MANAMA - Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Bahrain mengumumkan bahwa kerajaan telah mencabut kewarganegaraan 69 individu karena dukungan mereka terhadap Iran. Menurut kementerian itu, puluhan orang itu memberikan dukungan setelah serangan Teheran terhadap negara-negara Arab di kawasan Teluk yang dimulai pada akhir Februari.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mencantumkan puluhan orang yang dicabut kewarganegaraannya, termasuk tanggungan mereka. "Mereka ditemukan telah mendukung tindakan permusuhan Iran, termasuk berkolusi dengan entitas asing," bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Selasa (28/4/2026).

Organisasi hak asasi manusia (HAM) Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) menggambarkan keputusan tersebut sebagai "pencabutan kewarganegaraan massal pertama sejak 2019".

Kelompok tersebut mengatakan tidak jelas apakah mereka yang terkena dampak telah ditangkap, apakah mereka berada di dalam atau di luar negeri, atau apakah mereka memiliki kewarganegaraan lain.

Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone terhadap negara-negara Arab Teluk, termasuk Bahrain, sebagai respons terhadap serangan AS dan Israel terhadap republik Islam tersebut yang dimulai pada 28 Februari.

Teheran menuduh negara-negara Arab itu mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka sebagai landasan peluncuran serangan.

Serangan Iran, yang menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut serta infrastruktur penting di negara-negara Teluk, telah berhenti sejak gencatan senjata rapuh yang diumumkan Washington dan Teheran pada 8 April.

Langkah Bahrain ini terjadi ketika negara-negara Teluk berada dalam keadaan siaga tinggi atas infiltrasi Iran, di mana Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) menindak tegas apa yang mereka sebut sebagai jaringan terkait Iran.

Seperti Iran, Bahrain merupakan negara mayoritas Syiah. Kesamaan inilah yang memberikan pengaruh nyata pada kerajaan tersebut, yang diperintah oleh dinasti Muslim Sunni. Mayoritas Syiah di kerajaan ini telah lama mengeluh tentang marginalisasi.

Human Rights Watch (HRW) bulan lalu menyatakan kekhawatiran setelah penangkapan puluhan orang sejak dimulainya perang Timur Tengah.

Beberapa dari mereka yang ditahan dituduh melakukan pengkhianatan, sementara yang lain ditangkap karena melakukan protes.

JAKARTA - Terpidana kasus peredaran narkoba dalam Rutan, Ammar Zoni, masih memikirkan langkah banding setelah divonis selama tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 April lalu.

Kuasa hukum Ammar Zoni yang baru, Krisna Murti, menyebut hingga kini kliennya belum memberikan jawaban pasti apakah akan menerima putusan tersebut atau melakukan banding.

Mantan suami Irish Bella itu disinyalir masih membutuhkan waktu untuk merenungkan langkah hukum selanjutnya.Bahkan, dari hasil diskusi sementara, Krisna mengatakan Ammar sempat ragu untuk mengambil langkah banding.

"Saya mendapatkan berita hasil diskusi antara Ammar dengan tim saya. Lalu tim saya mengatakan bahwa Ammar akan pikir-pikir dulu dalam putusannya," ungkap Krisna Murti dalam keterangan resminya pada Senin (27/4/2026).

Krisna menegaskan bahwa pihaknya harus berkoordinasi intens sebelum menentukan sikap resmi.

"Besok atau lusa akan ada putusan. Saya bilang saya akan berangkat ke China, nanti akan ada tim dari kantor saya yang akan berkoordinasi," jelasnya.

"Jadi saya belum bisa mengatakan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh, apakah Ammar mau banding apakah Ammar akan melakukan menerima," lanjut Krisna.

Krisna berharap, Ammar akan menentukan keputusan final dalam waktu dekat setelah pertemuan lanjutan.

"Setelah bertemu pasti tentunya dia akan report kepada saya baru saya akan memberitahukan lagi langkah-langkah hukum kedepan," tutupnya.

JAKARTA - Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengeluarkan instruksi pelarangan angkutan batubara melintas di jalan raya menuai kritikan. Tidak hanya problematik secara hukum, kebijakan tersebut juga berpotensi merugikan kepentingan nasional, khususnya dalam sektor energi .

Pengamat hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, dalam perspektif hukum positif, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur secara jelas dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ). Dalam regulasi tersebut, pembatasan kendaraan berbasis tonase menjadi parameter utama.

“Sepanjang kendaraan angkutan batubara memenuhi ketentuan teknis, termasuk tidak melebihi batas tonase yang diatur, maka tidak dapat serta-merta dilarang melintas di jalan umum. Instruksi gubernur yang bersifat pelarangan total berpotensi bertentangan dengan norma dalam UU Lalu Lintas,” katanya, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut juga beririsan dengan sektor strategis nasional yang diatur dalam UU Minerba. Batubara merupakan komoditas vital yang menopang kebutuhan energi nasional, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Dalam konteks ini, distribusi batubara bukan sekadar urusan daerah, melainkan bagian dari kepentingan nasional. Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tengah mendorong penguatan ketahanan energi dan peningkatan produksi listrik. ”Kebijakan daerah yang menghambat distribusi batubara berpotensi bertabrakan dengan arah kebijakan nasional,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat luas. Salah satu risiko nyata adalah terganggunya pasokan batubara ke sejumlah PLTU, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketersediaan listrik di berbagai wilayah.

“Jika distribusi terganggu, maka bukan hanya industri yang terdampak, tetapi juga masyarakat umum. Pemadaman listrik atau penurunan pasokan energi akan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung publik,” tandasnya.

Zaki menegaskan bahwa kebijakan gubernur tersebut tidak kebal hukum. Gugatan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum.

“Jika kebijakan itu berbentuk keputusan administratif, maka dapat digugat melalui PTUN. Sementara jika berbentuk peraturan, seperti peraturan gubernur, maka dapat diajukan uji materiil ke MA,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara prinsip hukum berlaku asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional.

Selain jalur pengadilan, Zaki juga menyoroti adanya mekanisme evaluasi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri terhadap produk hukum daerah yang dinilai bermasalah. “Jika terbukti menghambat kepentingan nasional, termasuk distribusi energi, maka pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan. Ini penting agar tidak terjadi disharmoni kebijakan yang merugikan masyarakat,” tegasnya. Penetapan PP 39 Tahun 2025 Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Ia menilai bahwa pendekatan pelarangan total bukanlah solusi yang tepat. Pemerintah daerah seharusnya mengedepankan regulasi berbasis pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran teknis di lapangan, seperti kendaraan overloading atau pelanggaran rute.

“Solusi yang lebih proporsional adalah penegakan aturan, bukan pelarangan menyeluruh. Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil, seimbang, dan tidak menabrak regulasi yang lebih tinggi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reposisi pejabat di lingkar kekuasaan.

Alih-alih melakukan perombakan besar, langkah yang ditempuh pada Senin (27/4/2026) justru mempertegas pola konsolidasi kekuasaan dengan memadukan kepentingan stabilitas politik dan kebutuhan percepatan eksekusi program strategis nasional.

Istana Negara kembali menjadi panggung penting perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden secara resmi melantik sejumlah pejabat strategis mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.

Nama-nama yang dilantik bukan sekadar pengisi jabatan administratif. Mereka diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi, mulai dari isu pangan, lingkungan, hingga komunikasi publik.

Di sektor lingkungan, Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penguatan juga dilakukan pada sektor komunikasi pemerintahan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, sementara Muhammad Qodari dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Di lingkar dalam kekuasaan, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diisi oleh Dudung Abdurachman, figur militer yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam struktur komando.

Pelantikan berlangsung khidmat. Presiden memandu langsung sumpah jabatan, sebuah ritual konstitusional yang menegaskan komitmen para pejabat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pengabdian kepada negara.

Komunikasi sebagai Medan Baru Kekuasaan

Salah satu fokus utama dalam perubahan kali ini adalah penguatan komunikasi pemerintah. Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari menjadi indikasi bahwa komunikasi kini menjadi arena strategis dalam pemerintahan.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Hasan.

Tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sederhana. Era digital telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Media sosial dengan algoritmanya kerap menjadi sumber utama arus informasi, bahkan sering kali lebih dominan dibandingkan media arus utama.

Dalam konteks tersebut, peran penasihat komunikasi tidak hanya menyusun pesan, tetapi juga memastikan pesan pemerintah tidak terdistorsi di ruang publik.

Sementara itu, Qodari menyoroti kompleksitas pekerjaan yang dihadapinya.

“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) InsyaAllah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan bahwa program pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang masif dan terkoordinasi.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya media sosial yang ikut membentuk arus informasi di masyarakat.

“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Qodari menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, serta insan media, agar komunikasi kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Siap Tuntaskan Program Prioritas

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai program prioritas presiden yang belum berjalan optimal.

“Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung usai pelantikan.

Menurutnya, Kantor Staf Presiden juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga,” ungkapnya.

Dudung menegaskan bahwa KSP juga bertugas mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan birokrasi.

“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” tandasnya.

Reposisi, Bukan Reshuffle?

Di balik seremoni pelantikan tersebut, muncul perdebatan mengenai apakah langkah ini dapat disebut reshuffle atau sekadar reposisi internal.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut lebih tepat disebut reposisi.

Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan. Figur lama hanya kembali mengisi posisi baru tanpa perubahan arah kebijakan yang substansial.

“Ini bukan reshuffle. Lebih tepat reposisi. Tidak ada yang keluar, malah sebaliknya yang terjadi adalah merekrut kembali mereka yang sudah dikeluarkan masuk kembali ke dalam. Tak ada yang berubah signifikan,” katanya kepada Bisnis.

