REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan pajak terhadap kelompok super kaya atau tax the super rich di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan domestik. Bhima menilai rencana Kementerian Keuangan yang baru akan menyiapkan pajak kekayaan paling lambat pada 2028 terlalu lambat mengingat kondisi ekonomi yang semakin rentan.

“Kementerian Keuangan mengeluarkan rencana, baru paling lambat 2028 mereka punya pajak kekayaan. Jangan 2028 (tapi) April, masih ada beberapa hari. Sahkan masalah pajak kekayaan ini, bahas di parlemen," ujar Bhima saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Bhima memperingatkan dunia, termasuk Indonesia, sedang menuju situasi perfect storm akibat kombinasi krisis energi, konflik global, hingga gangguan pasokan energi seperti LPG. Dia menilai kondisi ini akan kian menekan masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga energi, termasuk BBM.

Menurut Bhima, dalam situasi krisis tersebut, terdapat kelompok yang justru meraup keuntungan besar, khususnya pelaku usaha di sektor ekstraktif. Ia menilai kondisi ini tidak adil karena beban ekonomi lebih banyak ditanggung masyarakat luas.

“Ada yang profit, ada yang mendapatkan laba besar sekali. Siapa? Pengusaha-pengusaha ekstraktif. 50 orang paling kaya, sebagian besar ada di sektor ekstraktif yang sekarang sedang menikmati windfall. Kita yang nanggung deritanya, enak saja. Dia yang untung, kita yang rugi," kecam Bhima.

Bhima juga mengkritik struktur perpajakan yang masih membebani kelas menengah, sementara kelompok kaya belum dikenakan pajak secara proporsional. Bagi Bhima, percepatan penerapan pajak kekayaan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas.

"Kalau mereka memang tidak mau melakukan itu, berarti mereka memang jelas berpihaknya pada oligarki," ucap Bhima.

Bhima pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendorong perubahan kebijakan fiskal yang lebih adil. Ia menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk menuntut reformasi sistem perpajakan.

"Ini momentumnya, anak-anak muda. Momentumnya kita semua untuk bisa bilang enough is enough dan salah satu solusinya adalah tax the super rich," kata Bhima.

Solusinya saat ini menggeser realokasi anggaran yang belum prioritas ke tambahan subsidi energi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah dapat mempertimbangkan realokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi di tengah potensi kenaikan inflasi akibat lonjakan harga minyak dunia.

Ia mengatakan kenaikan harga minyak memiliki efek transmisi langsung terhadap inflasi energi dan pangan di dalam negeri.

“Inflasi yang paling terdampak langsung karena kenaikan harga minyak dunia sifatnya menyebabkan transmisi inflasi pangan dan energi secara paralel,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi energi yang dapat menahan kenaikan harga energi di tingkat konsumen.

Menurut dia, tanpa kebijakan penahan harga energi maka kenaikan harga minyak dapat mendorong peningkatan inflasi domestik.

“Pengendalian inflasi tergantung seberapa kuat subsidi energi,” ujarnya.

Ia mencatat inflasi Indonesia telah mencapai sekitar 4,76 persen pada Februari sebelum terjadinya eskalasi konflik yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Bhima kemudian mengatakan inflasi berpotensi meningkat di atas 5,5 persen apabila subsidi energi dikurangi sehingga beban kenaikan harga lebih banyak ditanggung konsumen.

“Indonesia bisa menghadapi kenaikan inflasi di atas 5,5 persen begitu subsidi dikurangi dan beban konsumen bertambah,” tutur dia.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha, menimbulkan efek berantai pada perekonomian.

Untuk meredam dampak tersebut, Bhima menilai pemerintah dapat menggeser anggaran yang belum menjadi prioritas untuk menambah subsidi energi.

“Solusinya saat ini menggeser realokasi anggaran yang belum prioritas ke tambahan subsidi energi,” ungkapnya.

Ia menambahkan masih terdapat ruang sekitar Rp340 triliun dalam anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga harga energi bagi masyarakat.

“Masih ada ruang sekitar Rp340 triliun untuk menjaga harga BBM, LPG 3 kilogram, dan tarif listrik subsidi tidak naik,” jelasnya.

Selain itu, ia menilai percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dapat menjadi langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Di sektor energi listrik, Bhima menyebut program pengembangan pembangkit listrik hingga 100 gigawatt dapat dipercepat terutama di wilayah yang masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel.

