Badan Pusat Statistik mengumumkan angka ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh mencapai 5,61% secara tahunan, lebih tinggi dari proyeksi ekonom hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, kinerja ekonomi yang kinclong ini dinilai tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

Keluhan tak terasanya angka pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ini terutama muncul di berbagai media sosial. Salah satunya, laman komentar Instagram Katadata.co.id. Padahal, data BPS menunjukkan, pertumbuhan 5,6% secara tahunan pada kuartal I adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lantas, mengapa demikian?

Ekonom Celios Nailul Huda melihat, ada sejumlah anomali dalam komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB), terutama pada konsumsi rumah tangga yang melonjak di tengah indikator kepercayaan konsumen yang melemah.

“Anomali pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 5,52% (2026) dibandingkan 4,96% (2025),” ujar Huda dalam pernyataan tertulis, dikutip Rabu (6/5).

Padahal, menuurut Huda, data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin, turun dibandingkan bulan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin.

“Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, tetapi menurut data BPS, ternyata tidak,” kata Huda.

Ia juga menyoroti perlambatan konsumsi pada sektor pakaian dan alas kaki. Pada kuartal I 2026 terdapat momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya mendorong belanja masyarakat jika memang ekonomi tumbuh baik.

Selain itu, Huda melihat ketidaksesuaian antara tingginya konsumsi transportasi dan komunikasi dengan perlambatan di sektor jasa pendukungnya.

Ia menjelaskan, konsumsi transportasi dan komunikasi yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun lalu mancapai 6,91%. Namun demikian, pertumbuhan jasa transportasi dan pergudangan melambat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya meski mencapai 8,04%.

“Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan di periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait,” katanya.

Dari sisi investasi, Huda menyoroti lonjakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada subkategori kendaraan yang tumbuh 12,39%. Namun, di saat yang sama, industri alat angkutan justru terkontraksi.

“Ini mengindikasikan pertumbuhan didorong oleh impor kendaraan, bukan produksi dalam negeri. Kemungkinan terkait program pemerintah seperti koperasi desa,” ucapnya.

Ia juga menilai perlambatan sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh 5,04% dan berkontribusi besar terhadap PDB tidak sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ketika industri melambat, seharusnya pertumbuhan juga tertahan. Ini yang menjadi tanda tanya besar,” kata Huda.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap kualitas data yang disajikan. “Data yang disampaikan tidak kredibel dan terkesan hanya ingin menunjukkan angka tinggi, bukan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, analisis dari Kiwoom Research melihat pertumbuhan 5,61% lebih didorong oleh faktor stimulus fiskal dan program pemerintah berskala besar, bukan penguatan fundamental ekonomi.

“Komposisi pertumbuhan menunjukkan ketergantungan kuat pada dorongan fiskal dan program pemerintah. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, tetapi lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21.81% YoY menjadi faktor pembeda utama dibanding tahun sebelumnya,” demikian penjelasan Kiwoom dalam laporannya.

Salah satu faktor utama adalah ekspansi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), dijelaskan, dalam kurun satu tahun, skala program melonjak drastis dari 900 dapur pada kuartal I 2025 menjadi 26.066 dapur pada pada kuartal I 2026. Volume produksi naik dari 2,5 juta menjadi 60 juta porsi per hari.

Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari 45.000 menjadi 1,3 juta orang, sementara perputaran uang harian melonjak dari Rp37,5 milyar menjadi sekitar Rp900 milyar per hari, mencerminkan ekspansi lebih dari 2.400% secara tahunan.

“Namun demikian, dampak ekonomi dari lonjakan ini masih sangat terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara luas,” kata riset tersebut.

Di sisi investasi, Kiwoom mencatat pertumbuhan PMTB sebesar 5,96% ditopang proyek hilirisasi dan investasi besar seperti Danantara. Pada kuartal I 2026, tercatat 13 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking sejak 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar US$ 7 milyar atau hampir Rp 120 triliun, meskipun serapan tenaga kerja langsung masih terbatas di kisaran 6.000 orang.

“Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap GDP sudah mulai tercatat secara akuntansi, namun efek multiplier terhadap ekonomi riil masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terasa,” lanjut laporan tersebut.

Kiwoom juga menyoroti tekanan eksternal yang masih membayangi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan ketimpangan antara impor dan ekspor.

“Pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor menunjukkan tekanan pada neraca eksternal dan kebutuhan valuta asing,” kata dia.

Secara keseluruhan, Kiwoom menyebut kondisi ini sebagai “growth without depth”. di mana pertumbuhan terlihat kuat secara angka namun belum sepenuhnya berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Kiwoom, validasi nyata dari jargon “pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan” harus tercermin pada indikator riil yang berkualitas seperti kenaikan upah riil, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan konsumsi non-subsidi dan tabungan masyarakat bawah.

Dari sisi pasar, pembuktian paling krusial adalah kembalinya aliran modal asing ke SBN dan saham serta perbaikan neraca eksternal. Tanpa perbaikan indikator-indikator tersebut, menurut mereka, angka 5,61% lebih tepat dibaca sebagai pertumbuhan berbasis stimulus fiskal dan proyek tahap awal, bukan perbaikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa menilai rencana hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keekonomian dan lingkungan. Ia menekankan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh intervensi kebijakan pemerintah.

Ia menyebut belanja impor LPG mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun, dengan subsidi yang ditanggung negara berkisar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun. Selain DME pemerintah juga gencar mengkaji pemanfaatan compressed natural gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam RUPST ini, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan laporan kinerja keuangan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan kinerja yang menunjukkan perbaikan yang tercermin dari laba bersih sebesar Rp 565,69 miliar, atau meningkat dibandingkan laba bersih 2024 sebesar Rp 19,88 miliar.

Pemegang saham juga menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025 yang seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memperkuat struktur permodalan perseroan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk Eri Budiono menyampaikan, sejalan dengan dinamika industri perbankan yang semakin terdigitalisasi dan kompleks, serta dalam rangka memperkuat struktur organisasi guna mendukung pengembangan bisnis dan operasional Perseroan, RUPST juga menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan perseroan berjalan secara lebih terintegrasi, efektif, serta selaras dengan arah strategi jangka panjang perseroan," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Adrian Wibisono Soewardjo dan Indra Aditya Sanjaya sebagai direktur perseroan, yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adrian merupakan bankir kawakan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di industri perbankan, termasuk di bank dengan layanan digital, khususnya di bidang operasional perbankan. Sedangkan Indra merupakan praktisi di bidang manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri keuangan.

Sementara itu, Aditya Wahyu Windarwo dan Ricko Irwanto yang menjabat sejak 2021, telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai direktur perseroan.

RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali Inkawan D. Jusi sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Neo Commerce Tbk.

“Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan terhadap Bank Neo Commerce. Pencapaian kinerja pada tahun 2025 mencerminkan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat fundamental bisnis, menjaga kualitas pertumbuhan, serta meningkatkan efisiensi operasional," ucap dia.

"Ke depan, kami akan terus meningkatkan kapabilitas organisasi dan mendorong inovasi layanan agar perseroan dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan sebagai bank dengan layanan digital yang relevan bagi kebutuhan masyarakat,” tambah dia.

Dengan terselenggaranya RUPST ini, Eri bilang, BNC menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Perseroan akan terus melanjutkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu bank dengan layanan digital terkemuka di Indonesia, melalui penyediaan produk dan layanan perbankan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia kembali menghadirkan tiket tarif khusus atau go show dengan harga lebih hemat, termasuk untuk keberangkatan sejumlah KA dari Yogyakarta.

Skema ini memungkinkan penumpang membeli tiket mendekati waktu keberangkatan, bahkan hanya beberapa jam sebelumnya, selama kursi masih tersedia.

Karena itu, tiket go show kerap jadi pilihan bagi calon penumpang dengan jadwal fleksibel yang ingin menghemat biaya perjalanan.

Lalu, apa saja daftar kereta tarif khusus go show dari Jogja terbaru per Mei 2026?

Apa itu tiket go show KAI?

