Langkah strategis itu diambil guna merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang, bagian dari Pelindo Group memperbesar infrastruktur bongkar muat guna meningkatkan kapasitas layanan dan mendukung kelancaran arus logistik di wilayah Sumatera bagian selatan.

"Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penambahan satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax yang tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China," kata Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan kedatangan crane baru itu merupakan bagian dari program investasi Pelindo Terminal Petikemas untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas bongkar muat di terminal.

Dengan tambahan alat tersebut, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC yang siap memperkuat pelayanan kapal dan arus petikemas di terminal.

"Langkah strategis itu diambil guna merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu," katanya.

Ia menegaskan penambahan QCC merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan daya saing pelabuhan sekaligus memperkuat rantai logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Selain itu penambahan QCC Post Panamax itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan dan produktivitas terminal.

"Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan," ujar Anang.

Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas IPC TPK Panjang yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, terminal mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Crane raksasa tersebut tiba di Pelabuhan Panjang dengan diangkut oleh kapal MV Zheng Hua 37 asal China. Dengan tambahan armada itu, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total 4 unit QCC yang siap mengoptimalkan layanan bongkar muat di gerbang logistik utama wilayah Sumatera Bagian Selatan tersebut.

Secara teknis, QCC Post Panamax itu memiliki keunggulan outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi tersebut memungkinkan pelabuhan untuk melayani kapal-kapal dengan kapasitas yang lebih besar secara lebih efisien.

Pasca sandarnya MV Zheng Hua 37, tim teknis akan melakukan proses rolling-off atau penurunan crane menuju dermaga terminal. Sebelum dioperasikan secara penuh, alat ini akan melalui serangkaian tahapan mulai dari instalasi sistem, uji beban (commissioning test), hingga integrasi dengan sistem operasional terminal (TOS).

Anang menambahkan investasi infrastruktur ini diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional. Kedatangan unit QCC Post Panamax itu juga menandai babak baru modernisasi di Pelabuhan Panjang.

"Kami ingin memastikan infrastruktur yang kami miliki tidak hanya mampu menopang tren peningkatan operasional saat ini, tetapi juga siap menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya," kata Anang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Manchester City sukses menjuarai Piala FAusai menundukkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 dalam laga final di Wembley, Sabtu (16/5/2026). Gol tunggal Antoine Semenyo pada menit ke-72 memastikan pasukan Pep Guardiola mengangkat trofi kedua mereka musim ini setelah melalui duel ketat yang berlangsung penuh tensi.

Sejak menit awal, Manchester City langsung tampil menekan. Dominasi penguasaan bola membuat Chelsea kesulitan keluar dari tekanan tinggi yang dibangun City. Omar Marmoush dan Erling Haaland beberapa kali mengancam pertahanan The Blues, termasuk peluang Haaland pada menit ke-24 yang masih melebar dari sasaran.

City sebenarnya sempat merayakan gol pada menit ke-27 ketika Haaland menceploskan bola ke gawang Chelsea memanfaatkan umpan Matheus Nunes. Namun, selebrasi itu terhenti setelah hakim garis mengangkat bendera offside. Meski demikian, tekanan City terus berlanjut sementara Chelsea lebih banyak bertahan dan menunggu kesempatan lewat serangan balik.



Chelsea mulai bangkit menjelang akhir babak pertama. Joao Pedro dan Cole Palmer mencoba membongkar pertahanan City, tetapi lini belakang yang dikawal Abdukodir Khusanov tampil disiplin. Hingga turun minum, kedua tim tetap bermain imbang tanpa gol meski City unggul dalam jumlah peluang.

Memasuki babak kedua, Chelsea tampil jauh lebih agresif. Pasukan London Biru beberapa kali menekan lewat Reece James dan Enzo Fernandez. Peluang emas bahkan datang pada menit ke-74 saat Fernandez mencoba mencungkil bola di depan gawang, tetapi usahanya hanya membentur jaring bagian atas.

Ketika laga tampak akan berjalan menuju perpanjangan waktu, Semenyo muncul sebagai pembeda. Berawal dari umpan Haaland dari sisi kanan kotak penalti, Semenyo dengan cerdik melakukan backheel menggunakan tumit kanan yang mengarahkan bola ke sudut bawah gawang Chelsea. Kiper Robert Sanchez dibuat mati langkah dan Wembley pun bergemuruh menyambut gol spektakuler tersebut.

Chelsea berusaha membalas di sisa pertandingan, termasuk melalui sejumlah klaim penalti dan pergantian pemain menyerang. Namun, pertahanan City tetap solid hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menegaskan mental juara Manchester City yang mampu bertahan di tengah tekanan dan kembali menambah koleksi trofi mereka musim ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan ancaman siber terhadap industri perbankan terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital sektor keuangan. Karena itu, penguatan keamanan siber dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas layanan keuangan dan kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BSSN dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) terkait penguatan keamanan siber sektor perbankan daerah.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, dan Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, serta disaksikan Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi.

Dalam executive briefing kepada jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Nugroho mengatakan perkembangan teknologi selalu diikuti meningkatnya ancaman siber sehingga aspek keamanan harus berjalan seiring dengan inovasi digital perbankan.

“Keamanan siber saat ini bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan telah menjadi pilar penting dalam mitigasi risiko bisnis,” ujar Nugroho.

Menurut dia, komitmen direksi BPD dalam mengawal implementasi keamanan siber menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan digital sektor perbankan.

Sementara itu, Agus H. Widodo mengatakan transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi industri perbankan, termasuk BPD. Namun di sisi lain, ancaman siber juga berkembang semakin cepat, kompleks, dan terorganisir.

“Serangan siber bukan hanya berdampak pada sistem teknologi informasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik, stabilitas operasional, reputasi institusi, bahkan stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Karena itu, cyber security harus dipandang sebagai isu strategis nasional dan bagian penting dari ketahanan industri keuangan Indonesia,” ujarnya.

Asbanda menilai BPD memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah, penggerak ekonomi daerah, pendukung UMKM, serta penghubung layanan keuangan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, menjaga ketahanan siber BPD dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.

Melalui kerja sama tersebut, BSSN dan Asbanda akan memperkuat sinergi dalam membangun sistem perbankan digital yang aman dan andal, termasuk melalui peningkatan kapasitas keamanan siber, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan early warning system, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terkoreksi Rp72,11 per kilogram (kg) pada periode 13-19 Mei 2026 setelah sebelumnya mencatatkan peningkatan.

Pada Sabtu (16/5/2026), TBS petani plasma mitra Pemprov untuk tanaman berumur 10-20 tahun turun ke level Rp3.870,60 per kg.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan, harga komoditas termasuk minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global menunjukkan pelemahan dari periode sebelumnya.

“Posisi terakhir rata-rata harga CPO lokal dan ekspor acuan di Rp15.139,78 per liter dari sebelumnya Rp15.274,20 per liter,” ujar Dewiana, Sabtu (16/5/2026).

Tak hanya itu, harga kernel juga anjlok hingga ke level Rp14.785,67 per kg, terkoreksi hampir Rp1.000 per kg dari sebelumnya di level Rp15.635,67 per kg.

Posisi harga kernel lokal saat ini juga semakin jauh dari periode pertengahan April yang sempat tembus Rp16.115,73 per kg, seiring dengan eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Sejak awal 2026, Pemprov Sumut menambah perincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Penambahan daftar tersebut untuk mengakomodasi petani sawit yang masih memanen TBS dari pohon berusia matang. “Ini akan sangat membantu petani memberi kejelasan harga TBS," tambah Dewi.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.877,10 per kg dari sebelumnya Rp3.950,53 per kg. Namun, kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%, sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tandasnya.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Mei 2026 sebesar 93,27%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 13-19 Mei 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.269,31,-

* Usia 4 tahun = Rp3.486,83,-

* Usia 5 tahun = Rp3.606,56,-

* Usia 6 tahun = Rp3.711,06,-

* Usia 7 tahun = Rp3.675,34,-

* Usia 8 tahun = Rp3.806,59,-

* Usia 9 tahun = Rp3.839,57,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.870,60,-

* Usia 21 tahun = Rp3.877,10,-

* Usia 22 tahun = Rp3.842,84,-

* Usia 23 tahun = Rp3.787,09,-

* Usia 24 tahun = Rp3.672,64,-

* Usia 25 tahun = Rp3.567,88,-

* Usia 26 tahun = Rp3.540,82,-

* Usia 27 tahun = Rp3.489,89,-

* Usia 28 tahun = Rp3.436,13,-

* Usia 29 tahun = Rp3.380,93,-

* Usia 30 tahun = Rp3.325,72,-

(240)

TUBAN - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 10 gudang ketahanan pangan, SPPG, dan panen raya jagung yang dibina oleh Polri di Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Prabowo memimpin panen raya jagung.

Hadir mendampingi Prabowo antara lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat mengenakan topi kobil berwarna krem dan mengendarai alat berat corn reaper machine.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seribuan SPPG itu dibangun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Juartal II, Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Polri, serta Launching Operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG," kata Sigit.

Lihat video: BREAKING NEWS! Strategi Prabowo: Resmikan Panen Raya Jagung Sekaligus Groundbreaking Gudang Pangan!

Menurut dia, sebanyak 736 SPPG di antaranya telah beroperasi, 172 SPPG dalam persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan.

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja," ujar Sigit.

Sigit menekankan dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat. Hal itu dipastikan untuk menjaga Food Security.

"Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten," tutur Sigit.

TANGERANG - Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten Ian Pribadi mengintruksikan jajarannya melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat. Salah satunya melalui berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti yang hari ini dilakukan adalah sunatan massal.

“Saya selaku Dewan Pembina tentunya selalu menggerakkan teman-teman DPD bagaimana secara konkret berkaitan dengan politik,” ujarnya saat menghadiri kegiatan sunatan massal di Posyandu Anggur, Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Ian, para pengurus dan kader partai selalu berbaur dengan masyarakat dan tidak ada lagi sifat merasa eklusivitas agar masyarakat dapat menerima keberadaan PSI sebagai suatu bagian dari mereka. Saat ini, PSI Banten lebih memfokuskan diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan dibanding berbicara terlalu jauh soal politik praktis.

Ian meyakini dengan kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat akan membawa hasil positif bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk PSI di 2029. Ian Pribadi menghadiri kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan DPC PSI Cipondoh, Kota Tangerang di Posyandu Anggur, Cipondoh Makmur. Sebanyak 38 anak mengikuti kegiatan sosial tersebut.

“Kegiatan sunatan massal ini memang kontekstualnya berkaitan dengan menyambut tahun ajaran baru. Semoga kegiatan ini bisa meringankan beban orang tua. Politik itu bukan hanya untuk kekuasaan, tapi betul-betul kita bisa melayani dan bersentuhan kepada masyarakat,” katanya.

Lihat video: Jokowi Beri Kode Target PSI 2029, Siap Kerja Mati-matian

Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Dia menegaskan, kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional.

"Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan,” jelasnya.

Lukman menambahkan, maskapai penerbangan tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun terdapat penyesuaian biaya tambahan akibat kenaikan harga avtur.

Dalam pelaksanaannya, maskapai penerbangan wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang dari tarif dasar (basic fare), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan itu guna memastikan pelaksanaannya berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

"Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang Fuel Surcharge dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Akses Tol Pattimura akan rampung pada 2027. Pembangunan akses tol tersebut mulai dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Marga Jateng pada April 2026.

Pembangunan tol akses tersebut dilakukan dalam rangka bagian dari pengembangan jaringan Jalan Tol Semarang-Solo. Dengan adanya tol akses tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan konektivitas menuju pusat Kota Salatiga.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pengembangan Akses Tol Pattimura juga akan menciptakan pemerataan pembangunan wilayah, dan penguatan ekonomi daerah.

“Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional,” jelas Dody dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Adapun, Akses Tol Pattimura telah direncanakan sejak 2023 dan ditargetkan selesai pada 2027 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp113,35 miliar.

Secara teknis, total panjang akses mencapai 1,66 kilometer yang terdiri atas ramp on sepanjang 661 meter dan ramp off sepanjang 998 meter, serta penanganan Jalan Pattimura sepanjang 555 meter.

Kemudian, konstruksi Akses Tol Pattimura mencakup pembangunan 15 unit box culvert, 3 unit box underpass, 1 unit secant pile, serta 4 unit dinding penahan tanah (DPT). Untuk ramp on dirancang memiliki 1 lajur satu arah dengan lebar 8 meter, sedangkan ramp off terdiri atas 2 lajur satu arah dengan lebar 10,15 meter.

Sementara saat ini, pekerjaan difokuskan pada tahap awal berupa pembersihan dan perataan lahan sebelum dilanjutkan ke pekerjaan struktur dan konstruksi utama. Kebutuhan lahan proyek mencapai 18.731 m2 dengan progres pembebasan lahan telah mencapai 97,33%.

Sebagai gambaran, Akses Tol Pattimura berada pada KM 451–KM 452 ruas Tol Semarang–Solo. Nantinya akses tersebut dapat digunakan kendaraan dari arah Semarang maupun Jakarta menuju pusat Kota Salatiga atau sebaliknya.

“Sementara itu, kendaraan dari arah Solo dan Surabaya tetap menggunakan Gerbang Tol Salatiga yang telah beroperasi saat ini,” pungkas Dody.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK," tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5) mengutip Antara.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang," kata Ogi.

[Gambas:Youtube]

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

"Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial," ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

"Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat," ucap Ogi.

Ciamis (ANTARA) - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyatakan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang saat ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan kemandirian desa di Ciamis.

"Kalau betul-betul dimaksimalkan dan diresapi dengan sebaik-baiknya, ini merupakan program yang sangat mulia dan luar biasa," kata Bupati Ciamis saat peresmian KDMP di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Ciamis, Sabtu.

Peresmian KDMP di Ciamis tersebut merupakan acara serentak secara nasional melalui virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto yang dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis.

Bupati menyampaikan, program KDMP salah satu program prioritas Presiden yang memiliki tujuan mulia untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa yang akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, pembangunan KDMP di Kabupaten Ciamis saat ini sedang berjalan sebanyak 265 desa dan kelurahan, dari jumlah tersebut baru 200 KDMP yang sudah mulai melaksanakannya, dan 49 gedung di antaranya sudah selesai dibangun, sisanya masih tahap penyelesaian.

Sementara 65 desa lainnya, kata dia, saat ini masih dalam proses pencarian lahan yang dinilai strategis untuk pembangunan koperasi desa tersebut.

Ia mengatakan, keberadaan KDMP di Ciamis harus dijalankan dengan benar yang tujuannya membantu masyarakat desa, khususnya memperkuat perputaran ekonomi lokal agar tidak terlalu banyak uang yang keluar ke daerah lain.

Peluang besar dalam koperasi itu, kata dia, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini membutuhkan banyak bahan baku pangan, namun sebagian kebutuhannya masih dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum mencukupi.

"Kalau potensi lokal seperti beras, sayur, daging hingga telur bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini akan sangat luar biasa dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis," katanya.

Ia mengungkapkan, seperti kebutuhan beras saat ini sudah mampu dipenuhi dari produksi lokal Ciamis, namun untuk komoditas lainnya seperti sayuran sekitar 30 sampai 40 persen masih didatangkan dari luar daerah.

Bupati berharap seluruh pengurus KDMP agar menjalankan amanah dengan niat baik, penuh integritas, dan mengedepankan pengelolaan yang akuntabel sehingga KDMP berjalan sukses untuk kepentingan masyarakat.

"Koperasi bukan sekadar urusan administratif semata, tetapi bagaimana membangun tata kelola koperasi yang transparan dan partisipatif," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Prinsipnya kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa produksi padi hingga awal April 2026 di wilayah tersebut telah mencapai setidaknya 4,16 juta ton gabah kering giling (GKG,) atau 39,48 persen dari target tahunan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Widi Hartanto, di Kabupaten Boyolali, Sabtu, menyebutkan bahwa target produksi padi di Jateng pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 10,5 juta ton GKG.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Dukuh Nglarangan, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

Secara daring, agenda tersebut bersamaan dengan acara peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Masih pada sektor pertanian, target produksi jagung pada 2026 ditetapkan sebesar 3,7 juta ton, sedangkan produksi jagung per April 2026 mencapai 984.959 ton atau 26,62 persen dari target.

Kegiatan panen raya berlangsung di hamparan lahan jagung milik petani setempat dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kelompok tani, serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa capaian itu mengartikan bahwa sejumlah indikator produksi pangan di Jateng menunjukkan tren positif hingga awal April 2026.

Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di daerah.

"Prinsipnya kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah," katanya.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Jateng mengalokasikan berbagai program strategis sepanjang 2026, mulai dari bantuan benih dan sarana produksi, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan irigasi perpipaan, hingga modernisasi pertanian melalui distribusi alat dan mesin pertanian.

Perlindungan petani juga diperkuat melalui program asuransi usaha tani padi seluas 10.449 hektare, asuransi tembakau 10.000 hektare, serta subsidi suku bunga bagi ratusan paket pembiayaan petani.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan panen raya jagung serentak kuartal II dilaksanakan di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton.

Menurut dia, sebanyak 100 ton jagung hasil panen juga akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Jagung tersebut dibeli koperasi dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dan dijual ke Malaysia seharga Rp7.000 per kilogram.

"Dengan demikian diperoleh margin keuntungan sebesar Rp500 per kilogram," katanya.

Ia menambahkan Polri terus mendorong penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui dukungan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.

Hingga saat ini, sebanyak 714 kelompok tani binaan Polri di 42 polres pada delapan polda telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut dengan total pinjaman mencapai Rp30,3 miliar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih, Pertamina Patra Niaga melakukan penambahan penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung.

Penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan bahwa penambahan penyaluran dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga selama momentum libur panjang.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung selama periode libur panjang ini. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi LPG subsidi berjalan lancar di seluruh wilayah,” ujar Roberth.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran.

“LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kami mengajak masyarakat mampu untuk menggunakan LPG Non Subsidi Bright Gas agar subsidi energi lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta agen dan pangkalan LPG untuk memastikan distribusi tambahan berjalan optimal selama masa libur panjang.