Bisnis.com, JAKARTA — Suryopratomo, Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL), menyiapkan strategi untuk menghadapi risiko geopolitik dan geoekonomi.

Suryopratomo resmi menjadi Presiden Direktur Gajah Tunggal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (22/5/2026). Selain mengangkat Suryopratomo, RUPS juga menetapkan Ris Sutarto dan Sugeng Rahardjo sebagai Komisaris perseroan.

Dalam pesan singkatnya kepada Bisnis, Suryopratomo menyampaikan GJTL merupakan perusahaan yang sudah mempunyai sejarah dan rencana jangka panjang. Selain itu, perusahaan dengan merek ban GT Radial tersebut memiliki tim yang sangat solid.

"Saya melanjutkan apa yang sudah menjadi rencana jangka panjang Gajah Tunggal," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (22/5/2026) malam.

Menurutnya, hal yang berbeda saat ini hanya tantangannya karena faktor geopolitik dan geoekonomi. Oleh karena itu, Suryopratomo bersama tim GJTL akan mencoba memitigasi dan melewati tantangan tersebut.

"Kami akan mencoba memitigasi dan melewati terutama tantangan jangka pendek sekarang ini," imbuhnya.

Melihat profilnya, Suryopratomo merupakan lulusan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1983 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di institusi yang sama pada 1986.

Dia memulai karier sebagai wartawan Harian Kompas pada 1987 dan kemudian menjabat Pemimpin Redaksi Kompas pada 2000—2008. Suryopratomo juga sempat menduduki posisi Wakil CEO Kompas Gramedia Group pada 2005—2008.

Kariernya berlanjut di Media Group dengan menjabat Direktur Pemberitaan Metro TV pada 2008—2016 dan Direktur Utama Metro TV pada 2017—2019. Saat ini, dia masih tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Media Group dan Komisaris Metro TV.

Sebelum bergabung dengan GJTL, Suryopratomo menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Singapura pada September 2020 hingga Desember 2025.

Uniknya, Suryopratomo menggantikan Sugeng Rahardjo yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur, dan kini bergeser menjadi Komisaris GJTL. Sugeng Rahardjo juga merupakan mantan Duta Besar.

Dia memiliki latar belakang diplomatik dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia pada 2014—2017. Selain itu, Sugeng juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri pada 2010—2014.

Sugeng Rahardjo kemudian menjabat Presiden Direktur GJTL sejak 2018 hingga 2026, dan digantikan oleh Suryopratomo.

Dari sisi kinerja, GJTL mencatatkan penjualan sebesar Rp17,66 triliun pada 2025, turun dibandingkan Rp18,02 triliun pada 2024. Meski demikian, laba bersih perseroan meningkat menjadi Rp1,24 triliun dari sebelumnya Rp1,18 triliun.

Pada kuartal I/2026, emiten portofolio Lo Kheng Hong tersebut mencatatkan pendapatan Rp4,19 triliun, terkoreksi dari Rp4,40 triliun pada kuartal I/2025. Namun, laba bersih berhasil meningkat menjadi Rp381 miliar dari sebelumnya Rp353 miliar.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi negara swasembada daging dalam lima tahun ke depan. Hal itu ia sampaikan saat Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Prabowo awalnya bahwa pemerintahannya bisa mencapai swasembada pangan dalam 19 bulan bekerja. Capaian positif ini pun terus akan diperluas di sektor lain.

"19 bulan, Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung," kata Prabowo.

Dia menambahkan, Indonesia belum menjadi negara swasembada untuk telur, ayam dan daging. Namun, dia optimistis Indonesia bisa berhasil menjadi swasembada daging pada 2031 mendatang.

"Kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan mungkin kita empat tahun lagi, lima tahun lagi kita swasembada daging," kata dia.

Prabowo melanjutkan, kondisi pangan Indonesia berada dalam posisi aman kendati kondisi geopolitik yang tidak stabil. Oleh karenanya, tambah Prabowo, kekayaan dan hasil bumi Indonesia pun perlu dikelola mandiri.

"Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa, kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, BATAM — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh proses pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya apa pun.

Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya dugaan praktik penjualan titik MBG di sejumlah daerah, termasuk Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya mengatakan masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan titik dapur MBG dengan iming-iming jalur cepat, akses khusus, maupun permintaan sejumlah uang.

“Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada proses pembayaran dalam verifikasi pengajuan titik lokasi SPPG,” kata Sony saat konferensi pers di Mapolresta Barelang, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah disiapkan BGN dan tidak melibatkan pungutan biaya dalam bentuk apa pun.

Sony mengaku sengaja turun langsung ke sejumlah daerah untuk memastikan praktik dugaan penjualan titik dapur MBG dapat segera ditindak dan tidak semakin merugikan masyarakat.

“Program makan bergizi ini program yang sangat mulia dari Presiden untuk jutaan anak-anak Indonesia. Jangan sampai dikotori oknum-oknum yang memanfaatkan penjualan titik demi kepentingan pribadi,” ujarnya.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul pengusutan dugaan penipuan penjualan titik SPPG di Batam yang kini ditangani Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Barelang.

Dalam kasus itu, seorang korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp400 juta setelah membeli dua titik dapur MBG di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja dengan harga Rp200 juta per titik.

Korban diduga ditawari titik SPPG oleh seorang perantara yang mengaku memiliki akses pengurusan dapur MBG melalui yayasan tertentu. Namun setelah pembayaran dilakukan, titik dapur yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan pihaknya akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas karena berkaitan dengan program nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah program untuk menyejahterakan rakyat, sehingga harus kita kawal bersama,” kata Anom.

