JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang yang sengaja melemahkan nilai mata uang demi meningkatkan daya saing ekspor.

Airlangga menyebutkan, Amerika Serikat (AS) menilai bahwa sejumlah negara di Asia sengaja melemahkan mata uangnya terhadap dollar AS agar produknya kompetitif di pasar global, termasuk di pasar AS.

Airlangga menuturkan, di tengah tekanan global saat ini, rupiah memang mengalami pelemahan.

Namun pelemahan kurs tidak hanya dialami Indonesia, tetapi terjadi pula pada sejumlah mata uang negara lain, seperti Jepang.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas rupiah dengan berbagai kebijakan.

Maka dari itu, pelemahan rupiah bukanlah hal yang disengaja.

"Bahkan kalau Amerika merasa bahwa beberapa negara di Asia itu melakukan currency manipulation untuk memperkuat daya saing, sengaja memperlemah mata uangnya, Indonesia tidak termasuk dengan negara tersebut. Jadi ini yang terus kita jaga," ujarnya dalam acara Roundtable: Menakar Denyut Ekonomi, Akselerasi Pertumbuhan di Tengah Gejolak Global di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Airlangga menekankan, saat ini pemerintah bersama BI terus menjaga stabilitas makroprudensial dan memantau pergerakan rupiah.

Ia menyebut, pemerintah tidak akan melawan arus pasar, melainkan merespons tekanan eksternal melalui berbagai kebijakan yang disiapkan untuk melindungi perekonomian dalam negeri.

"Tentu pemerintah tetap menjaga makroprudensial-nya, bersama BI memonitor rupiah. Namun tentu kita tidak against the flow. Kalau flow-nya headwind tentu kita tidak untuk menabrak, tapi dengan berbagai kebijakan," tuturnya.

Dia menambahkan, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, di tengah tekanan global yang melemahkan rupiah dan meningkatkan harga energi, pemerintah berupaya memperluas penggunaan biodiesel guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Penerapan mandatori B50 (campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar) ditargetkan dimulai pada semester II 2026.

Kebijakan ini diyakini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 48 triliun.

"Biodiesel ini, dengan harga minyak yang semakin tinggi maka delta perbedaan antara harga minyak sawit dan harga BBM akan berkurang, sehingga subsidi-nya malah akan berkurang. Nah saving (penghematan) dari tidak menggunakan solar tetapi menggunakan B50 itu sampai sekitar Rp 48 triliun," jelas dia.

Baca juga: Rupiah Sempat Tembus Rp 17.300, BI: Mata Uang Negara Lain Juga Melemah

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memanggil manajemen Xanh SM atau taksi Green SM pada hari ini, Selasa (28/4/2026) untuk klarifikasi pascakecelakaan yang terjadi kemarin malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya telah membentuk tim khusus ini untuk mendalami keterlibatan taksi Green SM.

Termasuk sisi perizinannya taksi listrik tersebut, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum.

“Karena prinsip kami jelas, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, sehingga setiap potensi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan,” kata Aan dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan data di aplikasi Siprajab, kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan bernomor polisi B 2864 SBX dan tercatat telah terdaftar serta memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026.

Kendaraan taksi tersebut pun terdaftar untuk melakukan pelayanan taksi reguler di wilayah Jabodetabek.

Walau demikian, Aan menyampaikan pihaknya tetap melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan operator terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

Diketahui juga, perusahaan taksi Green SM telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang berlaku selama lima tahun.

“Selanjutnya, kami akan mengaudit kembali elemen-elemen standar manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum,” lanjutnya.

Kemudian Kemenhub akan melihat kembali bagaimana standar manajemen keselamatan dijalankan di lapangan oleh perusahaan ini, termasuk juga kewajiban perusahaan dalam memastikan kendaraan, pengemudi, dan sistem operasionalnya memenuhi aspek keselamatan.

Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi, pendalaman, serta penindakan apabila terbukti ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85/2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan PM 117/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Aan mengatakan, sanksi administrasi bukan tidak mungkin diberikan seusai tingkat pelanggaran, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin sementara hingga pencabutan izin.

pihaknya akan melihat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan operasional angkutan umum, maka sanksi administrasi akan diberikan secara proposional sesuai aturan yang ada.

