JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akhirnya buka suara setelah digugat pegawainya, Ernie Nurheyanti M Toelle ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta lantaran telah melakukan mutasi. Pigai mengungkapkan alasannya melakukan mutasi itu atas dasar kinerja.

Hal itu diungkapkan Menteri HAM saat Raker bersama Komisi XIII DPR, pada Selasa (7/4/2026). Awalnya, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan nasib pegawai Kementerian HAM yang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Kondisi ini bagi saya menimbulkan pertanyaan serius bahwa negara dapat melindungi HAM publik, tapi jika di internal Kementerian HAM sendiri terdapat indikasi pelanggaran HAM administrasi, saya rasa ini perlu kita perbaiki bersama," tutur Rieke.

Merespon itu, Pigai mengklaim bahwa dirinya satu-satunya menteri yang tak pernah me-nonjob-kan pegawai. "Saya Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia satu setengah tahun, satu pun tidak pernah nonjobkan," ucap Pigai.

"Kenapa? Karena saya mengangkat seluruh pejabat itu, saya sama sekali tidak kenal. Saya hanya baca curriculum vitae, memenuhi syarat, saya angkat, saya menuntut profesional. Dan mereka kerja profesional," imbuhnya.

Pigai juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang emosional. Ia pun menjelaskan memutasi Yanti bermula sejak massa efisiensi pada April 2025. Kala itu, ia mengaku telah mengumpulkan seluruh pejabat di Kementerian HAM baik Kanwil maupun juga di pusat.

"Bahwa ini efisiensi tapi saya menyatakan tidak boleh satu lampu pun padam. Seluruh pegawai kerja. Saya angkat kalian, saya tidak kenal, yang saya tuntut adalah kinerja maksimal. Serapan harus ditingkatkan," ucap Pigai.

"Setelah kita evaluasi seluruh eselon 2, yang paling rendah, baik Kanwil maupun juga pusat, itu di tempat yang Ibu Yanti menjadi KPA, Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu 89%. Saya targetkan penyerapan anggaran di Kementerian HAM itu 99,99%" tambahnya.

Atas dasar itu, Pigai mengaku marah lantaran dirinya tak bisa mencapai target menyerap anggaran 99,99%. "Gara-gara hanya karena serapan di unitnya di mana beliau menjadi kuasa pengguna anggaran paling rendah, yaitu 89%, turun target saya, dari 99,99% menjadi 99, sekian," tuturnya.

"Saya sudah kasih jabatan, saya tidak kenal kamu siapa, saya hanya membaca kompetensi dan profesionalisme, ya lo kasih gue itu dengan kinerja yang optimal. Saya menuntut kamu kinerja optimal. Kalau tidak kinerja optimal, copot! Untung saya tidak copot," imbuhnya.

Setelahnya, Pigai mengaku mengumpulkan seluruh pejabat untuk dievaluasi, termasuk Yanti. Bahkan, ia mengklaim, sempat memina kesediaan Yanti untuk dipindahtugaskan.

"Saya tawarkan dia jadi Kanwil di Sumatera Utara, dia tidak mau. Kemudian, 'ya sudah kamu milih sendiri.' Dia milih sendiri jadi jabatan fungsional. Itu pun tidak turun, geser di tempat sama. Tapi di luar ya, namanya juga setelah itu selesai, dia ajukan gugatan di pengadilan," tutur Pigai.

Bahkan, ia mengklaim telah memberi uang pada Yanti untuk menyewa kuasa hukum dalam melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Saya menawarkan, uang Menteri HAM pribadi menawarkan untuk bayar pengacara. Mana ada mau gugat sendiri kita yang bayarin? Cuma Menteri HAM aja yang bisa. Saya bilang, 'lo, Anda pergi cari keadilan, ini saya punya uang, saya bayarin pengacara, kamu bayar pengacara.' Semua upaya sudah dilakukan," ucap Pigai.

"Sekarang, saat ini sedang dalam proses peradilan. Kita lihat hasil pengadilannya seperti apa," sebut Pigai.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal perjanjian dagang Indonesia - Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) digugat yang sejumlah organisasi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Budi menegaskan proses ratifikasi perjanjian dagang tersebut akan tetap melalui konsultasi dengan DPR RI.

"Kalau di aturan di Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, konsultasi atau ratifikasi dilakukan dengan DPR. Itu kan setelah perjanjian dagang ditandatangani dan selambat-lambatnya 90 hari harus dilakukan konsultasi," kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan penandatanganan perjanjian dagang tidak serta-merta berarti ratifikasi telah selesai. Menurutnya, proses ratifikasi justru baru dimulai setelah perjanjian ditandatangani dan akan ditentukan melalui mekanisme bersama DPR.

"Kemudian muncul seolah-olah, ini kok bentuk ratifikasinya Perpres (peraturan presiden), seharusnya Undang-undang. Loh kan belum (diratifikasi). Wong ratifikasi mau proses kok. Nanti ratifikasi itulah baru muncul produk hukum, apakah Perpres ataukah Undang-undang, sesuai hasil konsultasi kita dengan DPR," ujarnya.

Budi juga meluruskan tuduhan pemerintah tidak melibatkan DPR dalam proses perjanjian tersebut. Ia menegaskan seluruh tahapan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang.

"Jadi kita menandatangani ART itu sudah sesuai dengan ketentuan. Dan mekanismenya sama dengan ketika kita melakukan perundingan dagang dengan negara lain," kata Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menghadapi dinamika perdagangan dengan AS termasuk potensi kebijakan tarif baru setelah Mahkamah Agung AS membatalkan skema tarif resiprokal sebelumnya.

"Nah, setelah 150 hari kan bisa saja pemerintah Amerika membuat kebijakan tarif baru. Kita juga belum tahu ya, tapi yang jelas mereka membuat investigasi Section 301 ke beberapa negara, salah satunya Indonesia," ujarnya.

Menurut Budi, investigasi tersebut dapat menjadi dasar bagi AS untuk menetapkan kebijakan tarif baru terhadap produk Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah pembelaan, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian dan pelaku usaha.

Sebelumnya, empat organisasi masyarakat sipil sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap perjanjian dagang RI-AS ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keempat organisasi itu terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Perserikatan Solidaritas Perempuan. Lembaga WALHI Nasional dan Trend Asia juga mendukung gugatan ini.

Gugatan tersebut menyoroti aspek prosedural, termasuk isu konsultasi dengan DPR serta potensi dampak terhadap kepentingan nasional. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut DPR tidak dilibatkan sejak awal dalam perjanjian tersebut.

Ia juga menganggap perjanjian tersebut bersifat sepihak dan dominan menuntut Indonesia untuk mengubah kebijakan domestik, sementara kewajiban serupa dari pihak AS dinilai sangat minim.

Bhima menyoroti pelanggaran prosedural dari penandatanganan perjanjian ini karena pemerintah membuat komitmen semacam tanpa konsultasi DPR dan masyarakat.

"Mereka hanya menjadi penonton, tidak pernah diberikan consent, tidak pernah diberitahu, DPR pun juga tidak dijadikan sebagai mitra untuk melakukan konsultasi dalam perjanjian perdagangan ini," ujar Bhima di PTUN Jakarta beberapa waktu silam.

Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Yayasan Celios Pencerah Bangsa, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia for Global Justice (IGJ), serta Perserikatan Solidaritas Perempuan bersama entitas terkait lainnya mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/G/TF/2026/PTUN.JKT pada 11 Maret 2026, dengan klasifikasi perkara tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual.

Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai pihak tergugat, sementara para penggugat diwakili oleh kuasa hukum Muhamad Saleh. Saat ini, perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.

Gugatan ini berkaitan dengan persetujuan pemerintah terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelum menempuh jalur litigasi, para penggugat telah menyampaikan keberatan administratif kepada Presiden melalui Sekretariat Negara pada 23 Februari 2026.

Dalam siaran persnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan keberatan atas persetujuan tersebut. Ekonom Digital Celios, Nailul Huda, menilai perjanjian itu memiliki konsekuensi luas terhadap kedaulatan ekonomi nasional, independensi kebijakan negara, serta perlindungan kepentingan publik.

“Dengan cakupan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas,” kata Huda.

