JAKARTA - Sebanyak 40 organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun Ade Armando telah bertemu Mantan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) nantinya serta meminta maaf pada umat muslim. Juru Bicara Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama Syaefullah Hamid menegaskan, pihaknya tak akan mencabut laporan meskipun Ade telah meminta maaf ke umat Islam dan bertemu JK.

Apalagi, kata dia, pihaknya melayangkan delik laporan terhadap Ade Armando ke polisi. "Ini bukan delik aduan yang kita laporkan adalah delik umum, sehingga perkaranya tetap harus berproses. Proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikanlah yang akan menentukan perkara ini nasibnya seperti apa," ujar Syaefullah saat jumpa pers di Kantor DPP Al Irsyad, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Syaefullah pun meyakini, laporannya memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. "Sehingga, secara hukum, ini tidak, bagi kami, ini tidak bisa dihentikan. Itu jawaban kami, jawaban dari kami," terangnya.



Sementara itu, Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menilai pernyataan Ade yang siap bertemu JK dan meminta maaf ke umat muslim sebagai upaya untuk selamatkan PSI. Menurutnya, permintaan maaf yang dilayangkan Ade tak akan didasari dengan rasa ikhlas bila dilakukan.

"Rasanya itu hanya untuk menyelamatkan partainya saja. Jadi, dia tidak ikhlas rasanya. Tidak didahului dengan pengakuan kesalahan, bahwa dia sudah salah mempresentasikan ceramah Pak JK," ucap Syamsul.

"Sehingga, kalaupun dia minta maaf dengan tidak didasari keikhlasan dan tidak didasari dengan pengakuan kesalahan, itu saya kira bukan permintaan maaf. Sehingga kita akan terus melakukan proses hukum terhadap Ade Armando," pungkasnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando, mengaku siap bertemu JK buntut pelaporan dirinya dalam kasus dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Namun, ia menegaskan tak ada niat dan tujuan pernyataannya untuk melukai JK maupun umat Islam dan Kristen.

"Kalau saya dipertemukan dengan Pak JK saya juga mau ya. Atau saya harus minta maaf sama masyarakat umat Islam misalnya atau umat Kristen, saya bersedia," kata Ade dalam jumpa pers di kantor DPP PSI, Selasa (5/5/2026).

IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merombak susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Perombakan itu menyasar Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPST yang dilaksanakan di ADHI Tower, Jakarta, Kamis (7/5/2026) menyepakati pemberhentian dengan hormat Bob Arthur Lombogia selaku Komisaris dan Alloysius Suko Widigdo sebagai Direktur Operasi I.

Di saat yang sama, RUPST juga mengangkat Alexander Ruby Setyoadi sebagai Komisaris yang baru, sekaligus menetapkan perubahan nomenklatur dan susunan direksi, yaitu Vera Kirana sebagai Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko, Harimawan sebagai Direktur Operasi I, dan Yan Arianto sebagai Direktur Operasi II.

Dewan Komisaris dan Direksi ADHI mengucapkan terima kasih kepada Bob Arthur Lombogia dan Alloysius Suko Widigdo atas dedikasi dan dukungannya kepada ADHI selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi ADHI.

Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta menyampaikan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesinambungan bisnis, serta mendukung pencapaian target kinerja dan strategi pertumbuhan ADHI ke depan.

Selain merombak manajemen, RUPST juga menyepakati sejumlah agenda mulai dari persetujuan laporan keuangan 2025, penetapan gaji dan honorarium pengurus, hingga perubahan anggaran dasar.

Terkait perubahan anggaran dasar, pemegang saham sepakat mengubah saham seri B sebanyak 54.087.737 saham milik BP BUMN menjadi saham seri A Dwiwarna dalam rangka untuk memenuhi UU 16/2025 tentang BUMN.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi ADHI hasil RUPST 7 Mei 2026:

KOMISARIS
Komisaris Utama: Dody Usodo Hargosuseno
Komisaris: Alexander Ruby Satyoadi
Komisaris: Amelia Tetriana
Komisaris Independen: R. Erwin Moeslimin Singajuru
Komisaris Independen: Elan Suherlan
Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait

DIREKSI
Direktur Utama: Moeharmein Zein Chaniago
Direktur Operasi I: Harimawan
Direktur Operasi II: Yan Arianto
Direktur Keuangan: Bani Iqbal
Direktur Human Capital dan Legal: Ki Syahgolang Permata
Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko: Vera Kirana

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Memasuki Kuartal I-2026, BRI Life mencatatkan kinerja pembayaran klaim dan manfaat dengan total pembayaran klaim dan manfaat mencapai Rp1,17 triliun. Angka itu menurun 2,4% secara year-on-year (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Penurunan nilai klaim dan manfaat itu merupakan sinyal positif terhadap kesehatan bisnis perusahaan. Catatan itu juga mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan seleksi risiko yang lebih ketat dan efektif, serta senantiasa menjaga kualitas portofolio nasabah yang lebih sehat.

"Rasio klaim dan manfaat di kuartal I tahun 2026 adalah cerminan kesehatan portofolio dan kepercayaan nasabah," kata Direktur Operasional BRI Life, Andrew Bain dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Andrew menambahkan, penurunan klaim year on year sebesar 2,4% tidak lepas dari strategi underwriting yang disiplin dan pengelolaan portofolio yang selektif. Anak Perusahaan BRI ini ingin memastikan setiap premi yang dibayar nasabah kembali dalam bentuk proteksi yang tepat guna.

“Salah satu kekuatan bisnis kami adalah memastikan kapabilitas perusahaan untuk melakukan pembayaran klaim dan manfaat kepada nasabah. BRI Life akan terus fokus pada perlindungan nasabah,” jelas Andrew.

Pencapaian kinerja positif dari klaim dan manfaat itu semakin diperkuat dengan capaian rasio klaim dan manfaat BRI Life yang berada jauh di bawah rata-rata industri asuransi jiwa. Pada kuartal I-2026, rasio klaim industri tercatat sebesar 78,2%, sementara BRI Life berhasil menjaga rasio klaim dan manfaat di level 48,9%.

Perubahan Perilaku Konsumen Jadi Peluang Perusahaan Asuransi



Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio klaim industri asuransi jiwa. Capain itu menunjukkan efisiensi operasional dan komitmen BRI Life dalam menjaga keberlanjutan manfaat bagi nasabah. Selain itu juga membuktikan, BRI Life memiliki tingkat ketahanan finansial yang sangat kuat dalam menghadapi dinamika pasar.

"Dengan rasio klaim dan manfaat yang jauh di bawah rata-rata industri, BRI Life membuktikan diri sebagai mitra proteksi yang tepercaya dan memiliki pengelolaan keuangan yang sangat sehat," tutup Andrew.

Asuransi BRI Life adalah salah satu anak perusahaan BRI Group. Saat ini kepemilikan saham utama atau mayoritas dimiliki oleh BRI dengan komposisi saham sebesar 51%, FWD Management Holdings Limited sebagai mitra strategis dengan kepemilikan 43,96% dan pemegang saham lainnya adalah Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI sebesar 5,04% saham.

JAKARTA - Putri Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mendatangi ruang sidang. Anak Noel yang masih duduk di bangku SD sempat diminta hakim untuk meninggalkan ruang sidang saat persidangan berlangsung dengan alasan menjaga psikologis dan mentalnya.

Sebelum menutup jalannya sidang, Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana sempat meminta jaksa tidak langsung membawa Noel ke rutan. Ia meminta waktu sebentar untuk sang putri bisa bertemu dengan Noel.

"Sebelum ditutup karena tadi ada anak terdakwa yang masih sekolah, biarkan ketemu sebentar, jangan di tahanan ya penuntut umum. Kita jaga psikologis dan mental anak terdakwa juga. Karena ini posisi di pengadilan, jadi majelis mempunyai wewenang untuk menjaga itu ya," kata Hakim Nur Sari.

Setelah persidangan selesai, sang putri menghampiri Noel. Eks Wamenaker itu pun memanfaatkan momen tersebut untuk melepas rindu dengan sang anak dengan memeluk dan menciumnya.

"Iya, dia doain saya terus, ini anak saya yang selalu support saya dengan doa dan tulisan-tulisannya," kata Noel.

Noel kemudian berharap ke putrinya agar sejalan dengan dirinya sebagai pejuang saat dewasa nanti. "Semoga dewasa nanti, bisa ngikutin jejak bapaknya jadi pejuang, jadi petarung," ujarnya.

Dakwaan Noel

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel melakukan pemerasan sebesar Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000) terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Hal itu dilakukan Noel bersama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati Dan Supriadi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kemnaker, serta Miki Mahfud Dan Temurila masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

"Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud dan Temurila telah memaksa para Pemohon Sertifikasi dan Lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp6.522.360.000," kata Jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp3,3 miliar dan Ducati Scrambler.

"Telah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi yaitu Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.365.000.000 dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai langkah penanganan pengendalian keselamatan jalan di kawasan Jalan Prof. Hamka–Moch. Ichsan atau yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Silayur, Kecamatan Ngaliyan. Kawasan tersebut selama bertahun-tahun memang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kendaraan bertonase besar yang melintas dari arah Pantura menuju wilayah Semarang bagian barat.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa kondisi geografis jalan dengan elevasi curam menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko kecelakaan di kawasan tersebut.

“Tanjakan Silayur ini memang memiliki karakteristik jalan yang ekstrem. Elevasi tanjakan cukup panjang dan curam sehingga membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk kendaraan berat,” ujar Agustina.

Berdasarkan data teknis, ruas Jalan Moch. Ichsan di kawasan Silayur memiliki panjang tanjakan sekitar 649 meter dengan tingkat kelandaian mencapai 9 hingga 13,2 persen. Kondisi tersebut dinilai telah melampaui ambang kelandaian kritis khususnya bagi kendaraan berat, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan performa kendaraan, gangguan pengereman, hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Selain faktor elevasi dan geometrik jalan, tingginya aktivitas kendaraan logistik dan kendaraan bertonase besar juga menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Semarang menilai kendaraan dengan muatan berlebih maupun kendaraan berat yang tidak sesuai ketentuan operasional menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di jalur Silayur.

Selain faktor kendaraan dan kondisi jalan, perkembangan kawasan permukiman dan industri di wilayah Semarang Barat juga menyebabkan peningkatan volume lalu lintas secara signifikan. Kawasan Industri Candi, BSB, serta pertumbuhan kawasan permukiman di sekitar Ngaliyan menjadikan koridor Silayur sebagai jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan ruang jalan akibat pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas turut memengaruhi lebar efektif jalan di beberapa titik. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak kendaraan menjadi terbatas dan memperbesar potensi hambatan lalu lintas, terutama ketika kendaraan berat melintas secara bersamaan.

Agustina menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak tinggal diam dan telah melakukan berbagai langkah penanganan secara bertahap melalui lintas OPD bersama instansi terkait.

Sejumlah penanganan teknis telah dilakukan, di antaranya pemasangan perlengkapan jalan, penambahan dan penebalan marka jalan, pemasangan pita kejut, serta penambahan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan rambu informasi jam operasional kendaraan berat.

Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pemasangan portal pembatas kendaraan berat untuk membatasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan melintas di kawasan Silayur. Selain itu, dilakukan penempatan petugas dan posko portabel guna memperkuat pengawasan lalu lintas di lapangan.

Upaya pengurangan hambatan samping juga dilakukan melalui penutupan sejumlah titik putar balik (u-turn) di kawasan Silayur, termasuk di sekitar Ruko Taman Ngaliyan, kawasan Rumah Sakit Permata Medika hingga Citadel Square.

Dalam penanganan kawasan Silayur, sejumlah OPD dan instansi turut terlibat secara terpadu. Dinas Perhubungan Kota Semarang bertanggung jawab pada manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemasangan perlengkapan jalan, pengaturan operasional kendaraan berat, serta pengawasan lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum turut melakukan kajian teknis geometrik jalan dan penanganan infrastruktur pendukung. Sementara Bappeda Kota Semarang terlibat dalam perencanaan kawasan dan sinkronisasi pengembangan wilayah Semarang Barat agar tetap memperhatikan aspek keselamatan transportasi.

Pemerintah Kota Semarang juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam pengawasan kendaraan berat dan evaluasi sistem lalu lintas di kawasan tersebut.

“Penanganan Silayur tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut kondisi topografi, pertumbuhan kawasan, lalu lintas logistik, hingga kebutuhan penataan ruang jalan. Tetapi kami memastikan penanganan terus berjalan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” tegas Agustina.

Pemerintah Kota Semarang mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan berat, agar mematuhi aturan tonase, memastikan kondisi kendaraan laik jalan, dan menaati jam operasional yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.

SUKABUMI - MNC Peduli bersama RSI Assyifa Sukabumi dan Kecamatan Kadudampit menggelar kegiatan pemeriksaan mata gratis yang berlangsung di GOR Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dinilai sangat membantu warga, khususnya warga yang mengalami masalah kesehatan mata.

"Sangat berguna dan bermanfaat karena warga membutuhkan pelayanan pemeriksaan mata dan bbrp penyakit," ujar Camat Kadudampit Encep Iwan Kartawiria kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Ratusan warga telah mengantre dengan tertib untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaan mata tanpa dipungut biaya sepeser pun itu. Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen MNC Peduli dan RS Islam Assyifa dalam menekan gangguan penglihatan di wilayah Sukabumi.

"Antusiasnya sangat tinggi, bahkan beberapa masyarakat datang langsung ke Assyifa untuk pemeriksaan sehingga dengan kehadiran Assyifa dan MNC Peduli ini di Kecamatan Kadudampit mendekatkan apa yang mejadi kebutuhan warga saat ini," tutur Encep lagi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution, Direktur RSI Assyifa Sukabumi, Camat Kadudampit, serta Kapolsek Kadudampit yang turut meninjau secara langsung jalannya kegiatan. Program ini berupa pemeriksaan mata gratis dengan target sebanyak 100 peserta.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, peserta yang terindikasi katarak maupun pterigium dan memenuhi kriteria medis akan menjalani tindakan operasi secara gratis. Selain pemeriksaan, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi edukasi mengenai kesehatan mata yang disampaikan langsung oleh spesialis penyakit dalam (internis), dr. M. Rilwanu dari RSI Assyifa Sukabumi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata.

"Sangat penting untuk diedukasi supaya masyarakat bisa menjaga kesehatan mereka dan apabila mereka pun kena Katarak, jadi mereka tidak perlu lama sebelum bisa dioperasi sampai gula dan tekanan darahnya stabil, memang sangat penting sekali supaya masyarakat hidup sehat dan pertahankan daya hidup yang sehat," kata Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Mohammad Rilwanu Rafsanjani.

MNC Peduli diketahui telah menjalin kerja sama dengan RSI Assyifa Sukabumi sejak 2015 dalam berbagai program kesehatan, termasuk layanan pemeriksaan dan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Desa Caringin dan berhasil menjaring sebanyak 15 pasien katarak.

Melalui kegiatan di Kecamatan Kadudampit ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tambahan sebanyak 35 pasien, sehingga total target operasi mencapai maksimal 50 orang pasien. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli bersama para mitra berharap dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mata melalui pemeriksaan secara rutin.

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan profesi konsultan pajak saat ini membutuhkan payung hukum berupa undang-undang untuk menjalankan profesi agar terlindungi dari kriminalisasi.

"Kami terus suarakan perlindungan terhadap konsultan pajak, dan kami sudah ke Komisi 11 DPR RI sebagai aspirasi asosiasi," kata Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld saat menghadiri ujian terbuka promosi doktor anggota IKPI di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, IKPI berperan aktif dalam mendorong penerbitan undang-undang konsultan pajak karena selama ini, setiap kali ada masalah hukum, para konsultan mengikuti KUHP secara umum.

Untuk itu, IKPI mendorong anggotanya mengambil pendidikan formal dalam rangka memperkuat asosiasi agar dapat berkontribusi dalam penyusunan peraturan.

Sementara itu, Anggota IKPI Faryanti Tjandra yang resmi menyandang gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) menilai saat ini, konsultan pajak tidak memiliki payung hukum yang "lex specialis".

Sehingga, kata dia, selama ini, para konsultan pajak dalam menjalankan profesi mereka, hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang hanya mengatur mengenai administrasi dan tata cara menjadi konsultan pajak, namun tidak ada perlindungan profesi.

"Selama ini, kalau sampai ada kasus di konsultan pajak itu menggunakan KUHP secara umum, lex generalis, tapi secara lex specialis, kita belum ada," tutur Faryanti.

Untuk itu, dalam disertasi berjudul “Konstruksi Hukum Pidana bagi Perlindungan Konsultan Pajak dari Tindakan Kriminalisasi melalui Kebijakan Regulasi dalam Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak di Indonesia", Faryanti mengaku ingin menegaskan profesi tersebut membutuhkan payung hukum.

Faryanti yang juga menjabat Sekretaris IKPI cabang Jakarta Selatan itu pun menceritakan alasannya memilih tema disertasi tersebut karena kegelisahannya sebagai praktisi konsultan pajak yang melihat profesi tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang kuat.

"Saya mengambil tema ini karena profesi saya sendiri. Saya sangat mencintai profesi konsultan pajak dan merasa masih ada kekurangan, yaitu belum adanya payung hukum yang jelas," ujar Faryanti.

Dia juga memandang posisi konsultan pajak saat ini cukup rentan karena kerap terseret persoalan pidana ketika menjalankan jasa profesional bagi wajib pajak.

Padahal, sambung dia, konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu kepatuhan perpajakan dan mendukung penerimaan negara.

"Banyak kasus konsultan pajak terseret perkara pidana saat memberikan jasa profesional. Itu yang menjadi perhatian saya ketika mengambil konsentrasi hukum pidana," ungkap Faryanti.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan minat masyarakat untuk menabung di bank belum sepenuhnya merata. Hal ini dapat dilihat dari kelompok umur berstatus angkatan kerja, yang sampai kini tak kunjung memiliki rekening bank .

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank," kata Ketua LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Belasan juta usia produktif yang belum memiliki rekening bank ini disebut Anggito tersebut menurun dari tahun sebelumnya secara akumulasi sebesar tiga juta orang dibandingkan pada 2025. Meski begitu, LPS bakal menggencarkan literasi keuangan.

Jual Beli Rekening Tindakan Ilegal, PPATK Ungkap Banyak Cara Menjebak Korban



"(Kepemilikan rekening) guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan berbagai program Astacita pemerintah secara efisien dan efektif," ujarnya.

Anggito menambahkan LPS terus menjaga kepercayaan nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien.

"Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS," kata dia.

Sampai dengan posisi Maret 2026, dia merincikan, porsi simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan adalah 50% atau tidak turun signifikan. Meskipun demikian suku bunga yang diberikan suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank.

"LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan," urainya.

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan Program Mba Maya atau Membina dan Memberdaya. Program ini fokus pada pemberdayaan perempuan, terutama ibu-ibu prasejahtera.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan, komitmennya untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan, terutama melalui ekosistem syariah. “Saat ini, 73% pembiayaan PNM sudah berbasis syariah, dan kami juga telah memfasilitasi lebih dari 2.300 sertifikasi halal bagi usaha nasabah kami. Ini adalah langkah nyata kami untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono yang juga Ketua Harian Pengurus Pusat MES memberikan apresiasi kepada PNM atas program yang berdampak positif bagi ibu-ibu prasejahtera di seluruh Indonesia. "Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya.

Ferry menambahkan, LPDB juga perlu mencontoh PNM yang memiliki Command Center yang menampilkan dashboard data yang bagus, sehingga bisa dicontoh Command Centernya karena penyajian datanya mampu mengubah data yang statis menjadi sangat dinamis dan diperlukan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 30.000 nasabah PNM secara hybrid yakni offline dan online. Peresmian Program Mba Maya yang mengusung tema "Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah.” ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan usaha perempuan di bidang ekonomi syariah melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Acara ini juga dihadiri Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana serta pengurus MES Siti Ma'rifah sekaligus narasumber pada acara di kegiatan ini. Kolaborasi antara PNM dan MES ini tidak hanya memperluas dampak pemberdayaan perempuan, tetapi juga mempertegas peran penting ekonomi syariah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bahwa Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol) yang menetapkan batas maksimal potongan tarif bagi aplikator sebesar 8% dapat menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menekankan bahwa kebijakan itu harus berdampak pada keadilan tarif dan transparansi harga dari sisi konsumen.

“Penurunan potongan ini seharusnya memberi ruang agar tarif lebih efisien atau kualitas layanan meningkat, bukan sekadar menaikkan margin platform,” kata Mufti dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas layanan agar tetap aman dan andal. Menurutnya, kesejahteraan pengemudi yang meningkat harus berjalan seiring dengan peningkatan standar pelayanan kepada konsumen.

Selain itu, Mufti menegaskan pentingnya transparansi dalam sistem tarif digital. Konsumen dinilai harus dapat memahami secara jelas komponen biaya yang mereka bayar, termasuk biaya pokok, potongan platform, hingga perlindungan tambahan seperti asuransi.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa perusahaan aplikator tetap harus memiliki ruang yang cukup untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk untuk inovasi teknologi dan biaya operasional, agar tidak menimbulkan risiko penurunan layanan atau distorsi pasar.

BPKN pun merekomendasikan agar kebijakan tarif dan potongan platform ditetapkan secara proporsional dan berbasis kajian objektif, termasuk mempertimbangkan biaya operasional, margin wajar, serta perlindungan konsumen.

Selain itu, transparansi algoritma dan kebijakan insentif platform juga menjadi perhatian penting agar tidak menimbulkan ketimpangan bagi mitra pengemudi maupun konsumen.

“BPKN juga mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawasi secara ketat implementasi Perpres tersebut di lapangan,” pungkas Mufti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penerbitan Perpres Ojol pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu. Beleid tersebut salah satunya mengatur pembagian pendapatan dengan porsi 8% untuk aplikator, turun dari sebelumnya sekitar 20%.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama di tengah dinamika situasi keamanan Timur Tengah.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menyebutkan, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Prabowo pun mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” ujar Prabowo.

Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.

Dia mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya. “Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ungkapnya.

Selain pengembangan energi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan.

Menurutnya, seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

“Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita,” jelas Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan.

Prabowo juga mengirim pesan kuat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah. “Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan terjadinya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Presiden juga ingin kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA) yang memiliki potensi besar pengembangan EBT mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Presiden dalam siaran pers, Kamis (7/5).

Prabowo menyoroti beberapa potensi EBT yang bisa dikembangkan, seperti tenaga air di Kalimantan, perluasan proyek energi surya di Palawan Filipina, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.

Dia juga mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya. “Kami tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ujar Prabowo.

Menurutnya pengembangan EBT saat ini sangat penting di tengah isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama.

“Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ucapnya.

Selain pengembangan energi, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan.

Presiden menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

“Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan mitra pembangunan kita,” katanya.

Tak hanya itu, Prabowo juga juga menyebut, selain ketahanan energi, soal pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA.

Menurutnya masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah.