Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut dua surat utang yang diterbitkan Danantara Indonesia yakni Patriot dan Merah Putih Bond bersifat komersial. Pengaturannya pada Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru akan memberikan penguatan dalam bentuk landasan hukum.

Untuk diketahui, pengaturan soal penerbitan surat utang Danantara ini menjadi salah satu dari 17 poin pembahasan revisi UU P2SK yang kini sudah disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR hari ini, Kamis (4/6/2026).

"Itu instrumen nonfiskal, itu instrumen komersial. Karena BPI [Badan Pengelola Investasi] Danantara adalah lembaga negara yang mendapatkan kewenangan untuk menjadi pemegang saham seluruh badan usaha milik negara," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Misbakhun menjelaskan, usai Danantara resmi dibentuk awal 2025, superholding BUMN ini memiliki kewenangan sebagai pemegang saham seluruh perusahaan pelat merah. Kemudian, aset yang dimiliki harus dioperasionalkan dan pastinya Danantara membutuhkan likuiditas dalam melaksanakan berbagai proyek.

Sebagai entitas usaha, Danantara bisa memanfaatkan permodalannya sendiri maupun menerbitkan instrumen pembiayaan yakni obligasi. Misbakhun pun menyebut ada peluang Patriot dan Merah Putih Bond merupakan obligasi berbeda.

Untuk diketahui, Patriot Bond sebelumnya sudah pernah diterbitkan Danantara pada tahun lalu.

"Nanti ya instrumen pembiayaannya mungkin akan berbeda. Tetapi semuanya adalah instrumen surat utang komersial," ujarnya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini juga menyebut dua surat utang Danantara ini bakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Nanti mengenai tenor, tingkat suku bunga, denominasinya akan seperti apa, dan tentunya ini kan sebuah surat utang komersial, tentunya silakan harus menggunakan broker dealernya seperti apa, primary dealernya seperti apa, underwriternya seperti apa," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan rampung pada 2026.

Regulasi yang tengah disusun tersebut merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, bukan sekadar revisi dari aturan yang sudah ada.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menegaskan DPR berkomitmen memastikan proses penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlangsung secara transparan dan terbuka dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk serikat pekerja.

DPR minta buruh kawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Politikus Partai Gerindra itu juga mengajak kalangan buruh untuk aktif mengawal proses pembahasan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Hal tersebut disampaikan Obon dalam Sarasehan Ketenagakerjaan bertajuk Arah Kebijakan Ketenagakerjaan yang Berkeadilan bagi Semua di Bogor, Jawa Barat.

"Komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada kaum buruh jangan pernah diragukan. Beliau adalah satu-satunya Presiden yang hadir langsung di tengah-tengah buruh saat peringatan Mayday, dan membuktikan keberpihakannya dengan mengangkat aktivis buruh legendaris, Ibu Marsinah, sebagai Pahlawan Nasional," kata Obon, dikutip Rabu (3/6/2026).

Dalam forum yang sama, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menegaskan bahwa penyusunan regulasi ketenagakerjaan harus berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D UUD 1945.

Kedua pasal tersebut menjamin hak warga negara atas pekerjaan, penghidupan yang layak, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Menurut Indra, kepatuhan terhadap konstitusi dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari sistem alih daya hingga kesenjangan upah.

Ia juga mengungkap adanya dinamika dalam penyusunan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Outsourcing yang sempat mendapat penolakan dari kalangan pekerja.

"Draf awal yang disampaikan Menaker kepada Presiden sebenarnya hanya membatasi outsourcing untuk lima jenis pekerjaan saja," ungkap Indra.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen buruh untuk terus mengawal pembahasan UU Ketenagakerjaan agar perlindungan terhadap pekerja semakin kuat dalam regulasi yang akan datang.

Buruh minta pekerja optimistis terhadap RUU Ketenagakerjaan

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Henry Wardana, meminta para pekerja tetap optimistis terhadap komitmen pemerintah, namun tidak lengah dalam mengawasi proses legislasi.

"Kita wajib optimis dengan komitmen Presiden, tetapi kita harus tetap mengawal ketat proses pembuatan UU Ketenagakerjaan ini. Jangan sampai terjadi pembegalan undang-undang di tikungan akhir! Partisipasi seluruh unsur buruh adalah harga mati untuk melahirkan aturan yang adil bagi semua," cetus Henry.

