Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia membantah rumor yang beredar mengenai rencana Perusahaan keluar dari Indonesia.

"Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar," ujar CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi melalui siaran pers, dikutip Kamis (4/6/2026).

Neneng menekankan bahwa Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab. Kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," kata Neneng.

Selama lebih dari 1 dekade, lanjut Neneng, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia. Komitmen ini tecermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Neneng menegaskan Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Buku-buku klasik keuangan, seperti The Theory of Fi­­­nance (1972) kar­­­ya Eugene Fama dan Merton Miller, mengajarkan pasar keuangan—termasuk pasar valuta asing dan pasar modal pada da­­­­sarnya digerakkan oleh dua ke­­­lompok faktor utama, yaitu faktor teknikal dan faktor fundamental, baik secara terpisah maupun melalui kombinasi keduanya.

Faktor teknikal berkaitan de­­­ngan aspek-aspek mekanis pasar, seperti dinamika kurva permintaan dan penawaran, termasuk berbagai bentuk intervensi maupun insentif yang dapat memengaruhi keseimbangan tersebut. Se­­­men­­­tara itu, faktor fundamental terkait kondisi dasar ekonomi dan keuangan, se­­­­perti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, maupun kekuatan fi­­­nansial yang menopang nilai suatu mata uang atau instrumen keuangan.

Namun, di luar kedua faktor tersebut terdapat faktor ketiga yang seringkali kurang mendapatkan perhatian, ya­­­itu faktor psikologikal. Pen­­­je­­las­­an mengenai hal ini dapat di­­­temukan antara lain dalam buku The Alchemy of Finance (1987) karya George Soros melalui apa yang dikenal se­­­bagai Teori Refleksivitas (Theory of Reflexivity). Teori ini menyatakan persepsi dan bias para pelaku pasar tidak sekadar mencerminkan realitas, melainkan dapat memengaruhi dan bahkan membentuk realitas itu sendiri.

Dalam pengertian tersebut, sentimen pasar dan perilaku pasar yang tidak selalu ra­­­sional (irrational market behavior) menjadi elemen penting yang dapat menggerakkan harga aset keuangan. Keduanya sering kali dipicu oleh meningkatnya kecemasan (anxiety) dan kebingungan (confusion) mengenai prospek masa depan, sehingga pasar bereaksi bukan hanya terhadap fakta yang ada saat ini, tetapi juga terhadap ekspektasi mengenai apa yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Selama 12 bulan terakhir, yakni periode Mei 2025—Mei 2026, IHSG bergerak dengan volatilitas yang cukup tajam dan membentuk pola menyerupai kurva terbalik, yaitu me­­­ngalami kenaikan signifikan sebelum kemudian terkoreksi cukup dalam. Secara rata-rata, pelemahan indeks selama periode tersebut berada pada kisaran 10%—14%, dengan posisi penutupan pada 26 Mei 2026 sebesar 6.130,19. Pada periode yang sama, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membentuk tren pelemahan lebih landai tetapi konsisten. Dalam kurun waktu dua 12 terakhir, nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 8%—9%, sehingga pada 26 Mei 2026 berada di level Rp17.789 per dolar AS.

Di sisi lain, dua lembaga pemeringkat internasional, Moody’s dan Fitch Ratings, masing-masing telah menurunkan prospek (outlook) kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari dan Maret 2026. Meskipun demikian, keduanya tidak menurunkan peringkat kredit Indonesia yang tetap berada pada ka­­­­tegori investment grade. Se­­­mentara itu, S&P Global Ra­­­­tings masih mempertahankan prospek kredit Indonesia pada level stabil.

Fakta bahwa tidak terjadi rating downgrade menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan prospek jangka panjangnya pada dasarnya masih relatif terjaga. Namun, perubahan outlook tersebut dapat dibaca sebagai sinyal meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap berbagai risiko jangka menengah yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas fundamental ekonomi di masa depan.

Setidaknya terdapat lima faktor risiko utama yang men­­­jadi perhatian pasar. Per­­­ta­­­ma, meningkatnya risiko fiskal. Kedua, bertambahnya ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga, kecenderungan meningkatnya sentralisasi dalam proses perumusan kebijakan. Keempat, potensi pelebaran defisit anggaran. Dan kelima, penerimaan negara yang dinilai relatif lemah dibandingkan kebutuh­an pembiayaan yang terus me­­­ningkat.

Kelima faktor risiko tersebut pada akhirnya memberikan tekanan yang signifikan terhadap pasar keuangan. Na­­­mun, tekanan tersebut uta­­­manya tidak berasal dari pe­­­­lemahan fundamental ekonomi yang terjadi secara mendadak, melainkan lebih disebabkan oleh meningkatnya premi risiko (risk premium) yang kemudian mendorong memburuknya persepsi investor global terhadap pros­pek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Di sinilah letak persoalan yang paling penting untuk dipahami. Pasar pada umumnya tidak hanya memperhatikan kondisi fundamental saat ini melainkan menilai bagaimana kemungkinan kon­­­disi fundamental tersebut berkembang di masa de­­­pan. Dengan kata lain, pasar ti­­­­dak hanya melihat apa yang se­­­dang terjadi hari ini, tetapi juga menghitung probabilitas memburuknya kondisi di masa mendatang. Karena itu, kepanikan pasar tidak selalu muncul ketika kondisi ekonomi sedang memburuk. Kepanikan justru sering kali terjadi ketika pasar mulai me­­­ragukan keberlanjutan (sustainability) dari kondisi yang saat ini masih terlihat baik.

Pada titik tersebut terbentuk hubungan yang erat antara psi­­­kologi investor dan ekspektasi terhadap fundamental masa depan. Reaksi pasar ke­­­mudian menjadi hasil dari kombinasi berbagai faktor se­­­perti sentimen, posisi investasi (positioning), likuiditas global, perbedaan tingkat suku bunga, siklus komoditas, arah kebijakan fiskal (fiscal trajectory), serta alokasi investasi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah meningkatkan transparansi dan konsistensi kebijakan, mem­per­­­kuat kepastian regulasi, me­­­nu­­­runkan tekanan terhadap defisit anggaran, serta melakukan evaluasi ulang terhadap proyek-proyek prioritas yang memerlukan alokasi dana sa­­­ngat besar. Pada saat yang sa­­ma, komunikasi kebijakan juga perlu disampaikan secara lebih kredibel, terukur, dan mampu menjawab kekhawatiran yang berkembang di pasar, alih-alih membangun narasi yang terkesan konfrontatif atau mengedepankan target-target yang sulit diverifikasi.