Tarif khusus atau go show adalah tiket promo yang dijual dalam waktu terbatas menjelang keberangkatan kereta.

Biasanya, tiket mulai tersedia sekitar 2 jam sebelum jadwal berangkat. Pembelian bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI atau langsung di loket stasiun.

Perlu dicatat, tiket tarsus KAI ini tidak selalu tersedia di setiap perjalanan karena bergantung pada sisa kursi yang belum terjual.

Daftar KA go show dari Jogja April 2026

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, berikut rute, harga, dan daftar kereta go show yang menyediakan tarif khusus dari Stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan:

1. Yogyakarta/Lempuyangan – Purwokerto

• Eksekutif: Rp 140.000
• Ekonomi: Rp 105.000

Kereta: Argo Dwipangga, Kertanegara, Argo Lawu, Manahan, Senja Utama Solo, Bogowonto, Fajar Utama Solo, Gajahwong, Taksaka, Jayakarta, Ranggajati, Jaka Tingkir, Fajar Utama YK, Logawa, Senja Utama YK, Progo, Mataram, Malioboro Ekspres, Batavia, Madiun Jaya.

2. Yogyakarta/Lempuyangan – Kutoarjo

• Eksekutif: Rp 55.000
• Ekonomi: Rp 45.000

Kereta: Kertanegara, Lodaya, Joglosemarkerto, Fajar Utama YK, Manahan, Senja Utama YK, Bogowonto, Senja Utama Solo, Gajahwong, Fajar Utama Solo, Jaka Tingkir, Wijayakusuma, Progo, Mataram, Pasundan, Malioboro Ekspres, Batavia, Sancaka Utara, Madiun Jaya.

3. Yogyakarta/Lempuyangan – Kroya

• Eksekutif: Rp 140.000
• Ekonomi: Rp 105.000

Kereta: Argo Wilis, Turangga, Lodaya, Wijayakusuma, Malabar, Pasundan.

4. Yogyakarta/Lempuyangan – Solo Balapan/Purwosari

• Eksekutif: Rp 55.000
• Ekonomi: Rp 45.000

Kereta: Argo Lawu, Sancaka Utara, Argo Dwipangga, Mataram, Lodaya, Kertanegara, Sancaka, Manahan, Senja Utama Solo, Singasari, Fajar Utama Solo, Jaka Tingkir, Mutiara Selatan, Pasundan, Wijayakusuma, Madiun Jaya, Batavia, Malioboro Ekspres.

5. Yogyakarta – Surabaya Gubeng

• Eksekutif: Rp 250.000
• Ekonomi: Rp 135.000

Kereta: Bima, Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, Argo Semeru.

6. Yogyakarta/Lempuyangan – Kediri

• Eksekutif: Rp 185.000
• Ekonomi: Rp 140.000

Kereta: Gajayana, Malabar, Kertanegara, Singasari

7. Yogyakarta/Lempuyangan – Madiun

• Eksekutif: Rp 160.000
• Ekonomi: Rp 125.000

Kereta: Argo Wilis, Sancaka, Gajayana, Ranggajati, Bima, Kertanegara, Malioboro Ekspres, Turangga, Argo Semeru, Malabar, Singasari, Mutiara Selatan, Pasundan, Wijayakusuma, Logawa, Bangunkarta, Jayakarta, Madiun Jaya.

8. Yogyakarta – Cepu

• Eksekutif: Rp 100.000
• Ekonomi: Rp 70.000

Kereta: Sancaka Utara

9. Yogyakarta – Cilacap

• Eksekutif: Rp 140.000
• Ekonomi: Rp 105.000

Kereta: Wijayakusuma, Sancaka Utara

10. Yogyakarta – Malang

• Eksekutif: Rp 315.000
• Ekonomi: Rp 160.000

Kereta: Gajayana, Malabar

Karena jumlah tiket sangat terbatas, kamu perlu strategi agar peluang mendapatkannya lebih besar:

• Rutin cek ketersediaan tiket menjelang keberangkatan
• Datang lebih awal ke stasiun
• Siapkan alternatif jadwal atau rute
• Gunakan aplikasi untuk memantau kursi kosong

Itulah daftar KA go show tarif khusus dari Jogja terbaru Mei 2026. Karena cepat habis, pastikan kamu sigap saat kursi tersedia agar tidak kehabisan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT GoToGojek Tokopedia Tbk membenarkan adanya pembelian saham perseroan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) senilai kurang dari 1 persen.

