Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri properti tidak hanya membutuhkan kemampuan membangun proyek, tetapi juga pemimpin yang mampu membaca peluang, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Perspektif inilah yang dibagikan PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kepada peserta Program Mini MBA Real Estate Center for Strategic and Leadership (CSEL) Universitas Indonesia.

Program CSEL Universitas Indonesia sendiri merupakan pelatihan terapan yang berorientasi pada kompetensi strategis dalam investasi dan pengembangan properti berbasis studi kasus aktual dan project visit langsung. Guna pengembangan keterampilan dan keahlian entrepreneurial di era digital, yang esensial dalam future work.

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk , Bayu Setiawan, yang hadir sebagai pembicara utama menekankan bahwa industri properti membutuhkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan nilai jangka panjang.

“Entrepreneurship di industri properti bukan hanya soal membangun aset, tetapi juga membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan bisnis,” ujar Bayu Setiawan

Menurutnya, perkembangan pasar yang semakin dinamis menuntut perusahaan properti untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, perilaku konsumen, hingga tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Dalam sesi diskusi yang dipandu Koordinator Kurikulum Mini MBA Real Estate CSEL UI, Kresna Satya Prameswara, para peserta aktif membahas berbagai isu aktual industri properti. Mulai dari strategi pengembangan proyek, pengelolaan tim di perusahaan terbuka, hingga tantangan emiten properti dalam menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Program Mini MBA Real Estate CSEL UI, Fithor Muhammad, menilai keterlibatan DADA memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi peserta. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam industri properti modern.

“Kolaborasi dengan pelaku industri menjadi bagian penting untuk menciptakan SDM properti yang siap menghadapi tantangan bisnis ke depan,” kata Fithor.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan industri dalam mencetak talenta properti yang memiliki kompetensi strategis, kepemimpinan visioner, dan pemahaman pasar yang kuat.

Melalui kolaborasi tersebut, DADA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem industri real estate Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Karena itu, lanjut Bayu, DADA selalu menghadirkan banyak inovasi disetiap proyek yang dikembangkan kepada konsumen, terutama bagi kalangan anak muda.

Menurutnya, Salah satu bentuk komitmen DADA dalam menghadirkan hunian solutif bagi generasi muda adalah dengan menyediakan rumah yang tidak hanya terjangkau secara harga, tetapi juga dirancang sesuai preferensi dan kebutuhan gaya hidup mereka.

“Ini merupakan komitmen dari DADA agar konsumen bisa memilih mana desain layout yang memang pas untuk mereka. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi kami dari sisi marketing and sales yang berbeda dengan developer-developer lainnya,”pungkas Bayu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank DBS Indonesia meningkatkan portofolio pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan menjadi lebih dari Rp15,6 triliun pada 2025, naik dibandingkan Rp14,1 triliun pada tahun sebelumnya.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan keberlanjutan kini menjadi bagian yang terintegrasi dalam seluruh lini bisnis perseroan, mulai dari pembiayaan, pengelolaan risiko, hingga operasional perusahaan.

“Peningkatan signifikan dalam portofolio pembiayaan bisnis berkelanjutan ini menunjukkan komitmen nyata Bank DBS Indonesia untuk menyalurkan dana menuju bisnis yang secara aktif berkontribusi pada ekonomi yang lebih hijau dan lebih setara di Indonesia,” ujar Lim Chu Chong dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, posisi bank yang relevan di masa depan harus diiringi kontribusi terhadap penciptaan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.

Dia juga menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan keberlanjutannya yang menyoroti tiga fokus utama, yakni perbankan bertanggung jawab, praktik bisnis bertanggung jawab, dan dampak sosial di luar sektor perbankan.

Dari sisi pembiayaan berkelanjutan, Bank DBS Indonesia mencatat penyaluran kumulatif lebih dari Rp3,8 triliun kepada individu berpenghasilan rendah melalui mitra pembiayaan. Perseroan juga menyalurkan kredit modal kerja senilai Rp70 miliar kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) perseroan tercatat mencapai 6,97 persen, melampaui target internal bank.

Di pasar modal, DBS Indonesia mencatat langganan obligasi hijau melampaui Rp1 triliun pada 2025. Sementara itu, langganan reksa dana berbasis environmental, social, and governance (ESG) tercatat Rp148 miliar di tengah pergeseran preferensi investor ke instrumen pendapatan tetap jangka pendek.

