REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merek kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun kapasitas mesin kendaraan,” ujarnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Jakarta fokus memperkuat transformasi layanan digital di tengah meningkatnya kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan yang cepat dan terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital hingga pengembangan fitur layanan berbasis aplikasi.

Direktur Teknologi dan Operasional Bank Jakarta Daniel Setiawan Subianto mengatakan, transformasi digital menjadi langkah penting agar perusahaan dapat mengikuti perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi di sektor perbankan.

“Kami menyadari ekspektasi terhadap Bank Jakarta terus meningkat. Oleh sebab itu, tidak ada opsi lain selain bertransformasi dan berinovasi secara konsisten,” ujar Daniel dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, Bank Jakarta saat ini fokus mengembangkan layanan digital yang lebih mudah diakses dan terintegrasi bagi nasabah. Salah satu pengembangan yang dilakukan ialah peluncuran Kartu Debit VISA Bank Jakarta pada awal 2026.

Daniel menilai transformasi digital yang dilakukan perusahaan mulai mendapat respons positif dari masyarakat. Hal itu tercermin dari raihan tujuh penghargaan dalam ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2025.

“Penghargaan ini menjadi penanda langkah transformasi digital yang dilakukan Bank Jakarta semakin diterima nasabah dan masyarakat,” kata Daniel.

Dalam ajang tersebut, Bank Jakarta meraih penghargaan The Best Conventional Bank 2026 – KBMI 2. Selain itu, perusahaan juga memperoleh penghargaan untuk kategori deposito, e-money JakCard, debit card, mobile banking, tabungan, hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan perusahaan akan terus memperkuat infrastruktur digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur digital kami guna memastikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan handal bagi seluruh nasabah,” ujar Arie.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 memperkenalkan bisnis hilir energi serta peluang karier kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan generasi muda menghadapi tantangan industri energi ke depan.

Program yang mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” ini dikemas dalam konsep roadshow ke sejumlah kampus di Indonesia, dengan kick off perdana digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (21/5).

"Pertamina Goes to Campus 2026 merupakan wujud komitmen kami dalam membina tunas-tunas muda bangsa agar memiliki kesiapan, kompetensi, dan semangat untuk turut menjaga kedaulatan energi nasional. Kami berharap generasi muda dapat menjadi pribadi yang adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi berbagai tantangan industri di masa depan," ujar Direktur SDM Pertamina Patra Niaga Dewi Kurnia Salwa dalam keterangan pers, Minggu (24/5/2026).

Kegiatan PGTC 2026 menghadirkan beragam agenda edukatif dan kompetitif, seperti Energizing Talks, kompetisi inovasi energi, debat energi, hingga pameran (exhibition booth) yang memperkenalkan lini bisnis serta peluang pengembangan karier di lingkungan Pertamina Group.

Pada gelaran di ITB, acara dibuka melalui seremoni yang dihadiri jajaran manajemen Pertamina, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Prof. Irwan Meilano, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Junaidi Khotib.

Pertamina Patra Niaga turut menghadirkan booth interaktif yang menampilkan informasi mengenai bisnis hilir energi, peran perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional, serta layanan digital melalui aplikasi MyPertamina. Selain itu, tersedia pula informasi terkait program magang dan peluang rekrutmen bagi mahasiswa.

Dewi menambahkan, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan ini juga bertujuan mendorong mahasiswa memiliki kompetensi yang relevan serta sense of purpose yang kuat dalam menjawab kebutuhan industri energi yang terus berkembang.

Menurut dia generasi muda dituntut berani berkompetisi dan adaptif terhadap perubahan yang dinamis agar mampu berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sektor energi nasional di masa mendatang.

TEHERAN - Iran dan Amerika Serikat semakin dekat untuk menyelesaikan nota kesepahaman 14 poin untuk mengakhiri perang yang dipaksakan, menghentikan agresi maritim Amerika, dan mengamankan pembebasan aset Iran yang diblokir. Itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei.