Melalui surat keterbukaan informasi yang ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 5 Mei 2026, GoTo menyambut baik masuknya Danantara.

"Sesuai dengan pemberitaan di media, kami memahami bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli sejumlah saham perseroan melalui Bursa dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan oleh perseroan," kata Sekretaris Perusahaan GoTo R.A. Koesoemohadiani.

GoTo menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan.

"Kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, dan terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik," tulis surat tersebut.

GoTo menyatakan senantiasa mematuhi ketentuan kewajiban pelaporan atas kepemilikan saham perseroan.

Sejak Maret 2026, GoTo telah menyampaikan Laporan Kepemilikan Saham yang sudah memuat informasi soal pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 1 persen - 5 persen kepada BEI. Sesuai dengan ketentuan, informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat privat dan disampaikan secara terbatas kepada BEI.

Namun, informasi mengenai pemegang saham di atas 1 persen sampai dengan 5 persen tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui pengumuman yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang tersedia pada situs BEI.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga telah membenarkan informasi pembelian saham GoTo tersebut. Ia menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana.

"Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya. Sudah mulai masuk (posisi sebagai pemegang saham)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Meski belum mengungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di GoTo, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di startup itu mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara.

"Ya perubahan-perubahan itu mulai terjadi kan di Januari, ya kan? Itu aja kodenya," katanya.

Rosan menuturkan tujuan utama Danantara masuk ke GoTo bukan semata urusan investasi finansial, melainkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis aplikator.

"Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraan ojol. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol termasuk adanya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah kebijakan yang belakangan muncul untuk pengemudi, mulai dari pemberian perlindungan jaminan sosial hingga bonus hari raya (BHR) yang nilainya dilipatgandakan, tak lepas dari pembicaraan Danantara dengan manajemen perusahaan.

"Itu kan tadinya sebelumnya enggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang bicara agar THR-nya itu dilipatgandakan, di-double-kan. Itu juga dari kami sebetulnya," tutur Rosan.

Ia menjelaskan Danantara juga mendorong perubahan strategi bisnis di industri ride hailing. Selama ini, kata Rosan, perusahaan aplikator banyak menghabiskan dana untuk perang promosi dan pemasaran atau burning cash. Dana itu, menurut dia, lebih baik dialihkan untuk kepentingan mitra pengemudi.

"Tadinya kan perusahaan ojol ini mereka saling marketing, saling burning cash sampai ratusan juta dolar hanya untuk marketing. Ya udah, kita ajak ngomong aja yang lain, enggak usah kita burning cash seperti ini, mendingan dana ini kita pakai sepakat untuk kepentingan ojol," katanya.

Rosan juga menegaskan peran Danantara dalam GoTo belum berhenti. Ia menyebut masih ada sejumlah agenda lanjutan yang sedang disiapkan, termasuk pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

"Nanti masih ada lagi kesejahteraan kita yang akan kita jalankan dan sudah ada arahan Bapak Presiden (Prabowo) 8 persen maksimal dan itu segera dilaksanakan sehingga kesejahteraan ojol bisa meningkat ke depannya," ucapnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi penyerahan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa sebagian besar tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri ini sudah terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

"Kami perlu sampaikan bahwa sebenarnya hampir seluruh tuntutan masyarakat terkait reformasi Polri sudah terangkum dalam KUHAP baru yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2026 lalu," kata Habiburokman dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa keseluruhan materi KUHAP baru merupakan masukan masyarakat melalui puluhan kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diramu oleh tim pemerintah dan DPR .

"Inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, serta seluruh penggunaan upaya paksa," ujarnya.