Karena itu, solusi yang se­­­mata-mata bertumpu pada intervensi teknikal di pasar valuta asing maupun pasar surat berharga negara berpotensi tidak memadai apabila tidak disertai upaya memulihkan kepercayaan investor. Intervensi teknikal mungkin dapat meredam gejolak dalam jangka pendek, tetapi belum tentu mampu mengubah persepsi risiko yang menjadi sumber tekanan uta­­ma. Selain itu, pendekatan semacam itu juga memerlukan sumber daya finansial yang besar.

Pada akhirnya, pasar keuangan adalah arena tempat fakta dan persepsi saling ber­­interaksi. Ketika tekanan pasar lebih banyak didorong oleh persepsi risiko dibandingkan oleh kerusakan fundamental yang nyata, maka pemulihan kepercayaan menjadi sama pentingnya dengan perbaikan fundamental itu sendiri. Dalam konteks inilah Teori Refleksivitas George Soros memberikan pelajaran yang relevan: persepsi yang memburuk dapat menciptakan realitas yang memburuk, tetapi sebaliknya, persepsi yang membaik juga dapat membantu menciptakan realitas yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya memperkuat IHSG dan rupiah pada akhirnya bukan hanya soal menjaga stabilitas ekonomi, melainkan juga soal membangun kembali keyakinan bahwa stabilitas tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih rawan terkoreksi pada perdagangan Kamis (4/6/2026), setelah indeks terkoreksi 4,12 persen ke level 5.941,066 pada Rabu.

Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, mengatakan pelaku pasar masih cenderung berhati-hati di tengah meningkatnya sentimen eksternal yang membayangi pasar keuangan domestik.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga menjadi salah satu faktor utama yang dicermati investor, selain berbagai pandangan dan proyeksi terbaru dari lembaga-lembaga global terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, IHSG diproyeksikan bergerak dalam rentang support di 5.884 dan resistance di level 5.967.

“Untuk besok Kamis kami perkirakan IHSG masih rawan koreksi dengan support di 5884 dan resist 5967 dengan sentimen di mana investor masih akan mencermati pergerakan nilai tukar Rupiah dan juga outlook dari lembaga asing terhadap Indonesia,” ujar Herditya saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (3/6/2026).

Adapun, Herditya merekomendasikan beberapa saham yang dapat dicermati investor ritel untuk perdagangan Kamis ini, di antaranya;

Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) dengan kisaran target harga di Rp 8.500- Rp 9.125.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga masuk radar investor dengan potensi pergerakan harga di rentang Rp 4.220- Rp 4.320.

Lalu, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 1.340- Rp 1.430.

Lebih jauh, analis lainnya juga merekomendasikan beberapa saham yang dapat dicermati investor ritel pada perdagangan Kamis.

Berikut rinciannya;

Technical Analyst Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova, merekomendasikan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Saham INDF masih berpotensi mengalami penurunan hingga mencapai proyeksi Fibonacci 161,8 persen dari wave a sebagai estimasi target wave c yang akan mengakhiri wave (b) secara keseluruhan.

Namun, skenario tersebut dinilai tetap valid selama harga saham INDF tidak turun di bawah level Rp 6.000 per saham.

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) masih menunjukkan adanya momentum bearish yang mengindikasikan tekanan jual belum sepenuhnya mereda.

Pada perdagangan Rabu, saham INDF ditutup melemah 4,94 persen dibandingkan hari sebelumnya ke level Rp 6.250 per saham.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ia merekomendasikan strategi buy on weakness dengan area support di Rp 6.000 dan resistance di Rp 6.750 per saham.

Sementara itu, VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, merekomendasikan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Saham INCO masih bergerak dalam tren bearish karena terus berada di bawah garis MA10.

Saat ini, saham tersebut diperkirakan akan menguji area support di kisaran Rp 4.100- Rp 4.030 per saham, sementara indikator Relative Strength Index (RSI) mulai mendekati area oversold.

Kondisi tersebut membuat saham INCO menarik untuk dicermati menggunakan strategi buy on weakness. Apabila terjadi technical rebound, harga saham berpotensi bergerak menuju area resistance di level Rp 4.700 per saham.

Meski demikian, investor disarankan tetap membatasi risiko apabila harga menembus level support Rp 4.000 per saham.

Pada perdagangan Rabu (3/6/2026), saham INCO ditutup melemah 8,67 persen dibandingkan hari sebelumnya ke level Rp 4.320 per saham.

Audi merekomendasikan buy on weakness dengan area support di Rp 4.000 dan resistance di Rp 4.700 per saham.

Di sisi lain, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, merekomendasikan saham PT Petrosea Tbk (PTRO). Meskipun indikator Stochastics %K-%D dan RSI masih menunjukkan sinyal positif, saham PTRO saat ini masih berada dalam fase bearish consolidation.

Selain itu, pergerakan MA20 dan MA60 juga masih menunjukkan kecenderungan menurun yang mengindikasikan tren pelemahan belum sepenuhnya berakhir.

Dari sisi aktivitas transaksi, volume perdagangan saham PTRO juga tercatat mengalami penurunan, yang mencerminkan belum kuatnya minat beli di pasar.

Pada perdagangan Rabu (3/6/2026), saham PTRO ditutup melemah 14,37 persen dibandingkan hari sebelumnya ke level Rp 4.110 per saham.

Untuk saham ini, Nafan memberikan rekomendasi hold dengan area support di Rp 3.170 dan resistance di Rp 5.450 per saham.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali terlibat aksi saling serang yang memperburuk ketegangan di Timur Tengah serta menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata yang berlaku sejak awal April 2026.

Eskalasi terbaru ini turut menyeret Kuwait dan Bahrain yang menjadi lokasi sejumlah serangan dalam konflik yang disebut sebagai salah satu gejolak paling serius sejak kedua negara menyepakati penghentian sementara permusuhan pada 8 April lalu.

Ketegangan meningkat setelah beberapa hari terakhir situasi kawasan kembali memanas, termasuk terkait operasi militer Israel terhadap kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Kondisi tersebut mengancam proses perundingan antara Washington dan Teheran mengenai kesepakatan damai sementara.

Meski kedua pihak telah menyepakati kerangka dasar untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua bulan serta membuka kembali Selat Hormuz, negosiasi mengenai rincian akhir masih berlangsung alot.

Kondisi keamanan yang memburuk turut memengaruhi pasar global. Harga minyak kembali menguat, sementara pasar saham melemah dan imbal hasil obligasi meningkat karena investor mencermati risiko inflasi akibat kenaikan biaya energi.

Serangan di Bahrain dan Kuwait

Mengutip Bloomberg, Kamis (4/5), Presiden AS, Donald Trump selama beberapa bulan terakhir berulang kali menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan sementara dengan Iran dapat segera tercapai sebelum dilanjutkan dengan pembahasan mengenai program nuklir Teheran.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan situasi di lapangan masih jauh dari stabil.

Militer AS menyatakan mendapat serangan rudal dan drone tidak lama setelah menyerang sebuah kapal tanker minyak kosong yang sedang menuju Iran pada Selasa (2/6/2026).

Sebagai balasan, Iran disebut menargetkan pangkalan utama Angkatan Laut AS di Bahrain serta Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait.

Dalam insiden terpisah, sedikitnya satu orang tewas akibat serangan yang menghantam bandara sipil Kuwait. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan dan memaksa penghentian sementara operasional penerbangan selama beberapa jam.

Pemerintah AS juga menuduh Iran meluncurkan drone ke arah kapal-kapal komersial di kawasan. Sebagai respons, pasukan AS menyerang menara komunikasi di Pulau Qeshm, Iran, yang berada di dekat Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengatakan militer negaranya terus menembak jatuh drone Iran yang mengancam kapal-kapal komersial.

Menurut Rubio, Iran biasanya membalas tindakan tersebut dengan menyerang fasilitas-fasilitas AS atau sekutunya di kawasan.

Hubungan negara teluk memburuk

Kementerian Luar Negeri Iran menuduh serangan AS terhadap kapal tanker Iran dan Pulau Qeshm dilakukan dari wilayah Kuwait dan Bahrain.

Teheran menyatakan kedua negara tersebut memiliki tanggung jawab langsung atas tindakan Washington.

Kuwait membantah tuduhan itu dan mengusir dua diplomat Iran sebagai bentuk protes atas serangan terhadap bandara sipilnya.

Perkembangan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan hubungan antara Iran dan sejumlah negara Teluk yang selama ini menjadi mitra strategis AS.

Perbedaan sikap soal Lebanon

Di tengah upaya meredakan konflik, AS dan Israel juga menunjukkan perbedaan pandangan terkait perang di Lebanon.

Israel ingin melanjutkan operasi militernya terhadap Hizbullah, sedangkan Iran menuntut agar penghentian perang di Lebanon menjadi bagian dari kesepakatan sementara dengan AS.

Trump bahkan dilaporkan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan rencana pengeboman terhadap Beirut dalam percakapan telepon yang berlangsung pada awal pekan ini.

Trump mengakui pembicaraan tersebut berlangsung tegang karena ia tidak setuju dengan operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon.

Meski demikian, Netanyahu menegaskan hubungan pribadinya dengan Trump tetap baik. Dalam wawancara dengan CNBC, ia menyebut Trump sebagai salah satu sahabat terbesar Israel yang pernah berada di Gedung Putih.

Selat Hormuz masih jadi titik krusial

Selat Hormuz tetap menjadi salah satu isu utama dalam negosiasi AS-Iran. Jalur pelayaran strategis tersebut biasanya menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia.

Arus pelayaran sempat merosot tajam setelah Iran mulai menyerang kapal-kapal di kawasan menyusul pecahnya konflik pada akhir Februari.

Dalam dua pekan terakhir, jumlah kapal yang melintas mulai meningkat. Sebagian di antaranya berkoordinasi dengan militer AS. Namun, volumenya masih jauh di bawah tingkat normal sebelum perang.

Sementara Trump menilai Iran sangat membutuhkan kesepakatan damai, pemerintah Iran menegaskan tetap siap menghadapi kemungkinan perang skala penuh apabila perundingan gagal mencapai hasil.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan komunikasi antara kedua negara masih berlangsung, tetapi belum menghasilkan kemajuan konkret dalam proses negosiasi.

Selain isu Lebanon dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, kedua negara juga masih berselisih mengenai sejumlah persoalan penting.

Iran meminta pencairan dana miliaran dollar AS yang saat ini dibekukan di beberapa negara, termasuk Qatar. Teheran juga menolak tekanan Washington untuk menyerahkan atau menghancurkan persediaan uranium yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi.

Di tengah negosiasi yang berjalan lambat, sejumlah pejabat Barat juga memperingatkan bahwa risiko Iran mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam dinilai lebih tinggi dibandingkan sebelum serangan militer pertama AS dan Israel terhadap negara tersebut setahun lalu.

Pemerintahan Trump pada saat yang sama memperluas tekanan ekonomi dengan menjatuhkan sanksi terhadap bursa kripto terbesar Iran dan tiga entitas lainnya.

Ketidakpastian mengenai masa depan Selat Hormuz juga mendorong sejumlah pemilik kapal tanker minyak asal Yunani mulai memindahkan armadanya lebih dekat ke Teluk Persia, dengan harapan aktivitas pelayaran dan tarif pengangkutan akan meningkat apabila jalur tersebut kembali dibuka sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (persero) Tbk. (KAEF) tengah mengkaji potensi aksi Obligasi Wajib Konversi atau OWK dalam memenuhi kebijakan baru BEI terkait dengan free float atau jumlah kepemilikan saham publik yang beredar sebesar 15%.

Berdasarkan data perseroan, pengendali saham perseroan saat ini adalah PT Bio Farma (persero) sebesar 89,82% sedangkan kepemilikan publik baru mencapai 10,18%.

Direktur Keuangan Kimia Farma, Willy Meridian mengatakan manajemen saat ini masih mengevaluasi berbagai alternatif untuk memenuhi kewajiban free float. Namun, perseroan menegaskan bahwa penguatan fundamental bisnis tetap menjadi prioritas utama sebelum menjalankan langkah korporasi apa pun.

"Di internal kami sedang melihat beberapa opsi yang sedang direview. Namun apa pun opsinya, yang paling penting adalah bagaimana kami bisa memperkuat fundamental terlebih dahulu. Karena nantinya pasar akan melihat transformasi yang sedang kami lakukan," ujar manajemen dalam paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rabu (3/6/2026).

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa menambahkan salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan instrumen OWK atau obligasi wajib konversi. Jika seluruh obligasi tersebut dikonversi menjadi saham sesuai skema yang telah ditetapkan, porsi saham publik berpotensi mencapai sekitar 15% dalam dua tahun ke depan.

"Kalau dikonversi seluruhnya, sudah beres free float bisa mencapai sekitar 15%. Itu salah satu opsi yang saat ini berjalan," ujar manajemen.

