IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dengan kode emiten (BRIS) resmi membagikan dividen tunai sebesar Rp1,51 triliun kepada para pemegang saham pada hari ini, Jumat (5/6/2026). Pembayaran dividen tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diselenggarakan pada 5 Mei 2026.

Dividen yang dibagikan setara dengan 20 persen dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp7,57 triliun. Dengan demikian, pemegang saham memperoleh dividen sebesar Rp32,81 per lembar saham, meningkat 44 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,78 per saham.

Pembagian dividen ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham seiring dengan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Adapun pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 19 Mei 2026.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan seluruh pemegang saham serta nasabah yang telah menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan Perseroan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas loyalitas nasabah dan kepercayaan para pemegang saham kepada Bank Syariah Indonesia. Dengan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025, pemegang saham memutuskan pembagian dividen sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Perseroan. Saat ini kami terus memperkuat fundamental bisnis untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Wisnu.

Menurutnya, kinerja positif BSI sepanjang tahun 2025 ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan yang sehat, peningkatan dana murah (CASA) terutama tabungan haji dan bullion bank, serta akselerasi transformasi digital yang berhasil memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah, serta mengembangkan kapabilitas digital untuk meningkatkan pengalaman transaksi yang lebih mudah dan nyaman juga mampu mencetak 23,7 juta customer based pada awal tahun 2026.

"Pembagian dividen ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan. BSI optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," tutup Wisnu.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Emiten Tommy Soeharto, PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) segera mencairkan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp10,36 miliar. Jumlah itu setara Rp0,53 per saham.

Hal itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2026.

Sebagai informasi, nilai pembagian dividen tersebut setara 20 persen dari laba bersih perseroan pada periode yang sama yakni Rp51,81 miliar.

Sepanjang tahun buku 2025, GOLF membukukan pendapatan bersih sebesar Rp215,5 miliar, tumbuh 8,9 persen YoY dibandingkan 2024 sebesar Rp198,0 miliar. Kinerja ini ditopang oleh dua faktor utama.

Pertama, pertumbuhan segmen golf, khususnya New Kuta Golf Bali yang mencatatkan pendapatan Rp182,3 miliar (tumbuh 95,9 persen YoY), pertumbuhan yang didorong oleh meningkatnya daya tarik kawasan dan berbagai inisiatif peningkatan kualitas lapangan serta fasilitas pendukung.

Kedua, dimulainya pengakuan pendapatan dari segmen real estate melalui serah terima unit The Links Golf Villa Cluster 1, yang menyumbang realisasi pendapatan sektor real estate sebesar Rp68,4 miliar, serta pengembangan Sequoia Hills di Sentul.

Jadwal lengkap pembagian dividen GOLF:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 10 Juni 2026
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 11 Juni 2026
- Cum Dividen di Pasar Tunai: 12 Juni 2026
- Ex Dividen di Pasar Tunai: 15 Juni 2026
- Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 12 Juni 2026
- Tanggal Pembayaran Dividen: 29 Juni 2026.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menyerahkan temuan ihwal dugaan praktik underinvoicing hingga transfer pricing oleh eksportir batu bara ke penegak hukum.

Sebelumnya, penegak hukum di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan hasil penyelidikan terkait dengan praktik serupa oleh eksportir kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu lalu ditindaklanjuti oleh Kejagung dan sudah masuk ke tahap penyidikan.

Kini, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyerahkan temuan serupa di industri batu bara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Nanti kalau yang batu bara ada, nanti akan kami kasihkan lagi, untuk dikerjakan lagi oleh Kejaksaan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut proses hukum terkait dengan dugaan underinvoicing hingga transfer pricing eksportir CPO masih bergulir di Kejagung. Dia telah menyerahkan seluruh proses penindakan ke Korps Adhyaksa.

"Kejaksaan sedang memeriksa kan. Kami serahkan saja ke Kejaksaan seperti apa," ujarnya.

Terkait dengan kasus eksportir CPO, Purbaya mengungkap sebelumnya otoritas telah meminta keterangan 10-20 korporasi besar di sektor terkait. Bahkan, terdapat korporasi kecil yang juga ikut dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.

Namun demikian, Purbaya secara khusus menyoroti 10 eksportir CPO terbesar yang diduga sudah cukup lama melakukan praktik lancung dalam proses eskpor. Terkait dengan dugaan underinvoicing, atau pelaporan barang di bawah harga berlaku sebenarnya, dia menduga harga barang ekspor yang dilaporkan lebih rendah 50% dari yang sebenarnya.

Temuan ini diungkapkan Purbaya pertama kali usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru yakni satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, belakangan Purbaya mengungkap bahwa temuan ini sudah didalami otoritas dan telah dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejagung sejak tiga bulan yang lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Mandat Bank Indonesia (BI) kian meluas setelah 27 tahun reformasi institusi tersebut. Usai DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mandat bank sentral menjadi semakin kompleks guna menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

Pada Kamis (4/6/2026), kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Sejatinya, UU P2SK ini tidak hanya mengatur ihwal tugas atau mandat dan kelembagaan BI. UU tersebut turut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih independen, menambah mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan mengakomodasi instrumen pembiayaan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia yakni Danantara.

Namun demikian, perluasan mandat baru BI menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Apalagi, kini bank sentral tengah menjadi sorotan akibat nilai tukar rupiah yang kian melemah diterpa sentimen pasar dan gejolak perang.