Ray mengaitkan hal ini dengan pendekatan politik harmoni yang dianut Presiden Prabowo, yang cenderung merangkul berbagai kekuatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, menurutnya, pendekatan tersebut juga berpotensi menghambat dinamika evaluasi kinerja pemerintahan.

“Saya kira, reposisi ini, tidak akan menyumbang besar bagi perbaikan kinerja pemerintah selain lagi-lagi menumpuk kawan sebanyak-banyaknya di pemerintahan. Dan, utamanya, makin menguatnya peran lingkungan militer ke dalam kekuasannya,” tandas Ray.

Pandangan berbeda disampaikan oleh analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang tidak terikat waktu. Ia mengibaratkan reshuffle seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola yang sepenuhnya menjadi keputusan pelatih, dalam hal ini presiden.

Namun, Hendri menilai tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah dituntut lebih responsif.

Ia menyoroti tiga sektor krusial yang perlu mendapat perhatian utama, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi, sebagai fondasi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kritik atas Efektivitas

Kritik juga datang dari pakar hukum tata negara Feri Amsari. Ia menilai perombakan kabinet dalam rentang waktu 1,5 tahun ini tidak efektif karena tidak menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Menurut Feri, perubahan tersebut lebih menyerupai rotasi pemain tanpa perubahan strategi yang berarti.

“Untuk 1,5 tahun kocok ulang kabinet seperti ini tentunya tidak efektif, karena pertama tidak mengubah kabinet dengan susunan menteri yang berkaitan dengan soal ekonomi, pertahanan, dan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini terlihat seperti pergantian pemain saja, bahkan terasa tidak efektif dan saya tidak melihat kemanfaatkan yang besar dari reshuffle ini,” katanya kepada Bisnis.

Reposisi kali ini menjadi bagian dari rangkaian panjang perubahan kabinet sejak awal pemerintahan.

Sejak Februari 2025 hingga Februari 2026, tercatat sedikitnya lima kali reshuffle dilakukan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi pemerintahan.

Gelombang pertama terjadi pada 19 Februari 2025 ketika posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berganti dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Perubahan besar kemudian terjadi pada 8 September 2025 ketika posisi Menteri Keuangan berganti dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada periode yang sama, sejumlah posisi lain juga mengalami pergantian, termasuk Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding kepada Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi kepada Ferry Juliantono.

Pemerintah juga membentuk posisi baru Menteri Haji dan Umrah yang diisi oleh Mochammad Irfan Yusuf dengan wakil menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jika dirangkai secara keseluruhan, rangkaian perubahan kabinet tersebut menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan yang dilakukan secara bertahap.

Presiden Prabowo tidak melakukan perubahan drastis dalam satu waktu, melainkan membangun ulang konfigurasi kabinet sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan kebutuhan politik, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.

Bisnis.com, BANDUNG - Perhelatan akbar Kirab Mahkota Binokasih dipastikan menjadi agenda utama dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang dijadwalkan berlangsung pada 8–9 Mei 2026 mendatang di Kabupaten Sumedang.

Momentum ini diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya sebagai pilar pembangunan di Jawa Barat.

Kegiatan kolaboratif ini akan mengambil rute yang melintasi sejumlah wilayah bersejarah, dimulai dari Kabupaten Sumedang dan berlanjut ke Ciamis, Bogor, hingga berakhir di Bandung. Selain sebagai perayaan budaya, agenda ini juga menjadi wadah penguat identitas daerah di tengah arus modernisasi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas sinergi dan fasilitasi penyelenggaraan kirab tersebut. Ia menekankan bahwa acara ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan Hari Tatar Sunda sekaligus Hari Jadi Sumedang.

“Milangkala Tatar Sunda akan dimulai di Kabupaten Sumedang pada 8–9 Mei. Ini merupakan event yang mensinergikan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.

Dony memaparkan Kirab Mahkota Binokasih membawa pesan historis yang mendalam mengenai kesinambungan peradaban di tanah Pasundan, mulai dari era Kerajaan Padjadjaran hingga bertransformasi menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Melalui narasi sejarah tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal akar budayanya.

“Ini menjadi sebuah nilai bahwa di Jawa Barat ada Kerajaan Padjadjaran dan di Sumedang ada Kerajaan Sumedang Larang,” imbuhnya.

Keberadaan Mahkota Binokasih yang kini tersimpan di Keraton Sumedang Larang dinilai sebagai anugerah sekaligus simbol kebesaran sejarah. Nama Binokasih sendiri mengandung filosofi mendalam, yakni “Sumber Kasih Sayang,” yang menjadi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa pelaksanaan kirab ini merupakan upaya konkret dalam pelestarian budaya sekaligus instrumen edukasi sejarah bagi publik. Menurutnya, pemahaman terhadap perjalanan masa lalu sangat krusial sebagai bahan refleksi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Peringatan hari jadi bukan hanya seremoni, tetapi menjadi cermin sejarah yang dapat menjadi kompas kehidupan untuk masa depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indika Energy Tbk. (INDY) berencana melepas sebanyak 7,5 juta saham hasil pembelian kembali (buyback) yang dilakukan pada 2020.