BGN juga mengungkap dugaan praktik serupa tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat dan Lombok Timur.

Di Jawa Barat, aparat kepolisian sebelumnya mengungkap dugaan penipuan berkedok pembukaan dapur MBG dengan total kerugian korban mencapai hampir Rp2 miliar.

BGN bersama aparat kepolisian kini memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik penjualan titik SPPG agar tidak semakin meluas di berbagai daerah.

Industri perikanan modern yang terstandardisasi seperti di Kebumen diposisikan sebagai pilar penting untuk memastikan pasokan protein nasional tetap terjaga sekaligus membendung kebocoran kekayaan negara keluar sistem domestik.

Jakarta (ANTARA) - Di atas lahan seluas 100 hektare kawasan pesisir Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdiri sebuah model industrialisasi perikanan nasional melalui proyek Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen.

Tempat ini bukan hamparan kolam peliharaan biasa, melainkan sebuah cetak biru dari ambisi besar pemerintah untuk merombak total wajah budi daya perikanan nasional, dari yang semula bercorak tradisional menuju ekosistem industri modern yang terukur, presisi, dan berbasis teknologi tinggi.

Ketika diresmikan oleh pemerintah pada Maret 2023, kawasan ini dirancang khusus untuk memutus mata rantai kegagalan panen yang kerap membayangi petambak tradisional akibat penurunan kualitas lingkungan dan pencemaran air.

Dari total lahan potensial yang tersedia di pesisir Kebumen, area seluas 65 hektare telah bertransformasi menjadi jaringan infrastruktur hidrologi yang rumit, tapi sangat sistematis. Pengelolaan sirkulasi air diatur secara ketat melalui satu unit intake air laut yang mengalirkan air menuju tandon utama seluas 3 hektare, kemudian didistribusikan secara berkala ke 50 unit tandon klaster sebelum akhirnya memasuki 139 kolam produksi utama.

Seluruh sisa air pembuangan dari proses budi daya wajib melewati 17 unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) klaster, serta satu IPAL utama seluas 2 hektare sebelum dilepaskan kembali ke laut lepas. Keberadaan sistem pengelolaan limbah cair yang terpadu ini berfungsi untuk memastikan bahwa air yang kembali ke laut dalam kondisi bersih dan bebas dari sisa amonia pakan, sehingga tidak mencemari ekosistem pesisir selatan Jawa.

Standardisasi infrastruktur penunjang seperti laboratorium pemantauan penyakit, bangsal pakan yang higienis, gudang logistik, hingga bangsal khusus pascapanen dibangun saling berdekatan untuk memangkas waktu operasional di lapangan.

Hasil dari investasi infrastruktur yang ketat dan disiplin tata kelola hayati ini mulai terlihat saat kawasan ini memasuki tahun keempat masa operasionalnya.

Melalui metode jaring penangkap, panen raya udang vannamei siklus kedelapan mencatatkan angka produktivitas yang tinggi, yakni mencapai rata-rata 40 ton udang per hektare. Momen inilah yang kemudian menjadi simbol bagi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri panen raya. Bahkan, ikut menarik jaring berisi ratusan udang dalam sekali jala.

Secara kumulatif, total volume produksi yang dihasilkan dari 139 petak kolam komersial yang beroperasi optimal tersebut kini telah menembus angka 1,15 kilo ton. Catatan performa produksi ini memberikan kontribusi finansial langsung terhadap kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp83,34 miliar.

Angka-angka pencapaian dari pesisir selatan Kebumen tersebut tidak berdiri sendiri sebagai kesuksesan sektoral, melainkan menjadi landasan kalkulasi bagi arah kebijakan ekonomi makro nasional yang lebih luas.

Dengan tingkat harga pasar yang stabil di angka Rp70.000 per kilogram atau setara Rp70 juta per ton, satu siklus produksi penuh di BUBK Kebumen mampu menggerakkan nilai ekonomi sebesar Rp67,2 miliar, dengan potensi pendapatan tahunan total mencapai Rp134,4 miliar.

Pada skala ekonomi mikro daerah, aktivitas industri perikanan ini juga menjadi katup penyelamat ketenagakerjaan dengan menyerap 145 pekerja tetap serta 500 tenaga harian lepas yang seluruhnya merupakan warga setempat.

Keberhasilan formula ekonomi mikro di Kebumen ini memicu pergeseran substansial dalam orientasi kebijakan tata kelola anggaran belanja negara.

Pemerintah mengambil keputusan strategis dengan menunda sejumlah "proyek pembangunan gedung perkantoran baru", yang dinilai memiliki kontribusi minim terhadap produktivitas riil nasional. Fokus pembiayaan negara kini dialihkan untuk mendanai proyek-proyek produktif di sektor pangan yang mampu menghasilkan sumber protein bagi masyarakat luas sekaligus berorientasi ekspor.

Dalam kalkulasi pemerintah, indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi diletakkan pada kemampuan menciptakan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan masyarakat bawah, bukan pada kemegahan fisik birokrasi pemerintahan.

Pilihan pemerintah untuk memprioritaskan komoditas udang didorong oleh posisinya yang strategis sebagai penopang utama perolehan devisa di sektor kelautan. Berdasarkan data resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), total nilai ekspor produk perikanan Indonesia tumbuh 5,2 persen dengan capaian 6,27 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, komoditas udang menyumbang porsi terbesar senilai 1,87 miliar dolar AS atau setara 29,8 persen dari total nilai ekspor nasional.

Angka ekspor udang ini berada jauh di atas komoditas unggulan lainnya seperti kelompok ikan tuna-cakalang-tongkol yang mencatatkan nilai ekspor 1,04 miliar dolar AS, serta kelompok cumi-sotong-gurita yang menyumbang sebesar 889,73 juta dolar AS ke dalam kas negara.

Duplikasi nasional

Rencana duplikasi model tambak modern Kebumen dalam skala lahan yang jauh lebih masif kini sedang berjalan di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah Indonesia timur tersebut, pemerintah tengah membangun pusat budi daya udang terintegrasi seluas 2.000 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun, yang ditargetkan mampu memproduksi 52.800 ton udang per tahun.

Langkah ekspansi geografis itu juga diikuti dengan rencana pembangunan sentra budi daya udang komersial seluas 200 hektare di Gorontalo, serta pemanfaatan kawasan pantai utara (pantura) Jawa Barat seluas 14.000 hektare yang dialokasikan khusus untuk komoditas perikanan ikan budi daya.

Langkah akselerasi di sektor kelautan dan perikanan itu menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan domestik di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.

Presiden Prabowo menyebut pemerintahannya telah meraih capaian swasembada pada komoditas karbohidrat utama seperti beras dan jagung dalam kurun waktu 19 bulan menjabat. Kini, pemenuhan sektor protein hewani menjadi target prioritas berikutnya. Pemerintah memproyeksikan penataan tata kelola produksi untuk mencapai swasembada daging sapi secara bertahap dapat diselesaikan dalam jangka waktu empat hingga lima tahun ke depan.

Industri perikanan modern yang terstandardisasi seperti di Kebumen diposisikan sebagai pilar penting untuk memastikan pasokan protein nasional tetap terjaga sekaligus membendung kebocoran kekayaan negara keluar sistem domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas Grup Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar US$172,3 juta atau setara dengan 80% dari laba.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/5/2026), PGAS menyetujui pembagian dividen sebesar US$172,3 juta atau setara dengan 80% dari laba, mengutip laporan Stockbit.

Nilai tersebut setara dengan dividen sekitar US$0,0071 per saham atau sekitar Rp125,8 per saham dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar Amerika Serikat.

"Dengan harga saham terkini, dividend yield PGAS diperkirakan mencapai sekitar 6,9%. Adapun jadwal cum dividen dan pembayaran dividen belum diumumkan perseroan," jelas laporan Stockbit, Minggu (24/5/2026).

Pembagian dividen itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan PGAS sepanjang 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar US$3,9 miliar atau meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Emiten portofolio Lo Kheng Hong itu juga mencatat laba operasi sebesar US$519,6 juta, sedangkan laba bersih mencapai US$215,4 juta. Perseroan menyebut capaian laba bersih dipengaruhi penyesuaian nilai aset hulu yang bersifat non-cash.

Sementara itu, EBITDA tercatat sebesar US$971,2 juta dengan arus kas operasional positif sebesar US$657,1 juta. Perseroan menilai capaian tersebut mencerminkan fundamental bisnis dan kapasitas kas yang tetap solid di tengah dinamika industri energi.

Kinerja PGAS ditopang portofolio bisnis yang terdiversifikasi, terutama pada segmen midstream dan downstream, meliputi transmisi dan distribusi gas bumi, LNG, hingga kontribusi anak usaha dan afiliasi.

Volume transmisi gas bumi PGAS juga meningkat 4% secara tahunan menjadi 1.609 MMscfd seiring dengan meningkatnya penyerapan pelanggan.

Memasuki kuartal I/2026, PGAS melanjutkan kinerja positif dengan membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$90,4 juta atau tumbuh sekitar 46% secara tahunan.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang peningkatan laba kotor sekitar 12% secara tahunan, seiring penurunan beban pokok sebesar 7% atau sekitar US$54 juta, serta perbaikan beban keuangan dan selisih kurs.

Sepanjang Januari—Maret 2026, PGAS membukukan pendapatan sebesar US$929,6 juta dan EBITDA sebesar US$240,6 juta.

Direktur Keuangan PGN Catur Dermawan mengatakan pendapatan perseroan tetap ditopang bisnis inti niaga dan infrastruktur gas bumi di tengah dinamika operasional.

“Capaian ini mencerminkan kemampuan perseroan menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional, disiplin keuangan, dan portofolio bisnis yang seimbang,” ujar Catur dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Asal-Usul dan kisah puasa Tarwiyah-Arafahmenarik dan penting diketahui umat Muslim. Bagaimana sebenarnya kisah di balik anjuran puasa sunnah Zulhijjahtersebut. Simak ulasan singkatnya berikut ini.

Sejarah Puasa Tarwiyah

Kata “Tarwiyah” berasal dari bahasa Arab tarawwa yang berarti “berpikir”, “merenung”, atau “membawa bekal air”. Dalam sejarah ibadah haji, tanggal 8 Zulhijjah merupakan hari ketika para jemaah mulai mempersiapkan diri menuju Arafah dengan membawa persediaan air karena pada masa dahulu kawasan tersebut sangat minim sumber air.

Selain itu, sebagian ulama juga mengaitkan Hari Tarwiyah dengan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim Alaihisallam. Pada malam sebelum penyembelihan Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim merenungkan mimpi yang beliau terima sebagai wahyu dari Allah SWT. Proses perenungan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Tarwiyah.

Walaupun hadis tentang keutamaan khusus Puasa Tarwiyah diperselisihkan tingkat kekuatannya oleh para ulama, namun puasa pada awal Dzulhijjah tetap termasuk amalan saleh yang dianjurkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:

“Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada sepuluh hari pertama Zulhijjah.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi landasan kuat bahwa memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah, pada awal Dzulhijjah sangat dianjurkan.

