Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menetapkan penurunan beban bunga pinjaman bagi nasabah program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi maksimal 8%.

Maman menyatakan selama kurang lebih 10–15 tahun terakhir, nasabah Mekar yang mayoritas merupakan ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro berada dalam skema pembiayaan dengan beban bunga di kisaran 18–25%.

Ia menegaskan bahwa Presiden menginginkan adanya penurunan signifikan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil tersebut.

“Alhamdulillah, di dalam rapat komite pembiayaan ini, diputuskan pinjaman mereka turun dari range 20–25% menjadi 8%,” ujar Maman ditemui di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

PNM Mekaar adalah program pembiayaan mikro yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membantu perempuan pelaku usaha ultra mikro yang tidak memiliki akses ke perbankan formal.

Maman menjelaskan bahwa tingginya biaya pinjaman selama ini dipengaruhi oleh proses pendampingan yang dilakukan kepada nasabah, termasuk monitoring melalui account officer.

Menurutnya, pemerintah juga memberikan subsidi sekitar 10% dalam skema pembiayaan tersebut sehingga bunga dapat ditekan menjadi 8%.

“Jadi di PNM itu, mereka punya account officer memberikan penggampingan monitoring pada ibu-ibu ini. Jadi diberikan subsidi kurang lebih sekitar 10% di dalam tren pinjaman ini,” ujarnya.

Pemerintah memastikan kebijakan penurunan bunga ini akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait dan sedang dalam proses penyusunan payung hukum.

“Dan Alhamdulillah, ini tadi sudah diputuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara. Tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya,” kata dia.

Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat selama tiga bulan, dari Juli hingga September 2026. Langkah itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026.

"Bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima," ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Jakarta, Senin (22/6).

Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun untuk melanjutkan program tersebut.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton kedelai.

"Untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton," katanya.

Airlangga menjelaskan subsidi tersebut akan diberikan apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia mengatakan kebijakan bantuan pangan dan subsidi kedelai telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan sejumlah kementerian terkait sebelum mendapat persetujuan Presiden.

"Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.

Paket tersebut mencakup bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta berbagai insentif transportasi senilai Rp2,04 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah risiko eksternal yang masih tinggi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank IndonesiaBalikpapan (KPwBI Balikpapan) menggelar workshop entrepreneurship yang menyasar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkurasi dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, serta wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan itu dirancang sebagai ruang belajar yang komprehensif sekaligus aplikatif, dimana peserta bukan sekadar diajak mendengar teori, tapi juga diwajibkan menyusun business model canvas (BMC) yang dipresentasikan langsung di hadapan narasumber sebagai bagian dari kompetisi pengembangan usaha.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan tulang punggung yang sesungguhnya.

"UMKM memiliki peranan yang strategis sebagai tulang punggung perekonomian, serta berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan inklusi ekonomi dan keuangan, hingga pengembangan pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Kendati demikian, dia mengakui bahwa perjalanan UMKM untuk naik kelas masih berliku. Sejumlah hambatan struktural masih menggerogoti daya tumbuh pelaku usaha kecil, mulai dari keterbatasan entrepreneurial mindset, lemahnya kapasitas manajerial, minimnya inovasi produk, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha.

Belum lagi pemahaman soal pentingnya branding, kemasan, akses pasar ekspor, dan literasi produk pembiayaan yang masih jauh dari memadai. Untuk menjawab tantangan itu secara terstruktur, workshop dibagi ke dalam dua kelas paralel.

Kelas Fondasi Usaha menyasar UMKM yang masih merintis, dengan fokus pada pengelolaan usaha profesional, pemasaran digital, teknologi kemasan, manajemen operasi, dan strategi pembiayaan.

Sementara Kelas Akselerasi Usaha diperuntukkan bagi UMKM yang sudah berkembang dan tengah membidik ekspansi pasar, termasuk kesiapan ekspor, digital storytelling, pemetaan tren pasar, serta strategi meningkatkan nilai transaksi dan daya saing produk.

Tak hanya materi, workshop ini juga menghadirkan narasumber berlatar belakang praktisi, bukan sekadar konsultan. Dua pengajar yang didatangkan merupakan UMKM mitra Bank Indonesia dari Jawa Barat dan Jawa Timur yang telah menembus pasar ekspor.

Robi menyebutkan seleksi peserta pun tidak dilakukan sembarangan. UMKM terpilih merupakan rekomendasi terkurasi dari tiga pemerintah daerah, Otorita IKN, serta sejumlah korporasi dengan salah satu syarat utama, yaitu memiliki komitmen dan motivasi kuat untuk tumbuh secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan.

Sejumlah pondok pesantren binaan KPwBI Balikpapan yang memiliki unit usaha produktif juga turut dilibatkan sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian ekonomi pesantren.

Dia menuturkan workshop ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2026, yang juga terhubung dengan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap ketentuan yang berlaku tergolong masih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK belum memenuhi persyaratan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan mutu dan keamanan AMDK, termasuk menjelang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk AMDK.

"Hasil pengawasan sarana produksi dari Badan POM, kami menemukan bahwa ada 39% tidak memenuhi ketentuan, dan 61% telah memenuhi ketentuan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurut Taruna, tingkat ketidakpatuhan tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. BPOM menargetkan angka pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%.

"Angka 39% ini tentu masih tinggi. Kalau bisa kurang dari 10%," katanya.

Dia menegaskan pengawasan terhadap industri AMDK dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas sebelum dikonsumsi masyarakat.

Selain inspeksi sarana produksi, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap sumber air baku, proses produksi, penggunaan kemasan, pelabelan, hingga peredaran produk di pasar melalui pengawasan pre-market dan post-market berbasis risiko.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menemukan pelanggaran pada aspek pemasaran produk. Hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 30% iklan AMDK tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 23% label produk belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengandalkan pendekatan partisipatif melalui Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Menurut Taruna, keterlibatan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keamanan pangan.

Di sisi lain, BPOM mencatat hingga Juni 2026 terdapat 8.721 produk AMDK yang telah terdaftar. Produk tersebut didominasi produksi dalam negeri dengan pelaku usaha skala kecil dan menengah sebagai kontributor terbesar.

“Jumlah produk AMDK berdasarkan skala usaha seperti pada skema tadi, bahwa mikro itu 15%, kecil 31%, menengah 32%, besar 20%, dan impor 0,24%. Sedangkan jumlah produk AMDK berdasarkan jenis kemasan PET adalah yang terbesar, dilanjutkan dengan PP, kemudian polikarbonat, dan seterusnya,” tutur Taruna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik, meminta PT PLN (Persero) membenahi manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Hal itu sebagai tindaklanjut dari kondisi pemadaman bergilir yang terjadi berbagai wilayah di Pulau Jawa selama beberapa hari terakhirnya.

Menurut Jamaludin, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Maka aspek operasional kelistrikan menjadi bagian PLN sebagai operator sistem.

"ESDM telah memastikan pasokan batu bara tersedia dan memberikan penugasan yang bahkan melebihi kebutuhan PLN. Karena itu, secara teknis PLN harus bergerak lebih cepat menyelesaikan persoalannya sendiri, mulai dari manajemen kontrak, distribusi, logistik, hingga pengelolaan operasional pembangkit," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 berada pada kisaran 154 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan nasional melalui skema domestic market obligation (DMO) sebesar 180-190 juta ton, atau jauh di atas kebutuhan PLN.

Dengan besaran jumlah tersebut, yang sudah dikontrakkan saat ini baru sekitar 134 juta ton.

"Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan," ucap anggota dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurutnya, kendala yang dihadapi saat ini lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, termasuk kebutuhan batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses blending di sejumlah pembangkit PLN.

Dalam hal ini, Jamaludin menilai langkah Kementerian ESDM telah tepat dengan memastikan sejumlah pemasok batu bara berkalori menengah segera mengirimkan pasokannya ke lokasi pembangkit, khususnya di wilayah Jawa.

