JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meninjau langsung perkembangan pembangunan hunian layak untuk warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/4/2026). Dalam kesempatan itu, dia didampingi oleh Direktur Utama (Dirut) PT KAI Bobby Rasyidin.

“Pagi tadi, Sabtu, 25 April 2026, saya bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Bapak Bobby Rasyidin, mengecek kembali perkembangan pembangunan hunian untuk tempat tinggal warga di pinggiran rel sekitar Stasiun Pasar Senen ini,” kata Teddy di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

“Bapak Presiden sendiri sempat mendadak mengunjungi lokasi pemukiman warga tersebut, tepat 1 bulan lalu, pada 26 Maret 2026,” sambung dia.

Teddy menjelaskan, lokasi hunian tersebut terletak sekitar 500 meter dari lokasi rel kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Di sana, kata Teddy, terdapat air bersih, tempat ibadah, area bermain anak dan fasilitas lainnya.

“Dengan fasilitas hunian, MCK, air bersih, tempat ibadah dan arena bermain anak dan fasilitas lainnya,” ujar dia.

Dia menambahkan, pembangunan hunian tersebut dilakukan dengan cepat atas kerja sama antara Kementerian Perubahan dan beberapa BUMN terkait. Dia memastikan, penataan pemukiman lebih layak akan dilakukan di tempat lain secara bertahap.

“Penataan pemukiman menjadi lebih layak juga akan dilakukan di tempat lain secara bertahap dan berkala,” pungkasnya.

IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyasar perbaikan rumah masyarakat di kawasan perbatasan negara melalui kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sedikitnya, 15.000 rumah tidak layak huni bakal digarap kualitas huninya, terlebih di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan program BSPS di kawasan perbatasan sudah dipetakan berdasar validasi data di lapangan, yang diafirmasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Program ini bakal dilangsungkan di 17 provinsi dan menyasar 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan tujuh negara, serta wilayah pulau-pulau terluar dan pulau kecil terluar.

“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Dia menekankan upaya percepatan pelaksanaan program di lapangan akan mulai dalam 1–2 bulan ke depan. Pemerintah menginginkan dampak kebijakan dirasakan cepat oleh masyarakat.

Adapun program perbaikan hunian rumah ini mencakup wilayah di perbatasan antara Indonesia–Malaysia, Indonesia–Filipina, Indonesia–Timor Leste, Indonesia–Australia, Indonesia–Papua Nugini, Indonesia–Republik Palau, hingga Indonesia–Thailand, serta wilayah pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.

Perlu diketahui, Kementerian PKP memiliki anggaran sekira Rp10 triliun, dan sekitar 80 persen anggaran atau lebih dari Rp 8 triliun dialokasikan untuk BSPS. Kebijakan ini digadang-gadang menargetkan perbaikan sekitar 400 ribu unit rumah.

(kunthi fahmar sandy)

BEKASI - Kualitas air menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kenyamanan hunian modern . Hal ini tercermin pada pengembangan kawasan Summarecon Crown Gading yang menghadirkan standar baru melalui sistem pengolahan air terintegrasi.

Pengembang kawasan tersebut menempatkan infrastruktur air sebagai bagian utama dalam perencanaan. Melalui penerapan sistem water polishing, air yang disalurkan ke setiap unit rumah telah melalui proses penyaringan lanjutan guna memastikan kualitas yang lebih jernih dan stabil.

“Lewat sistem ini, air yang didistribusikan ke setiap rumah telah melalui proses penyaringan lanjutan, menghasilkan kualitas yang lebih jernih, stabil, dan nyaman digunakan sehari-hari,” ungkap Executive Director Summarecon, Magdalena Juliati dalam keterangannya pada Senin (20/4/2026).

Klaster Ultra-Luxury Soultan Island Perkuat Transformasi Summarecon Bekasi



Menurut dia, kehadiran sistem tersebut dinilai memberikan dampak langsung terhadap aktivitas harian penghuni, mulai dari mandi, memasak, hingga menjaga daya tahan peralatan rumah tangga.

Selain itu, aspek kenyamanan juga beriringan dengan faktor keamanan jangka panjang. Infrastruktur air yang dirancang matang disebut mampu memberikan rasa tenang bagi penghuni sekaligus menjaga nilai investasi properti.

Tak hanya mengandalkan sistem penyaringan, pengelolaan air di kawasan ini juga diperkuat dengan teknologi digital berbasis Programmable Logic Controller (PLC). Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pengaturan distribusi air dilakukan secara presisi dan real-time.

“Artinya, kualitas dan distribusi air tetap terjaga konsistensinya di seluruh kawasan,” ujarnya.

Summarecon Mall Bekasi Tahap II Resmi Topping Off, Siap Hadirkan Pengalaman Belanja Baru



Pendekatan ini menunjukkan perubahan standar dalam pengembangan kawasan modern. Tidak hanya berfokus pada desain dan lokasi, tetapi juga pada aspek mendasar seperti kualitas air yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup penghuni.

Dia menuturkan, langkah ini merupakan bagian dari standar kualitas yang terjaga yang ditetapkan perusahaan.

“Kami melihat bahwa kenyamanan penghuni adalah prioritas utama. Dengan mengintegrasikan sistem water polishing, kami ingin memastikan bahwa setiap aspek infrastruktur di Summarecon Crown Gading benar-benar dipersiapkan secara matang untuk mendukung gaya hidup modern yang berkualitas,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) menargetkan total penjualan pemasaran atau marketing sales sebesar Rp2,8 triliun pada 2026.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan target ini didukung oleh kontribusi yang seimbang dari pengembangan hunian dan komersial.

Berdasarkan target tersebut, dia memerinci kontribusi hunian Alam Sutera mencapai sekitar Rp1,6 triliun, hunian Suvarna Sutera sekitar Rp700 miliar, dan unit komersial mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini yang dapat memengaruhi permintaan properti di dalam negeri, kami menetapkan target pertumbuhan marketing sales pada 2026 secara konservatif, yaitu sebesar Rp2,8 triliun,” ujarnya, Senin (19/4/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025, ASRI mencatat total marketing sales sebesar Rp2,44 triliun. Segmen hunian masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 70% dari total penjualan, sementara segmen komersial menyumbang sekitar 30%.

Penjualan hunian tapak atau landed house mencapai Rp1,72 triliun. Angka ini terutama didorong oleh proyek Alam Sutera Township sebesar Rp1,34 triliun, diikuti Suvarna Sutera Township sebesar Rp381 miliar.

Permintaan hunian tetap kuat, didukung oleh beragam pilihan produk, harga yang menarik, serta kebutuhan nyata dari konsumen atau end user. Sementara itu, penjualan dari segmen komersial mencapai Rp717 miliar.

Capaian ini didorong oleh permintaan yang solid terhadap unit komersial di kawasan Alam Sutera dan Suvarna Sutera, menunjukkan minat yang terus berlanjut dari pelaku usaha maupun investor.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan 324 hunian sementara atau huntara di kawasan Senen, Jakarta agar rakyat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan tertata.

Dia menegaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan langkah cepat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan tertata. Huntara ini adalah solusi cepat sambil kita siapkan penataan permanen,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengungkapkan progres pembangunan huntara berjalan sangat baik dan bahkan melampaui ekspektasi.

“Saya memberikan apresiasi kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero). Progres pembangunan 324 unit huntara ini sangat luar biasa dan cepat, dengan target penyelesaian pada 15 Juni,” katanya.

Ia memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Satu unit huntara akan dilengkapi dua tempat tidur, lemari, dan kipas angin. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat makan, WC, dapur, mushola, dan ruang terbuka hijau,” katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam percepatan program ini.

“Terima kasih kepada teman-teman BUMN yang telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perumahan rakyat secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pembangunan huntara di kawasan Senen ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang minyak mentah asal Rusia akan dikirim mulai April 2026 hingga nasib penumpang helikopter Airbus H130 yang jatuh di Sekadau, Kalimantan Barat, mengisi pemberitaan kanal ekonomi pada Jumat (17/4/2026) kemarin.

Berikut rangkuman berita kemarin yang menarik dibaca kembali pada Sabtu pagi ini.

1. Bahlil sebut minyak mentah Rusia dikirim ke Indonesia bulan April

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026.

"Kalau untuk crude, kalau untuk crude, mungkin bulan-bulan ini (April) bisa (dikirim ke Indonesia). Insyaallah," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. PKP: Pembangunan hunian rakyat di lahan KAI Tanah Abang tetap berjalan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan hunian bagi masyarakat di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta tetap berjalan mengingat lahan itu merupakan aset negara.

"Pasti. Kita akan gunakan untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. PU percepat pemulihan Aceh fokus bangun sabo dam dan tangani lumpur

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dengan fokus pada pembangunan sabo dam dan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

"Pada saat itu saya sudah takut kalau kayu bisa turun sampai ke Tamiang lagi karena hujan deras," kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Mentrans ajak transmigran optimalkan peluang ekspor durian ke China

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak warga di kawasan transmigrasi mengoptimalkan peluang untuk mengekspor komoditas durian, baik beku maupun segar, ke China.

"Permintaan durian di pasar global, khususnya Tiongkok sangat besar. Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku. Ini menjadi peluang besar yang harus kita manfaatkan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Kemenhub: Pilot, engineer, 6 penumpang heli jatuh di Sekadau meninggal

Kementerian Perhubungan menyatakan seorang pilot, engineer dan enam penumpang helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX yang jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4), dinyatakan meninggal dunia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan helikopter tersebut diawaki oleh satu orang pilot, yaitu Capt. Marindra Wibowo, serta membawa satu orang engineer Harun Arasyid dan enam penumpang.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

kami akan memasang plang menjelaskan data-data mengenai aset tersebut bahwa aset tersebut adalah milik dari PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan hunian bagi masyarakat di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta tetap berjalan mengingat lahan itu merupakan aset negara.

"Pasti. Kita akan gunakan untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun dalam mempertahankan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terlebih jika digunakan untuk kepentingan publik.

"Kalau ada siapapun yang menduduki tanah negara ya tentu harus jelas alasannya apa? Dasarnya apa? Ini negara ya, aset negara. Ini negara hukum. Tidak boleh kalah negara karena negara benar dan tujuannya juga benar," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Iljas Tedjo Prijono mengatakan bahwa terkait dengan permasalahan lahan KAI di kawasan Tanah Abang tersebut secara normatif berdasarkan data yang terekam di Kementerian ATR/BPN, bidang tanah tersebut tercatat atas nama PT KAI yang tercatat HPL nomor 17 dan HPL nomor 19 yang sebelumnya berasal juga dari Kementerian Perhubungan bekas hak pakai.

"Sehingga bukan seketika atas nama PT KAI, sebelumnya adalah atas nama Kementerian Perhubungan yang diterbitkan tahun 1988, kemudian diterbitkan HPL tahun 2008 atas nama PT KAI. Karena secara normatif tercatat di dalam administrasi pertanahan, maka ini masuk dalam kategori sebagai aset. Kalau kategori sebagai aset, maka ini adalah merupakan milik negara dan negara harus hadir untuk mempertahankan aset tersebut," kata ljas Tedjo Prijono.

Sementara itu, Wakil Dirut PT KAI Dody Budiawan mengatakan bahwa pihaknya siap memasang plang di lahan KAI yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta tersebut.

"Jadi kami mulai hari Senin akan melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN sebagai langkah-langkah kami untuk menunjukkan bahwa kepemilikan aset tersebut atas nama Kereta Api. Langkah yang pertama kami akan memasang plang menjelaskan data-data mengenai aset tersebut bahwa aset tersebut adalah milik dari PT Kereta Api Indonesia (Persero)," kata Dody.

PT KAI telah melakukan laporan pengaduan kepada pihak kepolisian dan akan berkirim surat kepada Satgas Anti Mafia Tanah untuk membantu dalam menangani aset tersebut.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ada lahan milik PT KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang dikuasai pihak ketiga, meski telah memiliki kekuatan hukum tetap soal kepemilikan pada PT KAI.

Maruarar menegaskan lahan tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan penyediaan lahan di berbagai wilayah untuk mendukung pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit.

"Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian ATR/BPN memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit.

Nusron mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," kata Nusron.

Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.

"Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih," ujar Nusron.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujar Maruarar atau disapa Ara.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid mengatakan saat ini ada sekitar 129 ribu hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan hunian vertikal dan kota satelit. Iamenjelaskan, potensi lahan tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektar," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

OJK Izinkan SLIK di Bawah Rp1 Juta Ajukan KPR Subsidi, Begini Aturan Terbarunya



Nusron Wahid mengatakan, untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.

"Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN (Proyek Strategis Nasional). "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujarnya.

Maruarar Sirait juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima data awal terkait potensi pembangunan rusun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi bagi masyarakat.

Percepat Pembangunan Rumah Subsidi, Apersi Banten Berharap Sinergi Lintas Kementerian



"Yang kedua, kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami," jelasnya.

Maruarar Sirait menambahkan, bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah aset negara, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat.

"Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara sudah disampaikan seperti itu," pungkas Menteri Ara.

Jakarta (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan pembangunan 324 unit hunian layak di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari program penataan permukiman perkotaan.

Sekretaris PT PP Joko Raharjo mengatakan keterlibatan perseroan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“PT PP berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” kata Joko berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembangunan hunian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan padat penduduk, khususnya di wilayah bantaran rel Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.

Pelaksanaan proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Program itu juga melibatkan sejumlah BUMN Karya lain sebagai bagian dari sinergi pembangunan nasional.

PT PP menyatakan dukungan terhadap pembangunan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam pembangunan infrastruktur sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami menjalankan penugasan ini dengan semangat melayani sepenuh hati, serta mengedepankan kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

Program pembangunan hunian itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak, aman, dan tertata.

Ke depan, perseroan menyatakan akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah di bidang infrastruktur, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah meninjau langsung lokasi pengembangan untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan realisasi program.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Barat (ANTARA) - Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) I Gede Arya Pering Arimbawa mengungkapkan Generasi Alpha saat ini menjadi salah satu pasar potensial baru untuk mendorong tingkat hunian kamar hotel atau okupansi.

"Generasi Alpha suka traveling dan pasti mengajak orang tua. Prilaku seperti itu yang berdampak terhadap peningkatan hunian kamar hotel," ujar dia dalam konferensi pers Rakernas IHGMA di Hotel Merumatta, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/4).

Arimbawa mengatakan tren okupansi hotel dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pemulihan, terutama saat periode libur panjang Lebaran, Nyepi, dan libur sekolah.

Generasi Alpha yang lahir sekitar tahun 2013 hingga pertengahan 2023 memiliki kecenderungan tinggi untuk berpergian bersama keluarga.

Kelompok demografi setelah Generasi Z tersebut sangat akrab dengan gawai dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengalaman, serta lebih menyukai aktivitas interaktif dan destinasi yang ramah anak.

Menurut Arimbawa, perubahan perilaku yang terjadi saat ini mendorong industri perhotelan untuk beradaptasi lebih cepat. Hotel tidak lagi hanya menyasar tamu dewasa, tetapi juga harus mampu memenuhi preferensi anak-anak sebagai penentu keputusan perjalanan keluarga.

"Ketika Generasi Alpha muncul, maka perlu percepatan dalam beradaptasi melihat peluang," ujar dia.

Lebih lanjut Arimbawa menyampaikan Generasi X, Y, hingga transisi ke Generasi Z juga masih memiliki minat tinggi untuk bepergian. Sebagian dari mereka menunda pernikahan dan memilih mengeksplorasi berbagai destinasi wisata.

Selain membidik pasar kelompok demografi berusia muda, industri perhotelan juga mulai melihat peluang dari pergerakan keluarga transmigran.

Generasi ketiga dari keluarga transmigran yang telah sukses cenderung melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman, sehingga berdampak terhadap peningkatan permintaan kamar hotel.

"Orang tidak melihat itu sebagai segmen pasar. Itu musiman, tapi inilah yang sedang terjadi," kata Arimbawa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Indonesia sebesar 44,89 persen. Jumlah itu menurun bila dibandingkan data Januari 2026 yang mencapai 47,53 persen.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik pada hotel berbintang hanya 1,64 hari pada Februari 2026 dan 1,59 hari pada Januari 2026.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja adalah kebutuhan mendesak, terutama pekerja pabrik di kawasan industri dengan mobilitas tinggi. Pemerataan rumah layak di kawasan industri menjadi salah satu bagian dari program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kami ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ucap Ara dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Seturut itu, Ara mengatakan konsep pembangunan rusun subsidi di kawasan industri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan kawasan industri yang terus berkembang.

"Rusun subsidi ini menjadi solusi tepat di kawasan industri seperti ini. Lahan terbatas, kebutuhan tinggi, maka hunian vertikal menjadi pilihan yang efektif,” ujarnya.

Terkini, Kementerian PKP tengah menyiapkan regulasi untuk mempercepat implementasi program penyediaan rumah bagi masyarakat. Beleid baru ditujukan untuk menyelesaikan permasalah teknis dan administratif yang selama ini mengganjal pembangunan kawasan pemukiman.

“Saat ini Kementerian PKP sedang menyiapkan aturan terkait rusun subsidi dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai landasan percepatan pelaksanaan di lapangan,” kata Ara.

Dia menekankan bahwa pembangunan rusun harus memperhatikan ekosistem pendukung agar benar-benar layak huni dan berkelanjutan.

“Hunian ini harus dilengkapi dengan ekosistem yang baik, seperti akses ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi masyarakat tidak hanya punya tempat tinggal, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik,” ucapnya.

Ara menambahkan bahwa pembangunan rusun di kawasan industri sejalan dengan upaya efisiensi energi. Dengan hunian yang dekat dengan tempat kerja, pekerja tidak perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ini akan menghemat penggunaan bahan bakar dan menjadi bagian dari efisiensi energi.

Belum lama ini, Kementerian PKP menginisiasi untuk kemudahan akses KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang selama ini menjadi penghambat bagi debitur mendapatkan pinjaman KPR, kini disesuaikan seiring aturan baru yang bakal diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ara mengatakan banyak masyarakat yang terganjal masalah SLIK, tapi bukan karena riwayat pinjaman besar, tetapi pinjaman yang hanya berkisar puluh ribuan dan ratusan ribu rupiah saja.

OJK lantas memutuskan aturan baru terkait SLIK hanya menampilkan riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. Aturan teranyar ini ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(NIA DEVIYANA)