Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun hingga 31 Maret 2026.

Penerimaan tersebut ditopang terutama oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

DJP merinci, kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp38,76 triliun, diikuti pajak fintech Rp4,77 triliun, pajak SIPP Rp4,98 triliun, serta pajak aset kripto Rp2 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan tren penerimaan pajak digital masih menunjukkan kinerja positif meski ada penyesuaian data pemungut.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

DJP mencatat hingga akhir Maret 2026 telah menunjuk 262 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 entitas telah aktif memungut dan menyetor pajak dengan total Rp38,76 triliun.

[Gambas:Youtube]

Pada Maret 2026, DJP juga melakukan pembaruan data dengan menunjuk dua entitas baru sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, dua entitas dicabut penunjukannya dan satu lainnya mengalami perubahan data administratif.

Di sisi lain, penerimaan pajak kripto mencapai Rp2 triliun hingga Maret 2026, yang berasal dari kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPN dalam negeri. Sementara pajak dari sektor fintech peer to peer lending menyumbang Rp4,77 triliun, didorong oleh PPh dan PPN atas aktivitas pinjaman daring.

Adapun pajak dari SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun, yang mayoritas berasal dari PPN. DJP menyebut komponen ini menjadi salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," kata Inge.

DJP menilai tren ini menunjukkan semakin kuatnya basis pemajakan ekonomi digital di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

perlindungan konsumen tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pijakan utama dalam membangun UMKM yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024, jumlah usaha kuliner di Indonesia mencapai 5,28 juta unit, meningkat sebesar 8,71 persen dibandingkan tahun 2023 (Kemenpar RI, 2026).

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa UMKM kuliner dan pangan olahan semakin dekat dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sarapan hingga camilan malam, produk UMKM hadir di hampir setiap aktivitas konsumsi.

Di balik geliat yang menggembirakan tersebut tersimpan persoalan mendasar yang kerap terabaikan, yakni rendahnya kesadaran terhadap standar dan mutu produk. Banyak pelaku usaha masih memandang kualitas sebagai beban tambahan biaya, bukan sebagai investasi jangka panjang. Akibatnya, produk yang beredar lebih berorientasi pada harga murah tanpa sepenuhnya menjamin aspek keamanan bagi konsumen yang mengonsumsinya setiap hari.

Di lapangan, kita masih menemukan praktik yang seharusnya tidak lagi terjadi. Produk pangan olahan yang dipalsukan, penggunaan bahan baku yang tidak layak, hingga kasus gangguan kesehatan yang muncul akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar.

Fenomena ini bukan sekadar kejadian sesekali, melainkan gambaran bahwa budaya mutu belum benar-benar mengakar. Ketika pelaku usaha mengabaikan standar, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi bisnis, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Di titik ini, perlindungan konsumen tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pijakan utama dalam membangun UMKM yang berkelanjutan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah soal transparansi informasi. Masih banyak produk UMKM yang beredar tanpa label yang memadai, tanpa penjelasan komposisi, bahkan tanpa informasi gizi yang jelas.

Konsumen akhirnya membeli dalam kondisi "tidak tahu", padahal mereka berhak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah menegaskan hal ini, tetapi praktiknya masih jauh dari harapan. Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan kepercayaan pun perlahan terkikis.

Di sisi lain, persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Upaya menjaga keamanan pangan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat antarlembaga.

Akibatnya, ada celah dalam pengawasan yang membuat produk yang belum layak tetap bisa beredar di pasar. Padahal, instrumen, seperti izin P-IRT dan MD sudah ada untuk memastikan keamanan produk. Ketika sistem ini tidak berjalan optimal, maka perlindungan konsumen menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih luas.

Jika situasi ini terus dibiarkan, UMKM akan terjebak dalam pola persaingan yang tidak sehat: murah, cepat, tetapi mengabaikan kualitas. Dalam jangka pendek mungkin terlihat menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang justru merugikan. Kepercayaan konsumen bisa hilang, dan ketika itu terjadi, akan sulit untuk kembali.

Karena itu, perubahan cara pandang menjadi penting. UMKM tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus mulai bergerak menuju kualitas yang lebih baik dan membangun kepercayaan yang kuat.

Regulasi dan implementasi

Secara aturan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan pentingnya keamanan dan mutu, sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen secara jelas.

Dalam kerangka ini, pelaku usaha seharusnya memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga memastikan produk tersebut aman dan layak dikonsumsi. Regulasi telah memberi arah, namun tantangan sesungguhnya ada pada bagaimana aturan itu dijalankan di lapangan.

Kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban tersebut. Sebagian menjalankan usaha secara sederhana, tanpa standar produksi yang memadai. Ada juga yang sebenarnya memahami, tetapi belum mampu menerapkan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya.

Sementara di sisi lain, pengawasan dari pemerintah juga menghadapi keterbatasan, terutama dalam menjangkau pelaku usaha di daerah-daerah. Kondisi ini menciptakan ruang yang rawan, di mana konsumen menjadi pihak yang paling berisiko.

Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi juga mendorong sebagian pelaku usaha mengambil jalan pintas. Untuk menekan biaya, kualitas bahan baku diturunkan, standar kebersihan diabaikan, bahkan ada yang menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan.

Praktik seperti ini mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Sekali kepercayaan hilang, dampaknya bisa jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat.

Di sisi lain, konsumen juga belum sepenuhnya siap. Banyak masyarakat yang masih belum terbiasa membaca label, memeriksa izin edar, atau memahami kandungan produk yang dikonsumsi.

Padahal, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari konsumen itu sendiri. Konsumen yang kritis akan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya menciptakan pasar yang lebih sehat.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak bisa hanya satu arah. Penegakan hukum tetap penting, tetapi harus diiringi dengan edukasi dan pendampingan. Pelaku UMKM perlu dibantu untuk memahami dan memenuhi standar, sementara konsumen perlu diberi pemahaman agar lebih bijak dalam memilih. Dengan cara ini, regulasi tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari.

Terstandar

Perubahan menuju UMKM yang lebih berkualitas harus dimulai dari cara pandang yang baru. Standar dan mutu tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai investasi yang menentukan masa depan usaha.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif, telah mulai mendorong penerapan standardisasi sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar tidak hanya layak jual, tetapi juga aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Ketika sebuah produk sudah memenuhi standar, dampaknya terasa langsung. Konsumen menjadi lebih percaya, dan kepercayaan itu menjadi kekuatan utama dalam persaingan. Di tengah banyaknya pilihan, konsumen cenderung memilih produk yang jelas kualitasnya.

Selain itu, produk yang terstandar juga lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk platform digital dan ritel modern yang memiliki proses seleksi yang ketat. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih jauh.

Peningkatan mutu juga membawa dampak positif pada sisi pemasaran. Produk yang baik akan lebih mudah diterima dan direkomendasikan. Pemerintah pun dapat lebih efektif dalam melakukan pembinaan karena memiliki data UMKM yang lebih jelas dan terverifikasi.

Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih tertata, di mana pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen saling terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung.

Namun, proses transformasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, hingga sektor swasta perlu bergerak bersama. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar benar-benar diterapkan. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya ini berisiko menjadi sekadar program tanpa dampak nyata.

Pada akhirnya, tujuan dari semua ini sederhana, tetapi penting: membangun UMKM yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan dipercaya. UMKM yang kuat adalah UMKM yang menjaga kualitas, jujur kepada konsumen, dan konsisten dalam standar.

Pada saat semua itu menjadi kebiasaan, maka perlindungan konsumen tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi bagian dari budaya usaha. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan itulah masa depan UMKM Indonesia dibangun.

Ketika mutu menjadi budaya, kepercayaan akan tumbuh; dan saat kepercayaan hadir, UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi memimpin masa depan.

*) Dr Antoni Ludif Arifin,Associate Professor Institut STIAMI dan pemerhati perlindungan konsumen

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi di Mabes Polri dengan jajaran Menteri mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa (28/4/2026). Dalam rapat tersebut dibahas terkait dampak dari eskalasi global.

Selain Bahlil dan Amran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tutut hadir dalam agenda rapat koordinasi itu. Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pertamina turut serta.

Listyo mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas terkait dengan isu-isu eskalasi global yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.

"Tentunya harus kami ikuti terkait dengan dampak eskalasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," katanya dalam konferensi pers setelah rapat pada Selasa (28/4/2026) di Mabes Polri.

Dia menjelaskan bahwa secara umum, Polri mendapatkan gambaran dari para pemangku kebijakan.