FSP RTMM-SPSI yang menaungi sekitar 242.000 anggota, dengan 158.000 di antaranya bekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), juga meminta Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan mencermati sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri dan tenaga kerja.

Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang standardisasi kemasan rokok, wacana lapisan cukai baru Sigaret Kretek Mesin (SKM), serta pembatasan kadar tar dan nikotin.

Henry mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang dinilai menyebabkan merosotnya industri tekstil nasional.

"Kami memperingatkan pemerintah secara keras. Jangan sampai tragedi runtuhnya industri tekstil nasional terulang pada IHT kita. Industri tekstil hancur karena regulasi yang tidak berpihak sehingga pasar dikuasai produk asing," tegasnya.

"Jika IHT nasional ikut runtuh akibat regulasi yang ugal-ugalan, jutaan pekerja akan ter-PHK, dan itu adalah bencana kemanusiaan bagi bangsa ini," pungkas Henry.

Akademisi Unpad dorong pembentukan UU Ketenagakerjaan baru

Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga mulai membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan akademisi dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Sudaryat, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi momentum penting untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang benar-benar baru.

Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI, Sudaryat menegaskan pembahasan ketenagakerjaan tidak bisa hanya berfokus pada hubungan kerja, tetapi juga harus memperhatikan aspek korporasi, kepailitan, persaingan usaha, hingga dinamika ketenagakerjaan global.

“Baik dari sisi penyempurnaan ataupun MK memerintahkan dibuat UU Ketenagakerjaan yang baru, jadi bukan sekedar perubahan Pasal, tapi seluruhnya,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Senin (18/05/2026).

Menurut Sudaryat, putusan MK tersebut mengembalikan semangat perlindungan pekerja yang selama ini dinilai mengalami pergeseran akibat orientasi investasi dalam regulasi sebelumnya.

Ia juga menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara signifikan, mulai dari munculnya pengemudi transportasi daring hingga pekerja jarak jauh yang bekerja dari Indonesia untuk perusahaan luar negeri.

“Maka terjadi gap yang cukup tertinggal,” ujarnya.

Dalam paparannya, Sudaryat mengidentifikasi empat persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan baru, yakni lemahnya pengawasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pengaturan outsourcing yang masih longgar, keberlanjutan rezim upah murah, serta perlindungan pekerja yang terdampak kepailitan perusahaan.

“Praktik PKWT selama ini pengawasannya longgar,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembaruan regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk isu kesehatan mental, perundungan di tempat kerja, dan kebijakan lembur yang dinilai tidak sejalan dengan berbagai hasil penelitian global.

“Kami mengharapkan putusan MK menjadi momentum untuk mengganti UU Ketenagakerjaan dengan yang baru. Diharapkan mampu menciptakan kepastian dalam bekerja, kepastian pendapatan, dan mendapat perlindungan sosial,” ujarnya.

Menanggapi paparan tersebut, Obon Tabroni mengapresiasi masukan dari kalangan akademisi dan menilai persoalan kepailitan perusahaan serta disparitas upah minimum antarwilayah harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan regulasi baru.

“Bagaimana agar disparitas upah ini tidak jomplang antar daerah,” tutupnya. (Penulis: Danang Triatmojo | Editor: Glery Lazuardi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:RUU Ketenagakerjaan Ditarget Rampung Tahun 2026, DPR Minta Buruh Kawal Pembahasan

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com- Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Rupiah berada di level Rp 18.049 per dollar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 17.966 per dolar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.

Kondisi tersebut membuat investor tetap berhati-hati terhadap aset berisiko.

Ketegangan bertambah setelah Iran menyerang Kuwait dan Bahrain dengan rudal pada Rabu (3/6/2026).

Amerika Serikat juga disebut menyerang Pulau Qeshm, Iran.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 82 point sebelumnya sempat melemah 90 point dilevel Rp.18.049 dari penutupan sebelumnya," ujar Ibrahim dalam risetnya, Kamis.

Ibrahim mengatakan tekanan terhadap rupiah juga datang dari Amerika Serikat.

Jumlah pekerja di perusahaan swasta AS pada Mei 2026 dilaporkan meningkat melebihi ekspektasi.

Kondisi tersebut membuat pasar memperkirakan bank sentral AS atau The Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuan pada level tinggi dalam waktu lebih lama.