6 Sinyal Perang Iran dan AS Akan Segera Berakhir, Hadirnya Solusi Saling Menguntungkan

1. Mediasi Dilaksanakan oleh Asim Munir

Berbicara dalam wawancara televisi pada hari Sabtu, Baghaei menjelaskan kunjungan satu hari delegasi Pakistan, yang dipimpin oleh Kepala Angkatan Darat Marsekal Lapangan Asim Munir, ke Teheran, memuji peran mediasi Islamabad yang "penting" dalam pembicaraan antara Iran dan AS dalam beberapa minggu terakhir.

“Saat ini kita berada pada tahap finalisasi nota kesepahaman ini. Topik yang dibahas pada tahap ini secara umum berfokus pada pengakhiran perang, penghentian agresi angkatan laut AS – yang mereka sendiri sebut sebagai 'blokade angkatan laut' – dan isu-isu terkait pembebasan aset Iran yang diblokir,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tujuan kunjungan delegasi Pakistan adalah untuk melanjutkan pertukaran pesan antara Teheran dan Washington.

2. Iran Mengajukan 14 Poin Tuntutan

Ia menekankan bahwa fokus Iran pada tahap ini tetap sepenuhnya pada pengakhiran perang yang dipaksakan AS-Israel berdasarkan proposal 14 poin Republik Islam, yang telah dibahas bolak-balik beberapa kali.

Ditanya apakah Teheran dan Washington telah semakin dekat dengan kesepakatan atau semakin menjauh setelah pertemuan baru-baru ini antara otoritas Pakistan dan Iran, Baghaei mengatakan Iran tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa pendekatan AS tidak akan berubah lagi seperti sebelumnya.

Namun, ia mengakui bahwa setelah beberapa minggu dialog antara kedua pihak, “proses tampaknya bergerak menuju konvergensi pandangan.”

3. Ingin Mencapai Solusi yang Saling Menguntungkan

Baghaei, yang juga juru bicara tim negosiasi Iran, menekankan bahwa "mendekati kesepakatan" bukan berarti Iran dan AS akan segera mencapai kesepahaman. Sebaliknya, ia menjelaskan, itu berarti bahwa "berdasarkan serangkaian parameter, kedua pihak mungkin dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan."

Ia menguraikan kerangka kerja negosiasi, dengan mengatakan, "Pendekatan kami adalah pertama-tama menyusun nota kesepahaman yang terdiri dari 14 pasal. Nota kesepahaman itu akan mencakup isu-isu terpenting yang diperlukan untuk mengakhiri perang yang dipaksakan dan hal-hal yang sangat penting bagi kami."

"Selanjutnya, dalam jangka waktu yang wajar yaitu 30 hingga 60 hari, kedua pihak akan membahas detail isu-isu ini dan akhirnya mencapai kesepakatan akhir."

Agresi kriminal AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari dengan serangan udara yang menewaskan pejabat dan komandan senior Iran, termasuk Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Melansir Press TV, Angkatan Bersenjata Iran merespons dengan melancarkan operasi rudal dan drone setiap hari yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di seluruh wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Iran membalas serangan tersebut dengan menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan peningkatan signifikan harga minyak dan produk turunannya.

Pada tanggal 8 April, empat puluh hari setelah perang dimulai, gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan antara Iran dan AS mulai berlaku.

Negosiasi berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, tetapi terhenti sebelum mencapai kesepakatan di tengah tuntutan maksimalis Washington dan desakan pada posisi yang tidak masuk akal.

4. Selat Hormuz Tak Ada Kaitannya dengan AS

Di bagian lain pidatonya, Baghaei menyinggung masalah Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa jalur air strategis tersebut "tidak ada hubungannya dengan Amerika."

Ia menambahkan bahwa Iran dan Oman, sebagai negara pesisir Selat Hormuz, harus menentukan mekanisme untuk itu.

Ketika ditanya apakah Selat Hormuz termasuk dalam memorandum 14 poin, juru bicara tersebut mengatakan bahwa masalah tersebut secara logis akan dibahas.

Namun, ia menambahkan, mengakhiri “pembajakan dan perampokan maritim AS” terhadap pelayaran internasional bahkan lebih penting daripada Selat Hormuz.

Iran menutup selat tersebut bagi musuh-musuhnya dan sekutu mereka setelah agresi AS-Israel yang tidak beralasan. Otoritas Iran mulai memberlakukan kontrol yang jauh lebih ketat bulan lalu setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang blokade yang menargetkan kapal dan pelabuhan Iran.

Teheran mengatakan tindakan tersebut melanggar ketentuan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan.

Meskipun ada blokade, aktivitas pengiriman yang terkait dengan minyak mentah Iran terus berlanjut.

5. Nuklir Iran Tak Ada Dibahas

Ketika ditanya apakah masalah nuklir mungkin menjadi bagian dari kesepakatan potensial apa pun, Baghaei menjawab, “Pada tahap ini, kami tidak membahas detail masalah nuklir.”

Ia mengatakan Iran mengetahui bahwa program nuklirnya telah menjadi "dalih" untuk dua perang agresif terhadap rakyat Iran, menambahkan bahwa negara itu mengalami serangan ilegal bahkan selama negosiasi nuklir.

“Pada tahap selanjutnya – dalam 30 hari, 60 hari, atau jangka waktu apa pun yang akhirnya disepakati – kita dapat membahas masalah nuklir atau hal-hal lain yang disepakati bersama.”

Keserakahan adalah masalah terpisah. Tetapi pada tahap ini, seperti yang telah dinyatakan, semua fokus kami adalah mengakhiri perang,” tegas juru bicara tersebut.

6. Iran Tetap Menuntut Pembebasan Sanksi

Mengenai sanksi, Baghaei mengatakan Iran telah menjelaskan kepada pihak-pihak Amerika bahwa sanksi tersebut “ilegal dan tidak manusiawi.”

Mengingat Teheran tidak membahas detail tentang masalah nuklir pada tahap ini, mereka juga tidak membahas spesifikasi pencabutan sanksi dalam jangka waktu singkat ini.

Namun, ia menekankan bahwa tuntutan Iran untuk pencabutan semua sanksi telah secara eksplisit dimasukkan dalam teks tersebut.

“Ini adalah tuntutan konstan kami dalam setiap interaksi dengan perantara,” katanya.

Baghaei menekankan bahwa “baik masalah nuklir maupun masalah pelepasan dana Iran yang diblokir termasuk dalam nota kesepahaman 14 poin.”

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai Rp69,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D di Kecamatan Sungai Limau.

Pembiayaan tersebut mencakup pembangunan gedung rumah sakit, gedung nonmedis, gedung utilitas, dan kebutuhan mekanikal elektrikal sebesar Rp59,52 miliar. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp8,36 miliar, pengadaan mebel sebesar Rp1,3 miliar, serta jasa manajemen konstruksi sebesar Rp519,9 juta.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembangunan RSUD Tipe D di Kabupaten Padang Pariaman merupakan langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.

“RSUD Tipe D ini dirancang dengan kapasitas 50-60 tempat tidur yang dapat melayani sekitar 5-6 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui perluasan akses layanan kesehatan, memperpendek waktu tempuh masyarakat untuk memperoleh layanan medis, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar,” ujar Reynaldi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan yang diberikan PT SMI kepada pemerintah daerah.

“Kepercayaan yang diberikan PT SMI kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat kami apresiasi. Untuk pembangunan RSUD ini, kami memperkirakan groundbreaking dapat dilakukan paling lambat pertengahan Juli, namun tentu semakin cepat akan semakin baik agar operasional rumah sakit juga dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar John.

Ia menambahkan pihaknya akan memastikan kontraktor menjalankan proyek secara optimal karena pembiayaan tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Saya juga akan ikut memastikan kesungguhan kontraktor dalam pelaksanaannya, karena ini merupakan dana yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran, efektif, dan efisien,” katanya.

Pembangunan RSUD Tipe D di Kecamatan Sungai Limau diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Selama ini, sebagian masyarakat di wilayah utara Kabupaten Padang Pariaman harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh layanan kesehatan rujukan, termasuk dalam kondisi darurat. Kehadiran rumah sakit itu diharapkan mampu memangkas waktu tempuh pasien, memperkuat sistem rujukan layanan kesehatan, serta meningkatkan pemerataan akses layanan medis di daerah.