Sejarah Puasa Arafah

Sedangkan puasa Arafah berkaitan langsung dengan momentum wukuf di Padang Arafah, yaitu rukun terbesar dalam ibadah haji. Tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, jutaan jemaah haji berkumpul di Arafah untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah SWT.

Dalam Islam, hari Arafah memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak ada hari ketika Allah SWT lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka selain Hari Arafah.

Bagi umat Islam yang tidak berhaji, disunnahkan untuk menjalankan Puasa Arafah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT sekaligus meraih keutamaannya yang luar biasa.

Keutamaan Puasa Tarwiyah

Meskipun tidak terdapat hadis sahih yang secara khusus menyebut pahala tertentu bagi Puasa Tarwiyah, para ulama tetap memandang puasa ini sebagai bagian dari amalan utama di sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Beberapa keutamaan Puasa Tarwiyah antara lain:

1. Menghidupkan Sunnah di Bulan Zulhijjah

Puasa Tarwiyah menjadi bentuk kesungguhan seorang muslim dalam memanfaatkan hari-hari terbaik untuk beribadah.

2. Melatih Ketakwaan dan Keikhlasan

Puasa membantu seorang muslim menjaga hawa nafsu, memperbanyak dzikir, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Menjadi Persiapan Spiritual Menjelang Hari Arafah dan Iduladha

Puasa Tarwiyah juga menjadi sarana membersihkan hati sebelum menyambut Hari Raya Kurban.

Keutamaan Puasa Arafah

Puasa Arafah memiliki keutamaan yang sangat besar dan didukung oleh hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda:

“Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah SWT bagi hamba-Nya yang menjalankan Puasa Arafah dengan penuh keimanan dan keikhlasan.

Selain itu, keutamaan lainnya meliputi:

1. Penghapus Dosa Dua Tahun

Keutamaan ini menjadi salah satu keistimewaan terbesar Puasa Arafah dibandingkan puasa sunnah lainnya.

Keutamaan tersebut tertuang dalam beberapa hadis Rasulullah Saw, antara lain:

“Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu,” (HR. Muslim No. 1162)

2. Hari Mustajab untuk Berdoa

Hari Arafah dikenal sebagai waktu terbaik untuk memperbanyak doa dan istighfar.

3. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Puasa Arafah mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta meningkatkan kualitas spiritual seorang muslim.

Niat Puasa Tarwiyah

Berikut bacaan niat Puasa Tarwiyah:



Nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillāhi ta‘ālā.

Artinya: “Aku berniat puasa sunnah Tarwiyah karena Allah Ta’ala.”

Niat Puasa Arafah

Berikut bacaan niat Puasa Arafah:



Nawaitu shauma ‘arafata sunnatan lillāhi ta‘ālā.

Artinya: “Aku berniat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta’ala.”

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi mengerek suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Mei 2026.

Sejalan dengan keputusan tersebut, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 50 basis poin menjadi masing-masing 4,25% dan 6%.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan langkah tersebut mencerminkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan tersebut, Bank Mandiri menegaskan tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan pengelolaan risiko secara hati-hati.

Perseroan juga menyatakan penyesuaian bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur seiring dinamika kebijakan moneter.

“Setiap penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur, sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekosistem penggerak ekonomi negeri,” kata Adhika dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/5/2026).

Meskipun belum berdampak secara langsung, keputusan Bank Sentral mengerek suku bunga acuan diproyeksi akan memicu penyesuaian suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dari perbankan.

Mengacu pada laman Suku Bunga Dasar Kredit Bank Mandiri, hingga periode 30 April 2026, bunga kreditnya KPR ditetapkan sebesar 12% per tahun.

Lantas, berapa beban cicilan yang harus ditanggung konsumen dengan kondisi suku bunga tersebut?

Mari kita asumsikan seorang calon konsumen ingin membeli rumah dengan harga Rp600 juta. Konsumen tersebut telah menyiapkan dana untuk Uang Muka (Down Payment/DP) sebesar 20% dari harga pokok rumah atau sekitar Rp120 juta.

Artinya, Plafon kreditnya utang pojok tersisa ada di angka Rp480 juta. Mempertimbangkan asumsi suku bunga 12% per tahun dan tenor pinjaman 15 tahun (180 bulan), maka cicilan bulanan yang masih perlu dibayarkan konsumen sekitar Rp5,76 juta.

Angka cicilan sebesar Rp5,76 juta per bulan tentu membutuhkan rasio utang berbanding pendapatan (Debt Burden Ratio/DBR) yang sehat. Perbankan umumnya menetapkan syarat bahwa total cicilan utang maksimal berada di kisaran 30% hingga 40% dari take home pay (penghasilan bersih).

Sementara itu, mengacu pada kalkulator KPR Bank Mandiri, pendapatan minimum calon debitur agar pengajuan KPR dapat disetujui ada di angka Rp11,49 juta.

Selain menyiapkan DP Rp120 juta dan mengukur kemampuan cicilan, calon pembeli juga harus mengalokasikan dana cadangan. Pada tahap awal akad kredit, bank biasanya akan membebankan biaya provisi, administrasi, asuransi jiwa dan kebakaran, hingga biaya notaris yang estimasinya mencapai 5% hingga 6% dari plafon kredit.

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami prosedur jual beli tanah secara benar agar terhindar dari potensi sengketa maupun persoalan hukum di masa mendatang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan masyarakat perlu memastikan status tanah sejak awal sebelum melakukan transaksi jual beli.

"Masarakat perlu memastikan status tanah jelas sejak awal, termasuk keabsahan dokumen dan pastikan tidak tersangkut sengketa, agar proses jual beli dapat berjalan aman dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari," kata Shamy Ardian, Sabtu (23/5/2026).

Dia melanjutkan, proses jual beli tanah tidak hanya berhenti pada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Seluruh tahapan administrasi hingga proses balik nama sertipikat wajib dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam tahap awal transaksi, pembeli diminta memastikan legalitas tanah, kelengkapan dokumen, serta memastikan objek tanah tidak dalam status sengketa.

Pembeli juga wajib menyiapkan sejumlah dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sementara itu, pihak penjual diwajibkan melengkapi sertipikat tanah asli, KTP, KK, NPWP, bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), persetujuan pasangan apabila sudah menikah, hingga bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

Setelah dokumen lengkap, proses dilanjutkan melalui pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam tahapan ini, PPAT akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data sertipikat sebelum menuangkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam AJB sebagai dasar peralihan hak.

Usai penandatanganan AJB, pembeli kemudian wajib mengajukan proses balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan setempat agar kepemilikan tanah tercatat secara resmi dalam administrasi pertanahan.

Kementerian ATR/BPN juga mengingatkan masyarakat untuk melengkapi sejumlah persyaratan saat mengajukan balik nama, di antaranya formulir permohonan, surat kuasa jika dikuasakan, fotokopi identitas, sertipikat asli, AJB dari PPAT, SPPT PBB tahun berjalan, serta bukti pembayaran BPHTB dan biaya pendaftaran hak.

Untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi layanan pertanahan, ATR/BPN menyediakan aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat diakses secara gratis melalui Play Store maupun App Store.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat informasi persyaratan layanan peralihan hak jual beli tanah hingga melakukan simulasi biaya berdasarkan nilai dan luas tanah. "Untuk simulasi tarif PNBP, masyarakat bisa cek langsung di aplikasi Sentuh Tanahku," kata Shamy.

(Nur Ichsan Yuniarto)

GAZA - Investigasi Al Jazeera selama berbulan-bulan menemukan bahwa barang-barang terkait militer yang berasal dari setidaknya 51 negara dan wilayah otonom terus memasuki Israel setelah peringatan Mahkamah Internasional (ICJ) tentang kemungkinan risiko genosida di Gaza.

Berdasarkan analisis data impor Otoritas Pajak Israel (ITA) antara tahun 2022 dan 2025, dan didukung oleh catatan bea cukai dan permintaan akses informasi publik, investigasi tersebut melacak rantai pasokan militer yang terkait dengan negara-negara di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Semua negara yang disebutkan adalah penandatangan Konvensi Genosida.

Dalam beberapa kasus, barang-barang terkait militer berasal dari negara-negara yang secara resmi memberlakukan embargo senjata terhadap Israel atau telah menangguhkan sebagian pasokan senjata ke negara tersebut.

Faktanya, menurut data ITA, impor senjata meningkat setelah putusan ICJ, dengan sebagian besar berada di bawah kategori amunisi.

Malaysia, Turki dan UEA Bersama 51 Negara Lainnya Dilaporkan Pasok Senjata ke Israel

1. Banyak Negara Islam Pasok Senjata ke Israel

Lima negara asal terbesar untuk barang-barang terkait militer yang masuk ke Israel - Amerika Serikat, India, Rumania, Taiwan, dan Republik Ceko - semuanya mencatat peningkatan pengiriman selama perang. Bahkan, Al Jazeera melaporkan beberapa negara Muslim juga ikut memasok senjata ke Israel, seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, Uzbekistan, Azerbaijan, Turki. Selain itu, negara tetangga Indonesia seperti Filipina dan Singapura juga memasok barang keperluan militer ke Israel.

Meskipun banyak negara yang termasuk dalam investigasi ini tidak membagikan statistik tentang ekspor senjata ke Israel, data ITA menunjukkan bahwa 2.603 pengiriman barang-barang terkait militer - termasuk impor yang diberi label sebagai barang terkait amunisi, bahan peledak, suku cadang senjata, dan komponen kendaraan lapis baja - masuk ke Israel antara Oktober 2023 dan Oktober 2025.

Secara total, impor tersebut bernilai 3,22 miliar shekel (USD885,6 juta), dengan 91 persen dari nilai tersebut tercatat setelah putusan ICJ, menurut data ITA.

Sebagai perbandingan, dalam 20 bulan sebelum Oktober 2023, impor terkait militer ke Israel berjumlah 1,41 miliar shekel (USD388,1 juta). Data tersebut menunjukkan Israel meningkatkan ketergantungannya pada pasokan senjata asing untuk membantu mempertahankan serangan militernya di Gaza.

Bahkan setelah gencatan senjata terbaru berlaku pada 10 Oktober 2025, aliran senjata tidak berhenti. Dalam dua bulan terakhir tahun 2025, Israel menerima tambahan 324,9 juta shekel (USD89,4 juta) dalam impor terkait militer, menurut data ITA.

2. Memiliki Kode Tertentu

ITA memiliki basis data impor yang dapat diakses publik yang diorganisir berdasarkan kode bea cukai delapan digit.

Kode-kode ini disusun sesuai dengan Sistem Harmonisasi (HS) Organisasi Bea Cukai Dunia. Enam digit pertama sesuai dengan kategori produk yang distandarisasi secara internasional, sementara negara-negara diizinkan untuk memberikan statistik nasional yang lebih rinci dengan menambahkan digit. Dalam kasus Israel, negara ini sering menggunakan kode delapan digit – enam digit global ditambah dua digit tambahan untuk detail nasional.

Al Jazeera menganalisis lebih dari 6,5 juta entri bea cukai individual yang mencakup impor Israel antara tahun 2022 dan 2025. Investigasi ini berfokus pada impor yang kode bea cukainya dimulai dengan "93", bab HS yang mencakup ekspor senjata dan peluru, serta kode 87100000, yang mencakup tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya serta bagian-bagiannya.

Menurut buku kode bea cukai Israel, kode-kode ini meliputi:

Amunisi peledak, seperti "bom, granat, torpedo, ranjau, rudal dan amunisi perang serupa serta bagian-bagiannya". Ia juga memberi label “kartrid”, beberapa jenis “amunisi dan proyektil” dan bagian-bagiannya, termasuk “peluru dan sumbat kartrid” (93069090)

Barang yang diberi label sebagai “peluru” (93069010)

“Bagian dan aksesori” senjata militer, termasuk komponen untuk “revolver dan pistol” (93051000)

“Senapan dan senapan laras panjang” (93052000)

Bagian dan aksesori senjata militer (93059100)

Jenis bagian dan aksesori “lainnya” (93059900)

“Peluncur roket, penyembur api, peluncur granat, tabung torpedo dan proyektor serupa” (93012000)

“Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan senjata, dan bagian-bagiannya” (87100000)

3. Azerbaijan Jadi Pemasok Barang Terkait Militer

AS adalah Israel Menurut data ITA, pemasok impor terkait militer terbesar selama perang adalah Azerbaijan, yang menyumbang lebih dari 42 persen dari total nilai yang dinyatakan dalam investigasi ini.

India berada di peringkat kedua, menyumbang sekitar 26 persen.

Kedua negara ini menyumbang lebih dari dua pertiga dari total nilai impor senjata yang tercatat.

Tiga pemasok terbesar berikutnya adalah Rumania (8 persen), Taiwan (4 persen), dan Republik Ceko (3 persen).

Negara-negara anggota Uni Eropa secara kolektif menyumbang hampir 19 persen dari total nilai impor senjata Israel.

Hampir 8 persen lainnya berasal dari Asia Timur dan Tenggara, termasuk Taiwan, China, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura.

Data tersebut juga menunjukkan pergeseran pola pasokan dari waktu ke waktu.

Dari Januari 2022 hingga September 2023, dua dari tiga pengiriman terbesar ke Israel senilai total 80,9 juta shekel (USD22,3 juta) dengan kode HS untuk amunisi peledak berasal dari Azerbaijan. Jumlah ini turun menjadi total 8,2 juta shekel (USD2,3 juta) selama perang genosida di Gaza.

Barang senilai USD11,1 juta, yang berasal dari Belanda dengan kode HS yang sama, dikirim ke Israel pada Agustus 2022; sebaliknya, ekspor militer Belanda ke Israel selama seluruh perang bernilai 105.000 shekel (USD29.000).

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “ekspor barang militer ke Israel hanya disetujui untuk tujuan pertahanan semata”.

Namun analisis Al Jazeera menunjukkan bahwa beberapa negara lain secara substansial meningkatkan skala impor barang-barang terkait militer mereka ke Israel selama perang dibandingkan dengan 21 bulan sebelumnya, periode paling awal yang tersedia karena data ITA hanya dimulai sejak tahun 2022.

Itu termasuk lima pemasok utama pengiriman terkait militer: AS, India, Rumania, Taiwan, dan Republik Ceko.

IDXChannel - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh menyediakan 3.606 kursi tambahan per hari untuk menyambut libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume penumpang pada libur panjang Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Kelahiran Pancasila.

"Melalui penambahan perjalanan ini, KCIC ingin memastikan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan, termasuk jadwal perjalanan hingga malam hari," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa, Sabtu (23/5/2026).

Dengan adanya tambahan 3.606 kursi per hari, kata dia, total kapasitas tempat duduk yang tersedia menjadi 40.868 kursi per hari selama periode tersebut.

"Penambahan perjalanan ini merupakan langkah antisipatif untuk mengakomodasi peningkatan permintaan perjalanan selama momen libur panjang," kata dia.

Eva melanjutkan, selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KCIC akan menyediakan enam perjalanan tambahan per hari untuk relasi perjalanan Stasiun Halim-Stasiun Tegalluar Summarecon dan sebaliknya.

Dengan demikian, total perjalanan kereta setiap harinya meningkat dari angka normalnya, yakni 62 perjalanan, menjadi 68 perjalanan per hari.

Menurutnya, kereta akan beroperasi hingga lebih malam dengan keberangkatan terakhir dari Stasiun Halim pukul 22.25 WIB, dari keberangkatan terakhir sebelumnya pada pukul 21.25 WIB.

Sementara itu, saat libur panjang pekan lalu, Whoosh juga mencatat kenaikan jumlah penumpang selama periode 13-17 Mei dengan total mencapai 95.001 orang, dengan jumlah tertinggi sempat mencapai 21.601 penumpang dalam sehari pada 13 Mei 2026.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) mengumumkan pembagian dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/6/2026).

Pemegang saham AADI menyepakati pembagian total dividen tahun buku 2025 sebesar US$450 juta atau setara 59% dari laba bersih, mengutip laporan Stockbit. Jumlah tersebut mengindikasikan dividen final US$0,026/saham, setara Rp453/saham dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS di Rp17.654/lembar.

"Jumlah tersebut mengindikasikan yield dividen final ~5,5% per hari ini. Cum dividen dan tanggal pembayaran belum diumumkan. Sebelumnya, AADI telah membagikan dividen interim sebesar Rp538/saham pada November 2025," jelas laporan Stockbit, dikutip Minggu (24/5/2026).

Melansir laporan tahunannya, AADI menyampaikan tidak mengadopsi kebijakan dividen tertentu. Namun manajemen akan menilai kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen di setiap periode laporan dan RUPST akan memutuskan nilai dividen final.

AADI akan menentukan pembayaran dividen dalam dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan, dan membayar dalam rupiah. Konversi mata uang didasarkan pada nilai tukar pada tanggal pencatatan.

“Pada tahun 2025, kami membayarkan dividen interim sebesar US$250 juta pada tanggal 27 November 2025,” tutur manajemen.

Dengan demikian, masih ada dividen yang akan dibagikan AADI senilai US$200 juta atau sekitar Rp3,53 triliun. Angka ini masih asumsi karena AADI belum mengumumkan nilai tukar rupiah untuk dividen.

AADI juga menuturkan menurut anggaran dasar perseroan, dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan AADI, berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Adapun sepanjang 2025, emiten terafiliasi garibaldi Thohir itu mencatatkan laba bersih sebesar US$760 juta, turun 36% secara tahunan dari US$1,21 miliar.

Sementara itu, pendapatan AADI turun 7,7% secara tahunan menjadi US$4,91 miliar dari sebelumnya US$5,31 miliar.

Sebagai informasi, AADI memiliki saldo laba yang belum dicadangkan sebesar US$758,5 juta sampai akhir tahun 2025, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar US$394,8 juta.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

HAVANA - Hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba - yang sudah tegang dan rapuh selama beberapa dekade - telah memburuk dengan cepat dalam beberapa minggu terakhir.

Menuduh Kuba menimbulkan ancaman keamanan nasional, AS telah memberlakukan blokade minyak, sanksi, dan sekarang dakwaan pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mantan pemimpin Raúl Castro.

Washington juga memperingatkan bahwa kesepakatan damai dengan negara Karibia itu tidak mungkin terjadi, sementara Kuba mengatakan AS menggunakan "kasus palsu" untuk membenarkan intervensi militer.

Kuba Bukan Iran dan Venezuela, Mengapa Trump Tak Mudah Mengalahkan Havana?

1. Ancaman Trump Tak Ada Artinya

Sejak kembali ke Gedung Putih, Donald Trump telah memperjelas keinginannya untuk mengubah kepemimpinan Havana dan secara terbuka menyatakan bahwa Kuba "siap untuk jatuh".

Pada bulan Maret, ia mengisyaratkan bahwa negara itu berada dalam "masalah besar" saat ia mengancam "pengambilalihan secara ramah".

Belum ada pengumuman rencana intervensi militer apa pun, tetapi Kuba berada dalam keadaan tegang, terutama karena aktivitas pengawasan di Karibia meningkat.

Selama seminggu terakhir, militer AS telah secara terbuka menyiarkan lokasi pesawatnya di dekat Kuba di situs web pelacakan pesawat.

"Membiarkan transponder penerbangan tetap menyala kemungkinan disengaja," kata pakar drone Inggris Dr. Steve Wright, dengan AS bermaksud mengirimkan "pesan yang jelas bahwa mereka memiliki mata di langit untuk mempertahankan tekanan".

Data pelacakan penerbangan tidak memberikan gambaran lengkap karena pesawat militer seringkali hanya membagikan lokasi mereka untuk sebagian dari penerbangan.

2. Kuba Siap Menghancurkan Florida dan Kapal Induk AS

Sementara itu, situs berita AS Axios, mengutip intelijen rahasia, melaporkan bahwa Kuba memiliki 300 drone dan sedang membahas serangan terhadap target AS di dekatnya - termasuk Teluk Guantanamo, Key West di Florida, dan kapal angkatan laut.

Situs itu juga mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa intelijen tersebut - yang digambarkan sebagai dalih potensial untuk intervensi militer AS - menunjukkan bahwa penasihat militer Iran berada di Havana.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menanggapi dengan mengatakan bahwa negara itu "tidak mengancam atau menginginkan perang" dan menuduh Washington membangun "kasus palsu" untuk intervensi militer.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Kamis bahwa Gedung Putih lebih memilih "solusi diplomatik" tetapi menambahkan bahwa Trump memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi negaranya dari ancaman apa pun.

Ia juga menyebut Kuba sebagai "ancaman keamanan nasional" dan mengatakan kemungkinan kesepakatan damai "tidak tinggi".

Rodríguez bereaksi dengan menuduh Rubio mencoba "menghasut agresi militer" dan pemerintah AS "dengan kejam dan sistematis" menyerang negaranya.

3. Kuba Memiliki Hierarki Kepemimpinan yang Unik

Para pemimpin Partai Komunis Kuba memandang diri mereka sebagai pewaris dan penerus Revolusi Kuba tahun 1959 yang dipimpin Fidel Castro yang menggulingkan tokoh pro-AS Fulgencio Batista dan menetapkan "anti-imperialisme" sebagai ciri khas pemerintahan pulau itu dalam dekade-dekade berikutnya.

Oleh karena itu, mereka menganggap dakwaan AS terhadap mantan presiden Raúl Castro sebagai pukulan yang disengaja terhadap tokoh utama sistem komunis satu partai Kuba.

Raúl—yang pada usia hampir 95 tahun menyandang gelar resmi "Pemimpin Revolusi Kuba"—menjabat sebagai presiden Kuba antara tahun 2008 dan 2018.

Tokoh partai terkemuka Miguel Díaz-Canel, 66 tahun, saat ini memegang jabatan presiden Kuba dan memimpin Partai Komunis, tetapi nama keluarga Castro-lah yang masih mewakili kekuasaan nyata di pulau itu dan dihormati di kalangan militer dan dinas keamanan.

Pasukan-pasukan ini secara efektif mengendalikan sebagian besar perekonomian dan menjaga ketertiban internal, menekan perbedaan pendapat dan oposisi internal.