Ia juga mengatakan bahwa percepatan investasi pada sumber energi terbarukan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.

"Danantara bisa mempercepat eksekusi investasi di floating panel surya, hidro, dan angin. Kunci nya Danantara sebagai channel finansial untuk bantu transisi energi," ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dapat memberi tekanan terhadap APBN jika tidak diimbangi penyesuaian kebijakan anggaran.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan sektor yang pertama kali terdampak dari kenaikan harga minyak dunia adalah subsidi energi pemerintah.

"Semuanya sebetulnya akan terdampak, tapi memang yang paling terdampak secara langsung pertama kali adalah di antaranya subsidi energi," kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan subsidi energi sangat bergantung pada asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

Ketika realisasi harga minyak melampaui asumsi tersebut, kebutuhan subsidi energi pemerintah akan meningkat.

"Subsidi energi itu bergantung pada asumsi makro APBN sekitar 70 dolar AS per barel. Sekarang kalau kita lihat rata-ratanya sudah di atas 80 dolar AS per barel," ujarnya.

Menurut Faisal, dengan asumsi kurs sekitar Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak berada pada kisaran 80-90 dolar AS per barel, tambahan kebutuhan subsidi energi dapat meningkat signifikan.

"Potensi peningkatan subsidi bisa di atas Rp100 triliun," tuturnya.

Ia mengatakan peningkatan belanja subsidi tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN apabila tidak diimbangi dengan realokasi atau refocusing anggaran.

Faisal menambahkan pelebaran defisit fiskal juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia serta penilaian lembaga pemeringkat terhadap prospek ekonomi nasional.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan tekanan terhadap belanja negara melalui subsidi energi.

Bhima mengatakan simulasi yang dilakukan lembaganya menunjukkan jika harga minyak bertahan pada kisaran 90-100 dolar AS per barel, maka tambahan kebutuhan subsidi energi dapat mencapai Rp126 triliun hingga Rp130 triliun.

Dengan demikian, maka total tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi dapat mencapai sekitar Rp309 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp204 triliun apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian kebijakan anggaran.

"Defisit tambahan Rp204 triliun membuat proyeksi defisit APBN bisa melebar ke Rp866 triliun sampai akhir tahun 2026. Ini setara 3,4 persen produk domestik bruto PDB," jelasnya.

Bhima menilai pemerintah dapat mengantisipasi tekanan tersebut melalui realokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

"Solusi untuk saat ini bisa dengan menggeser realokasi anggaran yang sekiranya belum prioritas ke tambahan subsidi energi," ucap dia.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa dalam skenario terburuk dengan harga minyak mentah dunia mencapai 115 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, maka defisit APBN dapat meningkat hingga menjadi 4,06 persen terhadap PDB.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Iran memperingatkan dunia untuk bersiap menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menembus US$200 per barel di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Peringatan tersebut muncul setelah militer Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang di kawasan Teluk pada Rabu (11/3).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @middleeasteye, komando militer Iran menyatakan Amerika Serikat harus bersiap menghadapi lonjakan harga minyak hingga US$200 per barel menyusul serangan terhadap tiga kapal di kawasan Teluk yang diblokade.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai peluang harga minyak dunia mencapai US$200 per barel memang ada. Ia memperkirakan kemungkinan tersebut berada di kisaran 40 persen.

"Probabilitas harga minyak naik ke US$200 per barel sekitar 40 persen. Artinya tetap mungkin meski saat ini IEA (International Energy Agency atau Badan Energi Internasional) telah memerintahkan pelepasan cadangan minyak," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).

Menurut Bhima, jika dibandingkan dengan krisis minyak pada 1973 saat embargo minyak terjadi, gangguan pasokan saat ini lebih besar. Pada krisis 1973, gangguan pasokan hanya sekitar 7 persen dari stok minyak dunia.

Sementara dalam konflik AS-Israel melawan Iran saat ini, sekitar 20 persen stok minyak dunia disebut berpotensi terganggu.

Ia mengatakan harga minyak bisa melonjak hingga US$200 per barel jika pembatasan di Selat Hormuz terus berlanjut dan serangan terhadap kapal tanker masih terjadi.

Selain itu, eskalasi perang berpotensi makin parah jika yang disasar adalah infrastruktur energi di Iran dan negara-negara Teluk.

Faktor lain yang dapat memicu lonjakan harga adalah jika cadangan minyak yang dirilis oleh IEA tidak cukup untuk menutup penurunan produksi global.