Selain meningkatkan layanan kesehatan, pembangunan RSUD juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM dan sektor pendukung, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan rumah sakit.

Infrastruktur kesehatan yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun secara ekonomi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur perekonomian yang didominasi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 22,10 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2025. Sektor tersebut diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,49 persen serta industri pengolahan sebesar 10,49 persen.

Dominasi sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai sekitar Rp5,15 triliun menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur dan layanan publik untuk memperkuat mobilitas masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil kajian kelayakan, proyek pengembangan RSUD tersebut memiliki Internal Rate of Return (IRR) sebesar 4,80 persen atau berada di atas BI Rate, sehingga dinilai layak untuk dilaksanakan dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun daerah.

Kerja sama ini turut memperkuat portofolio pembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah.

Hingga Maret 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI tercatat mencapai Rp37,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp15,25 triliun.

PT SMI menyatakan akan terus mendorong percepatan pembiayaan pembangunan guna mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Forum terdiri dari sejumlah perwakilan pimpinan kota di dunia untuk membahas penanganan krisis iklim dunia.

Penunjukan tersebut dinilai menjadi pengakuan Jakarta dalam upaya penanganan iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO), serta menjadi contoh bagi kota-kota besar yang berkembang pesat.

Pramono mengatakan upaya ini mampu mendorong Jakarta memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai target net zero emission sehingga berdampak kepada masyarakat.

"Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor. Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan penunjukan tersebut menandakan kemampuan Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.

“Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” jelasnya.

Menurutnya, Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global. Nantinya, Pramono akan membangun kerja sama dengan gubernur dan wali kota di dunia untuk mengatasi persoalan krisis iklim melalui langkah-langkah strategis.

“Momentum ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, C40 Cities merupakan jaringan global yang terdiri dari hampir 100 kota besar di dunia dengan komitmen bersama untuk menangani krisis iklim.

Organisasi ini mendorong kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi kebijakan, serta percepatan penerapan solusi iklim yang memberikan dampak nyata.

Kota-kota yang tergabung dalam C40 merepresentasikan lebih dari 700 juta penduduk dunia dan menyumbang sekitar seperempat perekonomian global. Dengan cakupan tersebut, C40 dinilai menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Iran sebagian besar telah dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi. Apakah perang AS-Iran akan segera berakhir?

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan di media sosialnya bahwa dia telah melakukan panggilan yang sangat baik dengan para pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lainnya tentang nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang berkaitan dengan perdamaian.

"Sebuah kesepakatan sebagian besar telah dinegosiasikan, dan masih menunggu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan berbagai negara lain, seperti yang tercantum," kata Trump dilansir dari BBC pada Minggu (24/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa aspek dan detail akhir dari kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas, dan akan segera diumumkan.

Trump juga mengatakan dia telah melakukan panggilan pada Sabtu (23/5/2026) dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Trump, pembicaraan dengan Netanyahu berjalan dengan baik.

Namun, Trump belum memberikan rincian lebih lanjut tentang kesepakatan tersebut. Akan tetapi, Trump menegaskan bahwa setiap perjanjian akan bersifat mutlak sebagai upaya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Selain itu, kesepakatan juga akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei sebelumnya mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa posisi AS dan Iran telah bertemu dalam sepekan terakhir. Akan tetapi, dia memperingatkan bahwa itu tidak berarti kesepakatan akan tercapai pada isu-isu kunci. Baqaei juga menuduh AS membuat pernyataan yang kontradiktif.

Dilansir dari Al Jazeera, para pejabat Teheran juga telah berulang kali menyatakan kehati-hatian dalam bernegosiasi dengan AS. Menurut deretan pejabat itu, AS telah dua kali melancarkan serangan militer terhadap Iran selama pembicaraan tentang program nuklirnya.