Dalam KUHAP 1981, kata dia, hak-hak warga negara yang bermasalah dengan hukum begitu terbatas, sebaliknya tidak ada mekanisme kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan tugas penyidikan sehingga memberi peluang besar terjadinya penyalahgunaan gunaan kekuasaan.

Dalam KUHAP baru ini, Habiburokhman menegaskan bahwa hak pembelaan warga negara yang bermasalah dengan hukum diperkuat secara signifikan. Misalnya hak didiampingi advokat sejak awal pemeriksaan, penguatan peran advokat, perluasan lembaga praperadilan, pengetatan institusi penahanan sampai, prosedur anti kekerasan, intimidasi dan penyiksaan, sampai dengan adanya ancaman sanksi etik, profesi, dan pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan kewenangan.

"Yang tak kalah penting, KUHAP baru memuat aturan mengenai mekanisme keadilan restoratif yang memberi ruang besar bagi penyidik untuk menyelesaikan masalah antar warga negara dengan musyawarah yang bersifat solutif," tuturnya.

Legislator Partai Gerindra itu pun mengungkit kasus-kasus viral yang dijadikan tema RDPU Komisi III seperti kasus Nabilah O Brien, kasus guru Tri Wulandari di Muara Jambi, kasus Hogi Minaya di Sleman, dan lain-lain. Semua penyelesaiannya bisa dilakukan dengan berlandaskan ketentuan dalam KUHAP baru.

"Karena itu ke depan, sepanjang KUHAP baru diterapkan secara murni dan konsekuen, kami yakin institusi Polri akan menjadi jauh lebih baik dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat akan semakin mudah mendapatkan keadilan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.

"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.

Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.

"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) aliastax ratiopada kuartal I/2026 masih jauh target sepanjang tahun. Padahal pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tumbuh kuat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa data produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun pada kuartal I/2026. Nilai PDB itu naik 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), menjadi kenaikan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan (pendapatan pajak ditambah kepabeanan dan cukai) sebesar Rp462,7 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dengan demikian, tax ratio pada kuartal I/2026 terkalkulasi di level 7,47%. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di level 11% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar pun menilai realisasi awal tahun ini masih jauh dari kata memuaskan. Apalagi, dia mencatat realisasitax ratiopada kuartal I/2026 itu menjadi yang terendah kedua dalam lima tahun terakhir.

"Bahkan cukup jauh dibandingkan dengantax ratiokuartal I 2022—2024 yakni kisaran 1,28% hingga 2,48%. Padahal kita tahu, dalam beberapa tahun itu *tax ratio* kita tidak pernah menyentuh angka 11%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Dia mencatat bahwa performa awal tahun ini tertinggal jauh apabila dikomparasikan dengantax ratiokuartal I/2022 yang mencapai 8,90%, kuartal I/2023 di level 9,95%, dan kuartal I/2024 sebesar 8,75%.

Tahun	Rasio Pajak	Perubahan YoY
2022	8,90%	-
2023	9,95%	11,8%
2024	8,75%	-12,1%
2025	7,01%	-19,9%
2026	7,47%	6,6%

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, diolah

Fajry menyoroti adanya perbedaan fundamental terkait anjloknya penerimaan pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Pada 2025, rendahnya penerimaan lebih disebabkan oleh kendala transisi sistem Coretax dan lonjakan pembayaran restitusi.

Sementara itu, pada awal 2026 ini, masalah utama adalah restitusi pajak yang besar. Padahal, sambungnya, restitusi merupakan hak wajib pajak.

Dia pun memperingatkan bahwa pemaksaan target penerimaan yang terlampau tinggi seperti 11% di tengah fundamental ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru menimbulkan risiko besar di lapangan.

Akibatnya, banyak wajib pajak yang kini merasa kesulitan untuk mencairkan hak restitusi mereka lantaran fasilitasnya diperketat. Fajry menyebut situasi ini berujung pada kekacauan di sektor perpajakan.

Di satu sisi, otoritas mencoba memperketat restitusi. Di sisi lain, wajib pajak menyalakan petugas pajak yang hanya menjalankan instruksi dari pusat.

