Sejak 2024 lalu, PT KCIC mencatat setidaknya sudah ada 452 layang-layang yang ditemukan di jalur kereta cepat Whoosh.

Layang-layang itu berdampak pada pelayanan perjalanan Whoosh dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya.

Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan sepanjang 2024 hingga Mei 2026 lalu, pihaknya telah mengamankan sebanyak 452 layang-layang dan benangnya yang ditemukan di sekitar jalur operasional Whoosh, terutama di kawasan Padalarang, Cimahi, dan Bandung.

"Jumlah temuan tersebut terdiri dari 25 temuan pada tahun 2024, meningkat menjadi 317 temuan pada tahun 2025, serta 110 temuan pada periode Januari hingga Mei 2026," kata Emir, Jumat (12/6) dikutip dari detikJabar.

Emir mengingatkan masyarakat agar tidak bermain layang-layang dalam radius minimal 3 kilometer di sisi kanan dan kiri jalur operasional Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut pihaknya, layang-layang yang putus dan terbawa angin berpotensi tersangkut pada jaringan listrik aliran atas atau Overhead Catenary System (OCS) yang menjadi sumber tenaga utama operasional Whoosh.

Dia menekankan bahwa jaringan tersebut menggunakan tegangan tinggi, sehingga layang-layang atau benang yang tersangkut dapat merusak jaringan listrik aliran atas maupun pantograf kereta yang berfungsi mengambil daya listrik selama perjalanan.

"Dampaknya tidak hanya berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan, tetapi juga menyebabkan gangguan operasional dan keterlambatan perjalanan yang berdampak pada ribuan penumpang," kata Emir.

Emir menerangkan gangguan perjalanan Whoosh akibat layang-layang paling banyak terjadi di sepanjang jalur dari Padalarang sampai Bandung.

Akhirnya, perjalanan Whoosh terpaksa dihentikan secara mendadak demi keselamatan penumpang.

"Kemudian banyak kasusnya itu di sore hari, meskipun memang mereka bermain 2 kilometer dari jalur kereta cepat. Tapi kan ketika layangannya putus dengan benang menjuntai, maka terbawa angin dan masuk ke jalur Whoosh," kata Emir.

Baca berita lengkapnya di sini.

Bisnis.com,BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat melepas ekspor kopi asal Jawa Barat ke Mesir dengan nilai mencapai Rp4,6 miliar atau sekitar 172.200 USD.

Pelepasan ekspor tersebut dilakukan dalam rangkaian West Java International Industry and Trade Expo (WIITEX) bertema The Golden Bean of Java: Coffee, Tea and Cacao for the Future di Summarecon Mall Bandung.

Kepala Disperindag Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan ekspor tersebut merupakan hasil dari program pendampingan dan fasilitasi pemerintah daerah kepada pelaku usaha guna memperluas akses pasar internasional.

Ekspor ke Mesir dilakukan oleh PT Zenit Indo Trade yang sebelumnya mengikuti kegiatan pitching dan business matching dengan sejumlah pembeli dari berbagai negara yang difasilitasi Disperindag Jabar.

"Nilai ekspor yang dilepas hari ini mencapai Rp4,6 miliar atau hampir 172.200 dolar AS. Ekspor ini dilakukan oleh PT Zenit Indo Trade yang sebelumnya kami dampingi melalui kegiatan pitching dan business matching dengan buyer dari berbagai negara," kata Nining, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, realisasi transaksi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan terhadap pelaku usaha mampu membuka peluang pasar baru sekaligus mendorong peningkatan ekspor produk unggulan Jawa Barat.

Nining optimistis WIITEX 2026 akan menghasilkan transaksi ekspor tambahan. Sebanyak 72 pelaku usaha kopi, teh, dan kakao yang mengikuti kegiatan tersebut telah memperoleh kesempatan bertemu langsung dengan pembeli mancanegara setelah menjalani sesi business matching.

Ia mengungkapkan, empat pelaku usaha juga dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman dan kontrak dagang pada 14 Juni 2026 untuk komoditas kopi, teh, dan kakao.

Tema The Golden Bean of Java dipilih karena kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas perkebunan unggulan Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang serta daya saing tinggi di pasar global.

Nining menjelaskan sekitar 70 persen luas perkebunan teh nasional berada di Jawa Barat, dengan kontribusi sekitar 80 persen terhadap total produksi teh Indonesia.