Dari dalam negeri, pasar mencermati risiko defisit fiskal Indonesia yang dikhawatirkan semakin mendekati 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kekhawatiran itu muncul seiring lonjakan harga minyak mentah dunia.

Pasar juga masih menunggu kepastian terkait potensi reklasifikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Sampai saat ini, belum ada keputusan pasti terkait isu tersebut.

Data perdagangan April 2026 turut menjadi perhatian pasar.

Surplus perdagangan menurun karena biaya impor minyak melonjak dan melampaui kinerja ekspor.

Sementara itu, inflasi Mei 2026 meningkat menjadi 3,08 persen akibat kenaikan harga barang impor.

Tekanan terhadap sentimen pasar juga bertambah setelah Moody's Ratings memberikan peringkat pertama untuk PT Danantara Investment Management pada level Baa2 dengan outlook negatif.

"Terkait outlook negatif tersebut, Moody’s menilai penilaian ini berdasarkan kaitan kuat antara Danantara Investment Management, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan pemerintah Indonesia sebagai pemilik penuh Danantara," kata Ibrahim

"Dalam jangka panjang, peringkat tersebut kemungkinan akan bergerak sejalan dengan peringkat sovereign Indonesia.. Peringkat Danantara Investment Management bisa turun, jika peringkat soveregin Indonesia melemah," sambungnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terungkapnya kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen izin tinggal WNA di Indonesia berawal dari pengembangan penyidikan RPTKA tahun 2025 di Kemnaker dan analisis laporan keuangan dari PPATK.

Perkara ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan dalam hasil laporan PPATK terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas ditemukan transaksi yang mencurigakan.

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," jelas Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Pasalnya, dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan.

Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Setyo menjelaskan, setelah melakukan pendalaman dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2206) dan Rabu (3/6/2026), terungkap bahwa uang dikumpulkan diduga berasal dari hasil pemerasan.

Wakil Menteri Imipas nonaktif Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Dalam proses permohonan izin tinggal, setiap dokumen yang diajukan diduga dikenakan biaya tidak resmi pada setiap tahapan pemrosesannya, yang diistilahkan sebagai 'setiap klik ada harganya'. Uang hasil pemerasan dikumpulkan dalam rekening tertentu untuk kemudian disebarkan.

Selama periode 2022-2026, kata Setyo, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucapnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan

atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

TANGERANG, KOMPAS.com- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai keberadaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak akan berdampak langsung terhadap bisnis ritel modern.

Pelaku usaha ritel saat ini lebih fokus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dibandingkan mengkhawatirkan persaingan dengan koperasi desa.

Direktur sekaligus Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan Ketua Umum Aprindo, Solihin, mengatakan strategi utama perusahaan saat ini adalah memperkuat pelayanan melalui kanal offline maupun online.

"Jadi ini pertanyaannya, hal-hal yang sifatnya kita lebih, tadi sudah sampaikan kinerja kita, kita lebih fokus kepada, kalau kaitan dengan tadi pertanyaan bagaimana dengan KDMP ya, kita fokus terhadap peningkatan pelayanan,” ujar Solihin di Alfa Tower, Tangerang, Kamis (4/6/2026).

“Karena basis yang sekarang ini kan di luar daripada kita punya offline, kita juga meningkatkan pelayanan secara online. Itu yang kita fokuskan," tambahnya.

Solihin mengatakan Aprindo maupun pelaku ritel modern tidak melihat KDMP sebagai ancaman bagi bisnis ritel saat ini.

Menurut dia, koperasi desa dan ritel modern memiliki segmentasi pasar berbeda.

"Karena kalau ditanya bagaimana pengaruhnya terhadap KDMP, kita pastikan bahwa saat ini kita fokus terhadap pelayanan dan kita terus bagaimana manajemen berbicara tentang peningkatan pelayanan, karena segmennya masih berbeda seperti itu," kata dia.

Solihin juga menyatakan terbuka terhadap peluang kerja sama antara ritel modern dan KDMP.

Namun, sampai saat ini belum ada pengajuan kerja sama yang diterima.

“Untik kerja sama, ya siapapun bisa saja, tapi saat ini kita memang belum ada permintaan kerja sama yang diajukan ke kita atas hal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta pengelolaan bisnis Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengutamakan produk lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat berkunjung ke Kabupaten Pamekasan dan meresmikan Koperasi Induk Tembakau Madura Sejahtera (Kitmas) di Desa Bumbungan, Kecamatan Larangan, Sabtu (21/2/2026).