Obligasi wajib konversi merupakan surat utang yang pada saat jatuh tempo wajib dikonversi menjadi saham emiten. Berbeda dengan obligasi biasa yang dilunasi dalam bentuk tunai, pemegang OWK akan menerima saham baru perusahaan sesuai rasio konversi yang telah ditentukan sebelumnya.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa OWK bukan satu-satunya alternatif yang sedang dipertimbangkan. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan regulator pasar modal untuk memperoleh kepastian terkait tenggat waktu pemenuhan ketentuan free float.

Menurut perusahaan, regulator mengharapkan adanya peningkatan bertahap porsi saham publik setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kimia Farma akan memilih skema yang paling sesuai dengan kepentingan perusahaan sekaligus tetap mematuhi ketentuan pemerintah dan otoritas pasar modal.

Setelah melewati periode sulit selama tiga tahun terakhir, KAEF berhasil mencatatkan pembalikan kinerja pada kuartal I/2026. BUMN farmasi ini membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar, berbalik dari posisi rugi bersih Rp126,4 miliar pada kuartal I/2025, tumbuh 197,79% secara tahunan.

Capaian pada kuartal I/2026 ini menunjukkan langkah transformatif yang perseroan ambil kini mulai membuahkan hasil

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi memastikan Kimia Farma kembali menjadi kebanggaan industri kesehatan nasional," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

SELAMA beberapa tahun terakhir, tarif Pajak Penghasilan Final UMKM 0,5 persen menjadi salah satu wajah yang paling ramah dari sistem perpajakan Indonesia.

Skema pengenaannya sederhana, pelaku usaha cukup melihat omzet, lalu mengalikan dengan tarif final.

Bagi banyak usaha kecil, cara ini terasa lebih masuk akal dibandingkan kewajiban menghitung laba bersih, memilah biaya, dan menyusun pembukuan yang rapi.

Karena itu, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 terbit, muncul pertanyaan-pertanyaan dari publik awam tentang perpajakan.

Apakah pajak UMKM naik? Apakah tarif 0,5 persen dihapus? Apakah pelaku usaha kecil akan kehilangan fasilitas yang selama ini membantu mereka dalam urusan perpajakan?

Kekhawatiran itu perlu diluruskan bersama agar tidak menjadi momok bagi usaha kecil.

PP 20/2026 tidak menaikkan tarif PPh Final UMKM. Dalam Pasal 56, tarif 0,5 persen tetap diatur bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 57.

Perubahan utama aturan ini terletak pada penyaringan penerima fasilitas, pengecualian jenis penghasilan tertentu, dan cara membaca omzet agar fasilitas ini tidak dipakai di luar tujuan awalnya.

Di titik itulah fasilitas pajak UMKM memasuki babak baru. Selama ini, ia banyak dipahami sebagai instrumen penyederhanaan urusan perpajakan. Setelah PP 20/2026, fasilitas tersebut mulai diuji dari sisi ketepatan sasaran, keadilan antarwajib pajak, dan potensi penyalahgunaan.

Skema final 0,5 persen lahir karena negara memahami satu keadaan sederhana, bagi banyak usaha kecil, menghitung laba bersih dan menyelenggarakan pembukuan bisa lebih rumit daripada membayar pajaknya sendiri.

Biaya kepatuhan sering menjadi beban bagi pedagang kecil, pemilik warung, penjual makanan rumahan, atau toko kelontong tidak selalu memiliki tenaga administrasi, aplikasi pencatatan, atau konsultan pajak.

Dalam situasi seperti itu, tarif final berbasis omzet menjadi jembatan bagi usaha kecil menuju kepatuhan formal.

Fasilitas pajak pada dasarnya selalu memiliki sasaran yang ingin dituju. Tarif ringan dapat menjadi kebijakan yang adil ketika sampai kepada kelompok yang memang memerlukan kemudahan.

Tarif yang sama bisa mengganggu rasa adil ketika digunakan oleh pihak yang secara ekonomi lebih kuat, lebih siap secara administrasi, atau sengaja mengatur bentuk usaha agar tetap memperoleh tarif rendah.

Penjelasan PP 20/2026 menyebut adanya wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final dalam rangka penghindaran pajak.

Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian pengecualian wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan maksud dan tujuan fasilitas.

Pernyataan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas, yaitu kemudahan tetap diberikan, tetapi penerimanya disaring lebih cermat.

Salah satu titik pentingnya terlihat pada pengecualian pekerjaan bebas. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak masuk dalam skema PPh Final UMKM.

Contohnya disebutkan dalam pasal 56 ayat (4) mencakup dokter, konsultan, notaris, penilai, pengajar, pelatih, agen asuransi, serta profesi digital seperti influencer, bloger, dan vloger.

Daftar ini menarik karena pemerintah mulai membedakan usaha kecil berbasis kegiatan dagang dengan penghasilan profesional berbasis keahlian personal.

Pembedaan itu dinilai cukup rasional. Seorang pedagang kecil yang menjual barang di warung tidak berada pada posisi yang sama dengan profesional yang menjual keahlian pribadi. Keduanya mungkin sama-sama memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Pada praktiknya, sumber penghasilan, struktur biaya, kapasitas administrasi, dan kemampuan mengelola kewajiban pajaknya tidak selalu sama. Dalam pajak, kesamaan omzet tidak otomatis berarti kesamaan kemampuan membayar.

Perseroan perorangan juga menjadi titik fokus yang cukup penting. Bentuk ini berada di persimpangan antara kemudahan berusaha dan potensi perencanaan pajak.

Di satu sisi, perseroan perorangan membantu pelaku usaha kecil masuk ke sektor formal. Di sisi lain, tanpa batas yang jelas, bentuk hukum tersebut dapat dipakai oleh sebagian profesional untuk membungkus penghasilan berbasis keahlian personal sebagai penghasilan usaha biasa.

Karena itu, Pasal 57 PP 20/2026 mengecualikan perseroan perorangan yang didirikan oleh orang pribadi dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas.

Logikanya sederhana, yaitu bentuk hukum tidak boleh menutupi kenyataan ekonomi. Jika yang dijual pada dasarnya adalah keahlian pribadi, perubahan bentuk menjadi perseroan perorangan tidak otomatis membuatnya layak menikmati fasilitas yang dirancang untuk usaha kecil biasa.

Semangat serupa terlihat dalam pengaturan omzet pada kondisi tertentu. Usaha yang secara ekonomi merupakan satu kesatuan tidak seharusnya dipecah secara administratif hanya untuk tetap berada di bawah batas Rp 4,8 miliar.