AS terus memblokade pelabuhan Iran. Di sisi lain, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bahwa dirinya telah menerima panggilan telepon dari Trump. Dia pun mengucapkan selamat kepada Trump atas upaya luar biasanya untuk mewujudkan perdamaian.

Pakistan telah membantu menegosiasikan kesepakatan perdamaian AS dengan Iran dan bertindak sebagai perantara.

"Kami berharap dapat menjadi tuan rumah putaran pembicaraan berikutnya segera," tulisnya di media sosial X.

Sebagaimana diketahui, AS dan Israel telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu telah memicu konflik di seluruh Timur Tengah.

Iran menanggapi dengan melancarkan serangan balik terhadap Israel dan negara-negara sekutu AS di Teluk.

Lalu, gencatan senjata di Iran disepakati pada awal April. Sejak saat itu, Washington dan Teheran telah terlibat dalam pembicaraan mengenai kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mencairkan dividen tunai tahun buku 2025 kepada pemegang saham pada 25 Mei 2026. PT Astra International Tbk (ASII), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), hingga PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) tercatat membagikan dividen dengan nilai jumbo setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

Bank Mandiri menjadi emiten dengan nilai dividen terbesar setelah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp44,47 triliun atau setara Rp476,95 per saham dari laba bersih konsolidasian tahun buku 2025 sebesar Rp56,29 triliun.

Sementara itu, Astra International membagikan dividen tunai total Rp390 per saham, sedangkan LPIN menetapkan dividen Rp45 per saham.

Berikut rincian pembagian dividen masing-masing emiten:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

• Total dividen: Rp44,47 triliun
• Dividen per saham: Rp476,95
• Sisa dividen final: Rp376,95 per saham
• Dividen interim sebelumnya: Rp100 per saham
• Cum dividen reguler & negosiasi: 8 Mei 2026
• Ex dividen reguler & negosiasi: 11 Mei 2026
• Recording date: 12 Mei 2026
• Pembayaran dividen: 25 Mei 2026

BMRI juga menyetujui buyback saham dengan nilai maksimal Rp1,167 triliun dalam RUPST 2026.

PT Astra International Tbk (ASII)

• Total dividen: Rp390 per saham
• Dividen interim sebelumnya: Rp98 per saham
• Dividen final: Rp292 per saham
• Cum dividen reguler & negosiasi: 4 Mei 2026
• Ex dividen reguler & negosiasi: 5 Mei 2026
• Recording date: 6 Mei 2026
• Pembayaran dividen final: 25 Mei 2026

Pembagian dividen tersebut disetujui dalam RUPST Astra pada 23 April 2026.

PT Multi Prima Sejahtera (LPIN)

• Dividen per saham: Rp45
• Total dividen: Rp19,12 miliar
• Jumlah saham penerima dividen: 425 juta saham
• Cum dividen reguler & negosiasi: 7 Mei 2026
• Ex dividen reguler & negosiasi: 8 Mei 2026
• Recording date: 11 Mei 2026
• Pembayaran dividen: 25 Mei 2026

LPIN menyisihkan Rp200 juta sebagai dana cadangan dan membukukan sisa laba sebagai laba ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit perbankan kembali menguat pada April 2026 di tengah masih lemahnya penyaluran kredit ke sektor UMKM. Akselerasi kredit terutama ditopang oleh pembiayaan korporasi dan kredit investasi.

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan pada April 2026 tercatat sebesar Rp8.606,6 triliun atau tumbuh 9,4% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 8,9% YoY.

“Peningkatan penyaluran kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan,” tulis BI, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Secara detail, penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan masing-masing tumbuh sebesar 14,5% YoY dan 3,4% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,9% YoY dan 3,0% YoY.

Menurut jenis penggunaan, Kredit Modal Kerja (KMK) pada April 2026 tumbuh sebesar 5,8% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 4,0% YoY.

Pertumbuhan KMK pada April 2026 terutama ditopang oleh penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

Sementara itu, kredit investasi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan kredit perbankan. Kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 18,4% YoY meski sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 20,1% YoY. Pertumbuhan kredit investasi terutama berasal dari sektor konstruksi serta pengangkutan dan komunikasi.

