Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan akan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.

Saat ini, Pemprov Sumsel masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait dugaan pelanggaran SPMB yang menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.

Berdasarkan laporan Ombudsman, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain ketidaksesuaian jalur domisili, tidak tersedianya masa sanggah bagi peserta, minimnya kanal pengaduan di sekolah, hingga persoalan kuota siswa yang berpotensi menyebabkan ratusan siswa tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Saya sedang menunggu laporannya dari Inspektorat. Kemarin Sekda [Sekretaris Daerah] sudah saya utus. Bahkan ada satu sekolah di Lubuklinggau yang saya minta untuk diinvestigasi juga," kata Deru, Senin (29/6/2026).

Dia menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Meski demikian, Deru memastikan setiap laporan yang disertai data dan bukti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Informasi dari masyarakat yang disampaikan dengan benar dan dengan data yang benar harus kita respons," ujarnya.

Menurut dia, sanksi akan diberikan apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun pihak sekolah.

"Kalau ada pelanggaran, kalau dia ASN ada sanksinya. Kalau dia kepala sekolah ada sanksinya juga sekaligus sebagai ASN yang menduduki jabatan," tegasnya.

Deru meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan Inspektorat. Dia memastikan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Jangan khawatir, kita sama-sama menunggu hasilnya dan kita akan terbuka untuk memaparkan secara objektif," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel menemukan sejumlah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB 2026. Temuan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian jalur domisili di SMA Negeri 1 Palembang, tidak tersedianya masa sanggah bagi peserta, serta ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa yang telah diverifikasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel.

Ombudsman juga menyoroti adanya selisih kuota di SMA Negeri 11 Palembang dan SMA Negeri 20 Palembang yang berpotensi berdampak pada sekitar 320 siswa. Jika tidak segera diselesaikan, siswa yang diterima melebihi kapasitas yang telah diverifikasi berisiko tidak terdaftar dalam

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

"Untuk itu kami akan mendorong adanya regulasi untuk melindungi dusun sagu di Kampung Skouw dan juga Kampung Yoka," katanya.

Menurut Rollo, pihaknya memberikan apresiasi kepada Polresta Jayapura Kota yang telah mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua melalui eksplore sagu di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami.

"Dari dulu hingga sekarang masyarakat Skouw hidup dari kelapa, pinang, dan sagu sehingga melalui kegiatan seperti ini, kita diingatkan kembali bahwa seluruh bagian dari pohon sagu memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan kegiatan eksplore dusun sagu merupakan bagian dari inovasi sosial berbasis kearifan lokal yang diinisiasi yang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda.

"Dengan demikian kami harapkan melalui kegiatan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua," katanya lagi.

Kapolresta Jayapura Kombes Pol Frederickus Maclarimboen mengatakan eksplore sagu merupakan bentuk kepedulian agar masyarakat tidak melupakan sagu sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat Papua.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong perhatian berbagai pihak untuk terus menjaga keberlangsungan hutan sagu dan meningkatkan nilai ekonominya," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kehadiran teknologi operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot di Bali menjadi langkah baru dalam memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan kelas internasional.

Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut, dr. Erwin Saspraditya, BMedSci, Sp.OT(K), di Denpasar, Senin mengatakan teknologi robotik bukan menggantikan peran dokter, melainkan membantu meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai kondisi masing-masing pasien.

"Tujuan kami adalah membantu pasien kembali menjalani hidup secara aktif tanpa dibatasi nyeri lutut. Teknologi ini membantu kami merencanakan tindakan dengan lebih presisi, namun seluruh keputusan klinis tetap sepenuhnya berada di tangan dokter," ujarnya.

Layanan kesehatan berteknologi tinggi yang tersedia di Siloam Hospital Bali tersebut sekaligus membuka akses masyarakat terhadap penanganan medis modern tanpa harus berobat ke luar negeri.

Teknologi Robotic Total Knee Replacement (TKR) atau operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot membantu dokter memetakan anatomi pasien secara real-time dan mendukung tindakan operasi yang lebih presisi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil klinis serta mempercepat pemulihan pasien.

