KOMPAS.com - Penumpang KRL dari Solo ke Yogyakarta pekan ini, penting memahami jadwal KRL Solo Jogja terbaru agar bisa menyusun rencana perjalanan lebih matang.

Jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Senin (4/5/2026), jadwal KRL Solo Jogja besok, Selasa (5/5/2026), Rabu (6/5/2026), dan Kamis (7/5/2026) cukup padat sejak pagi hingga malam.

Rangkaian KRL ini melayani naik-turun penumpang di beberapa stasiun strategis seperti Palur, Solo Balapan, Purwosari, Delanggu, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, hingga Tugu Yogyakarta.

Simak selengkapnya jadwal KRL Solo Jogja terbaru pada 4-7 Mei 2026.

Jadwal KRL Solo-Jogja pada 4-7 Mei 2026

Mengacu informasi resmi PT KAI, jadwal KRL Solo Jogja pada Senin (4/5/2026) sampai Kamis (7/5/2026) dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta sebagai berikut:

• Dari Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB
• Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB
• Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
• Dari Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB

• Dari Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB
• Dari Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB
• Dari Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB
• Dari Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB
• Dari Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB

• Dari Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB
• Dari Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB
• Dari Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB
• Tiba di Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB

Itulah jadwal KRL Solo Jogja pada 4-7 Mei 2026. Selalu pastikan mengecek jadwal KRL Solo Jogja terbaru sebelum berangkat agar tidak tertinggal kereta dan aktivitas tetap lancar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kayu lapis (plywood) mengambil jalur diversifikasi pasar demi menjaga kelangsungan bisnis di tengah anjloknya produksi hingga 40% secara tahunan pada Maret 2026.

Di sisi lain, industri tekstil—yang utilisasinya merosot ke level 55%—60%—kini mendesak pemerintah untuk segera memberikan stimulus fiskal berupa relaksasi PPN guna menjaga arus kas di tengah keterbatasan bahan baku utama.

Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Bambang Soepijanto mengungkapkan, industri plywood Tanah Air saat ini berada dalam fase konsolidasi dan penyesuaian. Tekanan dari sisi biaya dan permintaan global memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis.

Strategi yang sebelumnya berfokus pada ekspansi kini bergeser menjadi efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Ke depan, keberlanjutan industri akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Diversifikasi pasar menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. “Selain itu, pengembangan produk bernilai tambah dan penguatan segmen niche dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing,” ujarnya, dikutip Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Adapun dari hasil rapat pengurus Apkindo disebutkan bahwa pasokan kayu bulat yang terbatas dan harga kayu yang terus bergerak naik, membuat produksi kayu lapis tertekan. Data menunjukkan bahwa produksi kayu lapis nasional pada Maret 2026 hanya mencapai sekitar 158.000 meter kubik, turun sekitar 31% dibandingkan bulan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penurunan bahkan mencapai sekitar 40%. Secara kumulatif, produksi Januari hingga Maret 2026 tercatat turun sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas produksi di dalam negeri, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku, tetapi juga oleh kondisi pasar global yang belum pulih.

Kenaikan biaya produksi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Sejak awal Maret 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) industri mengalami kenaikan drastis hingga mencapai sekitar 100%.

Kenaikan ini dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global. Dampaknya menjalar ke berbagai komponen biaya produksi, mulai dari kegiatan logging di hutan, transportasi bahan baku, hingga operasional pabrik. Harga bahan penunjang seperti lem (glue) juga ikut meningkat, sementara biaya pengiriman internasional menjadi sangat fluktuatif dan sulit diprediksi.

Pada sisi permintaan juga menunjukkan pelemahan. Pada periode Januari hingga Februari 2026, volume ekspor tercatat sekitar 472.000 meter kubik dengan nilai sekitar 228 juta dollar AS.

Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 22% baik dari sisi volume maupun nilai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tekstil Fokus Selesaikan Pesanan

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain.

“Permintaan itu ada, tetapi kami tidak bisa memenuhi pesanan baru karena bahan baku masih terbatas. Saat ini kami masih fokus menyelesaikan kontrak lama sambil menunggu pasokan masuk,” sebutnya.

Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%—60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%. Penurunan tersebut juga tidak terlepas dari dampak banjir impor produk tekstil dalam beberapa tahun terakhir yang menekan daya saing industri domestik.

Di sisi lain, harga bahan baku yang meningkat turut menjadi tantangan tambahan. Pelaku usaha bahkan mengindikasikan adanya penyesuaian harga jika membuka pesanan baru, seiring kenaikan biaya produksi.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, APSyFI mendorong pemerintah memberikan stimulus fiskal, khususnya berupa pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), guna menjaga arus kas industri tetap sehat.

“Insentif seperti PPN sangat membantu untuk memutar cash flow industri, terutama di tengah tekanan biaya dan keterbatasan produksi saat ini,” sebut Aqil.

Lebih lanjut, pelaku industri juga menyoroti rencana kebijakan pembebasan bea masuk hingga 0% untuk impor produk plastik yang dinilai berpotensi menekan pasar domestik. Pasalnya, sejumlah produk turunan polyester seperti polyethylene dan polypropylene beririsan langsung dengan produk dalam negeri.

Aqil mengingatkan kebijakan tersebut berisiko memperparah tekanan akibat produk impor murah, khususnya dari China, yang selama ini sudah membanjiri pasar domestik. “Kita minta itu jangan diterapkan, walaupun 6 bulan, kita khawatir 6 bulan ini jadi permanen,” harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga dunia usaha mengatur siasat untuk menopang sektor manufaktur di tengah penurunan produksi dan melemahnya permintaan global yang kian menekan kinerja industri.

Tidak dipungkiri, seiring konflik di Timur Tengah yang belum mereda, sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, mengalami dampak paling signifikan akibat gangguan rantai pasok. Keterbatasan bahan baku, kenaikan harga input produksi, serta hambatan logistik berpotensi menekan laju produksi maupun distribusi.

Padahal, sektor ini menjadi salah satu pilar utama yang diandalkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, investasi, serta ekspor nasional, sektor ini memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.

Pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 5,30%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11%, dimana menjadi indikasi positif bagi penguatan struktur ekonomi ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan aktivitas industri. Di sisi kebijakan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas serta menjawab hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.

“Intinya ini percepatan program untuk dorong ekonomi, tapi sangat efektif, karena selain bicara di level policy, kita juga pegang kepentingan ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Business Indonesia Forum: Indonesia Emas 2045, Manufaktur Harus Jadi Panglima, dikutip Minggu (3/5/2026).

Pemerintah, katanya telah menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi untuk mendukung industri pengolahan, termasuk pemberian kemudahan akses terhadap bahan baku serta penyesuaian kebijakan impor untuk menjaga keberlangsungan produksi.

Pemerintah juga terus memantau sektor-sektor industri yang paling terdampak guna memastikan respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam menjaga inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan agar tetap mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehati- hatian.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif serta mendorong investasi di sektor industri pengolahan dan manufaktur.

“Gangguan rantai pasok ini harus kita antisipasi bersama, karena dampaknya bisa meluas ke inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat,” tegas Susiwijono.

Kendati demikian, langkah pemerintah dinilai perlu dilengkapi dengan stimulus yang lebih konkret, terutama untuk mendorong permintaan domestik yang mulai melemah.

Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB Warih Andang Tjahjono menilai, penguatan daya beli kelas menengah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan industri, khususnya sektor padat karya seperti otomotif, tekstil, dan produk konsumsi lainnya.

Menurutnya, pemberian insentif yang tepat sasaran dapat mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan efek berganda terhadap penerimaan negara melalui pajak. “Ketika pemerintah memberikan stimulus kepada kelas menengah untuk berbelanja. Setiap yang dibeli kustomer kan ada pajak, pajak itu akan kembali ke pemerintah,” sebutnya.

Selain mendorong permintaan domestik, pemerintah juga didorong untuk memperluas akses pasar ekspor dengan mengalihkan fokus ke kawasan yang masih memiliki potensi pertumbuhan. Warih menyebut, pasar negara maju saat ini cenderung stagnan akibat tekanan ekonomi dan konflik, sehingga peluang justru terbuka di kawasan emerging.

Pasar yang dimaksud mencakup wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi.

“Global south countries hari ini pasar yang potensial. Rebut pasarnya sekarang,” tegas Warih.

KOMPAS.com-PT Hoi Fu Paper Packaging membangun pabrik kemasan di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kendal, Jawa Tengah. Nilai investasi mencapai Rp 1,12 triliun.

Proyek ini diproyeksikan menyerap 1.000 tenaga kerja. Sekitar 95 persen berasal dari tenaga kerja lokal.

Penyerapan tenaga kerja dilakukan bertahap. Tahap pertama 300 pekerja, tahap kedua 500 pekerja, dan tahap ketiga 200 pekerja.

"Kehadiran industri ini juga berpotensi membuka perluasan kesempatan kerja tidak langsung, terutama pada sektor pendukung seperti logistik dan UMKM," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Kehadiran investasi baru memperkuat kinerja KEK Kendal. Hingga triwulan I 2026, investasi kumulatif mencapai Rp 101,93 triliun.

Serapan tenaga kerja tercatat 117.941 orang. Angka ini menunjukkan pertumbuhan kawasan industri yang pesat.

Kinerja tersebut mendorong ekonomi Kabupaten Kendal. Pertumbuhan mencapai 9 persen secara tahunan.

Kontribusi KEK terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB daerah mencapai 24,33 persen.

"Di tengah konflik dan dinamika global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mengawasi dan mengawal investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Susiwijono.

Efisiensi investasi juga terlihat dari Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Kabupaten Kendal mencatat ICOR sebesar 3,92.

Angka ini mencerminkan investasi mampu menghasilkan output ekonomi yang optimal. Realisasi investasi Kendal menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.

Susiwijono menjelaskan rencana ekspansi kawasan. KEK Kendal akan diperluas hingga 1.000 hektare.

"Rencana ekspansi 1.000 hektare dilakukan karena utilisasi lahan KEK Kendal sudah hampir mencapai 100 persen. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK," ujarnya.

Dukungan lintas pemerintah dinilai penting. Pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian perlu mempercepat proses pengembangan kawasan.

Langkah ini diharapkan memberi dampak ekonomi yang lebih luas.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari turut menghadiri peletakan batu pertama pada Sabtu (2/5/2026).

Ia menilai Kendal memiliki potensi besar sebagai penyangga ekonomi.

"Kami berharap kehadiran PT Hoi Fu Paper Packaging ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON - Jerman mengecilkan arti berita penarikan 5.000 pasukan AS dari negara tersebut, dan menggambarkan langkah Pentagon itu sebagai "sudah diantisipasi."

Meskipun demikian, tetap mengejutkan bahwa pengumuman tersebut – yang mewakili pengurangan hampir 15% jumlah pasukan AS – datang hanya beberapa hari setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan Iran "mempermalukan" AS dalam perundingan perdamaian yang tersendat.

Mengapa Pengurangan Jumlah Tentara AS di Jerman Jadi Kabar Baik bagi Putin?

1. Putin Sangat Senang

David Sanger dari New York Times mengungkapkan, mungkin penerima manfaat utama dari keputusan pemerintahan Trump adalah Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut data Departemen Pertahanan, terdapat 36.436 personel militer AS di Jerman pada Desember tahun lalu, kedua setelah Jepang.

2. Jerman Akan Kehilangan Kemampuan Rudal yang Signifikan

Pentagon tidak mengindikasikan apakah pasukan tersebut akan kembali ke AS atau dikerahkan kembali ke tempat lain. Batalyon senjata jarak jauh yang dijadwalkan akan dikerahkan akhir tahun ini akan dibatalkan, sehingga Jerman kehilangan perlindungan kemampuan rudal yang signifikan.

Mantan Presiden Joe Biden menyetujui pengerahan 7.000 pasukan AS tambahan ke Jerman pada Februari 2022, beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Kehadiran militer AS di Jerman mencapai puncaknya selama Perang Dingin, ketika terdapat sekitar 250.000 pasukan yang ditempatkan di Jerman Barat.

Negara-negara Eropa lain tempat sejumlah besar personel aktif AS ditempatkan termasuk Italia, dengan lebih dari 12.000, dan Inggris, dengan sedikit lebih dari 10.000.

Terdapat hampir 4.000 pasukan AS di Spanyol, tetapi Presiden AS Donald Trump telah mengancam akan menarik mereka karena Penolakan pemerintah Spanyol untuk mengizinkan pangkalan-pangkalan di sana digunakan dalam perang dengan Iran.

Selain memainkan peran penting dalam Perang Dingin, fasilitas AS di Eropa telah berperan dalam berbagai krisis di Timur Tengah.

3. Puncak Ketegangan Eropa Vs AS

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa penarikan pasukan Amerika Serikat dari Eropa, termasuk dari Jerman, sudah "dapat diprediksi".

Militer AS mengatakan pihaknya berencana menarik 5.000 pasukan dari Jerman di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan sekutu utama Eropa tersebut terkait perang AS melawan Iran.

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan Iran mempermalukan Amerika Serikat selama negosiasi untuk mengakhiri konflik.

Pistorius mengatakan Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan mereka sendiri. Jerman "berada di jalur yang benar", menunjuk pada perluasan angkatan bersenjata Bundeswehr dan pengadaan peralatan yang lebih besar dan lebih cepat.

Jerman akan berkoordinasi erat dengan sekutu, khususnya Inggris, Prancis, Polandia, dan Italia, tambahnya.

4. NATO Akan Terus Melemah

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengecam “disintegrasi aliansi kita yang sedang berlangsung” di tengah meningkatnya keretakan di dalam NATO terkait perang AS-Israel melawan Iran.

“Ancaman terbesar bagi komunitas transatlantik bukanlah musuh eksternalnya, tetapi disintegrasi aliansi kita yang sedang berlangsung. Kita semua harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk membalikkan tren yang mengerikan ini,” tulis Tusk.

Trump juga menyuarakan ketidakpuasannya terhadap Italia dan Spanyol dan mengatakan dia “mungkin akan” menarik pasukan AS dari negara-negara tersebut. Dia mengatakan ketika AS “membutuhkan mereka, mereka tidak ada di sana”, merujuk pada perangnya melawan Iran. “Kita harus mengingat itu.”

Empat minggu sejak Amerika Serikat dan Israel menangguhkan kampanye pengeboman mereka terhadap Iran, belum ada kesepakatan yang tercapai untuk mengakhiri perang yang telah menyebabkan gangguan terbesar yang pernah terjadi pada pasokan energi global.

Negara-negara Eropa menampung pasukan AS di beberapa pangkalan angkatan udara dan angkatan laut penting, termasuk pangkalan udara AS di Ramstein di Jerman, RAF Lakenheath dan RAF Mildenhall di Inggris, Aviano di Italia, dan Lajes Field di Azores Portugal.

Markas Komando Eropa AS dan Komando Afrika AS berada di Stuttgart, Jerman, dan terdapat dua fasilitas yang mendukung Angkatan Laut AS di Naples dan Sigonella, Italia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge mencatat kinerja keuangan kuat pada kuartal I-2026. Lonjakan pendapatan ditopang ekspansi layanan internet dan perdagangan.

Laporan keuangan menunjukkan pendapatan mencapai Rp 783,56 miliar. Angka ini naik 238,38 persen dari Rp 231,56 miliar pada periode yang sama 2025.

Struktur pendapatan berubah. Segmen Fiber to the Home (FTTH) menjadi kontributor utama dengan Rp 435,70 miliar atau 55,6 persen dari total pendapatan.

Segmen Bandwidth mencatat Rp 141,21 miliar atau naik 27,26 persen. Segmen perdagangan besar mulai berkontribusi Rp 124,76 miliar. Segmen periklanan turun menjadi Rp 68,75 miliar dari Rp 99,39 miliar pada kuartal I-2025.

Kenaikan pendapatan mendorong laba bruto naik 152,04 persen menjadi Rp 439,24 miliar. Laba usaha meningkat 158,85 persen menjadi Rp 356,12 miliar dari Rp 137,57 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 164,50 miliar. Angka ini tumbuh 99,21 persen dari Rp 82,57 miliar pada kuartal I-2025.

Perseroan mulai mencatat beban amortisasi biaya lisensi Fixed Wireless Access (FWA) sebesar Rp 111 miliar pada kuartal I-2026. Beban ini masuk ke beban pokok pendapatan.

Tanpa beban amortisasi non-kas tersebut, laba bersih yang diatribusikan kepada induk diperkirakan mencapai Rp 275,50 miliar.

Struktur permodalan bergerak dinamis seiring ekspansi infrastruktur. Pertumbuhan laba memperkuat ekuitas melalui akumulasi saldo laba.

Kinerja operasional tetap efisien. Laba operasional tumbuh lebih dari 150 persen di tengah ekspansi jaringan FTTH dan perdagangan besar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Karawang (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat sebanyak 99.109 kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, pada momentum libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya di Karawang, Jabar, Minggu menyampaikan pada periode akhir pekan ini, mulai 30 April hingga 2 Mei 2026 tercatat sebanyak 99.109 kendaraan melintas menuju wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol Cikampek Utama.

Ia menyebutkan, jumlah volume lalu lintas yang melewati GT Cikampek Utama (Cikatama) itu meningkat sekitar 7,61 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 92.096 kendaraan.

Sementara untuk kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 86.575 kendaraan.

"Jumlah volume lalu lintas itu naik 5,49 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 82.072 kendaraan," katanya.

Jasamarga juga mencatat, peningkatan volume kendaraan juga terlihat di sejumlah ruas tol yang dikelola JTT Group di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di GT Banyumanik, arus menuju Solo tercatat 80.821 kendaraan (naik 8,57 persen dari normal 74.439 kendaraan). Sedangkan arah Jakarta mencapai 58.634 kendaraan (naik 8,51 persen dari normal 54.035 kendaraan).

Di wilayah Jawa Timur, di GT Kejapanan Utama, sebanyak 94.677 kendaraan menuju Malang (naik 27,12 persen dari normal 74.479 kendaraan), dan 76.864 kendaraan menuju Surabaya (naik 4,30 persen dari normal 73.696 kendaraan).

Begitu juga di GT Singosari, kendaraan menuju Malang tercatat 49.430 kendaraan (naik 12,33 persen dari normal 44.004 kendaraan), dan untuk arah ke Surabaya mencapai 41.863 kendaraan (naik 12,02 persen dari normal 37.370 kendaraan).

PT JTT mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan, merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai tidak serta merta membuat tarif aplikasi menjadi 8%. Biaya aplikasi di Gojek dan Grab lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggunaan drone besar oleh pemerintah sebagai alat angkut logistik secara terbatas menyisakan pertanyaan khususnya terkait batas ketinggian, hingga faktor keamanan.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, hingga saat ini penggunaan drone besar untuk pengiriman logistik di Indonesia masih berada pada tahap uji coba.

Menurutnya, pengoperasian drone logistik tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi juga soal keekonomian. Biaya transportasi darat di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan moda udara.

“Drone itu walaupun drone tetap saja itu termasuk biaya udara,” kata Alvin kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain faktor biaya, prosedur pengangkutan barang melalui udara juga dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan transportasi darat. Persyaratan keamanan dan kemasan barang harus memenuhi standar penerbangan, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas operasional.

Persoalan terbesar lainnya berada pada aspek keselamatan dan tata kelola ruang udara. Alvin menjelaskan penggunaan drone logistik berskala besar akan banyak melibatkan penerbangan antarkota.

Kondisi itu membutuhkan pengaturan koridor udara, batas ketinggian operasional, prosedur keadaan darurat, hingga lokasi khusus untuk lepas landas dan pendaratan.

“Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana,” ujarnya.

Dia menilai Indonesia masih belum memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung operasional drone logistik secara masif.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan aturan terkait frekuensi radio, sertifikasi operator, sertifikasi pesawat tanpa awak, hingga standar pengoperasian darurat.

Kemudian, apakah drone yang digunakan ini remotely piloted atau secara autonomous alias sama sekali tidak ada pilotnya, hanya diprogramkan saja.

Dia juga menyoroti persoalan infrastruktur pendukung yang belum siap. Drone logistik berbadan besar membutuhkan area operasional steril dari kabel listrik, bangunan tinggi, hingga permukiman padat karena risiko kebisingan dan hembusan angin.

“Nah ini yang saya nilai masih belum cukup diatur di Indonesia, bahkan di Jakarta pun yang sudah disiapkan untuk operasi taksi terbang, ini juga belum ada perdanya tentang tempat tinggal landas dan mendarat drone-drone itu. Jadi masih banyak PR-nya,” ujar Alvin.

Di sisi lain, kebutuhan pengembangan drone logistik mulai mendapat relevansi seiring tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Distribusi barang ke daerah terpencil masih menghadapi biaya logistik tinggi dan keterbatasan konektivitas.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan drone dinilai dapat menjadi solusi distribusi cepat untuk barang bernilai tinggi, kebutuhan medis, hingga logistik di wilayah bencana. Namun, implementasi teknologi itu diperkirakan tidak akan langsung menggantikan moda transportasi konvensional.

Dominasi angkutan laut yang menembus lebih dari 500 juta ton per tahun menunjukkan kebutuhan distribusi massal tetap bertumpu pada moda berkapasitas besar dan berbiaya rendah. Drone logistik kemungkinan lebih berperan sebagai pelengkap untuk rute tertentu yang sulit dijangkau.

Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan teknologi tersebut memiliki model bisnis yang layak, aman, dan dapat terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Tahap sertifikasi HY100 menjadi awal penting bagi industri penerbangan tanpa awak nasional. Akan tetapi, jalan menuju operasional komersial drone logistik dalam skala besar masih panjang, terutama karena regulasi dan infrastruktur Indonesia belum sepenuhnya siap mengikuti percepatan teknologi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi April 2026 diprakirakan melandai baik secara bulanan maupun tahunan. Tidak adanya efek basis rendah dari tahun lalu serta momen libur panjang menjadi beberapa faktor yang mendorong inflasi lebih rendah bulan lalu.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memprakirakan inflasi tahunan April 2026 akan melandai ke 2,40% (yoy) dari 3,48% (yoy) pada Maret 2026. Di sisi lain, inflasi bulanan juga melandai ke hanya 0,11% (mom) dari Maret 2026 yaitu 0,41% (mom).

"Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan setelah Ramadan dan Idulfitri yang sudah terjadi penuh pada Maret, sehingga tekanan harga pangan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan hari raya mulai mereda pada April," terang Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Selain itu, Josua menyebut inflasi April terbantu oleh pengaruh efek basis rendah pada harga tahun lalu yang mereda. Khususnya, terkait dengan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Inflasi inti juga diproyeksikan melandai dari 2,52% Maret 2026 ke 2,31% pada April 2026. Kenaikan harga ini termoderasi karena permintaan masyarakat pascalebaran cenderung lebih melandai.

Kendati melandai, Josua mengingatkan bahwa bukan berarti risiko inflasi hilang sepenuhnya. Tekanan harga pangan bergejolak diperkirakan mereda karena harga daging ayam, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit berpotensi turun seiring masuknya masa panen.

Di sisi lain, tekanan dari harga yang diatur pemerintah justru meningkat karena kenaikan harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi, berakhirnya diskon tarif angkutan udara setelah periode mudik, serta tekanan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Jadi, gambaran inflasi April adalah inflasi umum menurun, tetapi risiko ke depan tetap perlu diwaspadai karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat menambah tekanan biaya produksi, transportasi, dan subsidi energi," terangnya.

Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memproyeksikan inflasi April 2026 mengalami moderasi secara bulanan ke 0,2% (mom) dan secara tahunan ke 2,5% (yoy).

Senada dengan Josua, Andry melihat adanya normalisasi harga pangan bergejolak setelah Ramadan. Namun, inflasi inti dan harga diatur pemerintah diprakirakan naik menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi April 2026 lalu akibat gejolak harga minyak dunia.

Secara terperinci, harga pangan bergejolak diproyeksikan mengalami deflasi sebesar 0,2% secara bulanan (mom) pada April 2026 berkat berlalunya Ramadan. Inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 1,6% (mom) pada bulan sebelumnya.

Beberapa barang pendorong deflasi yaitu cabai rawit (-14,2%), cabai merah (-9,5%), dan telur (-3,7%). Sementara itu, harga minyak goreng dan bawang merah terus naik masing-masing sebesar 3,7% dan 1,6%.

Inflasi inti diramal sebesar 0,2% (mom) atau sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu 0,1% (mom). Penurunan harga emas sebesar -1,51% (mom) membantu meredam sub-komponen emas, sedangkan pelemahan rupiah terus memberikan tekanan pada barang impor. Risiko kenaikan tambahan berasal dari kenaikan iaya input.

Kemudian, inflasi harga diatur pemerintah diproyeksikan naik lebih tinggi yaitu 0,8% (mom) dari Maret 2026 yakni 0,3% (mom). Ini didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi serta penyesuaian harga energi yang diestimasi rata-rata 60% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Dengan estimasi dampaknya ke inflasi bulanan 0,04 poin persentase," ujar Andry, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain harga energi, harga tiket pesawat juga mengalami inflasi 3,13% (mom) meskipun lebih rendah dari periode libur Maret 2026 yaitu 5,24% (mom). Akan tetapi, kenaikan harga tiket pesawat ini didorong oleh naiknya harga avtur.

DEPOK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat perlawanan dari para tersangka. Kali ini, giliran eks Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Praperadilan tersebut diajukan pada Selasa, 28 April 2026. Dalam gugatannya, Bambang keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

"Klasifikasi perkara sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan," tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel yang dilihat Minggu (3/5/2026).

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 60/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Adapun, sidang perdana dijadwalkan pada Senin (11/5/2026) pukul 10.00 WIB di ruang sidang 01.

Dalam sidang perdana dijadwalkan untuk pembacaan permohonan dengan catatan para pihak lengkap.

Diketahui, eks Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta lebih dulu mengajukan praperadilan serupa. Namun, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Eman Sulaeman menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Lihat video: Bukan Hakim Biasa? KPK Endus Aliran Dana OTT PN Depok Mengalir ke Petinggi



“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Eman saat membacakan amar putusan pada Senin, 20 April 2026.

Dalam pertimbangannya, Eman mengabulkan eksepsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon yang menyatakan permohonan praperadilan bersifat prematur.

“Perkara pidana pemohon tersebut masih dalam proses tahap penyidikan oleh termohon ataupun perkara pidananya belum dihentikan, maka permohonan petitum kedelapan dari pemohon tersebut menjadi tidak berdasar secara hukum,” ujar Eman.

IDXChannel - PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) mencatatkan kinerja positif pada Kuartal I-2026 di tengah tekanan dinamika ekonomi dan geopolitik global. Emiten manufaktur komponen otomotif ini membukukan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun, meningkat 6 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp144,9 miliar, naik tipis 1,5 persen YoY dari Rp142,7 miliar pada Kuartal I-2025.

“Kenaikan pendapatan ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri di tengah isu geopolitik yang memberikan dampak negatif pada pasar manufaktur otomotif di Tanah Air,” ujar Presiden Direktur Dharma Polimetal, Irianto Santoso dalam keterangan resminya yang dikutip pada MInggu, (3/5/2026).

Dari sisi segmen, penjualan kendaraan roda dua masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 60 persen terhadap total pendapatan. Pada periode Januari–Maret 2026, segmen ini mencatatkan penjualan Rp932,3 miliar, tumbuh tipis 0,6 persen YoY.

Sementara itu, segmen kendaraan roda empat menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kenaikan penjualan sekitar 24 persen YoY menjadi Rp391,5 miliar, berkontribusi sekitar 25 persen terhadap total pendapatan Perseroan.

Manajemen menyebut, kinerja tersebut mencerminkan ketahanan bisnis DRMA di tengah tantangan industri otomotif yang masih dibayangi ketidakpastian global.

Untuk tahun 2026, Perseroan tetap optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan, dengan menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 10 persen meski kondisi pasar masih menantang.

“Sebagai pelaku bisnis, kami dituntut untuk selalu optimistis dan mampu melihat peluang dalam segala situasi. Untuk itu, DRMA telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target pertumbuhan pendapatan tersebut,” tambah Irianto.

(Shifa Nurhaliza Putri)