Di sisi lain, permintaan global terhadap kopi, teh, dan kakao terus menunjukkan tren peningkatan seiring berkembangnya gaya hidup dan konsumsi minuman berbasis komoditas tersebut.

Ia menambahkan, nilai ekspor kopi dan kakao terus mengalami kenaikan. Sementara untuk teh, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi agar produk tidak hanya dipasarkan dalam bentuk curah, tetapi juga sebagai produk bernilai tambah seperti specialty tea, specialty cacao, dan wellness tea yang semakin diminati pasar internasional.

Menurut Nining, kondisi geopolitik global serta pelemahan nilai tukar rupiah justru dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang mengandalkan sumber daya lokal.

Pasalnya, bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi menggunakan rupiah, sedangkan hasil ekspor memperoleh nilai tambah dari penguatan dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Disperindag Jabar juga meluncurkan penguatan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung petani kopi, teh, dan kakao.

Melalui skema tersebut, petani dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi tanpa harus menjualnya saat harga rendah. Resi penyimpanan yang diterbitkan juga dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan perbankan.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat rantai pasok karena komoditas dapat terkumpul dalam jumlah besar dengan kualitas yang lebih terjaga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, menilai WIITEX menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja ekspor Jawa Barat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, Jawa Barat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional yang hingga kini masih mencatat surplus perdagangan selama 68 bulan berturut-turut.

Ia menambahkan, selain Mesir, pasar potensial bagi produk unggulan Jawa Barat juga mencakup Pakistan, India, China, serta sejumlah negara di kawasan Afrika yang terus dibidik pemerintah.

Karena itu, peningkatan kualitas produk, penguatan sumber daya manusia di bidang ekspor, serta perluasan program business matching dinilai perlu terus dilakukan agar semakin banyak pelaku usaha daerah mampu menembus pasar internasional.

Cirebon (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung peningkatan kapasitas peternak domba melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto di Cirebon, Jumat, mengatakan penguatan kemampuan peternak menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor peternakan.

Menurut dia, sektor peternakan memiliki peran strategis karena mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar usaha peternakan semakin berkembang,” katanya.

Atas dasar itu, ia mengatakan pihaknya mendukung program peningkatan kapasitas peternak yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar di Kabupaten Cirebon pada pekan kedua Juni 2026..

Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi peternak, karena menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha peternakan.

“Selain itu, materi yang diberikan dalam bimtek dapat diterapkan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan maupun pengembangan ternak,” katanya.

Menurut dia, kemampuan peternak yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak yang dihasilkan.

“Produktivitas yang lebih baik dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang,” katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan peningkatan produktivitas juga berpotensi memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi peternak.

Ia mengatakan peternak perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan dan peluang usaha peternakan yang terus berubah.

“Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat guna mendukung kemajuan sektor peternakan,” ujar dia.

Bambang menuturkan kegiatan pembinaan seperti bimtek menjadi salah satu sarana, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan.

“Pada akhirnya, peningkatan produktivitas akan berdampak pada kesejahteraan peternak serta memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Terdapat 3 mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang duduk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya yakni Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, Komjen Pol (Purn) Suntana, dan Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Dengan pengalaman ketiganya yang luas di dunia kepolisian, mereka siap mengemban tugas dalam pemerintahan. Kemudian, mendukung berbagai kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Diharapkan mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin. Berikut trio mantan Kapolda Jabar yang mengemban amanah di Kabinet Prabowo.

3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo

1. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri

Dofiri menjabat Kapolda Jabar periode 16 November 2020-31 Oktober 2021. Dia pernah menjadi Wakapolri pada 11 November 2024.

Perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 ini diawali dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Pada 2013 dia menjabat Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri tahun 2014, dan Kapolda Banten tahun 2016. Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol ketika menjabat Kabaintelkam Polri. Setelah 2 tahun di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023.

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri hingga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan kemudian Dofiri dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

2. Komjen Pol (Purn) Suntana

Suntana menjabat Kapolda Jabar periode 31 Oktober 2021-27 Maret 2023. Sebelumnya, jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini berdinas sebagai Kapolda Lampung pada 2018.

Dia pernah menjabat Wakabaintelkam Polri di tahun 2018. Kemudian, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2023.

Karier panjangnya di Korps Bhayangkara meliputi berbagai jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk sebagai Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN dan Kabaintelkam Polri periode 2023 hingga pensiun pada Juni 2024.