Kehadiran layanan berbasis teknologi robotik dinilai menjadi modal penting bagi Bali untuk mengembangkan sektor medical tourism.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni, MM mengatakan kehadiran teknologi medis modern di Bali diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung pengembangan wisata kesehatan di Pulau Dewata.

"Melalui layanan ini, masyarakat Bali dan Indonesia Timur kini memiliki akses terhadap layanan ortopedi berteknologi tinggi dengan standar internasional tanpa harus bepergian ke luar negeri. Kami berharap langkah ini juga dapat mendukung penguatan Bali sebagai salah satu destinasi medical tourism di Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan dengan semakin banyaknya inovasi dan investasi di sektor kesehatan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga mulai berkembang menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menarik pasien dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Selama ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih menjalani pengobatan di luar negeri untuk mendapatkan layanan medis dengan teknologi canggih.

Penguatan layanan kesehatan berteknologi tinggi sejalan dengan upaya Bali membangun ekosistem wisata kesehatan yang terintegrasi.

Selain didukung fasilitas kesehatan berstandar internasional, katanya, Bali juga memiliki keunggulan berupa infrastruktur pariwisata, akomodasi, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Selain Dasco, pimpinan DPR lainny seperti Cucun Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa juga hadir. "Sore ini saya memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta," kata Dasco dalam keterangannya di akun Instagram pribadinya.

Rapat koordinasi ini, kata Dasco, membahas banyak hal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melihat, program ini memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencegah malnutrisi, memperbaiki tumbuh kembang, dan secara efektif menekan angka stunting di Indonesia.

Selain aspek kesehatan, Dasco menyoroti dampak positif program ini terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan memastikan anak-anak sekolah dapat belajar dalam kondisi prima.

Tak hanya itu, dia melihat program MBG juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dasco menjelaskan bahwa program ini akan memberdayakan pelaku UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal sebagai penyedia bahan baku makanan.

Menutup keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara ketat agar program ini tepat sasaran.

"Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang pro rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia."

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan rute penerbangan langsung Pontianak-Singapura memperluas jalur baru ekspor komoditas unggulan daerah di wilayahnya.

"Dibukanya penerbangan langsung Scoot rute Singapura-Pontianak-Singapura tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar ekspor, khususnya ke Singapura sehingga ini harus kita manfaatkan dengan baik," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri kegiatan terbang perdana maskapai SCOOT di Bandara Supadio Kubu Raya, Senin.

Dia mengatakan, potensi ekspor ke Singapura juga mendapat dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia yang telah memastikan Bandara Internasional Supadio sudah memiliki kapasitas dan fasilitas kargo memadai untuk mendukung peningkatan arus perdagangan internasional tersebut.

"Yang paling penting bukan hanya penumpangnya, tetapi peluang ekspor yang bisa kita manfaatkan. Produk-produk unggulan Kalimantan Barat, terutama hasil perikanan seperti ikan, udang, kepiting, dan komoditas lainnya memiliki peluang besar untuk dipasarkan ke Singapura melalui penerbangan langsung ini," tuturnya,

Menurut dia, kehadiran rute internasional tersebut diharapkan mampu memangkas waktu distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk Kalimantan Barat di pasar luar negeri karena pengiriman dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Ia mendorong para pelaku usaha, khususnya sektor perikanan, perkebunan, dan usaha berorientasi ekspor lainnya untuk mulai mempersiapkan kapasitas produksi dan rantai pasok agar mampu memenuhi permintaan pasar Singapura.

"Kami berharap peluang ini benar-benar dimanfaatkan oleh para pengusaha. Mudah-mudahan ekspor komoditas unggulan Kalimantan Barat melalui Singapura bisa terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah," katanya.

Pemprov Kalimantan Barat berharap sinergi antara pemerintah, operator bandara, maskapai, serta pelaku usaha dapat menjadikan rute Pontianak-Singapura sebagai koridor perdagangan baru yang mampu meningkatkan ekspor, menarik investasi, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia.

Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan ekspor melalui penerbangan internasional dengan menyiapkan infrastruktur bandara, termasuk layanan terminal kargo yang mampu melayani kebutuhan logistik udara.

Menurut Maya, pembukaan rute Singapura menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas internasional Kalimantan Barat, tidak hanya untuk angkutan penumpang, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan distribusi barang bernilai tinggi yang membutuhkan waktu pengiriman cepat.

"Kami berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membuka konektivitas internasional. Seluruh aspek pelayanan, keselamatan, keamanan, termasuk dukungan terhadap operasional kargo telah kami siapkan sesuai standar internasional," katanya.

Ia menjelaskan, Bandara Internasional Supadio saat ini memiliki fasilitas terminal kargo yang dapat melayani pengiriman barang domestik maupun internasional. Dengan bertambahnya rute ke Singapura, kapasitas tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung ekspor berbagai komoditas unggulan Kalimantan Barat.

Maya menambahkan, sejak penerbangan internasional kembali dibuka pada September 2025, Bandara Internasional Supadio telah mencatatkan 1.289 pergerakan pesawat internasional dengan total 155.560 penumpang serta tingkat keterisian kursi rata-rata mencapai 70 persen.

"Tren tersebut menunjukkan aktivitas penerbangan internasional di Kalimantan Barat terus tumbuh dan menjadi modal penting dalam memperkuat layanan logistik udara," kata Maya.

Sementara itu, Chief Representative Indonesia for Scoot, Divesh Singaraju, mengatakan maskapainya melihat Indonesia sebagai pasar yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, baik untuk sektor pariwisata maupun perdagangan. Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan membuka lebih banyak peluang bisnis antara Indonesia dan Singapura.

Ia mengungkapkan penerbangan perdana Pontianak-Singapura mendapat respons positif dengan tingkat keterisian hampir penuh.

"Apabila permintaan terus meningkat, Scoot membuka peluang untuk mengevaluasi penambahan frekuensi penerbangan, yang secara tidak langsung juga akan memperbesar kapasitas angkutan kargo di rute tersebut," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSPA) menetapkan dividen tunai sebesar Rp22,7 miliar atau ekuivalen dengan Rp4 per saham. Dividen tersebut akan dibayarkan kepada pemegang saham pada akhir bulan depan.

Pemilik jaringan toko Mitra10 dan Atria itu memutuskan dividen itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan Kamis (25/6/2026). Manajemen mengusulkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) sebesar 18,9 persen dari laba bersih tahun 2025 yang mencapai Rp112 miliar.

"Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp4 per saham dengan total Rp22,7 miliar atau 18,9 persen dari laba bersih 2025," ujar Sekretaris Perusahaan CSAP, Idrus Widjajakusuma lewat keterangan tertulis.

Adapun sisa laba ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha. CSAP tetap fokus melakukan ekspansi jaringan Mitra10 dan Atria dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan pasar.

Harga saham CSAP ditutup di level Rp272 pada perdagangan Senin (29/6/2026). Dengan demikian, dividen yang akan dibagikan menawarkan imbal hasil (yield) sekitar 1,5 persen.

Berikut jadwal penyaluran dividen CSAP:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 3 Juli 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juli 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 7 Juli 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 8 Juli 2026
5. Pembayaran Dividen : 29 Juli 2026

(Rahmat Fiansyah)

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menegaskan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak berkaitan dengan penarikan pajak sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir mengurus legalitas usahanya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang Penina Lauata di Kupang, Senin, mengatakan masih terdapat anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kepemilikan NIB otomatis membuat mereka dikenai pajak.

"Sering kali temuan kami di lapangan, pelaku usaha takut mengurus NIB karena khawatir akan langsung dikenakan pajak. Padahal, pengurusan NIB tidak dikenakan pajak," katanya.

Ia menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, bukan besaran modal usaha yang dicantumkan dalam NIB.

“Nilai modal tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga tidak menjadi dasar pengenaan pajak,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, pelaku usaha tidak perlu khawatir mencantumkan nilai modal saat mengurus NIB karena data tersebut tidak digunakan sebagai dasar penetapan pajak.