"Dan ini seharusnya bisa diantisipasi, karena kita pernah mengalami sebelumnya pada awal pemerintahan Jokowi," ujar Fajry.

Dia menilai, akar masalah dari kekacauan sektor perpajakan itu ada di kebutuhan besarnya anggaran untuk berbagai program unggulan pemerintah. Akibatnya, kebutuhan peningkatan penerimaan sangat kuat.

Kejar Target

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih rendahnya kemampuan pemungut pajak di tengah akselerasi pertumbuhan ekonomi. Bendahara negara itu mengaku ingin meningkatkantax ratiominimal 10,5% dalam beberapa bulan ke depan.

"Setengah tahun ke depan ini saya akan eksperimen untuk menaikkan tax ratio. Jadi gak usah khawatir," katanya singkat dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melihat realisasi tax ratio pada kuartal I/2026 sebesar 7,47% belum mencerminkan potret utuh kinerja penerimaan sepanjang tahun ini.

Demi mengejar target ambisius 11%, Bimo mengaku Direktorat Jenderal Pajak kini tengah menyiapkan serangkaian langkah pengamanan penerimaan secara lebih intensif atauextra effort

Dia memaparkan bahwa otoritas pajak tengah menggenjot sejumlah inisiatif yang tidak dilakukan secara masif pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu strategi andalannya adalah sinergi antar-institusi dalam payung Satgas Sinergi Pengamanan Penerimaan Pajak.

Dalam satgas ini, DJP melakukanjoint auditatau pemeriksaan bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pemeriksaan ini menyasar subjek dan objek pajak yang sama, termasuk pengawasan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tidak hanya internal Kemenkeu, otoritas juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS [Program Pengungkapan Sukarela] yang kurang lengkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan apakah ada yang kurang ungkap," tambah Bimo pada kesempatan yang sama.

Selain menyisir kepatuhan peserta PPS, Bimo menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan pemeriksaan tematik yang menyasar wajib pajak grup atau konglomerasi. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada celah pengalihan laba atau praktik penghindaran pajak lainnya dalam skala besar.

TANGERANG - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) Auliya Khasanofa menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen tidak tepat apabila hanya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU Polri ). Menurutnya, Kompolnas justru perlu diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri.

Auliya menyampaikan, keberadaan Kompolnas memiliki fungsi strategis dalam sistem pengawasan kepolisian nasional sehingga membutuhkan landasan hukum yang kuat, independen, dan terpisah dari regulasi institusi Polri .

"Kompolnas merupakan lembaga pengawas eksternal yang memiliki posisi penting dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian. Karena itu, pengaturannya sebaiknya tidak dicantumkan secara parsial dalam revisi UU Polri, melainkan dibentuk melalui Undang-Undang tentang Kompolnas," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, apabila pengaturan Kompolnas tetap dilekatkan dalam UU Polri, maka independensi kelembagaan dikhawatirkan tidak akan optimal. Padahal, dalam negara demokrasi modern, lembaga pengawas eksternal harus memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga menilai pembentukan UU tersendiri akan memberikan kepastian mengenai kewenangan, mekanisme pengawasan, hingga hubungan kelembagaan Kompolnas dengan Presiden, DPR, dan institusi Polri.

Auliya pun menyarankan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai Kompolnas dalam agenda reformasi hukum nasional.

"Momentum pembahasan revisi UU Polri seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem pengawasan kepolisian yang independen. Salah satunya dengan mendorong lahirnya UU tentang Kompolnas," katanya.

Auliya berharap pemerintah dan DPR dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, masyarakat sipil, dan pakar hukum tata negara agar desain kelembagaan Kompolnas ke depan benar-benar mampu menjawab tuntutan reformasi kepolisian dan prinsip checks and balances dalam negara hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan penurunan impor pada Maret 2026 untuk seluruh golongan barang dipengaruhi libur panjang Idul Fitri hingga tekanan geopolitik.

Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu, pada Maret 2026 impor Indonesia tercatat sebesar 19,21 miliar dolar AS, terkontraksi 8,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih tumbuh 1,51 persen dibandingkan Maret 2025 secara tahunan.

