Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026).

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,46% atau 82 poin ke Rp18.049 per dolar AS, level terendah sepanjang masa. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,10% ke 99,42.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan depresiasi nilai tukar akan berlanjut hingga perdagangan hari ini.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan datang dari perkembangan konflik geopolitik global. Ibrahim bilang, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah. Terbaru, Washington mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam, meskipun kesepakatan tersebut bergantung pada penghentian permusuhan oleh Hizbullah.

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain konflik, perhatian pasar kini juga beralih ke data ekonomi AS, khususnya laporan penggajian non-pertanian yang dipantau ketat pada hari Jumat. Pada hari Rabu, data dari perusahaan pemroses penggajian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 122.000 pekerjaan pada bulan Mei, melebihi ekspektasi ekonom dan meningkat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Untuk sentimen domestik, Ibrahim melihat adanya kekhawatiran yang meningkat setelah lonjakan harga minyak mentah semakin memicu risiko defisit fiskal mendekati 3%. Hal ini juga berimbas pada kekhawatiran akan adanya intervensi negara yang lebih besar dalam komoditas, serta kegelisahan atas kemungkinan reklasifikasi MSCI terhadap pasar modal yang sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam proyeksinya menjelaskan dalam skenario positif rupiah tahun ini akan berada di level Rp17.089 per dolar AS. Sedangkan, untuk skenario negatif rupiah akan melemah di level Rp17.834 per dolar AS.

Skenario positif rupiah tersebut didasari oleh sejumlah indikator, yakni adanya intervensi agresif Bank Indonesia (BI), kebijakan pengetatan moneter, kepastian independensi BI dari pemerintah, peran pemerintah menjaga postur APBN secara disiplin, hingga adanya capital inflow asing ke pasar SBN atau saham.

"Skenario negatif untuk rupiah adalah adanya intervensi politik ke Bank Indonesia, melebarnya defisit transaksi berjalan, hawkish The Fed, konflik geopolitik, dan adanya capital outflow dari SBN atau pasar saham," kata Nafan.

Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten dari 12 provinsi di Indonesia pada Rabu (3/6/2026) sebagai upaya percepatan capaian swasembada pangan.

Agenda yang dipusatkan di Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis menjadi prioritas nasional, khususnya untuk melepas ketergantungan pada produk impor turunannya. Dia menyebut Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa swasembada pangan.

"Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional," ujar Amran.

Ada 4 komoditas strategis perkebunan yang ditanam serentak pada gelaran kemarin yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, maupun peningkatan kesejahteraan pekebun. Keempat komoditas itu yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa.

Amran mengatakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan dan energi.

Di Desa Pasirbungur yang merupakan sentra tanaman tebu di Subang, Jawa Barat, pada agenda tersebut dilakukan tanam serentak tebu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor gula tebu ke depannya.

"Saya minta seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat, kompak, dan memastikan setiap hektare lahan yang telah dialokasikan benar-benar ditanami serta dipantau perkembangannya," ujar Amran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing sektor perkebunan.

Ali Jamil menjelaskan hilirisasi perkebunan menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

"Hilirisasi dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan, mengurangi ketergantungan produk impor, serta memperkuat kinerja ekspor nasional," ujarnya.

Adapun sejumlah daerah yang ikut kegiatan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan oleh Kementan Rabu kemarin antara lain Tanam Serentak Tebu di Subang (Jawa Barat), Pekalongan dan Pati (Jawa Tengah), Sleman (DIY), hingga Malang dan Sidoarjo (Jawa Timur),

Sedangkan Tanam Serentak Kopi dilakukan oleh petani di Simalungun (Sumatra Utara), Tanam Serentak Kelapa di Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Tanam Serentak Kakao dilakukan di Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara).

Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare di tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi seluas 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapat porsi seluas 2.013 hektare, terdiri dari kegiatan bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan areal baru seluas 250 hektare.

Kabupaten Subang saat ini memiliki areal tebu eksisting seluas 3.595 hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Pada gerakan tanam serentak Rabu kemarin, penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare yang merupakan bagian dari program perluasan areal tebu seluas 250 hektare. Setiap hektare lahan mendapatkan dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas.

Varietas yang digunakan ialah varietas PSJT 941 yang memiliki potensi produksi hingga 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula mencapai 9,64%, sehingga dinilai cocok untuk pengembangan tebu di wilayah Subang.

Selain itu, diberikan pula bantuan biaya operasional pekebun setara 40 Hari Orang Kerja (HOK).

Mentan Amran berharap melalui gerakan ini sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekebun semakin kuat.

"Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tandasnya.

JAKARTA - Sebanyak 7 mantan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker. Mereka divonis 4 hingga 6,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Terdakwa I Hery Sutanto dan Terdakwa II Subhan terbukti menerima gratifikasi yang nilainya masing-masing Rp1,45 miliar dan Rp598,7 juta.

"Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jumlah penerimaan dapat dinyatakan sebagai gratifikasi terhadap Terdakwa I Hery Sutanto sejumlah Rp1.455.120.000 (1,45 miliar) sedangkan untuk Terdakwa II Subhan sejumlah Rp598.722.222 (598,7 juta)," ujar hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Hakim menyatakan total uang nonteknis yang diterima para terdakwa senilai Rp 49.607.500.000. Hakim menyatakan, uang nonteknis itu diberikan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa yang berhubungan dengan jabatan pelayanan publik.