Misalnya, satu jaringan usaha yang memiliki pengendali, merek, pemasok, dan pola operasi yang sama, lalu dipecah ke beberapa nama agar masing-masing terlihat sebagai usaha kecil.

Pada kondisi itu, fasilitas pajak telah bergeser menjadi celah untuk mempertahankan tarif ringan.

Dari sisi desain kebijakan, arah PP 20/2026 ini dapat dipahami. Negara berhak menjaga agar fasilitas pajak tidak berubah menjadi ruang arbitrase.

Jika fasilitas terlalu longgar, basis pajak terkikis dan wajib pajak yang patuh dapat merasa diperlakukan kurang adil. Keadilan pajak membutuhkan ketegasan terhadap penyalahgunaan fasilitas.

Meski begitu, kebijakan yang tepat secara norma belum tentu mudah diterima di lapangan. Banyak pelaku UMKM tidak membaca pasal, mereka membaca potongan informasi dari media sosial, percakapan grup WhatsApp, berita singkat, atau cerita sesama pedagang.

Ketika informasi yang beredar hanya berbunyi “pajak naik menjadi 22 persen”, kecemasan bisa muncul lebih cepat daripada penjelasan resmi.

Ini titik yang harus diwaspadai pemerintah. Jangan sampai warung kecil, pedagang makanan rumahan, atau toko kelontong yang selama ini patuh dengan tarif final merasa sedang diperlakukan seperti penghindar pajak.

Kebijakan fiskal tidak hidup di lembar negara saja, tapi juga hidup di meja kasir, etalase warung, dan percakapan warga yang sering kali jauh dari bahasa hukum.

Karena itu, pekerjaan pemerintah setelah PP 20/2026 tidak berhenti pada penerbitan aturan. DJP perlu menerjemahkan norma teknis ke dalam contoh yang mudah dipahami.

Pelaku usaha perlu tahu siapa yang masih dapat memakai tarif final, kapan satu usaha dianggap sengaja dipecah, dan bagaimana perlakuan bagi perseroan perorangan yang menjual jasa berbasis keahlian.

Panduan berbasis contoh akan jauh lebih berguna daripada sosialisasi yang hanya mengulang pasal. Misalnya, bagaimana perlakuan bagi pedagang makanan rumahan, dokter yang membuka praktik, content creator dengan penghasilan endorsement, trainer, agen asuransi, koperasi kecil, atau pemilik usaha yang memiliki lebih dari satu entitas.

Contoh semacam itu membantu wajib pajak memahami batas aturan tanpa harus menafsirkan sendiri istilah hukum yang teknis.

Pendampingan pembukuan sederhana juga perlu diperkuat. Bila sebagian wajib pajak mulai keluar dari ruang lingkup pajak final, mereka harus siap mencatat biaya, menghitung penghasilan neto, memahami angsuran pajak, dan melaporkan kewajibannya secara benar.

Tanpa pendampingan, pengetatan fasilitas dapat terasa seperti loncatan administratif yang tiba-tiba.

Ketentuan peralihan dalam PP 20/2026 menunjukkan bahwa pemerintah menyadari perlunya masa transisi.

Beberapa kelompok wajib pajak yang sebelumnya memanfaatkan skema berdasarkan PP 55/2022 masih diberi ruang sampai jangka waktu tertentu berakhir, sepanjang memenuhi kriteria.

Ini merupakan tanda penting bahwa pengetatan sebaiknya tidak berubah menjadi kejutan administratif bagi wajib pajak yang selama ini telah mengikuti aturan lama.

Pada akhirnya, PP 20/2026 menegaskan bahwa fasilitas pajak UMKM merupakan instrumen kebijakan dengan batas yang wajar. Negara boleh memberi kemudahan, sekaligus wajib menjaga agar kemudahan itu sampai kepada pihak yang tepat.

Tarif ringan kehilangan legitimasi jika berubah menjadi jalan pintas bagi kelompok yang sebenarnya mampu memenuhi kewajiban pajak secara lebih lengkap.

Fasilitas pajak UMKM kini sedang diuji ulang. Negara perlu mampu membedakan pelaku usaha kecil yang membutuhkan kemudahan dengan pihak yang memanfaatkan celah.

Negara perlu mampu menjelaskan aturan teknis dalam bahasa yang membumi. Negara perlu mampu menutup ruang penghindaran pajak tanpa membuat pelaku usaha kecil kehilangan rasa aman.

Keadilan pajak tidak lahir hanya dari tarif rendah, keadilan lahir dari ketepatan sasaran, kepastian aturan, dan cara negara memperlakukan wajib pajak secara proporsional.

PP 20/2026 dapat menjadi langkah penting ke arah itu, asalkan penegasannya tidak berhenti sebagai teks hukum. Ia harus hadir di lapangan sebagai kebijakan yang jelas, manusiawi, dan dapat dijalankan.

Bisnis.com, SEMARANG — Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate direspons variatif oleh pelaku usaha, khususnya pada sektor properti.

Amaya Home Resort, salah satu anak usaha dari PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU), memilih untuk mempertahankan harga jual unit huniannya.

“Kami melihat kondisi ini justru dapat menjadi momentum yang menarik bagi calon pembeli maupun investor. Saat ini harga unit di Amaya Home Resort masih berada pada level yang kompetitif dan belum mengalami penyesuaian seperti yang berpotensi terjadi di masa mendatang seiring meningkatnya biaya pembangunan dan perkembangan kawasan,” jelas Sales Manager Amaya Home Resort Nabella Previana, Rabu (3/6/2026).

Ada beberapa faktor yang menurut Nabella akan berpengaruh pada harga jual Amaya Home Resort di kemudian hari. Faktor utamanya tak lepas dari berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh kawasan hunian tersebut.

Amaya Home Resort mengintegrasikan konsep resort living dan green living yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup para penghuni. Unit rumah di kawasan ini memiliki spesifikasi langit-langit tinggi dengan jendela berdimensi besar pada setiap unit hunian.

Desain ini memaksimalkan penetrasi cahaya matahari sekaligus memperlancar sirkulasi udara alami di dalam rumah.

Terletak dekat dengan gerbang keluar Tol Ungaran, kawasan perumahan ini juga terhubung langsung dengan Tol Trans-Jawa. Fasilitas ini mempermudah mobilitas penduduk menuju pusat Kota Semarang.

Perjalanan ke Bandara Internasional Ahmad Yani juga menjadi lebih cepat. Keberadaan infrastruktur transportasi menjadi katalisator pertumbuhan nilai tanah, sehingga nilai properti di wilayah sekitar berpotensi meningkat secara berkelanjutan.

Pihak pengembang juga menyediakan layanan terintegrasi bernama Amaya Care. Layanan ini mencakup bantuan darurat dan sistem keamanan 24 jam dengan akses masuk kawasan menggunakan sistem smart gate berbasis kartu RFID.

Melalui Amaya Care, penghuni juga mendapatkan layanan housekeeping, laundry, hingga perawatan taman dan pemeliharaan bangunan. Fasilitas ini memungkinkan pemilik properti untuk tinggal langsung di unit maupun menyewakannya kepada pekerja ekspatriat.

Nabella menambahkan bahwa di tengah banyaknya calon pembeli yang memilih menunda akibat kenaikan suku bunga, kondisi saat ini justru dapat menjadi momentum strategis untuk membeli properti.

“Kami melihat ini sebagai momentum yang tepat bagi masyarakat untuk memiliki properti sebagai aset hunian ataupun investasi dengan nilai maksimal namun harga ideal,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, dia menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Kendati demikian, Presiden Ke-8 RI itu enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka itu yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup melemah dari level rekor tertinggi pada perdagangan Rabu (4/6/2026) waktu setempat.

Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta lonjakan harga minyak mentah memicu kekhawatiran inflasi dan mendorong investor merealisasikan sebagian keuntungan.

Mengutip Reuters Kamis (4/6/2026), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 620,72 poin atau 1,21 persen ke level 50.687,07.

Sementara itu, indeks S&P 500 terkoreksi 56,06 poin atau 0,74 persen menjadi 7.553,72, sedangkan indeks Nasdaq Composite melemah 239,92 poin atau 0,89 persen ke posisi 26.853,98.

Dari 11 sektor utama dalam indeks S&P 500, sektor teknologi dan keuangan menjadi kontributor terbesar penurunan indeks.

Sebaliknya, sektor energi mencatat kinerja terbaik seiring kenaikan harga minyak dunia yang mendukung saham-saham di sektor tersebut.

Ketiga indeks utama Wall Street berakhir di zona merah dengan tekanan terbesar berasal dari saham-saham teknologi dan keuangan.

Sementara itu, indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 mencatat kinerja yang lebih buruk dibandingkan indeks saham berkapitalisasi besar.

Di tengah pelemahan pasar secara umum, saham-saham produsen chip justru mampu menguat.

Indeks saham chip naik 1,4 persen yang menunjukkan antusiasme investor terhadap tema kecerdasan artificial intelligence (AI) masih tetap kuat.

Meski demikian, enam dari tujuh saham raksasa yang selama ini menjadi motor penggerak tren AI ditutup melemah.

Hanya saham Meta Platforms yang mampu mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 4,2 persen.

“Saham-saham AI diperdagangkan di dunia mereka sendiri yang sepenuhnya terpisah, sebagian besar mengabaikan risiko makro dan geopolitik, setidaknya dalam batas wajar,” kata analis strategi investasi Baird di Louisville, Kentucky, Ross Mayfield.

“Oleh karena itu, akan selalu ada permintaan terhadap saham-saham tersebut, terutama pada hari-hari ketika saham lain terlihat kurang menarik,” lanjutnya.

Sementara itu, indeks S&P Software & Services yang dalam beberapa bulan terakhir tertekan akibat kekhawatiran terkait potensi disrupsi AI, merosot hingga 4 persen.

Sentimen negatif pasar juga dipicu meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah serangan udara antara AS dan Iran kembali terjadi.

Peristiwa tersebut menjadi ujian terbaru bagi gencatan senjata yang selama ini dinilai rapuh.

Kenaikan harga minyak akibat konflik tersebut turut meningkatkan kekhawatiran bahwa lonjakan biaya energi dapat berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas.

“Pasar saat ini terus menunjukkan tarik-menarik antara fundamental ekonomi AS yang masih sangat positif dan kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat memunculkan risiko penurunan yang lebih besar,” ujar Direktur Investasi Senior U.S. Bank Wealth Management di Billings, Montana, Bill Northey.

Menurut Northey, salah satu faktor utama yang kini menjadi perhatian investor adalah potensi penutupan Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi dunia.

“Kerangka analisis kami berpusat pada berapa lama Selat Hormuz ditutup sebagai faktor utama dalam membentuk ekspektasi inflasi,” kata Northey.

“Semakin lama durasi penutupan tersebut, semakin kecil kemungkinan Federal Reserve dapat melonggarkan kebijakan moneternya pada tahun 2026,” tambahnya.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pasar keuangan kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga Federal Reserve pada akhir pertemuan Desember 2026 mencapai 41,1 persen.

Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan 9,1 persen pada bulan sebelumnya, berdasarkan data FedWatch CME.

Presiden Federal Reserve New York, John Williams, kembali menegaskan bahwa bank sentral AS belum perlu mengubah kebijakan suku bunga meskipun risiko inflasi meningkat.

Menurut Williams, posisi kebijakan moneter saat ini masih berada pada tingkat yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Dari sisi data ekonomi, pasar tenaga kerja AS masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil, sementara sektor jasa terus mengalami ekspansi.

Namun demikian, biaya input usaha masih tinggi dan rencana belanja perusahaan terlihat melemah akibat kenaikan harga energi serta ketidakpastian geopolitik.

Laporan Beige Book yang dirilis Federal Reserve juga menunjukkan aktivitas ekonomi meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Meski demikian, kondisi pasar tenaga kerja relatif tidak banyak berubah dan dampak kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik mulai dirasakan di berbagai wilayah.

Di sektor semikonduktor, saham Marvell Technology, Intel, Qualcomm, dan Sandisk menguat antara 3,7 persen hingga 6,7 persen.

Sebaliknya, saham Broadcom turun 4,5 persen dalam perdagangan setelah jam bursa usai perusahaan tersebut merilis laporan keuangan terbarunya.

Tekanan juga terjadi pada sektor manajemen aset setelah perusahaan investasi asal Swiss, Partners Group, membatasi penarikan dana dari dana ekuitas swasta senilai 8,6 miliar dollar AS.

Akibatnya, saham-saham perusahaan investasi besar seperti KKR, Blackstone, Blue Owl, dan Ares Management terkoreksi antara 3,9 persen hingga 4,2 persen.

Di sisi lain, saham GameStop melonjak 6 persen setelah perusahaan yang dikenal sebagai saham meme tersebut membukukan kenaikan pendapatan kuartalan dan mengumumkan program pembelian kembali saham (buyback) senilai 2 miliar dollar AS.

Sementara itu, perhatian investor juga tertuju pada perusahaan antariksa SpaceX milik Elon Musk.

Berdasarkan sumber yang mengetahui rencana tersebut, SpaceX dikabarkan akan menetapkan harga penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar 135 dollar AS per saham, yang berpotensi mengangkat valuasi perusahaan hingga mencapai 75 miliar dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas hari ini, Kamis (4/6/2026), di Pegadaian terpantau stabil untuk seluruh produk logam mulia, baik Galeri 24, Antam, maupun UBS.

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas hari ini tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya, Rabu (3/6/2026).

Harga emas Galeri 24 masih dibanderol Rp 2.763.000 per gram. Sementara harga emas Antam di Pegadaian tetap berada di level Rp 2.885.000 per gram.

Adapun harga emas UBS juga bertahan pada posisi Rp 2.824.000 per gram.

Emas batangan yang dijual Pegadaian tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Beragam pilihan tersebut memungkinkan masyarakat menyesuaikan pembelian logam mulia dengan kebutuhan investasi dan kemampuan finansial masing-masing.

Harga emas hari ini di Pegadaian

Berikut daftar harga emas Pegadaian per Kamis (4/6/2026) untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS:

Harga emas Galeri 24 hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.449.000
• 1 gram: Rp 2.763.000
• 2 gram: Rp 5.459.000
• 5 gram: Rp 13.548.000
• 10 gram: Rp 27.023.000
• 25 gram: Rp 67.192.000
• 50 gram: Rp 134.280.000
• 100 gram: Rp 268.425.000
• 250 gram: Rp 669.416.000
• 500 gram: Rp 1.338.830.000
• 1.000 gram (1 kilogram): Rp 2.677.658.000

Basri Marzuki Ilustrasi emas Pegadaian, harga emas Pegadaian, harga emas hari ini di Pegadaian. Harga emas hari ini. Harga emas Pegadaian hari ini.

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian

• 0,5 gram: Rp 1.495.000
• 1 gram: Rp 2.885.000
• 2 gram: Rp 5.708.000
• 3 gram: Rp 8.536.000
• 5 gram: Rp 14.191.000
• 10 gram: Rp 28.325.000
• 25 gram: Rp 70.681.000
• 50 gram: Rp 141.279.000
• 100 gram: Rp 282.477.000

Harga emas UBS hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.527.000
• 1 gram: Rp 2.824.000
• 2 gram: Rp 5.605.000
• 5 gram: Rp 13.851.000
• 10 gram: Rp 27.558.000
• 25 gram: Rp 68.757.000
• 50 gram: Rp 137.233.000
• 100 gram: Rp 274.356.000
• 250 gram: Rp 685.689.000
• 500 gram: Rp 1.369.767.000

Itulah harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis (4/6/2026) untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar dan kebijakan perusahaan.

Grab membantah rumor di media sosial yang menyebut perusahaan mempertimbangkan untuk keluar dari pasar Indonesia. Rumor ini menyebut penyebabnya kebijakan biaya komisi aplikator ojol turun dari 20% menjadi 8%.

"Rumor itu tidak benar," kata CEO Grab Indonesia Neneng dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Rabu malam (3/6).

Ia menegaskan Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab, kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," ujar dia.

Selama lebih dari satu dekade, kata dia, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia.

Neneng juga menyebutkan, Grab berkontribusi terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan pengantaran online, menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta program untuk Indonesia senilai lebih dari Rp 100 miliar bagi Mitra Pengemudi.

"Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," ujar Neneng.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, rumor tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram ecommurz yang selama ini dikenal membagikan konten terkait startup. Dalam unggahan itu, disebut bahwa penyebab Grab mengkaji wacana untuk keluar dari pasar Indonesia yakni kebijakan penurunan komisi menjadi 8%. Namun kabar ini dibantah perusahaan.

Pada awal Mei, Neneng telah menyampaikan bahwa perusahaan masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memuat penurunan komisi menjadi 8%, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan ini.

"Usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace," kata Neneng dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, pada awal Mei (4/5).

Grab akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan itu. "Guna memastikan kebijakan itu dapat mencapai tujuan dalam melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri,” Neneng menambahkan.

Selain itu, Grab menyatakan akan menutup program langganan Akses Hemat bagi mitra pengemudi transportasi roda dua atau GrabBike. Hal ini diambil karena perusahaan menilai perlu adanya penyesuaian.

“Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi,” kata Neneng dalam pernyataan tertulis yang diterima Katadata.co.id, dua pekan lalu (20/5).

Neneng menjelaskan, penutupan program langganan ini juga dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Dampak Komisi 8% ke Diskon Aplikasi Ojol

Sejumlah ekonom memperkirakan diskon platform ojek online akan berkurang, jika komisi turun dari 20% saat ini menjadi 8%. Lalu, bagaimana dengan pendapatan pengemudi ojol?

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community atau Idiec Tesar Sandikapura memperkirakan perusahaan menyesuaikan model bisnis guna menjaga keberlanjutan operasional dan investasi teknologi, jika penurunan komisi 8% mulai diterapkan.

“Dampaknya bisa berupa efisiensi biaya, pengurangan subsidi maupun promo hingga evaluasi terhadap skema insentif,” kata Tesar kepada Katadata.co.id, Senin (11/5).

Hal itu akan membuat biaya yang dikeluarkan konsumen menjadi lebih besar. “Perubahan struktur komisi dapat berdampak pada harga layanan maupun perilaku konsumen,” Tesar menambahkan.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda dan Ekonom Prasasti Policy Center Piter Abdullah juga memproyeksikan diskon platform ojol akan berkurang, yang akan berdampak terhadap jumlah permintaan layanan.

Platform juga berpotensi menaikkan tarif layanan, guna mempertahankan margin. Tarif ojol saat ini merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Rinciannya sebagai berikut:

Analis, yang menolak disebutkan namanya, juga mengatakan bahwa aplikator berpotensi mengurangi pengeluaran promosi, yang populer dikenal sebagai insentif atau diskon konsumen.

Persentase pengemudi yang lebih tinggi tidak menjamin pendapatan pengemudi yang lebih tinggi, jika kebijakan itu mengurangi jumlah perjalanan, permintaan, insentif, dan investasi platform,” kata analis itu dikutip dari The Strait Times, pekan lalu.

“Mengatur pembagian komisi sebelum memahami bagaimana pendapatan dihasilkan adalah kesalahan mendasar,” analis itu menambahkan, seraya memperingatkan bahwa permintaan layanan berpotensi menurun.

Dampak Komisi Turun Jadi 8% ke Penghasilan Ojol

Berdasarkan hitungan The PRAKARSA, penurunan komisi menjadi 8% bisa meningkatkan pendapatan pengemudi ojol. Hal ini berdasarkan simulasi survei terhadap 660 pengemudi ojol di Jakarta dan Yogyakarta.

“Penurunan komisi dari 20% ke 8% bisa menambah pendapatan kasar pengemudi ojol rata-rata sebesar Rp 2,1 juta per bulan dari pendapatan order,” kata peneliti kebijakan sosial The PRAKARSA Pierre Bernando Ballo.

Namun, Pierre mengatakan hitungan bisa terjadi jika aplikator tidak melakukan penyesuaian tarif layanan maupun mengurangi promosi.

Sementara itu, Nailul menilai pemerintah perlu mempertimbangkan skema pembayaran transportasi online, ada dua harga, yaitu harga ke konsumen dan harga ke pengemudi. Harga ke konsumen terdiri dari biaya perjalanan, biaya platform, biaya lainnya, termasuk asuransi swasta. Sedangkan biaya untuk pengemudi hanya biaya perjalanan.

Oleh karena itu, penurunan potongan aplikator tidak lantas menaikkan penghasilan mitra driver ojol. “Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan yakni kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Nailul.

Di satu sisi, aplikator berpotensi mengurangi diskon kepada penumpang seiring menurunnya komisi yang diperoleh. Hal ini akan menurunkan permintaan layanan. “Pendapatan agregat pengemudi akan turun juga. Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi,” ujar dia.

Piter juga menyampaikan, diskon dan promosi yang berkurang bisa menurunkan jumlah penumpang. “Ini perlu dipertimbangkan, karena berpotensi menjadi bumerang. Ketika jumlah penumpang turun, maka penghasilan mitra berpotensi turun,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pasar rumah ultra premium di Indonesia. Segmen pembeli ultra kaya atau ultra high net worth (UHNW) disebut tetap memiliki daya beli yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi kurs.

Division Head Marketing & Business Development NavaPark Wanto Ngali mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah tidak menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian rumah di segmen tersebut.

“Pasar ini mencari rumah yang sesuai ekspektasinya. Mereka sudah memiliki bujetnya, bukan karena nilai tukar rupiah jadi enggak bisa beli [rumah ultra premium],” ujarnya di sela-sela peluncuran hunian Island Villa di NavaPark, BSD, Tangerang, Rabu (3/6/2026).

Hal tersebut, katanya, terlihat dari peluncuran unit baru Island Villa yang mendapat respons positif. Dari 12 unit tahap awal yang dipasarkan, sebanyak enam unit telah terjual dalam kurun sekitar 3 pekan sebelum peluncuran resmi dilakukan.

Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar hunian ultra premium masih memiliki ruang pertumbuhan tersendiri meskipun ekonomi global dibayangi berbagai ketidakpastian.

"Pasar ini memang sangat kecil, tetapi selalu ada. Mereka mencari produk yang benar-benar berbeda dan sesuai dengan gaya hidup yang diinginkan," sebutnya.

Adapun, sebagian besar calon pembeli proyek Island Villa di NavaPark BSD City berasal dari Jakarta dan wilayah sekitarnya yang mencari hunian berukuran besar dengan lingkungan hijau serta eksklusif.

Menurutnya, mayoritas pembeli merupakan pelanggan lama yang melakukan upgrade hunian seiring pertumbuhan bisnis dan peningkatan kekayaan mereka.

"Kami melihat banyak repeat order. Mereka sebelumnya membeli rumah di klaster lain di NavaPark, kemudian ketika bisnis berkembang mereka mencari rumah yang lebih besar dan lebih eksklusif," tutur Wanto.

Dia menambahkan, sebagian pembeli juga telah memiliki properti di luar negeri, termasuk di Singapura, sehingga relatif terbiasa dengan harga hunian premium.

Senada, Ketua Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai kelompok ultra kaya relatif tidak terlalu terdampak oleh tekanan ekonomi maupun pelemahan rupiah karena memiliki portofolio investasi yang terdiversifikasi.

Bahkan, menurutnya, penguatan dolar AS justru berpotensi meningkatkan keuntungan bagi sebagian kelompok tersebut yang memiliki aset atau investasi berbasis mata uang asing.

"Golongan ini relatif tidak terlalu terpengaruh kondisi ekonomi saat ini karena portofolio investasinya yang memungkinkan profit dari berbagai instrumen investasi, termasuk naiknya dolar AS malah bisa membuat keuntungan mereka bertambah," katanya.

Ali menjelaskan, pasar properti ultra premium merupakan ceruk yang sangat spesifik dan tidak mencerminkan kondisi pasar perumahan secara umum. Meski jumlah pembelinya sangat terbatas, segmen tersebut diperkirakan tetap bertahan dalam beberapa tahun mendatang.

"Pasar kaum ultra kaya ini tidak akan hilang meskipun jumlahnya sangat sedikit, di bawah 0,01%," tuturny.

Dia melanjutkan, maraknya peluncuran proyek hunian ultra premium belakangan ini tidak selalu mencerminkan peningkatan jumlah individu UHNW di Indonesia. Namun, pengembang melihat segmen tersebut sebagai niche market yang belum banyak digarap dan cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan segmen lain.

Ali menambahkan, faktor utama yang dipertimbangkan pembeli ultra kaya dalam memilih hunian adalah lokasi prestisius, tingkat privasi yang tinggi, serta fasilitas eksklusif yang tidak mudah ditemukan pada produk residensial lainnya.

"Untuk golongan ini, semakin mahal justru semakin dicari, dengan keunggulan lokasi, privasi, dan fasilitas yang eksklusif," tegasnya.

Ali menilai tren pengembangan hunian premium dengan jumlah unit terbatas masih berpotensi berlanjut karena menyasar kelompok pasar yang berbeda dengan konsumen properti pada umumnya.

Karena itu, perkembangan pasar rumah ultra premium tidak dapat dijadikan indikator kondisi industri properti nasional secara keseluruhan, terutama ketika segmen menengah masih menghadapi tantangan daya beli dan pembiayaan.

"Segmen ini relatif terpisah dan tidak mencerminkan mekanisme pasar secara umum dan tidak bisa dibandingkan dengan pasar normal," pungkasnya.