Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Dia menegaskan, kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional.

"Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan,” jelasnya.

Lukman menambahkan, maskapai penerbangan tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun terdapat penyesuaian biaya tambahan akibat kenaikan harga avtur.

Dalam pelaksanaannya, maskapai penerbangan wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang dari tarif dasar (basic fare), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan itu guna memastikan pelaksanaannya berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

"Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang Fuel Surcharge dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Akses Tol Pattimura akan rampung pada 2027. Pembangunan akses tol tersebut mulai dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Marga Jateng pada April 2026.

Pembangunan tol akses tersebut dilakukan dalam rangka bagian dari pengembangan jaringan Jalan Tol Semarang-Solo. Dengan adanya tol akses tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan konektivitas menuju pusat Kota Salatiga.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pengembangan Akses Tol Pattimura juga akan menciptakan pemerataan pembangunan wilayah, dan penguatan ekonomi daerah.

“Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional,” jelas Dody dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Adapun, Akses Tol Pattimura telah direncanakan sejak 2023 dan ditargetkan selesai pada 2027 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp113,35 miliar.

Secara teknis, total panjang akses mencapai 1,66 kilometer yang terdiri atas ramp on sepanjang 661 meter dan ramp off sepanjang 998 meter, serta penanganan Jalan Pattimura sepanjang 555 meter.

Kemudian, konstruksi Akses Tol Pattimura mencakup pembangunan 15 unit box culvert, 3 unit box underpass, 1 unit secant pile, serta 4 unit dinding penahan tanah (DPT). Untuk ramp on dirancang memiliki 1 lajur satu arah dengan lebar 8 meter, sedangkan ramp off terdiri atas 2 lajur satu arah dengan lebar 10,15 meter.

Sementara saat ini, pekerjaan difokuskan pada tahap awal berupa pembersihan dan perataan lahan sebelum dilanjutkan ke pekerjaan struktur dan konstruksi utama. Kebutuhan lahan proyek mencapai 18.731 m2 dengan progres pembebasan lahan telah mencapai 97,33%.

Sebagai gambaran, Akses Tol Pattimura berada pada KM 451–KM 452 ruas Tol Semarang–Solo. Nantinya akses tersebut dapat digunakan kendaraan dari arah Semarang maupun Jakarta menuju pusat Kota Salatiga atau sebaliknya.

“Sementara itu, kendaraan dari arah Solo dan Surabaya tetap menggunakan Gerbang Tol Salatiga yang telah beroperasi saat ini,” pungkas Dody.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK," tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5) mengutip Antara.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang," kata Ogi.

[Gambas:Youtube]

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

"Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial," ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

"Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat," ucap Ogi.

Ciamis (ANTARA) - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyatakan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang saat ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan kemandirian desa di Ciamis.

"Kalau betul-betul dimaksimalkan dan diresapi dengan sebaik-baiknya, ini merupakan program yang sangat mulia dan luar biasa," kata Bupati Ciamis saat peresmian KDMP di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Ciamis, Sabtu.

Peresmian KDMP di Ciamis tersebut merupakan acara serentak secara nasional melalui virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto yang dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis.

Bupati menyampaikan, program KDMP salah satu program prioritas Presiden yang memiliki tujuan mulia untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa yang akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, pembangunan KDMP di Kabupaten Ciamis saat ini sedang berjalan sebanyak 265 desa dan kelurahan, dari jumlah tersebut baru 200 KDMP yang sudah mulai melaksanakannya, dan 49 gedung di antaranya sudah selesai dibangun, sisanya masih tahap penyelesaian.

Sementara 65 desa lainnya, kata dia, saat ini masih dalam proses pencarian lahan yang dinilai strategis untuk pembangunan koperasi desa tersebut.

Ia mengatakan, keberadaan KDMP di Ciamis harus dijalankan dengan benar yang tujuannya membantu masyarakat desa, khususnya memperkuat perputaran ekonomi lokal agar tidak terlalu banyak uang yang keluar ke daerah lain.

Peluang besar dalam koperasi itu, kata dia, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini membutuhkan banyak bahan baku pangan, namun sebagian kebutuhannya masih dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum mencukupi.

"Kalau potensi lokal seperti beras, sayur, daging hingga telur bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini akan sangat luar biasa dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis," katanya.

Ia mengungkapkan, seperti kebutuhan beras saat ini sudah mampu dipenuhi dari produksi lokal Ciamis, namun untuk komoditas lainnya seperti sayuran sekitar 30 sampai 40 persen masih didatangkan dari luar daerah.

Bupati berharap seluruh pengurus KDMP agar menjalankan amanah dengan niat baik, penuh integritas, dan mengedepankan pengelolaan yang akuntabel sehingga KDMP berjalan sukses untuk kepentingan masyarakat.

"Koperasi bukan sekadar urusan administratif semata, tetapi bagaimana membangun tata kelola koperasi yang transparan dan partisipatif," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Prinsipnya kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa produksi padi hingga awal April 2026 di wilayah tersebut telah mencapai setidaknya 4,16 juta ton gabah kering giling (GKG,) atau 39,48 persen dari target tahunan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Widi Hartanto, di Kabupaten Boyolali, Sabtu, menyebutkan bahwa target produksi padi di Jateng pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 10,5 juta ton GKG.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Dukuh Nglarangan, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

Secara daring, agenda tersebut bersamaan dengan acara peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Masih pada sektor pertanian, target produksi jagung pada 2026 ditetapkan sebesar 3,7 juta ton, sedangkan produksi jagung per April 2026 mencapai 984.959 ton atau 26,62 persen dari target.

Kegiatan panen raya berlangsung di hamparan lahan jagung milik petani setempat dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kelompok tani, serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa capaian itu mengartikan bahwa sejumlah indikator produksi pangan di Jateng menunjukkan tren positif hingga awal April 2026.

Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di daerah.

"Prinsipnya kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah," katanya.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Jateng mengalokasikan berbagai program strategis sepanjang 2026, mulai dari bantuan benih dan sarana produksi, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan irigasi perpipaan, hingga modernisasi pertanian melalui distribusi alat dan mesin pertanian.

Perlindungan petani juga diperkuat melalui program asuransi usaha tani padi seluas 10.449 hektare, asuransi tembakau 10.000 hektare, serta subsidi suku bunga bagi ratusan paket pembiayaan petani.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan panen raya jagung serentak kuartal II dilaksanakan di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton.

Menurut dia, sebanyak 100 ton jagung hasil panen juga akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Jagung tersebut dibeli koperasi dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dan dijual ke Malaysia seharga Rp7.000 per kilogram.

"Dengan demikian diperoleh margin keuntungan sebesar Rp500 per kilogram," katanya.

Ia menambahkan Polri terus mendorong penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui dukungan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.

Hingga saat ini, sebanyak 714 kelompok tani binaan Polri di 42 polres pada delapan polda telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut dengan total pinjaman mencapai Rp30,3 miliar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih, Pertamina Patra Niaga melakukan penambahan penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung.

Penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan bahwa penambahan penyaluran dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga selama momentum libur panjang.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung selama periode libur panjang ini. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi LPG subsidi berjalan lancar di seluruh wilayah,” ujar Roberth.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran.

“LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kami mengajak masyarakat mampu untuk menggunakan LPG Non Subsidi Bright Gas agar subsidi energi lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta agen dan pangkalan LPG untuk memastikan distribusi tambahan berjalan optimal selama masa libur panjang.

..ada 34 yang akan diundang untuk berkontribusi dan saya yakin semua juga akan mendukung

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menjadwalkan pertemuan dengan seluruh konsul jenderal (konjen) di Bali untuk meminta dukungan pungutan wisatawan asing (PWA).

“Dalam waktu dekat tanggal 21 Mei ini saya akan mengundang semua konsul jenderal yang ada di Bali, ada 34 yang akan diundang untuk berkontribusi dan saya yakin semua juga akan mendukung,” kata Koster di Denpasar, Sabtu.

Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bali akan meminta bantuan konsul jenderal negara-negara sahabat mengomunikasikan ke warganya yang hendak ke Bali bahwa mereka wajib membayar PWA Rp150 ribu.

Sejauh ini Koster melihat sudah banyak wisman yang mengetahui kebijakan tersebut dan menyambut dengan baik lewat membayar sejak sebelum mendarat di Bali, namun tak sedikit pula yang belum tahu bahkan belum mau membayar.

Dari catatan Pemprov Bali pada tahun 2024 total PWA yang berhasil dikumpulkan Rp318 milyar atau dibayar oleh 32 persen dari 6,3 juta wisman yang masuk Bali, selanjutnya tahun 2025 terkumpul Rp369 milyar atau dibayar oleh 34 persen dari total 7 juta kunjungan wisman.

Sementara di tahun 2026 hingga 11 Mei PWA yang berhasil terkumpul baru Rp114 milyar, sedangkan Gubernur Koster menargetkan pungutan wisman menembus Rp500 milyar.

Oleh karena itu, Pemprov Bali melakukan berbagai cara untuk mensukseskan kebijakan ini, sebab jika PWA bisa terkumpul sesuai jumlah kunjungan wisman, maka akan sangat membantu fiskal daerah.

“Ini akan sangat membantu kapasitas fiskal Pemprov Bali yang saat ini sedang membutuhkan pendanaan cukup besar untuk melakukan pembangunan, terutama sekali pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis agar pariwisata Bali ini dapat dikelola dengan baik, berkualitas, berdaya saing, serta berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya konsul jenderal, belum lama Gubernur Koster juga menemui beberapa perusahaan Online Travel Agent (OTA) atau aplikasi daring penyewaan akomodasi yang selama ini banyak memasarkan akomodasi tak berizin.

“Ada delapan OTA terbesar semuanya mendukung, saya sampaikan bahwa mereka-mereka itu bertransaksi secara digital bagi wisatawan yang ke Bali menginap, ini kan bisnis juga, kalau pariwisata Bali tidak bagus tidak dijaga sama-sama kan nanti macet juga bisnisnya, jadi harus sama-sama menjaga,” ujarnya.

Dalam waktu tidak lama setelah bertemu konsul jenderal nanti, Gubernur Koster juga berencana mengumpulkan pihak maskapai penerbangan internasional.

Mereka juga akan diajak berperan di dalam meningkatkan PWA sebagai upaya bersama untuk menjaga Bali baik alam, manusia, juga kebudayaannya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal kembali melanjutkan program pemberdayaan masyarakat yang kini memasuki tahap kedua di Surabaya. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis pangan agar semakin berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Mengangkat semangat Empowering Potential, Building Expertise, dan Creating Impact, kolaborasi ini berfokus pada penguatan keterampilan praktis sekaligus peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Pada tahap kedua program diperluas ke Kelurahan Tenggulunan di kawasan Teluk Lamong dan wilayah Surabaya dengan target lebih dari 100 peserta ibu-ibu rumah tangga penerima manfaat. Kegiatan kick-off sendiri diikuti oleh lebih dari 150 peserta.

Program ini hadir di tengah pertumbuhan ekonomi Surabaya yang terus menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat ekonomi Surabaya tumbuh 5,87% pada 2025 dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian kota.

FKS Group Dorong Efisiensi Rantai Pasok Curah Kering



Di sisi lain, geliat UMKM juga terus berkembang. Pemerintah Kota Surabaya mencatat jumlah UMKM di kota tersebut telah mencapai lebih dari 106 ribu unit usaha dan terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui program kolaborasi ini, peserta mendapatkan pelatihan pembuatan tempe fresh yang higienis sesuai dengan standart Halal dan berbagai produk inovasi berbasis kedelai, pelatihan pembukuan sederhana, desain kemasan produk, pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti PIRT dan sertifikasi halal hingga memasuki pasar modern. Peserta tahap pertama juga dilibatkan sebagai trainer melalui skema Training of Trainers (ToT), sehingga proses pembelajaran dapat terus berlanjut di masyarakat.

VP of ESG FKS Group, Beatrice Susanto menyampaikan, bahwa FKS Empower Tahap 2 dirancang sebagai langkah nyata untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku UMKM .

“Melalui FKS Empower, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pelatihan. Program ini kami rancang sebagai ruang bertumbuh bagi para peserta untuk memperkuat keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Kami percaya, ketika perempuan diberi akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan peluang, mereka dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitarnya,” ujar Beatrice.

Senada itu VP TJSL Pelindo Multi Terminal, Zulhendri menyampaikan, harapan agar program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat hingga pada akhirnya dapat berkembang secara mandiri dan memberi dampak positif ke sekitarnya.

Transisi ke Energi Hijau, FKS Group Pasang Panel Surya Berkapasitas 10 Megawatt



“Program ini menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai insan BUMN Pelindo Group terhadap pengembangan UMKM di Surabaya sebagai bagian dari wilayah kerja kami, sekaligus menjalankan prinsip berkelanjutan, sehingga komunitas yang telah mendapat manfaat dapat turut serta memberi inovasi dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya masing-masing,” ujar Zulhendri.

Kolaborasi FKS Group dan Pelindo Multi Terminal telah berjalan sejak 2024. Pada tahap pertama di tahun 2024, objektif program ditujukan untuk mendampingi masyarakat di empat kelurahan sekitar Teluk Lamong, Gresik, yaitu Kel. Romokalisari, Kel. Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Sarioso, dan Desa Karangkiring.

Selama program berlangsung, sebanyak 60 ibu rumah tangga mendapatkan pendampingan selama satu tahun. Dari program tersebut, total pendapatan kelompok tercatat mencapai lebih dari Rp100 juta. Beragam produk inovatif juga berhasil dikembangkan, mulai dari tempe fresh, keripik tempe sagu, susu kacang kedelai, brownies tempe, hingga berbagai produk turunan kedelai lainnya.

Selain mendorong peningkatan pendapatan, program ini juga diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis komunitas melalui pemanfaatan bahan pangan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan tren pertumbuhan UMKM di Surabaya yang semakin terdorong oleh inovasi produk dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi Surabaya. Hingga Tahun 2025 terdapat +106.000 UMKM yang aktif dan terdata secara resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sebanyak 5.250 UMKM untuk mendapatkan intervensi mulai dari pelatihan, pemasaran hingga pendampingan, serta legalitas produk

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik kehadiran program yang sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan berdaya saing.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk kolaborasi strategis antara PT Pelindo Multi Terminal dan FKS Group, yang didampingi oleh PT Sahabat Investasi Indotama atau Social Investment Indonesia. Inilah bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah melalui dorongan inovasi produk yang dilakukan, produk tempe, tahu, atau olahan kedelai lainnya yang berasal dari lokasi binaan memiliki nilai tambah yang tinggi dan dapat berdaya saing global atau go internasional,” kata Eri.

Salah satu peserta UMKM, Dessy Intan Normalasari, mengaku program ini memberikan banyak manfaat dalam pengembangan usahanya. “Dari program ini saya jadi belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya pahami, mulai dari cara mengelola usaha, membuat kemasan produk yang lebih menarik, sampai pentingnya legalitas usaha. Pendampingannya juga terasa dekat dan mudah dipahami, jadi kami lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha ke depannya,” kata Dessy.

Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahap kedua ini FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal juga memperkuat pendampingan bagi peserta tahap pertama agar produk UMKM binaan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern lokal di Surabaya. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong tumbuhnya UMKM lokal yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

Pengawasan ini penting untuk memastikan media pembawa yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawasi pengiriman sebanyak 540 ekor kepiting bakau tujuan Jakarta melalui Bandara Pattimura Ambon guna memastikan komoditas perikanan memenuhi persyaratan karantina dan bebas dari hama maupun penyakit.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Sabtu mengatakan, pengawasan dilakukan terhadap pengiriman 540 ekor kepiting bakau yang dikemas dalam sembilan koli dengan nilai ekonomi mencapai Rp27 juta.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan media pembawa yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,” katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap komoditas perikanan antardaerah merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) yang dapat mengganggu ekosistem perairan maupun sektor perikanan budidaya.

Menurut dia, kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi sehingga proses pengirimannya harus diawasi secara ketat agar kualitas dan kesehatannya tetap terjaga hingga tiba di lokasi tujuan.

“Selain menjaga kualitas komoditas, pengawasan juga bertujuan memberikan jaminan keamanan hayati sehingga komoditas yang dilalulintaskan tidak menjadi media penyebaran penyakit ikan ke wilayah lain,” ujarnya.

Willy mengatakan, metode pengawasan yang dilakukan BKHIT Maluku meliputi pemeriksaan fisik komoditas, pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi persyaratan karantina, hingga memastikan kondisi kemasan dan media pembawa layak untuk pengiriman.

Ia menambahkan, seluruh prosedur pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengatur pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya antar-area maupun antarnegara.

“Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan hingga sertifikasi terhadap media pembawa yang dilalulintaskan,” katanya.

Dalam kegiatan pengawasan di area kargo Bandara Pattimura Ambon itu, petugas memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah sesuai ketentuan sebelum komoditas diberangkatkan menuju Jakarta.

BKHIT Maluku, lanjut dia, akan terus memperkuat pengawasan rutin terhadap lalu lintas komoditas perikanan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran perdagangan hasil perikanan Maluku sekaligus menjaga kesehatan dan mutu komoditas yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Dewan Federal Reserve (The Fed) menunjuk Jerome Powell sebagai ketua sementara (chair pro tempore) hingga Kevin Warsh dilantik sebagai kepala baru bank sentral AS.

Melansir Reuters, Sabtu (16/5/2026), Warsh diperkirakan segera dilantik oleh Presiden AS Donald Trump, tetapi belum ada tanggal yang diumumkan.

Masa jabatan delapan tahun Powell sebagai pemimpin The Fed secara resmi berakhir pada Jumat (15/5/2026).

Anggota dewan The Fed, Stephen Miran dan Michelle Bowman, dalam pernyataan bersama menyatakan tidak mendukung langkah yang mempertahankan Powell sebagai ketua karena tidak mencantumkan batas waktu yang jelas untuk status sementaranya.

Sementara itu, meskipun Powell mundur dari jabatan ketua, dia memastikan akan tetap berada di Dewan Gubernur The Fed.

(NIA DEVIYANA)

NGANJUK - Polri menargetkan membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, Korps Bhayangkara sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.

"Pada 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia," kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (16/5/2026).

Hal itu disampaikan Kapolri saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Kapolri menegaskan, pembangunan SPPG tersebut dibangun untuk terus memperkuat dan mengawal tuntas program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. "Sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit.

Sigit menekankan, dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat. Hal itu dipastikan untuk menjaga Food Security.

Lihat video: BREAKING NEWS! Strategi Prabowo: Resmikan Panen Raya Jagung Sekaligus Groundbreaking Gudang Pangan!

"Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten," tutup Sigit.

Sebelunnya, Sigit mengungkapkan bahwa, sampai dengan saat ini, Polri sudah memiliki 1.376 SPPG. "Di sisi lain, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG," ucap Sigit.

Menurut Kapolri, ribuan SPPG tersebut terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan.

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja," ucapnya.

JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) nya Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Akademisi sekaligus pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, menilai laporan itu tidak layak dilanjutkan ke proses hukum. Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menilai pengaduan tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya arogansi majikan terhadap mantan pekerjanya.

"Kami melihat perkara majikan melaporkan mantan ART tidak layak dilanjutkan karena penyidik bisa saja dituduh tidak memberikan rasa keadilan. Sebaliknya, kami meminta penyidik kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) daripada memprosesnya secara pidana," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dosen mata kuliah Hukum Kepolisian dan Kriminalistik menegaskan setiap penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dilakukan secara proporsional. Edi juga mengingatkan agar proses hukum tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi lebih tinggi menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak yang lebih lemah seperti ART.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menegaskan pentingnya pendekatan RJ dalam kasus-kasus serupa. "Pendekatan restorative justice harus tetap di kedepankan agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat kecil. Penyidik kepolisian harus berhati-hati ketika menangani laporan majikan terhadap mantan pembantunya," katanya.

Lihat video: Andre Taulany dan Erin Wartia Akhirnya Sepakat Cerai Secara Damai



Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyoroti penggunaan UU PDP dalam kasus tersebut. Tuduhan terhadap Hera tersebut sangat tidak tepat karena data pribadi dalam UU PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP, KK, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik

“Komisi III DPR menilai penggunaan UU PDP dalam perkara Hera mantan ART Erin Wartia tidak tepat,” katanya.