Merujuk Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Huda menegaskan pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian internasional berpedoman pada kepentingan nasional, prinsip persamaan kedudukan dan saling menguntungkan, serta memperoleh persetujuan DPR apabila menyangkut kedaulatan negara, pembentukan kaidah hukum baru, lingkungan hidup, hak asasi manusia, maupun aspek politik dan keamanan.

Dia menambahkan, Celios menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai. Padahal, materi perjanjian dinilai telah memasuki aspek krusial yang mensyaratkan keterlibatan DPR dan transparansi kepada masyarakat.

Secara substantif, lanjut Huda, ART memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan Indonesia. Kewajiban impor migas dari Amerika Serikat sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp253,3 triliun berisiko memperbesar defisit neraca migas dan meningkatkan ketergantungan energi.

“Pencabutan hambatan sertifikasi dan non-tarif berpotensi memicu banjir impor produk pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal,” kata Huda.

Selain itu, penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian barang impor dari AS dinilai berisiko melemahkan kebijakan industrialisasi nasional dan mempercepat deindustrialisasi. Di sektor sumber daya alam, terdapat klausul yang membuka peluang kepemilikan absolut perusahaan asing di pertambangan, yang dinilai bertentangan dengan kewajiban divestasi dalam regulasi minerba.

Huda juga menyoroti ketidakjelasan terkait pembelian bijih mentah (ore) yang dinilai mengancam agenda hilirisasi mineral. Selain itu, klausul pengolahan limbah mineral kritis berpotensi menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembuangan limbah elektronik. Sementara itu, kewajiban pembangunan small modular nuclear reactor (pembangkit nuklir) dinilai membawa risiko lingkungan, sosial, dan fiskal yang besar.

Tidak hanya itu, salah satu nota kesepahaman (MoU) sebagai turunan kerja sama perdagangan resiprokal juga disebut menyepakati perpanjangan izin penambangan Freeport-McMoRan di Grasberg, Papua. Penandatanganan tersebut dinilai dilakukan tanpa melalui pembahasan di DPR serta tanpa pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat.

UU PDP hingga Pajak Digital ...

RI dan AS Setara Masalah Keamanan Data

Dalam aspek kedaulatan digital dan perlindungan data, Huda menilai pengakuan bahwa standar perlindungan data pribadi Amerika Serikat setara dengan Indonesia berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, larangan penerapan pajak digital serta pembatasan kewajiban platform digital AS untuk berbagi lisensi, data, atau keuntungan dinilai mempersempit ruang kebijakan fiskal dan penguatan industri digital nasional. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, kondisi ini berpotensi menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak digital dalam jumlah besar.

“Ini sangat ironi, pelarangan penerapan pajak atau pungutan terhadap aktivitas digital ditengah beragam upaya yang dilakukan oleh negara-negara Global South lainnya untuk menekan ketimpangan dan struktur usaha yang tidak adil di sektor digital global,” katanya.

Huda menambahkan, ketentuan yang mewajibkan konsultasi dengan Amerika Serikat dalam pembuatan perjanjian di sektor perdagangan digital serta pengadaan infrastruktur strategis seperti 5G/6G, satelit, dan kabel bawah laut berpotensi menghambat kemandirian teknologi dan membuka risiko praktik anti-persaingan.

Celios juga menyoroti klausul yang membatasi kerja sama Indonesia dengan negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS. Menurutnya, ketentuan ini mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif dan berpotensi menempatkan Indonesia dalam blok perdagangan eksklusif.

Selain itu, penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari AS dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta berpotensi mengabaikan perlindungan konsumen Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Merujuk putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 yang menyatakan kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump melanggar hukum, Celios menilai dasar hukum ART semakin lemah. Oleh karena itu, tidak terdapat urgensi untuk melanjutkan ratifikasi perjanjian tersebut.

Celios pun mendesak Presiden untuk segera mengirimkan notifikasi terminasi pembatalan perjanjian kepada Pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak melakukan ratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Undang-Undang, serta memastikan setiap perjanjian strategis ke depan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Pada saat yang sama, Celios menilai tekanan tarif resiprokal yang sebelumnya mendorong Indonesia bergabung dengan Board of Peace menjadi tidak relevan. Organisasi tersebut meminta agar Indonesia keluar dari Board of Peace dan kembali menjalankan prinsip politik bebas aktif sebagaimana diamanatkan undang-undang.

“Perjanjian internasional bukan sekadar instrumen diplomasi dagang, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah pembangunan dan kedaulatan ekonomi bangsa. CELIOS menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan perdagangan internasional,” kata Huda.

Empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keempat organisasi itu terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Lembaga WALHI Nasional dan Trend Asia juga mendukung gugatan ini.

Gugatan didampingi oleh tim advokat dari CELIOS, yakni Muhamad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, dan Yuniar Riza Hakiki.

Gugatan tersebut diajukan atas tindakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo, yang menandatangani perjanjian pada 19 Februari 2026, yang oleh penggugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bahwa tujuan dari gugatan tersebut adalah batalnya perjanjian yang dimaksud.

"Ya, dengan tegas pesannya jelas bahwa kami sebagai penggugat, ini meminta agar perjanjian dagang resiprokal, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu dinyatakan batal demi hukum, tidak sah," ujar Bhima kepada wartawan di PTUN Jakarta, Rabu (11/3).

Bhima menganggap bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak dan dominan menuntut Indonesia untuk mengubah kebijakan domestik, sementara kewajiban serupa dari pihak AS dinilai sangat minim.

"Ini dilakukan secara unilateral, secara sepihak, di mana tuntutan agar Indonesia melakukan perubahan kebijakan itu sangat dominan, sementara kewajiban Amerika Serikat untuk melakukan perubahan kebijakan itu sangat minim,"

Selain itu, Bhima juga menyoroti pelanggaran prosedural dari penandatanganan perjanjian ini karena pemerintah membuat komitmen semacam tanpa konsultasi DPR dan masyarakat.

"Mereka hanya menjadi penonton, tidak pernah diberikan consent, tidak pernah diberitahu, DPR pun juga tidak dijadikan sebagai mitra untuk melakukan konsultasi dalam perjanjian perdagangan ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menyoroti soal publisher right yang menurutnya dapat merugikan media secara keuangan dan kepemilikan media oleh asing.

"Karena kan di perjanjian ART ini ini eh telah membuat Indonesia tidak bisa lagi menarik bagi hasil dari platform, dan itu merugikan media," kata Nany.

"Coba bayangkan sama siapa nih kita wartawan mengabdi kalau bukan sama rakyat sendiri? Sementara itu sudah dimiliki asing," sambungnya.

Kemudian Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana juga menyoroti peran DPR yang tidak kritis terhadap perjanjian ini.

"Padahal, diamanatkan dalam konstitusi maupun undang-undang Indonesia, dalam peraturan Indonesia, bahwa DPR itu bisa menolak perjanjian dagang yang itu merusak atau mengancam kepentingan nasional," katanya.

Dari segi lingkungan, Rahmat juga menyoroti persoalan eksploitasi mineral kritis. Dalam hal ini, Rahmat menyinggung soal AS yang bisa memperluas eksplorasi tambangnya di Indonesia.

"Bahkan, dalam penegasannya unsur elemen tanah jarang itu juga akan diserahkan oleh Indonesia dan akan diberikan lokasinya di mana, ditentukan lokasinya di mana. Ini sangat berbahaya sekali," terangnya.

Koalisi masyarakat sipil menggugat langkah Presiden Prabowo Subianto yang meneken Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut didaftarkan pada 11 Maret 2026 dan menyasar dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) karena presiden dinilai menandatangani perjanjian tersebut tanpa persetujuan DPR serta tanpa partisipasi publik yang memadai.

Koalisi penggugat terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), Perserikatan Solidaritas Perempuan, WALHI Nasional, dan Trend Asia.

Bertentangan dengan Konstitusi

Koalisi menilai tindakan presiden bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa perjanjian internasional tertentu harus mendapatkan persetujuan DPR. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai melanggar Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

“Kami menilai proses penandatanganan ART melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Rabu (11/3).

Dalam gugatan tersebut, para penggugat juga mengajukan permohonan provisi agar PTUN Jakarta menunda pelaksanaan ART selama proses persidangan berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bhima menegaskan, perjanjian tersebut berpotensi mengubah arah kebijakan ekonomi nasional.

Menurutnya, ART merupakan perjanjian yang secara fundamental dapat menggeser orientasi kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat.

“Pemerintah tidak bisa membuat komitmen semacam ini tanpa konsultasi DPR dan masyarakat. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi juga penyangkalan terhadap konstitusi, semangat Dasa Sila Bandung, serta prinsip politik bebas aktif Indonesia,” kata Bhima.

Presiden Tidak Merespons Keberatan

Sebelum mengajukan gugatan, CELIOS telah menyampaikan Surat Keberatan Nomor 039/CELIOS/II/2026 kepada Presiden RI pada 23 Februari 2026. Surat tersebut diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari yang sama.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, presiden memiliki waktu maksimal 10 hari kerja untuk merespons keberatan tersebut. Namun hingga batas waktu pada 9 Maret 2026, pemerintah tidak memberikan tanggapan ataupun langkah penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan.

Peneliti CELIOS Nailul Huda menyatakan, tidak adanya respons dari pemerintah menjadi salah satu alasan utama pengajuan gugatan.

“Dari pemerintah belum ada respons apa-apa. Makanya kita gugat ke sini agar pemerintah bisa menjawab, sekaligus membuka data dan informasi terkait ART di PTUN. Itu tujuan kita menggugat presiden di PTUN,” ujar Huda.

Ia menilai, pihaknya sebenarnya telah memperhitungkan kemungkinan gugatan sejak awal. Menurutnya, jika dalam waktu 10 hari kerja tidak ada tanggapan atas keberatan yang diajukan, maka langkah hukum melalui PTUN dapat ditempuh.

“Kalau alasannya kenapa belum ada tanggapan, mungkin bisa ditanyakan ke pihak istana. Tapi yang jelas kami sudah berhitung bahwa setelah 10 hari tanpa respons, kami bisa mengajukan gugatan,” katanya.

Menyasar Produk Kebijakan ART

Nailul Huda menegaskan bahwa yang menjadi objek gugatan bukanlah pribadi presiden, melainkan produk kebijakan berupa perjanjian ART yang ditandatangani.

"Yang digugat itu ART-nya, karena itu merupakan produk yang dihasilkan oleh presiden. Barang tersebut adalah produk hukum yang kami nilai cacat atau melanggar hukum,” kata Huda.

Dalam gugatan yang telah didaftarkan, koalisi masyarakat sipil mengajukan beberapa tuntutan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta.

Pertama, dalam permohonan provisi, para penggugat meminta agar pengadilan menunda pelaksanaan ART yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, dalam pokok perkara, koalisi meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan serta menyatakan bahwa tindakan presiden dalam menyetujui atau mengesahkan ART merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan.

Ketiga, para penggugat juga meminta agar tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Ombudsman RI pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan dengan perintangan penyidikan kasus vonis lepas perkara korupsi CPO korporasi.

"Benar [ada penggeledahan di Ombudsman] terkait dengan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara Migor," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Anang menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [gugatan di PTUN]," imbuhnya.

Selain kantor Ombudsman, Anang mengungkap bahwa penyidik juga tengah menggeledah salah satu pejabat di Ombudsman. Namun, Anang belum membeberkan identitas pejabat Ombudsman tersebut.

"Rumahnya dia lah, salah satu komisioner itu [di Ombudsman]," pungkasnya.

"Nanti sajalah. Kita ikuti dulu prosesnya," lanjut Anang.

Sekadar informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus perintangan penyidikan penanganan sejumlah perkara seperti korupsi timah, CPO korporasi hingga impor gula.

Sejauh ini, ada tiga terdakwa yang telah menjalani proses persidangan. Mereka yakni Junaidi Saibih selaku advokat/akademisi; Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAKTV dan M Adhiya Muzakki selaku pemimpin buzzer.

Adapun, Tian Bahtiar Cs tengah divonis bebas dalam perkara tersebut karena tidak terbukti bersalah melakukan pidana perintangan. Sementara itu, khusus perkara perintangan atas tersangka lainnya, yakni Advokat Marcella Santoso, belum ke meja hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Ponjto Sutowo melalui kuasa hukumnya menyatakan bakal mengajukan kasasi usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT.

Dalam putusan sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo untuk melakukan banding atas sengketa Hotel Sultan yang berdiri di area Gelora Bung Karno. Akan tetapi, pada 26 Februari 2026 PTUN membatalkan perkara nomor 221 yang dituangkan dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa pihaknya akan melayangkan kasasi sebagai respons dari pembatalan putusan perkara nomor 221.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," jelas Hamdan kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, Hamdan menekankan bahwa putusan pembatalan perkara nomor 221 itu tidak serta merta berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan pembatalan yang dilakukan PTUN, Hamdan tidak menjelaskan. Hanya saja, dia menekankan bahwa putusan pembatalan belum dapat dijadikan dasar kuat untuk pelaksanaan eksekusi.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," pungkasnya.

Eksekusi Hotel Sultan

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPK GBK Kharis Sucipto menyatakan pembatalan itu memperkuat posisi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dalam melaksanakan penertiban atas Hotel Sultan.

Kharis menuturkan, kini PT Indobuildco yang masih menduduki pengelolaan Hotel Sultan tidak memiliki pilihan langkah hukum lain kecuali mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dia menekankan bahwa proses administratif di PTUN tidak akan menghambat jalannya sengketa perdata yang telah dimenangkan pemerintah.

“Sekalipun demikian, saya tegaskan kembali bahwa proses eksekusi Putusan Perdata PN Jakarta Pusat tidak terpengaruh secara hukum dengan perkara TUN,” ujar Kharis.

Terkait proses Eksekusi, Kharis menyebut saat ini PPKGBK tengah menunggu perintah resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memulai proses eksekusi fisik di lapangan.

"Kami yakin bahwa semua proses eksekusi akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Untuk itu, kami memohon dukungan dan kepercayaan dari publik agar proses eksekusi penyelamatan aset negara ini dapat berjalan segera dalam tatanan hukum yang ada," tambahnya.

BANDUNG - Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menjadi sorotan penting, seiring meningkatnya interaksi antara negara, warga negara, dan dunia usaha. Isu ini dinilai krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang adil sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Eman Achmad Sulaeman mengangkat persoalan tersebut dalamSidang Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat. Dia secara khusus membedah kompetensi absolut pengadilan negeri dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Penelitian ini mengulas dinamika hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam praktiknya kerap memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

“Dalam praktik, masih sering terjadi ketidakpastian forum. Gugatan yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri justru dinyatakan sebagai kewenangan PTUN, dan sebaliknya. Kondisi ini berpotensi merugikan para pencari keadilan,” ujar managing partner kantor hukum Eman Achmad & Co ini, dikutip Senin (23/2/2026).

Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, data perkara, serta wawancara mendalam dengan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil kajian menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah dalam konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.

Menurut Eman, kunci utama terletak pada kejelasan parameter dalam menilai perbuatan pemerintah. “Parameter yang jelas sangat dibutuhkan untuk menentukan kapan pengadilan negeri mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan kapan hal tersebut menjadi kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara. Tanpa itu, kepastian hukum akan selalu menjadi persoalan,” tegasnya.

Memperhatikan fenomena perebutan kompetensi tersebut, dalam disertasinya, Eman menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Pertimbangannya memuat ketentuan-ketentuan yang telah menimbulkan salah tafsir yang mengisyaratkan seolah-olah bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah hanya kompetensi absolut PTUN.

Di mana dalam praktik di lapangan saat ini telah terjadi kebingungan dalam menerapkan domain peradilan mana dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah.

Dalam rumusannya, Eman menetapkan parameter aplikatif yang merujuk pada unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperkuat oleh yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang. Ia juga menemukan dasar yang memungkinkan penerapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap pemerintah dalam situasi tertentu, khususnya ketika negara menguasai atau mengendalikan risiko yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.

“Ketika negara berada pada posisi pengendali risiko atas suatu akibat yang merugikan hak perseorangan atau hak atas harta kekayaan warga masyarakat, maka beban tanggung jawab pemerintah bersifat mutlak dan beban pembuktian tidak seharusnya berada pada sisi warga negara. Prinsip keadilan menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih memperhatikan kepentingan warga masyarakat sebagai korban,” jelas Eman.

Pendekatan ini dinilai penting tidak hanya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi dunia usaha dalam berinteraksi dengan suatu kebijakan dan tindakan Pemerintah.

Eman menambahkan di sisi pemerintah hasil penelitian ini akan berguna bagi Pemerintah dalam melakukan manajemen risiko atas perbuatan-perbuatan atau kebijakannya. Kebijakan pemerintah itu harus dibuat dengan mempertimbangkan apakah dampaknya dapat menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Dia mengusulkan agar pemerintah harus terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan parameter yang ditawarkan dalam disertasinya untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan Pemerintah yang ada saat ini atau yang akan dilakukan, akan menimbulkan risiko yang merugikan warga masyarakat dan kemudian melakukan mitigasi risiko tersebut sejak awal jika ada.

Sebagai profesional manajemen risiko hukum, Eman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati jika kendali atas risiko tersebut hanya berada di Pemerintah maka Pemerintah harus bertanggung jawab secara mutlak atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian kepada warga masyarakat. Pemerintah tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan seperti kebijakan atau peraturan terkait pembukaan lahan hutan, kebijakan makanan bergizi gratis atau kebijakan pembatasan kepada swasta pengelola bahan bakar minyak untuk mengimpor bahan bakar minyak, merupakan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang berpotensi dapat diterapkannya pertanggungjawaban Pemerintah secara mutlak apabila akibat kebijakan tersebut kemudian berdampak pada timbulnya kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Ke depan, Eman berharap gagasan hukum yang ia tawarkan dapat menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum, hakim, serta pembuat kebijakan dalam membangun sistem peradilan yang lebih konsisten, pasti, dan berkeadilan di Indonesia.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) kubu Fathan Subchi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah itu untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan PB IKA PMII kubu Slamet Ariyadi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IKA PMII Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan, keputusan PT TUN Jakarta yang menyatakan SK Menkum RI kepengurusan PB IKA PMII kepengurusan Fathan Subchi belum inkrah. Menurutnya, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh.

"Walaupun hari ini adalah sudah ada keputusan banding yang memutuskan bahwa pihak lawan kami yang dimenangkan. Tapi kami akan melakukan langkah kasasi, dan ini menyatakan bahwa memang ini belum inkrah," ujar Purnamasidi di Kantor PB IKA-PMII, Jakarta Selatan, Minggu (22/2/2026).

Dengan demikian, Purnamasidi menegaskan, SK Menkum RI Nomor: AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2025 yang mengakui kepengrusan PB IKA PMII Fathan Subchi masih berlaku dan sah secara hukum.

"Maka SK yang kami miliki itu masih sah, kepengurusan kami masih sah, dan ini masih bisa kami gunakan untuk melakukan konsolidasi organisasi. Artinya, hanya ada satu PB IKA PMII dengan Ketua Umum atas nama Pak Fathan Subchi yang mendapatkan SK," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum PB IKA PMII, M.Z Al-Faqih mengungkapkan, ada keganjilan pada tahap pengadilan PT TUN Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Slamet. Menurutnya, majelis hakim yang tangani gugatan banding kubu Slamet itu telah salah dalam menerapkan hukum.

"Banyak sekali kami temukan penerapan hukum yang keliru dari Majelis Hakim tingkat banding," ujar Faqih.

Lihat video: RICUH! Peserta Sidang Munas IKA-PMII Protes soal Periode Jabatan Ketum



Faqih mencontohkan, mekanisme gugatan SK Menkum harus menempuh langkah keberatan lebih dulu baik ke menteri maupun Presiden RI. Bila langkah keberatan ditolak atau diabaikan, kata dia, baru bisa menempuh gugatan ke PT TUN.

"Nah, salah satu nama tidak pernah menempuh proses-proses administrasi yang disyaratkan sebelum mengajukan gugatan. Maka kami menganggap agak ganjil, agak aneh. Kok semua proses belum ditempuh, orang diizinkan dan dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan bahkan oleh pengadilan tinggi, ini dikabulkan," ujar Faqih.

Untuk itu, ia menyatakan, pihaknya akan melayangkan kasasi ke MA atas putusan tersebut. Menurutnya, putusan PT TUN Jakarta harus diluruskan agar tak ada kesalahan dalam menerapkan hukum.

"Bagaimana mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum kemudian dibiarkan? Dan ini menyangkut marwah dan juga menyangkut keadilan hukum. Karena kalau begini dibiarkan, maka kepastian hukum dan keadilan hukum itu seolah-olah tidak pernah ada di Republik Indonesia," ujar Faqih.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah batal merumahkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meski tengah melakukan reformasi besar-besaran.

Menurut Purbaya, langkah tersebut tidak memungkinkan dilakukan karena terbentur aturan kepegawaian dan berisiko menimbulkan persoalan hukum.

"Kalau di pajak, di keuangan, atau pegawai negeri, kita tidak bisa sembarangan merumahkan. Saya sempat tanya, 'saya rumahin saja bisa enggak?'. Ternyata enggak bisa. Nanti bisa dituntut di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan kalah. Jadi akhirnya tidak jadi," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Sebagai gantinya, Kemenkeu memilih melakukan rotasi dan mutasi jabatan sebagai bagian dari reformasi internal. Di DJBC, pemerintah telah mengganti sekitar 34 pejabat yang bertugas di wilayah sentral atau dinilai memiliki kinerja yang tidak optimal.

Langkah ini disebut sebagai upaya shock therapy untuk memperbaiki pengawasan dan pelayanan.

Reformasi serupa juga dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam waktu dekat, lebih dari 45 pegawai pajak akan dipindahkan dari wilayah yang dianggap 'gemuk' ke daerah yang lebih sepi.

Rotasi ini menyasar pegawai yang dinilai masih memiliki relasi intens dengan wajib pajak tertentu.

"Minggu ini kita akan pindahkan lebih dari 45 orang ke tempat-tempat yang lebih sepi," katanya.

Di sisi lain, pegawai yang dinilai memiliki integritas dan kinerja baik justru akan ditempatkan di posisi yang lebih strategis. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu memperbaiki tata kelola tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Purbaya juga menyinggung adanya penindakan hukum terhadap oknum aparat di daerah, termasuk operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum, meski tetap memberikan pendampingan secara proporsional.

"Saya akan mendampingi secara hukum, tapi tidak akan intervensi. Kalau salah ya bersalah, kalau tidak ya jangan di-abuse," tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal rencana serikat buruh yang akan menggugat Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi terkait kenaikan UMP 2026 dengan serikat buruh dan dewan pengupahan sejak Februari 2025.

Indah pun menegaskan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan telah terbit, Kemnaker langsung berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan.

"Tadi juga di dalam, di Raker, juga kami sampaikan dari Februari, bahkan 2025, kami sudah menjalin komunikasi. Ketika PP (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025) itu terbit, juga kita komunikasikan ke Dewan Pengupahan, sudah kita lakukan dialog," ujar Indah usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Sesuai amanat beleid tersebut, upah minimum, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral ditetapkan oleh gubernur. Dengan demikian, menurut Indah, gubernur mempunyai hak prerogatif dalam menetapkan upah minimum.

"Gubernur memiliki kewenangan menetapkan, berdasarkan masukan dan rekomendasi dari dewan pengupahan (upah). Jadi kalau gubernur sudah menetapkan ya, memang seamanat PP seperti itu, ya menjadi prerogatif gubernur. Itu kan semua masukan dari dewan pengupahan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Said mengatakan telah menyurati surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung namun tidak mendapat tanggapan. Surat keberatan tersebut adalah salah satu persyaratan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

"Surat keberatan dari buruh dan Serikat Buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI, mewakili kawan-kawan buruh atau pekerja atau karyawan yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/1) dikutip detikfinance.

Buruh meminta agar UMP DKI Jakarta dinaikkan dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Sampai hari ini tidak ada jawaban, dengan demikian maka Partai Buruh bersama KSPI mewakili buruh Jakarta akan melanjutkan gugatan ke PTUN agar UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp5,73 juta per bulan diubah menjadi Rp5,89 juta, 100% KHL," tambahnya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta Pramono menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp6 juta atau lima persen di atas KHL, dengan batas waktu keputusan paling lambat pekan depan.

Tak hanya Jakarta, buruh juga berencana menggugat penetapan upah minimum di kabupaten/kota Jawa Barat ke PTUN Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.