Setelah pensiun, Suntana dipercaya menjabat Wakil Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden Prabowo.

3. Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus

Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar periode 27 Maret 2023-13 April 2025. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini memiliki latar belakang bidang reserse.

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wiyagus merupakan Pati Baintelkam Polri. Dia pernah menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Syahardiantono. Jabatan itu diembannya sejak 5 Agustus 2025-19 September 2025.

Jabatan lain yang pernah diemban Wiyagus antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (13 April 2025-5 Agustus 2025) dan Kapolda Jawa Barat (27 Maret 2023-13 April 2025).

Wiyagus juga pernah menjadi Wakapolda Jawa Barat (2019), Kapolda Gorontalo (2020), dan Kapolda Lampung (2022-2023). Selain itu, Wiyagus pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Wiyagus meraih Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerapkan sistem lelang komoditas dalam West Java International Industry and Trade Expo (Wiitex) 2026 untuk menjamin transparansi harga serta melindungi margin keuntungan petani kopi, teh, dan kakao di tingkat hulu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Nining Yuliastiani di Bandung, Kamis, menegaskan bahwa skema lelang terbuka ini sengaja diterapkan agar harga produk pertanian lokal tidak dipermainkan di bawah harga pasar yang wajar.

"Kami akan melakukan lelang komoditas. Alhamdulillah sudah terkonfirmasi, baik kopi, teh, maupun kakao, sudah ada pelaku usaha yang produknya siap dilelang dan buyer maupun trader juga akan hadir. Ini bisa dilihat nanti harga-harga ini akan transparan dan sesuai dengan harga yang wajar. Jadi enggak turun harga, petani nantinya bisa merasakan lebih baik lagi dari sisi harga," kata Nining.

Langkah proteksi nilai komoditas berbasis sumber daya lokal ini dinilai krusial mengingat preferensi pasar internasional terhadap kopi dan kakao asal Jabar baik dan juga diprediksi terus tumbuh.

Data Disperindag Jabar mencatat volume ekspor kopi melonjak dari kisaran 3 juta ton pada 2024 menjadi 5,3 juta ton pada 2025.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada kakao olahan yang pada 2025 bernilai 687 juta dolar AS (volume 75 juta ton), dan pada triwulan I tahun 2026 ini telah mengantongi nilai ekspor 123 juta dolar AS.

Nining menambahkan, pameran terintegrasi hulu-ke-hilir ini tidak hanya dibuka bagi korporasi besar, tetapi juga memberikan akses luas bagi masyarakat umum dan petani kecil untuk berkonsultasi langsung mengenai regulasi ekspor dan standardisasi mutu bersama 19 institusi terkait, termasuk Bea Cukai, Karantina, dan Kementerian Perdagangan.

Di kesempatan lainnya, Ketua Tim Perkebunan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan RI, Irman Adi Purwanto Moefthi, menyatakan dukungannya terhadap penguatan komoditas perkebunan ini.

Kemendag bahkan menyiapkan Paviliun Khusus Otomotif, Kopi, Teh, dan Kakao (OTK) terkurasi pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 sebagai kelanjutan dari Wiitex.

"Melalui integrasi pameran daerah dan nasional ini, kami berharap nilai transaksi komoditas perkebunan Indonesia tahun ini mampu melampaui capaian TEI tahun lalu yang mencatatkan angka di atas 20 miliar dolar AS," tutur Irman.

Diketahui, WIITEX 2026 yang mengangkat tema "The Golden Belt of Java: Coffee, Tea, and Cocoa for The Future" akan digelar pada 12-14 Juni 2026 di Summarecon Bandung.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mematangkan proses pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sanggabuana yang ditargetkan tuntas pada 2026 ini.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya sudah menggelar konsultasi dan diskusi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni terkait rencana pengembangan BUMD ke depan.

"Pak Gubernur meminta kami untuk mengakselerasi pembentukan holding BUMD Sanggabuana," katanya dalam keterangan, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya pembentukan holding BUMD yang akan mengampu setidaknya 37 BUMD bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Paling tidak harapan kami ada 37 BUMD di Jawa Barat agar kinerjanya meningkat, pendapatannya, labanya meningkat, bisa mendorong perekonomian daerah, dan memberikan layanan terbaik," paparnya.

Herman juga meminta agar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memberikan pendampingan agar proses pembentukan BUMD Sanggarbuana ini bisa berjalan mulus.