Ferry mengatakan gerai KDMP akan dikelola dengan konsep ritel modern.

Gerai tersebut akan hadir di desa-desa dan mengutamakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Produk lokal di Madura, khususnya di Pamekasan menjadi prioritas untuk dikelola di gerai KDMP," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bahan bakar nabati bioetanol sebesar 5% alias E5 di seluruh wilayah Pulau Jawa mulai semester II/2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan itu merupakan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan telah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri (Kepmen).
"Pemanfaatan bahan bakar nabati bioetanol itu juga sudah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri ESDM untuk diterapkan minimal di 2026 ini adalah 5% dan wilayah implementasinya nanti akan ada di seluruh Jawa," kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan, kewajiban pencampuran bioetanol dengan bensin hanya berlaku bagi sektor non subsidi. Aturan tersebut mengikat seluruh badan usaha BBM sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengharuskan pelaksanaan pencampuran mulai paruh kedua 2026.
"Jadi untuk semester II tahun 2026 ini seluruh badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025," jelas Eniya.
Adapun, realisasi penyaluran bioetanol non subsidi tersebut akan memanfaatkan jaringan gerai milik PT Pertamina (Persero) yang sudah tersedia. Eniya menyebut, pihaknya akan menambah jumlah outlet distribusi bioetanol yang sebelumnya baru diuji coba di pasar lewat produk Pertamax Green 95, sehingga jumlahnya dipastikan bertambah pada 2026.
Pemerintah, kata Eniya, mendukung perkembangan industri berbasis bioetanol di dalam negeri untuk menyukseskan program tersebut. Saat ini, beberapa pabrik di Indonesia telah diidentifikasi mampu memproduksi bioetanol tingkat bahan bakar atau fuel grade dengan kadar di atas 99 persen.
"Nah dari sini 3 perusahaan akan masuk ke dalam mandatory dan kita akan menentukan berapa banyak volume yang nanti ditetapkan di Keputusan Menteri," kata Eniya.

Hari ini kita menyaksikan bandara pertama di Indonesia dengan BPHTB nol rupiah sesuai aturan Kemendagri

Kulon Progo (ANTARA) - Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil menyelesaikan 100 persen proses balik nama sertifikat tanah/lahan dengan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar nol rupiah.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Thamrin di Kulon Progo, Kamis, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara manajemen bandara dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Ini menjadi achievement (pencapaian) tersendiri bagi YIA. Kami menyadari bahwa bandara ini bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan kepastian legalitas aset yang kuat," ujar Thamrin saat memberikan keterangan usai acara penyerahan sertifikat.

Thamrin menjelaskan percepatan proses sertifikasi ini dimungkinkan karena kondisi lahan YIA yang berada dalam satu hamparan (contiguous), berbeda dengan banyak bandara lain yang lokasi lahannya terpecah-pecah.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh tim Angkasa Pura Indonesia, baik di tingkat regional maupun kantor pusat.

Selain aspek legalitas, Thamrin juga menyinggung dinamika operasional YIA pasca-peningkatan konektivitas infrastruktur darat di Pulau Jawa. Ia mengakui adanya penurunan volume penumpang domestik akibat opsi moda transportasi lain yang semakin terintegrasi.

Namun, ia menegaskan bahwa sektor penerbangan internasional menunjukkan resiliensi yang tinggi dengan tren yang tetap stabil.

"Untuk rute internasional, pergerakan penumpang masih stabil di angka 1,1 juta orang. Kami berkomitmen terus mengoptimalkan pengelolaan aset untuk mendukung operasional bandara yang aman, nyaman dan berdaya saing," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko menegaskan bahwa kebijakan BPHTB nol rupiah bagi YIA telah melalui prosedur hukum yang ketat dan selaras dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Ambar, proses yang sempat mengalami kendala administratif di masa lalu tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan kolaborasi lintas sektoral yang efektif.

"Hari ini kita menyaksikan bandara pertama di Indonesia dengan BPHTB nol rupiah sesuai aturan Kemendagri. Ini membuktikan bahwa komitmen, kolaborasi, dan koordinasi yang tepat dapat menghasilkan solusi konkret. Ini adalah keberhasilan bersama," pungkas Ambar.

Keberhasilan penyelesaian sertifikasi ini diharapkan menjadi preseden positif bagi pengelolaan aset Proyek Strategis Nasional lainnya di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pengembangan kawasan aerotropolis di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama PT Ferron Par Pharmaceuticals melepas ekspor kontainer ke-150 produk obat diabetes ke Inggris, Belanda, dan Polandia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan ekspor tersebut menjadi bukti industri farmasi nasional mampu dipercaya pasar global.

Menurut dia, capaian itu juga ditopang status World Health Organization Listed Authority (WLA) yang telah diperoleh Indonesia.

Status WLA merupakan pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) terhadap otoritas regulatori yang memiliki sistem pengawasan obat berstandar internasional.

Dengan status tersebut, Indonesia masuk dalam jaringan global WLA yang mencakup 41 otoritas regulator dari 39 negara.

“Pertama, bahwa Indonesia bukan hanya sekedar pengimpor tapi bangsa ini sudah mampu mengekspor bukan hanya ke negara-negara tetangga tetapi menembus pasar Eropa,” ujar Taruna saat pelepasan ekspor di Cikarang, Kamis (4/6/2026).

Taruna mengatakan ekspor produk farmasi berdampak terhadap ekonomi nasional melalui penerimaan devisa.

Ia berharap langkah tersebut menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan lain, seperti Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Serikat.

“Bagaimana kita meningkatkan daya saing adalah pertama-tama meningkatkan reputasi. Kalau kita tersertifikasi oleh lembaga internasional. Kita sudah mendapatkan WLA. Kita setingkat dengan Amerika, Eropa," ungkapnya.

"Strategi kedua, BPOM akan memberikan berbagai macam insentif, misal mempercepat sertifikat tanpa mengurangi kualitas. CPOB, karena kita sudah memiliki tim asesor yang sangat berkualitas,” sambungnya.

CPOB merupakan Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Taruna mengatakan Indonesia sedang berada dalam fase penting untuk memperkuat peran sebagai produsen produk kesehatan berkualitas global.

BPOM juga akan mendukung rantai pasok industri farmasi nasional melalui kemudahan aturan bagi industri.

Selain itu, BPOM mendorong peningkatan pemanfaatan bahan baku obat dari sumber daya alam.

“ Luar biasa, kalau kita punya sumber daya alam. Kita berikan insentif ke industri yang bisa ekstraksi bahan alam, dan ketiga meningkatkan jumlah uji klinis karena setiap paten punya intelektual properti, supaya kita masuk ke pemilik paten itu, kita bantu uji klinisnya,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceuticals, Benny Sutisna Suwarno, mengatakan ekspor tersebut merupakan hasil disiplin mutu yang dijaga secara konsisten.

Ia juga menyebut dukungan BPOM ikut membantu pembinaan industri farmasi nasional.

“Ini membuktikan bahwa kualitas yang dibangun oleh anak bangsa tidak kalah dengan kualitas multinational company yang lain atau negara-negara maju yang lain. Ini tidak terlepas juga dari dukungan dari Badan POM yang telah melakukan pengawasan, pembinaan, dan melakukan support yang diperlukan bagi kami industri farmasi,” katanya.

"Semua ini bisa dikatakan sebuah bukti nyata bahwa sinergi antara Ferron dan BPOM menuju sukses global bukan hanya angan-angan tetapi menjadi suatu kenyataan dengan dikirimnya kontainer yang ke-150 untuk menuju ke Eropa,” sambung Benny.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Amerta Indah Otsuka melalui merek Ion Water resmi menjalin kolaborasi strategis dengan AirAsia Hyrox Jakarta yang akan digelar pada 27-28 Juni 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta.

Sebagai minuman ion rendah kalori, Ion Water menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan hidrasi para penggiat olahraga sekaligus memperkuat ekosistem industri kesehatan dan kebugaran di Indonesia.

Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Plataran Kinandari, Jakarta, Rabu (4/6/2026). Acara itu dihadiri Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Sri Wahyuni, Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka Puspita Winawati, serta Regional Events Manager SEA Hyrox Asia Pacific William Petty.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Sri Wahyuni mengatakan tingkat partisipasi olahraga masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

“Data di Kemenpora menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia yang berolahraga hanya 26 persen. Kalah dibandingkan negara-negara lain, seperti Vietnam 63 persen. Jadi, apresiasi khusus diberikan kepada Ion Water dan dukungan penuh terhadap kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, swasta, dan event berskala internasional untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat yang berolahraga,” ujar Sri Wahyuni.

