi memberikan dampak positif bagi industri karya nasional. Konsolidasi tersebut diproyeksikan dapat memperbaiki struktur keuangan BUMN karya dan meningkatkan efisiensi operasional.

Equity Research Bahana Sekuritas, Kevin Jonathan Panjaitan, menilai konsolidasi antarperusahaan karya dapat menciptakan ruang efisiensi yang lebih besar, terutama setelah proses asset grouping diselesaikan.

“Dengan merger ini diharapkan juga kompetisi akan lebih sehat sehingga mendorong margin dari pemain konstruksi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (10/11/2025).

Kevin menjelaskan, salah satu persoalan utama sektor konstruksi selama ini adalah persaingan harga yang tidak sehat dalam proses tender proyek. Praktik tersebut kerap menekan margin keuntungan emiten BUMN karya. Dengan adanya penggabungan, ia melihat peluang perbaikan margin sebagai dampak dari kompetisi yang lebih terjaga.

Ia juga mengapresiasi langkah Danantara yang berencana melakukan asset grouping. Skema ini dinilai memberi kesempatan bagi masing-masing BUMN karya untuk lebih fokus pada kompetensi inti sekaligus memperkuat neraca perusahaan.

Bagi investor ritel, momentum restrukturisasi dan rencana merger ini dapat menjadi peluang akumulasi saham BUMN konstruksi, terutama karena valuasi yang dinilai masih menarik.

Namun, Kevin mengingatkan agar investor tetap mencermati kepastian skema merger sebelum mengambil keputusan investasi.

Sementara itu dari sisi kinerja, beberapa emiten BUMN konstruksi masih menghadapi kerugian meski telah mendapatkan suntikan modal dari uang pajak.

Melansir data Kementerian Keuangan, yang dipublikasikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024, total ada delapan perusahaan pelat merah selaku pelaksana penugasan infrastruktur dengan nilai PMN terbesar sejak 2015 hingga kuartal I/2023.

Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Dari nama-nama tersebut, Waskita Karya dan Wijaya Karya menjadi dua emiten BUMN yang masih membukukan kerugian hingga akhir 2023. Hingga akhir tahun lalu, Waskita Karya membukukan kerugian Rp3,77 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp1,89 triliun. Adapun Wijaya Karya merugi Rp7,12 triliun tahun lalu, meningkat dibandingkan kerugian 2022 sebesar Rp59,59 miliar.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan perseroan telah meraih PMN sebesar Rp3,5 triliun pada 2015. Emiten dengan ticker WSKT ini kemudian mendapatkan lagi suntikan modal senilai Rp7,9 triliun pada 2021.

“Secara total jumlah PMN yang telah diterima Waskita pada tahun 2015 sampai dengan kuartal I/2024 adalah sebesar Rp11,4 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu (4/7/2024).

Ermy menjelaskan bahwa pemberian PMN kepada perseroan untuk memenuhi porsi investasi ekuitas guna menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional di sektor jalan tol. Meski demikian, WSKT dinilai tetap memerlukan pendanaan dari pihak ketiga

“Ruas-ruas tol tersebut juga memerlukan pendanaan dari pihak ketiga yang memiliki beban bunga yang masih cukup tinggi, dan beban bunga tersebut masih akan terkonsolidasi sampai ruas tol tersebut dapat didivestasi,” pungkasnya.

Dia menambahkan Waskita juga mengalami penurunan kinerja operasional yang disebabkan keterbatasan modal kerja karena proses restrukturisasi sedang berlangsung.

Perusahaan saat ini telah mengimplementasikan program pemulihan keuangan, di antaranya restrukturisasi utang, divestasi jalan tol, dan perbaikan tata kelola. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Ermy menyatakan penggunaan PMN dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Waskita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta melaporkan penggunaan modal negara ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

“Waskita juga telah membentuk program PMN War Room untuk memastikan dana PMN terserap dengan optimal dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyoroti kontrasnya peningkatan laba perusahaan transportasi daring seperti Grab dan GoTo dengan pendapatan para pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai stagnan bahkan cenderung menurun.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan wajar jika perusahaan menginginkan margin pendapatan yang positif.

Namun, dia menilai kenaikan laba tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Dia menyebut untuk saat ini, pendapatan rata-rata sebagian besar ojol hanya bisa mendapatkan Rp100.000–Rp300.000 per hari secara bruto, belum termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operating expenditure/Opex).

“Jadi, rata-rata pendapatan bersih [netto] yang diterima seorang pengemudi ojol hanya sekitar Rp50.000–Rp150.000,” kata Igun kepadaBisnis, Sabtu (8/11/2025).

Igun menambahkan, para pengemudi harus bekerja 12 hingga 18 jam per hari untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Di sisi lain, perusahaan aplikator justru menikmati margin keuntungan yang dinilainya sangat signifikan.

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mengawasi praktik bagi hasil antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Garda Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengatur skema pembagian hasil yang lebih adil antara aplikator dan pengemudi.

Menurut Igun, pihaknya mengusulkan agar pengemudi memperoleh 90% hasil pendapatan, sementara perusahaan aplikator hanya berhak atas 10% komisi.

“Cukup sudah bertahun-tahun pengemudi ojol dipotong pendapatannya sebesar 20% sampai hampir 50%,” katanya.

Asosiasi tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembagian hasil bagi ojol sebesar 90% dan aplikator 10%. Igun menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut melalui aksi unjuk rasa apabila pemerintah dan perusahaan aplikator tidak menanggapi aspirasi para pengemudi.

“Kami sebagai asosiasi akan terus perjuangkan melalui berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi memperjuangkan bagi hasil tersebut hingga ojol menang melawan arogansi perusahaan aplikator yang terus memotong secara sepihak hingga mencapai hampir 50%,” pungkasnya.

Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

Per Kuartal III/2025, Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkanGross Merchandise Value(GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi profitabilitas,adjustedEBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementaraadjusted free cash flowtercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

GoTo juga mencatatadjustedEBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

Selain itu, GoTo membukukanadjusted free cash flowpositif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari linie-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Unilever Plc menunda spin off atau pemisahan segmen bisnis The Magnum Ice Cream Company akibat penutupan pemerintah atau government shutdown di AS. Namun demikian, perusahaan tetap berharap dapat menyelesaikan pemisahan tersebut tahun ini.

Melansir Bloomberg, Selasa (21/10/2025), Unilever menyatakan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tidak dapat menyatakan efektif pendaftaran yang diperlukan agar perusahaan es krim tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek New York.

Sebelumnya, Unilever telah berupaya memisahkan unit es krimnya sejak tahun lalu karena kinerja yang buruk, sebagai upaya untuk merombak bisnisnya dan memulihkan pertumbuhan yang lesu.

Meskipun unit bisnis es krim Unilever melaporkan pertumbuhan penjualan sebesar 5,9% pada paruh pertama tahun ini, catatan jangka panjangnya tidak merata, sebagian karena sifat bisnis musiman yang menyulitkan mempertahankan momentum di akhir tahun. Divisi ini masih menjadi divisi Unilever yang paling tidak menguntungkan.

Tingginya biaya produksi dan penyimpanan, serta melonjaknya harga komoditas utama seperti kakao, telah menekan margin keuntungan produsen Cornetto tersebut.

"Ini adalah bisnis dengan fitur yang sangat berbeda dengan bisnis Unilever lainnya," kata CEO grup Fernando Fernandez.

Analis Barclays, Warren Ackerman, dalam sebuah catatan mengatakan cukup jelas apa manfaat fokus terhadap kinerja Magnum dan mengapa Magnum akan lebih baik sebagai unit bisnis mandiri.

"Target pertumbuhan penjualan organik seimbang dan realistis dan strateginya koheren," kata Ackerman.

Spinoff unit bisnis sebelumnya dijadwalkan pada pertengahan November 2025, diikuti dengan initial public offering (IPO) di Belanda. Selain itu, Magnum Ice Cream Co. berencana untuk mencatatkan saham sekunder di London dan New York.

Adapun AS merupakan pasar terbesar bagi merek es krim Unilever itu, yang juga mencakup Breyers dan Magnum. Saham di unit es krim itu dijadwalkan melantai di Bursa Amsterdam, New York, dan London, pada 10 November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan akselerasi perolehan nilai kontrak baru secara signifikan pada awal 2026. Namun, pertumbuhan ini dinilai masih bersifat pemulihan awal.

Raihan itu setidaknya tercermin dari laporan dua raksasa konstruksi pelat merah, yakni PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang mencatatkan pertumbuhan kontrak baru pada awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PTIndofoodCBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) mencatatkan kinerja moncer sepanjang 2025 yang tecermin dari pertumbuhan pada sisi pendapatan (top line) maupun laba (bottom line).

Kendati begitu, laba inti ataucoreprofitprodusenIndomieitu terkoreksi pada periode tersebut seiring dengan margin keuntungan kotor (gross profit margin/GPM) perseroan yang tertekan akibat kenaikan harga bahan baku.

Bisnis.com, JAKARTA — Momentum PTMayora IndahTbk. (MYOR) untuk melanjutkan perbaikan margin dihadapkan pada tantangan.

Konflik Iran dan Amerika Serikatberpotensi mengerek biaya kemasan yang pada akhirnya menghadirkan risiko bagi penyusutan margin emiten konsumer tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja positif dua emiten produsen rokok besar yakniHMSPdanGGRMdiperkirakan dapat berlanjut hingga akhir tahun setelah menunjukkan hasil impresif pada kuartal III/2025 dengan didukung oleh sederet strategi yang efektif memacu laju margin.

Berdasarkan proyeksi sederet analis yang dihimpunBloomberg, kinerja pendapatan kedua emiten rokok itu masih akan terkoreksi hingga akhir tahun. Namun pada periode yang sama, laju pertumbuhan laba bersih PTGudang GaramTbk. (GGRM) bakal mengungguli PT HM SampoernaTbk. (HMSP).

Bisnis.com, JAKARTA — Sudah sejak setahun lalu emiten emiten perunggasandan pakan ternak berskala raksasa, PT Charoen Pokphand IndonesiaTbk. (CPIN) dan PTJapfa Comfeed IndonesiaTbk. (JPFA), digadang-gadang meraup berkah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu diestimasikan dapat memacu permintaan unggas dariCPINdanJPFA. Kendati begitu, hasil kinerja keuangan dua emiten perunggasan itu hingga semester I/2025 tampak belum mencerminkan efek program MBG.