Intervensi padahal sudah dilakukan habis-habisan. Cadangan devisa terkuras sampai ke US$146,2 miliar per April 2026 atau turun hingga 6,58% secara tahun berjalan atau year to date (YtD). Outstanding penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tembus hingga Rp957,9 triliun pada periode yang sama.

Kendati demikian, rupiah tetap tak berdaya. Nilai tukar mata uang Garuda sudah terdepresiasi sekitar 7% (YtD) ke lebih dari Rp18.000 per dolar AS. Ini pun sudah bergerak semakin menjauh dari asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500.

BI pun menegaskan tak segan-segan untuk meningkatkan intensitas intervensi. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti melalui keterangan tertulis menyebut pihaknya akan terus berada di pasar seiring dengan tensi geopolitik yang belum mereda, serta kebutuhan valas di domestik yang masih tinggi.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Di bulan yang sama pada 28 tahun yang lalu, atau tepatnya 1998, rupiah juga jatuh ke level terendah yakni Rp16.800. Saat itu terjadi krisis finansial Asia atau yang akrab diingat sebagai krisis moneter (krismon). Namun, usai jatuhnya Orde Baru pada 1988, Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie justru melakukan putar balik kebijakan negara.

Habibie mengeluarkan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Payung hukum ini memberikan jalan kepada bank sentral untuk mendapatkan independensi sehingga terlepas dari pemerintah. Sebelumnya, BI merupakan bagian dari pemerintahan.

Dalam pertimbangan UU tersebut, dituliskan bahwa "untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen". Saat itu, Pasal 7 UU BI hanya mengatur bahwa tugas bank sentral yakni "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah".

Setelah itu, ada sekitar empat kali perubahan mandat dan tugas BI selama 27 tahun belakangan. Pada 2004, DPR mempertegas kedudukan lembaga yang berkantor di MH Thamrin ini sebagai institusi yang independen, serta menyempurnakan pengaturan tugas dan wewenang, sekaligus menata fungsi pengawasannya.

Pada 2009, DPR mengesahkan UU No.6/2009 tentang Peraturan Pengganti Pemerintah (Perppu) No.2/2008 yang memperjelas BI sebagai lender of the last resort. Dua tahun setelahnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, pada 2023, UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan dan memberikan mandat baru BI di bidang makroprudensial. Kebijakan ini menjadi amunisi BI untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana mandat baru "dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

Selang tiga tahun berikutnya, tugas BI dalam mendukung pertumbuhan kian meluas. Pada rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perubahan atas UU P2SK, Rabu (3/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kelembagaan BI adalah satu dari 17 poin substansi yang tertuang dalam revisi omnibus law tersebut.

"Tentang kelembagaan BI, selanjutnya pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Usai disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi XI DPR, Purbaya menyampaikan bahwa perubahan mandat BI ini tidak jauh berbeda dengan UU P2SK sebelumnya. Tidak hanya itu, fungsi BI yang mendukung penciptaan lapangan kerja pun juga ada pada bank sentral negara lain yakni AS dengan Federal Reserve.

"Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tetapi juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru," ujarnya kepada wartawan.

Adapun pada rapat pengambilan keputusan tingkat I sore itu, Purbaya juga menjelaskan bahwa aspek kelembagaan BI yang dibahas dalam beleid ini turut mencakup penguatan perlindungan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur (ADG), pejabat serta pegawai BI yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik.

Beberapa aturan terkait bank sentral yang juga tercantum dalam beleid terbaru juga meliputi pengaturan mengenai Rapat Dewan Gubernur, pengisian Anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas BI dalam melaksanakan program edukasi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tidak hanya itu, di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Anggaran Tahunan BI beserta perubahannya yang membutuhkan persetujuan DPR termasuk mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bank sentral.

"Kemudian tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," ujar pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Tidak Ganggu Independensi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun menyampaikan bahwa perluasan mandat maupun aspek kelembagaan BI lainnya di revisi UU P2SK secara umum hanya bersifat penguatan. Dia menyebut tak ada independensi bank sentral yang diganggu.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi berkualitas secara teoretis mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, itu tetap dalam kerangka besar menjaga stabilitas sistem keuangan.

Politisi Partai Golkar ini pun menyampaikan, tidak ada hierarki maupun prioritas tertentu yang harus diterapkan BI dalam melaksanakan bauran kebijakannya. Semuanya diserahkan ke BI sebagai otoritas moneter.

"Enggak ada [hierarki]. Bagaimanapun juga, kita adalah negara kesejahteraan. Tugas utama kita adalah kesejahteraan, dan itu dicapai dengan cara apa? Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh instrumen fiskal dalam APBN, dan kebijakan moneter di Bank Indonesia," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Adapun mengenai evaluasi kinerja, yang juga menyasar pada OJK maupun LPS, Misbakhun menyebut itu bersifat penguatan alih-alih sesuatu yang baru. Pasal 58 ayat (4) UU No.4/2023 juga sudah mengatur bahwa laporan tiga bulanan dan tahunan BI dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur dan BI.

Secara spesifik, DPR akan meminta pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaporkan BI ke depannya. Hasil evaluasi di Komisi XI ini pun nantinya bisa menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan DPR.

"Komisi XI itu hanya bisa lapor ke pimpinan DPR. Terserah pimpinan DPR mau digunakan untuk apa," jelasnya.

Harus Hati-Hati

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai perluasan mandat BI untuk mencakup penciptaan lapangan kerja harus dilihat dengan sangat hati-hati. Kendati bisa dipahami niatnya, penciptaan lapangan kerja bukan instrumen langsung bank sentral.

Josua mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja secara langsung lebih banyak ditentukan oleh investasi, pendidikan, industrialisasi, regulasi tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan fiskal.

Apabila penciptaan lapangan kerja ditempatkan sejajar dengan stabilitas rupiah dan inflasi, maka BI bisa menghadapi tekanan untuk menahan suku bunga terlalu rendah, memperbesar likuiditas, mendorong kredit secara agresif, atau membeli surat utang pemerintah ketika pasar sedang menekan, meskipun kondisi inflasi dan nilai tukar membutuhkan kebijakan yang lebih ketat.

Akibatnya, mandat BI yang terlalu luas akan menjadi sulit diukur.

"Perluasan mandat ke penciptaan kerja berisiko mengaburkan fokus BI terhadap stabilitas harga dan stabilitas keuangan, serta membuka ruang pengaruh politik yang lebih besar jika tidak diimbangi batas hukum yang jelas," jelas Josua kepada Bisnis.

Josua tidak menampik bahwa perluasan mandat BI bisa memberikan ruang berkurangnya independensi bank sentral. Apalagi jika perumusannya terlalu politis dan tidak memiliki urutan prioritas. Dia mencontohkan pada 2006 ketika BI perlu ruang untuk mengambil kebijakan tidak populer dalam jangka pendek demi menjaga stabilitas.

"Bila ruang itu dipersempit oleh target lapangan kerja yang terlalu langsung, kredibilitas BI bisa menurun," tuturnya.

Akan tetapi, koordinasi antara BI dan pemerintah tetap penting. Adanya kebijakan makroprudensial sejak UU No.4/2023 lalu menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak lagi hanya bekerja melalui suku bunga, tetapi juga melalui kebijakan yang mendukung pembiayaan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman menyebut mandat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara konsep bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Bank Sentral AS merupakan contoh terdekat yang turut memiliki mandat ganda.

Namun, Rizal menjelaskan bahwa konteks Indonesia berbeda. Dia menyebut independensi BI justru menjadi jangkar utama kepercayaan investor di kala rupiah semakin tertekan, volatilitas global tinggi, dan persepsi pasar terhadap fiskal mulai sensitif.

Dia menilai pasar akan lebih fokus pada potensi implikasi terhadap independensi kebijakan moneter dibandingkan sekadar narasi pro-growth itu sendiri.

"Jika mandat BI terlalu melebar dan menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap arah kebijakan moneter, maka risiko tekanan terhadap rupiah, arus modal, dan premi risiko pasar keuangan domestik dapat meningkat," ujar Rizal kepada Bisnis.

Meski demikian, senada dengan Josua, koordinasi kebijakan moneter dan sektor riil dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sekali lagi, mandat pertumbuhan tidak boleh mengurangi fokus utama BI dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan kredibilitas kebijakan moneter.

"Investor pada dasarnya membutuhkan kepastian bahwa BI tetap independen, profesional, dan tidak menjadi instrumen pembiayaan atau kepentingan jangka pendek pemerintah," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI telah membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham pada Jumat (5/6/2026).

Pemegang saham memperoleh dividen sebesar Rp 32,81 per lembar saham atau Rp 3.281 per lot.

Nilai ini meningkat 44 persen dibandingkan dividen tahun sebelumnya yang sebesar Rp 22,78 per saham.

Adapun dividen dibayarkan dari laba bersih tahun buku 2025 yang sebesar Rp 7,57 triliun.

Total dividen yang dibayar hari ini setara 20 persen laba bersih atau sebesar Rp 1,51 triliun.

Pemegang saham yang berhak menerima dividen ialah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 19 Mei 2026.

Pembayaran dividen tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI yang diselenggarakan pada 5 Mei 2026.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, pembagian dividen ini sebagai bentuk komitmen perseroan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham seiring dengan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Ke depannya, BSI akan terus memperkuat fundamental bisnis untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Dengan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025, pemegang saham memutuskan pembagian dividen sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Perseroan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kinerja positif BSI sepanjang 2025 ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan yang sehat, peningkatan dana murah (CASA) terutama tabungan haji dan bullion bank, serta akselerasi transformasi digital yang berhasil memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah, serta mengembangkan kapabilitas digital untuk meningkatkan pengalaman transaksi yang lebih mudah dan nyaman juga mampu mencetak 23,7 juta customer based pada awal tahun ini.

"Pembagian dividen ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan. BSI optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co resmi menjadi pengendali baru tiga anak usaha pabrik gula Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food.

Ketiga anak usaha yang dimaksud adalah PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia, Jumat (5/6/2026), ketiga perusahaan tersebut mengumumkan bahwa proses akuisisi oleh Sugar Co telah selesai.

"PT Pabrik Gula Rajawali I, beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Desa/Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa PT Sinergi Gula Nusantara telah mengakuisi saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No.11 tanggal 23 April 2026," bunyi pengumuman direksi PT Pabrik Gula Rajawali I dan PT Sinergi Gula Nusantara.

Pengumuman serupa juga masing-masing disampaikan oleh PT Pabrik Gula Rajawali II dan PT Pabrik Gula Candi Baru.

"Sehubungan dengan akusisi tersebut, PT Sinergi Gula Nusantara, telah menjadi pengendali baru dalam Perseroan," tulis manajemen.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pabrik Gula Rajawali I mengelola dua unit pabrik gula dengan total kapasitas giling 18.100 ton cane per day (tcd), yakni PG Krebet Baru di Malang dan PG Rejo Agung Baru di Madiun.

Kemudian, Pabrik Gula Rajawali II mengoperasikan tiga unit pabrik gula yaitu PG Tersana Baru, PG Jatitujuh & PG Sindang Laut dengan total kapasitas giling 8.800 tcd, serta 1 unit pabrik spiritus alkohol (PSA Palimanan).

Lalu, Pabrik Gula Candi Baru beroperasi sejak 1832 di Kota Sidoarjo dengan kapasitas giling 2.800 tcd.

Sementara itu, Sugar Co merupakan Sub Holding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan yang ditugaskan untuk mengelola seluruh pabrik gula yang ada di lingkungan PTPN Group.

Jakarta – Gedung pertama data center di Batam (BTM-1) yang dijadwalkan siap beroperasi tahun ini telah memperoleh partner untuk seluruh kapasitasnya. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pun, melalui operating company data center, NeutraDC (PT Telkom Data Ekosistem), terus mengembangkan infrastruktur digital nasional dan regional melalui joint venture data center, NeutraDC Nxera Batam.

Tingginya permintaan pasar tersebut mendorong perusahaan untuk mulai menyiapkan pengembangan gedung kedua, BTM-2, guna menambah kapasitas dan menjawab kebutuhan data center yang terus berkembang di kawasan SIJORI.

Salah satu partner strategis yang telah mengamankan kapasitas di BTM-1 adalah Gorilla Technology, perusahaan global penyedia solusi AI, keamanan, dan analitik data yang berkantor pusat di London, Inggris, serta beroperasi di berbagai negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

Melalui kerja sama yang telah ditandatangani, Gorilla akan memanfaatkan kapasitas data center NeutraDC Nxera Batam untuk mendukung implementasi infrastruktur AI dan pengembangan layanan digital di kawasan Asia.

Kehadiran partner global seperti Gorilla semakin memperkuat posisi NeutraDC Nxera Batam sebagai destinasi infrastruktur digital yang mampu menjawab kebutuhan AI, cloud, dan layanan digital di tingkat regional.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, mengatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan semakin kuatnya posisi TelkomGroup dalam menjalankan transformasi menuju perusahaan digital infrastructure yang menjadi salah satu pilar utama strategi TLKM 30.

Tingginya kepercayaan partner global terhadap NeutraDC menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya Batam, semakin diperhitungkan sebagai bagian penting dari ekosistem digital regional yang terus berkembang.

"Keberhasilan ini merupakan validasi atas langkah transformasi Telkom untuk membangun portofolio bisnis yang lebih fokus, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan cloud, artificial intelligence, dan layanan digital di kawasan Asia Tenggara, kami melihat digital infrastructure akan menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital masa depan," tuturnya.

"Kepercayaan yang diberikan partner internasional ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam rantai nilai digital regional."

"Tingginya permintaan pasar terhadap BTM-1 juga menjadi sinyal positif bagi Telkom untuk melanjutkan pengembangan kapasitas berikutnya melalui BTM-2, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital kawasan sekaligus mendukung visi TLKM 30 dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan,” lanjut Seno.

Menurutnya, Batam memiliki posisi yang semakin penting sebagai salah satu gerbang konektivitas digital Indonesia yang menghubungkan pasar domestik dengan ekosistem digital regional. Penguatan kapabilitas data center di Batam tidak hanya mendukung kebutuhan partner saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapan Indonesia dalam menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital yang semakin terintegrasi di tingkat kawasan.

"Melalui pengembangan digital infrastructure yang berkelas dunia, Telkom ingin memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan ekosistem digital regional. Langkah ini sejalan dengan visi TLKM 30 untuk membangun mesin pertumbuhan baru, memperkuat daya saing nasional, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.

CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F, menyampaikan bahwa keberhasilan mengamankan partner strategis global seperti Gorilla Technology menjadi momentum penting bagi perusahaan dalam mempercepat pengembangan ekosistem data center berstandar global di Indonesia.

“Kami sangat antusias menyambut Gorilla Technology dan partner global lainnya di NeutraDC Nxera Batam. Tingginya minat pasar terhadap data center kami di Batam menjadi validasi atas kesiapan infrastruktur, kualitas layanan, dan strategi pengembangan yang kami bangun bersama partner strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi AI di kawasan,” pungkas Andreuw.

Efek untuk Warga Lokal

Pengembangan NeutraDC Nxera Batam ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan industri digital, tetapi juga diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kehadiran data center diproyeksikan membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan talenta digital lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi kawasan, serta memperkuat daya tarik Batam sebagai destinasi investasi teknologi dan digital.

CEO NeutraDC Nxera Batam Indrama YM Purba, menambahkan bahwa Batam memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat data digital strategis di kawasan.

“Batam merupakan lokasi yang sangat potensial dengan dukungan konektivitas internasional yang kuat, kedekatan dengan pusat ekonomi regional, serta lingkungan investasi yang terus berkembang," ucapnya.

"Kami melihat tingginya kebutuhan kapasitas data center di kawasan SIJORI. Hal ini menjadi dasar bagi rencana pengembangan kapasitas berikutnya di Batam.”

Pengembangan NeutraDC Nxera Batam sebesar 100 MW juga dilakukan dengan memerhatikan prinsip keberlanjutan dan efisiensi operasional, sejalan dengan komitmen TelkomGroup dalam menghadirkan infrastruktur digital yang berkelanjutan. Perusahaan terus mengedepankan penerapan teknologi efisien energi, tata kelola operasional berstandar global, serta praktik pengembangan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan artificial intelligence (AI), cloud computing, dan layanan digital di Asia Tenggara, kehadiran NeutraDC Nxera Batam diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai hub digital regional.

IDXChannel – Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun ini tidak hanya menggerus kapitalisasi pasar, tetapi juga merontokkan saham-saham yang selama beberapa tahun terakhir menjadi simbol euforia pasar dan valuasi premium.

Saham-saham yang terafiliasi dengan sejumlah konglomerat besar Indonesia, mulai dari Prajogo Pangestu, keluarga Bakrie, hingga Haji Isam, kini banyak yang telah terkoreksi lebih dari 50 persen sejak awal tahun. Bahkan beberapa di antaranya jatuh hingga lebih dari 80 persen.

Namun di balik penurunan harga yang tajam tersebut, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibahas pelaku pasar: apakah saham-saham konglomerasi itu kini sudah murah, atau valuasinya masih tergolong mahal?

Tekanan terhadap pasar saham domestik memang datang dari berbagai arah. Pelemahan rupiah, derasnya arus keluar dana asing, ketidakpastian geopolitik di Iran, hingga kekhawatiran terkait posisi Indonesia dalam evaluasi indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell menjadi faktor yang membebani sentimen investor.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.40 WIB, IHSG merosot 2,11 persen ke level 5.716,58. Nilai transaksi mencapai Rp5,78 triliun dengan volume perdagangan 6,25 miliar saham.

Dengan posisi tersebut, IHSG telah terkoreksi 6,61 persen dalam sepekan, merosot 17,92 persen dalam sebulan, dan terkoreksi signifikan 33,80 persen sejak awal 2026.

Investor asing juga masih mencatatkan jual bersih (net sell) sebesar Rp68,50 triliun di pasar reguler sepanjang tahun berjalan.

Di tengah tekanan itu, kelompok saham milik konglomerat yang sebelumnya diperdagangkan pada valuasi sangat tinggi ikut menjadi sasaran aksi jual.

Kelompok Prajogo Pangestu menjadi salah satu yang mengalami koreksi paling dalam. Saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) telah merosot 80,14 persen sejak awal tahun ke level Rp1.385 per unit.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) turun 70,51 persen ke Rp695, sementara PT Petrosea Tbk (PTRO) terkoreksi 65,31 persen ke Rp3.790.

Meski demikian, sebagian saham dalam grup ini masih diperdagangkan pada valuasi yang relatif tinggi. (Lihat tabel di bawah ini.)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), misalnya, masih memiliki price to earnings ratio (PE) 215,59 kali dan price to book value (PBV) 43,61 kali meski harga sahamnya telah turun 61,13 persen sepanjang tahun menjadi Rp3.770 per unit.

PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) yang turun 59,28 persen ke Rp680 juga masih mencatat PE 50,50 kali dan PBV 4,66 kali. Sementara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) memiliki PE 33,98 kali dan PBV 13,47 kali. (Lihat tabel di bawah ini.)

Berbeda dengan kelompok Prajogo, sejumlah saham Grup Bakrie terlihat diperdagangkan pada valuasi yang lebih rendah, meskipun koreksi harga juga cukup dalam. (Lihat tabel di bawah ini.)

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) turun 61,48 persen ke Rp141 per saham dengan PE 36,14 kali dan PBV 1,89 kali. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) merosot 53,18 persen ke Rp515 dengan PE 82,87 kali dan PBV 3,39 kali.

Sementara itu, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) yang melemah 60,30 persen ke Rp266 tercatat memiliki PE hanya 2,50 kali dan PBV 1,37 kali. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) yang turun 25,31 persen ke Rp1.195 diperdagangkan pada PE 20,87 kali dan PBV 2,10 kali. (Lihat tabel di bawah ini.)

Dari kelompok Hapsoro, saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menjadi salah satu yang paling mencolok. Harga sahamnya telah turun 57,55 persen ke Rp590 per saham, namun masih memiliki PE mencapai 730,78 kali dan PBV 7,11 kali.

Kemudian, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) turun 58,88 persen ke Rp4.050 dengan PE 49,45 kali dan PBV 12,16 kali. Sementara PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melemah 49,67 persen ke Rp3.070 dengan PE 26,82 kali dan PBV 3,55 kali.

Tekanan juga terlihat pada saham milik Grup Sinar Mas. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) tercatat menjadi salah satu saham dengan koreksi terdalam setelah anjlok 83,54 persen sejak awal tahun ke level Rp660 per saham. Meski demikian, saham ini masih diperdagangkan pada PE 33,47 kali dan PBV 4,19 kali.

Dari kelompok Salim dan Agung Sedayu, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turun 54,56 persen ke Rp5.725 per unit dengan PE 61,88 kali dan PBV 3,75 kali. Sementara PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) melemah 46,77 persen ke Rp3.420 dengan PE 27,27 kali dan PBV 2,66 kali.

Kelompok Haji Isam juga tidak luput dari tekanan. PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) turun 65,90 persen ke Rp890 per saham dengan PE 7,93 kali dan PBV 0,93 kali. PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) melemah 59,29 persen ke Rp1.315 dengan PE 48,54 kali dan PBV 6,20 kali.

Tidak ketinggalan, PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) terkoreksi 36,57 persen ke Rp6.200 per saham, namun masih memiliki PE 243,10 kali dan PBV 18,23 kali, menjadikannya salah satu saham dengan valuasi tertinggi dalam daftar tersebut.

Sementara itu, saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo turun 54,46 persen ke Rp1.480 per saham. Saham ini diperdagangkan pada PE 16,02 kali dan PBV 1,05 kali.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa koreksi harga yang dalam belum otomatis membuat seluruh saham konglomerasi menjadi murah.

Sejumlah emiten memang mulai diperdagangkan pada valuasi yang lebih rasional dibanding beberapa tahun terakhir.

Namun tidak sedikit pula yang masih memiliki rasio valuasi puluhan hingga ratusan kali laba meskipun harga sahamnya telah kehilangan lebih dari separuh nilainya.

Singkatnya, kondisi ini menjadi pengingat bahwa penurunan harga saham tidak selalu identik dengan murahnya valuasi.

Pada akhirnya, yang menentukan adalah seberapa besar harga yang dibayar dibandingkan dengan fundamental dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dapat bergerak lebih stabil. Sebab, stabilitas kurs sangat penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor ritel.

"Harapan kita semua ya, saya sebagai Ketum Aprindo ya, mengharapkan kondisinya stabil. Enggak (bikin) sport jantung gitu (yang) naik, naik, naik (terus) gitu. (Maunya) Stabil," ujar Ketua Umum Aprindo Solihin saat dijumpai di Tangerang, Kamis (4/6/2026).

Meski begitu, dia menegaskan, pengusaha tidak boleh kehilangan optimisme meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar. Maka dari itu, dia mengajak pelaku usaha untuk tetap optimistis dan menjaga semangat dalam menjalankan bisnis.

"Siapapun pengusaha pada saat ini tahu kan kondisinya, kita siap-siap menghadapi suatu kondisi yang tentunya saya sebagai pengusaha terus memberikan semangat gitu ya. Jangan sampai kondisi begini kita enggak semangat, nanti makin parah lagi," kata dia.

Diketahui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah produk ritel. Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart, Hans Prawira.

Menurutnya, penguatan pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap para pemasok yang selama ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya daya beli masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Daya beli kita saat ini juga tidak dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun lalu, di samping tentunya kita semua tahu exchange rate USD yang terus menguat, lemahnya rupiah. Ini yang terus terang tantangan buat kita karena beberapa suppliers sepertinya juga tidak akan mampu lagi menahan harga," kata Hans.

Dia mengungkapkan, Alfamart telah menerima informasi dari sejumlah pemasok mengenai kemungkinan penyesuaian harga dalam waktu mendatang. Maka itu, perusahaan menilai tekanan terhadap sektor ritel masih akan berlanjut apabila nilai tukar rupiah belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

"Kami juga dapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan menekan harga. Jadi, kita bisa bayangkan di tengah daya beli yang relatif tidak cukup kuat, tapi harga kemungkinan juga tidak bisa bertahan di angka sekarang. Jadi, menurut saya tantangan yang obvious, yang nyata, yang harus kita hadapi," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Finance Director PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) atau Alfamidi, Suantopo Po. Menurutnya, berbagai produk yang bergantung pada komponen atau bahan baku impor akan menghadapi tekanan biaya yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

"Ya, memang kita ketahui bahwa hari ini mungkin Dolar itu kan sudah Rp18 ribu ya. Tentu saja mungkin banyak produknya yang menggunakan komponen impor, pasti akan mengalami kenaikan harga," kata dia.

Suantopo mencontohkan sejumlah komoditas seperti susu, kacang hijau, dan kedelai yang masih bergantung pada pasokan impor. Kenaikan biaya bahan baku tersebut, kata dia, berpotensi memicu kenaikan harga produk jadi yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

Dia menegaskan penyesuaian harga akan mengikuti kebijakan pemasok atau prinsipal. Jika produsen menaikkan harga akibat kenaikan biaya produksi, maka harga di tingkat ritel juga akan ikut disesuaikan.

"Pada prinsipnya, apabila dari prinsipal memang menaikkan harga, ya pasti otomatis kita akan menaikkan harga juga, kan. Kita adalah retailer. Jadi, enggak mungkin tidak ada kenaikan harga," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) membukukan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang cukup solid sepanjang kuartal I/2026.

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ini mencatatkan kenaikan pendapatan, rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU), serta trafik data (payload) secara tahunan, di tengah strategi rasionalisasi basis pelanggan.

Berdasarkan data laporan keuangan fundamental perusahaan, dikutip Jumat (5/6/2026) Telkomsel mengantongi total pendapatan senilai Rp27,58 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini. Realisasi tersebut tumbuh 1,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) sebesar Rp27,22 triliun. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kuartal IV/2025 yang mencapai Rp27,93 triliun, pendapatan perseroan mengalami normalisasi musiman sebesar 1,2%.

Pertumbuhan pendapatan perusahaan telekomunikasi ini ditopang kuat oleh keberhasilan strategi monetisasi layanan digital. Hal ini tecermin dari nilai Mobile ARPU yang mengalami lonjakan signifikan.

Pada kuartal I/2026, ARPU Telkomsel tercatat mencapai Rp45.100, melesat 6,4% dibandingkan dengan kuartal I/2025 yang berada di level Rp42.400. Secara kuartalan (quarter-on-quarter/QoQ), ARPU juga merangkak naik tipis 0,4% dari posisi kuartal IV/2025 senilai Rp45.000.

Kenaikan ARPU berjalan selaras dengan konsumsi data masyarakat yang terus bertambah. Sepanjang kuartal I/2026, total payload atau trafik data Telkomsel menyentuh angka 5.770 petabyte.

Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,3% dari capaian kuartal I/2025 yang sebesar 5,643 petabyte. Namun, aktivitas digital masyarakat melandai pasca-libur akhir tahun, membuat payload terkoreksi 1,1% dibandingkan dengan kuartal IV/2025 yang menembus 5.832 petabyte.

Di sisi lain, jumlah pelanggan seluler (mobile customer base) Telkomsel menunjukkan tren penurunan. Per Maret 2026, total pelanggan perseroan berada di angka 153,7 juta pengguna. Jumlah ini menyusut 3,2% dari kuartal I/2025 yang sempat mencapai 158,8 juta pelanggan. Penurunan juga terjadi secara kuartalan sebesar 1,5% dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 156,1 juta pelanggan.

Meskipun total pelanggan berkurang, Telkomsel berhasil memperkuat segmen pascabayar berkualitas tinggi melalui layanan Telkomsel Halo.

Basis pengguna Telkomsel Halo terus menanjak menjadi 8,7 juta pelanggan pada kuartal I/2026, naik dari periode kuartal I/2025 yang sebesar 8 juta pelanggan maupun kuartal IV/2025 yang tercatat 8,4 juta pelanggan.

Langkah pembersihan atau bersih-bersih kartu seluler yang tidak aktif menjadi bagian dari strategi operator demi mengincar pengguna yang lebih produktif. Manajemen Telkomsel mengungkapkan fokus perusahaan saat ini bergeser pada pertumbuhan nilai (value growth) ketimbang sekadar mengejar kuantitas jumlah pengguna. Strategi ini terbukti efektif menjaga profitabilitas, terlihat dari EBITDA yang tumbuh 6,9% YoY menjadi Rp13,12 triliun.

Secara keseluruhan, kinerja kuartal I/2026 memvalidasi keberhasilan emiten dalam mengeksekusi agenda transformasi digital di Indonesia. Dengan ARPU yang lebih gemuk dan kontribusi pelanggan pascabayar yang meningkat, perseroan optimistis dapat mempertahankan keberlanjutan bisnis jangka panjang di tengah dinamika industri telekomunikasi yang kian kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat konversi terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas seiring pertumbuhan arus kontainer yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir, untuk mengantisipasi kebutuhan kapasitas baru di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, dan distribusi barang nasional.

Realisasi arus peti kemas nasional menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sepanjang 2025, volume peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 19,79 juta TEUs atau tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target 18,8 juta TEUs.

Pada 2023, Pelindo berhasil melayani 17,65 juta TEUs. Sementara pada 2022 dan 2021, masing-masing arus peti kemas mencapai 17,22 juta TEUs dan 17,05 juta TEUs.

Kenaikan volume yang konsisten tersebut mendorong pemerintah mempercepat penambahan kapasitas layanan pelabuhan. Selain pembangunan dan modernisasi infrastruktur, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengalihkan sejumlah terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kontainer yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan, pemerintah terus mendorong badan usaha pelabuhan meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas untuk mengimbangi pertumbuhan volume yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengubah fungsi sejumlah terminal yang sebelumnya berstatus multipurpose menjadi terminal peti kemas.

"Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan," ujar Masyhud, dikutip pada Kamis (4/6/2026).

Hingga April 2026, pemerintah telah menetapkan 12 lokasi terminal sebagai terminal peti kemas, termasuk Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Langkah tersebut dibarengi dengan penerapan standar kinerja pelayanan operasional serta evaluasi berkala terhadap produktivitas bongkar muat dan peralatan pelabuhan.

Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat peningkatan kapasitas pelabuhan melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, penambahan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam periode 2025—2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah dilakukan di 74 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, mendukung kawasan industri dan hilirisasi, serta mengantisipasi pertumbuhan perdagangan intra-Asia yang masih menjadi penopang utama perdagangan Indonesia.

"Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

PERDAGANGAN MASIH KUAT

Peningkatan kapasitas tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan yang tercermin dari kinerja arus peti kemas nasional.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan pertumbuhan volume hingga April 2026 mencapai 6,42 TEUs atau naik 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh kenaikan arus internasional maupun domestik.

"Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11%, dengan ekspor tumbuh 10% dan impor naik 12%. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4%," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia masih berjalan baik. Distribusi barang antarpulau juga tetap kuat sehingga menopang konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Struktur perdagangan Indonesia yang masih terkonsentrasi di kawasan Asia turut menjadi bantalan di tengah ketidakpastian global. Kawasan China dan Asean saat ini menyumbang sekitar 46,2% ekspor Indonesia dan 56,5% impor nasional.

Pertumbuhan juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama. Tanjung Priok mencatat kenaikan arus domestik sekitar 8%, sementara Makassar tumbuh sekitar 7% seiring meningkatnya distribusi barang dan pergerakan komoditas pertanian menuju berbagai wilayah di Indonesia timur.

Kinerja tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas manufaktur, perdagangan, dan distribusi nasional masih bergerak positif pada awal tahun yang dihadapkan dengan gejolak geopolitik dan berimbas pada penutupan sebagian jalur perdagangan.

EFISIENSI LOGISTIK

Kalangan pelaku usaha menilai peningkatan kapasitas terminal peti kemas memang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan yang terus terjadi.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo Carmelita Hartoto mengatakan pertumbuhan sektor peti kemas relatif stabil dan bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat memang sektor peti kemas juga tumbuh yang baik, setidaknya sampai April ini tumbuh 7%. Peningkatan kapasitas dan layanan petikemas tentunya melihat pada kebutuhan dari pertumbuhan tersebut," katanya.

Menurut Carmelita, perubahan terminal konvensional menjadi terminal peti kemas berpotensi mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Penggunaan kontainer memungkinkan proses penanganan barang berlangsung lebih cepat dibandingkan pola pengangkutan konvensional.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan logistik nasional. Termasuk biaya logistik yang masih tinggi.

Menurutnya, biaya logistik Indonesia dibentuk oleh banyak mata rantai mulai dari angkutan darat, pelabuhan, pelayaran, pergudangan hingga distribusi ke konsumen akhir. Berbeda dengan negara kontinental seperti Singapura.

Karena itu, upaya efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh apabila pemerintah ingin mencapai target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% pada 2029

"Jadi memang bicara logistik kita mesti lebih komprehensif, bukan satu dua pos saja secara parsial," ujar Carmelita.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi tentang pencairan PIP termin 2 Juni 2026.

Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 masih menjadi perhatian banyak siswa dan orang tua pada awal Juni 2026.

Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melanjutkan penyaluran bantuan PIP Termin 2 yang berlangsung mulai Mei hingga September 2026.

PIP merupakan bantuan pendidikan yang ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti membeli perlengkapan belajar, seragam, buku, hingga biaya transportasi pendidikan.

Memasuki pekan pertama Juni 2026, pemerintah belum mengumumkan perubahan jadwal maupun skema pencairan terbaru.

Penyaluran dana masih mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni melalui tiga termin dalam satu tahun. Saat ini, proses pencairan masih berada pada Termin 2 yang berlangsung sepanjang Mei hingga September 2026.

Karena penyaluran dilakukan secara bertahap, siswa yang belum menerima dana bantuan pada Mei tidak perlu khawatir. Proses pencairan terus berjalan sesuai tahapan verifikasi data dan kesiapan administrasi penerima.

Sejumlah siswa di berbagai daerah diketahui telah menerima dana bantuan sejak bulan Mei.

Namun, masih banyak penerima yang status pencairannya belum selesai karena proses distribusi dilakukan secara bertahap melalui bank penyalur maupun mekanisme lain yang ditentukan pemerintah.

Oleh karena itu, siswa dan orang tua disarankan untuk rutin memantau status penerimaan bantuan secara mandiri melalui laman resmi PIP dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Hingga 5 Juni 2026, belum ada informasi resmi mengenai pencairan tambahan di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah tetap melanjutkan penyaluran PIP Termin 2 hingga September 2026 dengan sasaran siswa yang telah terdaftar sebagai penerima, diusulkan oleh sekolah atau dinas pendidikan, serta telah menyelesaikan proses aktivasi rekening bantuan.

Perlu diketahui, waktu masuknya dana ke rekening setiap siswa bisa berbeda meskipun berasal dari sekolah atau wilayah yang sama. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh proses validasi data, administrasi, dan tahapan penyaluran yang dilakukan secara bertahap.

Cara Cek Penerima PIP 2026 Lewat HP

• Buka browser di HP.
• Kunjungi situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
• Pilih menu "Cari Penerima PIP".
• Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Isi kode verifikasi yang muncul.
• Klik "Cek Penerima PIP".

Besaran PIP dan Syarat untuk SD, SMP, dan SMA lanjut halaman 2...

Besaran PIP

Nominal bantuan PIP berbeda pada setiap jenjang pendidikan.

1. SD/Sederajat

• Rp450.000 per tahun.
• Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir.

2. SMP/Sederajat

• Rp750.000 per tahun.
• Rp375.000 untuk kategori tertentu.

3.SMA/SMK/Sederajat

• Rp1.800.000 per tahun.
• Rp500.000 hingga Rp900.000 bagi siswa baru dan siswa tingkat akhir.

Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, seperti membeli perlengkapan sekolah, buku pelajaran, seragam, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya.

Jadwal Lengkap Pencairan PIP 2026

• Termin 1 (Februari–April)
  Diprioritaskan bagi siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah terdata dalam sistem pemerintah.
• Termin 2 (Mei–September)
  Sedang berlangsung saat ini. Termin ini menyasar siswa hasil usulan sekolah, dinas pendidikan, serta penerima yang telah melakukan aktivasi rekening bantuan.
• Termin 3 (Oktober–Desember)
  Diperuntukkan bagi penerima lanjutan atau siswa yang belum menerima bantuan pada termin sebelumnya.

Itulah update pencairan PIP bulan Juni 2026 ini.