“Kemenpora sangat menghargai komitmen dan inisiatif nyata dari Ion Water yang telah melangkah di depan untuk mendukung penuh AirAsia Hyrox Jakarta. Kerja sama strategis seperti yang dilakukan Ion Water inilah yang kami butuhkan menjadi jembatan antara industri, brand, dan pemangku kepentingan olahraga untuk menciptakan ekosistem hidup sehat yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Sri Wahyuni menambahkan pemerintah mendukung penuh penyelenggaraan AirAsia Hyrox Jakarta karena dinilai berpotensi mendorong sport tourism sekaligus melahirkan atlet-atlet kebugaran baru di Indonesia.

“Pemerintah mendukung penuh kehadiran AirAsia Hyrox Jakarta. Dari sisi ekonomi dan pariwisata, kegiatan sport tourism seperti ini diproyeksikan mampu mendatangkan sekitar 4.000 orang dari mancanegara. Selain dampak ekonomi, esensi utama dari ajang ini adalah membangun atmosfer kompetitif yang sehat bagi masyarakat kita. Kami berharap kompetisi berskala global ini dapat memicu lahirnya atlet-atlet baru berbakat di fitness yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional,” kata Sri Wahyuni.

Sementara itu, Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka Puspita Winawati menjelaskan keterlibatan Ion Water dalam AirAsia Hyrox Jakarta merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat dan aktif.

“Sejalan dengan filosofi perusahaan kami, ‘Otsuka-people creating new products for better health worldwide’, kami terus berkomitmen menciptakan produk inovatif demi membantu masyarakat menikmati hidup yang lebih sehat dan aktif,” ujar Puspita.

“Melalui kolaborasi Ion Water dan AirAsia Hyrox Jakarta, kami ingin memperluas effort Ion Water dalam membangun ekosistem support yang solid di industri kesehatan dan kebugaran secara menyeluruh. Dukungan ini kami wujudkan secara holistik: mulai dari penyediaan produk hidrasi yang tepat, edukasi berkelanjutan kepada para coaches, atlet, dan pelaku industri, hingga terlibat dalam preparation para atlet, untuk menciptakan ekosistem Hyrox yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Hyrox sendiri dikenal sebagai salah satu ajang fitness dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kompetisi ini menggabungkan lari dan functional fitness dalam satu format perlombaan.

Regional Events Manager SEA Hyrox Asia Pacific William Petty menjelaskan, Hyrox telah digelar di lebih dari 30 negara dan menjadi fenomena global di industri kebugaran.

“Hyrox adalah sebuah global hybrid race yang menggabungkan antara olahraga lari dan functional fitness yang dilakukan di lebih dari 30 negara. Setiap peserta akan ditantang untuk berlari sejauh 1 kilometer yang diselingi dengan satu station functional fitness, dan diulang sebanyak delapan kali,” kata William.

“Kami sangat antusias membawa pengalaman kompetisi global ini ke Jakarta pada 27-28 Juni 2026 mendatang dan menyaksikan energi luar biasa dari komunitas fitness di Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Selain mendukung AirAsia Hyrox Jakarta, PT Amerta Indah Otsuka juga mengumumkan bakal kembali menggelar event tahunan Ionation 2026 pada 29 Agustus mendatang.

Ionation 2026 disebut akan menghadirkan berbagai jenis workout dan fitness race competition dalam satu hari acara.

“Setelah join AirAsia Hyrox Jakarta, bisa join fitness race competition di Ionation 2026, sebagai rangkaian persiapan dengan full simulation Hyrox sebelum mereka race Hyrox di luar negeri. Melalui sinergi antara AirAsia Hyrox Jakarta dan Ionation 2026, Ion Water berharap dapat terus menginspirasi masyarakat Indonesia untuk mengadopsi gaya hidup aktif secara konsisten demi kualitas hidup yang lebih baik,” tutup Puspita.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong penguatan ekonomi desa melalui peran koperasi dengan membekali para finalis Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026 dengan wawasan mengenai ekonomi kerakyatan dan program strategis pemerintah di sektor koperasi.

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan komitmen tersebut diwujudkan dengan membawa 29 besar finalis POI 2026 untuk melakukan audiensi langsung dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, 3 Juni.