Pembicaraan pemerintahan Trump dengan Kuba dan upaya pendekatan baru-baru ini bahkan mencakup cucu dan pengawal Raúl Castro yang berusia 41 tahun, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Sebagai seorang kolonel Kementerian Dalam Negeri, ia secara luas dianggap sebagai "telinga" kakeknya, meskipun ia tidak memegang jabatan kepemimpinan formal di pemerintahan atau partai.

4. Struktur Pengambilan Keputusan Kuba Dilaksanakan secara Kolektif

Struktur pengambilan keputusan "kolektif" ada di antara elit politik-militer yang memerintah negara tersebut.

Pendukung setia Castro dan teknokrat militer Manuel Marrero, 62 tahun, menjabat sebagai perdana menteri Kuba, dan Menteri Luar Negeri Rodríguez, 68 tahun, seringkali menjadi "suara" pemerintah yang paling terdengar dalam menanggapi AS.

Marrero terkait dengan konglomerat militer GAESA yang penuh misteri, yang dijalankan oleh para jenderal Kuba, yang dipandang sebagai operator aset ekonomi yang tidak transparan yang menopang elit militer dan politik negara tersebut.

Rubio secara khusus menyoroti struktur kekuasaan ini dalam pesan video kepada warga Kuba pada 20 Mei, dengan mengatakan: "Kuba tidak dikendalikan oleh revolusi apa pun. Kuba dikendalikan oleh GAESA, 'negara di dalam negara'".

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa elit penguasa yang "korup" dan "tidak kompeten" menghalangi reformasi dan mencegah hubungan yang lebih baik dengan AS.

5. Membidik Raul Castro yang Masih Kuat

Tuduhan baru-baru ini terhadap Castro berasal dari insiden 30 tahun yang lalu.

Pada Februari 1996, jet tempur Kuba menembak jatuh dua pesawat sipil kecil - milik sekelompok pengungsi Kuba di Miami. Empat orang di dalam pesawat tewas, termasuk tiga warga negara AS.

Pada saat itu, Raúl adalah menteri angkatan bersenjata Kuba dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam rezim saudaranya.

Washington menuduh Kuba secara ilegal menargetkan pesawat sipil di perairan internasional, dan negara-negara lain mengutuk tindakan tersebut.

Penjelasan dari Havana - yang tetap menyatakan insiden itu terjadi di wilayah udaranya - adalah bahwa kelompok pengasingan Brothers to the Rescue menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional karena pelanggaran wilayah udara yang berulang.

Awal pekan ini, Raúl dan lima orang lainnya didakwa oleh AS dengan berbagai tuduhan, termasuk: konspirasi untuk membunuh warga negara AS, pembunuhan, dan penghancuran pesawat AS.

Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Saat mengumumkan dakwaan tersebut, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche mengatakan AS "tidak, dan tidak akan, melupakan warganya". Namun, AS secara khusus menargetkan tokoh penting Kuba.

Díaz-Canel mengatakan dakwaan tersebut digunakan untuk "membenarkan kebodohan agresi militer terhadap Kuba".

Menyebut dakwaan itu sebagai "manuver politik, tanpa dasar hukum apa pun", ia mengatakan Kuba telah bertindak dalam "pembelaan diri yang sah di dalam wilayah yurisdiksinya" dalam menembak jatuh pesawat-pesawat tersebut.

6. Sanksi dan Tekanan Tak Memaksa Menyerah

Sebagian besar tekanan Washington datang melalui blokade minyak dan sanksi.

Kuba telah menderita pemadaman listrik luas selama berbulan-bulan, yang disebabkan oleh kekurangan bahan bakar kronis.

Venezuela dan Meksiko di masa lalu memasok sebagian besar minyak dan bahan bakar Kuba, tetapi mereka sebagian besar telah berhenti sejak Januari, ketika AS menggulingkan presiden Venezuela dan Trump mengancam tarif pada negara-negara yang mengirimkan minyak bumi ke Kuba.

Washington telah menyita sejumlah pengiriman minyak yang menuju Kuba, dengan hanya satu kapal tanker minyak Rusia yang mencapai negara itu sejak blokade diberlakukan.

Ketidakpuasan di kalangan warga Kuba telah meningkat akibat pemadaman listrik serta kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Rumah sakit kesulitan berfungsi normal dan sekolah serta kantor pemerintah harus tutup.

Para pengunjuk rasa telah berulang kali turun ke jalan di ibu kota, Havana, dan dalam demonstrasi pada hari Rabu memblokir jalan dengan sampah yang terbakar dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.

Bulan ini, AS memberlakukan sanksi baru terhadap pejabat senior Kuba yang dituduh AS melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi, menargetkan pejabat di sektor energi, pertahanan, keuangan, atau keamanan ekonomi Kuba.

Sementara itu, AS terus menawarkan bantuan sebesar USD100 juta (£74 juta), tetapi dengan syarat bantuan tersebut akan didistribusikan melalui Gereja Katolik dan organisasi kemanusiaan independen, tanpa melalui pemerintah Kuba.

Washington mengatakan Kuba menolak bantuan tersebut, tetapi menteri luar negeri pulau itu mengatakan bahwa Kuba tidak menolak bantuan "yang ditawarkan dengan itikad baik" dan cara terbaik yang dapat dilakukan AS untuk membantu adalah dengan mencabut blokade tersebut.

Meskipun kedua negara telah mengadakan beberapa pembicaraan melalui jalur belakang, yang dikonfirmasi oleh kedua negara pada bulan Maret, tanggapan Kuba terbatas pada pernyataan berapi-api dari para pemimpinnya.