MAKKAH - Operasional ibadah haji 2026 mencetak sejarah baru dalam hal transparansi layanan publik melalui optimalisasi ekosistem Kawal Haji. Platform digital ini mendobrak sekat birokrasi, mengubah pola pengaduan konvensional menjadi sebuah ruang interaksi terbuka yang bisa diawasi oleh ratusan ribu jemaah secara real-time.

Alih-alih menjadi kotak pos aduan yang kaku, sistem ini dibangun dengan filosofi crowdsourcing atau urun daya informasi. Jemaah haji yang mengetahui solusi atas kendala jemaah lain diperbolehkan untuk langsung memberikan jawaban tanpa harus menunggu respons resmi dari petugas.

"Jadi aplikasi Kawal Haji ini semacam crowdsource, jadi semua orang bisa memberikan informasi, tidak hanya petugas," ujar Pelaksana Siskohat PPIH Arab Saudi, Ali Sadikin, di Makkah pada Minggu (26/4).

Keterbukaan ini dijaga kemurniannya tanpa adanya sistem penyaringan atau filter penahanan laporan dari administrator pusat. Langkah berani ini diambil pemerintah untuk memastikan setiap keluhan, mulai dari masalah katering hingga insiden jemaah tersesat, terpampang nyata dan ditangani lintas sektor secara cepat.

Terobosan ini sekaligus menjadi jembatan bagi para petugas lapangan yang kerap menerima aduan di luar bidang keahliannya. Kini, seorang tenaga kesehatan yang ditanya urusan transportasi cukup memasukkan laporan tersebut ke sistem agar segera dieksekusi oleh tim yang berwenang.

"Ini kan kita memang buat Kawal Haji itu agak transparan, semua orang bisa melapor, semua orang bisa menanggapi, sehingga memang kita bisa mengawal operasional haji ini secara bersama-sama," tegas Ali Sadikin.

Lihat video: 9 Ribu Jemaah Haji Indonesia dari 25 Kloter Tiba di Madinah



Di balik kecanggihan ekosistemnya, inovasi ini dirancang sangat bersahabat bagi spesifikasi ponsel jemaah haji yang didominasi kelompok lansia. Pengembang menggunakan teknologi Progressive Web Application (PWA) yang memungkinkan akses fitur penuh layaknya aplikasi murni, hanya melalui peramban atau browser ponsel bawaan.

Desain tanpa instalasi ini sengaja dipilih agar ruang penyimpanan ponsel jemaah tidak tersedot oleh unduhan fail berukuran besar yang hanya digunakan musiman. Jemaah cukup mengetikkan alamat kawal.haji.go.id, lalu menyematkannya ke layar utama ponsel pintar mereka.

Dengan akses langsung berbasis web, kendali pengawasan pelayanan kini benar-benar berada di dalam genggaman para tamu Allah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkembangan terbaru di ekosistem Ethereum kembali menarik perhatian pelaku pasar. Dalam sepekan terakhir, ETHGas dan ether.fi dilaporkan menandatangani kesepakatan senilai USD 3 miliar untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan Ethereum bagi kebutuhan institusional.

Melalui kerja sama ini, ETHGas tengah mengembangkan marketplace yang memungkinkan validator menjual slot blok di masa depan, sementara pembeli dapat mengamankannya lebih awal. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki mekanisme eksekusi transaksi di jaringan Ethereum.

Namun di sisi lain, tekanan masih dirasakan oleh investor jangka panjang. Pemegang ETH yang membeli di harga tinggi tercatat masih mengalami penurunan nilai lebih dari 50% dari level tertinggi sepanjang masa (ATH) sekitar USD 4.953 pada 2025.

Kondisi ini mendorong perubahan strategi investasi, dari sekadar menyimpan aset (holding) menjadi mencari sumber imbal hasil yang lebih stabil melalui pendekatan seperti Digital Asset Treasuries (DATs).

Prospek Ethereum Masih Beragam

Dalam satu bulan terakhir, ETH mencatat kenaikan sekitar 7%, didorong oleh perbaikan sentimen pasar, meningkatnya minat investor, serta aktivitas jaringan yang lebih kuat.

