JAKARTA - Pemerintah resmi menggulirkan program stimulus berupa potongan harga atau diskon tarif transportasi massal yang berlaku pada periode libur sekolah 2026 serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Kebijakan ini mencakup pemotongan harga tiket kereta api, kapal laut, hingga pemberian subsidi untuk pesawat terbang dengan besaran sampai dengan 30%.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menyajikan keterjangkauan akses layanan transportasi publik. Lewat stimulus fiskal ini, pemerintah berharap dapat memangkas beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus memicu lonjakan pergerakan orang demi mendongkrak denyut aktivitas ekonomi domestik.

"Selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni," ungkap Dudy saat mengumumkan Stimulus Ekonomi Semester II 2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Diskon Tarif Transportasi hingga 30% Kembali Menyapa selama Periode Libur Sekolah 2026



Pada momentum libur sekolah tahun ini, bauran insentif didistribusikan secara spesifik pada beberapa sektor transportasi. Sektor perkeretaapian mendapatkan potongan harga tiket sebesar 30% untuk masa perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Sementara untuk moda laut, Pelni memberikan diskon 30% dari tarif dasar untuk periode yang lebih panjang, yakni 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Selain itu, para pengguna jasa penyeberangan juga dibebaskan dari biaya alias gratis untuk tarif jasa kepelabuhanan ASDP yang berlaku sejak 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Ditambah Subsidi PPN DTP 100 persen pesawat udara berjadwal kelas ekonomi pada 24 Juni sampai 5 Juli 2026 dengan anggaran Rp472,5 miliar untuk 2,3 juta penumpang," jelas Menhub Dudy.

Memasuki akhir tahun, pemerintah kembali mengaktifkan jaring insentif serupa guna mengantisipasi lonjakan pergerakan mudik dan wisata Nataru. Sektor kereta api kembali diskon 30% untuk periode kelayakan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Selanjutnya, diskon 30% tarif dasar kapal Pelni dialokasikan untuk masa layar 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pada periode yang sama, yakni 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, fasilitas gratis jasa kepelabuhanan ASDP kembali diberlakukan bagi masyarakat.

Pemerintah Guyur Diskon Transportasi saat Libur Sekolah: Bisa jadi Penggerak Kelas Menengah



Untuk pos penyeberangan laut dan kereta api akhir tahun ini, pemerintah mengucurkan pagu anggaran senilai Rp161,4 miliar yang membidik target dasar sebanyak 2,8 juta pergerakan penumpang. Porsi ini kian lengkap dengan adanya kebijakan intervensi pada sektor penerbangan udara nasional.

"Ditambah subsidi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang," imbuhnya.

Menhub Dudy menegaskan bahwa total akumulasi dana yang digelontorkan negara dari kas fiskal untuk membiayai program pemotongan tarif di dua momentum besar ini bernilai sangat fantastis demi memastikan roda perekonomian sektor pariwisata dan transportasi tetap bergairah.

"Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar baik libur sekolah dan Natal adalah sebesar Rp1,54 triliun," pungkas Dudy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) meminta pemerintah memastikan implementasi Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (Agreement on Reciprocal Trade/ART) tidak mengganggu keberlanjutan industri pers nasional maupun pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights.

Dalam policy brief berjudul "Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pers", anggota KTP2JB Sasmito mengatakan sejumlah ketentuan dalam ART berpotensi membatasi ruang pemerintah dalam mengatur platform digital dan melindungi ekosistem pers.

"Ketentuan yang merugikan pers di ART harus dihapus," kata Sasmito di Jakarta, Senin (22/6/2026).

KTP2JB menyoroti Pasal 3.1 ART yang mengatur Indonesia tidak dapat mengenakan pajak layanan digital atau kebijakan fiskal serupa yang dinilai diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.

Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi mempersempit ruang pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mengoreksi ketimpangan di pasar digital.

Selain itu, Pasal 3.2 ART yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi perdagangan digital dan transfer data lintas batas dinilai dapat menimbulkan tantangan terhadap implementasi regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia.

Perhatian lain tertuju pada Annex III Pasal 3.3 yang mengatur Indonesia agar tidak mewajibkan penyedia layanan digital asal Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun skema bagi hasil.

KTP2JB menilai ketentuan tersebut dapat melemahkan posisi tawar perusahaan pers terhadap platform digital, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama Perpres Publisher Rights.

Selain itu, Annex III Pasal 2.26 huruf (h) angka (i) mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta serta Annex III Pasal 2.28 terkait peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan di sektor penerbitan (publishing) dan penyiaran (broadcasting) juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses negosiasi maupun implementasi ART.

Sebagai langkah mitigasi, KTP2JB merekomendasikan pemerintah memastikan ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara untuk mengatur sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.

Komite juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan dalam ART yang berpotensi memengaruhi kebijakan industri pers, sekaligus menjamin keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Rights.

Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo mengatakan ketentuan mengenai arus data lintas batas juga perlu dicermati karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Karena itu, kewajiban untuk mempermudah arus data lintas batas dapat dipandang berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianut Indonesia," ujar Wahyu.

Sementara itu, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jufri Alkatiri menegaskan implementasi Perpres Publisher Rights harus tetap berjalan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Airlangga merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Program selanjutnya, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor industri, antara lain pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif bea masuk 0 persen untuk impor suku cadang pesawat.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan vokasi.

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima.

Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan gangguan pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Cilacap menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pembangkit yang mengalami gangguan adalah PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan PLTU Cilacap Unit 4 berkapasitas 1.000 MW.

Menurutnya, gangguan pada kedua pembangkit tersebut kini telah teratasi sehingga proses pemulihan sistem kelistrikan dapat dilakukan secara bertahap.

"PLTU [yang gangguan] itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, Insyaallah sudah enggak ada masalah kira-kira," ucap Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat gangguan pada dua pembangkit berkapasitas besar. Namun, PT PLN (Persero) belum mengungkap identitas pembangkit yang mengalami kendala tersebut.

Tri menjelaskan gangguan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan pembangkit.

"Sebenarnya maintenance sih, maintenance," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jawa terus membaik seiring dengan percepatan pemulihan pembangkit dan pengamanan pasokan energi primer.

Menurut Darmawan, salah satu pembangkit milik produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengalami gangguan operasional pada pekan lalu telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

"Dengan demikian, pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini telah berhasil diminimalisasi," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit saat ini juga telah berjalan normal sehingga mendukung penguatan sistem kelistrikan.

"Pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit telah berjalan dengan lancar. Sehingga upaya penguatan pembangkit berjalan dengan baik," imbuhnya.

Untuk menjaga keandalan sistem, PLN menyatakan terus melakukan pemantauan dan penguatan pembangkitan serta rantai pasok energi primer.

"Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, secara berkelanjutan. Kami melakukan upaya terbaik agar perbaikan yang telah berlangsung dapat terus terjaga dan ditingkatkan," kata Darmawan.

Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax berpotensi menurun seiring dengan pergerakan harga minyak dunia.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan perekonomian global mendapat harapan dari terbukanya peluang perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Bila perdamaian itu terwujud, kata Purbaya, stabilitas nilai tukar rupiah diharapkan dapat membaik, biaya dana atau cost of fund makin kompetitif, dan investasi terus menguat.

“Artinya momentum pertumbuhan harusnya membaik ke depan. Karena kita tahu, salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan,” ujarnya menambahkan.

Dia mengamini perubahan harga BBM non-subsidi itu memberikan tekanan terhadap masyarakat. Namun, menurut dia, data-data ekonomi yang terlihat saat ini menunjukkan arah perbaikan.

“Kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan, tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada. Supaya dengan perbaikan yang ada, kita bisa tumbuh lebih optimal,” jelasnya.

Menkeu pun berharap peluang perdamaian antara AS dan Iran dapat menurunkan harga minyak dunia sehingga Indonesia bisa mencetak kinerja ekonomi yang lebih positif pada semester II-2026.

Adapun pada paruh pertama 2026, Purbaya menilai perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 tercatat mencapai 5,61 persen, inflasi tetap terjaga pada level rendah, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, cadangan devisa berada pada level yang memadai, penyaluran kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur kembali berada dalam zona ekspansif.

Situasi itu, kata dia, mengindikasikan kepercayaan pasar mulai meningkat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun pada kuartal II dan semester II-2026 untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, paket tersebut terdiri dari tiga pilar utama, yakni stimulus dan insentif, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.

Dia mengatakan, terdapat delapan kebijakan yang dibagi ke dalam tiga kelompok utama.

Pada pilar stimulus dan insentif, pemerintah mengalokasikan total Rp 2,04 triliun.

Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penetapan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional.

"Pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalty, sebesar 1,5 persen bagi penulis," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain itu, pemerintah memberikan diskon transportasi selama periode libur sekolah.

Untuk kereta api dan kapal laut, masyarakat memperoleh potongan tarif sebesar 30 persen.

Sementara pengguna jasa penyeberangan ASDP mendapat pembebasan tarif jasa kepelabuhanan.

Program tersebut berlaku untuk kereta api pada 20 Juni-5 Juli 2026, kapal PELNI pada 5 Juni-15 Agustus 2026, dan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang.

Pemerintah juga memberikan insentif transportasi udara berupa subsidi penuh PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi selama musim liburan.

Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah kembali memberikan diskon tarif transportasi.

Potongan tarif kereta api sebesar 30 persen berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027, sementara tarif dasar kapal PELNI dipangkas 30 persen pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pengguna ASDP juga memperoleh pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Program tersebut didukung anggaran Rp 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang.

Adapun insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru berupa subsidi penuh PPN DTP untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp 722 miliar dan target 3,7 juta penumpang. "Untuk mendorong mobilitas masyarakat, ada diskon transportasi untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru," lanjut dia.

Kebijakan lainnya adalah pemberian fasilitas bea masuk nol persen atas impor elpiji bagi industri petrokimia.

Pemerintah memperkirakan total manfaat mencapai Rp 2,25 triliun dengan konsekuensi kehilangan pendapatan negara sekitar Rp 360 miliar per tahun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bea masuk nol persen atas bahan baku plastik dan menurunkan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp 500 miliar.

Pada pilar magang dan vokasi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun.

Program magang nasional akan dimulai pada Juli 2026 dengan dana Rp 4,14 triliun dan menargetkan 150.000 peserta.

Sementara itu, program pelatihan vokasi memperoleh anggaran Rp 2,12 triliun untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Program ini difokuskan kepada 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun pada pilar bantuan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 18,04 triliun.

Program bantuan beras 10 kilogram akan diberikan kepada 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan kebutuhan anggaran Rp 17,54 triliun di luar biaya operasional.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Melalui program ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 2.000 per kilogram untuk kuota awal 250.000 ton kedelai di wilayah yang harga kedelainya berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP). Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar.

Secara keseluruhan, total paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 26,34 triliun, yang terdiri dari Rp 2,04 triliun untuk stimulus dan insentif, Rp 6,26 triliun untuk program magang dan vokasi, serta Rp 18,04 triliun untuk bantuan pangan," tegas Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan keberadaan kapal tanker MT Gamkonora turut memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan energi yang andal dan terintegrasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kapal Gamkonora segera tiba di Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah, dengan membawa 450.000 barel minyak mentah untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri.

"Pasokan crude oil yang dibawa MT Gamkonora akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi operasional kilang nasional," ujar dia.

Kehadiran muatan strategis tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Roberth juga mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang.

"Kedatangan MT Gamkonora menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan stok energi dalam negeri sekaligus mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

MT Gamkonora bertolak dari Arzew, Aljazair, pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia.

Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan.

Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

Menurut Roberth, Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan operasional untuk memastikan proses penerimaan muatan dapat berjalan lancar.

Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan minyak mentah dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang," katanya menjelaskan.

Roberth juga mengatakan kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi guna memastikan setiap pasokan dapat diterima dan dikelola secara optimal.

"Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya. Kami terus memastikan seluruh aspek tersebut berjalan secara optimal agar pasokan energi nasional tetap aman, andal, dan berkelanjutan," kata Roberth.

Melalui pengelolaan pasokan yang terencana, dukungan armada yang andal, serta koordinasi operasional yang kuat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan energi nasional.

"Kehadiran MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan," ujar Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meninjau kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang Jakarta, Senin, untuk mencegah antrean panjang.

“Tugas saya sebagai KSP ini penting agar tidak terjadi kelangkaan, antrean panjang, atau gangguan pasokan di masyarakat,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung menyampaikan Terminal BBM Plumpang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan BBM di SPBU, sebab terminal tersebut merupakan salah satu simpul utama distribusi energi untuk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kesiapan Plumpang, lanjut dia, menjadi indikator penting bagi ketahanan pasokan energi di kawasan Jabodetabek.

“Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali,” kata dia.

Berdasarkan data operasional Pertamina Patra Niaga, Terminal BBM Plumpang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 324 ribu kiloliter (KL).

Pasokan juga diperkuat melalui jaringan pipa dari Integrated Terminal Balongan yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat.

“Terminal ini memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan pasokan BBM. Terminal Plumpang melayani lebih dari seribu lembaga penyalur dan kanal distribusi. Cakupannya ini sangat luas,” kata Dudung.

Oleh karena itu, lanjut dia, KSP meninjau langsung keandalan Terminal BBM Plumpang untuk memastikan distribusi BBM kepada masyarakat dikawal dan dijamin tetap lancar.

Selain memastikan keandalan distribusi, KSP juga memonitor bagaimana mekanisme pengujian mutu BBM di laboratorium terminal.

“Pengujian dilakukan mulai dari pemeriksaan visual hingga parameter kualitas, seperti RON, dan BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar sesuai dengan standar,” ucap Dudung.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Untuk JBU, ya, itu Patra Niaga selama ini dan seterusnya memang akan merespons terhadap kenaikan atau penurunan harga minyak dunia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto menyampaikan harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) seperti Pertamax Series untuk bulan depan akan mengikuti dinamika harga minyak dunia.

“Untuk JBU, ya, itu Patra Niaga selama ini dan seterusnya memang akan merespons terhadap kenaikan atau penurunan harga minyak dunia,” ujar Joko Pranoto di Terminal BBM Plumpang Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut merespons terkait dinamika harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 117 dolar AS per barel pada April, lalu terkoreksi cepat ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah kerangka damai AS-Iran yang mulanya akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6).

Harga minyak mentah Brent naik kembali di atas 80 dolar AS (sekitar Rp1,4 juta) per barel pada Jumat (19/6), seiring investor mempertimbangkan meningkatnya risiko geopolitik setelah dibatalkannya perundingan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran, serta serangan baru Israel di Lebanon.

“Nanti ke depan seperti apa, nanti kami lihat karena kami basisnya adalah harga satu bulan sebelumnya,” kata Joko.

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei sebesar 106,56 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan ICP April yang berada di level 117,31 dolar AS per barel.

"Rata-rata ICP bulan Mei 2026 ditetapkan 106,56 dolar AS per barel, sejalan dengan penurunan harga minyak mentah utama dunia,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan resminya.

Penurunan ICP bulan Mei sejalan dengan melemahnya harga minyak mentah utama dunia, khususnya Dated Brent, yang dipengaruhi oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel dan Iran.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa sepanjang Mei 2026 pasar minyak global merespons sejumlah perkembangan yang mengindikasikan deeskalasi konflik di Timur Tengah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani angkat bicara terkait dengan kemungkinan gedung Hotel Sultan dirobohkan sebagai bagian dari penataan ulang kawasan Gelora Bung Karno (GBK) secara menyeluruh.

Rosan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan transformasi kawasan GBK seluas sekitar 200 hektare menjadi ikon baru Indonesia dengan standar kelas dunia.

"Rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Yang nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektar," ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Saat ditanya mengenai nasib bangunan Hotel Sultan, Rosan mengisyaratkan bahwa gedung tersebut pada akhirnya akan dirobohkan seiring pengembangan kawasan baru tersebut.

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru. Eventually iya," kata Rosan saat ditanya apakah Hotel Sultan akan dirobohkan.

Mengenai pengelolaan kawasan, Rosan menyebut Danantara berpeluang menunjuk entitas di bawah BUMN pariwisata untuk mengelolanya setelah seluruh proses administrasi dan legal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) rampung.

"Kalau kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru [The Meru Hotel]. Nanti kalau ini semua sudah selesai semua di Mensetneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney, Meru," ujarnya.

Meskipun bangunan Hotel Sultan berpotensi dirobohkan, tetapi Rosan memastikan kawasan tersebut tetap akan memiliki fungsi perhotelan. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan dibangun lebih dari satu hotel di kawasan baru tersebut.

"Di antaranya pastinya ada hotel juga. Dan tidak satu mungkin, tetapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia sehingga perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga yang paling penting kepada rakyat Indonesia," katanya.

Rosan menambahkan konsep pengembangan kawasan masih dalam tahap awal. Namun, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas seluruh fasilitas di kawasan GBK menjadi berstandar internasional atau world class.

Dia juga tidak menampik bahwa pengembangan kawasan tersebut berpotensi mengakomodasi konsep sport tourism sejalan dengan fungsi utama GBK sebagai pusat olahraga nasional.

"Semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," tandas Rosan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengelola jaringan rumah sakit dan klinik mata Jakarta Eye Center (JEC), PT Nitrasanata Dharma Tbk, bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (IPO).

Perseroan akan melantai di bursa dengan kode emiten JECX.

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 487,98 juta saham atau setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Jumlah tersebut terdiri dari 325,32 juta saham baru atau 10 persen dari modal setelah IPO serta 162,66 juta saham divestasi milik salah satu pemegang saham, Dr. dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang setara 5 persen modal setelah IPO.

Harga penawaran saham dipatok pada kisaran Rp 1.200 hingga Rp 1.400 per saham. Dengan demikian, nilai penawaran umum perdana saham perseroan diperkirakan mencapai maksimal Rp 683,17 miliar.

Nilai tersebut terdiri dari Rp 455,45 miliar yang berasal dari penerbitan saham baru dan Rp 227,73 miliar dari saham divestasi.

Berdasarkan prospektus awal, masa penawaran awal berlangsung pada 22 sampai 24 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026, dilanjutkan masa penawaran umum pada 1 sampai 3 Juli 2026 dan pencatatan saham di BEI pada 7 Juli 2026.

"Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta," kata perseroan dalam prospektus awal, Senin (22/6/2026).

Dana IPO untuk kurangi utang

Sebagian besar dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan melalui pembayaran utang.

Perseroan mengalokasikan Rp 40 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Selain itu, sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank HSBC Indonesia.

Tidak hanya itu, sekitar Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak.

Dana tersebut terdiri dari Rp 50 miliar dalam bentuk setoran modal kepada PT Nitra Sanata Bali (NSB) yang akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk pembayaran sewa lahan dan gaji karyawan.

Kemudian, Rp 100 miliar akan diberikan dalam bentuk pinjaman kepada Orbita untuk membayar sebagian pokok utangnya kepada BCA, serta Rp 35 miliar kepada JEC Candi Sejahtera (JCS) yang juga akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman kepada BCA.

Adapun sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain untuk membiayai operasional sehari-hari seperti gaji dan tunjangan karyawan hingga paling lambat 31 Desember 2027.

Perseroan menjelaskan, dana hasil penjualan saham divestasi tidak akan masuk ke kas perusahaan.

"Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham Pemegang Saham Penjual akan menjadi milik Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan memperoleh bagian dari hasil penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual dan Pemegang Saham Penjual akan menanggung seluruh biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham Pemegang Saham Penjual," demikian tertulis dalam prospektus perseroan.

Bidik pertumbuhan lewat ekspansi

Di balik aksi IPO tersebut, Nitrasanata Dharma menyiapkan strategi ekspansi untuk menangkap peluang pertumbuhan industri layanan kesehatan mata di Indonesia.

Perseroan menyebut industri kesehatan mata masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar seiring meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Dalam prospektus disebutkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284,4 juta jiwa pada pertengahan 2025.

Sementara itu, jumlah penderita diabetes yang menjadi salah satu faktor risiko gangguan penglihatan diperkirakan mencapai 20,4 juta orang pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 28,6 juta orang pada 2050.

Perseroan juga melihat peluang dari berkembangnya sektor medical tourism atau wisata kesehatan.

Riset IMARC Group yang dikutip dalam prospektus memperkirakan nilai pasar wisata kesehatan Indonesia mencapai sekitar 1,7 miliar dollar AS pada 2024 dan berpotensi meningkat menjadi 9,6 miliar dollar AS pada 2033.

Pemerintah juga telah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Bali untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri health and wellness tourism di kawasan.

Di sisi lain, perseroan mencatat masih terdapat sekitar satu juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri setiap tahun dengan estimasi devisa keluar mendekati Rp 200 triliun.

JEC Bali@Sanur jadi andalan

Salah satu proyek yang menjadi fokus pengembangan perseroan adalah JEC Bali@Sanur.

Dalam prospektus disebutkan, fasilitas yang berada di KEK Sanur tersebut dirancang sebagai pusat layanan kesehatan mata berstandar internasional yang mengintegrasikan teknologi medis dengan pengalaman layanan yang berorientasi pada pasien.

Fasilitas itu ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan diproyeksikan melayani sekitar 30.000 kunjungan pasien pada tahun pertama operasionalnya.

"Dengan demikian, JEC Bali@Sanur merupakan salah satu inisiatif strategis utama Perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan, khususnya di segmen medical tourism," tulis perseroan dalam prospektus.

Perseroan menilai kehadiran fasilitas tersebut akan memperkuat posisinya di industri layanan kesehatan mata sekaligus membuka peluang untuk menarik pasien dari pasar regional.

Selain mengembangkan rumah sakit baru, perseroan juga menerapkan strategi pengembangan usaha berbasis continuum of care, mulai dari layanan primer, sekunder, hingga tersier.

Strategi itu dilakukan melalui perluasan program skrining kesehatan mata, penguatan jaringan klinik, pengembangan layanan premium, hingga penguatan layanan subspesialisasi di rumah sakit.

Upaya tersebut turut didukung transformasi digital yang mencakup pengembangan digital patient journey, sistem Customer Relationship Management (CRM), peningkatan aplikasi mobile, serta pemanfaatan data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Perseroan menyatakan, kombinasi antara potensi pasar yang besar, kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus meningkat, serta strategi ekspansi dan inovasi layanan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha grup secara berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Makanya saya membentuk tim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia menyebut segera membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahun.

"Kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Makanya saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu dari PLN, Direktur Jenderal Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sebagai regulator, Kementerian ESDM menilai pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan proses pengadaan batu bara berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangkit listrik nasional dapat terpenuhi.

Tim pengadaan batu bara tersebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pengadaan batu bara.

Pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pendampingan guna memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang merugikan negara.

"Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari para penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo beserta jajaran merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto guna melaporkan perkembangan pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Jawa.

Darmawan, dalam pernyataan persnya sebelum bertemu Presiden, menyampaikan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir yang terjadi pada pekan lalu berhasil diminimalisir sejak Minggu (21/6).

Darmawan mengatakan perbaikan kondisi sistem kelistrikan tersebut didukung oleh mulai mengalirnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit milik mitra atau independent power producer (IPP), sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Selain itu, kata dia, satu pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya mengalami kendala teknis berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu malam.

Menurut Darmawan, pembangkit tersebut telah kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan Pulau Jawa sehingga membantu memperkuat pasokan daya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026