Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyinergikan program renovasi rumah rakyat dengan pembiayaan usaha mikro agar bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan berkelanjutan.

"Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa.

Maruarar mengatakan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan usaha masyarakat melalui pinjaman modal tanpa agunan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) supaya keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan merawat hunian dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam program perumahan rakyat di Indonesia, sehingga pemerintah mendorong integrasi bantuan renovasi rumah dengan akses pembiayaan usaha mikro.

"Bocor tidak ada duit, kumuh lagi. Toilet mampet tidak ada duit, kumuh lagi. Jadi rumahnya direnovasi, ekonomi keluarga juga diurus dan diperhatikan," ucap Maruarar.

Lebih lanjut ia menyoroti banyak nasabah perempuan yang menjalankan usaha dari rumah mulai dari jualan sembako hingga aneka usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat usaha rumahan agar mampu menopang kebutuhan keluarga sekaligus menjaga kualitas hunian.

Maruarar menegaskan pemerintah ingin program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti hanya dengan bantuan modal usaha mikro, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha kecil naik kelas.

"Negara kita harus bangga bukan karena banyak pengusaha mikro. Kita harus bangga kalau dari mikro menjadi pengusaha-pengusaha sukses," pungkas dia.

Pemerintah pusat meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Pada 2026, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 6.918 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi program itu naik empat kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya berjumlah 1.610 unit.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Brebes pada Sabtu (9/5/2026). Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi perbaikan sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 23.000 unit dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 7.532 unit hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan kuota ini merupakan bagian dari implementasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini berfokus pada perluasan jangkauan, di mana seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini berhak menerima alokasi bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka fisik bangunan, tetapi juga kemampuannya dalam menstimulasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah mendorong agar rantai pasok material bangunan, seperti bata dan genteng, wajib melibatkan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Dengan mengarahkan pembelian material kepada pengusaha lokal di Jawa Tengah, diharapkan terjadi perputaran modal yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah untuk mendukung akses pembiayaan swadaya bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif kebijakan tersebut. Luthfi menilai bantuan bedah rumah itu menjadi instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kewilayahan, intervensi hunian layak masih sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial.
Secara kumulatif, target total penanganan RTLH di Jawa Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 36.550 unit. Angka ini dikontribusikan oleh APBN melalui skema BSPS sebanyak 30.000 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.000 unit, serta dukungan dari sektor nonpemerintah. Sektor Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas memberikan kontribusi sebesar 1.550 unit, yang melibatkan partisipasi aktif dari entitas seperti PT Djarum dan Bank Jateng.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, total target intervensi mencapai 514 unit rumah. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana yang hadir dalam peluncuran tersebut, menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal alokasi program ini di masa mendatang. "Pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan indeks kualitas hidup dan produktivitas daerah," ujarnya.
Bantuan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan finansial untuk melakukan renovasi hunian secara mandiri. Salah satu warga penerima bantuan, Nunung, menyampaikan apresiasinya karena program ini memberikan kepastian atas kondisi huniannya yang mengalami kerusakan struktural. “Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk di sektor perumahan dan permukiman.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dengan bank bjb terkait penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar dan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana. Turut hadir menyaksikan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T., Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Praditya, S.Sos., S.T., PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nadya Rahmarani Akbar, S.T.,

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026 di Menara bank bjb Lantai 7, sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini menyampaikan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

“Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman,” ucap Nunung.

bank bjb sebagai bank pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung program strategis pemerintah, khususnya di wilayah Jawa Barat. Setelah melalui proses seleksi, bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS Tahun Anggaran 2026.

Kepercayaan ini didukung oleh pengalaman bank bjb dalam menyalurkan dana BSPS pada periode Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb berkomitmen untuk memastikan penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan,” tegas Nunung.

Pada Tahun Anggaran 2026, dana BSPS dialokasikan untuk 35.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp700 miliar.

Penyaluran dana ini akan dilaksanakan di 27 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Durasi pelaksanaan program direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai April hingga Agustus 2026. Dalam implementasinya, penyaluran dana dilakukan melalui dua skema utama untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas.

Skema pertama adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menyediakan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini memiliki berbagai kemudahan, antara lain bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas, khususnya di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kesiapan infrastruktur ini memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini juga membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb terus berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan solusi keuangan yang inovatif. Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb turut berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap properti yang layak.

Komitmen ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bank bjb dalam mendukung pembangunan sektor properti sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melakukan kunjungan kemanusiaan ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, guna menyerahkan secara langsung bantuan pembangunan kembali rumah warga yang hilang akibat terjangan bencana alam.

Dedi Mulyadi mengatakan kehadirannya sebagai bagian dari perwujudan solidaritas masyarakat Jawa Barat yang dikumpulkan melalui berbagai elemen pemerintahan dan sektor swasta untuk membantu meringankan beban warga terdampak.

Dalam pertemuan koordinasi bersama Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolektif dari Pemerintah Kota Depok, Pemda Sumedang, Pemda Subang, Kwarda Pramuka, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hingga donasi dari pihak swasta dan desa di wilayah Karawang.

"Bantuan dialokasikan untuk membangun puluhan unit rumah baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, terutama mereka yang rumahnya hanyut terbawa arus bencana. Nilai per unit rumah ditetapkan secara proporsional agar selaras dengan bantuan dari instansi lain guna menjaga kondusivitas di tengah masyarakat," katanya dikutip Rabu (14/1/2026).

Selain pembangunan hunian, agenda kemanusiaan ini juga mencakup rencana relokasi warga yang bermukim di pinggiran sungai ke area yang lebih aman. Fokus penyaluran bantuan akan diprioritaskan di wilayah Kecamatan Adian Koting, tepatnya di Desa Sibalanga dan Desa Pagaran Lambung.

"Tidak hanya sekadar rumah tinggal, rencana pembangunan ini juga mencakup fasilitas umum berupa musala sebagai sarana ibadah bagi warga di lokasi relokasi tersebut," tuturnya.

Bupati Tapanuli Utara Jonius menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian masyarakat Jawa Barat yang digerakkan oleh Dedi Mulyadi. Langkah ini dinilai sangat membantu percepatan penanganan pascabencana, melengkapi bantuan yang juga datang dari pemerintah pusat melalui BNPB serta bantuan kemanusiaan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

Sinergi ini diharapkan menjadi simbol kuat persahabatan antarwilayah yang mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Tapanuli Utara untuk menata kembali kehidupan mereka.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya gotong royong tanpa sekat wilayah dalam menghadapi bencana. Dedi berharap pembangunan rumah-rumah tersebut dapat segera terealisasi sehingga warga terdampak dapat kembali memiliki hunian yang layak dan aman, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan antarwarga di Indonesia tetap kokoh di tengah situasi sulit.

Penyaluran bantuan miliaran rupiah bagi korban bencana alam di enam kecamatan, yang meliputi relokasi dan pembangunan 58 unit rumah dengan nilai Rp75 juta per unit, rumah ibadah, fasilitas desa, serta dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak di Tarutung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi telah memulai pelaksanaan program Gentengisasi yang merupakan salah satu gagasan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

Inisiatif strategis ini digulirkan guna memastikan kelayakan atap rumah masyarakat sekaligus mendongkrak pergerakan ekonomi kerakyatan di tingkat hulu.