Adapun kredit konsumsi tumbuh 6,0% YoY, meningkat dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 5,8% YoY. Kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan kredit multiguna yang masing-masing tumbuh 4,8% YoY dan 8,5% YoY.

Di sisi lain, kredit kendaraan bermotor masih mengalami kontraksi sebesar 9,0% YoY, lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 8,9% YoY.

Kredit properti juga masih tumbuh tinggi sebesar 17,5% YoY pada April 2026, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kredit KPR dan KPA serta real estat.

Kredit konstruksi tumbuh sebesar 46,0% YoY, meski melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 47,2% YoY. Sementara itu, kredit KPR dan KPA tumbuh 4,8% YoY dan kredit real estate meningkat 13,9% YoY.

Di tengah pertumbuhan kredit yang membaik, penyaluran kredit UMKM masih bergerak terbatas. Kredit UMKM hanya tumbuh 0,2% YoY pada April 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,1% YoY.

Pertumbuhan kredit UMKM terutama ditopang oleh kredit usaha mikro yang tumbuh 0,7% YoY. Sebaliknya, kredit usaha kecil masih terkontraksi 0,2% YoY dan kredit usaha menengah terkontraksi 0,4% YoY.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM terutama berasal dari kredit investasi yang tumbuh 10,1% YoY. Sementara itu, kredit modal kerja UMKM masih terkontraksi sebesar 4,1% YoY.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menghentikan segala bentuk proses hukum dan intimidasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

“Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Ahad (24/5/2026).

Dony menekankan pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai marwah BUMN. Penghentian proses hukum merupakan salah satu dari tiga instruksi yang diberikan Dony kepada direksi PTPN. Instruksi lainnya adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN akan memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarganya agar memiliki sumber penghasilan yang layak.

“Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan,” kata Dony.

Dony juga melayangkan teguran keras kepada manajemen PTPN menyusul ramainya kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

“Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran,” ujar Dony.

Dony Oskaria secara tegas mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu,” kata Dony.

Dony menyampaikan permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan tersebut.

Dony juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

“Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

“BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony menegaskan.

Mujiran merupakan seorang lansia berusia 72 tahun di Lampung yang nekat mengambil getah karet milik PTPN untuk dijual guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Mujiran kemudian disidang di Pengadilan Negeri Kalianda akibat kasus penggelapan getah karet PTPN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan skema gross split ke sektor mineral dan batu bara (minerba) kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas penataan sektor pertambangan di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pemerintah disebut ingin mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam melalui pola pembagian hasil baru, termasuk dengan mengadopsi skema yang selama ini dikenal di sektor migas.

“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” ujar Bahlil, saat itu.

Edi Permadi, Tenaga Profesional bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, menilai penerapan gross split di sektor minerba perlu dikaji hati-hati karena karakter industrinya berbeda dengan migas.

“Sejak diberlakukannya gross split pada 2017, sektor hulu migas Indonesia tidak menunjukkan lompatan signifikan. Produksi minyak yang sempat berada di kisaran 800 ribu barrel per hari pada awal implementasi, terus menurun hingga sekitar 580 ribu barrel per hari pada 2024,” tulis Edi dalam artikelnya, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, salah satu persoalan utama berada pada aktivitas eksplorasi yang melemah akibat meningkatnya risiko bagi kontraktor. Dalam sistem gross split, kontraktor tidak lagi mendapatkan mekanisme penggantian biaya atau cost recovery sehingga proyek eksplorasi berisiko tinggi menjadi kurang menarik.

Risiko Eksplorasi dan Daya Saing

Edi menjelaskan, sektor minerba memiliki karakteristik berbeda dibandingkan migas karena membutuhkan investasi awal besar, periode pengembalian panjang, serta struktur biaya yang dipengaruhi kondisi geologi, teknologi pengolahan, lingkungan, hingga dinamika pasar.

“Dalam konteks minerba antar mineral saja memiliki kompleksitas teknologi, risiko dan sensitivitas komersial yang berbeda-beda apalagi dibandingkan dengan batu bara,” tulisnya.

