BONTANG - Langkah berani diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam memperkuat hilirisasi sektor pariwisata daerah. Tidak ingin melulu bertumpu pada sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi mesin utama ekonomi, Pemkot Bontang kini mulai tancap gas mendorong investasi berbasis pengalaman dan daya tarik kawasan.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bontang resmi mempromosikan "Villa Bontang Kuala". Sebuah konsep penginapan eksklusif yang memadukan pesona hunian di atas air dengan fasilitas bertaraf internasional.

Proyek boutique resort terapung ini pun resmi ditawarkan kepada para investor skala nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari kesiapan Kota Taman menjadi kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bontang Kuala sejatinya telah lama dikenal sebagai salah satu ikon wisata pesisir paling kesohor di Kaltim. Daya tarik uniknya berupa deretan bangunan yang seluruhnya berdiri di atas laut, lengkap dengan jalur pejalan kaki dari kayu ulin yang membentang eksotis.

Namun, demi menangkap peluang pasar wisatawan kelas menengah ke atas serta para ekspatriat, pembangunan infrastruktur penginapan premium dinilai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur mengatakan, rencana pembangunan Villa Bontang Kuala didesain dengan konsep berwawasan lingkungan. Proyek ini tidak hanya menyuguhkan kamar premium dengan panorama laut lepas dan rimbunnya hutan mangrove, tetapi juga mengintegrasikan sentra kuliner hidangan laut khas pesisir serta pusat kebudayaan lokal.

Lihat video: Libur Nataru, IKN Mendadak Ramai Dikunjungi Wisatawan dari Berbagai Daerah



"Kita tidak ingin mengubah identitas asli kawasan ini. Justru, investasi vila ini bertujuan untuk mengemas pesona penginapan atas air dan budaya bahari tersebut menjadi sebuah paket pariwisata premium yang memiliki daya saing di tingkat nasional bahkan global," ungkapnya, Minggu (24/5/2026).

Bagi para penanam modal, proyek Villa Bontang Kuala ini dinilai sebagai peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Terlebih, arus kunjungan ke Kaltim diproyeksikan bakal terus meroket seiring masifnya pembangunan dan pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN.

Bontang, yang aksesibilitasnya nanti akan semakin dipermudah lewat rencana infrastruktur jalan tol, bersiap penuh menampung limpahan para pelancong tersebut. Demi menyambut para investor, DPMPTSP Kota Bontang menjamin iklim investasi yang sehat dan kondusif.

“Berbagai kemudahan telah disiapkan, mulai dari pendampingan perizinan terpadu (OSS) yang cepat, kepastian hukum, hingga skema insentif daerah bagi penanam modal yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal,” imbuh Aspian Nur.

Lebih dari sekadar proyek properti megah, kehadiran Villa Bontang Kuala ini diyakini bakal menjadi katalisator penting bagi perekonomian warga lokal di Bontang Kuala. Realisasi penginapan bertaraf nasional ini dipastikan akan menciptakan efek domino yang positif bagi masyarakat.

Mulai dari terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan serapan produk-produk UMKM lokal, hingga menggeliatnya industri kreatif serta jasa pemandu wisata di Kota Taman. “Serta memperkuat daya saing industri pariwisata Kaltim di kancah nasional maupun internasional tentunya," tegasnya.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak hanya di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tetapi juga diarahkan ke sembilan wilayah perencanaan.

"Pembangunan tidak hanya berlangsung di KIPP saja, tapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan," ujar Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw ketika ditanya menyangkut perkembangan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Wilayah perencanaan tersebut antara lain pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.

Arah sembilan wilayah perencanaan itu sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, katanya menjelaskan.

Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta

Hingga kini, lanjutnya, sejumlah perkembangan di kawasan ibu kota baru Indonesia, antara lain pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.

Otorita IKN, menurut dia, terus berkomitmen mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengelolaan lingkungan, serta layanan pendukung bagi masyarakat, kemudian arah besar pembangunan melalui gagasan Superhub Ekonomi Nusantara.

Sehingga IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, kata dia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan sejumlah wilayah sekitar di Provinsi Kalimantan Timur.

Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif, dengan tujuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia.

Menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), menurut dia, sama sekali tidak membatalkan IKN sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN

Sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui keputusan kepala negara yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia, demikian Troy Pantouw.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas membeberkan nasib IKN setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ibu kota negara saat ini masih berada di Provinsi DKI Jakarta.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Troy mengatakan keputusan tersebut sama sekali tidak membatalkan IKN sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

"Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun," ujar Troy dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Troy menegaskan pembangunan Nusantara terus berjalan termasuk melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," tegasnya.

Menurut Troy, IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.

"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia," jelasnya.

Troy menjelaskan pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan.

Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.

"Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu mandeknya megaproyek ibu kota baru dan menegaskan bahwa status hukum Nusantara sebagai ibu kota negara tetap berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) justru dinilai menguatkan koridor legalitas pemindahan ibu kota.

Dia juga menyatakan putusan MK sama sekali tidak membatalkan penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, eksekusi resmi perpindahan ibu kota secara legal formal kini hanya menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujar Troy dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Troy memaparkan konstruksi fisik dan pengembangan kawasan di lapangan saat ini dipacu menggunakan tiga skema pendanaan sekaligus.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta realisasi investasi dari sektor swasta.

Adapun saat ini, ekspansi pembangunan tidak lagi terbatas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan sudah merambah ke sembilan wilayah perencanaan.

Wilayah tersebut mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga klaster industri pangan.

Strategi zonasi ini sekaligus membuka ruang integrasi ekonomi komprehensif bagi wilayah penyangga sekitar. OIKN mengandalkan kolaborasi lintas wilayah yang menghubungkan Nusantara dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Kota Samarinda.

Di lapangan, progres fisik yang terus berjalan mencakup pembangunan interkoneksi akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.

“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” pungkasnya.

IDXChannel- Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan Nusantara terus berjalan termasuk melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Troy mengatakan IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.

Sehingga meski status ibukota dipertahankan di Jakarta, proyek ini punya dampak terhadap penciptaan pertumbuhan baru.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan.

Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan. Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

Troy turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang telah berjalan di kawasan Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk terus mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, UMKM, pengelolaan lingkungan, serta berbagai layanan pendukung bagi masyarakat.

Dia menanggapi berbagai pertanyaan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, terkait dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Menurutnya, keputusan tersebut sama sekali tidak membatalkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berhasil menarik investasi hingga Rp72,39 triliun. 

"Total estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kota Indonesia, caranya adalah dengan bersama-sama kita membangun ekosistem kehidupan, layanan, hunian, dan berbagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat," ujarnya, pada Kamis (14/5).

Saat ini, total estimasi investasi di Ibu Kota Nusantara terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun, serta fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun.

Secara keseluruhan, telah terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 pelaku usaha yang masuk dalam investasi swasta murni, serta 15 penugasan kepada K/L.

Komposisi investasi tersebut juga menunjukkan keterlibatan pelaku usaha nasional dan internasional. Dari total 75 PKS, sebanyak 11 PKS berasal dari investor asing dengan 8 perusahaan dari 6 negara, yaitu Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura.

Sedangkan 64 PKS lainnya berasal dari pelaku usaha dalam negeri. Kehadiran investasi ini terlihat pada berbagai sektor, mulai dari hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.

[Gambas:Youtube]

Di sisi lain, aktivitas perekonomian juga mulai tumbuh di kawasan Nusantara, termasuk melalui bisnis makanan, minuman, dan usaha penunjang kebutuhan masyarakat lainnya, baik bagi pekerja maupun pengunjung yang beraktivitas di kawasan Nusantara.

Salah satu contoh perkembangan ekosistem bisnis di IKN terlihat dari masuknya pelaku usaha merek ternama, yaitu Roti'O. Hadirnya entitas bisnis ini menjadi salah satu contoh bagaimana pelaku usaha melihat peluang jangka panjang di Nusantara.

"Semenjak buka kemarin, antusiasme pengunjung lumayan ramai. Khusus untuk grand opening, itu ada lebih dari seratus orang (yang datang). Kalau disini (IKN), mungkin akan ramai, apalagi kemungkinan untuk orang-orang liburan segala macem mungkin bakal disini, bakal ramai untuk kedepannya," ujar Harfi, sebagai Leader/Kepala Toko Roti O' tersebut.

Merespon hal tersebut, Troy menambahkan bahwa investasi yang masuk memberikan sinyal bahwa para investor mulai membaca IKN sebagai pasar masa depan.

"Ketika infrastruktur dasar, hunian, energi, layanan publik, dan aktivitas ekonomi mulai terbentuk, di situlah kota ini mulai hidup. Investasi ini menjadi jembatan dari pembangunan menuju kehidupan kota," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Alhasil, pemerintah pusat didesak memberikan kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan investor di IKN, Kalimantan Timur.

Keputusan itu setelah MK menolak uji materiil untuk seluruhnya terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Selasa (12/5/2026) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Hakim Konstitusi, Adies Kadir menjelaskan, Pemohon menilai ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022.

Menurut Pemohon, ketidaksinkronan itu dapat menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara, yang dikhawatirkan berdampak pada keabsahan tindakan pemerintahan, seperti penerbitan keputusan negara, pelaksanaan pemerintahan, hingga administrasi negara.

Namun, Mahkamah menilai penafsiran norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 a quo harus dibaca bersama dengan Pasal 73 UU 2/2024. Adies menyampaikan pengertian "berlaku" dalam Pada 73 UU 2/2024 adalah ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara baru benar-benar berlaku dan mengikat setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, waktu resmi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditentukan oleh kapan Presiden menetapkan Keputusan Presiden terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dengan kata lain, perpindahan ibu kota belum berlaku otomatis dan tetap menunggu keputusan resmi dari presiden.

Atas hal itu, sangat dimungkinkan bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Adies dalam keterangan resmi, dikutip dari laman resmi MK, dilihat pada Rabu (20/5/2026).

Keputusan Tidak Mengubah Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau akrab dipanggil Chico, mengatakan putusan MK menegaskan secara hukum bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara.

Menurutnya, sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa keputusan tidak mengubah kebijakan Pemprov karena sejak awal pihak Pemprov tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara, sepanjang belum ada Keputusan Presiden terkait pemindahan.

"Tidak ada “reset” kebijakan. Kami hanya semakin mantap menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang yang ada," katanya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Pemprov tetap akan mempercepat program-program prioritas seperti penanganan banjir, penguatan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Chico menyampaikan, keputusan juga tidak memengaruhi postur APBD Jakarta karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan menyesuaikan status a quo ini.

"Tidak diperlukan penyesuaian besar. Perencanaan yang sedang berjalan (RPJMD, RT/RW, APBD, proyek infrastruktur prioritas) sudah disusun dengan mempertimbangkan status quo ini," ujarnya.

Jakarta Masih Pusat Ekonomi Nasional

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK karena dinilai penting bagi pemerintah dalam menata arah pembangunan nasional secara lebih terukur.

Dia menilai bahwa keputusan ini sejalan dengan Jakarta yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Menurutnya, kesiapan infrastruktur di IKN masih perlu dikonsolidasikan dan diperkuat sebelum pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara penuh.

“Jakarta dengan segala potensinya, insyaallah akan terus tumbuh berkembang menjadi tempat yang memberikan kebaikan bagi seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.

Legislator Fraksi PKS itu memandang pemindahan ibu kota perlu disiapkan secara matang dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan ibu kota dinilai perlu dilakukan setelah seluruh aspek pendukung benar-benar siap.

Dari aspek politik, dia menjelaskan bahwa putusan MK berdampak pada jumlah kursi DPR untuk daerah pemilihan DKI Jakarta yang berkaitan dengan status ibu kota negara, di mana KPU sedang menyusun jumlah kursi Jakarta yang berkurang dari 106 menjadi 85.

Dia juga menegaskan pentingnya penguatan ekonomi Jakarta di tengah perpindahan penduduk keluar dari ibu kota. Terkait pembangunan IKN, Mardani memandang bahwa keberhasilan ibu kota baru tidak semata dilihat dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana kawasan tersebut mampu menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dia menambahkan upaya pemindahan ibu kota harus berdasarkan kesiapan yang matang untuk menghindari persoalan baru dikemudian hari. Dia juga menginginkan pemerataan pembangunan antara IKN dan daerah-daerah lainnya.

"Pemerintah perlu memastikan pembangunan IKN tetap berjalan seiring dengan penguatan konektivitas dan layanan dasar nasional secara lebih merata,” pungkasnya.

Pemerintah Pusat Diminta Bebenah Jaga Kepercayaan Investor

Pakar Tata Kota, Nirwono Joga meminta pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang jelas untuk menjawab putusan MK. Sebab, hal ini akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Nirwono lebih dulu menjelaskan keputusan MK tidak akan merubah arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya, dia justru menginginkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian.

Kepastian yang dia maksud adalah apakah Undang-Undang IKN masih berlaku, apakah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap dijalankan, atau Jakarta kembali sepenuhnya menggunakan rezim Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya.

“Kalau dari saya dengan begitu kondisinya, berarti undang-undang lama yang dipakai. Jakarta tetap sebagai ibu kota berjalan seperti biasa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menilai putusan tersebut sekaligus menjadi PR bagi pemerintah untuk memberi kepastian mengenai skenario pemindahan bertahap aparatur sipil negara (ASN), kementerian, hingga lembaga legislatif ke Nusantara.

“Buat apa dipindah kalau semuanya masih ada di Jakarta?” katanya.

Di sisi lain, Nirwono menilai posisi Jakarta sebagai kota global tidak akan terganggu oleh putusan MK. Menurutnya, Jakarta sudah masuk indeks kota global bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Ketidakpastian justru dinilai paling besar akan dirasakan IKN. Nirwono memperkirakan investor akan semakin berhati-hati masuk ke proyek tersebut sampai pemerintah menentukan arah baru pembangunan kota tersebut.

“Sebenarnya sudah terjadi pelambatan sejak awal tahun. Investor itu sudah mundur pelan-pelan karena melihat kebijakan pemerintahan baru tidak terlalu pro kepada IKN,” tegasnya.

Menurut dia, putusan MK menjadi penegasan tambahan bagi investor untuk menunda atau mengalihkan rencana investasi mereka ke wilayah lain.

Pemerintah dinilai harus segera menentukan posisi baru IKN agar proyek tersebut tidak berisiko mangkrak setelah status ibu kota dipertanyakan.

Nirwono menilai terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih pemerintah. Nusantara dapat diarahkan menjadi kota politik, kota bisnis, kota industri, kota wisata, hingga kawasan teknologi seperti Silicon Valley.

“Kalau tetap sebagai kota politik bisa dipastikan investor akan mundur. Tetapi kalau menjadi kota industri atau model Silicon Valley, ada kemungkinan baru investor akan masuk,” katanya.

Dia menilai perubahan arah menjadi kota modern berbasis bisnis justru dapat membuka peluang baru bagi investor swasta domestik maupun asing untuk mengembangkan kawasan tersebut secara lebih fleksibel.

Menurutnya, pendekatan komersial juga akan mempermudah badan otorita dalam menawarkan peluang investasi tanpa terlalu dibebani urusan politik dan pemerintahan.

“Kalau mau jadi kayak BSD jadi business as usual saja. Investor akan melihat peluang membangun kota wisata, kota industri, atau kota teknologi,” ujarnya.

Namun demikian, dia menekankan keputusan pemerintah harus segera diambil agar arah pembangunan Nusantara tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengonfirmasi realisasi investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai Rp72,39 triliun hingga periode Mei 2026.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut membuktikan pembangunan Nusantara tidak berhenti. Pihaknya optimistis ekosistem perkotaan di IKN akan terus berkembang seiring dengan masuknya modal tersebut.

“Total angka estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kota Indonesia,” ujar Troy dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Secara terperinci, total investasi tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar. Investasi swasta murni tercatat sebesar Rp60,29 triliun, sementara sisanya yakni Rp12,10 triliun berasal dari fasilitas publik dan penugasan kementerian/lembaga (k/l).

Hingga saat ini, imbuh Troy, OIKN telah meneken 75 perjanjian kerja sama (PKS). Kerja sama ini melibatkan 65 pelaku usaha untuk kategori swasta murni dan 15 penugasan khusus kepada kementerian atau lembaga.

Dilihat dari asal modal, keterlibatan pelaku usaha domestik masih mendominasi dengan total 64 PKS. Meski demikian, investor asing juga mencatatkan peran signifikan dalam proyek ini.

Tercatat terdapat 11 PKS yang berasal dari investor mancanegara. Investor tersebut melibatkan delapan perusahaan yang berasal dari enam negara, yakni Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura.

Dia menambahkan, penyebaran investasi ini mencakup berbagai sektor krusial. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.

Troy mengatakan, sejalan dengan masuknya berbagai jenis investasi tersebut memberikan sinyal kuat bahwa IKN telah dibaca sebagai pasar masa depan. Keberadaan investor diharapkan menjadi katalis percepatan pembentukan ekosistem kota.

“Ketika infrastruktur dasar, hunian, energi, layanan publik, dan aktivitas ekonomi mulai terbentuk, di situlah kota ini mulai hidup. Investasi ini menjadi jembatan dari pembangunan menuju kehidupan kota,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak berhenti pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.

Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan bahwa putusan hukum tersebut tidak memengaruhi operasional pengerjaan fisik maupun nonfisik di lapangan yang saat ini berjalan sesuai target.

Troy mengatakan, seluruh jajaran OIKN tetap fokus mengejar target pembangunan infrastruktur seiring instruksi langsung dari kepala negara untuk menuntaskan megaproyek tersebut.

“Kami semua bersemangat menyelesaikan amanat dan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, serta kepercayaan rakyat Indonesia untuk menuntaskan pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN,” ujar Troy dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).

Pada tahapan kedua ini, fokus pembangunan fisik diarahkan pada penyelesaian kompleks sarana dan prasarana untuk lembaga legislatif serta yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan.

OIKN mengonfirmasi pengerjaan gedung-gedung pemerintahan untuk lembaga tinggi negara tersebut kini sudah mulai memasuki fase konstruksi awal di lapangan.

Pihak otorita berharap kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan dapat terjalin guna menjamin keberlanjutan transisi pusat pemerintahan baru ini berjalan tanpa hambatan teknis.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Dalam pertimbangan hukum, MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 73 UU DKJ.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5/2026).

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara legal baru terjadi saat Keppres tersebut ditandatangani oleh presiden.

Fahri Bachmid melihat bahwa Keppres pemindahan ibu kota merupakan instrumen hukum yang krusial. Artinya, kata dia, tindakan hukum "beschikking" yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig).

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Dia menuturkan, pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keppres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri.

Menurut Fahri, substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini.

Akibatnya, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Fahri menegaskan bahwa dalam putusan MK tersebut mahkamah secara prinsip telah membuat tafsir atas permasalahan yang diajukan, yaitu apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.

Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan pranata perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” jelasnya.

Fahri menekankan bahwa Mahkamah telah menegaskan terkait aspek waktu, bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Mahkamah berpendirian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan,” pungkasnya.

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam putusannya, MK menegaskan Jakarta masih memegang status sah sebagai Ibu Kota Negara.

“Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw, Kamis (14/5/2026).

Menurut Troy, putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan Pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten.

Lihat video: Keputusan Final MK: Gugatan UU IKN Ditolak, Jakarta Tetap Ibu Kota Indonesia!



“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” ucapnya.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dengan putusan tersebut maka DKI Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara.

Putusan MK tersebut dibacakan langsung Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026, MK secara tegas memutuskan Kota Jakarta masih tetap menjadi Ibu Kota Negara sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN.

Terkait putusan tersebut, Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (GIM) Heikal Safar menegaskan dukungannya terhadap putusan MK. Menurut Heikal, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tersebut berlaku selama Keppres pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN belum diterbitkan.

"Sampai sekarang Keppres pemindahan Ibu Kota tersebut belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UUDKJ sudah menghapus status kota Jakarta sebagai Ibu Kota,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Heikal menyebut, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan petitum Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan Keppres,” ucapnya.

Sementara itu, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Sehingga IKN belum sah secara konstitutif sebagai Ibu Kota Negara, yang menimbulkan kekosongan status konstitusional Ibu Kota Negara yang bersifat struktural dan fundamental lantaran hingga saat ini Keppres sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tersebut belum pernah ditetapkan,” paparnya.

Heikal juga menyampaikan poin penting terkait definisi IKN yakni, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang merupakan Ibu Kota Negara baru Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur, mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Tentunya dengan tujuan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan untuk menciptakan kota yang modern, hijau, dan berkeadilan, selain itu Ibu Kota Nusantara sering juga merujuk pada pengertian Ibu Kota Negara dalam konteks UU Nomor 3 Tahun 2022,” ujarnya.

Sementara itu, Hakim MK Adies Kadir menjelaskan dalam pertimbangan hukum MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

Adies Kadir menyebut dalam Pasal UU DKJ menyebut UU ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Adies Kadir menyampaikan pengertian berlaku dalam Pasal 73 UU 2/2024 mengikat substansi/materi norma pemindahan Ibu Kota Negara. "Ketika Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden,” ucapnya.

Seperti diketahui, uji materi dilakukan seorang Dokter bernama Zukifli yang memberikan kuasa kepada Hadi Purnomo sebagai Pemohon dalam pengujian nomor 71 yang mempersoalkan Pasal 39 dan 41 tentang UU IKN yang mengatur syarat Keppres sebagai dasar hukum perpindahan Ibu Kota.