Perseroan juga terlibat dalam pengembangan ekosistem energi bersih melalui kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN, serta International Energy Agency (IEA) untuk pengembangan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).

Di sisi operasional, Bank DBS Indonesia mencatat penurunan konsumsi energi sebesar 15 persen secara tahunan menjadi 8.397 megawatt hour (MWh). Total emisi gas rumah kaca (GRK) juga turun 17 persen menjadi 11.528 ton setara karbon dioksida.

Selain itu, perseroan menggunakan energi terbarukan sebesar 213 MWh dan membeli 8.500 MWh Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung pengembangan pasar energi hijau.

Dalam aspek tata kelola, DBS Indonesia memperkuat sistem keamanan digital dan perlindungan nasabah melalui pengembangan sistem pemantauan penipuan, masa penangguhan transfer bernilai besar, serta penerapan token digital baru. Bank juga menjalankan kampanye edukasi keamanan finansial melalui program “Behind the Scam”.

IDXChannel - Emiten Lippo Group, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) mengumumkan rencana pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:25. Aksi korporasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (21/5/2026), MLPT akan melakukan stock split dari Rp100 per saham menjadi Rp4 per saham. Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh meningkat dari 1,87 miliar saham menjadi 46,87 miliar saham.

Manajemen MLPT menerangkan, selain bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham, perseroan juga ingin menjadikan harga saham MLPT lebih terjangkau bagi para investor ritel. Sehingga, diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pemegang saham perseroan.

Manajemen MLPT memaparkan setidaknya empat manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan stock split ini. Pertama, harga saham perseroan menjadi lebih terjangkau sehingga dapat membantu pengendalian volatilitas saham.

Kedua, meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan. Ketiga, menarik minat investor baru serta memberikan akses yang lebih luas bagi investor ritel, dan keempat, meningkatkan daya saing perseroan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap posisi perseroan di pasar modal.

Selain itu, manajemen MLPT menyampaikan, rencana pelaksanaan stock split tidak akan mengubah hak maupun nilai kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Jumlah dan harga saham akan disesuaikan secara proporsional sesuai dengan rasio stock split, sehingga tetap mencerminkan nilai ekonomi yang setara dengan kondisi sebelum pelaksanaan stock split.

"Struktur kepemilikan saham perseroan tetap terjaga, sementara harga per saham menjadi lebih terjangkau bagi investor," katanya.

Selanjutnya, sehubungan dengan rencana stock split ini, perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya diselenggarakan pada 29 Juni 2026.

(Dhera Arizona)

Fujifilm Indonesia resmi menggandeng Siloam International Hospitals melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mentransformasi layanan kesehatan di Indonesia. Melalui kerja sama strategis ini, Fujifilm berkomitmen memperkuat ekosistem kesehatan digital dan meningkatkan standar layanan kesehatan digital di Indonesia.

Kolaborasi ini memadukan keahlian global Fujifilm di bidang teknologi pencitraan medis canggih dengan jaringan klinis milik Siloam. Kedua institusi berkomitmen menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang jauh lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Kemitraan strategis ini mencakup tiga pilar utama pelayanan, yakni penguatan kapabilitas klinis, pengembangan program pendidikan tenaga medis, serta penyelesaian berbagai isu kesehatan masyarakat. Seluruh inisiatif diarahkan untuk mengoptimalkan hasil perawatan pasien di tanah air.

President, Chief Executive Officer (CEO) and Representative Director of Fujifilm Corporation, Teiichi Goto, mengapresiasi kolaborasi erat yang terbangun dengan pihak Siloam. Sejak 90 tahun lalu, Fujifilm terus bertransformasi untuk menghadirkan inovasi teknologi pencitraan diagnostik yang mendukung perawatan pasien secara global.

Kerja sama kali ini dipandang sebagai model pembentukan masa depan pelayanan yang mengusung semangat kolaborasi (model of co-creation). Kontribusi yang diberikan mencakup seluruh lini, mulai dari aspek penegakan diagnosis dini hingga fase perawatan.

"MoU ini bukan sebuah tujuan akhir. Ini adalah fondasi, kami sepenuhnya berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang yang berkembang melalui berbagi pengetahuan, inovasi berkelanjutan, dan kepercayaan bersama," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU di Jakarta, Rabu (20/5).