Meski demikian, pandangan analis terhadap prospek Ethereum masih beragam. Sebagian melihat potensi pemulihan seiring meningkatnya aliran dana dari produk ETF, sementara yang lain menilai volatilitas tinggi dan persaingan antar blockchain masih menjadi faktor penahan. Situasi ini menunjukkan bahwa arah pergerakan Ethereum dalam jangka pendek belum sepenuhnya jelas.

Munculnya Alternatif Imbal Hasil

Seiring ketidakpastian tersebut, sejumlah platform mulai menawarkan pendekatan berbeda dalam mengelola aset kripto. Salah satunya adalah Varntix, yang memperkenalkan sistem imbal hasil terstruktur berbasis aset digital.

Platform ini menyediakan dua jenis produk utama, yakni akun fleksibel dan akun tetap, yang dirancang untuk memberikan pendapatan pasif dengan tingkat imbal hasil tertentu.

Pada akun fleksibel, pengguna dapat mulai berinvestasi dari USD 50 tanpa kewajiban penguncian dana, sehingga tetap memiliki akses likuid terhadap asetnya. Sementara itu, akun tetap menawarkan imbal hasil lebih tinggi—hingga 24% APY—dengan periode komitmen tertentu, mulai dari 6 hingga 24 bulan.

Sebagai ilustrasi, investasi sebesar USD 500 pada skema tetap dengan APY 24% berpotensi menghasilkan sekitar USD 120 dalam satu tahun.

Pergeseran Strategi Investor

Bagi sebagian investor, terutama pemegang ETH jangka panjang, pendekatan ini dinilai sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar.

Selain itu, imbal hasil yang dibayarkan dalam bentuk stablecoin seperti USDT atau USDC dinilai memberikan perlindungan relatif terhadap volatilitas nilai aset kripto.

Perkembangan ini mencerminkan tren yang lebih luas di pasar kripto, di mana investor mulai mencari keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan stabilitas imbal hasil.

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan kesiagaan penuh dalam mengamankan kelancaran operasional Objek Vital Nasional (Obvitnas) dari ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Komitmen ini dibuktikan melalui peran aktif perusahaan sebagai tuan rumah Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan di Lapangan Upacara Rumbai, Sabtu (25/4/2026).

General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menyatakan stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi penting bagi keandalan produksi migas nasional.

Ancaman Karhutla merupakan risiko operasional nyata yang berdampak langsung pada keandalan infrastruktur energi nasional dan keselamatan publik.

"Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal.

Kesiagaan personel Fire Brigade dan formasi armada alat berat kami di lapangan hari ini merepresentasikan ketegasan PHR dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat," ujar Andre.

Kesiapan infrastruktur mitigasi di tingkat korporasi ini sejalan dengan strategi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam merespons tantangan hidrometeorologis tahun 2026.

Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, yang bertindak langsung sebagai Pembina Apel, menekankan fokus pemerintah pada aktivasi early fire response (respons dini tingkat tapak).

KLH/ BPLH mengapresiasi gelar kesiapan armada dan personel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla di Lapangan Sanggar, PH Rumbai. Kesiapsiagaan sejak dini kata Hanif, sangat penting untuk menekan potensi terjadinya Karhutla terutama di wilayah rawan yang memiliki lahan gambut luas.

"Pengendalian Karhutla mewajibkan sinergi lintas sektor secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha adalah kunci utama mewujudkan lingkungan yang aman, bebas Karhutla, demi keberlanjutan ekosistem serta kesehatan masyarakat luas," tegas Hanif di hadapan ratusan personel.

Keterlibatan PHR dalam penanggulangan bencana lingkungan mencakup pelaksanaan protokol preventif ketat di area konsesi dan tindakan responsif pada eskalasi regional.

Pada periode siaga Idulfitri 1447 H lalu, tim penanggulangan kebakaran PHR langsung diterjunkan untuk memberikan dukungan taktis pada operasi pemadaman Karhutla di wilayah Dumai.

Dalam misi tersebut, PHR mengerahkan bantuan peralatan taktis dan personel guna membantu Satgas Gabungan (TNI, Polri, dan Manggala Agni) melokalisasi titik api di lahan gambut.

Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta perwakilan lintas korporasi. Kolaborasi masif ini menjadi bentuk validasi kesiapan Provinsi Riau dalam mengamankan ruang wilayahnya dari potensi anomali cuaca ekstrem tahun ini.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Keindahan Raja Ampat bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga menyimpan tanggung jawab besar untuk dijaga bersama. Berangkat dari semangat tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama 14 BUMN kembali menghadirkan program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Konservasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap 2 guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Program yang berlangsung pada 22–24 April 2026 ini difokuskan di Kampung Mutus dan Kampung Manyaifun, Kepulauan Raja Ampat, dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek lingkungan, sosial, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Program ini menjadi wujud sinergi 15 BUMN, terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Indonesia Financial Group (IFG), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), AirNav Indonesia, PT Taspen (Persero), Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Perum DAMRI.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan bahwa keterlibatan ASDP dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di kawasan 3T.

“Partisipasi ASDP dalam program TJSL BUMN di Raja Ampat merupakan wujud komitmen kami untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan dampak berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Di Kampung Mutus, program difokuskan pada rehabilitasi ekosistem melalui penanaman 2.000 bibit mangrove dan 650 fragmen karang yang disertai edukasi pelestarian lingkungan bagi masyarakat. Program ini juga diperkuat dengan pelatihan dan sertifikasi selam bagi kelompok konservasi, serta pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pendapatan masyarakat. Selain itu, akses listrik kini dapat dirasakan oleh 119 rumah dengan jangkauan sekitar 500 penerima manfaat.

Di sektor pendidikan, program turut mendukung renovasi fasilitas belajar dan penyediaan sarana pendidikan di SD YPK Effata Mutus dan SMPN 11 Raja Ampat.

Sementara itu, di Kampung Manyaifun, program diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan layanan sosial melalui penyediaan listrik bagi 59 rumah dengan jangkauan 117 penerima manfaat. Kegiatan ini juga dilengkapi renovasi fasilitas umum, sekolah, dan rumah ibadah guna mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Direktur TJSL BP BUMN, Edi Eko Cahyono menjelaskan bahwa kolaborasi lintas BUMN menjadi langkah strategis untuk menghadirkan program TJSL yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan melalui pendekatan multi intervensi.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menambahkan, program ini melanjutkan berbagai inisiatif TJSL ASDP sebelumnya, seperti penanaman 3.000 bibit mangrove di Bitung, transplantasi terumbu karang di Labuan Bajo, pemberian beasiswa di Sumbawa, dukungan pengembangan UMKM, hingga renovasi rumah ibadah di berbagai wilayah Indonesia Timur.

Menurut Windy, berbagai program tersebut turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, hingga perlindungan ekosistem laut.

“Melalui program kolaborasi ini, ASDP ingin memastikan kehadirannya tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Windy.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Kabupaten Merauke bukan berjenis trawl atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang diizinkan dengan pengaturan ketat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui seleksi ketat dan hanya di wilayah tertentu yang telah ditetapkan.

“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujar Latif.

Ia menegaskan penguatan tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan.

Dalam regulasi itu, pukat harimau atau trawl termasuk alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan.

Sementara JHUB diperbolehkan dengan spesifikasi teknis tertentu agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu alat tangkap lain.

Untuk memastikan implementasi di lapangan, Latif menyebut KKP juga menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 yang mengatur operasional JHUB di Zona 03 WPPNRI 718.

Dalam aturan tersebut, penggunaan JHUB hanya boleh dilakukan di area spesifik berbasis titik koordinat, menggunakan alat sesuai ketentuan, serta wajib memperhatikan keberadaan nelayan lain guna mencegah konflik di lapangan.

KKP juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan dan keselamatan operasi serta mematuhi seluruh spesifikasi alat tangkap yang telah ditetapkan. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan, lanjut Latif, akan diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi pada 20 April 2026. Mereka menolak operasional kapal yang diduga menggunakan trawl karena dikhawatirkan mengganggu hasil tangkapan nelayan lokal.

Menanggapi aksi itu, KKP mengimbau masyarakat tidak terprovokasi informasi yang tidak benar.

KKP juga menegaskan kapal milik PT Tri Kusuma Graha yang berpangkalan di PPN Merauke hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” kata Latif.

Latif menyatakan KKP melalui otoritas pelabuhan dan dinas perikanan setempat juga membuka ruang dialog dengan nelayan untuk menghindari kesalahpahaman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan peringatan Milad ke-24 PKS tahun ini memiliki makna yang berbeda yakni bertransformasi dari sekadar perayaan menjadi gerakan nyata untuk menjawab tantangan bangsa. Khususnya dalam menghadapi dinamika krisis global dan persoalan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Almuzzammil dalam acara 2+4 Hour Live Stream Puncak Milad PKS ke-24 yang disiarkan langsung melalui PKS TV pada Ahad (26/4/2026).

Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat, termasuk melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi utama menghadapi potensi krisis yang berkepanjangan.

“Milad kali ini berbeda, dari sekadar perayaan menjadi sebuah gerakan. Kita menghadapi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun internasional. Karena itu, kita ingin membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan,” ujar Almuzzammil, Minggu (26/4/2026).

Almuzzammil menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan pasokan energi dunia yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

“Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Dengan potensi ditutupnya Selat Hormuz dan naiknya harga minyak dunia, tentu hal itu akan berdampak. Maka kita mengangkat isu tersebut sebagai bagian dari kepedulian kita,” jelasnya.

Lihat video: Lihat video: PKS Tidak Dukung saat Pilpres, Prabowo: Saya Tidak Punya Dendam Politik



Almuzzammil menegaskan, sebagai partai kader, PKS ingin hadir sebagai bagian dari solusi bagi masyarakat. Momentum Milad ke-24 dijadikan sebagai sarana untuk mendorong gerakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan di tingkat keluarga.

Salah satu bentuk gerakan yang didorong adalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat menjadi kontribusi nyata kader dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan pangan.

“Bagaimana para kader kita hingga di level daerah memiliki ketahanan pangan minimal di pekarangan rumahnya masing-masing. Inilah perayaan Milad kita, menjadi sebuah gerakan nyata untuk masyarakat,” katanya.

Sejak dilantik sebagai Presiden PKS pada Juni 2025, Almuzzammil juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Hingga saat ini, ia telah mengunjungi 28 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dari berbagai kunjungan tersebut, ia menyimpulkan bahwa persoalan ekonomi menjadi tantangan utama yang dirasakan masyarakat di hampir semua daerah, sehingga diperlukan langkah kolektif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Inilah Milad kita hari ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi rahmatan lil ‘alamin sesuai dengan visi PKS,” tutupnya.

Acara 2+4 Hour Live Stream yang menjadi puncak peringatan Milad ke-24 PKS turut menghadirkan berbagai tokoh inspiratif yang membagikan gagasan dan pengalaman terkait penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan energi di tengah tantangan global saat ini.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam membangun ketahanan masyarakat berbasis potensi lokal.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga ditampilkan beragam produk unggulan, mulai dari produk pangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga inovasi energi terbarukan yang merupakan hasil karya kader PKS untuk masyarakat.

Produk-produk tersebut mencerminkan semangat kemandirian dan kreativitas kader dalam menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Kehadiran berbagai inovasi dan karya nyata tersebut menjadi bukti komitmen kader PKS untuk tidak hanya berbicara tentang ketahanan nasional, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat Milad ke-24 yang mengusung transformasi dari perayaan menjadi gerakan.

'command center' nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Nani Hendiarti menuturkan pemerintah berencana meresmikan National Command Center Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan Mei 2026.

“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani Hendiarti di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pengoperasian command center tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk memperkuat tata kelola program serta memperbaiki kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui command center tersebut.

“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani.

Demi memperbaiki kualitas layanan, ia menyatakan ribuan SPPG telah diberhentikan sementara hingga pengelola dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul, sebagian besar terkait dengan kasus keracunan dan fasilitas yang tidak higienis.

Ia menyampaikan 1.789 SPPG tengah mendapatkan sanksi pemberhentian operasional sementara per 24 April 2026, menurun cukup signifikan setelah sebelumnya pernah mencapai angka 3.000 SPPG.

Meskipun demikian, ia mengakui sejumlah SPPG memiliki permasalahan yang sulit diselesaikan dan diperlukan konsultasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara utama program MBG tersebut.

“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.

Selain perbaikan kualitas layanan SPPG, penguatan tata kelola, dan perluasan target intervensi, pemerintah juga menjadikan peningkatan efektivitas manfaat serta edukasi pilihan menu makanan yang sehat dan bergizi sebagai kebijakan utama program MBG pada tahun ini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

DIY - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan penyisiran terhadap tempat penitipan anak (daycare) yang tidak berizin. Langkah ini dilakukan menyusul kasus kekerasan dan penelantaran di daycare Little Aresha yang menjadi perhatian publik.

Hasto mengatakan proses sweeping dilakukan secara bertahap dalam waktu beberapa hari ke depan. "Saya kira kita bisa cek satu persatu sehingga dalam waktu singkat, paling lama dua hari kita sudah tahu semua status daycare yang ada di kota Yogyakarta," kata Hasto, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga bergerak cepat untuk mencarikan solusi bagi anak-anak yang menjadi korban. Hasto menyebut pihaknya akan memfasilitasi penitipan sementara agar kebutuhan para orang tua tetap terpenuhi.

"Ini saya kira suatu hal yang urgensi dan emergensi karena mereka kan orang tuanya pada umumnya kerja, sehingga kami pemerintah daerah harus hadir, pemerintah harus hadir," Hasto.

Hasto mengatakan, pihaknya akan segera mencari daycare yang layak dan terpercaya untuk menampung anak-anak korban. "Ini kami akan segera mengidentifikasi daycare-daycare lainnya yang amanah, yang aman, yang baik, yang sehat," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengonfirmasi bahwa 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha. Ia menyebut para tersangka memiliki peran berbeda dalam operasional lembaga tersebut.

"Setelah gelar perkara, kami menetapkan 13 orang tersangka. Terdiri atas satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," ujar Kombes Eva Guna Pandia, Sabtu 25 April 2026.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menggelar perkara menyusul penggerebekan di lokasi yang berada di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo. Dalam operasi tersebut, sebanyak 30 orang sempat diamankan untuk dimintai keterangan, sementara motif di balik tindakan tersebut masih dalam pendalaman.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang ditemukan saat petugas masuk ke dalam lokasi. Ia menyebut anak-anak yang seharusnya mendapatkan perawatan justru mengalami perlakuan tidak manusiawi.

"Petugas mendapati anak-anak dalam kondisi terikat. Ada yang kakinya diikat, tangannya diikat, dan sebagainya. Secara umum perlakuan tak manusiawi itu benar adanya," ungkap Kompol Adrian.

Saat ini, seluruh anak yang menjadi korban telah dievakuasi untuk mendapatkan pendampingan trauma healing serta pemeriksaan medis guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka. Kepolisian menegaskan akan mengusut kasus ini hingga tuntas serta menjerat para pelaku menggunakan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak.

Bisnis.com, PEKANBARU — Apel Siaga dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berisiko tinggi terhadap kebakaran.

Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai upaya konsolidasi nasional dalam menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat di wilayah rawan karhutla.

Apel siaga yang dilaksanakan pada Minggu (26/4/2026), di Dumai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem koordinasi terpadu dalam pengendalian karhutla.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha kehutanan harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan seperti Riau.

Ia menyatakan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui penguatan patroli terpadu, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Soewarso juga menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kesiapsiagaan di lapangan harus benar-benar nyata, bukan sekadar administratif. Semua unit kerja harus memastikan personel, peralatan, dan sistem respons cepat dalam kondisi siap digunakan setiap saat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan frekuensi patroli dan pemantauan titik rawan sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.

Lebih lanjut, Soewarso menilai bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi di tingkat tapak. Ia menyebut keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci yang perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pendekatan persuasif.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar upaya pencegahan ini benar-benar efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah (Komda) Riau APHI, Muller Tampubolon, menyampaikan bahwa sinergi di tingkat daerah terus diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kami di Riau terus mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dan masyarakat sekitar konsesi dalam upaya pencegahan karhutla. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan,” kata Muller.

Ia juga menyampaikan bahwa kesiapsiagaan di lapangan ditingkatkan melalui penguatan regu pemadam, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan titik panas secara real time.

Melalui partisipasi dalam Apel Siaga dan Rakor Karhutla ini, APHI bersama Komda Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari risiko kebakaran.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan karhutla yang lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.

BEIJING - Konglomerat industri besar di China mempercepat penerapan robot yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoperasikan infrastruktur penting.

Menurut laporan Jiemian pada 24 April, Perusahaan Jaringan Listrik Negara China berencana untuk menghabiskan 6,8 miliar yuan pada tahun 2026 untuk robot AI. Rencana internal menunjukkan perusahaan akan membeli sekitar 8.500 robot tahun ini.

Termasuk rencana serupa dari China Southern Power Grid dan entitas lainnya, total investasi dalam AI di industri energi China dapat превысить 10 miliar yuan pada tahun 2026, menurut perkiraan para ahli.

Seorang pekerja melakukan pengujian robot humanoid Walker X di sebuah perusahaansains danteknologi di Shenzhen, provinsi Guangdong, Tiongkok selatan. Foto: Kantor Berita Xinhua

Saat ini, National Grid Corporation China mengoperasikan jaringan listrik di 26 dari 31 wilayah setingkat provinsi di daratan Tiongkok, sementara China Southern Power Grid bertanggung jawab atas lima wilayah selatan, termasuk Guangdong.

Dalam rencana barunya, State Grid berfokus pada pembelian sekitar 5.000 robot "mirip anjing" untuk memeriksa gardu induk, saluran transmisi, dan fasilitas di medan yang sulit. Selain itu, perusahaan ini juga mengerahkan robot humanoid dan bipedal untuk melakukan tugas-tugas teknik yang kompleks, termasuk pemeliharaan jaringan listrik tegangan ultra tinggi.

Sekitar 5,8 miliar yuan akan dialokasikan untuk perangkat keras, sedangkan sisanya akan diinvestasikan dalam penelitian, pengembangan, dan pelatihan personel. Pemasok dalam negeri seperti Unitree, Deep Robotics, AgiBot, UBTech, dan Fourier termasuk di antara para pemasok tersebut.

Selain pengadaan, perusahaan-perusahaan listrik Tiongkok juga meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi domestik dan ekspansi ke pasar internasional. Anak perusahaan China Southern Power Grid di Guangdong telah mencapai kesepakatan dengan mitra di Chili untuk mengerahkan robot anjing "Feiyun" untuk memeriksa gardu listrik di daerah terpencil, yang diharapkan akan dimulai akhir tahun ini.

Menurut laporan Zheshang Securities, sektor AI terintegrasi memasuki periode pertumbuhan yang kuat, dengan potensi produksi mencapai 2,1 juta unit pada tahun 2030. Perusahaan tersebut memprediksi bahwa tahun 2026 bisa menjadi tahun di mana robot humanoid memasuki produksi massal.

Pada tahun 2025, total jumlah robot yang dikirim dari pemasok utama melebihi 14.000 unit, meningkat lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. China kini mendominasi pasar global dengan lebih dari 88% produksi, sementara pemasok AS hanya menyumbang sekitar 3%.

JAKARTA - Jumlah tersangka dalam kasus dugaan penelantaran dan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berpotensi bertambah. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan masih terus mendalami kasus tersebut.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan penyidikan dilakukan secara bertahap dan terbuka kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring perkembangan kasus.

"Saat ini kita kan secara maraton ya, bertahap. Saat ini yang pasti sudah ditetapkan 13 tersangka, ya. Nanti ini bisa berkembang lagi tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Minggu (26/4/2026).

Ihsan menambahkan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Komitmen Polda DIY untuk tegas, kemudian kita melaksanakan penyidikan secara profesional dan transparan, kita sampaikan akhirnya kepada masyarakat. Kemudian, juga dengan berkeadilan, ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin pagi (27/4/2026).

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebelumnya, penetapan 13 tersangka dilakukan setelah Polresta Yogyakarta menggelar perkara. Para tersangka langsung dilakukan penahanan. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia menyebut para tersangka berasal dari berbagai posisi di lembaga tersebut.

"13 orang tersangka terdiri dari 1 kepala yayasan, 1 kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," kata Kapolresta Yogya Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasus ini mencuat setelah kepolisian melakukan penggerebekan pada Jumat, 24 April 2026 atas dugaan praktik kekerasan dan penelantaran anak di daycare tersebut. Hingga kini, motif kekerasan masih dalam proses pendalaman.

Jumlah korban diduga mencapai puluhan anak dengan usia sangat rentan. Polisi juga mengungkap adanya perlakuan kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan pengikatan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan tambang multinasional PT Dairi Prima Mineral (DPM) mulai mendorong penguatan ekonomi lokal di Dairi, Sumatra Utara, melalui pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan daerah.

Program ini menyasar kopi, kakao, dan durian di kawasan Sidikalang—wilayah yang selama ini dikenal sebagai penghasil kopi robusta berkualitas. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan akses pasar.

Chief Legal & External DPM Radianto Arifin mengatakan, program ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sekitar 47 orang telah penerima manfaat yang terdiri dari kelompok petani kopi, kakao, durian, serta kelompok pengembangan produk turunan kopi akan menjadi bagian dari tahap awal implementasi,” kata Radianto dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026).

Menurut dia, potensi Sidikalang tidak berhenti pada kopi. Kawasan tersebut juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sentra kakao dan durian, sehingga dapat memperkuat basis ekonomi masyarakat secara lebih beragam.

Program ini akan menjangkau desa-desa di sekitar area tambang dan wilayah potensial lainnya, dengan fokus pada peningkatan produktivitas melalui penerapan praktik perkebunan yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP).

Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas sekaligus volume produksi, sehingga komoditas lokal bisa lebih kompetitif di pasar.

Diversifikasi jadi bantalan ekonomi

Selain meningkatkan produksi, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani. Diversifikasi komoditas dinilai penting untuk mengurangi risiko ketika harga salah satu komoditas mengalami tekanan.

Di sisi hilir, DPM mendorong pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Proses pascapanen diperkuat, termasuk pengembangan produk turunan kopi, agar petani tidak hanya menjual bahan mentah.

Langkah ini sekaligus membuka peluang integrasi dengan rantai pasok nasional, sehingga akses pasar menjadi lebih luas dan stabil.

Radianto menyebut, program ini digarap bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dinas pertanian, penyuluh lapangan, pemerintah desa, hingga kelompok tani dan mitra ahli.

“Untuk memastikan hasil yang optimal, perusahaan juga menyediakan dukungan berupa sarana produksi, termasuk pupuk khusus dan vitamin tanaman,” ujarnya.

Target jangka pendek hingga transformasi ekonomi

Dalam jangka pendek, perusahaan menargetkan peningkatan kemandirian ekonomi peserta program, sekaligus memperkuat ketahanan rumah tangga petani.

Ke depan, DPM berharap program ini dapat mendorong lahirnya pelaku usaha agribisnis baru di tingkat lokal, bukan sekadar petani bahan baku.

Sementara dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing wilayah dan memperkuat citra Dairi sebagai penghasil komoditas premium berbasis agribisnis.

“Hal ini juga membuktikan bahwa pertanian dan pertambangan bisa tumbuh berdampingan dan sama-sama memberikan manfaat ekonomi,” kata Radianto.

Ia menambahkan, penguatan sektor agribisnis ini juga menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor ekstraktif, sekaligus mendorong transformasi ekonomi regional yang lebih berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang