IDXChannel - PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) menargetkan pertumbuhan pendapatan 2026 melonjak 2,3 kali lipat atau sebesar Rp299,53 miliar dari realisasi 2025.

Manajemen LOPI menjelaskan, pertumbuhan tersebut akan ditopang oleh sejumlah pelanggan utama di sektor strategis, meski kontribusi dari PT Aztech Pandu Persada dipastikan tidak lagi masuk pada tahun depan.

“Kontrak PT Aztech Pandu Persada sudah selesai di awal tahun 2026, sehingga sudah tidak ada lagi kontribusi Aztech untuk pendapatan di 2026,” ujar manajemen dalam laporan hasil public expose yang dipublikasikan, Kamis (21/5/2026).

Sebagai gantinya, pendapatan perseroan pada 2026 diproyeksikan akan didominasi oleh tiga pelanggan utama, yakni GE Healthcare, Wison Energy, dan CRRC.

Perseroan juga mengungkapkan belum ada pengembangan kerja sama baru dengan Aztech dalam waktu dekat.

LOPI saat ini memperluas bisnis ke sejumlah sektor baru seperti healthcare, cryogenic, hingga project logistics.

"Kita belum memiliki banyak pengalaman sehingga biaya masih tinggi, namun di 2026 akan kami usahakan untuk lebih efisien agar lebih baik lagi," tutur dia.

Untuk mendukung kinerja, LOPI berencana melakukan penambahan modal dengan skema rights issue dan private placement sekaligus.

Melalui rights issue, LOPI akan menerbitkan sebanyak 1,4 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Jumlah tersebut setara dengan 127,27 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Selain itu, perseroan menggelar private placement dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 110 juta saham baru.

(DESI ANGRIANI)

Pembalap Honda Daya Jayadi, Agam Abdillah, mencuri perhatian di ajang Astra Honda Dream Cup 2026Tasikmalaya di Sirkuit Bukit Peusar, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026). Pembalap berusia 12 tahun sukses meraih podium tertinggi di kelas beginner.

Tampil di kelas Honda Sonic 150R/Supra GTR 150 beginner, Agam Abdillah berhasil naik podium tertinggi setelah mengasapi pembalap asal Yogyakarta, Gandewo Abimanyu di posisi kedua dan Rafi Khairul Anam dari Garut di posisi ketiga. Sebelum balapan, Agam mengaku cukup fokus dan punya nyali untuk bersaing.

"Lebih berani nyalip aja," kata pembalap cilik asal Jawa Barat saat dijumpai di paddock.

Agam Abdillah merupakan salah satu rider berbakat binaan tim balap Honda Daya Jayadi yang tampil di Astra Honda Dream Cup 2026 selain Dafa Nugraha. Keduanya mengandalkan performa terbaik dari Honda Supra GTR untuk bersaing di berbagai kelas balap nasional.

Keikutsertaan Honda Daya Jayadi Racing Team merupakan komitmen PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku main dealer depeda motor Honda di Jawa Barat dalam mendukung pembalap-pembalap muda berkiprah di Tanah Air untuk membuka kemungkinan yang lebih tinggi yakni mentas di level internasional.

Para pembalap muda itu juga diproyeksikan fokus mengikuti berbagai ajang balap bergengsi nasional seperti Kejurda Road Race, MotoPrix, Astra Honda Dream Cup (AHDC), hingga Mandalika Racing Series (MRS).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) akan mengubah skema insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap berjalan meski suku bunga acuan (BI Rate) meningkat.

Kebijakan ini menyusul kenaikan BI rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Mei 2026 sebesar 50 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha Praviandi Kuantan mengatakan, perubahan dilakukan pada mekanisme pemberian insentif kepada perbankan agar bank tidak menaikkan suku bunga kredit secara signifikan saat BI Rate meningkat.

Pada kebijakan pemberian insentif KLM yang berlaku saat ini, mekanismenya dihitung dari seberapa besar bank menurunkan bunga kredit setelah penurunan BI rate. Sementara pada kebijakan yang akan berlaku, mekanisme insentifnya dihitung dari selisih (spread) antara BI Rate dengan bunga kredit bank.