Peluang harga minyak mentah dunia menembus US$200 per barel semakin besar lagi jika pengembangan energi terbarukan sebagai sumber cadangan tidak dipercepat penerapannya.

Senada, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuabi juga menilai peluang harga minyak mencapai US$200 per barel cukup memungkinkan terjadi.

Namun, hal tersebut baru bisa terjadi jika konflik berkembang menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan militer secara langsung.

Ia menilai lonjakan harga ekstrem bisa terjadi apabila kilang-kilang minyak di Timur Tengah milik negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Irak menjadi sasaran serangan.

Meski demikian, Ibrahim mengaku belum sepenuhnya yakin harga minyak akan benar-benar mencapai level tersebut. Salah satu faktor yang menurutnya menahan eskalasi adalah langkah Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz yang penuh kehati-hatian.

"Angkatan Laut Amerika tidak mau mengambil risiko di Selat Hormuz (karena) sampai saat ini ribuan ranjau sudah dipasang oleh pasukan Garda Revolusi Iran," kata Ibrahim.

China di Tengah Konflik Timur Tengah

Di tengah konflik yang berlangsung, China juga menjadi sorotan karena tetap menerima pasokan minyak mentah dari Iran.

Data dari TankerTrackers menunjukkan Iran telah mengirimkan sedikitnya 11,7 juta barel minyak mentah ke China melalui Selat Hormuz sejak perang pecah pada 28 Februari 2024.

Bhima Yudhistira menilai langkah tersebut menunjukkan kemampuan China menjaga pasokan energi di tengah situasi perang.

Ia memprediksi ke depan Indonesia juga bisa bergantung pada China dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan energi.

"Ke depan ekonomi Indonesia makin andalkan dukungan dari China, termasuk dalam pembelian berbagai bahan baku dan minyak dengan rute memutar. Biasanya beli dari Timur Tengah langsung, (sekarang) bisa saja impor dari China," kata Bhima.

Sementara itu, Ibrahim Assuabi menyebut China memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kedekatan dengan Iran. Contohnya dalam hal tekonologi.

Sebelumnya, muncul laporan yang menyebutkan Iran diduga menggunakan sistem navigasi satelit milik China untuk menargetkan aset militer Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Sejumlah pakar menilai Iran kemungkinan telah mengintegrasikan sistem navigasi China jauh sebelum delapan bulan terakhir.

[Gambas:Photo CNN]

Mantan direktur intelijen luar negeri Prancis, Alain Juillet, mengatakan dalam podcast independen Prancis Tocsin pekan ini bahwa Iran kemungkinan telah diberi akses ke sistem navigasi satelit BeiDou milik China.

Menurut Juliet, penggunaan BeiDou menjadi penjelasan yang masuk akal atas meningkatnya presisi serangan Iran.

"Kalau China masih bagus karena memang sampai saat ini China salah satu negara pendukung Iran kan. Teknologi-teknologi (yang dipakai Iran, red) semua kan dari China," kata Ibrahim.

Ibrahim juga mengatakan kapal-kapal dari negara tertentu masih dapat melewati Selat Hormuz.

Menurut Ibrahim, Iran bahkan dapat memilah kapal yang melewati jalur tersebut berdasarkan asal negaranya.

"Nah, di situ kan dipilah-pilah juga kapal yang melewati Selat Hormuz. 'Oh iya ini Indonesia, ini China, ini Jepang, ini Korea Selatan, silakan keluar'," ujarnya.

Empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keempat organisasi itu terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Lembaga WALHI Nasional dan Trend Asia juga mendukung gugatan ini.

Gugatan didampingi oleh tim advokat dari CELIOS, yakni Muhamad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, dan Yuniar Riza Hakiki.

Gugatan tersebut diajukan atas tindakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo, yang menandatangani perjanjian pada 19 Februari 2026, yang oleh penggugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bahwa tujuan dari gugatan tersebut adalah batalnya perjanjian yang dimaksud.

"Ya, dengan tegas pesannya jelas bahwa kami sebagai penggugat, ini meminta agar perjanjian dagang resiprokal, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu dinyatakan batal demi hukum, tidak sah," ujar Bhima kepada wartawan di PTUN Jakarta, Rabu (11/3).

Bhima menganggap bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak dan dominan menuntut Indonesia untuk mengubah kebijakan domestik, sementara kewajiban serupa dari pihak AS dinilai sangat minim.