"Tentunya ini menjadi penting dan strategis untuk kita bersama-sama menjaga apa yang saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Khususnya, dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sudah berada di angka 5%, dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh," ujarnya.

Listyo juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi pun bisa terwujud dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita serta mitigasi atas berbagai macam risiko.

"Dengan gambaran yang kami peroleh, maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan yang baik atas dampak dari eskalasi global.

"Namun juga kita tetap terus waspada terhadap eskalasi yang ada sehingga kemudian seluruh capaian yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan oleh pemerintah ini terus bisa kita pertahankan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan logistik di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran menyebabkan terpangkasnya pasokan LNG global sebesar hampir 20%. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dalam laporan gas kuartal II/2025, menyatakan bahwa gangguan tersebut telah memicu kenaikan harga yang tajam di seluruh wilayah pengimpor utama.

Selama periode volatilitas yang intens pada bulan Maret, harga gas alam di Asia dan Eropa naik ke level tertinggi sejak Januari 2023, berkontribusi pada kontraksi permintaan gas alam di pasar pengimpor LNG utama.

Menurut laporan itu, prospek pasar gas alam global telah berubah secara signifikan akibat konflik di Timur Tengah, dengan guncangan pasokan besar yang mengganggu fundamental pasar dan menunda gelombang pasokan LNG baru yang diharapkan.

Krisis ini telah membalikkan tren penyeimbangan kembali pasar yang diamati selama musim 2025-2026, ketika pertumbuhan pasokan LNG yang kuat membantu menurunkan harga.

Perdagangan LNG global meningkat sebesar 12% secara tahunan pada periode Oktober hingga Februari, sementara harga acuan di Eropa dan Asia turun sekitar 25% selama periode lima bulan yang sama.

Meskipun demikian, peristiwa cuaca dingin, termasuk badai musim dingin besar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur, menyebabkan lonjakan permintaan gas yang kuat, yang menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas pasokan gas untuk keamanan energi, termasuk dalam sistem dengan peningkatan pangsa pembangkit energi terbarukan yang bergantung pada cuaca.

"Kondisi pasar berubah secara tiba-tiba pada Maret ketika konflik di Timur Tengah mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara de facto untuk kargo LNG. Produksi LNG global menurun sebesar 8% secara tahunan, dengan penurunan tajam ekspor dari Qatar dan Uni Emirat Arab yang hanya sebagian diimbangi oleh peningkatan produksi dari wilayah lain," tulis IEA, dalam laporannya yang terbit Jumat pekan lalu.

Ketika gangguan mulai menyebar melalui rantai pasokan global, pengiriman LNG juga menurun, dengan penurunan yang lebih signifikan terlihat pada April 2026.

Permintaan gas alam melemah di pasar impor utama sebagai respons terhadap harga yang lebih tinggi, cuaca yang lebih ringan, dan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi gas.

Di Eropa, permintaan gas alam menurun sekitar 4% secara tahunan pada bulan Maret, sebagian besar didorong oleh peningkatan pembangkit listrik energi terbarukan. Beberapa negara Asia menerapkan peralihan bahan bakar dan langkah-langkah sisi permintaan untuk membatasi penggunaan gas di tengah krisis pasokan.

Di luar gangguan langsung, krisis ini diperkirakan akan berdampak pada prospek jangka menengah. Kerusakan pada infrastruktur pencairan LNG di Qatar diperkirakan akan mengurangi proyeksi pertumbuhan pasokan dan menunda dampak gelombang ekspansi LNG global yang diantisipasi setidaknya selama dua tahun.

"Gabungan efek dari hilangnya pasokan jangka pendek dan pertumbuhan kapasitas yang lebih lambat dapat mengakibatkan hilangnya pasokan LNG kumulatif sekitar 120 miliar meter kubik antara 2026 dan 2030," tulis mereka.

Meskipun proyek-proyek LNG baru di wilayah lain diharapkan dapat mengimbangi kerugian ini dari waktu ke waktu, dampaknya akan memperpanjang kondisi pasar yang ketat hingga 2026 dan 2027.

Laporan ini menyoroti pentingnya memperkuat keamanan pasokan gas global melalui investasi yang memadai secara berkelanjutan di seluruh rantai nilai LNG dan peningkatan kerja sama internasional antara produsen dan konsumen.
Laporan tersebut juga mencatat keuntungan yang dapat diberikan oleh portofolio kontrak jangka panjang yang terdiversifikasi bagi importir gas dalam hal mengurangi volatilitas harga pada periode gangguan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada perusahaan untuk menanggung 20–30 persen uang saku bagi peserta Magang Nasional untuk tahap kedua.

“Kami minta mereka (perusahaan) sharing (beban uang saku). Ya, 20–30 persen ditanggung korporasi,” ujar Airlangga ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa pada tahap pertama, pemerintah sudah menanggung 100 persen uang saku peserta Magang Nasional.

Oleh karena itu, untuk tahap kedua, ia meminta kepada perusahaan agar turut serta menanggung uang saku peserta.

“Burden sharing (pembagian beban) harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100 persen dibayar pemerintah,” kata Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

Ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menghadirkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk nelayan di Kabupaten Aceh Selatan guna mewujudkan pasokan energi satu harga di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto di Aceh Selatan, Selasa, menyatakan kehadiran SPBU untuk nelayan tersebut merupakan bagian dari komitmen mendistribusikan energi hingga ke pelosok negeri.

"Kami terus berkomitmen mendistribusikan energi hingga ke pelosok negeri. Kami tahu ini untuk menjalankan perekonomian di negara. Energi merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia," kata Eko Ricky Susanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Eko Ricky Susanto pada peresmian SPBU Nelayan dan BBM Satu Harga di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut dia, komitmen distribusi energi hingga ke pelosok negeri ini juga dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto yakni Kampung Nelayan Merah Putih. Dukungan tersebut di antaranya menghadirkan SPBU untuk nelayan.

Ia mengatakan peresmian SPBU Nelayan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pertamina dalam mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T

Eko Ricky Susanto menyebutkan dengan diresmikan SPBU Nelayan tersebut, maka di Kabupaten Aceh Selatan ada enam SPBU Nelayan. Sedangkan di Provinsi Aceh ada 4 SPBU Nelayan serta bagian dari 416 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia.

"Sesuai arahan Presiden, semua pelosok negeri harus mendapatkan energi dalam bentuk solar dan pertalite satu harga yang diperuntukkan bagi masyarakat pesisir dan wilayah 3T," kata Eko Ricky Susanto.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pertamina dan seluruh pihak terkait yang telah mewujudkan SPBU Nelayan BBM Satu Harga bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang sudah berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan BBM satu harga sebagai wujud dari kemajuan," kata Mirwan MS.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah level suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang bertahan rendah di 4,75 persen sejak September 2025, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat dari ekspektasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengapa biaya pinjaman belum cepat turun, padahal arah kebijakan moneter telah longgar dan transmisi suku bunga mulai berlangsung.

Data menunjukkan transmisi itu memang terjadi, tetapi belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural di industri perbankan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi suku bunga.

Rerata suku bunga kredit rupiah pada Februari 2026 tercatat 8,80 persen, turun 44 basis poin (bps) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 9,22 persen.

Penurunan terutama ditopang oleh kredit investasi yang turun 69 bps.

Dari sisi penghimpunan dana, rerata tertimbang suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah juga turun 41 bps secara tahunan menjadi 2,68 persen, terutama didorong penurunan bunga deposito.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, penurunan bunga kredit pada dasarnya sangat bergantung pada kondisi suku bunga pendanaan atau cost of fund masing-masing bank.

“Penurunan suku bunga merupakan proses transmisi kebijakan moneter yang berlangsung secara bertahap, dan akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (Cost of Fund/CoF),” ujar Dian dalam penjelasan tertulis, dikutip pada Selasa (28/4/2026).

ANTARA/Rizka Khaerunnisa Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan strategi penurunan bunga kredit di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut dia, salah satu faktor yang menahan transmisi bunga acuan ke bunga kredit ialah kompetisi penghimpunan dana yang masih ketat, terutama untuk simpanan besar.

“Transmisi suku bunga kebijakan kepada cost of fund dapat tertahan utamanya karena kompetisi dana simpanan yang masih cukup kompetitif, mengingat nasabah dengan simpanan besar umumnya memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap bank,” kata Dian.

Kompetisi dana mahal menahan penurunan bunga

Persoalan biaya dana menjadi salah satu penjelasan utama mengapa suku bunga kredit tidak serta-merta turun cepat mengikuti BI Rate.

Dalam struktur pendanaan perbankan, biaya dana yang masih relatif tinggi membuat ruang penurunan bunga kredit menjadi terbatas.

Bank, menurut Dian, masih menghadapi tekanan untuk mempertahankan dana simpanan, terutama dari deposan besar yang memperoleh suku bunga khusus atau special rate.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan transmisi pelonggaran moneter sebenarnya masih berjalan. Hal itu tercermin dari tren penurunan suku bunga simpanan maupun kredit sepanjang lebih dari satu tahun terakhir.

“Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 62 bps dari 4,81 persen pada awal Januari 2025 menjadi 4,19 persen pada Maret 2026. Sementara itu, suku bunga kredit tercatat turun sebesar 44 bps dari 9,20 persen pada awal Januari 2025 menjadi 8,76 persen pada Maret 2026,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur BI April 2026 pekan lalu.

Meski demikian, laju penurunan bunga deposito yang lebih cepat dibanding bunga kredit menunjukkan transmisi belum sepenuhnya optimal.

Bank sentral menilai salah satu sumber hambatan berasal dari praktik pemberian special rate kepada deposan besar. Perry menyebut porsi special rate masih cukup tinggi, mencapai 26,30 persen dari total DPK.

Tangkapan layar Zoom. Gubernur BI Perry Warjiyo saat acara Launching AKSI KLIK di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry.

Ia menambahkan, salah satu langkah yang terus dikoordinasikan adalah pengurangan pemberian special rate tersebut agar biaya dana bank turun lebih cepat.

Efek BI Rate memang tidak instan

Lambatnya penurunan bunga kredit juga berkaitan dengan karakter transmisi kebijakan moneter yang memang tidak berlangsung seketika.

Dian mengatakan, penurunan BI Rate lazimnya baru diikuti penyesuaian bunga kredit dengan jeda waktu beberapa periode.

Karena itu, dampak penuh dari pelonggaran moneter sepanjang 2025 dinilai belum seluruhnya tercermin dalam bunga pinjaman saat ini.

“Umumnya, penurunan BI Rate akan diikuti penurunan suku bunga kredit dengan jeda waktu beberapa periode,” ujar Dian.

Dengan BI Rate bertahan di 4,75 persen sejak September 2025, OJK memperkirakan ruang penurunan bunga kredit masih terbuka pada 2026 sebagai respons lanjutan dari penurunan bunga acuan sebelumnya.

Pandangan serupa juga disampaikan BI yang melihat likuiditas perbankan tetap longgar dan mendukung kelanjutan transmisi kebijakan.

Perry mengatakan tren penurunan bunga yang berlangsung saat ini merupakan bagian dari proses pelonggaran moneter yang masih berlanjut.

“Transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan masih berlanjut. Berbagai suku bunga perbankan masih dalam tren menurun didukung oleh kondisi likuiditas yang longgar,” ujar dia.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Namun, dalam praktiknya, respons tiap bank terhadap penurunan bunga acuan bisa berbeda karena dipengaruhi struktur pendanaan, profil risiko, dan strategi bisnis masing-masing.

Dana murah jadi ruang percepatan

Di tengah tekanan biaya dana, OJK menilai salah satu ruang percepatan penurunan bunga kredit ada pada penguatan dana murah atau current account saving account (CASA).

Dian mengatakan bank diharapkan mengoptimalkan strategi pendanaan untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga tercipta ruang lebih besar menurunkan bunga pinjaman.

“Bank diharapkan dapat mengoptimalkan strategi pendanaan, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah guna menciptakan ruang penurunan suku bunga kredit,” kata dia.

Strategi itu dinilai penting karena komposisi dana murah yang lebih besar dapat menurunkan cost of fund dan mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Dalam konteks ini, perlambatan penurunan bunga kredit bukan semata dipengaruhi arah BI Rate, tetapi juga persoalan efisiensi dan struktur pendanaan industri perbankan.

OJK dorong kompetisi lewat transparansi SBDK

Selain dari sisi struktur pendanaan, regulator juga mencoba mendorong percepatan transmisi bunga melalui sisi tata kelola dan kompetisi antarbank.

Melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2024, OJK melakukan standardisasi komponen perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) agar dapat diperbandingkan antarbank.

Bank juga diwajibkan mengumumkan komponen pembentuk SBDK di berbagai sumber yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dian mengatakan kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin pasar sekaligus mendorong kompetisi bunga yang lebih sehat.

SHUTTERSTOCK/JANEWS Ilustrasi suku bunga, suku bunga acuan.

“Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin pasar, mendorong kompetisi antar bank serta utamanya mendorong penurunan suku bunga sebagai salah satu bentuk percepatan transmisi suku bunga kredit,” ujar Dian.

Selain standardisasi SBDK, OJK juga terus menghimbau bank menyesuaikan tingkat suku bunga secara bertahap agar sejalan dengan kondisi pasar dan tetap menjaga rasio keuangan yang sehat.

OJK menekankan penyesuaian tersebut penting agar tidak memicu persaingan bunga yang dinilai kurang sehat.

Dorongan kredit jadi perhatian

Laju penurunan bunga kredit yang lebih cepat dinilai penting karena berkaitan dengan fungsi intermediasi perbankan dan pertumbuhan ekonomi.

BI menilai ruang penurunan bunga yang lebih besar dapat menopang pertumbuhan kredit, terutama ketika likuiditas disebut longgar dan kebijakan moneter sudah akomodatif.

Karena itu, isu lambatnya penurunan bunga kredit kini tidak lagi semata dipandang sebagai soal arah BI Rate, tetapi juga efektivitas transmisi kebijakan, struktur biaya perbankan, kompetisi penghimpunan dana, hingga praktik special rate yang masih tinggi.

Meski suku bunga kredit telah turun 44 bps dalam setahun terakhir, otoritas melihat proses itu masih dapat berlanjut.

Di tengah BI Rate yang bertahan rendah, perhatian regulator dan bank sentral kini tertuju pada bagaimana menurunkan biaya dana, memperbesar porsi dana murah, dan memperkuat disiplin pasar agar transmisi kebijakan moneter ke bunga kredit berjalan lebih cepat.

Bisnis.com, BANYUMAS — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat sedang mengkaji potensi pemanfaatan maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jumhur menuturkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan limbah MBG adalah jenis limbah cair (waste water), khususnya yang mengandung lemak.

“Ya, lagi dipelajari, karena itu modelnya waste water, waste water plant-nya seperti apa, dan sebagainya. Terutama kan lemak-lemak itu ya,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pengolahan limbah cair memerlukan pendekatan teknologi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lanjutan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian teknis terhadap sistem pengolahan yang paling sesuai.

Kendati demikian, untuk limbah organik tertentu, peluang pengolahan menjadi kompos tetap terbuka.

“Kalau limbah cairnya relatif bisa dibikin kompos dan sebagainya. Ini lagi di-exercise limbah cair, waste limbah,” ujarnya.

Maggot Masih Tahap Kajian

Terkait penggunaan maggot atau larva lalat sebagai solusi pengurai sampah organik, Jumhur menyebut opsi tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap pendalaman.

Pendekatan ini dinilai potensial karena mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk turunan seperti pakan ternak. Namun, implementasinya tetap memerlukan kajian menyeluruh, terutama dalam pengelolaan limbah cair yang menyertainya.

Pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai metode pengolahan sampah, mulai dari teknologi pengolahan limbah cair hingga solusi berbasis biologis seperti maggot, guna menjawab tantangan peningkatan volume sampah dari program berskala nasional seperti MBG.

Dengan kajian yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan dapat merumuskan sistem pengelolaan limbah yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

“Ya [jadi budidaya maggot secara massal untuk mengurai limbah MBG] sedang kami pelajari,” pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Waste4Change (Oktober, 2025) mencatat timbulan sisa pangan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan mencapai antara 187.000 hingga hampir 2 juta ton per tahun hingga 2029. Jumlah itu setara dengan sekitar 3% dari seluruh food waste nasional tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri menyatakan bahwa 10 korban meninggal dalam kecelakaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur telah teridentifikasi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kepala RS Polri, Brigjen Prima Heru Yulihartono mengatakan hasil tersebut setelah tim dokter kepolisian hingga Pusident Bareskrim Polri melakukan identifikasi terhadap 10 jenazah.

"Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil diidentifikasi," kata Heru dalam konferensi pers di RS Polri Jakarta Timur, Selasa (28/4/2026).

Data tersebut telah sesuai dengan hasil pencocokan data primer melalui sidik jarik dan data sekunder melalui rekam medis serta properti.

Salah satu korban meninggal dalam kecelakaan KRL di Bekasi Timur ini merupakan seorang karyawan KompasTV bernama Nur Ainia Eka Rahmadhyna.

Berikut Daftar Korban Meninggal KRL Bekasi Timur yang Telah Teridentifikasi:

1. Tutik Anitasari (P/31)
2. Harum Anjasari (P/27)
3. Nur Alimantun Citra Lestari (P/19)
4. Farida Utami (P/52)
5. Vica Acnia Fratiwi (P/23)
6. Ida Nuraida (P/48)
7. Gita Septia Wardany (P/20)
8. Fatmawati Rahmayani (P/29)
9. Arinjani Novita Sari (P/25)
10. Nur Ainia Eka Rahmadhyna (P/32)

Kronologi Kecelakaan

Untuk diketahui, kecelakaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4/2026) malam mengakibatkan puluhan penumpang menjadi korban.

Imbas kejadian tersebut, perjalanan jarak jauh hingga KRL yang melintas Stasiun Bekasi Timur sempat terganggu. Bahkan PT Transjakarta hingga menyediakan shuttle bus rute Stasiun Bekasi Timur ke Stasiun Bekasi yang berlaku sampai proses evakuasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

"Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid meminta publik tidak menyebar konten sensitif berkaitan dengan kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam. Meutya mengatakan, kejadian tersebut sudah menjadi musibah yang berat bagi korban dan keluarga.

“Ini musibah sudah sangat menyesakkan ya, baik bagi keluarga korban maupun juga ya kita semua. Jadi tentu kita mengimbau betul tidak ada yang memanfaatkan peristiwa musibah seperti ini, apalagi untuk menyebarkan hoaks atau berita tidak benar,” kata Meutya saat ditemui di Gedung Kementerian Komdigi, Selasa (28/4).

Tak hanya itu, jika terdapat informasi mengenai kecelakaan yang berulang juga memberikan trauma psikis. Terutama bagi korban dan keluarga. Terlebih masih ada korban yang saat ini masih ditangani di rumah sakit.

Karena itu, Meutya mengimbau agar penayangan dari peristiwa-peristiwa kecelakaan kereta api yang berlebihna tidak
disebarkan secara tidak bertanggung jawab. “Karena kita harus menghormati perasaan dari para korban dan juga keluarga,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya sensor atau intervensi khusus dari pemerintah, Meutya menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan diskusi internal dengan Direktorat Jenderal terkait untuk langkah penanganan teknis. Namun, ia lebih menekankan pada kesadaran kolektif masyarakat dibandingkan tindakan represif digital.

“Kita sedang diskusi dengan Pak Dirjen kalau memang ada kira-kira
yang perlu kita lakukan penanganan, kita akan lakukan penanganan. Tapi pada semangatnya, kita ingin masyarakatnya juga untuk tidak melakukan itu,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat tidak perlu menyebarkan informasi terkait kecelakaan tersebut secara berlebihan. Apalagi menyebarkan informasi yang salah atau hoaks.

Kecelakaan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek menimbulkan korban jiwa dan gangguan besar terhadap operasional kereta api. Korban meninggal dunia tercatat 15 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.

Tim gabungan Basarnas, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta sejumlah instansi terkait masih melakukan proses evakuasi dan penanganan di lokasi kejadian.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan seluruh korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, korban luka dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Rumah sakit yang menangani korban antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) membukukan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 257,94 miliar sepanjang kuartal pertama 2026. Torehan Januari–Maret 2026 ini menjadi laba pertama kali sepanjang sejarah bagi GOTO sejak berdirinya perusahaan.

Capaian laba GOTO itu berbalik rugi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 283,32 miliar pada kuartal pertama 2025. Berdasarkan kinerja keuangannya, pendapatan GOTO tercatat Rp 5,34 triliun hingga kuartal pertama 2026. Angka itu melonjak 26,25% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,23 triliun. Lalu EBITDA yang disesuaikan naik 131% yoy menjadi Rp 907 miliar.

Direktur Utama GOTO, Hans Patuwo, mengatakan torehan laba bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah GoTo ini menjadi momen penting bagi perusahaan. Hans menyebut perjalanan perusahaan berlanjut seiring dengan upaya dalam mengakselerasi pertumbuhan melalui pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan.

“Dengan melalui investasi secara berkelanjutan pada kemampuan bisnis yang akan membantu kami mewujudkan hal ini,” kata Hans dalam keterangannya, Selasa (28/4).

GOTO meningkatkan skala seiring dengan pertumbuhan pengguna bertransaksi tahunan Grup (ATU) sebesar 22% menjadi 69 juta. Seiring dengan itu, pertumbuhan GTV inti Grup sebesar 65% menjadi Rp 138 triliun, dan total GTV naik menjadi Rp236 triliun atau meningkat 63%. GOTO juga mencatatkan arus kas bebas yang disesuaikan positif sebesar Rp1,3 triliun.

Dari unit bisnis Financial Technology (Fintech), EBITDA yang disesuaikan mencapai Rp 364 miliar pada kuartal pertama tahun ini atau melonjak 674% dari tahun sebelumnya. Pendapatan bersih tumbuh 58% menjadi Rp 1,9 triliun, didukung oleh kenaikan nilai buku pinjaman dan pertumbuhan yang stabil transaksi pembayaran.

Pengguna Bertransaksi Bulanan (MTU) Fintech meningkat sebesar 33% menjadi 27,5 juta, mendorong lebih dari dua miliar transaksi pada kuartal pertama 2026, naik 84%. GTV inti Fintech tumbuh 72% menjadi Rp131 triliun. Bisnis Pembayaran terus mendorong pertumbuhan nilai buku pinjaman, mencapai Rp 9,9 triliun atau naik59%.

Kemudian unit bisnis On-demand Services (ODS), EBITDA yang disesuaikan mencapai Rp 439 miliar atau meningkat 40% dari tahun sebelumnya dan menandai perbaikan selama 7 kuartal beruntun. GTV ODS tercatat mencapai lebih dari Rp16 triliun pada kuartal pertama.

Mengacu pada laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit, GOTO mencatatkan saldo kas yang terdiri dari kas dan setara kas serta deposito jangka pendek sebesar Rp23 triliun. Total aset mencapai Rp 46,8 triliun dan ekuitas sebesar Rp 28,8 triliun.

Direktur Keuangan GOTO, Simon Ho, mengatakan torehan ini mencerminkan operating leverage perusahaan. Apalagi pertumbuhan pendapatan melebihi pertumbuhan biaya secara signifikan, baik di bisnis Fintech maupun On-demand Services.

Ia juga menyebut biaya layanan juga menurun seiring dengan strategi teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kami yang mulai membuahkan hasil.

“Memasuki sisa tahun ini dengan arus kas bebas yang disesuaikan positif dan neraca keuangan yang kuat, EBITDA yang disesuaikan untuk setahun penuh Rp 3,2–3,4 triliun,” kata Simon dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Adapun GOTO tetap mempertahankan pedoman EBITDA Grup yang disesuaikan untuk 2026 di angka Rp 3,2–Rp 3,4 triliun, meskipun mencatatkan kinerja yang kuat pada kuartal pertama tahun 2026. Hal tersebut mempertimbangkan ketidakpastian makroekonomi global yang terjadi saat ini.

Tak hanya itu proyeksi ini mencerminkan estimasi awal GOTO yang seluruhnya masih bergantung pada berbagai risiko. Termasuk meningkatnya persaingan pasar, inflasi biaya, dan ketidakpastian makroekonomi serta variabel lainnya.

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kementeriannya masih mengkaji kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif dan skema penyalurannya.

Hingga saat ini besaran subsidi belum diputuskan dan masih dibahas oleh tim teknis lintas kementerian.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Terkait wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menyebut angka tersebut masih menunggu penetapan resmi.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” katanya.

Di samping itu, ia menilai pemberian subsidi motor listrik sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan target penurunan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dirinya turut menyinggung dinamika geopolitik global sebagai pelajaran penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya peluang pemberian subsidi untuk mobil listrik. Hal ini mengingat pemerintah memiliki target jangka panjang agar seluruh kendaraan beralih ke berbasis listrik.

"Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena apa? Karena sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan (krisis) Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan, dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik mulai diberlakukan tahun ini.

Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap, dengan target awal mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Kajian awal pemerintah mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan yang saat ini masih berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026