“Kami tegas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta keterlibatan taksi Green SM dalam kecelakaan ini. Nantinya hasil pendalaman akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya,” tutup Dirjen Aan.

Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

IDXChannel - PT Intiland Development Tbk (DILD) melakukan penjualan seluruh kepemilikan saham pada PT Intiland Infinita selaku entitas anak perseroan kepada PT Phoenix Tera Nusantara dan PT Prima Aneka Selera.

Dilansir dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (28/4/2026), total nilai transaksi penjualan seluruh kepemilikan saham tersebut sebesar Rp31,32 miliar.

Rinciannya, PT Phoenix Tera Nusantara sebanyak 3 juta saham, sedangkan PT Prima Aneka Selera sebesar 447 juta saham. Sehingga, total jumlah saham yang dijual kepada pihak pembeli tersebut sebanyak 450 juta saham atau setara dengan jumlah kepemilikan sebesar 10,07 persen.

"Penjualan saham ini sebagai upaya perseroan untuk melakukan konsolidasi usaha dan fokus pada pengembangan lini usaha utama," ujar Corporate Secretary Intiland (DILD) Theresia Rustandi.

Dia menegaskan, perseroan tidak menggunakan sumber pendanaan untuk membiayai transaksi ini.

Selain itu, kata Theresia, transaksi ini memiliki dampak positif bagi perseroan. Pasca transaksi tersebut, perseroan tercatat tidak lagi mempunyai kepemilikan saham pada PT Intiland Infinita.

Sebagai informasi, PT Intiland Infinita adalah anak perusahaan PT Intiland Development Tbk (DILD) yang bergerak di bidang perhotelan, khususnya mengelola merek Whiz Hotel melalui anak usahanya, PT Intiwhiz International. Perusahaan ini fokus pada pengembangan jaringan hotel di Indonesia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mengungkapkan rencana untuk memulai proyek elektrifikasi jalur kereta pada 20 Mei 2026 untuk rute Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi dan Jakarta-Cilegon.

“Tahun ini sebetulnya tanggal 20 Mei, kami akan 'groundbreaking' untuk elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta Sukabumi dan juga Jakarta-Cilegon,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN, menyampaikan elektrifikasi jalur kereta tersebut bertujuan untuk menghidupkan kota-kota baru di sepanjang jalur.

Selain itu, elektrifikasi jalur kereta juga diyakini akan mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi dalam moda transportasi kereta api.

“Dengan kita melakukan elektrifikasi, ini mengurangi urbanisasi,” kata Dony.

Oleh karena itu, elektrifikasi jalur kereta api menjadi salah satu KPI (Key Performance Indicator) atau Indikator Kinerja Utama industri perkeretaapian.

“Saya selalu bilang bahwa kereta api hanya punya dua KPI. Satu berkaitan dengan safety, yang kedua elektrifikasi,” ujar Dony.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025).

Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional, yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target Net Zero Emission 2060.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa kerja sama ini membuka peluang besar untuk memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik di berbagai wilayah potensial.

Langkah ini merupakan terobosan pertama elektrifikasi jalur kereta api tanpa melibatkan APBN, murni melalui skema business to business (B2B) antara KAI dan PLN.

Bagi KAI, manfaatnya berupa peningkatan kualitas, kenyamanan, dan kecepatan layanan. Sementara bagi PLN, elektrifikasi memperluas dominasi energi bersih yang digunakan di sektor transportasi.

BP BUMN bersama Danantara terus mendorong KAI agar bertransformasi menjadi perusahaan transportasi yang modern, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Upaya ini diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung target pemerintah menuju nol emisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memasuki babak baru menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri (Kepmen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No.23/KPTS/M/2026.

Beleid anyar tersebut menekankan sinyal kuat bahwa pemerintah akan menggeser fokus pengadaan hunian ke arah vertikal, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus menekan angka backlog perumahan melalui optimalisasi rumah susun (rusun) subsidi.

Adapun, Kepmen No.23/KPTS/M/2026 diterbitkan oleh Kementerian PKP dalam rangka mengakselerasi penjualan, pembiayaan, hingga penyaluran rusun subsidi yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Regulasi itu telah ditetapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) pada 5 April 2026. Salah satu yang diatur yakni mengenai penetapan lamanya masa cicilan atau tenor hingga 30 tahun.

“Jangka waktu kredit atau pembiayaan pemilikan rumah untuk satuan rumah susun paling lama 30 tahun,” bunyi beleid tersebut dikutip Senin (27/4/2026).

Selain itu, pemerintah turut menjanjikan subsidi selisih bunga. Sehingga, masyarakat yang membeli rusun subsidi hanya akan dibebankan bunga kredit sebesar 6%.

Lebih lanjut, aturan itu juga mengatur standar luas lantai rusun subsidi bagi masyarakat. Luas minimal ditetapkan sebesar 21 meter persegi (m2) dan maksimal mencapai 45 m2.

Sementara itu, harga jualnya bervariasi tergantung pada zonasi wilayahnya masing-masing. Pemerintah membanderol harga mulai dari Rp10 juta per meter persegi hingga plafon tertinggi Rp14,5 juta per meter persegi.

Khusus wilayah Jakarta, perinciannya meliputi Jakarta Utara dan Timur sebesar Rp13,5 juta/m2. Sementara untuk Jakarta Barat dan Selatan dipatok Rp14 juta/m2, serta Jakarta Pusat di angka Rp14,5 juta/m2.

Artinya, unit rusun luas 45 m2 di Jakarta Barat dan Selatan akan dijual Rp630 juta, sedangkan di Jakarta Timur dan Utara seharga Rp607,5 juta. Untuk unit serupa di Jakarta Pusat, harganya mencapai Rp652,5 juta.

Mendorong Permintaan

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur dan pengelola dana rumah subsidi menyambut positif inisiasi peraturan baru tersebut.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pihaknya optimistis rencana pengembangan rusun subsidi akan terakselerasi dengan adanya penyesuaian harga yang lebih menarik bagi sisi suplai.

Heru menilai kebijakan ini juga akan merangsang minat pengembang untuk mulai aktif membangun hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, kepastian harga dan skema pembiayaan kini telah memiliki payung hukum yang jelas.

“Dan dari sisi MBR-nya itu juga ada tenor sampai 30 tahun yang meningkatkan masyarakat untuk mengakses Rumah susun. sangat optimis dengan keluarnya regulasi baru Dari Kementerian PKP,” ujar Heru.

Secara operasional, BP Tapera menargetkan realisasi perdana dari skema ini sudah dapat berjalan pada Mei mendatang. Adapun, hingga akhir Desember 2026, BP Tapera membidik penyaluran pembiayaan untuk 10.000 unit rusun subsidi.

Sikap Pengembang

Kendati disambut baik, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya memberikan sejumlah catatan. Dia menilai margin yang ditetapkan pemerintah saat ini masih cenderung ketat sehingga potensi profit pengusaha masih terbatas.

Bambang menyoroti dinamika global seperti potensi konflik internasional dan kenaikan harga BBM dunia yang mempengaruhi biaya konstruksi. Menurutnya, harga jual rusun perlu dihitung ulang agar benar-benar mampu mendorong minat pengembang secara masif.

Kementerian PKP diharapkan memberikan rincian lebih teknis agar rusunami subsidi benar-benar bisa menopang program nasional. Setidaknya, terdapat lima poin utama yang menjadi catatan REI.

Pertama, pemerintah perlu menentukan skala minimal proyek, misalnya penetapan minimal 1.000 unit dalam satu kawasan. Kedua, harus ada standar fasilitas minimal pendukung rusun yang wajib disediakan oleh pengembang.

Ketiga, masalah perizinan di tingkat daerah yang harus sinkron agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rusun subsidi tidak disamakan dengan apartemen komersial. Jika disamakan, biaya perizinan akan memberatkan struktur harga.

Keempat, sistem penjualan diharapkan mampu mengakomodasi skema pre-sales mengingat hunian vertikal memerlukan modal besar sejak awal pembangunan. Kelima, perlu ada kepastian pembebasan PPN sebagaimana fasilitas yang diterima pada rumah tapak (FLPP).

“Jadi, keterlibatan swasta untuk ikut partisipasi ke pengadaan rusunami masih memungkinkan, hanya perlu kejelasan aturan mainnya,” jelasnya.

Terkait daya beli, Bambang menyebut harga jual yang ditetapkan pemerintah tersebut masih terjangkau untuk MBR. Terlebih, pemerintah telah memperluas kategori MBR hingga Rp14 juta (single) dan Rp20 juta (menikah).

Segmentasi pasar ini dinilai sangat cocok untuk generasi Z yang membutuhkan hunian di pusat kota dengan tenor panjang 30 tahun.

“Jadi kesimpulannya rusunami salah satu solusi pemenuhan backlog perumahan kita, tapi kunci terpenting juga ketersediaan KPR Bersubsidi untuk pembeli yang dijanjikan dengan bunga 6%. Karena jika menggunakan bunga komersial tidak mungkin terjangkau MBR,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi Kurs: Rp17.165/dolar) hingga periode 2029. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pembangunan secara selektif. Mengingat, APBN memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh proyek strategis.

Dalam penjelasannya, pemerintah hanya akan fokus memberikan dukungan pendanaan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek yang dipilih harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menggambarkan bahwa saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari PDB, sedangkan sisanya bergantung pada modal swasta.

Dalam rangka terus meningkatkan minat swasta, pemerintah akan menggeber proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, pemerintah menargetkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, pengembangan infrastruktur ke depan juga akan secara lebih masif didorong pembiayaannya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kesiapannya untuk mendorong skema pembiayaan inovatif yang mampu menarik modal lebih besar ke sektor infrastruktur.

Dalam laporannya, dari total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2029 sebesar US$625 miliar atau Rp10.728 triliun, kapasitas APBN dan APBD yang hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu memenuhi sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2025 – 2029:

Adapun, Reynaldi menyebut pihaknya telah mengucurkan akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi. Di mana, total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkasnya.

Nilai Ekonomi Proyek

Meski pemerintah telah masif mendorong pengembangan infrastruktur dalam beberapa waktu belakangan, upaya tersebut dinilai sia-sia dan tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dibarengi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.

Tanpa perencanaan pengembangan wilayah yang matang, infrastruktur yang dibangun berisiko menjadi tidak layak secara ekonomi dan sepi peminat.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Danang Parikesit, mencontohkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang menjadi pelajaran berharga. Meskipun menjadi tol pertama di Sulawesi Utara, proyek ini mengalami kendala karena proyeksi trafik yang meleset jauh dari realitas.

Berdasarkan evaluasinya saat menjabat Kepala BPJT, Danang menyebut hampir 70% ramalan trafik jalan tol mengalami overshoot atau tidak tercapai. Kasus Manado-Bitung menunjukkan bahwa semangat membangun saja tidak cukup tanpa didukung oleh kegiatan ekonomi di ujung jalan.

Dua asumsi dasar yang mendorong pembangunan tol tersebut yakni KEK Bitung dan pengembangan pelabuhan internasional, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan.

"KEK Bitung pada saat diresmikan tidak ada apa-apa. Ada tanah yang dikuasai Pemda dan disewakan, tetapi penyewanya pun tidak melakukan tindakan ekonomi," ungkap Danang.

Sementara itu, rencana pengembangan pelabuhan internasional di wilayah tersebut kehilangan daya tarik akibat tumpang tindih kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L). Di mana, kala itu pemerintah gencar melakukan penenggelaman kapal yang diklaim berdampak pada pelarian kapal-kapal asing dari pelabuhan Bitung.

Untuk itu, tambah Danang, interconnectedness atau keterhubungan antar-kebijakan pemerintah menjadi kunci yang sering terlupakan. Tanpa sinergi, infrastruktur gagal menjadi instrumen transformasi ekonomi dan hanya menjadi aset fisik yang membebani neraca.

Senada dengan Danang, Dekan ADB Institute Bambang Brodjonegoro menyebut perencanaan dan desain adalah kata kunci utama percepatan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur harus menjadi bagian integral dari perencanaan wilayah agar fungsinya bisa dirasakan secara penuh.

Bambang mengamati banyak proyek di Indonesia yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota maupun desa. Hal ini membuat wilayah di sekitar infrastruktur menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk tinggal maupun berbisnis.

Dia juga menekankan pentingnya kepastian sumber biaya pemeliharaan sejak tahap desain awal, belajar dari pengalaman konstruksi di Jepang. Di Indonesia, anggaran pemeliharaan seringkali terlupakan atau tidak cukup, sehingga memperpendek umur dan kualitas aset.

"Kadang-kadang di Indonesia yang kita lupa adalah kita mungkin sudah bisa mengakumulasi pendanaan untuk membangun, tapi ketika masuk pemeliharaan, kadang-kadang lupa dianggarkan atau dianggarkan tapi dengan jumlah yang tidak cukup, sehingga akhirnya umur dan kualitas infrastrukturnya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan," imbuhnya.

Paradigma ini memicu inefisiensi anggaran karena pemerintah harus terus-menerus mengganti infrastruktur yang rusak sebelum waktunya. Di mana, masalah inefisiensi ini secara langsung memengaruhi angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap berada pada tinggi.

Ke depan, Bambang berharap pemerintah dapat lebih fokus pada infrastruktur dasar yang tidak menarik bagi swasta, alih-alih mengambil porsi proyek yang bisa dikerjakan mandiri oleh investor. Pemilahan ini krusial untuk memastikan alokasi dana publik tepat sasaran dan memberikan dampak sosial luas.

Lebih lanjut, dia mendorong penggunaan indikator Spillover Tax daripada hanya terpaku pada Internal Rate of Return (IRR). Dengan memprediksi tambahan pajak dari PBB hingga PPh pada suatu proyek, pemerintah bisa mengalokasikan kembali pendapatan tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

"Jadi artinya kita ingin juga menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi infrastruktur yang dibangun itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini bisa juga langsung mengaruhi ICOR," pungkasnya.

IDXChannel - Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana resmi diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta pada 27 April 2026. Acara yang menjadi puncak dari rangkaian Road to Pekan Reksa Dana 2026 ini sebelumnya telah diselenggarakan di beberapa kota besar Indonesia, menjangkau lebih dari 2.500 mahasiswa dan 250 perwakilan media sepanjang rangkaian program berlangsung.

PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) turut hadir sebagai salah satu mitra APERD dalam acara tersebut. Program PINTAR Reksa Dana diresmikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Peresmian ini mencerminkan komitmen bersama antara regulator, pemerintah, dan industri dalam mendorong inklusi dan literasi investasi reksa dana secara nasional. Sosialisasi Reksa Dana Lintas Kota Acara dibuka dengan sambutan dari Lolita Liliana selaku Ketua Presidium Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia (APRDI).

"Dalam rangka meningkatkan inklusi dan edukasi terkait investasi di kalangan masyarakat Indonesia, APRDI bersama OJK telah melakukan sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain Surabaya, Jakarta, Medan, Semarang, Makassar, Bandung, dan Palembang," kata Lolita dalam pemaparan rangkaian program Road to Pekan Reksa Dana 2026.

Dalam menjalankan program ini, APRDI bekerja sama dengan Makmur sebagai salah satu APERD untuk memperluas jangkauan literasi dan inklusi investasi kepada masyarakat dan media. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas perkembangan industri reksa dana serta strategi penguatan literasi dan inklusi investasi di Indonesia.

Sesi ini turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari kalangan regulator, asosiasi, dan pelaku industri, termasuk Sander Parawira selaku Co-Chair PAPERDO (Perkumpulan Agen Penjual Reksa Dana Online Indonesia). Acara puncak ini turut dibuka untuk 250 mahasiswa dari universitas terpilih yang dapat langsung berinteraksi dengan booth dari para pelaku industri reksa dana, mulai dari Manajer Investasi (MI) hingga APERD, termasuk Makmur.

Antusiasme mahasiswa yang hadir mencerminkan tumbuhnya minat generasi muda terhadap investasi reksa dana, sejalan dengan tujuan program PINTAR yang mendorong kebiasaan investasi yang disiplin dan konsisten sejak dini. Komitmen Makmur dalam Literasi Investasi Makmur diwakili oleh Endang Cahyani selaku Associate Director, yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program literasi investasi secara berkelanjutan.

"Makmur berkomitmen untuk terus meningkatkan akses investasi yang lebih mudah dan terpercaya bagi investor di Indonesia. Seperti yang telah kami lakukan di kota-kota besar seperti Semarang, Medan, dan Makassar, kami akan terus mengedukasi masyarakat guna mendorong inklusi investasi yang lebih luas," ujar Endang.

Keikutsertaan Makmur dalam seluruh rangkaian Road to Pekan Reksa Dana 2026, dari Semarang, Medan, dan Makassar, hingga puncak acara di Main Hall BEI, menegaskan komitmen perusahaan sebagai mitra strategis industri reksa dana digital Indonesia dalam mendorong literasi dan inklusi investasi yang merata di seluruh Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) menetapkan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali merekomendasikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut karena faktor integritas. "Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

Kapasitas Susi Pudjiastuti dinilai mampu memberikan nasihat strategis kepada Gubernur untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Di samping itu, RUPST tersebut juga menyepakati pembagian dividen tahun buku 2025 kepada para pemegang saham.

Perseroan akan membagikan total dividen sebesar Rp900 miliar rupiah dari penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Terlebih lagi, nilai pembagian tersebut setara dengan Rp85,54 per lembar saham yang dimiliki investor.

Pemegang saham juga menyetujui penunjukan Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik untuk keperluan audit tahun buku 2025. Selain itu, RUPST memberikan lampu hijau atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb.

Perubahan anggaran dasar perseroan turut disetujui dalam rapat tahunan tersebut sehubungan dengan peran baru perusahaan. Bank bjb kini resmi ditunjuk sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) yang menaungi sejumlah entitas bisnis.

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyarankan agar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda. Sebab, saat ini kondisi ekonomi belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban bagi para pekerja.

Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite mengatakan, pihaknya tidak menolak kemungkinan kenaikan iuran, namun menilai kebijakan tersebut belum tepat dilakukan dalam waktu dekat.

“Pada prinsipnya kami tidak anti terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun saat ini bukan momentum yang tepat,” kata Arnod dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, saat ini kondisi ekonomi pekerja masih tertekan. Selain itu, daya beli juga belum pulih hingga pekerja masih menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kondisi ekonomi pekerja masih tertekan, daya beli belum pulih, dan risiko pemutusan hubungan kerja masih ada,” ujar dia.

Arnod menilai, jika kenaikan iuran dipaksakan dalam situasi ekonomi yang belum stabil, maka berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga serta menambah beban sosial di masyarakat.

Sebagai informasi, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 masih dalam tahap kajian pemerintah. Saat ini, besaran iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah mempertimbangkan kenaikan iuran guna menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan masyarakat miskin pada desil 1 hingga 5 tidak akan terdampak kebijakan tersebut karena iurannya tetap ditanggung oleh negara.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengaku volume ekspor emas selama kuartal I/2026 anjlok usai pengenaan bea keluar sejak Desember 2025.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa eksportir emas menahan pengiriman ke luar negeri usai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025. Dia menyebut hal ini diketahui dari penerimaan bea keluar emas yang masih sangat minim.

"Sampai dengan saat ini mungkin nilai yang bisa kami ambil dari penerimaan bea keluar emas masih sangat-sangat minim, karena mungkin dari para eksportir menahan untuk tidak melakukan ekspor [emas] ataupun dijual kepada produser dalam negeri, dalam hal ini dijual kepada [PT] Aneka Tambang," kata Djaka kepada wartawan pada konferensi pers di kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Namun demikian, otoritas kepabeanan dan cukai tetap menargetkan penerimaa bea keluar emas tetap sesuai target yakni Rp2,8 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data Bea Cukai, ekspor emas pada sepanjang 2025 atau sebelum berlakunya bea keluar mencapai 15,3 ton. Namun, sejak dikenakan tarif tersebut, ekspor emas sepanjang Januari-Maret atau kuartal I/2026 turun menjadi 44 kilogram (kg).

"Sementara kan targetnya [penerimaan] sekitar Rp2,8 triliun. Sekarang baru sedikit sekali. Kalau [dulu] 15,39 ton, sekarang baru 44 kilogram jauh banget," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, penerimaan bea keluar ekspor emas sampai dengan Januari 2026 mencapai Rp695 juta. PMK yang diterbitkan akhir 2025 lalu itu mengatur empat kategori produk emas yakni dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya) sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Adapun, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

"Jadi salah satu pengenaan bea keluar itu adalah untuk menjamin ketersediaan emas di dalam negeri. Baik itu emas, CPO, segala macam itu kan dikenakan bea keluar," terang Nirwala.

Namun demikian, eselon II Bea Cukai itu mengaku pihaknya akan mendalami lebih lanjut anjloknya ekspor emas sejak pengenaan bea keluar. Pendalaman akan melibatkan instansi penegak hukum seperti Polri.

"Makanya ini akan terus didalami terus, dari sekitar 15 [ton] kok [jadi] cuma 44 [kg]. Kami curiga kan? Makanya pengetatan-pengetatan tadi dilakukan. Kemana ini sebetulnya emas? Dengan teman-teman Polri pun kami juga kerja sama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian hukum dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong realisasi investasi hilirisasi di sektor kelapa sawit pada tahun ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menerangkan, struktur industri sawit nasional saat ini sudah relatif matang di sisi hilir, dengan sekitar 90% ekspor berbentuk produk olahan.

Kondisi ini membuat investasi baru lebih banyak mengarah pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan emisi, hingga optimalisasi aset yang sudah ada. Namun, tanpa jaminan kepastian regulasi, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, meskipun peluang investasi di sektor ini masih terbuka lebar.

“Yang perlu dilakukan [pemerintah untuk mendorong investasi] ya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namanya pelaku usaha itu kan pasti butuh itu, sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan,” kata Eddy kepada Bisnis dikutip Selasa (28/4/2026).

Eddy menjelaskan, karakter investasi di sektor sawit bersifat jangka panjang dan padat modal. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas penangkapan metana (methane capture) untuk mengolah limbah menjadi energi membutuhkan dana hingga sekitar Rp40 miliar per unit.

Nilai investasi yang besar tersebut membuat pelaku usaha sangat bergantung pada kepastian regulasi. Begitu pula program peremajaan kebun (replanting) yang menjadi salah satu tumpuan peningkatan produktivitas, juga membutuhkan jaminan hukum atas lahan yang dikelola.

Eddy menyebut, saat ini, juga terdapat ketidakpastian terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Sejumlah pelaku usaha masih menunggu kejelasan atas pengajuan perpanjangan yang telah diproses.

“Belum ada approval kita minta supaya ada kepastian, kalau enggak kan mereka juga ragu untuk investasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kepastian hukum tidak hanya mencakup aspek perizinan lahan, tetapi juga kebijakan yang memengaruhi arus kas perusahaan. Rencana penahanan devisa hasil ekspor 50%, misalnya, dinilai berpotensi menambah tekanan likuiditas perusahaan. “Artinya cash flow juga akan terganggu,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dilakukannya reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

IDXChannel - Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) menilai industri penerbangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen pada 2029.

Ketua Umum Inaca Denon Prawiraatmadja mengatakan, hal tersebut seiring dengan upaya memperkuat konektivitas, meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan investasi.

Sebab, sektor aviasi merupakan tulang punggung dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Dengan konektivitas yang semakin baik, aktivitas ekonomi diyakini akan tumbuh lebih merata di berbagai daerah.

"Industri penerbangan tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi enabler bagi pertumbuhan ekonomi. Konektivitas yang kuat akan membuka peluang investasi, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong sektor pariwisata," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, penguatan industri penerbangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari regulator, operator bandara, maskapai, hingga penyedia energi dan institusi pendidikan harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam Indonesia Aero Summit 2026 yang akan digelar pada 8-9 Juli 2026 di Jakarta. Forum tersebut akan mengangkat tema Sustainable Aviation Ecosystem, yang menekankan pentingnya transformasi industri penerbangan secara menyeluruh.

Denon menjelaskan, keberlanjutan industri aviasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi karbon, tetapi juga mencakup efisiensi operasional, modernisasi infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF) dan skema perdagangan karbon juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional, industri penerbangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan global sekaligus meningkatkan daya saing. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor," katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan pertumbuhan industri penerbangan juga harus diimbangi dengan dampak sosial yang positif. Peningkatan konektivitas diharapkan mampu membuka akses ekonomi di daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inaca optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antar pemangku kepentingan, industri penerbangan Indonesia dapat menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi industri aviasi nasional agar lebih tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan," kata dia.

(Dhera Arizona)