"Oleh karena itu, majelis hakim tidak dapat serta-merta mendasarkan penentuan jumlah perolehan uang non-teknis yang diterima oleh masing-masing para terdakwa semata-mata pada angka yang dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum, melainkan berdasarkan perhitungan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan," ujar hakim.

Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa terkait penerimaan uang honorarium para terdakwa. Hakim menyatakan uang honorarium tersebut sah.

"Penerimaan honorarium dan narasumber atau evaluator merupakan penerimaan yang sah secara hukum oleh para terdakwa," ujar hakim.

Hakim menyatakan Hery, Subhan dan Fahrurozi bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Gery, Sekarsari, Anitasari dan Supriadi terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Vonis Lengkap 7 Terdakwa Suap danGratifikasi Sertifikat K3 Kemnaker.

1. Fahrurozi

Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp35 juta subsider 1 tahun pidana kurungan.

2. Hery Sutanto

Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025, divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp7.591.120.000 (7,59 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

3. Subhan

Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp1.948.722.222 (1,94 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

4. Gerry Aditya Herwanto Putra

Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp828.500.000 (828,5 juta) subsider 1 tahun.

5. Sekarsari Kartika Putri

Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp900.000.000 (900 juta) subsider 1 tahun pidana kurungan.

6. Anitasari Kusumawati

Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp1.350.000.000 (1,35 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

7. Supriadi

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp3.000.000.000 (3 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terus melemah sejak awal tahun, dan membuat kapitalisasi pasar menguap sebesar Rp5.730 triliun sejak awal 2026.

Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), kapitalisasi pasar pada awal tahun atau 2 Januari 2026 mencapai Rp16.014 triliun, atau setara US$957 miliar. Kala itu, IHSG berada pada level 8.748,13.

Sementara itu, pada hari ini, Rabu (4/6/2026), IHSG berada pada level 5.839,78 atau telah melemah 32,46% sejak awal tahun. Kapitalisasi pasar juga terpangkas menjadi Rp10.263 triliun, atau saat ini setara US$569 miliar.

Mengacu pada data RTI Infokom, investor asing juga tercatat melakukan aksi jual bersih pada seluruh pasar sebesar Rp56,36 triliun sejak awal tahun ini.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menuturkan kondisi ini terasa semakin kontras ketika beberapa bursa global justru masih mampu mencatatkan rekor baru masing-masing.

“Menurut kami, pasar saat ini tidak lagi mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk tumbuh, melainkan mempertanyakan kredibilitas Indonesia,” ucap Liza, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, setidaknya terdapat lima kekhawatiran utama yang mendominasi sentimen investor saat ini. Pertama adalah governance & policy credibility pasca outlook negatif dari Moody's dan Fitch, dan kedua adalah tekanan Rupiah yang telah menyentuh level Rp18.000 per dolar AS.

Kekhawatiran ketiga adalah menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik, foreign outflow yang terus berlanjut, serta meningkatnya leadership dan policy communication risk di mata investor global.

Adapun Liza mengungkapkan fokus investor kini bergeser ke dua minggu paling krusial tahun ini. Pada 19 Juni akan berlangsung MSCI Global Market Accessibility Review dan FTSE Russell Global Equity Index Series Review, disusul FTSE Rebalancing efektif 22 Juni serta MSCI Annual Market Classification Review pada 24 Juni.

Setelah Moody's dan Fitch, FTSE dan MSCI berpotensi menjadi ujian berikutnya bagi kredibilitas pasar modal Indonesia.

Liza juga mengungkapkan pasar tidak lagi mencari alasan untuk menjual. Pasar sedang mencari alasan untuk berhenti menjual.

“Pertanyaan yang harus dijawab investor bukan lagi ‘mengapa IHSG jatuh?’, melainkan apakah pasar saat ini sedang menilai risiko Indonesia secara objektif, atau sudah mulai menghukum Indonesia lebih keras daripada yang seharusnya,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai revisi UU P2SK menjadi langkah strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Menurut Purbaya, perubahan regulasi tersebut diperlukan agar sektor keuangan Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan industri jasa keuangan, kemajuan teknologi finansial, serta tantangan pengawasan yang semakin kompleks.

Selain itu, revisi UU P2SK juga ditujukan untuk memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Pemerintah berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan berbagai terobosan, termasuk melalui penguatan sektor keuangan yang kokoh dan sehat,” ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (4/6/2026).

Reformasi Sektor Keuangan RI

Purbaya mengatakan perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik hingga gangguan rantai pasok yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.

Meski demikian, Indonesia dinilai masih mampu mempertahankan kinerja ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 disebut berada di atas rata-rata negara-negara G20 maupun ASEAN, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.

Ia menegaskan sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Karena itu, reformasi sektor keuangan yang telah dimulai melalui UU P2SK perlu terus dipercepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendalaman pasar keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan penguatan inklusi keuangan.

Purbaya menambahkan revisi UU P2SK mencakup 17 topik pengaturan yang dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

“Ketujuh belas topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Presiden melalui Asta Cita, dengan sektor keuangan yang berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik,” kata Purbaya.

Ia berharap revisi UU P2SK dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan sektor keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

UU P2SK

Berikut 17 Perubahan Utama dalam UU P2SK:

1. Penguatan kelembagaan LPS

2. Penguatan kelembagaan OJK

3. Penguatan kelembagaan Bank Indonesia

4. Evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR

5. Perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah

6. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

7. Pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan

8. Penerbitan surat utang Danantara (Patriot Bond dan Merah Putih Bond)

9. Pengaturan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi

10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas

11. Bursa mineral dan komoditas strategis

12. Penguatan pengaturan aset kripto

13. Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring

14. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia

15. Perluasan penanganan piutang macet UMKM

16. Penyelidikan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif

17. Penguatan pengawasan dan penyehatan perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp60 per saham setelah mempertahankan kinerja yang solid sepanjang 2025 di tengah tekanan kenaikan harga komoditas global.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Direktur MYOR Wardhana Atmadja mengatakan di tengah tantangan industri makanan dan minuman akibat lonjakan harga kopi dan kakao, perseroan mampu membukukan penjualan sebesar Rp38,68 triliun pada 2025.

Realisasi tersebut, kata dia, meningkat dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya yang sebesar Rp36,07 triliun.

"Oleh karena itu para pemegang saham menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2025 dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp60 per saham," ujarnya, Kamis (4/6/2026)

Wardhana memaparkan sepanjang tahun lalu perseroan menghadapi tekanan yang cukup berat sepanjang tahun lalu.

Harga kopi dan kakao yang tinggi sebagai bahan baku utama produksi meningkatkan biaya operasional, sementara perusahaan tetap dituntut menjaga daya saing harga di pasar.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mayora menjalankan berbagai strategi, mulai dari inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya produksi, hingga memperluas penetrasi pasar domestik maupun internasional.

Memasuki 2026, perseroan melihat peluang perbaikan profitabilitas seiring mulai turunnya harga kopi dan kakao di pasar global. Penurunan harga bahan baku tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi peningkatan margin usaha.

Perseroan, lanjutnya, juga menilai prospek industri makanan dan minuman masih positif, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif stabil serta permintaan ekspor yang tetap terjaga.

"Kami akan terus memperkuat inovasi, menjaga efisiensi operasional, memastikan ketersediaan bahan baku, serta memperluas pasar di dalam dan luar negeri," katanya.

Dengan portofolio merek yang kuat dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai negara, Mayora optimistis mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum membahas secara resmi penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang direncanakan berlaku pada tahun fiskal 2026.

Menurut Purbaya, pembahasan sejauh ini baru dilakukan secara informal dengan DPR dan belum sampai pada tahap pengajuan resmi rancangan kebijakan.

“Belum (diterapkan Juni ini), saya masih menghadap DPR dulu untuk diskusi. Sudah ngomong di belakang, tapi secara resmi atau official-nya belum,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyusun rancangan kebijakan beserta regulasi terkait penambahan lapisan tarif cukai rokok.

Namun, draf tersebut belum disampaikan secara resmi kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap meminta persetujuan DPR sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

“Sudah ada (draf aturannya). Sudah bicara informal, formalnya belum, tapi yang resminya kan saya ke sana (DPR),” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan penambahan lapisan tarif CHT bertujuan menarik produsen rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem yang legal dan membayar cukai kepada negara.

Melalui skema tersebut, pemerintah berencana menyediakan lapisan tarif baru dengan tarif yang lebih rendah sehingga dapat mengakomodasi produsen rokok yang selama ini beroperasi di luar sistem resmi.

Menurut dia, rancangan kebijakan tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi industri dan penyerapan tenaga kerja.

Purbaya berharap keberadaan lapisan tarif baru dapat mendorong lebih banyak pabrik rokok memiliki legalitas usaha.

Dengan demikian, pemerintah dapat lebih mudah melakukan penegakan hukum terhadap produsen yang tetap memilih beroperasi secara ilegal.

Sebelumnya, Purbaya memperkirakan potensi penerimaan negara yang hilang akibat peredaran rokok ilegal mencapai sekitar Rp 60 triliun.

Jika sebagian produsen rokok ilegal masuk ke dalam sistem melalui skema lapisan tarif baru, pemerintah memperkirakan tambahan penerimaan negara dapat mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun.

“Dari rokok yang masuk Rp 200 triliun, tapi bocornya sekitar 30 persen atau Rp 60 triliun. Let's say, kita cuma dapat separuhnya, mungkin Rp 20 triliun-Rp 30 triliun bisa didapat itu,” kata Purbaya pada April 2026.

Meski demikian, hingga kini pemerintah belum memastikan waktu implementasi kebijakan tersebut karena masih menunggu proses konsultasi dan pembahasan resmi bersama DPR.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kabar importir Cina menunda pembelian batu bara berasal Indonesia dinilaimbisa menggebuk operasional sejumlah emiten batu bara tanah air, khususnya yang menjadikan Cina sebagai negara tujuan ekspor. Kabar itu mencuat setelah pemerintah resi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Merujuk informasi yang dilaporkan Bloomberg, China Coal Transportation and Distribution Association (CCTD) menyampaikan sejumlah importir Cina telah menunda pengiriman batu bara untuk bulan Juni. Langkah ini menyusul rencana pemerintah Indonesia memusatkan ekspor melalui Danantara.

Seiring dengan kabar tersebut, sejumlah saham industri batu bara tersebut terpantau melemah. Sejumlah emiten yang melakukan ekspor batu bara ke Cina antara lain adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), hingga PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Berdasarkan data bursa pada Kamis (5/6), harga saham AADI sempat tertekan ke Rp 7.875 sebelumnya akhirnya ditutup hijau di 8.025. Saham ITMG sempat terkoreksi 0,34% ke Rp 21.975 sebelum ditutup mendatang. Adapun GEMS anjlok 8,42% ke Rp 6.250 per saham.

Dalam laporan keuangan PTBA tahun buku 2025, perusahaan pelat merah ini mengekspor batu bara sebesar Rp 938,81 miliar dari total penjualan batu bara perseroan pada tahun penuh 2025 senilai Rp 42,65 triliun. Penjualan batu bara PTBA masih didominasi di pasar domestik dengan nilai mencapai Rp 20,94 triliun.

Lalu ada emiten milik konglomerat Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yaitu PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Produsen raksasa batu bara tanah air ini menjadikan kawasan Asia Timur, termasuk Cina sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor. Sepanjang 2025, AADI mengekspor batu bara ke Cina senilai US$ 603,5 juta dari total penjualan perseroan senilai US$ 4,9 miliar.

Kemudian ada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) yang menjadi perusahaan energi dengan portofolio kuat ke negara-negara Asia, termasuk Cina. berdasarkan laporannya, Cina merupakan negara tujuan ekspor terbesar ITMG, mencapai US$ 562,27 juta dari total pendapatan sebesar US$ 1,88 miliar pada 2025.

Selanjutnya adalah emiten Grup Sinarmas yaitu PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS). Dilihat dari laporannya, GEMS menjadikan Cina sebagai negara tujuan ekspor batu bara terbesar dengan niali pendapatan sebesar US$ 1,21 miliar dari total pendapatan perseroan sebesar US$ 2,41 miliar.

Sebelumnya, pemerintah mulai memberlakukan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui skema satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia mulai Senin (1/6). Pada tahap awal, kebijakan tersebut akan mengatur tiga komoditas utama ekspor Indonesia, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau besi paduan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini dijalankan secara bertahap dan menjadi bagian dari perbaikan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis.

“Pelaksanaan kebijakan ini pada tahap awal dimulai pada tiga komoditas strategis yang merupakan tiga komoditas ekspor terbesar Indonesia, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI pada Mei lalu untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam serta memastikan manfaat ekspor memberi nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pemerintah berharap skema satu pintu dapat memperkuat pengawasan dan validasi data perdagangan komoditas, sekaligus mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Dengan demikian nilai ekspor yang tercatat benar-benar menggambarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga kewajiban kepada negara dan penerimaan negara dapat lebih optimal,” kata Airlangga.

Istana Kepresidenan merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/6). Mata uang rupiah tercatat sempat menyentuh level Rp18.039 per dolar AS.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menilai kekuatan fundamental ekonomi Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi saat ini relatif terkendali.

"Sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (4/6).

Prasetyo mengatakan pemerintah terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut ketiga lembaga tersebut secara rutin berkomunikasi untuk mengevaluasi sekaligus menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas nilai tukar dan perekonomian nasional.

"Berkenaan dengan masalah rupiah, kami, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah," ujarnya.

Sebelumnya optimisme terhadap situasi ekonomi dalam negeri juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memastikan pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) tidak mengganggu kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Menurut dia, kondisi tersebut masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan pemerintah. Purbaya menjelaskan sebagian besar surat utang pemerintah memiliki kupon tetap atau fixed coupon, sehingga kewajiban pembayaran bunga tidak berubah meskipun nilai tukar rupiah melemah.

"Saya lupa, itu kuponnya fixed ya? Harusnya fixed kuponnya. Pembayaran utang lewat bond, ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Di sisi lain bendahara negara ini menyatakan pelemahan rupiah saat ini masih berada dalam rentang simulasi yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah. "Ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," kata dia.

Purbaya menjelaskan setelah asumsi nilai tukar APBN ditetapkan di level 16.500 per dolar AS, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap potensi perubahan kondisi ekonomi global. Level saat ini, kata dia, masuk dalam perhitungan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) mewaspadai dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar AS terhadap kinerja bisnis perseroan pada 2026.

Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengatakan meski tetap optimistis berekspansi, perusahaan mengakui tantangan bisnis ritel masih cukup besar. Tomin utamanya menyoroti pelemahan daya beli masyarakat serta penguatan dolar AS yang menekan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga dari pemasok yang selama ini masih berupaya menahan penyesuaian harga produk.

"Kami sudah mendapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan terjadinya kenaikan harga. Tantangannya adalah daya beli masyarakat belum terlalu kuat, sementara harga barang kemungkinan tidak bisa bertahan pada level saat ini," ujarnya dalam Public Expose yang digelar Kamis (4/6/2026).

Di tengah tekanan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, pelemahan rupiah, dan potensi kenaikan harga dari pemasok, manajemen tetap optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja pada tahun ini.

Tomin mengakui tantangan yang dihadapi industri ritel pada 2026 tidak mudah. Namun hingga saat ini perusahaan masih mempertahankan target bisnis yang telah ditetapkan dan belum melakukan revisi anggaran.

"Kita masih stick dengan budget kamu. Kita belum melakukan adjustment. Walaupun banyak tantangan, kita masih mengupayakan yang terbaik untuk bisa mencapai target-target tersebut," ujarnya.

Meski tidak merinci target pendapatan maupun laba bersih, manajemen berharap kinerja tahun ini setidaknya tidak lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

"Yang bisa saya sampaikan, kami mengupayakan hasil yang lebih baik dibandingkan 2025," kata Tomin.

Sementara itu, Presiden Direktur AMRT, Hans Prawira menilai tantangan terbesar industri ritel saat ini berasal dari melemahnya daya beli masyarakat dan penguatan dolar AS yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dari pemasok.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan mengandalkan pemanfaatan data pelanggan guna menghadirkan promosi yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Kami percaya data memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap perilaku konsumen. Dengan begitu, kami bisa memberikan penawaran yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang," ujarnya.

Sepanjang 2026, AMRT menargetkan pembukaan hingga 1.080 toko baru pada 2026, termasuk ekspansi agresif di pasar internasional. Selain membuka 800 gerai baru di Indonesia, perseroan juga membidik penambahan 200-250 toko di Filipina dan sekitar 30 toko di Bangladesh sebagai bagian dari strategi memperluas jejak bisnis di luar negeri.

Emiten milik pengusaha Djoko Susanto ini tercatat membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk pada kuartal I/2026 sebesar Rp1,08 triliun atau meningkat 10,3% dibandingkan laba bersih kuartal I/2025 senilai Rp975,12 miliar.

Sejalan dengan laba bersih, pendapatan bersih perseroan tumbuh 7,5% secara tahunan menjadi Rp35,24 triliun atau dibandingkan dengan pada kuartal I/2025 sebesar Rp32,77 triliun.

Di hari Jumatbiasanya umat muslim mengamalkan Surat Al-Kahfi atau membaca Yasin di samping menghidupkan selawat kepada Nabi. Selain di atas ternyata masih ada amalan sunnahlain yang memiliki fadhilah dahsyat.

Amalan ini terbilang jarang diketahui kecuali yang terbiasa menghidupkan sunnah Nabi. Berikut Amalannya:

1. Mandi Jumat

Dalam Kitab Al-Mawa'izh Al-'Usfuriyah, Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Ushfury menukil Hadis dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Mak-hul bahwa ia berkata kalau Ubaidah bin as-Shomit rodhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barang siapa mandi di hari Jumat dengan niat yang baik maka kulit tubuhnya yang dikenai air akan penuh dengan cahaya. Seluruh kulit tubuhnya itu akan menjadi cahaya pada Hari Kiamat di tempat pemberhentian seluruh makhluk (Mauqif).

Tubuhnya akan menjadi cahaya yang bersinar di antara makhluk lainnya. Kemudian Jumat akan datang dengan menjelma seorang laki-laki. Kepalanya mengenakan mahkota surga. Kemudian Jumat yang menjelma laki-laki itu berkata: "Assalamu'alaika!" Orang yang mandi itu menjawab: "Alaikas Salam!"

Kemudian ia bertanya: "Siapa kamu?" "Aku adalah Jumat dimana kamu pernah mandi. Aku adalah Jumat dimana kamu pernah salat dan membaguskan salatmu karena Allah. Aku datang untuk memberikan kesaksian untukmu di sisi Allah," kata Si Jumat. Kemudian Si Jumat memberikan kesaksian untuk orang yang mandi itu di sisi Allah. Kemudian orang yang mandi itu masuk surga.

Barang siapa mandi di hari Jumat dan memakai pakaiannya, kemudian ia keluar dari rumah untuk menuju salat Jumat, maka Allah akan menulis setiap langkah yang ia langkahkan sebagai ibadah satu tahun, yaitu ibadah puasa dan salat.

Kemudian ketika ia masuk masjid dan ia tidak bersenda gurau dan tidak berbicara kecuali berbicara kebaikan maka Allah akan mencatatkan baginya kebaikan sebanyak orang yang sholat Jumat di masjid tersebut. Di mana masing-masing salat mereka dihitung 25 kali salat. Bahkan salat orang yang terakhir datang sekalipun.

2. Membaca Surat Al-Kahfi dalam Salat

Masih dalam riwayat yang sama, barang siapa membaca Surat Al-Kahfi dalam dua rakaat di hari Jumat maka baginya akan ada tiang cahaya dari masjid dimana ia salat jumat hingga tiang tersebut tembus sampai ke Masjidil Haram di Mekkah. Yang mengisi tiang itu adalah para Malaikat yang memintakan ampunan untuknya sampai hari Jumat berikutnya.

Apabila ia salat Jumat di Masjidil Haram di Mekkah maka akan bersinar tiang cahaya dari Masjidil Haram yang tembus sampai Baitul Makmur yang berada di langit. Yang mengisi tiang tersebut adalah para malaikat yang memintakan ampunan untuknya sampai hari Jumat berikutnya.

3. Salat 4 Rakaat Sebelum Khatib Naik Mimbar

Amalan berikutnya, barang siapa salat 4 (empat) rakaat di hari Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar, dan ia membaca Alhamdulillah sekali dan Surat Al-Ikhlas 50 kali dalam setiap rakaatnya.

Jika ditotal maka ia telah membaca sebanyak 200 kali dalam 4 (empat) rakaat, maka sungguh ia telah memenuhi hak hari Jumat sebagaimana para Malaikat lakukan. Dan ia tidak akan keluar dari dunia kecuali ia akan melihat tempatnya di surga.

4. Membaca Doa Ini Setelah Salat Jumat

Kemudian ketika ia hendak keluar dari masjid setelah selesai salat Jumat, ia membaca doa berikut. Maka orang tersebut akan diberi pahala beramal selama 200 tahun. Berikut lafaz doanya:

[َarabOpen]للّٰهُمَّ إِنِّيْ أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِيْ فَارْزُقْنِيْ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ فِى كِتَابِكَ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ، وَقُلْتَ : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ

Selama puluhan tahun Bantargebang menjadi halaman belakang Jakarta. Ketika sampah menumpuk, solusinya sederhana yaitu dikirim ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Namun mulai Agustus 2026, pola itu akan berubah. Tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia tersebut hanya akan menerima sampah residu, sementara Jakarta harus mulai mengolah sendiri sebagian besar dari 7.500 hingga 8.000 ton sampah yang setiap hari dihasilkannya.

Perubahan ini menandai babak baru pengelolaan sampah ibu kota. Setelah bertahun-tahun mengandalkan Bantargebang sebagai tujuan akhir hampir seluruh sampah Jakarta, pemerintah kini mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Sampah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga tidak lagi sekadar dibuang, melainkan harus diproses sebelum mencapai tempat pembuangan akhir.

Sebagai langkah awal, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber pada 10 Mei 2026. Melalui aturan tersebut, warga diwajibkan memilah sampah sejak dari rumah tangga.

Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi perubahan sistem pengelolaan sampah Jakarta yang selama ini bertumpu pada Bantargebang. Salah satu yang akan menjadi andalan Pramono adalah gerakan pilah sampah.

“Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius bagi Jakarta untuk memilah sampah ini,” ujar Pramono lewat akun media sosial miliknya seperti dikutip Kamis (4/6).

Pemprov DKI kemudian mengintensifkan sosialisasi hingga tingkat RT dan RW untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah berharap warga mulai memisahkan sampah organik, anorganik, residu, dan limbah B3 rumah tangga sebelum diangkut petugas kebersihan.

Agar kebijakan berjalan maksimal, Pramono bahkan menyiapkan sanksi yang pada tahap awal akan dikenakan pada hotel, restoran dan kafe yang tidak melakukan pemilahan sampah di tahap awal. Meski begitu, detail teknis mengenai sanksi akan diumumkan belakangan. Ia menyatakan lahirnya Ingub bukan formalitas melainkan sebagai gerakan perubahan besar dalam pengelolaan sampah Jakarta.

Bantargebang di Ambang Batas

Di balik kebijakan tersebut, terdapat alasan yang sangat mendesak. TPST Bantargebang kini menghadapi tekanan yang semakin berat. Selain kapasitas yang terus menipis, tempat pembuangan akhir terbesar di Indonesia itu juga menghadapi ancaman lingkungan yang kian serius.

Pada Maret 2026, longsor sampah di Zona 4A menewaskan tujuh orang. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan Bantargebang bukan lagi sekadar soal kapasitas tampung, melainkan juga menyangkut keselamatan manusia dan risiko lingkungan yang semakin besar.

Ancaman lainnya datang dari emisi gas metana. Laporan tim riset Emmett Institute di University of California Los Angeles (UCLA) menempatkan Bantargebang sebagai lokasi pembuangan sampah dengan emisi metana terbesar kedua di dunia pada 2025, hanya berada di bawah Tempat Pembuangan Akhir Campo de Mayo di Argentina.

Laporan tersebut mencatat Bantargebang menghasilkan sekitar 6,3 metrik ton gas metana setiap jam. Temuan itu sejalan dengan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa sampah sisa makanan atau sampah organik merupakan jenis sampah terbesar di Indonesia.

Tingginya emisi tersebut menunjukkan besarnya dominasi sampah organik yang selama ini masuk ke Bantargebang. Pada 2024, proporsinya mencapai 39,36% dari total timbulan sampah nasional sebesar 33,79 juta ton.

Dosen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Hanifrahmawan Sudibyo menjelaskan gas metana terbentuk ketika sampah organik menumpuk dalam jumlah besar dan terurai dalam kondisi minim oksigen.

"Selama proses penguraian tersebut berlangsung, gas metana akan terbentuk dan dapat terlepas ke atmosfer apabila tidak dikelola dengan baik," kata Hanif.

Menurut dia, metana memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida dalam periode tertentu. Karena itu, pelepasan metana dari TPA menjadi salah satu isu penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.

Mengubah Perilaku Warga

Besarnya ancaman lingkungan tersebut menjadi alasan mengapa Pemprov DKI mulai mengubah pendekatan pengelolaan sampah. Sampah organik didorong untuk diolah menjadi kompos atau sumber energi.

Selanjutnya sampah anorganik diarahkan masuk ke sistem daur ulang. Sementara hanya residu yang tidak dapat dimanfaatkan lagi yang boleh dikirim ke Bantargebang.

Konsep tersebut sejalan dengan praktik ekonomi sirkular yang kini diterapkan berbagai kota besar dunia. Caranya dengan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomi.

Namun sistem ini membutuhkan perubahan perilaku masyarakat dalam skala besar. Persoalannya, mengubah cara masyarakat mengelola sampah tidak semudah menerbitkan aturan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Zoelkifli menilai kebijakan tersebut memang mendesak karena kondisi Bantargebang sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu.

Menurut Taufik, perhatian utama yang perlu dipahami warga Jakarta adalah pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Ia mengatakan keberhasilan kebijakan itu sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat untuk memisahkan sampah organik, anorganik, residu, dan limbah B3 sejak dari sumbernya.

"Perubahan perilaku masyarakat itu butuh waktu yang cukup panjang. Bisa satu sampai dua tahun baru bisa terbentuk budaya yang masif," kata Taufik.

Taufik mengatakan, pemilahan sampah harus didukung sosialisasi yang intensif hingga tingkat RT dan RW. Selain itu, sistem pengangkutan sampah juga harus disesuaikan agar sampah yang telah dipilah warga tidak kembali tercampur saat diangkut menuju fasilitas pengolahan.

Taufik juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak boleh hanya diukur dari berkurangnya volume sampah yang masuk ke Bantargebang. Menurut dia, sistem pengangkutan sampah terpisah hingga fasilitas pengolahan di tingkat wilayah harus dipersiapkan secara matang agar sampah yang telah dipilah warga tidak kembali tercampur saat proses pengangkutan.

Selain itu, Taufik menilai edukasi harus dibarengi dengan penegakan aturan yang konsisten. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem insentif bagi warga atau wilayah yang berhasil menjalankan pemilahan sampah dengan baik, sekaligus sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan.

"Yang tidak kalah penting adalah edukasi yang ditambah dengan penegakan aturan yang masif, juga sanksi dan reward," ujarnya.

Di sisi lain, Taufik mendorong adanya transparansi data pengelolaan sampah agar masyarakat dapat memantau perkembangan pengurangan sampah yang dikirim ke Bantargebang. Menurut dia, pemerintah perlu menyediakan dashboard terbuka yang menampilkan volume sampah yang berhasil diolah di Jakarta maupun yang masih dikirim ke Bantargebang.

Ia juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah, termasuk Refuse Derived Fuel (RDF) Plant dan fasilitas pemilahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Menurut Taufik, terdapat dua fokus utama yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Pertama, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Kedua, peningkatan infrastruktur pengolahan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Kalau tidak terintegrasi, nanti akan berantakan lagi. Jadi fokusnya perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan infrastruktur pengolahan sampah," kata dia.

Mengejar Target Infrastruktur

Perubahan perilaku masyarakat hanyalah satu sisi persoalan. Tantangan yang tidak kalah besar adalah kesiapan infrastruktur pengolahan sampah yang akan menopang kebijakan baru tersebut.

Penasihat Fraksi Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengingatkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan saat ini baru terdapat 26 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) aktif dengan kapasitas pengolahan sekitar 700 ton per hari.

Sementara RDF Plant Rorotan yang mulai beroperasi pada Maret 2026 memiliki kapasitas sekitar 1.000 ton per hari. Jika digabungkan, kapasitas pengolahan yang tersedia baru mencapai sekitar 1.700 ton per hari.

Dengan kapasitas pengolahan sekitar 1.700 ton per hari, Jakarta saat ini baru mampu menangani sekitar seperlima dari total timbulan sampah hariannya. Jika mengacu pada timbulan sampah harian Jakarta yang mencapai 7.500-8.000 ton, maka masih terdapat kesenjangan kapasitas lebih dari 5.800 ton per hari yang harus ditangani melalui perluasan fasilitas pengolahan, peningkatan daur ulang, pengomposan, maupun pengurangan sampah dari sumber.

Mujiyono menjelaskan tantangan tersebut semakin besar karena komposisi sampah Jakarta didominasi jenis yang seharusnya dapat dikelola sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir. Berdasarkan data yang ia sampaikan, dari total timbulan sampah harian Jakarta, sekitar 4.000 ton merupakan sampah organik dan sekitar 2.000 ton berupa sampah anorganik yang seharusnya dapat diolah melalui pengomposan maupun sistem daur ulang.

Kondisi ini menunjukkan sebagian besar sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang sebenarnya masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali apabila sistem pemilahan dan pengolahan berjalan optimal.

"Targetnya tepat secara arah, tetapi realistisnya perlu diuji dengan kesiapan di lapangan. Jangan sampai kebijakan berjalan tapi kita belum siap sehingga warga kebingungan ke mana membuang sampah mereka," kata Mujiyono.

Selain fasilitas pengolahan, Jakarta juga telah memiliki jaringan bank sampah yang cukup luas. Mujiyono menyebut saat ini terdapat sekitar 1.978 bank sampah aktif di berbagai wilayah Jakarta. Namun, menurut dia, keberadaannya masih menghadapi tantangan berupa distribusi yang belum merata serta keterbatasan akses pasar bagi hasil pemilahan sampah yang dikumpulkan warga. Karena itu, penguatan ekosistem bank sampah dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengurangan sampah ke Bantargebang.

Menurut dia, percepatan pembangunan TPS3R, penguatan bank sampah, industri daur ulang, hingga penerapan tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan menjadi syarat penting agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Mujiyono mengingatkan terdapat kesenjangan antara target yang ingin dicapai dan kesiapan infrastruktur yang tersedia saat ini.

Kekhawatiran terbesar adalah ketika pembatasan sampah ke Bantargebang dilakukan sebelum tersedia kapasitas pengolahan yang memadai di dalam kota. Jika itu terjadi, persoalan sampah bukan berkurang, melainkan hanya berpindah lokasi.

Risiko munculnya pembuangan liar di lahan kosong, bantaran sungai, maupun titik-titik lain berpotensi meningkat apabila sistem pengelolaan di tingkat lokal belum siap menampung perubahan tersebut. Untuk mencegah risiko tersebut, DPRD DKI Jakarta juga menyiapkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan baru tersebut.

Mujiyono mengatakan DPRD akan mendorong Pemprov DKI menyampaikan data berkala mengenai volume sampah yang masuk ke Bantargebang sebelum dan sesudah kebijakan berlaku. Selain itu, DPRD juga akan meminta adanya sistem pemantauan pada titik-titik rawan pembuangan liar di setiap kota administrasi. Menurut dia, penurunan volume sampah yang dikirim ke Bantargebang harus dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas pengolahan di dalam kota, bukan karena berpindah ke lokasi pembuangan ilegal.

Ia pun menjelaskan terdapat empat langkah yang harus segera dilakukan agar kebijakan pembatasan sampah ke Bantargebang berjalan efektif.

Pertama, mempercepat pembangunan TPS3R di setiap kecamatan. Menurut dia, keberadaan 26 TPS3R untuk melayani 267 kelurahan di Jakarta masih jauh dari memadai.

Kedua, memperkuat ekosistem bank sampah dan industri daur ulang. Ia menilai sekitar 2.000 ton sampah anorganik yang dihasilkan Jakarta setiap hari memiliki nilai ekonomi dan perlu didukung dengan jaminan pasar agar sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Ketiga, menerapkan penegakan aturan secara bertahap dan konsisten. Menurut dia, kewajiban pemilahan sampah sebaiknya lebih dahulu diterapkan pada kawasan perumahan terorganisasi, pasar, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran sebelum diperluas ke kawasan permukiman padat.

Keempat, mendorong penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan yang mereka hasilkan.

"Selama ini beban pemilahan dan pengolahan sampah hampir sepenuhnya diletakkan pada masyarakat. Padahal produsen juga memiliki tanggung jawab terhadap sampah kemasan produknya," kata Mujiyono.

Saat Jakarta Harus Mengelola Sampahnya Sendiri

Mulai Agustus 2026, Jakarta memasuki fase baru dalam pengelolaan sampah. Untuk pertama kalinya, kapasitas Bantargebang tidak lagi menjadi jawaban utama atas persoalan sampah ibu kota. Pengurangan volume sampah yang dikirim ke lokasi tersebut harus berjalan seiring dengan meningkatnya kemampuan Jakarta mengolah sampahnya sendiri.

Kebijakan ini sekaligus menjadi ujian terbesar bagi sistem pengelolaan sampah Jakarta. Sebab, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya volume sampah yang masuk ke Bantargebang, melainkan oleh kemampuan Jakarta mengolah sampahnya sendiri.

Tantangan yang dihadapi tidak kecil. Infrastruktur pengolahan sampah masih terbatas, budaya memilah sampah belum terbentuk secara luas, dan kapasitas pengawasan di tingkat lingkungan masih perlu diperkuat. Jika berbagai elemen tersebut tidak berjalan beriringan, risiko yang muncul bukanlah berkurangnya sampah, melainkan berpindahnya persoalan ke lokasi lain melalui praktik pembuangan liar di lahan kosong, bantaran sungai, atau ruang-ruang publik lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap gerakan pilah sampah dapat menjadi titik awal perubahan dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini membayangi ibu kota.

"Harapan saya, mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta yang dari waktu ke waktu tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan," ujar Pramono dalam Deklarasi Gerakan Pilah Sampah pada Mei lalu.

Namun, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pemerintah. Transformasi pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari rumah tangga, pengelola kawasan, pelaku usaha, hingga industri yang menghasilkan kemasan dan produk konsumsi sehari-hari.

Tantangan terbesar Jakarta sesungguhnya bukan menetapkan target pengurangan sampah ke Bantargebang, melainkan memastikan seluruh rantai pengelolaan sampah bekerja secara utuh. Mulai dari pemilahan di rumah tangga, pengangkutan yang terpisah, fasilitas pengolahan yang memadai, hingga pasar bagi hasil daur ulang.

Tanpa keterhubungan antarsistem tersebut, pembatasan sampah ke Bantargebang berisiko menjadi sekadar perpindahan masalah. Sebaliknya, jika berhasil dijalankan, kebijakan ini dapat menjadi titik balik pengelolaan sampah ibu kota.