Penina juga mengatakan pemerintah masih memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaku UMKM baru dikenakan pajak apabila memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun, sedangkan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kepemilikan NIB tidak otomatis membuat pelaku usaha dikenakan pajak. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan atau omzet sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkot Kupang mencatat sejak 1 Januari hingga 28 Juni 2026 telah terbit sebanyak 1.573 NIB bagi pelaku usaha yang terdaftar pada sistem Online Single Submission (OSS).

Sebanyak 1.565 NIB atau 99,5 persen merupakan pelaku usaha UMK, sedangkan delapan NIB atau 0,5 persen merupakan pelaku usaha non-UMK.

Penina menegaskan pengurusan NIB melalui sistem OSS merupakan layanan gratis dan tidak dipungut biaya administrasi.

Ia menambahkan DPMPTSP Kota Kupang juga membuka layanan pendampingan pengurusan NIB setiap hari kerja melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor DPMPTSP Kota Kupang.

Selain itu, layanan MPP juga hadir setiap akhir pekan melalui pelayanan jemput bola pada kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan El Tari Kupang dan Saboak di Taman Nostalgia Kupang.

“Melalui layanan ini Pemkot Kupang melakukan edukasi langsung kepada masyarakat sekaligus konsultasi pengurusan NIB,” katanya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap untuk menjalankan kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri, guna membantu menjaga daya saing, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Direktur Utama PGN Arief K Risdianto, dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses dari Jakarta, Senin.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Arief.

Kementerian ESDM menyiapkan langkah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri yang kompetitif bagi industri nasional.

Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu 6,5 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sedangkan untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran 20,57 dolar AS per MMBTU akan diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional, serta daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menyebutkan Festival Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah ini.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Jayapura, Senin, mengatakan Festival UMKM menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal di daerah ini untuk memasarkan produk yang dihasilkan agar semakin dikenal oleh masyarakat.

"Namun kami juga mengingatkan bahwa hal penting yang harus dijaga juga adalah setiap produk harus berkualitas dan menarik pengunjung untuk membeli," katanya.

Menurut Rustan, festival UMKM juga diharapkan menjadi momen untuk memperkuat pemasaran produk lokal secara digital.

"Bagi pelaku usaha harus bisa kreatif memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan semua produk baik kuliner, kerajinan tangan termasuk buah-buahan," ujarnya.

Dia menjelaskan festival yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura dengan melibatkan sekitar 34 pelaku usaha lokal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami terus memberikan ruang publik bagi UMKM sehingga produk yang dihasilkan semakin dikenal luas tidak hanya di Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan dalam pelaksanaan ajang tersebut Pemkot Jayapura juga menyerahkan bantuan hibah koperasi bagi pelaku UMKM untuk lebih mandiri dan semakin produktif ke depan.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta dibentuk badan kawasan industri nasional yang langsung berada di bawah Presiden dan memiliki otoritas penuh dalam mengatur kawasan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan, perlu dibentuk badan kawasan industri nasional," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri di DPR, Jakarta, Senin,

Pembentukan badan tersebut, menurut dia, diusulkan karena saat ini terdapat berbagai sektor yang terlibat dalam mengurusi kawasan industri, maka perlu badan yang mempunyai otoritas penuh dalam mengatur khusus di kawasan industri.

HKI menilai permasalahan yang dihadapi Kawasan Industri cukup pelik karena berbagai kementerian terlibat. Sehingga perlu melibatkan satu lembaga yang mensinkronkan peraturan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

"Badan baru tersebut sebagai lembaga nonkementerian yang dibentuk berdasarkan undang-undang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden," ujar dia.

Menurut dia, HKI tidak ingin mengubah peraturan lingkungan hidup, peraturan tenaga kerja, serta peraturan lainnya untuk di luar kawasan industri.

Namun di dalam kawasan industri harus ada satu badan yang mengatur hal itu penting untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemangku, kepentingan lainnya.

"Jadi ada ruang yang kemudian mengatur konteks kawasan industri agar lebih mudah," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan badan baru atau lembaga tidak mudah dan dipastikan akan menimbulkan kritik dari masyarakat.

"Bagaimana pembentukan badan ini tidak menambah birokrasi lagi. Mengapa tidak penguatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Perindustrian, agar lebih efektif," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Yayan Satyakti dalam kajian bertajuk Mengatasi Pemadaman Listrik di Indonesia: Sebuah Rencana Debottlenecking, dalam keterangannya kepada media, Senin (29/6/2026)

Dalam kajiannya, Yayan menilai persoalan utama yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan berada pada aspek pasokan energi primer.

Menurutnya, mekanisme harga DMO yang dipatok sekitar 70 dolar AS per ton berada di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang pada Juni 2026 berkisar 84,53 dolar AS hingga 121,83 dolar AS per ton, sehingga mendorong perusahaan tambang lebih memilih pasar ekspor dibanding memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Kondisi tersebut, menurut Yayan, berdampak pada pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.

Dalam kajiannya disebutkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak pasokan hanya sekitar 134 juta ton, sehingga stok batu bara di pembangkit turun hingga sekitar 10 hari, di bawah ketentuan minimum 25 hari.

Berdasarkan hasil pemodelan yang disusunnya, reformasi mekanisme harga DMO diperkirakan mampu menutup sekitar 72 persen kesenjangan pemadaman nasional.

"Memperbaiki satu aturan harga ini saja menutup kira-kira tiga perempat dari kesenjangan pemadaman," kata Prof Yayan dalam kajiannya.

Selain DMO, Yayan menjelaskan mekanisme RKAB juga perlu dievaluasi untuk memastikan kecukupan pasokan batu bara bagi sektor ketenagalistrikan.

Dalam kajiannya disebutkan, pemangkasan produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton dari realisasi sekitar 817 juta ton pada 2025 membuat alokasi DMO sebesar 25 persen tidak lagi mencukupi kebutuhan pembangkit.

Setelah mekanisme harga DMO diperbaiki, peningkatan RKAB dinilai tidak secara langsung menambah pasokan energi, melainkan berfungsi sebagai penyangga keamanan (security buffer) pasokan batu bara.

"Jangan gunakan pemangkasan RKAB untuk mengatur harga. Naikkan alokasi DMO menjadi 30 persen dan jamin tonase PLN lebih dulu, dengan memperlakukan kuota sebagai cadangan keandalan," demikian rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Menurut Yayan, evaluasi DMO dan RKAB perlu ditempatkan dalam kerangka memperkuat ketahanan energi nasional.

JAKARTA, iNews.id - Setiap Lebaran, dapur rumah Salmi selalu lebih sibuk dari biasanya. Sang ibu akan mulai memanggang kacang, lalu melapisinya dengan cokelat hingga menjadi camilan.

Salmi tidak pernah berpikir resep tersebut suatu hari akan mengubah jalan hidupnya. Kacang cokelat itu pun tak lagi sekadar hidangan khas hari raya.

"Jadi setiap tahun cuma (dibuat) sekali, kacang cokelat. Kan autentik bikin sendiri, ya sudah kita bikin aja deh, kenapa gak dijual aja," ujar Salmi kepada iNews.id pada Selasa (23/6/2026).

Setelah kehilangan pekerjaan pada 2018 dan sempat menganggur, Salmi memutuskan menghidupkan resep tersebut. Dari dapur rumahnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, lahir Cangcomak, singkatan dari Kacang Cokelat Emak pada 2020.

Salmi mengolah resep tersebut dengan menyediakan tiga varian kacang, yakni kacang tanah, almond, dan kacang mede. Harganya dibanderol mulai dari Rp8.000 untuk kemasan ekonomis, hingga Rp30.000 dengan kemasan besar.

Omzet yang diperoleh pun cukup besar. Salmi mampu meraih sekitar Rp70 juta hingga Rp80 juta per tahun.

Salmi mengakui perjalanan Cangcomak tidak berhenti ketika produk berhasil dipasarkan. Tantangan berikutnya justru dimulai setelah usaha berjalan. 

Dia harus belajar membuat kemasan yang lebih menarik, menyusun laporan keuangan, memahami pemasaran digital, hingga membangun merek agar produknya bisa bersaing di tengah semakin banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di tengah proses itulah dia mengenal Rumah BUMN BRI. Salmi bergabung pada 2021 dan mulai aktif mengikuti program-program pendampingan yang diselenggarakan.

"Setelah ikut berbagai macam pelatihan kita mulai tahu ada Rumah BUMN BRI. Dari 2021 udah ikut di situ," katanya.

Camilan yang dulu hanya dinikmati Salmi dan keluarganya perlahan menembus pasar yang lebih luas. Berbekal pendampingan Rumah BUMN BRI, Salmi tak lagi sekadar bermimpi menjual produknya di dalam negeri.

Dia mulai menyiapkan langkah agar warisan resep ibunya suatu hari bisa dinikmati konsumen di berbagai negara. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengikuti berbagai pelatihan Rumah BUMN BRI.

Rumah BUMN BRI kemudian menjadi tempat Salmi belajar mengembangkan usaha secara lebih terarah. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah wajah produk Cangcomak.

"Orang lain kemasannya masih pakai stiker, kalau Cangcomak itu udah cakep. Akhirnya dari BRI dikasih fasilitas kemasan gratis, standing pouch," tutur Salmi.

Manfaat terbesar yang dirasakannya dari program-program Rumah BUMN BRI bukan semata pada perubahan kemasan. Melalui berbagai pelatihan yang rutin diadakan Rumah BUMN BRI, dia mulai memahami banyak aspek penting dalam menjalankan usaha, mulai dari pemasaran digital, pengelolaan keuangan, hingga penguatan legalitas produk.

Menurut Salmi, materi yang diberikan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelaku UMKM. Peserta pun bebas memilih kelas yang paling sesuai dengan tantangan usahanya.

"Kita tinggal pilih saja (pelatihan) apa yang kita butuhin nih, nah kita ikut. Misalkan AI, sekarang lagi rame apa nih, misalnya pelatihan laporan keuangan digital, nah kita ikut," ujarnya.

Kesempatan yang diperoleh semakin luas seiring keaktifannya mengikuti berbagai program. Salmi mengaku rutin menghadiri pelatihan, baik secara daring maupun luring. 

Dari situlah dia beberapa kali terpilih memperoleh fasilitas tambahan, termasuk pendampingan sertifikasi halal yang saat itu hanya diberikan kepada UMKM tertentu.

Rumah BUMN BRI juga membuka akses promosi yang lebih luas. Salmi berkesempatan memperkenalkan Cangcomak kepada pasar melalui berbagai pameran dan showcase, seperti Brilianpreneur dan Pesta Rakyat Simpedes. Kesempatan itu membantunya memperluas jaringan sekaligus mengenalkan produk kepada lebih banyak konsumen.

Kini, menurut Salmi, manfaat yang paling terasa setelah bergabung dengan Rumah BUMN BRI adalah semakin dikenalnya Cangcomak di tengah persaingan produk makanan ringan. Berbagai pelatihan yang terus diperbarui juga membuatnya bisa menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan teknologi.

"Pasti lebih dikenal, terus pelatihannya gratis. Misal training live TikTok, affiliate juga ada. Jadi sesuai sama yang kita butuhin. Bantu banget sih," katanya.

Bekal yang diperoleh dari Rumah BUMN BRI kini membawa Salmi ke tahap berikutnya. Jika dulu dia hanya memikirkan bagaimana produknya laku dijual, kini dia mulai belajar bagaimana membawa Cangcomak menembus pasar internasional.

Melalui program pendampingan BRI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Salmi menjadi salah satu pelaku UMKM yang mengikuti sekolah ekspor. Dia mengakui dunia ekspor semula terasa sangat asing. 

Salmi bahkan belum memahami bagaimana mekanisme pembayaran, pengiriman barang, hingga penyusunan dokumen yang dibutuhkan.

"Ini lagi disekolahin ekspor sama BRI. Jadi BRI kerja sama dengan Kemendag, itu kayak UMKM terpilih diajak perkenalan ekspor," ujarnya.

Pada tahap awal, peserta diperkenalkan pada dasar-dasar ekspor. Setelah memahami fondasinya, materi pelatihan berkembang menjadi lebih teknis, mulai dari menghitung biaya logistik, menentukan harga jual, hingga memperkirakan daya tahan produk selama proses pengiriman ke luar negeri.

"Kalau sekarang tuh advance, lebih spesifik. Kayak cara ngitung perhitungannya, instrumen biaya kirim. Kalau dijual berapa. Harus disiapkan. Terus kalau makanan baiknya tahan berapa lama," katanya.

Ilmu yang diperoleh mulai membuka peluang baru. Produk Cangcomak telah diperkenalkan kepada calon pembeli dari Singapura, Malaysia, Rusia, Korea Selatan, hingga Australia melalui berbagai showcase. 

Bahkan, salah satu calon pembeli dari Rusia sudah meminta rincian penawaran harga.

"Rusia sih kemarin, tapi belum follow up lagi. Udah minta penawaran, dia minta dibreakdown soal harga, harga LCL (less container load) berapa, harga FCL (full container load) berapa, (kontainer) 20 feet berapa. Tapi belum (follow up). Mereka di sana emang lagi nyari cashew, pas banget," ujarnya.

Keseriusan Salmi membangun Cangcomak tak hanya terlihat dari kemasan yang semakin profesional atau peluang ekspor yang mulai terbuka. Berbagai pembenahan yang dilakukannya juga berbuah pada kepercayaan pelanggan.

Salah satunya datang dari Tania, warga Kelapa Gading. Dia mengenal Cangcomak melalui media sosial sebelum akhirnya memutuskan membeli produk tersebut. 

Menurutnya, Cangcomak menawarkan sensasi yang berbeda dibanding camilan cokelat pada umumnya karena rasa kacangnya tetap menjadi karakter utama.

"Dia kan cokelatnya enggak begitu banyak, tapi masih ngacang aja. Menarik aja sih konsepnya. Cokelatnya enggak tebal ya dan enggak terlalu manis jadi saya suka banget," kata Tania.

Kesan positif itu membuatnya kembali membeli Cangcomak. Bahkan, camilan tersebut kini menjadi salah satu menu pelengkap sarapan yang rutin dia konsumsi.

"Ternyata cocok dimakan buat sarapan. Saya biasanya sarapan pakai yoghurt, dicampur sama yoghurt tuh enak. Terus pernah juga coba dicampur sama susu, enak. Bahkan digado juga enak. Jadi puas sih selama ini, oke banget. Rasanya enak, cokelatnya light, dan sehat juga kayaknya ya karena kacang," ujarnya.

Pengalaman itu pula yang mendorong Tania merekomendasikan Cangcomak kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan beberapa kali membawa produk tersebut ke kantor agar rekan-rekannya ikut mencicipi.

"Sudah, aku sudah rekomendasiin, dibawa ke kantor mereka coba katanya enak. Ya sudah aku kasih akun TikTok-nya," katanya.

Perjalanan sukses Cangcomak mencerminkan bagaimana intervensi Rumah BUMN BRI mampu mengubah peta bisnis pelaku usaha mikro. Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan kehadiran Rumah BUMN berperan krusial dalam menjembatani para pelaku usaha untuk naik kelas melalui peningkatan kompetensi, perluasan jaringan, dan pembukaan akses pasar baru.

Langkah ini, lanjut Dhanny, merupakan wujud nyata BRI dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Untuk merealisasikannya, BRI kini telah membina 54 Rumah BUMN di seluruh Indonesia dengan total pelaksanaan pelatihan mencapai lebih dari 18.218 sesi guna mengasah daya saing UMKM.

"Pemberdayaan yang terarah dan integrasi teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan. Sangat membanggakan melihat para pengusaha kecil yang dulunya hanya mengandalkan penjualan lokal, sekarang bisa berselancar di pasar online hingga menembus pasar ekspor," ujar Dhanny.

Editor: Rizky Agustian