Menurut dia, jika gross split diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan struktur biaya, proyek dengan margin tipis atau risiko tinggi berpotensi tidak berjalan. Dampak terbesar dinilai bukan pada produksi jangka pendek, melainkan eksplorasi jangka panjang.

Tanpa mekanisme berbagi risiko, investor disebut akan cenderung menghindari eksplorasi greenfield dan lebih memilih fokus pada tambang existing. Padahal, masa depan komoditas seperti nikel, tembaga, timah, bauksit, emas, hingga batu bara bergantung pada keberhasilan eksplorasi saat ini.

Gross Split Kembali Dibahas

Munculnya kembali wacana gross split dinilai menarik karena skema tersebut sebelumnya sempat kehilangan dominasi di sektor migas. Gross split pertama kali diterapkan pada 2017 pada era Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 untuk menggantikan cost recovery.

Namun dalam perjalanannya, banyak kontraktor migas menilai gross split membuat risiko investasi terlalu besar, terutama untuk proyek eksplorasi berisiko tinggi dan wilayah frontier. Karena itu, sejak 2020 pemerintah kembali memberi fleksibilitas penggunaan skema kontrak, baik gross split maupun cost recovery, pada era Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sejak 2025, pemerintah tengah merevisi aturan perpajakan untuk sistem kontrak gross split di sektor hulu migas.

Pada 2025 lalu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, revisi aturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan gairah investasi migas.

“Saat ini kami sedang merevisi aturan gross split untuk perpajakannya,” ujar Djoko di sela Plenary Session IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).

Menurut Djoko, sejak 2019 sudah ada 46 kontrak migas yang menggunakan skema gross split.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026), mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Sekretariat Negara dan PT PLN (Persero) terus melakukan koordinasi intensif dalam penanganan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026).

“Kementerian ESDM sebagai regulator dan pengawas subsektor ketenagalistrikan memberikan perhatian serius terhadap kejadian blackout ini. Kami memahami gangguan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah terdampak,” kata Yuliot.

Ia juga memastikan investigasi teknis dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif guna mengetahui akar penyebab gangguan serta menyiapkan langkah mitigasi supaya kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menyampaikan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses pemulihan guna memastikan pasokan tenaga listrik kembali andal dan aman bagi masyarakat.

“Pada tahap awal pascapadam meluas, kami telah menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan ke lapangan dan akan diperkuat tim berikutnya untuk melakukan investigasi lebih intensif guna memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Tri menambahkan, selain proses pemulihan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan arahan agar PLN melakukan peningkatan keandalan backbone sistem Sumatera dengan pembangunan pembangkit dan transmisi 500 kV/275 kV serta penguatan keandalan subsistem di setiap provinsi. Selain itu, PLN juga perlu menyiapkan pembangkit atau infrastruktur blackstart untuk percepatan pemulihan apabila terjadi gangguan.

“Menteri ESDM memberikan arahan kepada kami untuk memastikan percepatan pembangunan pembangkit di wilayah Sumatera bagian barat agar bisa berjalan baik,” ujar Tri.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi serta memastikan seluruh personel di lapangan bekerja secara maksimal untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di wilayah terdampak.

“Sejak kejadian terjadi, seluruh personel kami langsung bergerak melakukan asesmen, pemulihan sistem transmisi dan gardu induk, serta menyalakan kembali pembangkit secara bertahap dan terkoordinasi,” ujar Darmawan.

Ia menjelaskan indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca.

Gangguan tersebut kemudian memicu gangguan berantai (domino effect) pada sistem kelistrikan Sumatera sehingga berdampak pada sejumlah pembangkit di berbagai wilayah.

Hingga Sabtu (23/5/2026) pukul 19.00 WIB, proses penormalan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 13,1 juta pelanggan terdampak, sebanyak lebih dari 8,5 juta pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara itu, beban sistem yang telah berhasil dipulihkan mencapai 3.431,21 MW dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu, seluruh gardu induk terdampak atau sebanyak 176 unit telah berhasil beroperasi kembali.