JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Di antaranya terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.

Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.

Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.

Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini



Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.

Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.

Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.

“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menunjukkan keberanian arsitektur ekonomi nasional.

Menurut dia, keberanian arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

"Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional," kata Tamsil Linrung dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Tamsil mengemukakan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurut dia, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

Dia menambahkan Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat.

"Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila," ujarnya.

Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

"Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kue ekonomi dinikmati segelintir elit," kata Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

"Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional, namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional," imbuhnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden kepada UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Sebab struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Oleh karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

"Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi," katanya menegaskan.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, tampak dari kelompok usaha besar yang lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

"Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.

Tamsil juga mengatakan bahwa keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

"Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh," ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

"Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya," tutupnya.

Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo akan berpidato menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027 pada Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5).

Keduanya membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga reaktor modular kecil.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pembahasan meliputi pengembangan proyek PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Likhachev mengatakan Rusia dan Indonesia saat ini tengah membangun dialog jangka panjang di sektor nuklir dengan pendekatan kemitraan strategis.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir. Karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, munculnya kompetensi baru, serta penguatan kedaulatan teknologi negara," ujar Likhachev dalam pernyataan resmi.

Ia menambahkan perusahaan energi nuklir milik Rusia itu siap menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mendukung program nuklir nasional Indonesia, mulai dari PLTN skala besar hingga proyek small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil dan pembangkit listrik terapung.

Menurut Rosatom, pembahasan juga menyoroti integrasi energi nuklir ke sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rusia dan Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama panjang di bidang nuklir. Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai antara kedua negara.

Perjanjian tersebut diteken pada 1 Desember 2006 dan menjadi dasar kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di sektor industri nuklir.

Sektor pangan juga harus dipandang sebagai industri strategis

Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai wilayah di sepanjang jalur selatan Jawa Tengah (Jasela) berpotensi dikembangkan menjadi kawasan penyangga pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, serta pembangunan konektivitas antardaerah secara terintegrasi.

"Kita ingin membahas kebijakan dan strategi pengembangan potensi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Barlingmascakeb dan Purwomanggung, khususnya kawasan Jasela (Jawa Tengah bagian selatan)," kata Abdul Kholik dalam Diskusi Kelompok Terpumpun di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Diskusi melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) dari wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) serta wilayah Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung) serta akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Lebih lanjut, Kholik mengatakan Jawa Tengah menghadapi tantangan pembangunan berupa besarnya jumlah penduduk, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan antarkawasan, hingga tekanan terhadap sektor pangan akibat alih fungsi lahan dan lemahnya regenerasi petani.

Menurut dia, jumlah penduduk Jawa Tengah yang mencapai kisaran 38 juta jiwa menuntut pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi agar pembangunan tidak hanya bertumpu di wilayah pantai utara.

"Kita melihat ada disparitas kawasan yang cukup tinggi. Di satu sisi ada daerah dengan tingkat kemiskinan sekitar 4 persen, tetapi di wilayah selatan masih ada yang dua digit," katanya.

Menurut dia, Jasela memiliki potensi besar karena didukung sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta memiliki populasi sekitar 11,8 juta jiwa sehingga layak dikembangkan sebagai kawasan strategis penyangga pangan nasional.

"Kita tidak bisa terus berpikir bahwa kemajuan itu hanya industri manufaktur. Sektor pangan juga harus dipandang sebagai industri strategis," katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Mahdi Abdillah mengatakan sektor pertanian dan perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

"Komoditas pangan yang bersifat bergejolak selama ini masih menjadi penyumbang utama dinamika inflasi di berbagai daerah, termasuk di wilayah eks Keresidenan Banyumas (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara)," katanya.

Ia mengatakan Bank Indonesia secara konsisten mendukung ketahanan pangan daerah melalui pengembangan klaster pangan strategis, kerja sama antardaerah, digitalisasi pertanian, penguatan hilirisasi produk, hingga peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha.

"Kolaborasi antardaerah menjadi kunci mewujudkan kemandirian pangan karena setiap daerah memiliki potensi berbeda yang perlu diintegrasikan dalam rantai pasok yang efisien dan berdaya saing," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Pengembangan Wilayah LPPM Unsoed Probo Hardini mengatakan pengembangan Jasela harus dibangun melalui pendekatan kewilayahan yang memperhatikan potensi, karakteristik ruang, persoalan dasar, dan kebutuhan setiap daerah.

Menurut dia, hasil kajian LPPM Unsoed menunjukkan salah satu persoalan utama pengembangan kawasan selatan adalah lemahnya konektivitas intra dan antarwilayah, termasuk masih kuatnya ego sektoral di masing-masing daerah.

"Kami menemukan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang bisa saling melengkapi, sehingga pendekatannya harus kolaboratif," katanya.

Sementara pakar kebijakan publik Unsoed Prof Slamet Rosyadi mengatakan arah pengembangan pertanian dan perikanan di Jasela perlu merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Zero Hunger atau tanpa kelaparan.

"Seluruh kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk mendukung food security dan pencapaian Zero Hunger," katanya.

Ia menegaskan perguruan tinggi siap mendukung pengembangan Jasela melalui riset, inovasi teknologi, dan pendampingan kebijakan agar produktivitas serta nilai tambah sektor pangan terus meningkat.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA BARAT - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti investasi bernilai ratusan triliun rupiah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pupuk, migas, hingga agroindustri dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat, namun juga menyimpan tantangan sosial dan kultural yang tidak kecil.

Sejumlah proyek besar diketahui direncanakan berjalan di wilayah ini antara lain kawasan industri pupuk dengan nilai investasi lebih dari Rp26 triliun, pengembangan Blok Migas Ubadari yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, serta proyek agroindustri jagung dan tebu di wilayah Bomberay dan Tomage seluas 50.000 hektare yang melibatkan investor asal Korea Selatan.

Selain itu, investasi perkebunan kelapa sawit juga terus didorong di Distrik Tomage dan Bomberay melalui pengembangan PT STM Agro Energi dengan total lahan sekitar 15.960 hektare. Di sektor hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan industri oleoresin pala senilai Rp1,8 triliun sebagai bagian dari agenda ketahanan energi dan penguatan hilirisasi nasional.

Anggota DPD RI Papua Barat, Filep Wamafma menegaskan pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam agenda reses di Kabupaten Fakfak yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Kamis, 7 Mei 2026, Filep menekankan investasi tidak boleh dipahami semata sebagai agenda ekonomi, melainkan juga menyangkut struktur sosial masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Terkait investasi di Papua, pada prinsipnya saya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan. Namun pemerintah pusat perlu membuka diri terhadap masukan dari lembaga adat,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Lihat video: Inspiratif! Pemuda Raja Ampat, Papua Barat Jadi Anggota Paskibraka Nasional



Filep menegaskan di Papua tidak ada wilayah yang dapat dikategorikan sebagai tanah kosong. Seluruh wilayah, kata dia, merupakan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. “Perlu dipahami bahwa di Papua, tidak ada tanah kosong. Semua wilayah adalah milik masyarakat adat, termasuk sumber daya alamnya. Karena itu, setiap bentuk investasi harus melibatkan masyarakat adat sejak awal,” katanya.

Filep juga mengingatkan prinsip keterlibatan masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan bahwa setiap rencana investasi wajib mengedepankan partisipasi pemilik hak ulayat. Menurut Filep, tanpa keterlibatan masyarakat adat, investasi berisiko memicu konflik sosial berkepanjangan yang justru dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

“Tanpa persetujuan dan keterlibatan mereka, berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak menguntungkan pembangunan daerah,” tambahnya.

Filep menegaskan dirinya mendukung penuh masuknya investasi ke Papua, namun harus dengan pendekatan yang tepat dan berbasis penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai fondasi utama pembangunan di Tanah Papua.

“Ini penting agar pembangunan tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah,” ucapnya.

JAKARTA - Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Perkumpulan Warga Muda menggelar diskusi media bertajuk “Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa” di Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini menyoroti urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai kanal alternatif bagi aspirasi daerah di tengah menguatnya tren desentralisasi kebijakan.