Selain itu pihaknya juga tengah mendorong konsolidasi agar BUMD-BUMD yang sehat lebih produktif. "Dan bagi yang belum sehat, kita restrukturisasi agar cepat sehat," ujarnya.

Sementara itu Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya mendukung rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membentuk holding BUMD.

Menurutnya saat ini pemerintah daerah dituntut kreatif dan inovatif untuk menggali sumber-sumber pembiayaan, salah satunya lewat BUMD.

"Kalau BUMD-nya maju, mampu menghasilkan dividen, pelayanan baik, kesejahteraan masyarakat cepat meningkat, pembangunan berjalan, itu yang harus dilakukan. Nah demi BUMD yang sehat, maka akan banyak upaya yang bisa dikerjasamakan termasuk juga meningkatkan pendapatan asli daerah," paparnya.

Menurutnya tuntutan agar Pemda kreatif dalam mencari sumber pembiayaan menjadi hal mutlak saaat ini, agar Pemda tidak terjebak mencari pendapatan dengan upaya-upaya lama. "Harus kreatif, dan bekerja lebih keras, jangan melakukan usaha yang itu-itu saja," katanya.

Sebelumnya Pemprov Jabar sudah melakukan studi kelayakan terkait holding BUMD. Proses ini dilalui karena salah satu persyaratan membentuk BUMD atau holding BUMD adalah tetap harus mengikuti peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Dalam Negeri terkait BUMD.

Momentum membentuk holding juga dinilai tepat karena saat ini pemerintah tengah membahas RUU tentang BUMD yang di dalamnya dibahas revitalisasi kelembangaan termasuk rencana pembentukan direktorat jenderal BUMD.

"Sehingga pada saat Jawa Barat menginisiasi holding saya kira waktunya sangat tepat apalagi kita punya benchmark Danantara, walaupun tentu berbeda, tapi polanya tidak jauh berbeda karena intinya adalah bagaimana mengkonsolidasikan semua BUMD agar sehat terutama dari sisi investasi, pengelolaan investasi, dan pengelolaan aset," papar Herman.

Bisnis.com, TASIKMALAYA - Kabupaten Tasikmalaya dan Garut tercatat sebagai dua daerah dengan pengeluaranriil per kapita terendah di Jawa Barat dalam dua tahun terakhir. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan biaya hidup masyarakat yang relatif lebih murah dibandingkan kawasan perkotaan.

Namun di sisi lain, angka tersebut juga mencerminkan terbatasnya pilihan pekerjaan dan masih rendahnya aktivitas ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan pengeluaran riil per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada sebesar Rp8,97 juta per tahun, sedangkan Kabupaten Garut mencapai Rp9,17 juta per tahun.

Keduanya berada jauh di bawah rata-rata Jawa Barat yang mencapai Rp12,16 juta per kapita per tahun. Sebaliknya, Kota Bandung mencatat pengeluaran riil tertinggi sebesar Rp18,79 juta per kapita.

Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan rendahnya pengeluaran riil per kapita tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai indikator kemiskinan.

Menurut dia, angka tersebut menggambarkan kemampuan konsumsi masyarakat setelah memperhitungkan inflasi dan perbedaan harga antarwilayah.

"Wilayah selatan Jawa Barat memang memiliki struktur biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan kawasan metropolitan. Harga kebutuhan pokok, perumahan, hingga jasa relatif lebih murah sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan pengeluaran yang lebih kecil," kata Margaretha dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, ia mengakui rendahnya pengeluaran masyarakat juga berkaitan dengan karakteristik ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perdagangan tradisional.

"Lapangan kerja formal dan sektor bernilai tambah tinggi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Ini yang membuat pilihan pekerjaan masyarakat di sejumlah daerah selatan relatif lebih terbatas," ujarnya.

Menurut Margaretha, kesenjangan pengeluaran antara wilayah selatan dan utara Jawa Barat mencerminkan belum meratanya aktivitas ekonomi.

Kawasan seperti Bandung Raya, Bekasi, dan Depok menikmati pertumbuhan sektor industri, jasa modern, teknologi, pendidikan, dan perdagangan yang lebih kuat sehingga daya beli masyarakat ikut terdorong.

Sebaliknya, daerah seperti Garut dan Tasikmalaya masih bergantung pada sektor pertanian yang produktivitas dan nilai tambahnya relatif lebih rendah.

"Kondisi ini bukan hanya soal biaya hidup murah. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang lebih beragam dan produktif agar pendapatan masyarakat meningkat," katanya.

Kendati berada di posisi terbawah, BPS mencatat tren pengeluaran riil per kapita di kedua daerah terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Kabupaten Tasikmalaya naik dari Rp8,17 juta pada 2022 menjadi Rp8,97 juta pada 2024. Sementara Garut meningkat dari Rp8,28 juta menjadi Rp9,17 juta pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, pengeluaran riil per kapita Jawa Barat juga meningkat dari Rp11,27 juta pada 2022 menjadi Rp12,16 juta pada 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kemampuan konsumsi masyarakat seiring pemulihan ekonomi dan pertumbuhan berbagai sektor usaha di provinsi ini.

Margaretha menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat.

"Potensi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Garut maupun Tasikmalaya sebenarnya sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan investasi dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih berkualitas," ujarnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta segera melantik Kapolda Jawa Barat, Kapolda Kalimantan Barat, dan Kapolda Sumbar. Hal itu penting agar mereka dapat segera menjalankan tugas dan program kerja di wilayah masing-masing.

Pemerhati Hukum Kepolisian Edi Saputra Hasibuan mengatakan, percepatan pelantikan diperlukan untuk memastikan roda organisasi berjalan optimal serta memberikan kepastian dalam proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Polri.

"Kami harapkan Kapolri segera melantik sejumlah kapolda yang belum dilantik yakni Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto yang sebelumnya telah ditunjuk,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, sebanyak enam kapolda lainnya sudah dilantik Kapolri beberapa waktu lalu. “Dengan dilantik, mereka kita harapkan bisa bekerja cepat, melakukan konsolidasi internal, serta menjalankan program-program prioritas Kapolri di daerah," katanya.

Edi menilai pelantikan ketiga Kapolda ini sangat penting . Apalagi seluruh proses administrasi dan mekanisme internal Polri sudah clear and clean. Menurut Edi, penundaan yang terlalu lama dikawatirkan dapat menimbulkan berbagai spekulasi penafsiran beragam di tengah masyarakat.

Lihat video: Respons Kapolri soal Pigai Usul Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri



"Untuk.menjaga kondusivitas Polri, kita sarankan pelantikan mereka segera dilakukan. Semakin cepat dilantik, semakin baik bagi organisasi," katanya.

Edi menambahkan, mutasi dan promosi jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang biasa sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dan penyegaran kepemimpinan. Mereka dipromosikan jadi Kapolda karena dinilai berprestasi dan kinerja baik.

Edi berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumbar, dan Kapolda Kalimantan Barat dapat fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan kebijakan Kapolri secara efektif di wilayah masing-masing.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Migas Utama Jabar (Perseroda) membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi Direksi sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi dan kepemimpinan perusahaan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut mengundang kalangan profesional untuk berpartisipasi dalam proses seleksi.

Perusahaan yang bergerak di sektor energi, meliputi hulu migas, hilir migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), jasa penunjang migas, hingga pertambangan itu menargetkan figur pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Dalam pengumuman yang diperoleh bisnis, PT Migas Utama Jabar (Perseroda) menyatakan bahwa seleksi ini ditujukan untuk menjaring profesional terbaik yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor energi di Jawa Barat.

Adapun sejumlah persyaratan utama bagi calon Direksi antara lain merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun saat pendaftaran pertama, serta memiliki pendidikan minimal sarjana (S-1).

Selain itu, pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun pada posisi satu tingkat di bawah direksi di perusahaan berbadan hukum dan memiliki pengalaman memimpin tim.

Kandidat juga harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai bidang usaha perusahaan, manajemen korporasi, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Panitia seleksi juga mensyaratkan rekam jejak profesional yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah, tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang menjadi pengurus partai politik maupun calon dalam kontestasi politik.

Sebagai bagian dari proses seleksi, peserta diwajibkan menyusun makalah yang memuat pengalaman kepemimpinan dan keberhasilan profesional yang pernah dicapai.

Makalah tersebut juga harus menjelaskan kompetensi di bidang keuangan korporasi, pengembangan pasar, tata kelola perusahaan yang baik, hingga pemahaman mengenai integritas dan mitigasi risiko. Pendaftaran dilakukan secara daring dan dibuka mulai 6 Juni 2026 pukul 13.00 WIB hingga 11 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Pelamar diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen administrasi, mulai dari surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, daftar riwayat hidup, dokumen identitas, surat keterangan kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan bebas narkoba, hingga dokumen pendukung lainnya.

Proses seleksi terdiri atas tiga tahapan utama, yakni seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), serta wawancara akhir. Pada tahap uji kelayakan, peserta akan diminta menyusun makalah dan mempresentasikan proposal bisnis, sedangkan pada tahap uji kepatutan peserta akan mengikuti psikotes.

Panitia menegaskan bahwa proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Seluruh keputusan yang diambil dalam setiap tahapan seleksi akan didasarkan pada hasil penilaian objektif sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat final.

Selain itu, panitia berhak menggugurkan peserta apabila di kemudian hari ditemukan adanya data atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Melalui seleksi terbuka ini, PT Migas Utama Jabar (Perseroda) berharap dapat memperoleh jajaran direksi yang mampu memperkuat daya saing perusahaan sekaligus mendorong pengembangan sektor energi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah Jawa Barat.

Pendaftaran secara online dilaksanakan via tautan: https://bit.ly/FormPendaftaranDireksiMUJ2026

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar West Java International Industry and Trade Expo (WIITEX) 2026 dengan tema The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan acara perdana ini mengusung penguatan produk unggulan Jabar yakni teh, kopi, dan kakao agar semakin berkibar di kancah global.

"Ini merupakan pameran perdana yang kami selenggarakan. The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future menjadi tema karena tiga produk ini memiliki kualitas premium dan juga mempunyai daya saing luar biasa dalam perdagangan global atau ekspor dari Jabar," tuturnya, Rabu (10/6/2026).

WIITEX akan berlangsung pada 12-14 Juni 2026 di area Summarecon Mall Bandung. Sejumlah kegiatan akan mengisi WIITEX, seperti business matching yang mempertemukan pelaku usaha dan pembeli dari dalam maupun luar negeri.

Sebanyak 42 pembeli dari 11 negara akan hadir, di antaranya dari Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, Amerika Serikat, Mesir, hingga Arab Saudi. Ada juga yang hadir secara daring, seperti pengusaha dari Jerman.

"Kegiatan ini tentunya akan membuka pasar global produk teh, kopi, dan kakao dari Jabar. Akan tercipta kolaborasi dan kerja sama bagi 72 komunitas pelaku usaha yang hadir dalam 19 booth setelah kami kurasi sebelumnya," tambah Nining.

Talkshow dan pelatihan singkat terkait ekspor, workshop produk, hingga pelepasan ekspor kopi sebanyak dua kontainer menuju Mesir akan berlangsung di area WIITEX. Pengunjung juga dapat menikmati sajian kopi dan teh sambil menikmati cerita sejarah produk teh dan kopi khas Jabar.

Nining menyebutkan pada 2025 ekspor kakao Jabar mencapai 72 juta ton senilai US$680 juta. Sementara ekspor kopi mencapai 5,3 juta ton dengan nilai US$33,8 juta. Adapun ekspor teh mencapai sekitar 21 juta ton senilai US$33 juta.

Analis Perdagangan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Perkebunan pada Ditjen PEN Kemendag RI, Irman Adi Purwanto Moefthi, menambahkan pemerintah pusat sangat mendukung kegiatan WIITEX karena akan paralel dengan kegiatan Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang.

"Sebagai informasi, pada Trade Expo Indonesia tahun lalu kita mendapatkan transaksi lebih dari US$20 miliar, yang tentunya juga diharapkan pada 2026 ini akan semakin meningkat," tuturnya.

Bahkan, akan ada paviliun khusus untuk produk perkebunan teh, kakao, dan kopi pada Trade Expo Indonesia Oktober mendatang.

"Tentunya juga diharapkan nanti dengan kehadiran para pembeli dari luar negeri akan semakin menambah tujuan ekspor yang bukan hanya ke Malaysia, tetapi ke banyak negara lainnya. Negara-negara seperti wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah, seperti Mesir, bukan hanya tertarik pada kopi, tetapi sebenarnya teh juga sangat potensial untuk dipasarkan di sana," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Migas Utama Jabar (Perseroda) membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi direksi sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi dan kepemimpinan perusahaan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut mengundang kalangan profesional untuk berpartisipasi dalam proses seleksi.

Perusahaan yang bergerak di sektor energi, meliputi hulu migas, hilir migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), jasa penunjang migas, hingga pertambangan itu menargetkan figur pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Dalam pengumuman yang diperoleh bisnis, PT Migas Utama Jabar (Perseroda) menyatakan bahwa seleksi ini ditujukan untuk menjaring profesional terbaik yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor energi di Jawa Barat.

Adapun sejumlah persyaratan utama bagi calon direksi antara lain merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun saat pendaftaran pertama, serta memiliki pendidikan minimal sarjana (S-1).

Selain itu, pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun pada posisi satu tingkat di bawah direksi di perusahaan berbadan hukum dan memiliki pengalaman memimpin tim.

Kandidat juga harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai bidang usaha perusahaan, manajemen korporasi, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Panitia seleksi juga mensyaratkan rekam jejak profesional yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah, tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang menjadi pengurus partai politik maupun calon dalam kontestasi politik.

Sebagai bagian dari proses seleksi, peserta diwajibkan menyusun makalah yang memuat pengalaman kepemimpinan dan keberhasilan profesional yang pernah dicapai.

Makalah tersebut juga harus menjelaskan kompetensi di bidang keuangan korporasi, pengembangan pasar, tata kelola perusahaan yang baik, hingga pemahaman mengenai integritas dan mitigasi risiko.

Pendaftaran dilakukan secara daring dan dibuka mulai 6 Juni 2026 pukul 13.00 WIB hingga 11 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Pelamar diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen administrasi, mulai dari surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, daftar riwayat hidup, dokumen identitas, surat keterangan kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan bebas narkoba, hingga dokumen pendukung lainnya.

Proses seleksi terdiri atas tiga tahapan utama, yakni seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), serta wawancara akhir. Pada tahap uji kelayakan, peserta akan diminta menyusun makalah dan mempresentasikan proposal bisnis, sedangkan pada tahap uji kepatutan peserta akan mengikuti psikotes.

Panitia menegaskan bahwa proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Seluruh keputusan yang diambil dalam setiap tahapan seleksi akan didasarkan pada hasil penilaian objektif sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat final.

Selain itu, panitia berhak menggugurkan peserta apabila di kemudian hari ditemukan adanya data atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Melalui seleksi terbuka ini, PT Migas Utama Jabar (Perseroda) berharap dapat memperoleh jajaran direksi yang mampu memperkuat daya saing perusahaan sekaligus mendorong pengembangan sektor energi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah Jawa Barat.

Pendaftaran secara online dilaksanakan via tautan: https://bit.ly/FormPendaftaranDireksiMUJ2026.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan tegas mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jabar Suhendar usai masyarakat memprotes pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Keluhan yang disampaikan beragam, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Gubernur langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa. Di lokasi, Dedi Mulyadi juga menunjukkan ketidakpuasan pada penjelasan tim Tikomdik atas kekisruhan yang terjadi.

“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Suhendar yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi baru SPMB itu dicecar oleh KDM terkait sistem yang dinilai tidak terintegrasi dengan infrastruktur milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar yang sudah dibangun selama dua tahun terakhir.

“Anda ngerti enggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan Anda di bidang ini?” kata KDM.

KDM menegaskan bahwa sejak awal Pemprov Jabar sudah menetapkan kebijakan seluruh pengembangan aplikasi harus dilakukan oleh Diskominfo, sehingga perangkat daerah dilarang membangun aplikasi secara mandiri.

Usai mencopot Suhendar, teknis SPMB selanjutnya kembali ditangani oleh Diskominfo Jabar. KDM juga menunjuk Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar Mark Aditya sebagai Plh Kepala UPTD Tikomdik. “Ditangani dulu sampai ada definitif pejabat baru,” katanya.

KDM memastikan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang rencananya dibuka 15 Juni mendatang harus dipimpin oleh pejabat yang memahami urusan IT.

Dia juga menegaskan PCMB hanya langkah awal untuk memetakan seluruh calon siswa di sekolah negeri di Jawa Barat sebelum pendaftaran resmi. PCMB berfungsi sebagai instrumen pemetaan awal agar pemerintah daerah dapat mengetahui sebaran dan kesiapan calon peserta didik di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting sebelum SPMB dibuka secara resmi. “Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.

SPMB sendiri baru akan dibuka pada 15 Juni 2026. Setelah itu, calon siswa yang telah memenuhi syarat akan masuk ke tahap penempatan sesuai hasil seleksi.