"Ini dilakukan secara unilateral, secara sepihak, di mana tuntutan agar Indonesia melakukan perubahan kebijakan itu sangat dominan, sementara kewajiban Amerika Serikat untuk melakukan perubahan kebijakan itu sangat minim,"

Selain itu, Bhima juga menyoroti pelanggaran prosedural dari penandatanganan perjanjian ini karena pemerintah membuat komitmen semacam tanpa konsultasi DPR dan masyarakat.

"Mereka hanya menjadi penonton, tidak pernah diberikan consent, tidak pernah diberitahu, DPR pun juga tidak dijadikan sebagai mitra untuk melakukan konsultasi dalam perjanjian perdagangan ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menyoroti soal publisher right yang menurutnya dapat merugikan media secara keuangan dan kepemilikan media oleh asing.

"Karena kan di perjanjian ART ini ini eh telah membuat Indonesia tidak bisa lagi menarik bagi hasil dari platform, dan itu merugikan media," kata Nany.

"Coba bayangkan sama siapa nih kita wartawan mengabdi kalau bukan sama rakyat sendiri? Sementara itu sudah dimiliki asing," sambungnya.

Kemudian Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana juga menyoroti peran DPR yang tidak kritis terhadap perjanjian ini.

"Padahal, diamanatkan dalam konstitusi maupun undang-undang Indonesia, dalam peraturan Indonesia, bahwa DPR itu bisa menolak perjanjian dagang yang itu merusak atau mengancam kepentingan nasional," katanya.

Dari segi lingkungan, Rahmat juga menyoroti persoalan eksploitasi mineral kritis. Dalam hal ini, Rahmat menyinggung soal AS yang bisa memperluas eksplorasi tambangnya di Indonesia.

"Bahkan, dalam penegasannya unsur elemen tanah jarang itu juga akan diserahkan oleh Indonesia dan akan diberikan lokasinya di mana, ditentukan lokasinya di mana. Ini sangat berbahaya sekali," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif global 15 persen yang tetap diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai berpotensi menghapus keuntungan negosiasi dagang yang telah dilakukan Indonesia dengan AS, meskipun kebijakan tarif resiprokal sebelumnya dibatalkan pengadilan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai langkah Trump menunjukkan tarif tetap menjadi instrumen utama untuk menekan mitra dagang, termasuk Indonesia.

“Trump tetap ingin menggunakan tarif sebagai senjata utama menekan negara lain. Begitu dibatalkan Mahkamah Agung AS, Trump gunakan section 122 untuk kenakan tarif 15 persen. Tapi bagi Indonesia artinya mau negara punya kerja sama dengan AS ataupun tidak punya kerja sama, maka tarifnya tetap sama,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Minggu (22/2/2026).

SHUTTERSTOCK/OLIVIER LE MOAL Ilustrasi tarif impor Trump.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang sempat dikenakan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Putusan ini sempat dipandang sebagai angin segar bagi posisi Indonesia dalam perdagangan bilateral.

Bhima menyebut, dengan dibatalkannya tarif resiprokal tersebut, Indonesia sebenarnya tidak lagi memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses ratifikasi perjanjian dagang dengan AS.

“Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia. Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi atas perjanjian ART (Agreement on Reciprocal Trade) dengan Trump,” katanya.

Namun, penerapan tarif baru sebesar 15 persen melalui mekanisme berbeda justru membuat posisi Indonesia kembali setara dengan negara lain, tanpa keistimewaan khusus dari hasil negosiasi sebelumnya.

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Menurut Bhima, kondisi ini membuat berbagai upaya diplomasi ekonomi Indonesia kehilangan relevansi.

Bahkan, peluang Indonesia untuk memperoleh perlakuan tarif lebih rendah menjadi tertutup.

Ia juga menilai ancaman tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi tekanan utama kini telah gugur secara hukum.

Hal ini membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk menuntut pengembalian bea masuk yang sebelumnya dikenakan.

“Ancaman tarif resiprokal sudah tidak berlaku lagi, bahkan perusahaan Indonesia bisa menagih selisih bea masuk ke AS,” ujarnya.

Selain itu, Bhima menilai Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menentukan arah kebijakan perdagangan tanpa tekanan perjanjian yang dinilai merugikan.

Ia mengungkapkan, sejumlah klausul dalam perjanjian dagang tersebut berpotensi menekan kepentingan ekonomi nasional, termasuk risiko banjir impor, pelemahan industri dalam negeri, hingga pembatasan kerja sama dengan negara lain.

“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS, termasuk membuka diri pada kerja sama negara lain,” kata Bhima.

Ia menambahkan, penerapan tarif 15 persen secara merata menunjukkan bahwa pendekatan proteksionisme AS tetap berlanjut, terlepas dari putusan pengadilan.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah dinamika kebijakan perdagangan global yang semakin tidak pasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Bhima saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026). Menurut Bhima, dengan adanya putusan tersebut, Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi batal demi hukum.

“Iya, batal berarti yang ART-nya. ART-nya bisa batal, jadi paling nggak dari pemerintah nggak perlu meratifikasi ART-nya dan tidak perlu renegoisasi,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Presiden Trump menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat), hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS menyatakan sejumlah tarif impor sebelumnya ilegal.

Bhima menilai, dengan dasar tarif baru sebesar 10%, skema tarif resiprokal yang membebani Indonesia hingga 19% menjadi tidak relevan.

“Kalau tarif dasarnya 10% yang mau diambil Trump, sementara kita kena 19%, berarti kan nggak ini. Jadi opsinya bukan renegosiasi tapi dibatalkan,” katanya.

Dia bahkan menyebut, perusahaan Indonesia berpeluang menagih selisih bea masuk yang sebelumnya dibayarkan ke AS jika kebijakan lama dinyatakan tidak sah.

DPR Tak Perlu Ratifikasi

Bhima menegaskan, dengan putusan Mahkamah Agung AS tersebut, pemerintah dan DPR tidak lagi memiliki beban untuk melanjutkan proses ratifikasi ART.

“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut tekanan agar Indonesia bergabung dalam skema Board of Peace (BoP_ atau Dewan Perdamaian Internasional yang dikaitkan dengan kebijakan tarif resiprokal semestinya ikut gugur.

“Dengan pembatalan Supreme Court ini kita sangat-sangat diuntungkan,” tegas Bhima.

Menurutnya, pembatalan tersebut membuka kembali ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dagang dengan berbagai negara tanpa terikat klausul yang membatasi kedaulatan ekonomi nasional.

Bhima menyimpulkan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun ulang strategi perdagangan internasional yang lebih berpihak pada industrialisasi dan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat).

Kebijakan tersebut diteken hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif impor sebelumnya dinyatakan ilegal.

Trump mengumumkan keputusan tersebut melalui platform media sosial miliknya, Truth Social.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Oval Office, tarif global 10% untuk seluruh negara, yang akan berlaku hampir segera," tulis Trump dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Tujuh Poin Kerugian ART

Celios mencatat setidaknya terdapat tujuh poin bermasalah dalam ART yang dinilai merugikan kepentingan nasional:

Banjir impor pangan, teknologi, dan migas yang berpotensi menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran serta melemahkan rupiah terhadap dolar AS.

1. Poison pill, yakni pembatasan kerja sama Indonesia dengan negara lain sehingga seolah menjadi blok perdagangan eksklusif AS.
2. Ancaman deindustrialisasi, akibat penghapusan kewajiban TKDN dan minimnya transfer teknologi.
3. Kepemilikan absolut asing di sektor pertambangan tanpa kewajiban divestasi.
4. Kewajiban mengikuti kebijakan sanksi AS, yang berarti “musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia”.
5. Tertutupnya peluang transhipment Indonesia dalam rantai perdagangan global.
6. Risiko transfer data personal ke luar negeri yang mengancam keamanan data dan ekosistem digital nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi atas perjanjian ART (Agreement on Reciprocal Trade) dengan Trump.

Ratifikasi sendiri berarti pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.

"Ancaman tarif resiprokal sudah tidak berlaku lagi, bahkan perusahaan Indonesia bisa menagih selisih bea masuk ke AS," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2025).

Ia menambahkan, semua yang dilakukan tim negosiasi Indonesia di Washington DC bisa dianggap batal.

Selain itu, tekanan Indonesia bergabung di Board of Peace karena Trump menggunakan tarif resiprokal seharusnya gugur.

Bhima bilang, DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang.

"Kita bisa lepas dari jebakan AS, termasuk membuka diri pada kerja sama negara lain," ucap dia.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan menolak kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

Putusan MA tersebut berpotensi memberi kelegaan bagi perusahaan yang terbebani biaya lebih tinggi akibat bea masuk serta meredakan kekhawatiran atas inflasi yang masih membandel di ekonomi AS.

Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan mayoritas hakim menyatakan undang-undang tersebut “tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif.”

Sebagai respons, Trump mengumumkan akan memberlakukan “tarif global” baru sebesar 10 persen.

“Sekarang saya akan mengambil arah berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih setelah putusan pengadilan tinggi.

“Saya akan mengambil jalur yang sebenarnya bisa saya tempuh sejak awal, yang bahkan lebih kuat daripada pilihan awal kami,” tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai gagasan program gentengisasi nasional oleh Presiden Prabowo Subianto tidak mendesak dan berpotensi kontra produktif.

Bhima mengatakan, pemerintah sejatinya sudah memiliki program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak perlu menghadirkan narasi kebijakan baru seperti gentengisasi.

"Ini sudah ada program yang sebenarnya bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah jadi tidak perlu ada gentengisasi segala gitu ya," kata Bhima kepada Kompas.com pada Minggu (8/2/2026).

Menurut Bhima, yang lebih penting adalah memastikan program bedah rumah berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki atap, lantai, dan dinding agar hunian menjadi aman dan sehat.

Ia menilai munculnya berbagai narasi kebijakan baru justru berisiko mengalihkan fokus pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak.

"Harusnya pemerintah memiliki fokus apalagi anggaran terbatas," jelasnya.

Bhima menekankan, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan perlindungan sosial (Perlinsos), terutama bagi kelompok rentan, serta memastikan anggaran pendidikan dikelola dengan baik.

Bhima menyinggung masih adanya persoalan sosial serius yang seharusnya menjadi perhatian utama negara, ia mencontohkan termasuk kasus bunuh diri anak usia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur.

Menurut dia, peristiwa semacam itu menunjukkan perlunya penguatan perlindungan sosial dan pendidikan, bukan penambahan program infrastruktur hunian yang dinilainya belum mendesak.

Dalam konteks keterbatasan anggaran, Bhima juga menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai sebagian anggaran MBG dapat dialihkan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah subsidi, serta penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bhima menilai percepatan target pembangunan tiga juta rumah akan lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan pelaksanaan program gentengisasi.

Pemerintah, kata Bhima, perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas kebijakan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi publik.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada kebijakan yang berpotensi tumpang tindih dengan program yang sudah ada, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 pada Kamis (5/2/2026) siang.

Namun, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan tak akan menyentuh target yang telah ditetapkan pemerintah.

Sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 akan berakhir di kisaran 5,05 persen hingga 5,07 persen, meleset dari target yang dipatok pemerintah sebesar 5,2 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025 berada di kisaran 5,05-5,1 persen secara tahunan (year on year/YoY).

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Q4 2025 di range 5,05-5,1 persen year on year," kata Bhima kepada Kompas.com pada Kamis (5/2/2026).

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi satu tahun penuh diramal hanya 5,02 persen year on year.

Selain Bhima, Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky juga memprediksi pertumbuhan di angka 5,05 persen.

Meski ada paket stimulus pemerintah dan faktor musiman di akhir tahun yang mendorong kuartal IV ke level 5,18 persen, namun secara akumulatif angka tersebut belum mampu menembus target APBN.

"Sehingga, perekonomian Indonesia diestimasi tumbuh sebesar 5,18 persen (y.o.y) di kuartal-IV 2025 (rentang estimasi dari 5,10 persen hingga 5,25 persen) dan 5,05 persen (y.o.y) untuk tahun 2025 dengan rentang estimasi 5,03 persen sampai 5,07 persen," kata Riefky dalam laporan Indonesia Economic Outlook.

Sehingga, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,18 persen secara tahunan pada kuartal IV 2025, dengan rentang estimasi 5,10 persen hingga 5,25 persen.

Riefky menyebut serta 5,05 persen secara tahunan untuk tahun penuh 2025, dengan kisaran 5,03 persen hingga 5,07 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap tercatat 4,87 persen pada kuartal I, kemudian meningkat menjadi 5,12 persen pada kuartal II, dan kembali berada di level 5,04 persen pada kuartal III.

Selain merilis angka pertumbuhan ekonomi per kuartal, BPS juga dijadwalkan menyampaikan sejumlah indikator perekonomian lainnya.

Indikator tersebut meliputi profil kemiskinan di Indonesia per September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk per September 2025, serta kondisi ketenagakerjaan Indonesia per November 2025.

Di tengah ketidakpastian fluktuasi pasar keuangan dan ekonomi global, investasi logam mulia seperti emas dan perak kembali menjadi pilihan masyarakat.

Investasi emas dan perak batangan dinilai lebih menguntungkan sebagai instrumen murni dibandingkan perhiasan, terutama dari transparansi harga, likuiditas, dan potensi imbal hasil ketika dijual kembali.

Berdasarkan situs Sahabat Pegadaian, harga emas cetakan Galeri24 dan UBS kompak naik pada perdagangan Selasa (20/1).

Harga emas Galeri24 tercatat di Rp2,731 juta per gram, naik Rp43 ribu dari harga Senin (19/1) yang berada di Rp2,688 juta per gram. Sementara, Harga emas UBS dipatok Rp2,783 juta per gram, naik Rp44 ribu dari harga hari sebelumnya sebesar Rp2,739 per gram.

Berdasarkan data situs Logam Mulia Antam, harga dasar emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2,705 juta, naik tipis dari hari sebelumnya di Rp2,703 juta per gram.

Sementara itu, mengutip Reuters harga perak mencatatkan rekor baru. Untuk harga perak spot melonjak 3,6 persen ke US$93,15 (Rp1,5 juta) per ounce, setelah sebelumnya menyentuh rekor tertinggi US$94,08 (Rp1,59 juta) per ounce.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan emas dan perak batangan jauh lebih unggul dibandingkan perhiasan, dari perspektif investasi murni. Menurutnya, nilai emas dan perak batangan hampir sepenuhnya merefleksikan harga logam mulia atau spot price, dengan komponen biaya tambahan yang relatif kecil dan sangat transparan.

"Ketika harga emas atau perak naik di pasar global, nilai batangan ikut naik hampir satu banding satu. Inilah yang membuatnya efisien sebagai instrumen investasi," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Sebaliknya, Ronny menjelaskan perhiasan mengandung banyak unsur non-investasi, seperti ongkos desain, biaya pengerjaan, merek, serta margin toko yang cenderung tidak diakui kembali saat perhiasan dijual.

"Ketika dilepas ke pasar sekunder, perhiasan umumnya dihargai hanya berdasarkan berat dan kadar logamnya, bahkan sering kali masih dipotong biaya lebur. Akibatnya, secara ekonomi, perhiasan mengalami built-in loss sejak hari pertama dibeli," terangnya.

Adapun kelemahan lain dari investasi perhiasan adalah likuiditas dan transparansi harga sehingga kurang ideal bagi investor yang mengejar kepastian nilai.

Ronny menerangkan emas dan perak batangan memiliki standar berat dan kemurnian yang jelas, diakui secara luas, dan mudah dijual kembali di banyak tempat dengan selisih harga jual-beli yang relatif sempit. Sementara, perhiasan nilainya sangat subjektif, bergantung pada selera pasar, kondisi fisik, dan penilaian pedagang.

"Jadi dalam konteks ketidakpastian ekonomi global saat ini, mulai dari tensi geopolitik, risiko resesi, volatilitas pasar keuangan, hingga kebijakan suku bunga global, logam mulia batangan memang lebih tepat diposisikan sebagai instrumen lindung nilai (hedging)," kata Ronny.

Ia mengatakan emas dan perak secara historis berfungsi sebagai store of value ketika mata uang tertekan dan aset finansial berfluktuasi tajam.

"Karena efisiensi dan kemurnian nilainya, bekerja lebih optimal untuk tujuan tersebut dibanding perhiasan," ujar Ronny.

Dengan demikian, Ronny menegaskan emas dan perak batangan adalah pilihan rasional jika tujuannya adalah investasi dan perlindungan nilai kekayaan sedangkan perhiasan relevan dengan fungsi estetika dan sosial bukan instrumen investasi.

"Perhiasan tetap relevan untuk fungsi estetika dan sosial, tetapi jika dijadikan instrumen investasi, ekspektasinya perlu disesuaikan," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan perhiasan mempunyai kelemahan, salah satunya harganya bisa dipotong banyak biaya administrasi.

"Apalagi kalau dianggap perhiasan yang sudah dipakai, harga jual kembalinya jauh lebih rendah, meskipun harga emasnya sedang naik," ujar Bhima.

Bhima menambahkan perhiasan tidak mudah untuk diperjualbelikan dibandingkan logam mulia batangan, termasuk emas dan perak. Sementara logam mulia batangan mempunyai kemurnian tinggi dan tidak banyak campuran sehingga harganya di pasaran bisa lebih tinggi ketika dijual kembali.

"Jadi memang disarankan kenapa bahkan bagi yang mau menikah, maharnya berbentuk logam mulia atau batangan, bukan perhiasan. Karena itu justru jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang," tambahnya.

Bhima pun menyayangkan edukasi terkait investasi logam mulia batangan masih kurang di masyarakat. Padahal investasi emas dan perak batangan bisa melindungi dari inflasi.

"Edukasi masih kurang, sehingga banyak orang memburu emas karena harganya sedang naik, yang dibeli justru emas perhiasan. Padahal kalau untuk investasi dan melindungi dari inflasi, yang paling tepat adalah logam mulia emas batangan," ungkap Bhima.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik seiring peningkatan skala pelaksanaan dan lonjakan anggaran yang menyertainya.

Di satu sisi, program ini dirancang sebagai intervensi gizi berskala nasional. Namun di sisi lain, peningkatan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap stabilitas harga pangan, terutama di tingkat ritel dan konsumen akhir.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai MBG membawa risiko inflasi pangan yang nyata jika tidak dikendalikan dengan cermat.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang membuat program ini berpotensi mengerek harga-harga menjadi lebih mahal.

"MBG punya risiko memicu inflasi pangan karena dua faktor utama. Pertama, anggaran MBG naik secara signifikan Rp335 triliun dari sebelumnya Rp71 triliun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/1).

Kenaikan anggaran tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan permintaan bahan makanan dalam skala besar dan serentak, mulai dari beras, telur, ayam, sayuran, hingga susu.

Bhima menjelaskan pola pengadaan MBG yang banyak bergantung pada distributor utama berpotensi menciptakan efek berantai di pasar.

Ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG menyerap pasokan dalam jumlah besar, pedagang kecil di pasar tradisional dan ritel bisa terdorong membeli bahan pangan dengan harga yang lebih mahal. Kondisi ini pada akhirnya diteruskan ke konsumen.

Ia juga mengingatkan momentum musiman, seperti hari besar keagamaan, berisiko memperparah tekanan harga. Dampak kenaikan harga itu tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil.

"Momentum yang harus diwaspadai adalah Ramadan-Lebaran yang jatuh pada Februari-Maret 2026. Begitu permintaan musiman naik, inflasi pangan bisa bertambah karena MBG," katanya.

Menurut Bhima, pedagang sembako berpotensi tertekan karena daya beli konsumen menurun, sementara warung makan harus menaikkan harga jual agar tetap bertahan. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak menjalankan program secara jor-joran tanpa evaluasi menyeluruh.

"Jangan jor-joran MBG, perlu rem dan evaluasi, karena dorongan likuiditas dan kredit murah tidak banyak berarti jika inflasi pangan justru naik," ujarnya.

Pandangan lain disampaikan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita. Ia menilai potensi dampak MBG terhadap inflasi pangan sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak tahap perencanaan program.

"Secara konseptual, MBG memiliki potensi memicu inflasi pangan, terutama pada fase awal implementasi," kata Ronny.

Menurutnya, logika dasarnya sederhana: MBG menambah permintaan komoditas pangan tertentu dalam skala nasional dan dalam waktu relatif singkat. Jika peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi, harga hampir pasti terdorong naik.

Ronny menambahkan risiko inflasi akan semakin besar apabila pengadaan bahan pangan dilakukan secara besar-besaran tanpa koordinasi dengan kapasitas produksi domestik dan kesiapan rantai pasok. Komoditas dengan volatilitas tinggi seperti telur, cabai, dan bawang dinilai paling rentan mengalami lonjakan harga.

Meski demikian, Ronny menekankan inflasi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Inflasi tentu bukan keniscayaan. Jika MBG dikawal dengan perencanaan pasokan dan produksi agrikultur yang baik, dampaknya bisa diredam, bahkan dinetralkan," ujarnya.

Ia memaparkan setidaknya tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, sinkronisasi perencanaan produksi nasional antar kementerian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian bibit, pakan, pupuk, dan logistik.

Kedua, pemanfaatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta kontrak pembelian di muka alias forward purchase untuk menghindari penyerapan panik di pasar.

Ketiga, distribusi yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, BUMDes, dan kelompok tani lokal agar tekanan tidak menumpuk di pusat distribusi.

"Jika langkah-langkah itu dijalankan dengan baik, MBG justru bisa menjadi katalis penguatan rantai pasok pangan nasional, bukan penyebab inflasi," kata Ronny.