Diskusi ini dibuka dengan analisis tajam dari Akademisi Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah. Dia menekankan bahwa desain bikameral yang tidak seimbang di Indonesia merupakan akar persoalan.

"Representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik tanpa daya dorong terhadap kebijakan nasional. Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Senada dengan kritik tersebut, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda agar DPD menjadi jembatan kebijakan yang inklusif. “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” katanya.

Menanggapi itu, Anggota DPD RI Abdul Kholik menegaskan posisi unik DPD dalam struktur kenegaraan. "DPD RI memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuatan antara pemerintah pusat dan perwakilan partai politik dalam mengagregasi isu-isu daerah. Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai, sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," ungkapnya.

Dukungan terhadap keterlibatan publik juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. “Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," ujarnya.

Menutup rangkaian pemaparan, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong DPD mulai berani menerapkan strategi nonstruktural guna memperluas pengaruh. “Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," katanya.

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 harus menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks di masa depan.

Dinamika global, transformasi teknologi, hingga perubahan struktur ekonomi membuat tantangan yang dihadapi buruh saat ini tidak lagi sederhana, tetapi berlapis dan saling terkait.

“Peringatan Hari Buruh ini penting sebagai momentum memastikan masa depan pekerja Indonesia lebih adil, lebih aman, dan lebih sejahtera saat ini dan ke depan,” ujar Fahira, Jumat (1/5/2026).

Senator Jakarta ini mengungkapkan setidaknya terdapat 5 tantangan utama yang akan dihadapi buruh dan sektor ketenagakerjaan ke depan.

Pertama, ketimpangan antara kenaikan upah dan biaya hidup. Kenaikan upah yang relatif terbatas tidak selalu sejalan dengan lonjakan biaya hidup, terutama harga pangan, energi, pendidikan, dan perumahan, sehingga menekan daya beli buruh.

Kedua, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketidakpastian lapangan kerja. Ketegangan geopolitik global, fluktuasi ekonomi, serta tekanan biaya produksi berpotensi mendorong efisiensi perusahaan yang berdampak langsung pada pengurangan tenaga kerja.

Ketiga, disrupsi teknologi dan digitalisasi dunia kerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menggeser jenis-jenis pekerjaan tertentu jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan pekerja.

Keempat, perlindungan bagi pekerja sektor informal dan ekonomi platform. Pekerja seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas, dan sektor informal lainnya membutuhkan kerangka perlindungan yang lebih kuat, termasuk jaminan sosial dan kepastian pendapatan.

Kelima, akses pendidikan dan mobilitas sosial keluarga buruh. Masih terdapat keluarga buruh yang menghadapi kendala dalam akses pendidikan, terutama di wilayah industri dan bagi kelompok pendatang, yang berpotensi memperpanjang siklus ketimpangan.

Meski tantangan tersebut cukup besar, Fahira menegaskan berbagai peluang perbaikan juga terbuka jika ditopang oleh kebijakan yang tepat dan kolaborasi semua pihak. “Negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak, tetapi juga membuka ruang dialog sosial yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan buruh,” ungkapnya.

Solusi ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh. Mulai dari reformasi kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan hidup layak, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga penguatan jaminan sosial yang inklusif.

Selain itu, peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) menjadi kunci agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di saat yang sama, negara juga perlu memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dan ekonomi digital melalui regulasi yang lebih progresif.

“Isu buruh hari ini tidak lagi berdiri sendiri. Ia terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga perlindungan sosial. Karena itu, solusi yang dihadirkan juga harus lintas sektor dan berkelanjutan,” ujar Fahira.

Dia juga mengapresiasi berbagai upaya dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Mulai dari komitmen penyediaan hunian terjangkau bagi pekerja, penyediaan fasilitas daycare di kawasan industri, penguatan perlindungan bagi pekerja transportasi online termasuk jaminan sosial, hingga pembentukan Satgas PHK sebagai langkah mitigasi perlindungan tenaga kerja.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi harga pangan guna menjaga stabilitas serta keterjangkauan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Azran berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Bapanas mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

"Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Azran sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Senator dari Komite I DPD RI menekankan hal itu saat kunjungan ke Kantor Bapanas bersama Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI, guna memperkuat sinergi terkait pengawasan program-program pangan yang relevan.

"Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi (kebutuhan pangan) masyarakat," ujar Azran.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami alias Komeng menegaskan urusan pangan tidak boleh menghadapi persoalan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau.

"Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyambut baik sinergi bersama DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat.

Menurutnya sinergi itu dapat memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan dengan lebih tepat sasaran salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bapanas mencatat realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng per 29 April telah menyasar hingga 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram (kg) beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Lembaga itu juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan Perum Bulog.

"Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret," bebernya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan Bapanas juga telah meminta Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain bantuan pangan, Ketut juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan GPM yang lebih masif di berbagai tempat dapat memberikan akses pangan dengan harga terjangkau ke masyarakat di berbagai daerah.

"Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya.

Bapanas mengusulkan pula pendampingan pada penyaluran program SPHP jagung pakan yang baru akan dimulai. Target program menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan itu diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah berharap dengan pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi untuk transformasi Posyandu agar perannya semakin kuat sebagai fondasi layanan kesehatan primer. Menurut Senator Jakarta ini, di tengah tantangan stunting, meningkatnya penyakit tidak menular, persoalan kesehatan ibu-anak, kesehatan jiwa, hingga penuaan penduduk, Posyandu justru semakin strategis karena menjadi simpul layanan yang paling dekat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan Fahira Idris dalam peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang mengusung fokus pada penguatan transformasi pelayanan Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar sekaligus pemberdayaan masyarakat. “Kalau ingin transformasi kesehatan primer berhasil, maka Posyandu harus diperkuat. Karena di situlah titik temu negara dan warga dalam upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan pemberdayaan yang paling nyata,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Aktivis perempuan dan perlindungan anak ini menilai Posyandu hari ini tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai tempat timbang balita dan layanan ibu-anak, tetapi harus diposisikan sebagai pusat layanan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif, hingga lansia. Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi transformasi Posyandu.

Pertama, memperkuat transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal secara substantif, bukan administratif. Menurut Fahira Idris, perlu dipastikan perluasan fungsi Posyandu benar-benar terimplementasi sebagai pusat layanan dasar yang terintegrasi—mulai kesehatan, edukasi keluarga, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan masyarakat di tingkat komunitas.

Kedua, meningkatkan kapasitas sekaligus kesejahteraan kader Posyandu sebagai ujung tombak transformasi. Fahira Idris menekankan kader perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan teknologi, insentif yang lebih layak, dan afirmasi kebijakan karena beban tugas kader semakin kompleks dan strategis. “Transformasi tidak akan berjalan tanpa kader yang kuat. Kader adalah tulang punggung Posyandu,” tegas Fahira Idris.

Ketiga, mendorong Posyandu berbasis data dan digitalisasi layanan. Fahira Idris mendorong penguatan sistem digital untuk pencatatan tumbuh kembang, skrining risiko kesehatan, pemantauan gizi, hingga dashboard wilayah berbasis data agar intervensi lebih presisi, cepat, dan terukur.

Keempat, memperluas fungsi Posyandu sebagai pusat pencegahan dan deteksi dini persoalan kesehatan masyarakat. Posyandu harus semakin aktif dalam skrining hipertensi, diabetes, pencegahan stunting, edukasi gizi, kesehatan jiwa, hingga promosi gaya hidup sehat, sehingga tidak hanya berorientasi kuratif tetapi benar-benar menekan faktor risiko sejak awal.

Kelima, memperkuat integrasi Posyandu dengan Puskesmas, sekolah, pemerintah daerah, dan program lintas sektor. Transformasi Posyandu, lanjut Fahira Idris membutuhkan ekosistem kolaboratif agar pembinaan, rujukan layanan, logistik, dan tindak lanjut intervensi berjalan solid, bukan bekerja sendiri-sendiri.

Keenam, mendorong inovasi Posyandu yang adaptif sesuai kebutuhan lokal. Fahira Idris mendorong pengembangan model-model inovatif seperti Posyandu remaja, Posyandu lansia, Posyandu jiwa, hingga Posyandu berbasis ketahanan keluarga yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Posyandu harus hidup dan adaptif. Tidak bisa seragam untuk semua daerah,” ujar Fahira Idris.

Ketujuh, memastikan keberlanjutan pembiayaan dan menjadikan Posyandu sebagai investasi pembangunan manusia. Bagi Fahira Idris, penguatan Posyandu perlu didukung pendanaan berkelanjutan melalui APBD, dana desa, CSR, dan kemitraan multipihak, karena Posyandu bukan sekadar program kesehatan, tetapi fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jika tujuh rekomendasi ini dijalankan serius, Fahira Idris yakin, Posyandu dapat menjadi kekuatan strategis dalam menopang agenda Indonesia Emas 2045. “Transformasi Posyandu sejatinya bukan sekadar memperbaiki layanan dasar, tetapi membangun ketahanan masyarakat dari tingkat paling bawah. Karena kesehatan bangsa yang kuat selalu dimulai dari komunitas yang kuat,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kenaikan harga gas nonsubsidi mulai dirasakan pelaku UMKM, terutama sektor kuliner. Hal ini perlu direspons dengan langkah perlindungan yang adaptif dan berlapis agar tidak mengganggu daya tahan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Fahira mengapresiasi pemerintah yang memastikan elpiji subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan serta berbagai ikhtiar Pertamina menjaga distribusi tetap aman dan merata.

Menurut dia, penyesuaian harga gas nonsubsidi di tengah gejolak energi global merupakan realitas yang dapat dipahami, namun perlindungan bagi UMKM harus tetap menjadi prioritas.

“Kita memahami ada tekanan geopolitik dan dinamika harga energi global yang memengaruhi kebijakan domestik. Di saat yang sama, negara juga perlu hadir memastikan UMKM yang menyerap tenaga kerja besar dan menopang ekonomi rakyat tetap tangguh menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,beberapa waktu lalu.

Senator Jakarta ini mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan semata kenaikan biaya energi, tetapi dilema yang menyertainya. Misalnya jika menaikkan harga berisiko menekan daya beli.

Sementara jika mempertahankan harga menggerus margin atau jika beralih ke gas subsidi 3 kg juga bukan solusi ideal karena berpotensi mengganggu skema subsidi tepat sasaran.

Fahira yang juga pemerhati UMKM menyampaikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar UMKM Indonesia lebih tahan terhadap dinamika harga energi global.

Untuk jangka pendek, Fahira Idris mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak, antara lain melalui insentif biaya produksi untuk sektor-sektor paling rentan energi-intensif, percepatan akses pembiayaan murah seperti KUR untuk menopang likuiditas usaha, serta relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan arus kas.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi gas subsidi agar tidak terjadi migrasi pengguna yang justru mengganggu kelompok penerima hak subsidi.

Untuk jangka menengah, Fahira mendorong penguatan efisiensi energi di level UMKM melalui program konversi bertahap ke teknologi produksi yang lebih hemat energi, insentif adopsi kompor induksi atau teknologi efisien untuk sektor tertentu, serta pendampingan manajemen biaya produksi bagi pelaku UMKM.

Dia mengusulkan mulai dirintis skema perlindungan energi untuk UMKM produktif strategis, terutama sektor pangan dan kuliner rakyat agar lebih resilien menghadapi volatilitas harga energi. Sudah saatnya, efisiensi energi menjadi bagian dari agenda pemberdayaan UMKM, bukan hanya isu sektor energi.

Untuk jangka panjang, Fahira menekankan pentingnya agenda besar ketahanan energi yang berpihak pada ekonomi rakyat, termasuk percepatan jaringan gas (jargas) untuk pelaku usaha kecil, diversifikasi sumber energi untuk UMKM, penguatan transisi energi yang inklusif, dan integrasi kebijakan UMKM dengan strategi nasional kemandirian energi. Tanpa pembenahan struktural, UMKM akan terus rentan setiap kali terjadi gejolak harga energi global.

“Kalau hanya merespons setiap ada gejolak, kita akan terus reaktif. Saat ini dan ke depan yang kita butuhkan adalah membangun UMKM yang tahan guncangan melalui reformasi yang lebih mendasar,” kata Fahira.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait ketahanan pangan, pembangunan manusia (PM), perbankan daerah, serta pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil pemeriksaan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono kepada Pimpinan DPD di Jakarta, Kamis.

“IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, serta 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat 520 LHP, yang terdiri atas 2 LHP Keuangan, 185 LHP Kinerja dan 333 LHP DTT,” kata Wakil Ketua BPK Budi Prijono dalam keterangan resmi.

Pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK merekomendasikan Gubernur agar melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD). Selain itu juga Gubernur disarankan untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam rangka memfasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

“BPK juga merekomendasikan Gubernur agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Bapanas untuk melakukan integrasi sistem informasi pangan dan penyusunan proyeksi neraca pangan daerah yang akurat dan tepat waktu,” ujar Budi Prijono.

Untuk pemeriksaan tematik nasional PM, pihaknya menyampaikan memberikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun perencanaan yang memadai untuk menyediakan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar dan kebutuhan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah kepala darah disarankan melakukan pemutakhiran data peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), serta sarana prasarana secara berkala sesuai kondisi riil berdasarkan pemutakhiran yang lengkap dan valid.

Terkait potret perbankan daerah, BPK mengidentifikasi sejumlah temuan signifikan pada 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPK merekomendasikan direksi BPD melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang efisien untuk menghindari ketergantungan terhadap nasabah tertentu, lalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pemberian kredit atau restrukturisasi kredit, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

IHPS II Tahun 2025 memuat pula hasil pemeriksaan signifikan yang dilaksanakan pada 89 pemda terkait pengelolaan PDRD.

BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk menetapkan regulasi sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD secara lengkap dan mutakhir.

Pihaknya turut merekomendasikan kepala daerah menyusun dan mengusulkan target anggaran pendapatan PDRD yang didukung penghitungan potensi PDRD dan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah sesuai ketentuan.

Sejak tahun 2005 hingga semester I 2025, lanjut dia, BPK telah menyampaikan 785.257 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa.

Untuk pemda dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 637.016 rekomendasi atau 81,1 persen dari total rekomendasi, dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 80,9 persen.

Pemda dengan tingkat penyelesaian tinggi di antaranya pemerintah kabupaten (pemkab) Pati dan pemkab Sukoharjo yang masing-masin 99,7 persen, dan pemkab Madiun 9,4 persen.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dari kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan kepada DPD sebagai representasi daerah untuk mengoptimalkan peran pengawasannya. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin akuntabel dan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah,” ungkapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi capaian Pemerintah yang berhasil mendorong lonjakan cadangan beras nasional hingga tembus mencapai 5 juta ton. Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa arah kebijakan pangan nasional berada di jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Indonesia, terutama dari perspektif daerah sebagai basis produksi.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 23 April 2026, cadangan beras Pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini mencerminkan peningkatan produksi yang signifikan, yang sebagian besar ditopang oleh kinerja sektor pertanian di daerah.

“Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah. Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil, dikutip dari siaran persnya usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan tata kelola distribusi, serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah.

Tamsil menegaskan bahwa keberhasilan produksi nasional harus diiringi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh.

Ia mengingatkan bahwa peran negara tidak berhenti pada peningkatan stok, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama.

“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh wilayah, tanpa menciptakan disparitas baru,” tegasnya.

Tamsil juga mengapresiasi program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan dampak nyata, tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.

Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi konsisten berada di atas 130 poin sejak Juni 2024. Bahkan pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 137,94.

Tamsil menilai capaian saat ini menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan. Dia pun meminta konsistensi kebijakan dan pengawasan distribusi tetap menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terpisah, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional.

“Capaian cadangan beras yang tembus 5,2 juta ton dan NTP di level 144,52 menunjukkan bahwa produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik,” ujarnya.

Menurut Prima, kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.

“Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Ada perbaikan dalam ekosistem pertanian kita,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa stok besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat petani maupun efisiensi distribusi.