"Jadi pada saat nanti BI Rate-nya naik, tapi bank-bank itu tidak melakukan kenaikan suku bunga kredit secara signifikan, tentunya bank-bank itu akan mendapatkan insentifnya," ujar Dhaha saat media briefing di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Dhaha menjelaskan, perubahan skema tersebut diharapkan membuat kenaikan bunga kredit menjadi lebih terkendali sehingga penyaluran kredit ke sektor riil tetap terjaga.

Selama ini KLM dirancang untuk mempercepat transmisi penurunan BI Rate ke bunga kredit perbankan. Namun, ke depan BI ingin memastikan respons bank terhadap kenaikan BI Rate juga tidak terlalu agresif.

"Jadi harapannya meskipun suku bunga BI Rate naik, tapi kenaikan dari sisi suku bunga kredit itu menjadi lebih manageable sehingga transmisinya ke pertumbuhan kredit itu masih bisa berjalan," jelasnya.

Adapun, bagi bank yang menjaga spread suku bunga kredit baru di bawah 3 persen terhadap BI Rate akan memperoleh insentif maksimum sebesar 100 bps.

Sementara bagi bank dengan spread sebesar 3 persen hingga kurang dari 6 persen akan memperoleh insentif sebesar 40 bps. Kemudian spread 6 persen hingga kurang dari 10 persen insentifnya 10 bps dan spread di atas 10 persen tidak mendapatkan insentif.

Selain mengubah mekanisme insentif berbasis suku bunga, BI juga memperluas cakupan KLM dari sebelumnya hanya berfokus pada kredit (lending channel) menjadi pembiayaan (financing channel).

Melalui perubahan itu, bank sentral akan mulai memasukkan pembiayaan non-tradisional atau non-kredit sebagai komponen yang dapat memperoleh insentif likuiditas.

Untuk diketahui, selama ini insentif KLM diberikan kepada bank yang menyalurkan likuiditas ke sektor prioritas seperti UMKM, perumahan, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor produktif lainnya. Skema tersebut memungkinkan dana Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya mengendap di BI dialihkan untuk pembiayaan sektor produktif.

Namun kebijakan tersebut berjalan kurang maksimal lantaran pertumbuhan kredit perbankan masih dalam tren perlambatan. Tercatat, hingga saat ini insentif KLM yang telah diberikan BI ke perbankan mencapai Rp 424 triliun atau 4,76 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

"Kenapa kita tambahkan di situ? Karena kita melihat yang UMKM memang pertumbuhannya masih sangat terbatas sehingga masih banyak ruang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan di situ. Jadi pembiayaan kita masukkan di situ," ucapnya.

BI juga akan memperkuat insentif bagi bank yang mencari sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK), termasuk melalui instrumen non-tradisional dan pasar keuangan.

Untuk itu, BI menambah channel baru dalam KLM yakni financing to funding channel. Melalui skema tersebut, bank dapat memanfaatkan tambahan ruang insentif hingga 0,5 persen apabila aktif mencari pendanaan non-DPK.

"Jadi bagi bank-bank yang pencapaian KLM-nya insentifnya dari 5,5 persen itu belum maksimal, dia bisa memanfaatkan channel yang ketiga ini Kalau dia melakukan pendanaan yang dari non-DPK. Karena pendanaan non-DPK itu kan Butuh effort, butuh upaya-upaya bagi bank-bank sehingga kalau mereka melakukan inovasi-inovasi ke arah sana itu kita bisa memberikan insentif 0,5 persen," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan publik dan para pemangku kebijakan agar mengarahkan fokus evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada ketepatan sasaran di lapangan, alih-alih terus memperdebatkan pengaruhnya terhadap utang luar negeri.

Direktur Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa sangat sulit dan tidak relevan mengukur beban utang dengan program spesifik karena tidak adanya transparansi data alokasi utang per program di sistem APBN.

"Jadi kalau MBG itu sumbernya dari utang, ya nggak juga. Kita kan nggak tahu utang itu untuk apa saja, karena memang tidak ada data utang ini spesifik untuk program apa," jelas Esther saat dihubungi Warta Ekonomi, Minggu (24/5/2026).

Sebaliknya, Indef menyarankan evaluasi difokuskan pada sejauh mana implementasi MBG benar-benar efektif mengentaskan masalah gizi di titik-titik krusial seperti daerah stunting dan wilayah miskin.

"Ya, kami memandang evaluasinya untuk MBG ini bukan pada pengaruhnya ke dalam utang luar negeri, tetapi seharusnya lebih kepada efektivitasnya, " tegas Esther.

Hal ini diakui Esther, lantaran MBG masih membutuhkan alokasi belanja APBN yang berpengaruh terhadap ruang fiskal negara. Sementara kondisi ruang fiskal Indonesia saat ini terlampau kecil.

"Saya melihat memang itu (program MBG) karena janji presiden, tetap harus dijalankan, ya. Jadi sebaiknya fokus utamanya itu stunting area dulu deh gitu. Dan juga daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar," terang Esther.

Ihwal publik menilai MBG turut menambah ULN, Esther membedah struktur APBN dan menyatakan bahwa utang tidak bisa secara spesifik diklaim hanya untuk mendanai satu program. Ia menjelaskan, penerimaan negara, baik dari pajak, cukai, maupun PNBP seperti bagi hasil SDA dan dividen BUMN, digunakan untuk menutupi seluruh belanja modal dan rutin.

"Kalau penerimaan negara itu lebih kecil daripada belanja, maka kita sebut APBN itu defisit. Nah, defisit itu ditambal dengan utang. Jadi kalau MBG itu sumbernya dari utang, ya nggak juga. Kita kan nggak tahu utang itu untuk apa saja, karena memang tidak ada data utang ini spesifik untuk program apa," papar Esther meluruskan asumsi yang beredar.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadikan koperasi sebagai tempat pemasaran utama produk mereka.

“Saat ini pemerintah telah melahirkan gagasan besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Farida Farichah saat menghadiri Fun Run memperingati Hari Lahir Fatayat Nahdlatul Ulama ke-76 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Ahad (24/5/2026).

Menurut dia, gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang hadir pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan finansial dan ketahanan ekonomi keluarga.

Ia menyampaikan, koperasi merupakan wadah strategis bagi warga desa dan kelurahan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Atas hal tersebut, Wamenkop mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memanfaatkan koperasi sebagai tempat pemasaran utama, termasuk bagi kader Fatayat NU.

Dengan demikian, produk lokal tidak perlu bergantung pada pusat perbelanjaan besar, melainkan dapat dipasarkan langsung melalui koperasi desa.

“Yang punya usaha UMKM bisa menjual produknya di koperasi. Fatayat NU yang memiliki usaha dapat memanfaatkan koperasi sebagai tempat pemasaran,” katanya.

Sementara itu, kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati Hari Lahir Fatayat NU ke-76 di Alun-alun Purwakarta, Ahad, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida mengapresiasi penyelenggaraan Fun Run sebagai bagian dari rangkaian peringatan Harlah Fatayat NU.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bagian dari upaya mengampanyekan pola hidup sehat, baik secara jasmani maupun rohani, termasuk kesehatan ekonomi masyarakat.

Farida menjelaskan, perekonomian yang sehat dalam suatu negara salah satunya ditentukan oleh perempuan yang sehat. Sebab, perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula. Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memastikan masyarakat tetap sehat melalui olahraga.

Ketua PW Fatayat NU Jawa Barat Hj Minyatul Ummah menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga peringatan Harlah Fatayat NU ke-76 dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan, salah satu tujuan agenda Fun Run tersebut ialah menanamkan gaya hidup sehat bagi masyarakat, khususnya kader Fatayat NU di Jawa Barat.

“Tentunya ada tujuan mulia, yaitu menanamkan gaya hidup sehat, mempererat tali silaturahim, menumbuhkan sportivitas, serta menikmati momen kebersamaan dan persaudaraan,” katanya.

Firman Tendry Masengi

Advokat, Legal Consultant, dan Direktur Eksekutif RECHT Institute

NARASI tentang kebangkitan ekonomi Indonesia melalui intervensi masif negara kini gencar dibungkus dengan jargon kedaulatan, hilirisasi, dan pemenuhan amanat konstitusi. Negara diposisikan sebagai aktor tunggal yang mengambil alih kendali dari cengkeraman modal global demi mewujudkan kesejahteraan publik.

Melalui perluasan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang agresif serta pembentukan lembaga pengelola investasi baru, pemerintah giat membangun persepsi bahwa dominasi mutlak negara adalah jalan pintas menuju status negara maju. Namun, jika dibedah secara kritis melalui kacamata ekonomi politik dan filsafat hukum, romantisasi tersebut menyembunyikan realitas yang destruktif.

Apa yang sedang terjadi saat ini bukanlah perwujudan sejati dari keadilan sosial, melainkan ekspansi sistemik dari kapitalisme negara yang justru berisiko merusak tatanan hukum dan struktur ekonomi nasional. Secara doktrinal, legalitas intervensi masif ini selalu berlindung di balik tameng Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya frasa "dikuasai oleh negara".

Sayangnya, interpretasi hukum yang diterapkan oleh penguasa saat ini kerap mengalami reduksi makna yang manipulatif. Negara menafsirkan konsep penguasaan tersebut secara sempit sebagai hak kepemilikan saham mutlak, monopoli pasar, dan keterlibatan bisnis langsung secara berlebihan melalui korporasi pelat merah.

Penafsiran sepihak ini sengaja mengabaikan konstruksi hukum yang telah mapan dalam khazanah yurisprudensi Indonesia. Akibatnya, esensi filosofis dari penguasaan negara yang seharusnya bermuara pada "sebesar-besar kemakmuran rakyat" bergeser menjadi sebesar-besar penguasaan modal oleh elite birokrasi.

Penyimpangan interpretasi ini secara benderang telah diantisipasi dan dilarang oleh yurisprudensi konstitusi kita. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah telah menggariskan batasan yuridis yang sangat ketat mengenai makna hak menguasai negara.

Mahkamah merumuskan lima fungsi utama yang harus dijalankan secara berjenjang dan seimbang oleh negara, yaitu fungsi mengadakan pengaturan (regelendaad), melakukan pengelolaan (bestuursdaad), melakukan pengurusan (beheersdaad), melakukan kebijakan (beleidsdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Ketika fungsi pengelolaan dan pengurusan yang dimanifestasikan melalui BUMN dipaksa mendominasi hingga melindas fungsi pengaturan dan pengawasan, maka di titik itulah terjadi malapraktik konstitusional yang nyata.

Ironisnya, dalam praktik kapitalisme negara saat ini, benturan kepentingan legal (conflict of interest) menjadi sebuah keniscayaan karena kelima fungsi konstitusional tersebut bercampur aduk tanpa batas yang jelas. Birokrasi kementerian hari ini bertindak sebagai regulator yang menetapkan aturan main, pemegang saham yang mengejar laba komersial, sekaligus pengawas yang mengevaluasi kinerjanya sendiri.

Dominasi yang terlampau jauh ini melahirkan fenomena penyusutan ruang bagi swasta (crowding-out) yang berbahaya. Sektor swasta lokal dan pelaku usaha menengah kehilangan perlindungan hukum atas kesempatan berusaha yang setara akibat kalah bersaing dengan entitas yang disubsidi oleh uang pajak rakyat.

Praktik kekuasaan ini secara terang-terangan menyimpang dari semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Negara justru memfasilitasi eksklusivitas ekonomi bagi BUMN atas nama penugasan politik dan mengabaikan prinsip keadilan pasar.

Dampak buruk dari distorsi hukum ini tidak lagi menjadi perdebatan teoretis, melainkan telah membebani keuangan negara secara riil. Banyak penugasan infrastruktur komersial yang dipaksakan tanpa uji kelayakan yang ketat berujung pada tumpukan utang korporasi yang luar biasa besar.

Pada akhirnya, persoalan ini harus ditalangi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui instrumen Penyertaan Modal Negara. Secara normatif, doktrin pemisahan kekayaan negara yang dialihkan menjadi modal BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN kerap disalahgunakan oleh jajaran direksi sebagai perisai hukum untuk berlindung dari jerat pidana, dengan dalih kerugian bisnis murni atau risiko korporasi.

Padahal, posisi hukum ini telah luruh secara substantif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 serta yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 62 K/Pid.Sus/2015. Kedua putusan tersebut secara tegas menegaskan bahwa kekayaan BUMN yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara.

Walhasil, setiap inefisiensi yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan korporasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketergantungan akut pada model kapitalisme negara ini mungkin mampu menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun secara perlahan sedang meruntuhkan sendi-sendi negara hukum (rechtsstaat) dan mengikis daya saing jangka panjang Indonesia.

Sejarah transformasi ekonomi global membuktikan bahwa peran negara yang konstitusional adalah sebagai penyedia regulasi yang adil, penjamin kepastian hukum, dan pengelola risiko makro yang andal melalui fungsi pengawasan yang independen. Negara bukan bertindak sebagai pedagang atau kontraktor permanen yang seolah kebal hukum.

Dengan terus memelihara narasi sesat bahwa negara harus mencengkeram seluruh lini produksi seraya menabrak batasan-batasan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Indonesia tidak hanya sedang mempersempit ruang bagi inovasi domestik. Kita juga sedang menjebak struktur hukum dan ekonominya ke dalam lingkaran setan kapitalisme kroni yang korosif.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dinilai dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kendati begitu, laju pertumbuhan kredit turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Adhika Vista menyampaikan, perluasan kriteria aset dan liabilitas yang diperhitungkan dalam RIM memberikan ruang bagi bank untuk mendiversifikasi aset dan liabilities yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas intermediasi oleh BI.

“Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan secara keseluruhan,” kata Adhika kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Meski demikian, Adhika menyebut bahwa laju pertumbuhan kredit tetap bergantung pada permintaan kredit yang dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum.

Adapun per 31 Maret 2026, RIM Bank Mandiri berada di level 86,3%. Angka tersebut berada dalam rentang yang ditetapkan BI yakni 84%–94%.

Dalam menjaga posisi RIM, dia menuturkan bahwa perseroan memerhitungkan dengan hati-hati rencana dan strategi pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, sehingga tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Bank Mandiri sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko secara terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga akan terus mengkaji serta melakukan monitor kecukupan likuiditas dari waktu ke waktu dan mengelolanya secara prudent dan optimal.

Bank berlogo pita emas itu juga memiliki berbagai macam alternatif untuk melakukan pendanaan, baik melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun instrumen lain seperti wholesale funding, yang eksekusinya mempertimbangkan kondisi likuiditas, timing yang tepat, serta kondisi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Sukuk Tabungan perdana 2026 bertajuk ST016 mampu membukukan penjualan yang impresif selama lebih dari 14 hari penawaran, terdorong oleh keputusan Bank Indonesia (BI) yang baru-baru ini menaikkan suku bunga acuan BI Rate.

Melansir data Bibit sebagai mitra distribusi produk ST0116, ST016-T2 kini tinggal tersisa 22,3% atau Rp2,22 triliun dari target. Dengan kata lain, ST016-T2 telah ludes terjual sekitar Rp7,78 triliun dari target Rp10 triliun.

Sementara ST016-T4, kini tersisa 24,9% dari target, yang mencerminkan sisa sekitar Rp1,24 triliun. Artinya, produk ini juga telah ludes terjual Rp3,76 triliun dari target Rp5 triliun.

Laris manisnya penjualan ST016 salah satunya ditopang oleh keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mengerek suku bunga sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Pasalnya, peningkatan suku bunga bakal turut mempengaruhi besaran imbal hasil yang ditawarkan produk dengan keunggulan floating with floor ini.

Bibit memprediksi imbal hasil yang ditawarkan oleh ST016-T2 bakal terkerek menjadi 6,55% dari level 6,05% dan menjadi 6,75% bagi ST016-T4 dari level 6,25% selepas kenaikan suku bunga ini. Hanya saja, belum ada keterangan resmi mengenai kenaikan imbal hasil dari produk ini.

Perhitungan imbal hasil ini didasarkan pada besaran BI Rate ditambah spread tetap ST016. Dalam komentarnya, Bibit menerangkan bahwa imbal hasil baru akan berlaku mulai pembagian kupon 10 September 2026 jika BI Rate ditahan di level 5,25% hingga 6 Agustus 2026.

Laris manisnya penjualan ST016 sebetulnya telah diprediksi oleh kalangan analis. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, memprediksi daya beli pasar terhadap ST016 akan solid.

Hal itu tampak dari realisasi penjualan SR024 yang mencapai Rp17,49 triliun, yang menunjukkan minat investor ritel yang besar, khususnya bagi produk syariah dengan imbal hasil yang menarik.

”ST016 ditawarkan dengan karakteristik floating with floor, sehingga relatif masih menarik di tengah ketidakpastian suku bunga dan volatilitas pasar,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Proyeksi positif penjualan ST016 juga ditopang oleh potensi reinvestasi dari investor ST012 yang akan jatuh tempo pada 10 Mei 2026. Nilai jatuh tempo ST012-T2 bahkan mencapai Rp14,57 triliun, hampir menyamai target penjualan ST016 secara total.

“Dalam kondisi ekonomi yang masih tumbuh tetapi dibayangi risiko inflasi, volatilitas rupiah, dan tekanan pasar obligasi, ST016 dapat menjadi alternatif bagi investor yang ingin menjaga nilai kekayaannya sekaligus memperoleh imbal hasil secara rutin,” tutupnya.

General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia, turut memasang sikap optimistis terhadap penjualan ST016. Salah satu yang menjadi dasar kepercayaan diri BNI adalah animo masyarakat terhadap penawaran SBN Ritel sepanjang 2026.

”Memperhatikan tren penjualan SBN Ritel sebelumnya serta animo yang BNI terima, peluang serapan pasar terhadap ST016 diperkirakan masih kuat dengan basis investor SBN Ritel yang senantiasa tumbuh,” katanya kepada Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Henny memprediksi, ST016-T2 akan lebih diminati investor lantaran jangka waktu yang lebih pendek dan sejalan dengan horizon investasi oleh investor ritel yang cenderung berjangka waktu pendek.

Hal itu sejalan dengan data realisasi penjualan SBN Ritel yang cenderung ’laku keras’ pada tenor pendek ketimbang panjang. Pada SR024 misalnya, tenor pendek membukukan penjualan senilai Rp12,14 triliun, sementara tenor panjang hanya Rp5,34 triliun.

Begitu pula pada ORI029 yang kendati tidak mencapai target penjualan, tetapi mampu membukukan penjualan pada tenor pendek Rp10,95 triliun dan hanya Rp3,48 triliun pada tenor panjang.

”Dalam setiap penerbitan, upaya literasi dan pendalaman pasar selalu menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, BNI bersama Kemenkeu senantiasa bekerja sama dengan melakukan sosialisasi dan penawaran kepada masyarakat seluas-luasnya,” tambah Henny.

Bisnis.com, MAKKAH — Jumlah jemaah haji Indonesia yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi menjelang puncak ibadah haji turun drastis dibandingkan musim haji tahun lalu.

Berdasarkan data per Sabtu (24/5/2026) atau tiga hari sebelum puncak haji, sebanyak 130 jemaah tercatat masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 400 jemaah.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut penurunan jumlah jemaah yang dirawat dipengaruhi penerapan pemeriksaan istitha’ah kesehatan yang lebih ketat sejak di Indonesia.

"Salah satu alasannya karena pemeriksaan istitha’ah kesehatan di tanah air relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga hari ini yang dirawat turun drastis, yang meninggal juga turun drastis," ujar Gus Irfan usai meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Aziziyah, Sabtu (24/5/2026).

Menjelang fase puncak haji, pemerintah juga memperkuat kesiapan layanan kesehatan haji Indonesia. Dalam kunjungannya ke KKHI Aziziyah, Irfan bersama tim Amirulhaj meninjau langsung kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah beroperasi selama musim haji.

"Hari ini kami memang sengaja datang ke KKHI untuk memastikan kesiapan teman-teman kesehatan haji Indonesia, bagaimana pelayanannya selama musim haji yang sudah berlangsung hampir satu bulan ini, dan terutama persiapan untuk Armuzna nanti," ujar Gus Irfan.

Menurut dia, regulasi kesehatan di Arab Saudi yang dinamis dan ketat menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan Indonesia. Meskipun begitu, tenaga kesehatan dinilai mampu menyesuaikan diri tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.

Irfan mengakui terdapat beberapa kendala terkait regulasi yang berlaku, tetapi para petugas haji berusaha menyesuaikan diri, bagaimana mematuhi regulasi dengan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan saat puncak haji 2026, pemerintah Indonesia juga menyiapkan sejumlah klinik darurat di titik-titik petugas haji. Selain itu, koordinasi dengan rumah sakit Arab Saudi diperkuat guna mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan rujukan lanjutan.

"Kami ada klinik-klinik di sana untuk pelayanan darurat, tetapi tetap bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah Saudi. Pada kondisi tertentu, jemaah harus segera dirujuk ke rumah sakit di Saudi," tuturnya.

Gus Irfan mengatakan bahwa total tenaga kesehatan yang disiapkan selama operasional haji tahun ini mencapai lebih dari 1.200 orang. Setiap kelompok terbang (kloter) didampingi satu dokter dan satu perawat, ditambah ratusan tenaga kesehatan lain di berbagai titik pelayanan.

"Kami memiliki sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Setiap kloter ada satu dokter dan satu perawat, kemudian di PPIH juga ada ratusan tenaga kesehatan. InsyaAllah ini akan bisa melayani jemaah kita selama Armuzna," ungkapnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi dedikasi tenaga kesehatan Indonesia yang dinilai mampu menghadapi perubahan regulasi di Arab Saudi selama musim haji berlangsung.

"Terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sangat tangguh menghadapi regulasi Pemerintah Saudi yang super ketat dan terus berubah. Teman-teman dokter mampu mengantisipasi dengan kecerdasan dan langkah-langkah yang tepat," ujar Cak Imin.

JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Di antaranya terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.

Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.

Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.

Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini



Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.

Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.

Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.

“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mendorong percepatan pembangunan flyover atau underpass di 40 titik perlintasan dengan tingkat risiko yang besar.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, hal tersebut demi keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan dapat semakin terjaga.

Anne menyampaikan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat membuat sejumlah perlintasan kini memiliki intensitas kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Karena itu, kebutuhan peningkatan infrastruktur keselamatan juga menjadi semakin penting.

“Flyover dan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk kawasan dengan mobilitas tinggi. Ketika perpotongan sebidang dapat dikurangi secara bertahap, keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api akan semakin terjaga,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Pasalnya, sejumlah perlintasan memiliki lebar jalan cukup besar, tetapi belum dijaga secara penuh.

Misalnya, di wilayah Sumatra Selatan dan Lampung terdapat perlintasan Sukamerindu–Tanjung Rambang misalnya memiliki lebar jalan mencapai 13 meter. Selain itu terdapat titik Air Asam–Sukamerindu dengan lebar jalan 12 meter yang berada di jalur kendaraan logistik dan mobilitas masyarakat harian.

Untuk itu, Anne meminta kepada pengendara diminta berhenti sejenak, menengok kanan dan kiri, memastikan tidak ada kereta api yang melintas, serta mendahulukan perjalanan kereta api.

Menurut Anne, banyak perlintasan aktif berada di kawasan yang aktivitas masyarakatnya terus berkembang. Sebagian menjadi akses utama warga menuju sekolah, pasar tradisional, kawasan permukiman, pusat perdagangan lokal, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan logistik masyarakat.

KAI mencatat masih terdapat 40 titik perlintasan aktif dengan lebar jalan cukup besar dan intensitas kendaraan yang cukup tinggi di berbagai wilayah operasional.

Di wilayah Banten misalnya, terdapat titik di kawasan Tigaraksa hingga Rangkasbitung yang menjadi akses kendaraan masyarakat menuju kawasan permukiman dan aktivitas komuter harian.

Di Jawa Barat, beberapa titik berada di kawasan Purwakarta dan lintas pedesaan yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan pengangkut hasil pertanian masyarakat.

Sementara di wilayah Daop 3 Cirebon, titik-titik perlintasan tersebar di kawasan Jatibarang, Kertasemaya, Pegadenbaru, Cipunegara, Arjawinangun, hingga Bangoduwa. Kawasan tersebut memiliki aktivitas harian yang cukup padat, mulai dari kendaraan pengangkut hasil bumi, perdagangan lokal, hingga mobilitas pekerja dan pelajar.

Di Jawa Tengah, sejumlah titik berada di lintas Pemalang, Slawi, Prembun, Grobogan, Randublatung, hingga kawasan Pantura yang menjadi jalur penghubung aktivitas ekonomi masyarakat. Pada jam-jam tertentu, kendaraan roda dua dan roda empat cukup ramai melintasi kawasan tersebut.

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan seperti Srowot, Brambanan, hingga Masaran yang berada di kawasan padat aktivitas warga serta jalur penghubung menuju pusat kegiatan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri perbankan menyambut positif keputusan Bank Indonesia (BI) menambah insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga 0,5% dari dana pihak ketiga (DPK). Meski begitu, perbankan masih mencermati dampaknya terhadap ekspansi kredit di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih dinamis.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan, tambahan insentif KLM sejalan dengan berbagai bauran kebijakan otoritas yang diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejalan dengan itu, BCA senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan, berbagai parameter makroekonomi, dinamika pasar serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Selain itu, Hera menyebut bahwa perseroan secara berkala melakukan reviu kebijakan suku bunga kredit agar tetap berada pada level yang dapat diterima pasar, dengan tetap memerhatikan daya beli masyarakat.

Dia menambahkan, pertumbuhan kredit akan berjalan mengikuti kondisi perekonomian. Dengan dukungan likuiditas yang memadai, BCA akan terus mendorong penyaluran kredit di berbagai segmen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Per April 2026, kredit BCA secara bank only tercatat mencapai Rp965 triliun. Perseroan optimistis target pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini tetap tercapai.

“Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas sepanjang 2026 dengan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan menilai tambahan insentif likuiditas dari BI berpotensi membantu industri perbankan menjaga stabilitas pendanaan di tengah tekanan suku bunga dan pelemahan daya beli masyarakat. Meski demikian, dampak kebijakan tersebut masih perlu dicermati di tengah kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps).

Di sisi lain, Hendri menyebut perseroan saat ini belum menghadapi persoalan likuiditas sehingga masih dapat mengelola dana nasabah dengan baik.

Dia mengatakan pipeline kredit perseroan pada kuartal I/2026 masih cukup terjaga. Sebagai informasi, penyaluran kredit Hana Bank pada 2026 ditargetkan sebesar Rp43,30 triliun. Hingga akhir Maret 2026, kredit Hana Bank mencapai Rp39,67 triliun, meningkat 3,63% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp38,38 triliun.

Namun, Hana Bank tetap mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha.

“Tentunya kita akan melihat bagaimana ke depan, dalam jangka pendek, respon dari nasabah dan respon dari market itu sendiri,” kata Hendri dalam Media Gathering Hana Bank di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Hana Bank juga memastikan belum memiliki rencana merevisi target pertumbuhan kredit tahun ini meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang penyesuaian target pada pertengahan tahun.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Mei 2026, otoritas moneter memutuskan memperkuat KLM dengan memberikan tambahan insentif hingga 0,5% dari DPK, khususnya bagi bank yang rasio intermediasinya sesuai target BI tetapi belum memanfaatkan insentif KLM secara maksimal.

Kebijakan yang efektif berlaku mulai Agustus 2026 itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang lebih tinggi dan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.