Corporate Secretary INDY Adi Pramono menyampaikan bahwa rencana tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 30/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik.

“Perseroan berencana untuk menjual kembali 7.500.000 saham Perseroan hasil pembelian kembali tanggal 2, 3 dan 6 Juli 2020 (saham treasuri),” kata Adi dalam keterbukaan informasi, Senin (27/4/2026).

Adi menjelaskan, saham treasuri tersebut merupakan hasil buyback yang dilakukan perseroan pada 2 Juli 2020 sebanyak 2,3 juta saham, 3 Juli 2020 sebanyak 2,4 juta saham, serta 6 Juli 2020 sebanyak 2,8 juta saham, sehingga total mencapai 7,5 juta saham.

Adapun hingga tanggal keterbukaan informasi ini, seluruh saham hasil buyback tersebut masih dimiliki oleh perseroan sebagai saham treasuri.

Lebih lanjut, INDY menyebutkan bahwa penjualan kembali saham treasuri akan dilakukan baik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar bursa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi harga, perseroan memastikan bahwa harga penjualan tidak akan lebih rendah dari harga penutupan perdagangan satu hari sebelum transaksi atau rata-rata harga penutupan selama 90 hari terakhir, mana yang lebih tinggi.

Rencana pelepasan saham treasuri ini akan dilakukan dalam periode 11 Mei 2026 hingga 5 Juli 2026, dengan menunjuk perusahaan sekuritas yang merupakan anggota bursa untuk melaksanakan transaksi tersebut.

Manajemen menegaskan bahwa aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha perseroan.

“Pelaksanaan pelepasan saham treasuri ini tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” pungkas Adi.

Di lantai Bursa, saham INDY terpantau menguat 1,62% atau 60 poin ke level Rp3.760 per lembar pada penutupan perdagangan Senin (27/4/2026). Sepanjang tahun berjalan 2026, saham emiten terafiliasi Agus Lasmono Sudwikatmono itu telah melonjak 66,37%.

JAKARTA - Pada Pameran Otomotif Beijing 2026, perusahaan patungan Beijing Hyundai meluncurkan Hyundai Ioniq V terbaru. Sayangnya, spesifikasi dan tanggal rilisnya belum diumumkan.

Pada Pameran Otomotif Beijing 2026, Beijing Hyundai memamerkan dan memperkenalkan kendaraan listrik Ioniq V yang serba baru.

Mobil ini menawarkan desain multidimensi dan tiga dimensi dengan gaya aerodinamis hambatan rendah, lampu daytime running LED yang ramping, dan desain lampu depan bertingkat.

Profil samping kendaraan listrik Hyundai Ioniq V sangat mencolok, menampilkan pintu tanpa bingkai, gagang pintu yang setengah tersembunyi, dan roda berbentuk V. Bagian belakangnya memiliki lampu belakang ramping, yang mencerminkan desain lampu depan.

Hyundai Ioniq V memiliki dimensi 4.900 x 1.890 x 1.470 mm (panjang x lebar x tinggi) dan jarak sumbu roda 2.900 mm. Secara keseluruhan, model ini cukup besar dan tak pelak lagi mengingatkan kita pada supercar Lamborghini.

Interior Hyundai Ioniq V menampilkan desain melingkar dengan layar 27 inci yang membentang di seluruh dasbor dan memiliki resolusi 4K. Di samping itu, terdapat sistem pencahayaan interior ambient bergaya nebula dan tampilan head-up display (HUD).

Sayangnya, spesifikasi teknis spesifik dan tanggal rilis pasar dari Hyundai Ioniq V yang sepenuhnya bertenaga listrik belum diumumkan. Model ini saat ini masih berupa mobil konsep.

Sebelumnya, saat mengumumkan masuknya merek kendaraan listrik Ioniq ke pasar Tiongkok, Hyundai secara bersamaan meluncurkan dua model kendaraan energi baru: Venus Concept dan Earth Concept.

Hyundai Ioniq V yang dipamerkan di Beijing Auto Show 2026 juga merupakan Ioniq Venus Concept.

Menurut media Tiongkok, model Ioniq akan menggunakan platform sasis E-GMP milik Hyundai. Namun, beberapa sumber terpercaya lainnya menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sebenarnya sedang dikembangkan di atas arsitektur baru bekerja sama dengan BAIC.

Menurut Hyundai, perusahaan tersebut sedang membangun ekosistem khusus untuk konsumen Tiongkok yang disebut Ioniq Universe. Dalam ekosistem ini, konsumen Tiongkok diposisikan di tengah, atau "Matahari".

Venus Concept dan Earth Concept adalah dua "planet" pertama dalam ekosistem ini, yang mewakili pencapaian awal dari strategi baru di pasar otomotif terbesar di dunia , dan juga memandu produksi kendaraan di masa depan.

MAKKAH - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan fasilitas bus Shalawat selama 24 jam penuh di Makkah. Operasional transportasi ini disediakan secara merata, menjangkau 21 rute yang tersebar di lima wilayah akomodasi utama jemaah.

Kebijakan sapu bersih ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mempermudah pergerakan jemaah. Fasilitas tetap diberikan meskipun penginapan jemaah berada di bawah radius minimal dua kilometer dari Masjidil Haram.

"Sesuai ketentuan Kerajaan Arab Saudi, jemaah yang jaraknya 2.000 meter itu wajib diberikan transportasi, namun pemerintah Indonesia memberikan kebijakan seluruh akomodasi diberikan transportasi," ujar Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman.

Ketersediaan transportasi ini didukung oleh pengerahan 452 unit bus kota yang beroperasi dengan sistem pergantian sif 24 jam. Setiap kendaraan yang digunakan wajib memenuhi kriteria kelayakan jalan dengan usia operasional maksimal lima tahun.

Pengaturan ritme keberangkatan bus disesuaikan langsung dengan dinamika pergerakan jemaah setiap harinya. Menjelang waktu salat fardu, petugas akan melipatgandakan jumlah armada yang standby di halte-halte sekitar hotel.

"Bus-bus itu beroperasi dari jam 0.00 sampai jam 0.00 kembali, jadi satuannya adalah hari, bukan putaran," jelas Syarif merinci skema sewa kendaraan.

Jemaah haji yang ingin menuju Masjidil Haram akan difasilitasi melalui tiga titik pemberhentian akhir, yakni Terminal Jiad, Jabal Ka'bah, dan Syib Amir. Terminal tersebut ditetapkan berdasarkan wilayah keberangkatan asal jemaah untuk menghindari kemacetan.

Layanan vital ini dipastikan akan terus beroperasi hingga seluruh jemaah kloter terakhir bersiap meninggalkan Kota Makkah menuju Tanah Air. Pemerintah berharap kemudahan akses ini dimanfaatkan secara tertib oleh seluruh jemaah.

Beberapa hari setelah peringatan Hari Kartini berlalu, refleksi yang lebih mendalam justru menjadi semakin relevan. Pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi sekadar bagaimana kita memperingatinya, tetapi sejauh mana semangat emansipasi telah benar-benar terintegrasi dalam sistem sosial dan ekonomi kita. Dalam konteks ini, Kartini tidak cukup dimaknai sebagai symbolic commemoration, melainkan sebagai bagian dari ongoing agenda pembangunan yang menuntut capaian nyata dan terukur.

Dalam kerangka pembangunan modern, keberhasilan emansipasi tidak hanya berhenti pada perluasan akses, tetapi juga pada kualitas outcomes yang dihasilkan. Oleh karena itu, capaian perempuan Indonesia hari ini perlu dibaca melalui pendekatan berbasis data yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan berorientasi kebijakan.

Jika kita menengok data, terdapat alasan kuat untuk bersikap optimistis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan Indonesia meningkat dari 8,07 tahun pada 2020 menjadi 8,79 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam human capital formation. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya menjadi instrumen mobilitas sosial, tetapi juga fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Di balik angka tersebut, terdapat transformasi sosial yang lebih luas. Jutaan perempuan kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal. Hal ini menciptakan expanded opportunities yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam perspektif ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan returns tidak hanya pada individu, tetapi juga pada perekonomian nasional.

Apa yang dahulu diperjuangkan Kartini kini telah berkembang menjadi realitas yang semakin inklusif. Perempuan Indonesia tidak hanya memperoleh akses terhadap pendidikan, tetapi juga menunjukkan kapasitas yang kuat dalam berbagai bidang. Mereka hadir sebagai tenaga profesional, akademisi, wirausahawan, hingga pemimpin di berbagai sektor strategis. Ini merupakan indikasi bahwa proses pemberdayaan telah bergerak dari tahap akses menuju tahap aktualisasi.

Namun demikian, kemajuan ini juga membuka ruang refleksi yang lebih substansial. Pertanyaan utama saat ini bukan lagi soal akses ke pendidikan, melainkan bagaimana memastikan bahwa capaian tersebut dapat terkonversi menjadi economic participation yang setara dan berkualitas.

Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja terus mengalami peningkatan. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan pada Agustus 2025 sebesar 56,63%. Angka ini mencerminkan peningkatan female labor force participation dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan laki-laki yang berada pada kisaran 84,4%, terlihat adanya participation gap yang masih cukup lebar.

