Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya buka suara ihwal pemerintah Indonesia yang tidak mewajibkan pemrosesan data pembayaran dilakukan di dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik komitmen yang mempertegas hak akses pengawas terhadap data yang diproses/tersimpan lintas batas sebagai prasyarat pembolehan pemrosesan data di luar negeri, sepanjang akses tersebut memadai secara teknis dan hukum.

Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan kerangka prudensial OJK, termasuk POJK No.11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan TI oleh bank, serta pedoman ketahanan siber dan tata kelola digital lain yang mengatur pengelolaan risiko TI, outsourcing, dan perlindungan data konsumen/masyarakat.

“Sesuai POJK PTI, bank dapat memiliki pemrosesan data di luar negeri sepanjang memenuhi syarat dan mendapat izin dari OJK dengan prasyarat akses pengawasan lintas batas telah terpenuhi,” kata Dian kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (15/3/2026).

Sejalan dengan itu, OJK menekankan bahwa akses data untuk keperluan pengaturan dan pengawasan harus segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan, implementasinya meliputi kanal pelaporan/pengiriman data yang mendekati real time atau harian untuk dataset pengawasan inti yang granular, konektivitas langsung dan aman dari OJK ke lingkungan pemrosesan penyedia di luar negeri tanpa perantara yang membatasi hak audit, serta ketersediaan akses dalam jangka waktu yang wajar dengan parameter kinerja yang terukur.

Dian menambahkan, optimalisasi infrastruktur pelaporan OJK, termasuk pemanfaatan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan yang ditujukan untuk menjaga konsistensi, kecepatan, dan kualitas data pengawasan sehingga OJK dapat menjalankan pengawasan berbasis data tanpa jeda yang tidak wajar.

Selain itu, Dian menyebut bahwa OJK akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam negeri antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan mitra di AS seperti otoritas pengawas, pelaku jaringan pembayaran internasional, dan penyedia layanan teknologi/cloud agar pengaturan akses pengawasan lintas batas telah terpenuhi dan tugas serta wewenang OJK dapat dijalankan secara optimal.

Adapun ruang lingkup koordinasi meliputi penyelarasan standar teknis, mekanisme notifikasi insiden, hak audit/akses regulator, serta pengaturan operasional lain sejalan dengan semangat Perjanjian Tarif Resiprokal yang memfasilitasi arus data lintas batas dan level playing field bagi layanan pembayaran elektronik.

Di sisi infrastruktur, Dian mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah penyedia cloud global telah menghadirkan region dan pusat data di Indonesia, antara lain Google Cloud di sejak 2020, AWS Asia Pacific sejak 2021, dan Microsoft Azure sejak 2025 yang menyediakan kapasitas in country data residency, ketersediaan multi zona untuk disaster recovery, serta latensi rendah bagi sistem keuangan.

“Dengan fondasi ini, OJK optimistis proses pengawasan perbankan dapat terus dilaksanakan secara optimal di tengah peningkatan integrasi digital dan pemrosesan lintas batas,” pungkasnya.

Data Pembayaran Tak Wajib Diproses di Dalam Negeri

Dalam catatan Bisnis, pemerintah Indonesia tidak mewajibkan pemrosesan data pembayaran dilakukan di dalam negeri. Ketentuan itu tertuang dalam Perjanjian Resiprokal antara AS-RI.

Dalam pasal 2.29 dokumen itu, Indonesia tetap mengizinkan jaringan pembayaran internasional asal AS untuk memroses transaksi kartu kredit domestik serta transaksi kartu tanpa kehadiran fisik (card not present) atau e-commerce secara lintas batas, sesuai ketentuan pengecualian dalam regulasi yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri, khususnya di sektor keuangan, sepanjang otoritas Indonesia memiliki akses yang segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan terhadap data yang diproses atau disimpan di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan.

“Indonesia juga tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri (onshore), khususnya di sektor keuangan,” demikian bunyi pasal tersebut, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Selain itu, beleid itu juga menyebut bahwa Indonesia akan mengizinkan penggunaan standar chip yang diakui secara internasional untuk seluruh transaksi kartu domestik, termasuk transaksi debit nirsentuh (tap-to-pay).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Bhima saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026). Menurut Bhima, dengan adanya putusan tersebut, Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi batal demi hukum.

“Iya, batal berarti yang ART-nya. ART-nya bisa batal, jadi paling nggak dari pemerintah nggak perlu meratifikasi ART-nya dan tidak perlu renegoisasi,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Presiden Trump menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat), hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS menyatakan sejumlah tarif impor sebelumnya ilegal.

Bhima menilai, dengan dasar tarif baru sebesar 10%, skema tarif resiprokal yang membebani Indonesia hingga 19% menjadi tidak relevan.

“Kalau tarif dasarnya 10% yang mau diambil Trump, sementara kita kena 19%, berarti kan nggak ini. Jadi opsinya bukan renegosiasi tapi dibatalkan,” katanya.

Dia bahkan menyebut, perusahaan Indonesia berpeluang menagih selisih bea masuk yang sebelumnya dibayarkan ke AS jika kebijakan lama dinyatakan tidak sah.

DPR Tak Perlu Ratifikasi

Bhima menegaskan, dengan putusan Mahkamah Agung AS tersebut, pemerintah dan DPR tidak lagi memiliki beban untuk melanjutkan proses ratifikasi ART.

“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut tekanan agar Indonesia bergabung dalam skema Board of Peace (BoP_ atau Dewan Perdamaian Internasional yang dikaitkan dengan kebijakan tarif resiprokal semestinya ikut gugur.

“Dengan pembatalan Supreme Court ini kita sangat-sangat diuntungkan,” tegas Bhima.

Menurutnya, pembatalan tersebut membuka kembali ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dagang dengan berbagai negara tanpa terikat klausul yang membatasi kedaulatan ekonomi nasional.

Bhima menyimpulkan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun ulang strategi perdagangan internasional yang lebih berpihak pada industrialisasi dan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat).

Kebijakan tersebut diteken hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif impor sebelumnya dinyatakan ilegal.

Trump mengumumkan keputusan tersebut melalui platform media sosial miliknya, Truth Social.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Oval Office, tarif global 10% untuk seluruh negara, yang akan berlaku hampir segera," tulis Trump dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Tujuh Poin Kerugian ART

Celios mencatat setidaknya terdapat tujuh poin bermasalah dalam ART yang dinilai merugikan kepentingan nasional:

Banjir impor pangan, teknologi, dan migas yang berpotensi menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran serta melemahkan rupiah terhadap dolar AS.

1. Poison pill, yakni pembatasan kerja sama Indonesia dengan negara lain sehingga seolah menjadi blok perdagangan eksklusif AS.
2. Ancaman deindustrialisasi, akibat penghapusan kewajiban TKDN dan minimnya transfer teknologi.
3. Kepemilikan absolut asing di sektor pertambangan tanpa kewajiban divestasi.
4. Kewajiban mengikuti kebijakan sanksi AS, yang berarti “musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia”.
5. Tertutupnya peluang transhipment Indonesia dalam rantai perdagangan global.
6. Risiko transfer data personal ke luar negeri yang mengancam keamanan data dan ekosistem digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati dokumen perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance, Jumat (20/2/2026). Perjanjian tersebut diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Dalam perjanjian itu, tertuang sejumlah komitmen kerja sama antara kedua negara yang melingkupi 11 nota kesepahaman (MoU), pembentukan dewan ekonomi permanen, penurunan tarif ribuan pos produk, hingga komitmen pembelian energi dan pesawat.

Penandatanganan dokumen utama bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance dilakukan di Washington DC, menandai babak baru hubungan ekonomi dua negara yang selama ini ditopang perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis Indo-Pasifik.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut perjanjian ini sebagai tonggak bersejarah dalam kemitraan RI–AS. Kedua kepala negara, ujarnya, menyampaikan kepuasan atas langkah cepat dan berkelanjutan yang ditempuh kedua pemerintahan.

“Perjanjian ini akan memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemakmuran global,” kata Teddy.

Lebih jauh, Prabowo dan Trump menginstruksikan jajaran menteri untuk segera menurunkan kesepakatan tersebut ke dalam kebijakan teknis dan regulasi pendukung agar implementasinya berdampak nyata terhadap perekonomian.

Penandatanganan 11 MoU

Kesepakatan yang bertumpu pada Agreement of Reciprocal Trade (ART), kemudian diturunkan dalam 11 MoU sektoral. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut nilai keseluruhan MoU mencapai US$38,4 miliar atau sekitar Rp649,5 triliun.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam forum Business Summit yang digelar US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC dan disaksikan langsung Presiden Prabowo.

Berikut daftar 11 MoU yang diteken RI-AS:

1. Critical Mineral antara Kementerian Investasi dan Freeport-McMoRan bersama Freeport Indonesia.
2. Oilfield Recovery antara Pertamina dan Halliburton.
3. Agrikultur (Jagung) antara Cargill Indonesia dan Cargill Inc.
4. Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council.
5. Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council.
6. Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers, dan Ravel.
7. Furnitur antara ASMINDO dan Bingaman & Son Lumber.
8. Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Essence.
9. Semikonduktor antara GBI dan Tynergy Technology Group.
10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara GBI dan Solanna Group LLC.
11. Wood Product antara HIMKI dan American Hardwood Export Council.

Airlangga menegaskan, kerja sama tersebut mencakup pembelian jagung, kapas, pakaian bekas cincang (shredded worn clothes), furnitur, hingga pengembangan oil field recovery dan hilirisasi silika menjadi silica ion untuk produksi semikonduktor.

Pembentukan Council of Trade and Investment

Salah satu terobosan penting dalam ART adalah pembentukan Council of Trade and Investment, forum permanen bilateral untuk membahas isu perdagangan dan investasi.

Menurut Airlangga, dewan ini menjadi mekanisme pencegah konflik terbuka. Jika terjadi lonjakan tarif yang dinilai terlalu tinggi atau kebijakan yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan, pembahasan akan dilakukan terlebih dahulu di forum tersebut.

Tujuan besarnya adalah membangun kemakmuran bersama melalui rantai pasok yang kuat, sembari tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.

“Prinsip menghormati kedaulatan menjadi bagian dari perjanjian,” tegas Airlangga.

Dengan adanya dewan ini, relasi dagang RI–AS tidak lagi bersifat ad hoc, melainkan memiliki jalur diplomasi ekonomi yang terinstitusionalisasi.

Tarif 0% Produk RI

Poin krusial lain dalam kesepakatan adalah penurunan tarif untuk sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik pertanian maupun industri, menjadi 0%.

Produk tersebut meliputi minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, pesawat terbang, tekstil dan apparel. Adapun, untuk tekstil dan apparel, Indonesia mendapatkan fasilitas tarif 0% melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Skema ini dinilai krusial bagi industri padat karya yang menyerap sekitar 4 juta pekerja.

Di sisi lain, Indonesia juga memberikan tarif tarif 0% untuk produk AS yang akan masuk ke Indonesia. Bebas bea masuk ini untuk berlaku untuk produk turunan gandum dan kedelai.

Airlangga menyebut perjanjian ini “murni perdagangan” karena pasal nonekonomi seperti kerja sama reaktor nuklir dan isu Laut China Selatan dicabut dari dokumen akhir.

Perlindungan Tenaga Kerja dan Kedaulatan Ekonomi

Pemerintah merumuskan tiga prinsip utama dalam ART, yakni pertama melindungi Pekerja Indonesia. Kesepakatan ini melindungi 10 komoditas ekspor utama padat karya, antara lain:

• 2,7 juta tenaga kerja industri pakaian jadi
• 2 juta pekerja perikanan
• 962.800 pekerja industri kulit dan alas kaki
• 878.500 pekerja furnitur
• 611.700 pekerja industri karet
• 212.300 pekerja mesin dan perlengkapan
• 190.400 pekerja peralatan listrik

Selain itu, pemerintah menegaskan pembelian tambahan dari AS, seperti energi dan pangan, dilakukan untuk menutup kekurangan domestik, bukan untuk menggantikan produksi dalam negeri.

Pembelian Pesawat & Impor Migas

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut implementasi ART juga mencakup rencana pembelian 50 unit pesawat dari Boeing.

Di sektor energi, Indonesia juga membuka peluang impor minyak mentah dan gas (migas) dari AS senilai sekitar US$15 miliar atau setara Rp253 triliun per tahun. Langkah ini dinilai memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperdalam neraca dagang bilateral.

Rosan juga mengungkapkan tambahan MoU dengan Freeport untuk peningkatan investasi hingga 20 tahun ke depan senilai sekitar US$20 juta, yang akan segera diproses menjadi definitive agreement.

Diplomasi Ekonomi Terpadu di AS

Duta Besar RI untuk AS Indroyono Soesilo menyatakan seluruh perwakilan Indonesia di AS telah dibagi tugas sektoral.

Berikut pembagian tugas perwakilan RI di AS:

• Washington D.C.: pusat koordinasi
• Los Angeles: pertambangan (termasuk Freeport–Arizona)
• San Francisco: teknologi digital dan Silicon Valley
• Chicago: kedelai dan gandum Midwest
• Houston: minyak dan gas
• New York: perdagangan, keuangan, investasi

Pembagian ini menunjukkan implementasi ART akan dikelola secara sistematis lintas wilayah dan sektor.

Menko Airlangga menyatakan seluruh negosiasi telah rampung, meski ada tambahan sektor yang menunggu pengumuman resmi Gedung Putih.

Dengan disepakatinya paket komprehensif mulai dari tarif 0%, 11 MoU bernilai US$38,4 miliar, Council permanen, hingga komitmen energi dan aviasi, maka Indonesia dan Amerika Serikat resmi memasuki fase baru hubungan ekonomi.