Kunjungan yang diinisiasi pihaknya itu bertujuan menyelaraskan peran generasi muda di daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, khususnya dalam menghidupkan kembali urat nadi ekonomi desa melalui koperasi.

Disampaikan dia pula, langkah Apkasi mendekatkan para finalis dengan Kementerian Koperasi merupakan bentuk respons terhadap visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.

"Kita tahu bahwa koperasi ini jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dengan datang dan bertemu langsung dengan Bapak Menteri Koperasi, Apkasi berharap dapat menambah wawasan mendalam bagi para finalis, untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak umum di daerah masing-masing," ujar Sarman.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut baik inisiatif Apkasi tersebut. Menurutnya, ajang yang digelar Apkasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada generasi muda, khususnya kalangan milenial dan Gen Z.

Ferry menilai koperasi perlu dibangun dengan citra yang lebih dekat dengan anak muda dan dipahami sebagai instrumen ekonomi modern yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program koperasi ini menurut dia, diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa yang mampu menciptakan lapangan kerja, memotong rantai distribusi yang panjang, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

"Saya meyakini para finalis POI pilihan Apkasi ini memiliki peran penting dalam membawa semangat perubahan dan kemajuan. Saya mengajak seluruh finalis turut memperkenalkan KDKMP kepada masyarakat luas. Pemenang POI 2026 nantinya harus bisa jadi duta koperasi di daerahnya masing-masing," kata Ferry.

Ia juga mengapresiasi peran Apkasi dalam membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai koperasi.

"Saya berharap ini menjadi awal dari kerja sama strategis yang saling menguatkan antara kementerian dan Apkasi, demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia," tambahnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Imipas periode 2022-2026. KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, pembagian uang itu disamarkan dengan sejumlah kode distribusi khusus. Salah satunya menggunakan istilah "malaikat" untuk merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’ yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas," jelas Setyo.

Lihat Video: Bukan Uang Tunai, Suap Kasus Wamen Imipas Silmy Karim Pakai Kepingan Logam Emas!



Selain itu, para pelaku juga memakai istilah yang berkaitan dengan personel grup musik untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak tertentu.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu," sambungnya.

Setyo menambahkan, uang hasil pemerasan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga kegiatan usaha.

"Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut," tandas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kereta cepat Whoosh kini menghadirkan layanan baru bagi penumpangnya. Mulai 4 Juni 2026, KAI Services resmi mengoperasikan dining car atau kereta makan di rangkaian Whoosh untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi pengguna layanan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kehadiran dining car memungkinkan penumpang menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman selama perjalanan, serupa dengan layanan yang selama ini tersedia pada kereta api jarak jauh. Fasilitas tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi bagi penumpang yang ingin bersantai sambil menikmati perjalanan.

Direktur Bisnis Konsumer KAI Services, Lies Permana Lestari, mengatakan pengoperasian dining car menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna Whoosh.

Menurut dia, KAI Services menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman yang disesuaikan dengan karakter perjalanan kereta cepat yang relatif singkat.

"KAI Services mulai mengelola Dining Car Whoosh pada 4 Juni 2026 dengan menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas dengan beragam varian yang cocok dinikmati dalam perjalanan singkat," ujar Lies dalam keterangannya.

Berbagai menu yang tersedia antara lain makanan siap santap, makanan ringan, roti, serta aneka minuman hangat dan dingin. Pilihan tersebut disiapkan agar penumpang tetap dapat menikmati hidangan praktis tanpa mengurangi kenyamanan selama perjalanan.

Selain menyajikan makanan dan minuman, layanan ini juga didukung petugas dining bar attendant yang bertugas melayani kebutuhan pelanggan selama berada di area dining car.

Lies mengatakan kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna Whoosh, terutama penumpang yang rutin bepergian antara Jakarta dan Bandung untuk bekerja maupun keperluan bisnis.

Menurut dia, tidak sedikit pengguna kereta cepat yang memiliki mobilitas tinggi dan kerap tidak memiliki waktu untuk membeli makanan sebelum keberangkatan. Dengan adanya dining car, kebutuhan tersebut dapat terakomodasi selama perjalanan berlangsung.

KAI Services berharap penambahan fasilitas ini semakin melengkapi pengalaman menggunakan Whoosh sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas layanan transportasi berbasis rel yang cepat, nyaman, dan praktis bagi masyarakat.