Jakarta: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan menjadi perhatian masyarakat. Tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apakah kondisi ini akan berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite dan Biosolar?

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energi. Saat dolar menguat, biaya impor berpotensi meningkat dan dapat menekan anggaran energi nasional.

Namun, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu cemas. Harga BBM subsidi dipastikan tetap aman meski kurs dolar AS terhadap rupiah sempat menembus level Rp17.877 per USD.

“Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan (tidak naik hingga akhir tahun),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dilansir Antara, Sabtu, 30 Mei 2026.

Pemerintah jamin keamanan stok BBM

Selain harga, Yuliot juga menyampaikan bahwasanya stok BBM pun aman, bahkan berada di atas cadangan minimal. Standar minimal stok operasional nasional berada di angka 23 hari.

“Misalkan untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal,” kata Yuliot.

Untuk pasokan BBM nonsubsidi, Yuliot juga menyampaikan ketersediaannya cukup secara nasional.

Dorong peningkatan produksi dalam negeri

Dalam menghadapi kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS, Yuliot mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi minyak di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan kilang di dalam negeri.

“Produksi di dalam negeri kami dorong untuk peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kami sudah siapkan,” ujar Yuliot.

Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia yang diakses dari Jakarta, Jumat, kurs dolar AS terhadap rupiah tembus Rp17.877 per dolar.

(ANN)

Jakarta: Memasuki pekan pertama Mei 2026, sejumlah harga BBM, terutama jenis diesel dan bahan bakar berkualitas tinggi terpantau merangkak naik di berbagai SPBU.

Biar nggak kaget saat melihat angka di layar mesin pompa, yuk simak update lengkap perbandingan harga BBM terbaru di Pertamina, BP, hingga Vivo!

Harga BBM Pertamina Mei 2026

Berdasarkan laman resmi Pertamina untuk wilayah Jakarta, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Bagi kamu pengguna kendaraan dengan performa tinggi, perlu dicatat bahwa harga Pertamax Turbo (RON 98) kini naik menjadi Rp19.900 per liter, dari sebelumnya Rp19.400 per liter pada April 2026.

Kenaikan yang cukup terasa juga menyasar lini bahan bakar diesel. Harga Dexlite (CN 51) kini meningkat menjadi Rp26.000 per liter dari semula Rp23.600 per liter.

Sementara itu, bagi pengguna mesin diesel kelas atas, Pertamina Dex (CN 53) kini dipatok seharga Rp27.900 per liter dari harga sebelumnya Rp23.900 per liter.

Namun, kabar baiknya bagi mayoritas pengguna kendaraan, harga Pertamax (RON 92) masih ditahan di level Rp12.300 per liter. Hal serupa juga berlaku untuk Pertamax Green (RON 95) yang tetap di angka Rp12.900 per liter sejak Maret lalu.

BP Ultimate Diesel ikut melambung

Tak hanya di SPBU plat merah, SPBU asal Inggris, BP, juga terpantau melakukan penyesuaian harga yang signifikan, terutama pada produk dieselnya.

Per awal Mei ini, harga BP Ultimate Diesel naik dari Rp25.560 per liter menjadi Rp30.890 per liter.

Sedangkan untuk varian bensin, BP terpantau masih menahan harganya. BP Ultimate tetap bertahan di level Rp12.930 per liter, sementara BP 92 tidak berubah dan masih dipatok di angka Rp12.390 per liter.

Diesel Primus Plus alami lonjakan drastis

Kenaikan paling mencolok justru datang dari SPBU Vivo. Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi SPBU Vivo, yang dikutip Antara, pada Sabtu, 2 Mei 2026 BBM jenis Diesel Primus Plus mengalami lonjakan signifikan dari Rp14.610 per liter pada 1 Maret menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.

Meskipun harga diesel melonjak hingga dua kali lipat lebih, harga produk bensin mereka terpantau stabil. Harga Revvo 92 tetap berada di angka Rp12.390 per liter, posisi yang konsisten sejak 1 Maret 2026 lalu.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional.

Melalui aturan ini, pembelian Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan. Kebijakan ini juga berlaku untuk solar subsidi (JBT) bagi kendaraan pribadi.

Sementara itu, kendaraan umum penumpang dan angkutan barang tidak mengalami perubahan aturan pembelian.

Langkah efisiensi energi di tengah dinamika global

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Konferensi Pers Transformasi Budaya Kerja Nasional & Kebijakan Energi di Seoul, Korea Selatan, dikutip dari siaran pers, Rabu, 1 April 2026.

Masyarakat diminta gunakan BBM secara bijak

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas energi dengan menggunakan BBM secara wajar dan tidak berlebihan.

Partisipasi masyarakat dinilai penting agar distribusi BBM tetap merata dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

"Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri okeh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak. Kita ikut menjaga ketersediaan energi tetap aman dan merata untuk semua," jelas Bahlil.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 1 April 2026.

Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) masih mengkaji harga BBM nonsubsidi yang ideal untuk bulan depan. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kenaikan harga.

"Untuk BBM nonsubsidi sampai dengan hari ini, kami bersama tim Pertamina maupun SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum ada penyesuaian harga, masih tetap sama," kata Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Bahlil menambahkan, saat ini fluktuasi harga minyak global makin bergejolak akibat perang di Timur Tengah. Imbasnya, harga minyak dunia melambung ke level di atas US$100 per barel, lebih tinggi dibanding Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN 2026, yakni US$70 per barel. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kajian.

"Sudah barang tentu, dengan dinamika fluktuasi harga yang perkembangannya cepat, kami juga akan melakukan kajian-kajian lebih cepat sesuai perkembangan di dunia," tutur Bahlil.

Khusus BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, Bahlil memastikan harganya tidak akan naik pada 1 April 2026. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying.

"Kami menyampaikan bahwa pemerintah, atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi, baik naik maupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang," ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas buka suara soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.

Dia menegaskan bahwa keputusan rinci terkait wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu hanya akan diumumkan oleh pemerintah.

Adapun rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, yaitu jenis solar dan jenis BBM khusus penugasan, yakni bensin RON 90 oleh badan usaha penugasan pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Wahyudi tak membantah atau membenarkan terkait keberadaan SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi.

"Sabar saja. Jadi, kaitannya dengan program untuk penyesuaian pembelian BBM yang wajar, itu nanti pemerintah core-nya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya," ucap Wahyudi dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian untuk Pertalite maupun solar.

"Tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," tutur Wahyudi.

Sebelumnya, dalam SK tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan bermotor setiap kali melakukan penyaluran BBM jenis tertentu, yaitu minyak solar (gas oil) dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu bensin (gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tersebut.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Pada saat keputusan ini ditetapkan, badan usaha penugasan wajib menyosialisasikan keputusan ini kepada penyalur, konsumen pengguna, dan masyarakat.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.