"Penurunan ini dipengaruhi faktor musiman libur panjang Idul Fitri, tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah, serta pelemahan permintaan domestik," kata Budi.

Ia menambahkan, penurunan impor bulanan ini dipengaruhi pelemahan impor nonmigas sebesar 15,14 persen secara bulanan di tengah lonjakan impor migas yang meningkat signifikan sebesar 58,73 persen.

Kontraksi terdalam terjadi pada impor barang modal yang turun 15,75 persen, diikuti barang konsumsi sebesar 11,64 persen serta bahan baku dan penolong sebesar 5,21 persen secara bulanan.

Secara kumulatif, impor Indonesia Januari-Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar AS, naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang impor nonmigas yang naik 12,16 persen, sementara impor migas terkontraksi sebesar 1,72 persen.

Sementara itu, berdasarkan golongan penggunaan barang (BEC), seluruh komponen impor mencatatkan pertumbuhan. Kenaikan tertinggi dicatatkan barang modal sebesar 24,02 persen, diikuti bahan baku dan penolong 6,89 persen serta barang konsumsi 6,12 persen secara kumulatif.

Peningkatan impor barang modal ini didorong, antara lain, oleh permintaan terhadap komoditas strategis seperti telepon pintar, komputer, serta pesawat terbang.

Dari sisi komoditas, lonjakan impor nonmigas tertinggi terjadi pada kendaraan udara dan bagiannya sebesar 546,55 persen.

Selain itu, impor garam, belerang, batu, dan semen tumbuh 71,95 persen; diikuti bijih logam, terak dan abu sebesar 60,64 persen; serta logam mulia, perhiasan, dan permata naik 44,71 persen. Kenaikan juga terjadi pada berbagai produk kimia yang tumbuh 36,31 persen.

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia masih didominasi dari Tiongkok, Australia, dan Jepang dengan kontribusi gabungan mencapai 52,97 persen.

Namun demikian, pertumbuhan impor tertinggi tercatat dari beberapa negara nontradisional, antara lain, Meksiko yang meningkat 383,37 persen, Spanyol 177,70 persen, serta Oman 138,90 persen secara kumulatif yang menunjukkan semakin beragamnya sumber pasokan impor Indonesia.

Budi juga menegaskan, pemerintah menjaga momentum kinerja perdagangan dengan terus memperkuat ketahanan sektor domestik.

"Kami akan terus memperluas pasar dengan tetap menjaga stabilitas industri dalam negeri serta memastikan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Parade Inspirasi Diri menyemarakkan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (26/4/2026). Parade yang merupakan rangkaian Road to Pagelaran Sabang Merauke 2026 iniberlangsung spektakuler dengan menghadirkan kolaborasi ratusan pelaku seni dari seluruh Nusantara.

Pantauan Bisnis, kegiatan yang dimulai pukul 06.30 WIB ini menampilkan flash mob megah yang diikuti 143 penari dari 30 grup finalis NationalDance Competitionmewakili 13 daerah di Indonesia, serta 50 finalis The Audition. Total lebih dari 200 penari dari Sabang sampai Merauke memadati rute dari Bundaran HI hingga Menara BCA sebagai titik utama.

Para penari membawakan koreografi kontemporer yang berakar dari kekayaan budaya Indonesia, menciptakan pemandangan memukau di tengah hiruk-pikuk CFD. Atraksi semakin meriah dengan kehadiranMarching Band Gita Handayani yang mengiringi parade, atraksi Barongsai Kong Ha Hong yang penuh akrobatik, serta penampilan karaktermenawan dari Jember Fashion Carnaval Parade.

Pengunjung CFD dimanjakan dengan sajian musik berkelas dari Jakarta Concert Orchestra dan Batavia Madrigal Singers yang memadukan harmoni klasik dengan nuansa Nusantara. The Resonanz Children's Choir turut menghadirkan warna tersendiri dengan penampilan mereka yang menyentuh.

Empat penyanyi Pagelaran Sabang Merauke, yakni Christine Tambunan, Gabriel Harvianto, Alsant Nababan, dan Nino Prabowo, turut memeriahkan parade dengan membawakan lagu-lagu bertema kebangsaan dan budaya Indonesia. Penampilan mereka menjadi salah satu daya tarik utama yang menyedot perhatian ribuan pengunjung CFD. Artis kawakan Indra Bekti yang ditunjuk sebagai master of ceremony berhasil menjaga antusiasme penonton sepanjang parade berlangsunghingga pukul 09.00 WIB.

Director Jember Fashion Carnaval Bubah Alfian mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan Parade Sabang Merauke merupakan ajang untuk menggali potensi budaya. "Harapannya, kegiatan menggali potensibudaya ini bisa menciptakan budaya baru yang berakar kuat dari kebudayaan Indonesia yang adiluhung," ujarnya.

Presiden Direktur & CEO iForte & Protelindo Group F. Aming Santoso mengatakan parade ini terlaksana seiring meningkatnya minat generasi muda terhadap budaya Indonesia. "Kita harus menyediakan wadah bagi mereka untuk menyatukan aspirasi mereka, dan kita harus membuatmasyarakat Indonesia dan generasi muda jatuh cinta dengan kebudayaannya sendiri," kata Aming.

Parade Inspirasi Diri merupakan bagian dari tiga acara penting dalam Road to Pagelaran Sabang Merauke 2026, selain iForte National DanceCompetition Inspirasi Diri dan The Audition – Pagelaran Sabang Merauke yang telah digelar sehari sebelumnya di Grand Indonesia.

Pagelaran Sabang Merauke tahun ini mengangkat tema 'Hikayat Srikandi Nusantara' yang menyoroti kisah perempuan dalam berbagai cerita rakyat Indonesia. Sutradara Rusmedie Agus mengatakan tema ini didedikasikan kepada sosok perempuan. "Srikandi itu adalah Ibu kita semua, jadi Pagelaran Sabang Merauke tahun ini kita dedikasikan kepada perempuan Nusantara," katanya.

Tema 'Hikayat Srikandi Nusantara' akan menghadirkan kisah perempuan Nusantara yang sarat nilai keteladanan serta inspirasi kehidupan, meliputi keberanian, keteguhan, dan kontribusi perempuan dalam kehidupanbermasyarakat melalui pendekatan artistik.

Pertunjukan ini memadukan semua unsur seni, termasuk tari, musik, desain, busana, hingga teater dalam satu kesatuan pementasan budaya yang utuh. Puncak acara dijadwalkan berlangsung pada 21-23 Agustus 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, dan diharapkan dapatmemperkuat identitas budaya bangsa sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah sedang mematangkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban pinjaman bagi masyarakat kecil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama kementerian terkait, OJK, dan Bank Indonesia. "Arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5 persen dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sebagai informasi, suku bunga KUR yang berlaku saat ini masih berada di kisaran 6 hingga 9 persen per tahun. Penurunan bunga hingga level 5 persen diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hingga kuartal I 2026, realisasi penyaluran KUR nasional telah mencapai Rp96,18 triliun. Angka tersebut setara dengan 34,41 persen dari total target penyaluran kredit yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun ini.

Selain fokus pada UMKM, pemerintah juga mencatat progres penyaluran kredit di sektor strategis lainnya seperti alat mesin pertanian. Hingga periode yang sama, kredit alsintan telah tersalurkan sebesar Rp55,92 miliar atau sekitar 23,19 persen dari target.

Sektor industri padat karya juga mencatatkan realisasi kredit sebesar Rp82,93 triliun. Jumlah ini mencakup sekitar 15 persen dari total pagu anggaran yang disediakan pemerintah untuk memperkuat sektor lapangan kerja.

Kredit untuk program perumahan menunjukkan capaian yang lebih tinggi yakni sebesar Rp14,92 triliun. Realisasi ini telah memenuhi 42,89 persen dari target pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah menargetkan bank-bank milik negara segera mengimplementasikan penurunan bunga ini dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat kecil mendapatkan modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau.