IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tengah menyiapkan langkah penanganan truk Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan tol, agar disamakan dengan penerapan biaya tambahan bagasi yang saat ini berlaku di bisnis maskapai.

Menhub mengatakan, nantinya setiap truk yang melintas di jalan tol dan melebihi ketentuan muatan akan dikenakan biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut akan menjadi sumber pendapatan baru bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Kita sedang menunggu kesiapan BUJT untuk menerapkan hal tersebut. Kan perlu menggunakan kamera tambahan untuk mengukur truk tersebut terindikasi lebih muatan atau tidak," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menhub berharap dengan adanya sumber pendapatan baru BUJT tersebut bisa meningkatkan cash flow badan usaha untuk memperbaiki kualitas jalan. Sebab selama ini kerap dikeluhkan dampak melintasnya truk ODOL membuat jalan tol cepat mengalami kerusakan.

Namun demikian, Menhub mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan pelaksana kebijakan tersebut. Apakah nantinya akan berbentuk Surat Keputusan Bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum yang saat ini menjadi pemangku kebijakan atas industri jalan tol.

Masih perlu perhitungan terkait komponen besaran tambahan biaya yang dikenakan kepada operator truk. Sehingga nantinya truk yang kelebihan muatan akan diperbolehkan beroperasi asal membayar biaya yang diterapkan.

Menhub menganalogikan, misalnya sebuah muatan truk idealnya diisi oleh muatan 1 ton. Sehingga jika lebih dari 1 ton, baru akan terhitung menjadi beban biaya yang dikeluarkan.

Pelanggaran daya angkut (overload) dan kelengkapan dokumen masih menjadi temuan utama dalam razia kendaraan angkutan barang selama periode Januari hingga awal April 2026. Kondisi ini menjadi catatan penting pemerintah dalam upaya mewujudkan target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mencatat, dari 1 Januari hingga 3 April 2026 sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia. Hasilnya, 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen terbukti melakukan pelanggaran.

Dari total pelanggaran tersebut, pelanggaran daya angkut mendominasi dengan 104.043 kendaraan atau 48,49 persen. Angka ini hampir sebanding dengan pelanggaran dokumen yang mencapai 104.011 kendaraan atau 48,48 persen. Sementara itu, pelanggaran dimensi tercatat sebanyak 5.785 kendaraan (2,70 persen).

Adapun pelanggaran lainnya meliputi tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33 persen) serta pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan dominasi pelanggaran tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha, baik dari sisi operasional maupun administrasi.

“Pengawasan menunjukkan tren meningkat, namun tingkat pelanggaran masih relatif tinggi. Ini mengindikasikan kepatuhan operator angkutan barang masih perlu ditingkatkan,” ujar Aan dalam keterangannya resminya, Minggu (5/4/2026).

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) atau HK memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah memperluas basis pajak melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tarif jalan tol.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menyatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya akan menghormati arah kebijakan pemerintah tersebut.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan tersebut masih berada dalam ranah perencanaan dan pembahasan di tingkat pemerintah pusat, sehingga belum ada ketentuan final bagi operator.

"Sebagai Badan Usaha Jalan Tol, kami akan mengikuti ketentuan resmi yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini, kami masih menunggu regulasi resmi terkait mekanisme implementasinya," kata Hamdani kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai seperti apa dampak wacana tersebut terhadap proyeksi volume lalu lintas (VLL), dia masih enggan merinci. Pasalnya, Hamdani menyebut parameter kebijakan terkait pungutan pajak itu belumlah ditetapkan.

Hanya saja, dia mengamini bahwa apabila rencana itu benar terealisasi, maka akan berdampak pada tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) pada sejumlah ruas proyeks tol, khususnya yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

“Pastinya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan struktur tarif dan biaya pengguna tentu merupakan faktor yang perlu dicermati dalam perencanaan bisnis infrastruktur, termasuk dari sisi trafik dan kelayakan proyek,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak sedang menyusun rencana peraturan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penggunaan jalan tol pada 2028.

Rancangan aturan tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Resntra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025—2029 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 silam. Lebih spesifik, pungutan PPN jalan tol termasuk bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil.

Dalam kerangka regulasi yang dibuat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Renstra DJP Tahun 2025—2029 itu, terdapat rencana mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol. Rencana itu akan diselesaikan pada 2028.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP menjelaskan urgensi aturan tersebut dalam dokumen Renstra itu.

Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) akan diperbaiki setelah dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) saat arus mudik Lebaran 2026.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan persoalan utama terletak pada akses keluar-masuk rest area yang terlalu sempit.

Ia mengaku sudah pernah komplain terkait dengan kondisi Rest Area KM 57. Selain aksesnya, Dody juga protes soal jalannya yang berlubang.

"Waktu itu (berlubang) sudah cukup parah, tapi kemarin saya lihat sih bolong-bolongnya sudah diperbaiki semua dan memang arus masuknya terlalu kecil," ujar Dody dalam acara diskusi bersama media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Kondisi tersebut, sambungnya, turut memperparah kepadatan lalu lintas di Tol MBZ. Terlebih, saat volume kendaraan melonjak di atas kapasitas normal ketika periode mudik.

Menurut Dody, PT Jasa Marga (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola Tol Jakarta-Cikampek telah membentuk tim untuk melakukan pembenahan.

Perbaikan tidak hanya dilakukan di Rest Area KM 57, tetapi juga Rest Area KM 62.

"Jasa Marga akan membentuk tim, manggil konsultan untuk bagaimana kemudian rest area itu harus direnovasi atau restrukturisasi atau diperlebar gitu," ujar Dody.

Ia menargetkan perbaikan di kedua rest area tersebut bisa rampung sebelum periode libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan status rest area dari tipe B menjadi tipe A guna menambah kapasitas layanan.

Rest area tipe A memiliki luas lahan minimal 6 hektare dengan kapasitas parkir setidaknya 200 mobil kecil dan 50 kendaraan besar.

Sementara itu, rest area tipe B memiliki kapasitas lebih kecil dengan luas minimal 3 hektare dan daya tampung sekitar 100 mobil kecil serta 25 kendaraan besar.

Namun, peningkatan rest area dari tipe B ke tipe A tidak mudah. Pasalnya, menurut Dody, rest area cenderung hanya ramai pada periode tertentu seperti musim libur.

Dengan kedua rest area tersebut dikelola oleh pihak swasta, mereka pun ragu untuk melakukan peningkatan kapasitas.

Oleh karena itu, Dody menyatakan Kementerian PU akan menambah rest area fungsional terlebih dahulu, sambil mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas rest area yang mereka kelola.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bakal memberikan diskon tarif tol sebesar 30% untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dia menyebut, berbeda dengan moda transportasi lain yang menggunakan skema subsidi dari pemerintah, diskon tarif tol berasal dari pemotongan margin keuntungan BUJT.

“Moda transportasi lain lebih kepada subsidi, sedangkan pada jalan tol kami memotong profit margin para BUJT. Alhamdulillah semua BUJT langsung setuju, sudah disepakati untuk ruas serta waktunya sudah disampaikan oleh Kepala BPJT. Insyaallah diskon 30% itu akan kita terapkan,” kata Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Adapun, potongan tarif ini berlaku pada 15–16 Maret 2026 untuk periode arus mudik dan 26–27 Maret 2026 untuk arus balik. Ketentuan diskon hanya menyasar pengguna uang elektronik untuk perjalanan jarak terjauh pada sejumlah ruas tol utama di Jawa dan Sumatra.

Dody merinci, ruas tol yang mendapatkan diskon di Pulau Jawa antara lain Jakarta–Cikampek, MBZ, Cikampek–Palimanan, Palimanan–Kanci, Kanci–Pejagan, Pejagan–Pemalang, Pemalang–Batang, hingga Batang–Semarang.

Selain itu, ruas Semarang ABC, Cipularang, Padaleunyi, Tangerang–Merak, Cimanggis–Cibitung, Cisumdawu, serta Kelapa Gading–Pulogebang turut diberlakukan harga khusus.

Untuk wilayah luar Pulau Jawa, diskon berlaku pada ruas Trans Sumatra seperti Bakauheni–Terbanggi Besar, Kayuagung–Palembang, Pekanbaru–Dumai, hingga Sigli–Banda Aceh.

Kemudian, potongan tarif juga mencakup ruas tol strategis seperti Indralaya–Prabumulih dan Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan ini agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Guna mengantisipasi gangguan teknis dan bencana, pemerintah menyiagakan 1.461 unit alat berat melalui Disaster Relief Unit (DRU) serta 496 posko mudik di seluruh Indonesia.

"Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, Kementerian PU menyediakan Microsite Informasi Jalur Lebaran yang dapat diakses melalui laman mudik.pu.go.id untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi jalan nasional dan jalan tol, titik rawan kemacetan maupun bencana, lokasi posko mudik, hingga layanan infrastruktur yang tersedia di sepanjang jalur mudik Lebaran 2026," pungkas Dody.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap terdapat 6.913 temuan di Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) yang harus dipenuhi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Ruas tol tersebut dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan jumlah temuan sepanjang 2025 meningkat dibandingkan dengan periode 2024 yang tercatat sebanyak 5.984 temuan.

“Temuan bukan untuk ditutupi, tetapi menjadi alat kendali agar setiap persoalan terdata, terukur, dan ditindaklanjuti secara transparan,” jelas Wilan di laman resmi BPJT, dikutip Rabu (21/1/2026).

Meski demikian, BPJT memastikan telah mengantongi komitmen dari BUJT untuk menangani temuan tersebut. Upaya yang akan dilakukan mencakup overlay, leveling, scrapping-filling, peningkatan fasilitas keselamatan, penyediaan rest area fungsional, serta penguatan layanan operasional seperti CCTV, variable message sign (VMS), patroli, dan fasilitas tanggap darurat.

Wilan menambahkan, BUJT juga menyampaikan komitmen untuk menuntaskan sisa temuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara bertahap, khususnya pada titik-titik prioritas, sebelum memasuki periode layanan puncak Lebaran 2026.

"Percepatan penanganan pada titik-titik prioritas akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas kondisi jalan, keselamatan, serta kesiapsiagaan operasional menjelang periode layanan puncak Lebaran 2026," pungkasnya.

Ketentuan pembenahan SPM oleh BUJT diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemenuhan SPM juga menjadi salah satu syarat bagi BUJT untuk mengusulkan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali dengan mempertimbangkan inflasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Tol Jakarta–Cikampek terakhir kali melakukan penyesuaian tarif pada Maret 2024. Dengan demikian, apabila seluruh persyaratan terpenuhi, ruas tol tersebut berpeluang mengusulkan penyesuaian tarif kembali pada 2026 ini.

REST Area KM 99 yang berada di Jalan Tol Ruas Tebingtinggi-Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menjadi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) pertama yang beroperasi di Ruas Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat atau Kutepat yang dikelola PT Hutama Marga Waskita. Hutama Marga Waskita merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Ruas Tol Kutepat, anak usaha PT Hutama Karya (Persero).

Bangunan rest area di rest area ini unik, diwarnai coklat kayu dengan ornamen khas Melayu. Konsepnya kental dengan kearifan lokal namun fasilitasnya modern. Bagian tengah diisi tenant kuliner UMKM. Ujung koridor menjadi ruang pamer sembilan etnis yang ada di Sumut. Lengkap dengan miniatur rumah dan pakaian adatnya, menjadi galeri budaya dan seni yang menarik untuk dilirik.

Direktur Utama Hutama Marga Waskita Dindin Solakhuddin mengatakan, kehadiran TIP KM 99 tidak hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengguna jalan tol, tapi juga menjadi ruang edukasi dan transfer pengetahuan. Galeri budaya yang tersedia, adalah sarana mengenalkan kekayaan budaya Sumut yang sarat nilai sejarah.

“Kami menghadirkan galeri budaya di sebuah rest area mungkin terdengar baru. Justru di situlah letak komitmen kami. Di tengah fungsi utama sebagai fasilitas pelayanan jalan tol, kami mendedikasikan ruang untuk menghadirkan ornamen, miniatur, serta elemen visual budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan nenek moyang,” kata Dindin usai soft opening dan talkshow di Rest Area KM 99, Ahad, 20 Desember 2025.

Menurutnya, galeri budaya dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketertarikan pengguna jalan. Setidaknya, dalam waktu singkat saat beristirahat baik menuju toilet, musala, maupun saat menikmati makanan dan fasilitas lainnya, pengguna jalan mengenal dan menyadari bahwa kawasan yang mereka lintasi memiliki budaya yang beragam dan bernilai tinggi. Tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi ruang untuk mengingat kembali akar budaya dan identitas yang menjadi bagian dari perjalanan.

"Kami harus mampu menghadirkan rest area yang tidak hanya menghadirkan wisata kuliner dan toilet, tapi ada edukasi, transfer knowledge yang tidak ada di rest area lain. Ini ruang publik yang memberikan hal positif, khususnya kepada generasi muda untuk membentuk karakter dan mengenal budaya daerah. Kita tahu, minat anak muda terhadap budaya sangat kurang, setidaknya, saat beristirahat di sini, mereka ada ketertarikan untuk mengetahui bahwa di sini ada budaya yang luar biasa menarik," ujar Dindin.

"Galeri budaya ini menjadi ruang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai syarat minimum dalam memberi kenyamanan penggunaan jalan tol. Harapannya diikuti teman-teman BUJT dengan konsep yang lain," sambungnya.

Budayawan Sumut Ichwan Azhari menilai kehadiran galeri budaya di dalam rest area sebagai karya yang visioner dan bernilai strategis. Layak diapresiasi karena menghadirkan ruang budaya di tengah arus modernitas yang semakin kuat.

“Ini ide yang sangat baik, di tengah keterpurukan budaya di berbagai segmen. Menghadirkan galeri budaya di rest area menjadi terobosan jenius,” ucapnya.

Ichwan menambahkan, TIP merupakan titik temu manusia modern yang datang dari berbagai latar belakang. Selama ini, ruang tersebut cenderung dimaknai sebatas tempat singgah untuk makan atau memanfaatkan fasilitas umum lainnya. Padahal, ada ruang kosong secara kultural yang dapat diisi dengan nilai-nilai edukatif dan reflektif.

“Adanya galeri budaya membuat rest area tidak hanya berfungsi secara fisik, juga menjadi ruang perjumpaan identitas dan kebudayaan. Memberi pengalaman baru bagi masyarakat bahwa di sela perjalanan, mereka bisa berinteraksi dengan warisan budaya yang bernilai. Bagi saya, rest area ini tempat pulang untuk seluruh nilai luhur kita semua,” kata Ichwan.

PT HK Realtindo (HKR), anak usaha PT Hutama Karya (Persero), terus memperkuat model bisnis berkelanjutan melalui ekspansi di sektor Jasa Layanan Rest Area (JLRA). Penambahan Rest Area KM 99, total rest area yang dikelola HKR sebanyak 19 di jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang tersebar di ruas Terbanggibesar-Pematangpanggang-Kayuagung (Terpeka), Indralaya-Prabumulih (Inprabu), Pekanbaru-Dumai (Permai), Indrapura-Kisaran (Inkis), serta ruas Kutepat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi HK Realtindo memperbesar kontribusi pendapatan non-infrastruktur yang bersifat berulang (recurring income), sejalan dengan arah transformasi bisnis BUMN infrastruktur menuju diversifikasi usaha yang berkelanjutan.

Tingginya trafik kendaraan di JTTS menjadi faktor pendorong utama penguatan bisnis JLRA. Ratusan ribu kendaraan tercatat melintas setiap hari, dengan lonjakan signifikan hampir tiga juta kendaraan selama periode mudik Lebaran 2025. Kondisi ini menghadirkan potensi ekonomi yang besar bagi pengelolaan rest area sebagai simpul layanan dan aktivitas komersial.

“Pengelolaan rest area merupakan bagian dari strategi HKR dalam membangun sumber pendapatan berulang yang stabil. Selain mendukung operasional jalan tol, rest area memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi perusahaan,” kata Pelaksana tugas Direktur Bisnis dan Teknik HKR M. Reza Arisandy.

Secara finansial, pengelolaan 19 JLRA diproyeksikan memberi kontribusi pendapatan cukup signifikan setiap tahun. Diperkirakan akan terus meningkat seiring penambahan titik pengelolaan, optimalisasi tenant, serta pertumbuhan volume lalu lintas di koridor strategis Sumatera.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemberian diskon tarif tol untuk selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Besaran diskon yang diberikan berkisar 10-20 persen sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan, jadwal diskon tarif yang diberlakukan selama 3 hari yaitu pada 22, 23 dan 31 Desember 2025 pada 26 ruas jalan tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

Beberapa ruas tol juga beroperasi fungsional dan bebas tarif selama periode Nataru, seperti jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Panei ) sepanjang 12,86 km, Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km.

Kemudian Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km, serta Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km. Penambahan 1 lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Cikampek-Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang-Merak juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas jalan.

"Kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai rencana," kata Diana dalam keterangan resmi, Rabu (9/12/2025).

Saat ini jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia memiliki total panjang 47.603,39 km dengan tingkat kemantapan 93,65 persen.

Sedangkan untuk jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 3.115,98 km, dan akan ditambah dengan ruas tol yang akan mulai operasional pada triwulan IV-2025 yaitu Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Seksi 1 (Junction Sedyatmo-Interchange Kosambi) sepanjang 4,7 km, penambahan junction Tol Palembang-Betung (Ramp 1,5,6,7B, dan 8) sepanjang 7,57 km, dan penambahan lajur ruas Tangerang-Merak (Jalur A dan B KM 77+800-KM 86+538) sepanjang 8,738 km.

Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan total 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) serta 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kenyamanan pengendara. Sejumlah TIP yang masih dalam tahap konstruksi juga akan difungsionalkan selama Nataru 2025/2026 yaitu 8 TIP pada 4 ruas jalan tol di wilayah Sumatera dan 9 TIP pada ruas jalan tol di wilayah Jawa.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan terdapat lima ruas jalan tol yang siap difungsionalkan untuk mengantisipasi lonjakan layanan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12/2025), menyebutkan lima ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, yaitu Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 kilometer (km).

Kemudian Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 (Sinaksak–Simpang Panei) sepanjang 12,86 km; Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Rengas–Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km; serta Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2 (Gending–Paiton) sepanjang 24,08 km.

Lalu, Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km.

Penambahan satu lajur pada Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Jalan Tol Cikampek–Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang–Merak juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan.

“Ruas yang terdampak bencana juga terus dipulihkan, sementara jaringan jalan di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu dan dapat dilaksanakan sesuai rencana,” ujarnya.

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan kejadian longsor yang menyebabkan amblasnya struktur pada ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, tepatnya di Injak Jembatan KM 41+600 B.

Kejadian longsor dipicu oleh hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Deli Serdang sehingga meningkatkan debit air Sei Batu Gingging dan menggerus pondasi timbunan jalan.

Sebagai langkah darurat, Kementerian PU telah meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk segera melakukan penanganan cepat, termasuk penutupan sementara jalur terdampak, pengamanan lokasi, pemeriksaan struktur jembatan, penataan aliran air, dan mobilisasi alat berat. Pemeriksaan geoteknik juga mulai dilakukan untuk memastikan rancangan penanganan permanen sesuai standar keselamatan.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan penanganan dilakukan tanpa menunda waktu mengingat ruas tol ini merupakan jalur vital dan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama menjelang arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Berdasarkan koordinasi di lapangan diperlukan rekayasa lalu lintas yang mulai berlaku Jumat 28 November 2025, sejak pukul 11.50 WIB hingga dinyatakan aman.

Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan penutupan jalur arah Medan di KM 43 B dan pengalihan arus keluar melalui Gerbang Tol Paluh Kemiri dan Kualanamu. Kemudian penutupan jalur arah Tebing Tinggi di KM 6 A dan pengalihan arus keluar melalui Gerbang Tol Lubuk Pakam.

Kementerian PU mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan rute alternatif yang disiapkan. Personel pengamanan telah dikerahkan di lapangan meliputi Tim 203, MCSS 210, MCS 212, unsur rescue, serta unit PJR 40.

Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi yang memiliki panjang 61,70 km merupakan salah satu infrastruktur penting yang mempermudah konektivitas di Provinsi Sumatera Utara. Ruas tol ini melancarkan arus pergerakan warga yang melakukan perjalanan untuk merayakan Nataru, utamanya warga Medan dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan ke Kisaran, Tanjung Balai, atau sebaliknya.

(kunthi fahmar sandy)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan akan ada diskon tarif tol pada masa liburan Nataru lagi tahun ini.

Dody mengatakan kemungkinan diskon tarif tol akan sama seperti tahun lalu. Pada Nataru 2024, diskon tarif tol yang berlaku 10 persen.

"Insyaallah (diskon tarif tol) ada, sama seperti tahun lalu," ungkap Dody saat ditemui di Kantor Lemhanas Jakarta, Senin (17/11) seperti dilansir detikFinance.

Ia menyampaikan pemerintah masih terus membahas rencana tersebut. Mereka melakukan pembahasan intens dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Menurut Dody, diskon tarif tol libur Nataru akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Namun, ia belum bisa memberi tahu tanggal pastinya.

"Diskon tarif tol itu sudah kita bahas ya, nanti akan mengumumkan Pak Menteri Ekonomilah, jangan sayalah. Koordinasinya dengan beliau," ujar Dody.

Pada Nataru tahun lalu, pemerintah bekerja sama dengan BUJT menerapkan diskon tarif tol 10 persen. Insentif itu sekaligus menjadi upaya pemerintah mengurai kepadatan lalu lintas saat musim liburan.

Kala itu, diskon tarif tol berlaku untuk semua golongan kendaraan.

Pada 2024, diskon berlaku di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

Diskon yang sama juga berlaku di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), meliputi Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (GT Bakauheni Selatan-GT Kayu Agung Utama), Tol Kayu Agung-Palembang (Kayu Agung Utama-Kramasan) Tol Pekanbaru-Dumai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kelanjutan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) baru yang akan mengatur pembaruan Standar Pelayanan Minimal atau SPM jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian menjelaskan bahwa Permen tersebut ditargetkan rampung dan segera diterbitkan selambat-lambatnya pada Januari 2026.

"Lagi pembahasan, tapi permennya kita targetin akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah terbit," kata Wilan saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (17/11/2025).

Wilan menjelaskan, Permen tersebut akan mengatur revisi instrumen penilaian SPM jalan tol yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dia mencontohkan, Permen itu salah satunya akan mengatur revisi asesmen penilaian ketidakrataan permukaan jalan atau International Roughness Index (IRI) dari semula setiap satu tahun sekali menjadi tiap tiga bulan sekali.

"Salah satu rencana perbaikan yang kita usulkan di Permen SPM yang baru nanti nilai IRI, ketidakrataan itu akan diukur 3 bulan sekali. Jadi bukan setahun sekali," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga menyebut bakal menindak badan usaha jalan tol (BUJT) yang tak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dalam mengelola ruas jalan tol.

Dody menuturkan, aturan pemenuhan SPM itu sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Namun demikian, diperlukan aturan turunan berupa peraturan menteri (Permen) yang akan mengatur pengenaan sanksi bagi BUJT yang tak memenuhi SPM.

"Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, terdapat amanah untuk menerbitkan aturan turunan terkait SPM jalan tol dan sanksi administrasi SPM tersebut," jelasnya dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Dody menambahkan, pengenaan sanksi tersebut diperlukan guna memastikan tiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pelayanan jalan bebas hambatan yang jauh lebih optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan pemerintah segera mengumumkan pemberian diskon tarif tol periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dalam waktu dekat.

Dia menjelaskan, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait implementasi tersebut.

"Diskon tarif tol untuk Nataru sedang kita bahas ya, nanti yang akan mengumumkan Pak Menteri Koordinator bidang Perekonomian," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa BUJT telah setuju memberikan diskon tarif pada periode tertentu. Dengan demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tarif pada periode kali ini.

Sayangnya, dia enggan merinci mengenai berapa besaran diskon yang akan diimplementasikan. Hanya saja, dia menyebut bahwa pemberian diskon tak akan jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya.

"Jadi Insya Allah ada, sama seperti tahun lalu," pungkasnya singkat.

Sebelumnya, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mengungkap telah melakukan rapat koordinasi terkait persiapan Nataru bersama pemangku kepentingan jalan tol dan transportasi pada 12 November 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri Pengurus ATI, Perwakilan Holding Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Kepala BPJT Wilan Oktavian. Turut menyampaikan materi mengenai Nataru yakni Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, dan Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Corneis Ferdinand Hotman Sirait.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam memastikan pelayanan optimal kepada pengguna jalan tol selama periode Natal dan Tahun Baru," jelas manajemen ATI dalam akun Instagram resminya.