Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewaspadai risiko peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi seiring dengan kenaikan harga bahan bakar beroktan tinggi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Dia mengatakan, BBM subsidi harus tetap tepat sasaran di tengah kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok mampu.

Dia menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang beralih ke BBM subsidi ketika harga BBM nonsubsidi seperti RON 98 mengalami kenaikan.

“BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya. Karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Bahlil menilai peralihan tersebut tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi membebani anggaran subsidi energi yang selama ini ditujukan untuk kelompok rentan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pembatasan volume pembelian harian bagi kendaraan.

Dia menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan skema pembatasan konsumsi BBM subsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan tertentu. Volume tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional harian.

Meski demikian, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum dan logistik yang memiliki peran vital dalam distribusi barang kebutuhan pokok.

“Ini [pembatasan pembelian] tidak berlaku untuk bus dan truk-truk yang mengangkut kebutuhan pokok seperti beras, sayur, atau logistik lainnya,” katanya.

Bahlil mengatakan, ke depannya penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan pasar. Dia menegaskan kebijakan harga untuk BBM nonsubsidi bersifat fleksibel dan bergantung pada dinamika harga minyak dunia yang menjadi acuan utama.

Menurutnya, arah penyesuaian harga ke depan sangat ditentukan oleh pergerakan harga energi global. Jika harga minyak mengalami penurunan, maka tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi.

“Kalau harganya turun, ya enggak naik. Tetapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk 3 jenis produk BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 18 April 2026 pukul 00.01 WIB, seiring dengan dinamika harga minyak dunia yang bergejolak terimbas konflik di Timur Tengah.

Menilik situs MyPertamina, penyesuaian harga tersebut berlaku untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang masuk dalam segmen premium.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Lebih lanjut, harga Dexlite naik ke angka Rp23.600 per liter dari semula Rp14.200 per liter. Harga Pertamina Dex pun naik menjadi Rp23.900 per liter dari angka Rp14.500 per liter.

Sementara itu, harga jenis BBM lainnya tidak berubah, termasuk beberapa yang masuk dalam kategori nonsubsidi. Pertamax tetap dibanderol Rp12.300 per liter dan Pertamax Pertashop seharga Rp12.200 per liter. Adapun BBM subsidi Pertalite dipertahankan di label harga Rp10.000 per liter.

Demikian pula dengan Pertamax Green 95 dan Biosolar yang masing-masing ditetapkan sebesar Rp12.900 per liter dan Rp6.800 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menetapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maksimal 50 liter per hari.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang telah mengatur secara rinci alokasi BBM untuk berbagai jenis kendaraan, termasuk truk dan kendaraan lainnya.

Airlangga menyebutkan, pembatasan ini berlaku untuk dua jenis BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar. Berlaku pada 1 April 2026.

"Secara umum batasannya adalah 50 liter per hari untuk Pertalite dan Biosolar, mengacu pada surat edaran yang ada. Kebijakan ini akan berlaku untuk 2 bulan ke depan,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, kebijakan pembatasan tersebut akan diterapkan dalam jangka waktu sementara, yakni selama dua bulan ke depan.

Menurut dia, langkah ini diambil sebagai bagian dari pengaturan konsumsi energi di tengah dinamika global, sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.

Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditandatangani oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, pada 30 Maret 2026.

Sebelumnya, Pemerintah resmi menerapkan aturan baru terkait batas maksimal beli BBM subsidi mulai 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi sorotan karena tidak hanya mengatur distribusi, tetapi juga membatasi jumlah pembelian BBM subsidi di SPBU.

Di sisi lain, harga BBM per 1 April 2026 yang dijual PT Pertamina (Persero) dipastikan tidak mengalami perubahan, baik untuk jenis subsidi maupun nonsubsidi.

Kombinasi kebijakan ini diharapkan bisa menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran sekaligus memastikan pasokan tetap aman di tengah dinamika global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembatasan ini disesuaikan dengan kapasitas tangki kendaraan.

“Untuk 50 liter itu berlaku untuk mobil pribadi. Tidak berlaku untuk truk atau bus karena kebutuhan mereka lebih besar,” ujar Bahlil dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan batas pembelian BBM subsidi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan tidak berlebihan.

Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai perlu ada kejelasan terkait implementasi teknis pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya terkait definisi kendaraan yang termasuk dalam kategori pengecualian, mekanisme pengecualian, hingga pengaturan teknis di tingkat SPBU.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut penting agar aktivitas pelayanan masyarakat serta distribusi dan logistik tetap berjalan.

“Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi,” ujar Shinta.

Hal ini, kata dia, menjadi krusial karena tidak semua aktivitas usaha menggunakan angkutan logistik yang secara administratif dikategorikan sebagai kendaraan umum.

Shinta mengatakan bahwa banyak pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan armada sendiri untuk distribusi dan operasional harian yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan kode batang (barcode) dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3).

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti biosolar maupun Pertalite, sebanyak 50 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan pribadi roda empat sudah cukup untuk mengisi kendaraan hingga penuh.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar tersebut selaras dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang beredar di kalangan media.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan kode batang (barcode) dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti biosolar maupun Pertalite, sebanyak 50 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan pribadi roda empat sudah cukup untuk mengisi kendaraan hingga penuh.

“Sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter. Itu tangki sudah penuh. Satu hari. Jadi kami akan mendorong ke sana,” ujar Bahlil.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar tersebut selaras dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang beredar di kalangan media.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Dalam SK tersebut, memuat rencana pembatasan pembelian Pertalite, dengan kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan serupa juga berlaku bagi kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu, SK tersebut juga mencantumkan pembatasan biosolar dengan kriteria paling banyak 50 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Kemudian, pembatasan biosolar sebanyak 80 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Selanjutnya, pembatasan pembelian biosolar paling banyak 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih.

“Jadi yang untuk 50 liter tadi, itu untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk. Truk kan harus lebih banyak, angkutan umum, bis, itu pasti lebih dari itu standarnya,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memberikan pandangan tersendiri jika pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi benar-benar dibatasi oleh pemerintah mulai 1 April 2026.
Adapun, rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Dalam beleid itu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter solar per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter solar per hari per kendaraan.
Khusus Pertalite, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Sementara itu, untuk pembelian Pertalite dan solar dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan pribadi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, yang paling terdampak dari pembatasan pembelian BBM adalah angkutan umum seperti taksi online. Artinya, ada implikasi jumlah konsumen taksi online yang bisa dilayani, atau trip yang berkurang.
Selain itu, pembatasan pembelian BBM dilakukan pada saat konsumen kelas menengah melemah daya belinya. Menurut Bhima, memang ada kelas menengah yang pakai BBM subsidi, tapi ada fakta 142 juta kelas menengah Indonesia rentan.
"Kelas menengah sendiri turun 1 juta orang tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Mau dibilang tidak berhak BBM subsidi juga problematis, karena garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Bhima menilai, opsi yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menertibkan kebocoran solar subsidi yang dinikmati perusahaan tambang dan sawit. Dengan kata lain, pembatasan ketat di SPBU dimulai dengan angkutan logistik perusahaan ekstraktif.
"Lagipula di tengah harga komoditas naik, perusahaan tambang dan sawit mendapat windfall keuntungan besar. Jangan sampai negara bocor berikan solar subsidi ke perusahaan yang labanya besar sementara konsumen rumah tangga diperketat pembeliannya," jelas Bhima.
Dia menambahkan bahwa harus ada keadilan soal kebijakan BBM. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan subsidi angkutan publik dengan tarif Rp1.
"Konsumsi BBM bisa turun efektif kalau kendaraan pribadi bergeser ke transportasi publik. Di luar Jabodetabek bisa koordinasi dengan Pemda untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana transportasi umum," tutur Bhima.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti berpendapat, jika pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi maka yang harus disoroti adalah sistem pencatatannya harus baik dan transparan.
Menurutnya, hal ini untuk mengurangi keluhan masyarakat. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi memang perlu dikontrol.
"Agar Orang kaya tidak beli BBM subsidi," ucap Yayan.
Dia juga menilai bahwa pembatasan berlaku untuk mengurangi dampak pengaruh harga BBM non subsidi. Dengan begitu, orang kaya tidak membeli BBM bersubsidi karena harga BBM yang lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerbitkan aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang mulai berlaku 1 April 2026.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditandatangani Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.

Kebijakan ini merupakan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi risiko krisis energi seiring konflik di Timur Tengah.

Pemerintah menilai efisiensi energi perlu diperkuat. Pembatasan pembelian BBM dinilai menjadi salah satu instrumen pengendalian.

"Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPH Migas tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gasoil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 oleh badan usaha penugasan pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang," bunyi keputusan tersebut.

Aturan ini mengatur batas pembelian Solar subsidi atau Biosolar. Kendaraan roda empat pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Kendaraan umum roda empat mendapat kuota hingga 80 liter per hari. Kendaraan roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari.

Kendaraan layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Pembatasan juga berlaku untuk Pertalite. Kendaraan roda empat pribadi maupun umum dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Kendaraan layanan publik mendapat batas yang sama, yakni maksimal 50 liter per hari.

Aturan ini juga mewajibkan pencatatan nomor polisi setiap transaksi pembelian Solar dan Pertalite. Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Penyaluran yang melebihi batas tidak akan mendapat subsidi. Kelebihan volume akan dihitung sebagai BBM umum.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," bunyi beleid tersebut.

Saat dikonfirmasi, Wahyudi Anas belum memberi penegasan rinci. Ia menyebut pengumuman resmi akan disampaikan pemerintah.

"Kaitannya dengan program untuk penyesuaian pembelian BBM yang wajar, itu nanti pemerintah call-nya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya," ujarnya saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

"(Saat ini) tidak ada pembatasan maupun penyesuaian. Jadi sabar saja karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah," imbuh Wahyudi Anas.