Selain itu, dia juga menyoroti adanya dua unit pembangkit besar yang sedang menjalani pemeliharaan (maintenance) sehingga mengurangi daya mampu sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi melalui percepatan penyelesaian pemeliharaan dan penguatan manajemen operasional agar keandalan sistem tetap terjaga.

Maka dari itu, Jamaludin meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kontrak, rantai pasok, distribusi, dan logistik internal perusahaan.

Pasokan yang telah dijamin pemerintah harus dapat diterjemahkan menjadi ketersediaan batu bara yang siap digunakan di setiap pembangkit sehingga tidak menimbulkan gangguan layanan listrik kepada masyarakat.

"Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik," tutup Jamaludin.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bach Multi Global Tbk (BMG) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Perseroan membidik dana segar maksimal Rp 307,5 miliar untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis di sektor genset serta infrastruktur telekomunikasi.

Dalam prospektus awal IPOBach yang diterbitkan pada Senin (22/6/2026), BMG menawarkan sebanyak 615 juta saham baru atau setara 15,06 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

PEXELS/HANNA PAD Ilustrasi saham, pasar saham, bursa saham.

Saham tersebut ditawarkan dengan kisaran harga Rp 400 hingga Rp 500 per saham.

Dengan rentang harga tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana sebesar Rp 246 miliar hingga Rp 307,5 miliar dari pasar modal.

Seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 22 sampai 24 Juni 2026.

Perseroan memperkirakan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026, sementara masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dan pencatatan saham di BEI pada 7 Juli 2026.

Perseroan menyampaikan, pernyataan pendaftaran IPO telah diajukan ke OJK pada 16 Maret 2026. Selain itu, BEI juga telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan saham melalui surat tertanggal 12 Juni 2026.

Namun, apabila persyaratan pencatatan saham tidak terpenuhi, maka IPO tersebut batal demi hukum dan dana pemesanan saham wajib dikembalikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

PEXELS/IAM HOGIR Ilustrasi saham, pasar saham.

Dana IPO Bach untuk bayar utang dan modal kerja

Sebagian dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk memperkuat kondisi keuangan perseroan.

Dalam prospektus disebutkan, sekitar Rp 91,02 miliar akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada PT Bank Permata Tbk atas fasilitas pinjaman jangka panjang berupa Omnibus Revolving Loan yang ditarik pada Januari hingga Maret 2026.

Sementara itu, sisa dana sekitar Rp 213,48 miliar akan dialokasikan sebagai modal kerja. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dalam rangka pembelian genset yang akan dijual maupun disewakan oleh perseroan.

Jalankan dua lini bisnis utama

PT Bach Multi Global merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan pada 2006. Saat ini, perseroan menjalankan dua kegiatan usaha utama, yakni penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.

Dalam prospektus, perseroan menyebut prospek kedua lini bisnis tersebut masih positif dan berkelanjutan.

Pada bisnis genset, pasar Indonesia disebut menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Nilai pasar genset nasional pada 2024 tercatat sebesar 679,46 juta dollar AS dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,76 miliar dollar AS pada 2035 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 9,09 persen.

Menurut perseroan, pertumbuhan pasar tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan pasokan listrik yang andal seiring pembangunan infrastruktur nasional, ekspansi sektor industri, serta belum meratanya kualitas jaringan listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Kebutuhan pasar juga didominasi genset berbahan bakar diesel, genset sebagai sumber listrik cadangan, serta unit berkapasitas kecil hingga menengah yang sejalan dengan kegiatan usaha perseroan.

Shutterstock Ilustrasi kawasan industri.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan kawasan industri, proyek infrastruktur strategis, dan hilirisasi mineral disebut menciptakan kebutuhan berkelanjutan terhadap genset sebagai sumber pembangkit listrik mandiri, terutama di lokasi proyek maupun kawasan industri yang belum terjangkau jaringan listrik utama.

Perseroan juga melihat peluang dari pertumbuhan sektor telekomunikasi dan ekonomi digital.

Pembangunan pusat data (data center) serta perluasan jaringan telekomunikasi dinilai meningkatkan kebutuhan terhadap sistem kelistrikan dengan tingkat keandalan tinggi sehingga memperkuat peran genset sebagai komponen penting dalam operasional.

Prospek infrastruktur telekomunikasi masih tumbuh

Di sisi lain, bisnis jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi juga dinilai memiliki prospek yang menjanjikan.

Perseroan menyebut permintaan terhadap infrastruktur telekomunikasi, khususnya menara telekomunikasi, diperkirakan tetap kuat seiring peningkatan penetrasi internet, pertumbuhan konsumsi data, serta pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan 4G dan 5G.

Pasar menara telekomunikasi Indonesia diperkirakan memiliki nilai sekitar 1,87 miliar dollar AS pada 2026 dan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sekitar 4,13 persen hingga 2031.

Permintaan tersebut mencerminkan kebutuhan berkelanjutan terhadap pembangunan, penguatan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik jaringan telekomunikasi, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, perseroan mendirikan entitas anak PT Bach Multi Infrastruktur (BMI) yang bergerak di bidang jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi.

Melalui entitas tersebut, perseroan menjalankan dua kegiatan usaha utamanya secara terintegrasi, yakni penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.

WIKIMEDIA COMMONS/JACEK HALICKI Ilustrasi menara BTS (Base Transceiver Station).

Jadi bagian grup Sarana Menara Nusantara

Sejak Juli 2023, Bach Multi Global telah menjadi bagian dari grup perusahaan infrastruktur digital independen di Indonesia.

Hingga September 2025 grup tersebut memiliki dan mengoperasikan sekitar 36.049 menara telekomunikasi serta sekitar 170.500 kilometer jaringan fiber optik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, yakni PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

Sementara itu, sebelum IPO, pemegang saham terbesar perseroan adalah PT Bach Multi Sukses Investama dengan kepemilikan 61,55 persen, diikuti PT Global Telekomunikasi Prima sebesar 30 persen. Setelah IPO, porsi kepemilikan masyarakat diperkirakan mencapai 15,06 persen.

Dalam prospektus juga diungkapkan bahwa pada 7 Januari 2026, PT Global Telekomunikasi Prima (GTP) dan PT Bach Multi Sukses Investama (BMSI) menandatangani perjanjian opsi yang memberikan hak kepada GTP untuk meningkatkan kepemilikannya menjadi 51 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Pada 13 Maret 2026, GTP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melaksanakan hak opsi tersebut dengan meminta BMSI menjual 1,04 miliar saham miliknya.

Transaksi tersebut akan diselesaikan paling lambat lima hari kerja setelah pencatatan saham di BEI.

Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 1,54 triliun untuk program insentif dan diskon transportasi nasional yang akan berlaku pada periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027.

Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sektor transportasi dan pariwisata.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa program ini akan memberikan berbagai potongan harga untuk moda transportasi utama di Indonesia.

Untuk periode libur sekolah, pemerintah menetapkan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen yang berlaku pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain itu, tarif dasar kapal Pelni juga mendapat diskon 30 persen pada periode 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menggratiskan layanan jasa kepelabuhanan yang dikelola ASDP pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta penumpang selama masa libur sekolah berlangsung.

Di sektor penerbangan, pemerintah menanggung 100 persen Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Alokasi anggaran untuk subsidi pesawat ini mencapai Rp 472,7 miliar dengan target sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, skema insentif serupa juga disiapkan untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027.

Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan kembali diberlakukan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Untuk kapal Pelni, diskon 30 persen juga berlaku pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Layanan ASDP kembali digratiskan pada periode 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 untuk mendukung arus perjalanan masyarakat.

Di sektor penerbangan, pemerintah kembali menanggung PPN DTP 100 persen dengan anggaran sebesar Rp 722 miliar yang menyasar 3,7 juta penumpang.

Dudy menegaskan bahwa total keseluruhan anggaran insentif dan diskon transportasi untuk dua momentum besar tersebut mencapai Rp 1,54 triliun.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keterjangkauan biaya perjalanan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia.

“Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar baik libur sekolah dan Natal adalah sebesar Rp 1,54 triliun,” ujar Dudy menutup pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh (Pemprov) menyiapkan revisi Plane of Development (PoD) atau dokumen perencanaan terkait skema pengelolaan temuan lapangan gas Tengkulo South Andaman (Blok Andaman) oleh Mubadala Energy untuk kemudian dibahas bersama SKK Migas.

“Arahan Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkan pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir di Banda Aceh, Senin.

Nasir mengatakan pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman itu merupakan kelanjutan pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman. Bahkan bersedia mengakomodir revisi tersebut.

Nasir mengatakan revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman nantinya disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh sesuai dengan visi dan misi Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur.

“Yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini sejalan dengan program nasional. Jadi program Gubernur Mualem itu linier dengan program Presiden Prabowo,” ujar dia.

Revisi PoD tersebut, lanjut dia, dilakukan karena pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.

Sehingga, pengelolaan gas Blok Andaman bisa berdampak multiplier effect pada ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait permintaan agar pengolahan gas temuan Mubadala Energy tidak dilakukan melalui skema Floating production, storage, and offloading (FPSO) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.

Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permohonan penundaan sementara PoD atau dokumen perencanaannya karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Dalam kesempatan itu, M Nasir menegaskan bahwa Gubernur Aceh tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman dan Mubadala Energy sebagai investornya, melainkan hanya permintaan agar pengolahan gas langsung dilaksanakan di daratan Aceh.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, sangat mendukung iklim investasi yang positif, selama ini terus mendorong adanya penanaman modal di Aceh.

"Penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Dan menjadi simpul utama dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,” kata M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menggelontorkan paket stimulus dan diskon tarif transportasi senilai Rp 1,54 triliun untuk mendukung mobilitas masyarakat pada dua momentum besar, yakni liburan sekolah dan periode Natal 2026-Tahun Baru 2027 (Nataru).

Insentif tersebut mencakup diskon tiket kereta api, kapal laut, layanan penyeberangan, serta subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat ekonomi domestik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan program stimulus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata melalui peningkatan pergerakan penumpang.

"Kami menyampaikan program stimulus pemerintah berkaitan dengan transportasi selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru," ujar Dudy di Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Untuk periode libur sekolah, pemerintah memberikan diskon sebesar 30 persen untuk tiket kereta api pada 27 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain itu, diskon 30 persen tarif dasar kapal Pelni berlaku pada 27 Juni hingga 15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif dasar kepelabuhanan oleh ASDP pada 27 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Untuk insentif dan diskon transportasi, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode 27 Juni hingga 5 Juli," ujar Dudy.

"Kemudian 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni periode 27 Juni hingga 15 Agustus serta gratis tarif dasar kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 27 Juni hingga 5 Juli," lanjut Dudy.

Menurut dia, total alokasi anggaran untuk program transportasi pada masa libur sekolah mencapai Rp190,5 miliar dengan target menjangkau sekitar 3 juta penumpang.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi PPN DTP sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi.

"Ditambah dengan subsidi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang," ujarnya.

Dudy menambahkan, pemerintah juga telah menetapkan paket insentif transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru lebih awal agar masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan sejak dini.

"Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memiliki insentif dan diskon transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru," kata dia.

"Kami umumkan pada hari ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru," lanjutnya.

Pada periode Nataru, pemerintah memberikan diskon 30 persen tiket kereta api untuk perjalanan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Sementara itu, diskon 30 persen tarif dasar kapal Pelni berlaku pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 dan pembebasan tarif dasar kepelabuhanan ASDP diberikan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

"Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027," ujarnya.

"Dan 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027, serta gratis tarif dasar kepelabuhanan ASDP untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari 2027," lanjut Dudy.

Dia mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 161,4 miliar untuk program diskon transportasi Nataru dengan target melayani sekitar 2,8 juta penumpang.

Selain itu, subsidi PPN DTP 100 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi kembali diberikan dengan anggaran Rp 722 miliar yang ditargetkan menjangkau 3,7 juta penumpang.

"Subsidi PPN DTP 100 persen untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar Rp722 miliar untuk target 3,7 juta penumpang," kata Dudy.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,54 triliun untuk mendukung insentif dan diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Nataru.

"Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah maupun Natal dan Tahun Baru, adalah sebesar Rp 1,54 triliun," tegas Dudy.

JAKARTA, KOMPAs.com - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa beberapa hari terakhir dinilai menjadi alarm bagi pemerintah dan pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja PT PLN (Persero).

Gangguan yang berulang disebut menunjukkan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Pengamat Energi dari Koalisi Energi Untuk Rakyat, Kaharuddin, mengatakan pemadaman listrik berulang tidak sekedar menunjukkan persoalan ada pada teknis pembangkit, tetapi juga pada tata kelola pasokan energi yang menjadi fondasi sistem kelistrikan.

"Pemadaman yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sistem kelistrikan," ujar Kaharuddin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

"Yang perlu dievaluasi bukan hanya gangguan teknis di lapangan, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam menjaga rantai pasok energi dan memastikan keandalan sistem tetap terjaga," lanjut dia.

Menurutnya, dangguan pasokan energi primer maupun keluarnya pembangkit dari sistem seharusnya dapat diantisipasi perusahaan melalui perencanaan yang matang dan mitigasi risiko yang kuat.

Sebagai operator sistem kelistrikan terbesar di Indonesia, Kaharuddin bilang, PLN dituntut mampu meminimalkan dampak gangguan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, ia menilai peristiwa ini perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk Badan Pengaturan (BP) BUMN dam Danantara Indonesia sebagai pemegang saham PLN.

Dia mendorong pemerintah dan pemegang saham melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja PLN, termasuk kemampuan manajemen dalam menjaga keandalan pasokan energi dan sistem kelistrikan nasional.

"Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam menjaga rantai pasok energi dan keandalan sistem, maka pergantian kepemimpinan menjadi sesuatu yang wajar untuk dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," kata Kaharuddin.

Ia menuturkan, listrik merupakan infrastruktur strategis yang menopang aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, industri, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setiap gangguan pasokan listrik pun berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan sistem kelistrikan nasional dikelola secara profesional dan mampu menghadapi berbagai potensi gangguan.

Kaharuddin menambahkan, permintaan maaf yang disampaikan manajemen PLN merupakan hal yang wajar. Namun, pada dasarnya masyarakat membutuhkan jaminan bahwa gangguan serupa tidak terus berulang.

"Permintaan maaf penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan akar persoalan diselesaikan. Masyarakat membutuhkan kepastian layanan, bukan sekadar penjelasan setelah gangguan terjadi," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa gedung eks Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta akan dirobohkan untuk membangun kawasan ikon baru Indonesia.

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru ya. Eventually iya (akan dirobohkan)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut akan dilakukan secara komprehensif guna memberikan dampak nyata kepada perekonomian dan rakyat Indonesia.

Menurut Rosan, rencana desain ulang berstandar internasional menyasar area eks Hotel Sultan dan juga mencakup seluruh kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

"Tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang dari termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektare," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa di dalam kawasan baru tersebut nantinya tetap akan dibangun fasilitas penginapan komersial.

Rosan memastikan pembangunan itu akan menghadirkan akomodasi yang lebih banyak dari sebelumnya untuk mendukung fasilitas publik di pusat kota.

"Nanti di antaranya pastinya ada hotel juga ya. Dan tidak satu. Jadi tentu saja ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia," ucap Rosan.

Terkait dengan manajemen operasional setelah proyek selesai, Rosan menyebut bahwa pemerintah akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor aviasi dan pariwisata.

"Ya nantinya pengelolaannya kita akan pakai Injourney, Meru, dan yang lain. Kan Meru juga sudah sangat-sangat baik ya," tutur Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026