Kesenjangan ini memberikan sinyal adanya faktor struktural yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi tidak lagi berkaitan dengan kapasitas individu, melainkan pada keberadaan structural barriers yang membatasi akses terhadap peluang ekonomi.

Menariknya, dari sisi pendidikan, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Selisih rata-rata lama sekolah kini hanya sekitar 0,56 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif human capital endowment, perempuan Indonesia telah berada pada posisi yang semakin kompetitif. Bahkan, dalam beberapa kelompok tertentu, capaian perempuan telah melampaui laki-laki.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase transisi penting, yaitu pergeseran dari perluasan akses menuju optimalisasi peran. Tantangan kebijakan saat ini adalah memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara peningkatan kualitas pendidikan dengan peluang ekonomi yang tersedia, atau dalam istilah pembangunan dikenal sebagai linkage between supply and demand di pasar tenaga kerja.

Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sekitar 39,90% pekerja pada 2025 adalah perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi bagian penting dalam struktur labor market di Indonesia. Dengan komposisi penduduk yang relatif seimbang, peningkatan partisipasi perempuan ke depan akan menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam ekonomi juga memiliki dampak yang lebih luas pada kesejahteraan rumah tangga. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan cenderung diikuti oleh peningkatan investasi pada pendidikan dan kesehatan keluarga. Hal ini menciptakan multiplier effect yang memperkuat kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Dalam konteks global, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih inklusif. Perempuan bukan hanya bagian dari tenaga kerja, tetapi juga agen perubahan yang mendorong inovasi, memperkaya perspektif, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan agenda sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang rasional.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, terdapat beberapa area strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, penguatan care economy. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan memiliki peran dominan dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan, yang sebagian besar bersifat unpaid work. Meskipun tidak tercatat dalam indikator ekonomi formal, kontribusi ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pendekatan kebijakan yang lebih progresif mulai mengarah pada pengakuan terhadap sektor ini. Penyediaan layanan penitipan anak, penerapan flexible working arrangement, serta kebijakan cuti pengasuhan yang lebih inklusif merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban ganda yang sering dihadapi perempuan.

Kedua, perluasan akses ke sektor bernilai tambah tinggi atau high value-added sectors. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, perempuan memiliki peluang besar untuk masuk ke sektor strategis seperti teknologi, keuangan, dan industri kreatif. Namun, transisi ke sektor ini membutuhkan dukungan dalam bentuk peningkatan keterampilan melalui program upskilling dan reskilling.

Selain itu, peningkatan digital literacy juga menjadi kunci agar perempuan dapat beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi. Semakin besar keterlibatan perempuan di sektor ini, semakin kuat kontribusinya terhadap transformasi ekonomi Indonesia.

Ketiga, penguatan ekosistem pasar kerja yang inklusif (inclusive labor market ecosystem). Hal ini mencakup praktik pengupahan yang adil, sistem promosi berbasis kinerja atau merit-based system, serta peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi competitive advantage yang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja organisasi.

Dari perspektif makro, peningkatan partisipasi perempuan akan memperkuat labor supply, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Refleksi pasca-Hari Kartini ini seharusnya membawa kita pada pemahaman bahwa perjuangan telah memasuki fase baru. Jika pada masa lalu fokusnya adalah membuka akses pendidikan, maka saat ini fokusnya adalah memastikan tercapainya equitable outcomes dalam bidang ekonomi.

Melanjutkan semangat Kartini hari ini berarti memastikan bahwa setiap capaian pendidikan menjadi jembatan menuju kesempatan ekonomi yang setara. Dengan pendekatan evidence-based policy dan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya memperkecil kesenjangan, tetapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Ketika perempuan maju, ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga menjadi lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Di situlah semangat Kartini menemukan relevansinya yang paling nyata, bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai arah strategis dalam membangun masa depan bangsa.

BEIJING - Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China secara resmi memveto akuisisi startup AI Manus oleh Meta, mengakhiri kesepakatan senilai lebih dari 2 miliar dolar AS tersebut.

Akuisisi Meta terhadap Manus AI secara resmi berakhir ketika Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) memerintahkan pembatalan transaksi tersebut.

Keputusan ini diambil setelah para pejabat Beijing mempertimbangkan dengan cermat isu-isu terkait pengendalian teknologi AI dan keamanan data.

Kegagalan kesepakatan tersebut mencerminkan meningkatnya pengawasan China terhadap perusahaan rintisan yang ingin pindah ke luar negeri. Ini merupakan bukti meningkatnya persaingan teknologi antara AS dan China.

Manus AI menjadi pusat perhatian teknologi global pada awal tahun 2025 ketika memperkenalkan "agen AI" yang mampu menangani tugas-tugas yang sangat kompleks.

Setelah Meta mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi perusahaan tersebut pada akhir tahun 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ketentuan kesepakatan tersebut. Pakar keamanan siber dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan Tiongkok juga berpartisipasi dalam proses peninjauan ini.

Investigasi ini berpusat pada potensi kebocoran algoritma AI canggih dan data pengguna sensitif ke Amerika Serikat. Menurut peraturan yang diperbarui pada tahun 2020, algoritma AI penting yang dikembangkan di Tiongkok memerlukan persetujuan pemerintah sebelum ditransfer ke luar negeri.

Meskipun Manus terdaftar di Singapura, NDRC menegaskan bahwa tim teknik inti dan paten perusahaan tersebut tetap berada di pusat-pusat teknologi utama di Tiongkok daratan, seperti Beijing dan Wuhan.

Upaya perusahaan rintisan tersebut untuk menutup saluran media domestik dan memindahkan personel ke negara lain dianggap sebagai cara untuk menghindari peraturan ekspor teknologi. Pihak berwenang menuntut agar Meta sepenuhnya menarik tawaran akuisisinya untuk memastikan kedaulatan teknologi nasional.

Insiden tersebut mencapai puncaknya ketika kedua pendiri Manus, termasuk CEO Xiao Hong, dipanggil dan dilarang meninggalkan negara untuk membantu penyelidikan. Keputusan akhir NDRC menegaskan bahwa kesepakatan tersebut menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan data dan kedaulatan teknologi nasional.

"Melindungi pencapaian inti kecerdasan buatan adalah prioritas utama dalam lanskap persaingan strategis saat ini," kata sebuah sumber yang dekat dengan badan pengatur tersebut.

Pembatalan kesepakatan senilai $2 miliar itu merupakan pukulan besar bagi strategi Meta dalam mengembangkan asisten virtual generasi berikutnya. Perusahaan tersebut berharap dapat mengintegrasikan teknologi AI Agent milik Manus untuk mendapatkan keunggulan atas pesaing langsung seperti OpenAI dan Google.

Kegagalan ini memaksa perusahaan Mark Zuckerberg untuk mencari solusi alternatif atau mengembangkan solusi secara internal, yang dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya peluang di pasar AI yang berubah dengan cepat.

Bagi komunitas startup, insiden ini menjadi pelajaran berharga tentang risiko geopolitik . Tren "Singapore-washing" – di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok mengubah kewarganegaraan mereka menjadi Singapura untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar AS – kini sedang diteliti.

SCMP memperkirakan bahwa pemerintah Tiongkok akan semakin memperketat regulasi transfer teknologi lintas batas, terutama di bidang-bidang sensitif seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan, untuk mencegah eksodus tenaga ahli.

Fragmentasi teknologi antara dua negara adidaya, AS dan Tiongkok, semakin terlihat jelas melalui keputusan administratif seperti yang disebutkan di atas.

Para ahli ekonomi memperingatkan bahwa hambatan-hambatan ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang menantang di mana keputusan akuisisi tidak lagi didasarkan pada nilai komersial semata, tetapi bergantung pada keseimbangan kekuatan nasional.

"Kesepakatan ini telah menjadi kambing hitam atas persaingan teknologi yang sengit antara kedua negara adidaya," komentar seorang analis di SCMP .

Akuisisi Meta terhadap Manus AI secara resmi berakhir ketika Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) memerintahkan pembatalan transaksi tersebut.

Keputusan ini diambil setelah para pejabat Beijing mempertimbangkan dengan cermat isu-isu terkait pengendalian teknologi AI dan keamanan data.

Kegagalan kesepakatan tersebut mencerminkan meningkatnya pengawasan China terhadap perusahaan rintisan yang ingin pindah ke luar negeri. Ini merupakan bukti meningkatnya persaingan teknologi antara AS dan China.

Manus AI menjadi pusat perhatian teknologi global pada awal tahun 2025 ketika memperkenalkan "agen AI" yang mampu menangani tugas-tugas yang sangat kompleks.

Setelah Meta mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi perusahaan tersebut pada akhir tahun 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ketentuan kesepakatan tersebut. Pakar keamanan siber dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan Tiongkok juga berpartisipasi dalam proses peninjauan ini.

Investigasi ini berpusat pada potensi kebocoran algoritma AI canggih dan data pengguna sensitif ke Amerika Serikat. Menurut peraturan yang diperbarui pada tahun 2020, algoritma AI penting yang dikembangkan di Tiongkok memerlukan persetujuanpemerintahsebelum ditransfer ke luar negeri.

Meskipun Manus terdaftar di Singapura, NDRC menegaskan bahwa tim teknik inti dan paten perusahaan tersebut tetap berada di pusat-pusat teknologi utama di Tiongkok daratan, seperti Beijing dan Wuhan.

Upaya perusahaan rintisan tersebut untuk menutup saluran media domestik dan memindahkan personel ke negara lain dianggap sebagai cara untuk menghindari peraturan ekspor teknologi. Pihak berwenang menuntut agar Meta sepenuhnya menarik tawaran akuisisinya untuk memastikankedaulatanteknologi nasional.

Insiden tersebut mencapai puncaknya ketika kedua pendiri Manus, termasuk CEO Xiao Hong, dipanggil dan dilarang meninggalkan negara untuk membantu penyelidikan. Keputusan akhir NDRC menegaskan bahwa kesepakatan tersebut menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan data dan kedaulatan teknologi nasional.

"Melindungi pencapaian inti kecerdasan buatan adalah prioritas utama dalam lanskap persaingan strategis saat ini," kata sebuah sumber yang dekat dengan badan pengatur tersebut.

Pembatalan kesepakatan senilai$2 miliaritu merupakan pukulan besar bagi strategi Meta dalam mengembangkan asisten virtual generasi berikutnya. Perusahaan tersebut berharap dapat mengintegrasikan teknologi AI Agent milik Manus untuk mendapatkan keunggulan atas pesaing langsung seperti OpenAI dan Google.

Kegagalan ini memaksa perusahaan Mark Zuckerberg untuk mencari solusi alternatif atau mengembangkan solusi secara internal, yang dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya peluang di pasar AI yang berubah dengan cepat.

Bagi komunitas startup, insiden ini menjadi pelajaran berharga tentang risikogeopolitik. Tren "Singapore-washing" – di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok mengubah kewarganegaraan mereka menjadi Singapura untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar AS – kini sedang diteliti.

SCMPmemperkirakan bahwa pemerintah Tiongkok akan semakin memperketat regulasi transfer teknologi lintas batas, terutama di bidang-bidang sensitif seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan, untuk mencegah eksodus tenaga ahli.

Fragmentasi teknologi antara dua negara adidaya, AS dan Tiongkok, semakin terlihat jelas melalui keputusan administratif seperti yang disebutkan di atas.

Para ahli ekonomi memperingatkan bahwa hambatan-hambatan ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang menantang di mana keputusan akuisisi tidak lagi didasarkan pada nilai komersial semata, tetapi bergantung pada keseimbangan kekuatan nasional.

"Kesepakatan ini telah menjadi kambing hitam atas persaingan teknologi yang sengit antara kedua negara adidaya," komentar seorang analis diSCMP.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melaporkan sebanyak enam orang meninggal dunia akibat tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada Senin (27/4/2026) di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Sementara itu, puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

"Penumpang KRL tercatat enam orang meninggal dunia dan 80 orang mengalami luka-luka yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam pernyataan resmi diterima, Selasa (28/4/2026), dikutip dari Antara.

KAI menyebut dalam kejadian tersebut sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat.

Anne memastikan seluruh korban dalam insiden tabrakan kereta Bekasi mendapatkan penanganan maksimal. KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI.

Penanganan terhadap korban dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

KAI berjanji memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga yang terdampak, termasuk memastikan proses penanganan berjalan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Anne menjelaskan proses evakuasi berlangsung cukup lama karena terdapat korban yang masih hidup dan membutuhkan penanganan secara hati-hati.

"Tim medis, Basarnas, serta tim KAI terus berupaya maksimal untuk memberikan pertolongan terbaik kepada seluruh korban," kata Anne.

Selain itu, KAI juga menyiapkan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait penumpang.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” ujar Anne.

PANDEGLANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini gencar menggelar dialog interaktif pemahaman nilai sejarah untuk generasi muda. Mengusung tema "Muda Sadar Sejarah", Kemendagri juga fokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

"Kami berharap generasi muda sejak dini memahami sejarah nasional dan sejarah daerah mereka," ujar Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Edison Siagian di aula SMA Negeri 1 Pandeglang, Banten, Senin (27/4/2026).

Kegiatan "Muda Sadar Sejarah" yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang kali ni melibatkan siswa dari beberapa sekolah. Di antaranya SMAN 1, SMAN 2, SMAN 6 dan SMKN 2 Pandeglang.



Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut Direktur Edison Siagian, pemahaman tentang sejarah kebangsaan sangat penting diketahui para pelajar agar matang dalam wawasan kebangsaan.

Dinamika sosial yang ditandai pesatnya perkembangan tekonologi informasi, bisa mengikis rasa kebangsaan di kalangan generasi muda. Untuk itu, dengan literasi sejarah yang baik, akan terbentuk karakter pemuda yang tangguh dan berintegritas.

Apalagi jika memahami bahwa sejarah bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah namun merupakan hasil dari perjuangan pahlawan bangsa. "Kita sedang menyongsong Indonesia Emas 2045 dimana tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepatuhan pada aturan bernegara," ujarnya.

Pada Kegiatan Muda Sadar Sejarah di SMA Negeri 1 Pandeglang, juga tampil sejumlah pembicara. Mereka adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, Guru Besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten Prof Soleh Hidayat, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin.