JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah.

Hal ini merespons adanya Pemda yang masih mengkaji atau mempertimbangkan untuk mengikuti kebijakan WFH ASN yang telah diputuskan beberapa waktu lalu.

"Kebijakan itu pada prinsipnya harus diterapkan," kata Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski bersifat wajib, kata dia, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi bagi daerah untuk mengatur proporsi antara WFH dan Work From Office (WFO) sesuai kebutuhan masing-masing.

"Masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah. Diskresinya berapa yang WFH dan berapa yang WFO," ujarnya.

Lihat video: Menaker Tegaskan WFH Swasta Bukan Kewajiban, Ini Alasannya!



Tito menekankan kepatuhan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk loyalitas terhadap instruksi pemerintah pusat. Langkah ini bukan sekadar merespons situasi tertentu, melainkan bagian dari upaya besar transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

"Sebagai kebijakan nasional, ya harus diikutin, laksanakan ya untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat. Ini dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efisien," katanya.

SULUT - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kunjungan itu sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang. Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, BNPP mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara.

Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," katanya.

Maruarar mengatakan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui sinergi BNPP dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

PAPUA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Pulan diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, Pulan diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun. Seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.

JAKARTA - Dies Natalis IPDN ke-70 menjadi simbol komitmen lembaga pendidikan tinggi kedinasan ini untuk terus memberikan yang terbaik dalam perjalanannya menuju World Class University.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum Dies Natalis ini merupakan kesempatan IPDN untuk memperkuat visi, integritas dan strategi sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang unggul untuk mencetak putra/i bangsa, calon pemimpin pemerintahan dalam negeri yang memiliki kompetensi.

“Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi-inovasi yang adaptif, pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, program studi yang reliable serta kajian-kajian ilmiah yang dapat menjadi acuan para user atau pengambil keputusan,” kata Tito, melalui siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Pada kesempatan ini, Mendagri dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara turut memberikan ucapan kepada IPDN di antaranya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Joko Pramono yang hadir langsung pada acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-70 di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor.

Dalam orasi ilmiahnya, Agus menerangkan tentang peran strategis IPDN dalam pemerintahan. “IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan tapi harus membentuk pamong praja kompeten berintegritas, peka terhadap etika, akuntabel, transparan, dan berani menolak penyimpangan,” tutur dia.

Integritas ini menurutnya menjadi fondasi awal dari pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. Dijelaskannya, birokrasi masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara teknikal, tapi membutuhkan pemimpin publik yang berintegritas.

"Juga dapat menggabungkan antara etika dan keberanian, yang bukan hanya bisa menjalankan aturan tapi mampu menjaga marwah jabatan,” ucap dia.

Integritas ini harus dibentuk oleh IPDN agar kedepan calon-calon pemimpin bangsa ini akan membangun sisem pemerintahan yang membuat penyimpangan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sulit terjadi.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol (Purn.) Akhmad Wiyagus. Dia mengarakan IPDN harus menghasilkan SDM aparatur yang berintegritas.

"Selain itu, yang memiliki kemampuan daya saing sehingga dapat diandalkan dalam memasuki kompetisi global yang ketat,” tuturnya.

Menginjak angka 70 tahun, Akhmad Wiyagus mengatakan IPDN harus semakin berkembang, dengan tidak hanya meraih kualitas dan akreditas unggul dalam negeri tapi merambah ke dunia internasional.

“IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi di era digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dinamika pemerintahan yang semakin berkembang, serta tantangan pemerintahan dan pelayanan publik di era digitalisasi diperlukan kualitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan profesional di bidang penguasaan teknologi informasi dan komnukasi serta integritas diri yang tinggi,” ucap Akhmad Wiyagus.

Diakhir sambutannya, Wamendagri memberi apresiasi tinggi atas peran aktif dan respons cepat IPDN dalam mendukung percepatan rekontruksi pasca bencana di wilayah Sumatera dan Aceh dengan mengirimkan total 2.329 orang praja ke daerah terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Tito meyakini kebijakan WFH sehari dalam sepekan tidak akan menimbulkan masalah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, kebijakan WFH bukan pengalaman pertama.

Saat pandemi Covid-19, diterapkan kebijakan WFH, bahkan porsi bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25%. Meski begitu, pelayanan kepada warga tetap berjalan.

"No problem. Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuman mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ujar Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026), telah disepakati adanya skenario kebijakan WFH sehari dalam sepekan.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan akan diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Pulau Sumatera diprediksi membutuhkan dana hingga sekitar Rp130 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan kembali daerah terdampak banjir Sumatera selama tiga tahun ke depan.

“Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan 3 provinsi ini dalam waktu 3 tahun itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp130 triliun. Lebih kurang, tapi ini nggak saya katakan angka fix karena mungkin ada double. Anggaran itu akan dikerjakan KL selama multi-year 3 tahun,” kata Tito di Kantor Staf Kepresiden, Rabu (25/3/2026).

Tito menegaskan, angka tersebut masih berupa perhitungan sementara dari Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan program kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, yang kemudian dirangkum menjadi sebuah Rencana Induk (Renduk).

Dia menargetkan, Renduk yang memuat postur anggaran tersebut akan disahkan secara resmi oleh pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

“Nanti kalau sudah dibuat, Menkeu akan biayai kalau sudah menjadi renduk, ini betul-betul planning clear, siap, apa saja yang mau dibuat, dan nilainya berapa,” ujar dia.

Mantan Kapolri itu mencontohkan bahwa dana bernilai ratusan triliun itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan dan jembatan permanen, hingga pemulihan fasilitas vital yakni sekolah dan pusat kesehatan masyarakat.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim sebagian besar wilayah terdampak bencana di Sumatera telah keluar dari fase krisis. Ia menyebutkan, 38 kabupaten/kota di Sumatera kini telah kembali ke kondisi normal pascabencana.

“Sumbar 13 kabupaten/kota, Sumut 15 kabupaten/kota, dan Aceh 10 kabupaten/kota sudah kembali normal,” kata Tito dalam konferensi pers update PHTC, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Pemulihan terbesar terjadi di tiga provinsi utama, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di Sumatera Barat, sejumlah wilayah seperti Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan telah dinyatakan pulih.

Sementara itu di Sumatera Utara, kota-kota besar seperti Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Mandailing Natal, serta Kota Sibolga termasuk dalam daftar wilayah yang sudah kembali normal.

Di Aceh, pemulihan juga mencakup berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Nagan Raya, Aceh Singkil, serta Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.

Lihat video: Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Setelah Tinjau Lokasi Banjir Sumatera

Meski begitu, ia menegaskan pekerjaan belum selesai. Masih ada 11 kabupaten yang masuk kategori prioritas karena kondisi pemulihannya belum optimal. “Sebanyak 11 kabupaten perlu atensi khusus, yakni Sumbar 2 kabupaten, Sumut 2 kabupaten, dan Aceh 7 kabupaten,” ujar Tito.

Wilayah yang masih membutuhkan perhatian intensif di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Di Sumatera Utara, fokus pemulihan diarahkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara itu, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah wilayah terbanyak yang masih dalam pemantauan ketat, yakni tujuh kabupaten, termasuk Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan akan terus didorong, terutama di wilayah yang masih tertinggal, agar seluruh daerah terdampak bisa segera keluar dari bayang-bayang bencana dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para petinggi TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini dalam rangka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2026. Dalam kegiatan tersebut, Prabowo akan memberikan evaluasi dan arahan strategis.

Dari pantauan, para pati TNI-Polri yang sudah merapat tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL). "Saya kurang tau jujur aja, tapi ini kan rutin ya TNI-Polri mungkin evaluasi. Kemarin kan ada rapat di sentul rakor seluruh kepala daerah," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Senin (9/2/2026).

Tito mengatakan di awal tahun Presiden Prabowo selalu memberikan arahan kepada Kepala Daerah, termasuk TNI Polri. "Terutama yang berhubungan dengan tugas TNI Polri pertahanan dan keamanan. Kemudian juga mungkin evaluasi kemarin natal tahun baru relatif aman."

"Kemudian nanti kan ada event besar yaitu Ramadan dan Hari Raya. Saya pikir gak akan jauh-jauh dari situ. Tapi apapun jujur aja gatau ini kan hanya dugaan saya saja," pungkasnya.

Sementara sejumlah pati TNI-Polri yang telah tiba di Istana Kepresidenan diantaranya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

"Agenda rapat Rapim TNI-Polri. Akan ada arahan dari Bapak Presiden," kata Suharyanto.

Lihat video: Ancaman Kartel Narkoba Sandera Politik, Prabowo Serukan TNI/Polri Jadi 'Aparat Rakyat'!



Suharyanto mengatakan bahwa agenda pengarahan dari Presiden Prabowo akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. "Iya pukul 10.00," terangnya.

Senada, KASAU Tonny membenarkan bahwa hari ini akan ada Rapim TNI-Polri. "Iya ada pengarahan dari Presiden."

Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah mengungkapkan bahwa agenda pagi ini memenuhi undangan Rapim TNI-Polri. "Pastilah (ada arahan khusus). Belum ada dugaan (apa yang disampaikan oleh Presiden). Pasti strategis dan untuk membangun Indonesia," pungkasnya.

Tampak juga KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa Rapim TNI-Polri ini hanya agenda rutin setiap tahun.

"TNI-Polri. Sekarang Dandim ke atas, Kapolres, Kapolresta. Ini kan acara rutin aja, evaluasi apa langkah kedepan. Biasa pengarahan (dari Presiden)," paparnya.

ACEH - Misi kemanusiaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri membantu masyarakat Aceh Tamiang genap berusia satu bulan. Misi kemanusiaan tersebut bertujuan untuk membangun kembali sistem birokrasi pascabencana banjir bandang.

Misi ini melibatkan 861 orang praja dan 273 ASN Kemendagri dengan total 1.136 orang yang terbentuk dalam Satuan Tugas Pemulihan Bencana Aceh hadir membantu masyarakat disana untuk pemulihan wilayah.

Total 38 gedung di Komplek Kantor Pemerintahan Aceh Tamiang yang terdiri atas 32 kantor dinas pemerintahan, 3 sekolah dan 3 gedung serbaguna serta 42 hektar lahan berhasil dibersihkan untuk dapat difungsikan kembali oleh masyarakat sekitar.

Mendagri Tito Karnavian yang hadir di Aceh untuk memimpin upacara penutupan kegiatan misi kemanusiaan ini mengatakan tujuan utama kehadiran praja IPDN difokuskan pada kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak.

“Penugasan ini bukan hanya misi kemanusiaan semata, tapi juga bentuk nyata dari pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian dari kurikulum IPDN. Mereka berhadapan langsung dengan masalah yang riil di lapangan,” kata Tito, Rabu (4/2/2026).

Lihat video: Bantu Aceh Tamiang, 1.138 Praja IPDN Diterjunkan Pulihkan Wilayah Pasca-Bencana



Dari 18 Kabupaten/Kota terdampak bencana banjir, praja dan ASN Kemendagri fokus membantu di 6 lokasi yakni Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun dan Pidie Jaya.

Menurut Tito, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan suatu daerah pasca bencana, ”Jadi praja terlebih dahulu fokus membersihkan kantor-kantor dinas pemerintahan.

“Kita fokus pada kantor sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN untuk bekerja kembali, karena pemerintahan yang pulih akan menguatkan kordinasi, pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang nantinya akan juga membantu memulihkan ekonomi,” tuturnya.

Itulah yang meinisiasi Kemendagri untuk mengirimkan sejumlah praja dan ASN Kemendagri yang mempunyai spesialisasi di bidang pemerintahan ke Aceh.

Sementara, Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan Kemendagri juga memberikan bantuan berupa alat kerja diantaranya 52 laptop, 52 modem internet, 52 printer dan 2.535 stel pakaian pdh khaki untuk pegawai Pemkab di sana.

Selain itu praja dan ASN Kemendagri juga membantu dalam hal pendampingan percepatan penetapan APBD, pengelolaan barang milik daerah dan pendampingan pengelolaan administrasi perkantoran. Selain itu, disela-sela pembersihan, praja juga turut serta membantu trauma healing anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang.

“Selain bersih-bersih, praja juga mengajak bermain dan membacakan cerita kepada anak-anak serta membangun komunikasi yang tenang dan menyenangkan bersama warga di sana,” tutur Halilul.

Pendampingan ini bertujuan memulihkan mental anak-anak, sehingga tidak hanya bangunannya saja yang dibersihkan oleh praja tapi mental anaknya pun turut dipulihkan.

Selanjutnya IPDN-Kemendagri akan mengirimkan kembali sejumlah 779 orang yang terdiri atas 726 praja dan 53 ASN IPDN ke 12 Kecamatan dan 216 Gampong di Aceh Tamiang yang mulai bertugas pada tanggal 6 Februari s.d. 6 Maret 2026.

“Satgas gelombang II ini difokuskan untuk melakukan pemulihan dini dengan membersihkan dan memfungsikan kembali fasilitas umum,” ujar dia.

Pada saat yang bersamaan, IPDN juga melaksanakan penutupan Praktik Lapangan II dan III baik di kampus pusat Jatinangor maupun di kampus daerah. Adapun pelaksanaan Praktik Lapangan ini dilakukan oleh satuan praja muda dan madya selama sekitar 30 hari yang berlokasi di Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing kampus. Peserta magang yakni satuan praja putri yang tidak diberangkatkan ke Aceh.

BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dari pantauan di lapangan, sejumlah kepala daerah mulai merapat ke lokasi sekitar pukul 06.00 WIB. Sejumlah pejabat dari unsur Forkompimda pun telah merapat, baik dari unsur kejaksaan, kepolisian, TNI hingga kepala daerah.

Terlihat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hingga Kajati Sumatera Utara (Sumut) Harli Siregar.

Ada pula sejumlah personel instasi negara juga hadir dalam acara tersebut. Mereka, disambut marching band. Penjagaan pun diperketat untuk memasuki arena SICC.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Forum ini merupakan upaya Kemendagri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Lihat video: 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri di Hari Kelima Retreat Kepala Daerah



Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 ini digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini akan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepala daerah serta Forkopimda.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan, Rakornas Tahun 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terutama untuk mendukung implementasi program prioritas presiden menuju Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di wilayah terdampak bencana menunjukkan hasil positif. Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tercatat mengalami penurunan signifikan. Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (27/01) sebagai indikator mulai pulihnya kondisi distribusi dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi khusus kepada Perum BULOG dan BAPANAS atas langkah cepat dan peran aktifnya dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi pangan di daerah terdampak bencana.

“Pemerintah, terutama BULOG dan BAPANAS, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit, bahkan melalui jalur udara, menggunakan helikopter maupun pesawat Hercules,” ujar Mendagri.

Penurunan IPH ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BULOG dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia meskipun menghadapi tantangan keterbatasan akses logistik akibat bencana alam.

Peran BULOG menjadi sangat krusial, terutama saat jalur distribusi darat mengalami gangguan. Dengan mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta memanfaatkan jalur distribusi alternatif, termasuk jalur udara, BULOG memastikan penyaluran beras dan komoditas pangan strategis lainnya tetap berjalan guna menekan potensi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Menanggapi apresiasi tersebut, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Apresiasi dari Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi motivasi bagi kami untuk terus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana. BULOG menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan kecepatan distribusi, fleksibilitas jalur logistik, serta sinergi erat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Direktur Utama Perum BULOG.

Dirut BULOG menegaskan bahwa dalam situasi darurat, BULOG tidak hanya fokus pada kecukupan stok, tetapi juga pada ketepatan dan kecepatan penyaluran agar tidak terjadi gejolak harga.

“Kami memastikan stok pangan strategis, khususnya beras dan minyak goreng, dalam kondisi aman dan siap digerakkan kapan pun dibutuhkan. Ketika jalur darat terhambat, BULOG berkoordinasi untuk memanfaatkan jalur alternatif, termasuk distribusi melalui udara, sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat,” tambahnya.

BULOG berkomitmen untuk terus memperkuat sistem distribusi pangan, meningkatkan kesiapsiagaan logistik, serta menjaga stabilitas harga pangan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan BULOG terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang aman, cukup, dan terjangkau, khususnya dalam kondisi darurat.