Goto memaparkan, salah satu fokus konkret dari kemitraan ini adalah komitmen Fujifilm untuk membangun lingkungan pelatihan medis yang terstruktur. Kedua belah pihak akan memfasilitasi pengajaran teknik endoskopi tingkat lanjut bagi para praktisi kesehatan di jaringan Siloam.

Inisiatif pengajaran medis tersebut turut melibatkan institusi pendidikan nasional seperti Universitas Pelita Harapan (UPH). Langkah ini dirancang secara terpadu untuk mencetak generasi baru profesional kesehatan Indonesia yang kompeten dan adaptif.

Di samping itu, Fujifilm juga menunjukkan komitmen sosialnya dalam merespons tantangan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan kasus tuberkulosis.

Perusahaan akan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat rontgen portabel canggih yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial (AI). Teknologi pencitraan portabel ini diproyeksikan mampu memperluas akses penapisan klinis hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

"Kami melihat bahwa masa depan layanan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang mampu memberikan dampak nyata bagi pasien dan tenaga medis. Melalui kemitraan ini, kami ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk model layanan kesehatan yang adaptif, scalable, dan relevan dengan kebutuhan Indonesia di masa depan," jelas Goto.

Di sisi lain, Chief Executive Officer Siloam Hospitals, Caroline Riady, menyambut baik kolaborasi bersama pemimpin pasar teknologi global tersebut. Menurutnya, transformasi layanan kesehatan yang berdampak luas tidak dapat diwujudkan secara optimal oleh satu institusi saja.

Sinergi bersama Fujifilm menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Siloam dalam memperkuat kapasitas medis di seluruh jaringannya. Fokus utama ditekankan pada peningkatan keunggulan klinis serta pengembangan sumber daya manusia.

"Di Siloam, kami meyakini bahwa transformasi layanan kesehatan yang bermakna dimulai dari penguatan kapabilitas klinis, peningkatan standar layanan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia," tuturnya.

Salah satu inisiatif konkret yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan Endoscopy Training Center di dalam jaringan rumah sakit Siloam. Pusat pelatihan inovatif tersebut ditargetkan menjadi platform strategis guna mendongkrak keahlian dalam prosedur gastroenterologi.

Fasilitas pendidikan klinis yang didukung teknologi Fujifilm ini nantinya tidak hanya difungsikan bagi internal dokter Siloam. Ke depan, akses pembelajaran tersebut akan dibuka untuk memperkuat kompetensi komunitas medis yang lebih luas di Indonesia.

Caroline berharap, kolaborasi jangka panjang dengan Fujifilm mampu memicu dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat banyak.

"Kemitraan ini juga mendukung aspirasi Siloam untuk menjadi pusat pelatihan dan pembelajaran regional, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berstandar internasional lebih dekat dari rumah tanpa perlu berobat ke luar negeri," pungkas dia.

Di samping pusat pelatihan medis, kedua perusahaan juga berkolaborasi menerapkan teknologi AI klinis dalam alur kerja diagnosis sehari-hari. Integrasi sistem IT medis modern ini diharapkan bisa mendongkrak efisiensi operasional sekaligus menaikkan kualitas klinis faskes nasional.

Melalui kemitraan ini, Fujifilm Indonesia dan Siloam berperan sebagai katalis dalam mempercepat adopsi inovasi klinis dan membangun ekosistem kesehatan berbasis teknologi yang berorientasi pada hasil optimal bagi masyarakat Indonesia.

Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mentransfer data ekspor yang tersedia dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seiring dengan implementasi penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis, bahwa Bea Cukai turut terlibat dalam proses mematangkan tugas BUMN khusus ekspor.

Menurut dia, data ekspor selama ini telah tersedia dalam sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW), yang merupakan platform digital terpadu satu pintu untuk mengelola proses perizinan, kepabeanan dan dokumen terkait ekspor dan impor.

Adapun data yang dimaksud mencakup informasi mengenai eksportir, pemilik barang, importir, hingga pemilik barang di negara tujuan.

Data-data itu nantinya ditambahkan ke dalam sistem Danantara. Dengan demikian, Danantara dapat memiliki basis data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dalam tata kelola ekspor.

“Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan itu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat 28 tahun silam, 21 Mei 1998 menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah memimpin selama 32 tahun.

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tanda kejatuhan rezim Orde Baru sekaligus menandai lahirnya era Reformasi di Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 menjadi pemicu utama memburuknya kondisi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun hingga memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Awal Krisis Moneter 1997

Krisis ekonomi Asia mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tajam dari sekitar Rp2.200 per dolar menjadi Rp12.000 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri mengalami kesulitan besar. Beban pembayaran utang meningkat drastis, sementara aktivitas ekonomi melemah. Di sisi lain, masyarakat mulai menukarkan rupiah ke dolar AS karena khawatir terhadap kondisi ekonomi. Kepanikan ini semakin memperburuk nilai tukar rupiah.

Dampaknya terasa langsung di kehidupan masyarakat. Harga bahan pokok naik tajam, inflasi meningkat, dan angka pengangguran bertambah. Situasi ekonomi yang memburuk kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Krisis Perbankan dan Fenomena Bank Runs

Sebelum krisis 1998 terjadi, industri perbankan Indonesia sebenarnya sempat mengalami pertumbuhan pesat setelah pemerintah menerbitkan Paket Oktober (Pakto) 1988. Kebijakan tersebut mempermudah pendirian bank baru sehingga jumlah bank umum meningkat drastis hingga lebih dari 200 bank.

Namun, lemahnya pengawasan membuat banyak bank menyalurkan kredit secara tidak sehat. Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat dan memperburuk kondisi perbankan nasional.

Krisis semakin parah ketika pemerintah menutup 16 bank pada November 1997. Penutupan tersebut justru memicu kepanikan masyarakat dan menyebabkan fenomena bank runs, yakni penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan.

Akibatnya, banyak bank mengalami tekanan likuiditas. Salah satu bank yang terdampak saat itu adalah Bank Central Asia atau BCA. Nasabah ramai-ramai menarik simpanan mereka sehingga kondisi keuangan bank terguncang. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Secara keseluruhan, kondisi perbankan Indonesia saat itu mengalami kemerosotan tajam. Rasio kecukupan modal perbankan turun drastis dan banyak bank mengalami kerugian besar akibat krisis.

Tragedi Trisakti dan Gelombang Demonstrasi

Situasi ekonomi yang semakin memburuk memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Namun, aksi tersebut berakhir tragis setelah aparat keamanan melakukan penembakan terhadap demonstran. Empat mahasiswa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Kematian empat mahasiswa tersebut memicu kemarahan publik. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan meluas di berbagai kota, terutama di Jakarta pada 13–15 Mei 1998. Kerusuhan disertai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jiwa serta kerusakan ribuan bangunan.

Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR

Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka menuntut reformasi total dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di tengah tekanan publik yang semakin besar, Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, secara terbuka meminta Soeharto mundur demi menjaga stabilitas nasional.

Desakan dari masyarakat, mahasiswa, elite politik, hingga memburuknya kondisi ekonomi membuat posisi pemerintah semakin tertekan.

Soeharto Resmi Mundur

Pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, jabatan presiden kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto menyatakan bahwa situasi nasional sudah tidak memungkinkan dirinya menjalankan pemerintahan secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga persatuan bangsa dan kelangsungan negara.

Pengunduran diri Soeharto menjadi akhir dari era Orde Baru dan awal dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Dampak Reformasi terhadap Indonesia

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai pembenahan, termasuk reformasi di sektor ekonomi dan perbankan.

Pengawasan terhadap industri perbankan diperketat untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga pengawas dan memperbaiki sistem keuangan nasional.

Hingga kini, peristiwa Reformasi 1998 terus dikenang sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Momentum tersebut menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menuntut demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.

Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya kesiapan industri dalam implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru.

“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - MNC Group kini berekspansi ke bisnis micro-drama berbasis digital melalui V+Short. Langkah ini dilakukan karena pasar internet dinilai memiliki potensi global yang sangat besar.

Hal ini diungkapkan oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Hary mengatakan, kondisi ekonomi saat ini membuat perusahaan perlu mencari peluang ekspansi yang tidak hanya bergantung pada pasar Indonesia. Peluang ekspansi juga dinilai perlu merambah pasar global yang ekonominya berkembang pesat.

“Kita tahu bahwa ekonomi kita ini kan dalam posisi yang perlu dicermati. Tapi secara global, banyak ekonomi negara lain itu maju pesat,” kata Hary.

Karena itu, MNC Group mulai memikirkan strategi untuk memperluas bisnis ke pasar global, salah satunya lewat industri konten digital berbasis internet. Apalagi bisnis berbasis internet memilik jangkauan tanpa batas negara.

“Salah satu yang paling mungkin adalah mengembangkan kegiatan atau usaha yang terkait dengan internet. Karena internet itu tidak terbatas. Internet itu bisa travel global, di mana pun saja,” kata Hary.

MNC Group, lanjut Hary, akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis micro-drama melalui aplikasi V+Short. Hary menyebut pasar micro-drama saat ini masih sangat terbuka dan memiliki potensi besar secara global.

Hary pun memberi contoh beberapa platform micro-drama asal China seperti DramaBox dan ReelShort yang sukses meraih pasar internasional. Untuk itu, ia mengaku optimis terhadap perkembangan V+Short.

“Dua-duanya perusahaan China, tapi mereka itu mampu 90 persen lebih pendapatan mereka itu dari luar China,” kata Hary.

Terlebih, aplikasi ini sudah diunduh 2,2 juta pengguna hanya dalam waktu sekitar 2 minggu sejak resmi diluncurkan pada 8 Mei 2026 lalu. Menurut Hary, pasar global menjadi alasan utama optimisme tersebut.

Hary juga menyebut jumlah pengguna ponsel di dunia jauh lebih besar dibanding pasar Indonesia saja.

“Dalam waktu kurang lebih dua minggu lebih, kita mampu mencapai install di atas 2,2 juta,” katanya.

“Penduduk dunia itu 8 miliar. Kalau kita bicara penetrasi unique mobile user itu adalah 70 persen, jadi ada 5,6 miliar market yang bisa disasar,” kata Hary.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa telah terdapat investasi senilai Rp52,1 triliun yang masuk melalui program Golden Visa hingga 18 Mei 2026. Hal itu sejalan dengan tujuan pemberlakuan Golden Visa, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa angka investasi tersebut diperoleh dari penerbitan 1.274 Golden Visa. Statistik itu menghitung semua visa yang telah diterbitkan semenjak peluncuran Golden Visa pada 25 Juli 2024.

Investasi terbesar dilaporkan berasal dari Golden Visa kategori Investor Perusahaan (Index E28D), yaitu sebesar Rp50,884,158,768,681. Kemudian, investasi terbesar lainnya dihasilkan dari Golden Visa kategori Investor Individu tidak Mendirikan Perusahaan (Index E28C), yaitu Rp179,387,571,947, dan kategori Investor Individu Mendirikan Perusahaan (Index E28B), sebesar Rp130,274,964,522.

Sementara itu, tiga negara dengan jumlah pemegang Golden Visa terbesar adalah Amerika Serikat (AS), dengan 160 orang; China, dengan 147 orang; dan Taiwan, dengan 110 orang. Lembaga itu mengatakan bahwa data itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang makin kuat sebagai destinasi investasi, pusat bisnis regional, serta lokasi hunian jangka panjang yang kompetitif secara global

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa kebijakan Golden Visa adalah bentuk transformasi kebijakan keimigrasian Indonesia ke arah yang lebih progresif, kompetitif, serta adaptif terhadap dinamika global.

“Program ini berfungsi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tentunya tanpa mengesampingkan aspek keamanan,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Golden Visa Indonesia disebut memberikan berbagai kemudahan bagi para investor dan talenta global untuk berada di Indonesia. Beberapa kemudahan itu adalah izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun tanpa kewajiban memiliki penjamin di Indonesia, fasilitas untuk membawa keluarga, dan layanan prioritas keimigrasia nyang cepat serta efisien.

Program Golden Visa memiliki banyak kategori penerima, yaitu investor perusahaan, investor individu, Global Talent, Second Home, Silver Hair, Personage, repatriasi eks WNI dan keturunan eks WNI, hingga investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pendekatan itu, menurut Ditjen Imigrasi, mencerminkan strategi pemerintah untuk memperkuat investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Mereka berharap bahwa Golden Visa serta kemudahan yang dibawanya dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat mendukung konsep kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.

Hendarsam mengatakan pihaknya mengedepankan semangat investasi. Meski begitu, implementasi Golden Visa dikatakan akan tetap dilaksanakan dengan prinsip pemilihan yang selektif (selective policy).

“Kami pastikan setiap pemegang visa memenuhi aspek keamanan, kepatuhan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan rencana pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 tidak bertujuan membangun pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Indonesia.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait mengatakan konsep MRO tersebut diarahkan untuk pengembangan pusat pemeliharaan regional pesawat Hercules/C-130 guna memperkuat kapasitas industri dan aviasi strategis nasional.

“Bukan pangkalan militer asing ataupun fasilitas eksklusif milik negara tertentu. Karena itu, tidak tepat apabila dimaknai sebagai keberadaan pangkalan militer AS di Indonesia ataupun adanya aktivitas militer asing yang bebas keluar masuk,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Menurut Rico, pemilihan Kertajati sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menilai kawasan tersebut memiliki lahan luas dan fasilitas pendukung penerbangan yang memadai.

Selain itu, pengembangan kawasan Kertajati juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memaksimalkan utilisasi bandara di Majalengka tersebut yang masih memiliki trafik penumpang rendah.

Rico menambahkan pembahasan proyek MRO saat ini masih berada pada tahap awal dan akan dijalankan secara bertahap sesuai kebutuhan, mekanisme pemerintah, serta kepentingan nasional Indonesia.

Sementara itu, terkait nilai investasi maupun nilai proyek pengembangan MRO tersebut, Rico mengatakan pemerintah belum memiliki rincian resmi.

Dia juga menegaskan seluruh aktivitas nantinya tetap tunduk pada kedaulatan Indonesia, hukum nasional, serta mekanisme lintas kementerian dan lembaga, termasuk terkait pengaturan ruang udara, keselamatan penerbangan, dan prosedur masuk pesawat asing.

Sebelumnya, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai rencana tersebut perlu dicermati karena usulan pengembangan MRO disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, bukan oleh produsen pesawat Hercules.

Menurut Alvin, fasilitas perawatan pesawat militer berbeda dengan fasilitas pesawat sipil karena masuk kategori pengamanan tinggi atau high security.

“Jadi bengkel perawatan ini adalah eksklusif untuk Hercules militer AS,” ungkapnya.

Dia menilai AS kemungkinan juga akan menempatkan personel militer untuk menjaga keamanan pesawat, teknologi, dan operasional fasilitas tersebut.

“Saya yakin AS menempatkan personel-personel militernya juga. Bukan pangkalan besar, tetapi tetap saja merupakan kawasan militer,” tambahnya.

JAKARTA - Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menyatakan seluruh delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) termasuk 9 WNI yang diculik tentara zionis Israel sudah bebas. Saat diculik, mereka menerima tindakan kekerasan, pelecehan hingga alami luka serius.

Koordinator Media GPCI Harfin Naqsyabandy mengatakan, saat ini para delegasi yang sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot, Israel telah dibebaskan.

“Berdasarkan konfirmasi resmi dari tim hukum Adalah dan sumber diplomatik internasional, seluruh delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) dan Freedom Flotilla Coalition (FFC) yang sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel,” ujar Harfin saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

Dia menyebutkan, hal tersebut berdasarkan konfirmasi dari tim hukum dan sumber diplomatik internasional. Saat ini, kata dia, para relawan segera dipulangkan dari Israel.

“Para delegasi saat ini sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki,” ungkap dia.

Dia menuturkan, tim hukum terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis, termasuk WNI, dapat keluar dengan aman tanpa penundaan tambahan.

“Menegaskan bahwa seluruh operasi intersepsi kapal di perairan internasional, penculikan sipil, penahanan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, saat ini situasi masih dinamis dan proses pemulangan terus dipantau oleh tim hukum, jalur diplomatik, serta jaringan internasional pendukung flotilla.

“Sebelumnya, para delegasi melaporkan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan, di antaranya pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan dan pelecehan, pemaksaan posisi menyakitkan, hingga beberapa korban mengalami luka serius dan perawatan medis,” ujar Harfin.

“Mohon doa terbaik agar seluruh delegasi, termasuk WNI, dapat segera tiba dengan selamat dan sehat,” tandasnya.