Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Dia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai masukan dan kritik publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Dalam rangka memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu sekolah rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapasitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Dia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman berjalan tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) menyoroti urgensi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dan Tata Kelola Ruang Digital (PP Tunas) dalam menjaga ekosistem industri gim nasional.

Transformasi digital yang masif telah menempatkan industri gim sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Saat ini, sektor gim menempati posisi lima besar dalam kategori penggunaan waktu mingguan di internet bagi masyarakat Indonesia.

Ketua Umum IDEC, M. Tesar Sandikapura mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu setidaknya 7 jam per minggu untuk bermain gim. Durasi tersebut mencakup sekitar 40% dari total aktivitas kunjungan di dunia internet.

“Pasar industri gim di Indonesia cukup besar dan terus tumbuh. Kita melihat adanya peningkatan consumer spending sebesar 7% setiap tahunnya, baik dalam e-commerce maupun pembelian alat atau voucher gim,” ujar Tesar dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu, (14/5/2026).

Namun, pertumbuhan ekonomi digital ini membawa tantangan besar terkait perlindungan kelompok rentan. Data menunjukkan bahwa sekitar 24% dari total konsumsi digital dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Secara rinci, konsumsi digital pada rentang umur 5-12 tahun tercatat sebesar 8,8%. Sementara itu, tingkat konsumsi digital pada kelompok usia sekolah menengah pertama (SMP) berada di angka 8,5%.

Pemerintah menerbitkan PP Tunas untuk memitigasi risiko terhadap kelompok anak tersebut. Regulasi ini dirancang guna memberikan perlindungan melalui pengaturan akses dan pengelolaan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fokus utama PP Tunas mencakup pencegahan adiksi, perundungan siber (cyberbullying), dan eksploitasi data pribadi. Aturan ini mengikat berbagai platform mulai dari gim daring, media sosial, hingga layanan pengaliran video dan musik.

Tesar mengatakan keberhasilan regulasi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, orang tua, dan akademisi.

"Pelaku industri perlu melakukan penyesuaian fitur agar patuh terhadap standar desain yang bertanggung jawab," kata Tesar.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai dampak regulasi terhadap kompetitivitas industri lokal. Pemain asing seringkali tetap agresif di pasar, sementara industri lokal yang baru tumbuh merasa terbebani oleh kompleksitas regulasi baru.

“Prinsip regulasi seharusnya melindungi semua pihak, baik konsumen, pengusaha, maupun negara. Pemerintah perlu melakukan konsultasi terbuka secara rutin untuk memastikan kebijakan ini tidak kaku,” pungkas Tesar.

Perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan artifisial (AI) terus mendorong disrupsi, menurutnya. Dalam industri gim, pengembang kini lebih fokus pada strategi experience-centric untuk mempertahankan retensi pengguna pada aplikasi.

Partisipasi publik juga dinilai makin kuat dalam membentuk ekosistem digital. Kecepatan penyebaran informasi secara viral saat ini memberikan dampak langsung bagi pelaku industri maupun korban dalam suatu kasus di ruang digital.

Tujuan utama regulasi digital bukanlah untuk membatasi inovasi, melainkan memastikan teknologi tumbuh secara berkelanjutan. Perlindungan generasi muda dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa.

“Jangan sampai inovasi terganggu oleh regulasi, tetapi kita juga tidak boleh mengorbankan generasi muda ke depan. Kita harus menemukan titik tengah agar industri tetap produktif,” tutup Tesar.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan Federasi Rusia di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kerja sama itu mulai dari rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, proyek kilang, hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil.
Penguatan kerja sama itu menjadi salah satu fokus dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov.
Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI–Rusia, Yuliot menyampaikan perkembangan sejumlah kerja sama sektor energi antara kedua negara. Pembahasan meliputi tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.
Pada sesi pleno SKB ke-14 RI–Rusia, Yuliot menekankan pentingnya penguatan investasi dan transfer teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi energi bersih.
"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).
Dia menambahkan, pemerintah telah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan porsi dominan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” jelasnya.
Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI–Rusia menghasilkan agreed minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara.
Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.
Forum SKB RI–Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas serta mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.
Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

JAKARTA - Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk Subholding Gas Pertamina, menggelar program khitan atau sunatan massal bagi 61 anak di setiap wilayah operasional perusahaan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga pekerja pendukung operasional PGN seperti petugas kebersihan, customer service, security, driver, teknisi, serta masyarakat sekitar wilayah perusahaan dan masyarakat umum lainnya.

Sebagai tahap awal, kegiatan di laksanakan di Permata Sport Arena Daan Mogot, Jakarta, pada 12 Mei 2026 yang kemudian akan diikuti oleh SOR lainnya di berbagai wilayah operasional PGN yang direncanakan berlangsung pada musim liburan anak.

Sebanyak 61 anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun telah mengikuti program ini. Dalam pelaksanaannya, PGN menggunakan metode khitan modern smart klamp yang dinilai lebih nyaman dan praktis bagi anak-anak.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program khitan massal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PGN dalam menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, momentum perayaan HUT ke-61 PGN menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Lihat video: Puluhan Anak Ikuti Sunatan Massal Gratis di Kabupaten Agam, Sumbar



“Momentum HUT ke-61 PGN ini kami maknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program khitan massal ini menjadi bagian dari semangat kebersamaan dan kepedulian PGN untuk terus tumbuh bersama masyarakat,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Fajriyah menambahkan, PGN berharap program ini dapat memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak peserta sekaligus membantu meringankan beban keluarga melalui layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan rasa tenang bagi anak-anak maupun orang tua. Melalui kegiatan sosial seperti ini, PGN ingin terus hadir dan memberikan kontribusi positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Fajriyah.

Division Head CSR PGN, Krisdyan Widagdo Adhi, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang guna memastikan peserta mendapatkan layanan yang aman dan nyaman selama mengikuti program khitan massal.

“Kami telah mempersiapkan pelaksanaan khitan massal ini secara menyeluruh bersama tenaga medis profesional dan tim pendukung yang berpengalaman. Mulai dari proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, tindakan khitan, hingga observasi pasca tindakan dilakukan sesuai prosedur medis agar peserta merasa aman dan nyaman,” ujar Krisdyan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan putra-putranya mengikuti program ini.

Menurutnya, PGN turut menyediakan layanan after care pasca khitan bekerja sama dengan rumah sunat yang telah ditentukan guna membantu memastikan proses pemulihan peserta berjalan optimal.

Selain layanan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai hiburan dan edukasi bagi anak-anak maupun orang tua sehingga suasana acara terasa lebih hangat, menyenangkan, dan edukatif.

“Harapannya, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menjadi pengalaman positif bagi anak-anak dan keluarga yang hadir. Semoga program ini membawa keberkahan bagi para peserta serta menjadi wujud nyata komitmen PGN untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengidentifikasi fitur komunikasi atau chat sebagai parameter paling krusial dalam menentukan profil risiko penyelenggara sistem elektronik game.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Kebijakan tersebut menyasar perlindungan bagi 72 juta anak Indonesia yang kini aktif di ruang digital. Dari total 150 juta gamer di tanah air, lebih dari 60% pengguna berasal dari kelompok usia produktif dan muda yang sangat terpapar fitur interaksi sosial.

Direktur Gim Kemenekraf Luat Sihombing mengatakan penentuan profil risiko rendah, menengah, dan tinggi sangat bergantung pada fitur interaksi dalam platform social gaming. Fitur obrolan dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga menjadi fokus utama dalam proses klasifikasi.

“Fitur-fitur ini yang menjadi salah satu fitur yang cukup krusial ketika membedah berdasarkan risiko. Bagaimana fitur komunikasi itu bisa bersifat fungsional dalam kebutuhan game tetapi memberikan keamanan yang cukup kepada para pengguna terutama di usia 16 tahun ke bawah," kata Luat di acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (13/5/2026).

Bagi pelaku industri, klasifikasi risiko ini menentukan mandat operasional yang harus dipenuhi oleh setiap penerbit gim. Pemerintah menekankan pentingnya penerapan compliance by design agar aspek fungsionalitas game tidak mengabaikan faktor keamanan bagi pengguna di bawah umur.

Berdasarkan Permenkomdigi No.9 Tahun 2026, pembagian profil risiko juga mempertimbangkan jenis fitur dan kelompok usia target secara spesifik.

Di sisi lain, Kemenekraf juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan fitur kontrol orang tua pada gawai. Meskipun regulasi diperketat, peran orang tua tetap diposisikan sebagai penyaring pertama di tingkat keluarga terhadap konten negatif.

Kepastian informasi mengenai profil risiko dianggap krusial untuk menjaga stabilitas investasi di sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Kemenekraf memastikan akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku industri selama masa transisi regulasi berlangsung. Hal ini dilakukan agar para pengembang dapat menyesuaikan fitur teknis mereka tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis di pasar domestik.

Sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan pertumbuhan industri diharapkan mampu menekan risiko depresi maupun dampak sosial negatif lainnya di kalangan generasi muda. Keamanan ruang digital kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola ekosistem game nasional.

Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar memperoleh hunian layak

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Dony menggelar rapat koordinasi bersama Himbara guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau dan berkelanjutan.

Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan DKI Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara . Menurutnya, putusan itu sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Atas dasar itu, Irawan menilai, putusan MK tersebut tak akan memberikan implikasi hukum apa pun terhadap UU IKN. Menurutnya, MK hanya memberi penegasan dalam putusan tersebut.

"Iya sudah baca putusannya. Putusan MK tersebut sebangun dengan ketentuan norma dalam UU IKN bahwa waktu terjadinya pemindahan Ibu Kota adalah saat diterbitkannya Keputusan Presiden. Jadi faktualnya putusan MK tersebut tidak memberikan implikasi hukum apa pun. Sifatnya hanya penegasan saja," ujar Irawan saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini berpandangan, tak perlu ada pihak yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Keppres terkait IKN. Ia meyakini, Presiden Prabowo punya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan menerbitkan Keppres.

"Presiden tidak perlu didorong atau ditahan-tahan mengenai penerbitan Keppres IKN itu, Mas. Begitu Presiden menilai kita telah siap untuk pindah, kita pindah. UU IKN telah mengatur demikian," pungkasnya.

Sebelumnya, MK resmi menolak gugatan perkara nomor 71/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang telah diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023. Dalam putusannya, MK mempertegas bahwa hingga saat ini, Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan penjelasan Hakim Konstitusi Adies Kadir mengenai materi gugatan, pemohon beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022. Ketidaksinkronan ini dinilai pemohon dapat memicu kekosongan status konstitusional ibu kota, yang berisiko mengancam legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah.

MK menyampaikan dalam menafsirkan norma tersebut harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 yakni pemindahan ibu kota negara baru berlaku efektif setelah presiden menetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

MK menegaskan waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bergantung pada saat ditetapkannya keputusan presiden. MK juga menyebut suatu peraturan pada dasarnya mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," kata Adies.

Adies menambahkan, "Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum."

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

JAKARTA - Jelang pelaksanaan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Cebu, Filipina, pada Juli 2026, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi nasional. Ditjen Bina Adwil menegaskan pengembangan smart city di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA yang diwakili Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran saat membacakan keynote speech dan paparan dalam rapat koordinasi persiapan menghadiri The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.

Amran menjelaskan, pembangunan kota cerdas tidak harus meniru daerah maupun negara lain, sebab setiap wilayah memiliki tantangan, kondisi sosial, serta karakteristik yang berbeda. “Smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, tetapi bagaimana inovasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah masing-masing,” ujarnya.

Ditjen Bina Adwil mencatat sejumlah kota anggota ASCN Indonesia telah menghadirkan inovasi pelayanan publik digital yang inklusif. Jakarta mengembangkan layanan publik digital terintegrasi, Banyuwangi melalui program Smart Kampung, Makassar dengan layanan publik berbasis teknologi, serta Sumedang melalui penguatan digitalisasi desa.

Selain itu, Semarang berhasil mengembangkan strategi kota tangguh berbasis mitigasi risiko, sementara Denpasar memperkuat pariwisata digital dan ekonomi kreatif yang didukung konsep green mobility serta pelestarian budaya lokal.

Lihat video: Otorita IKN Jalin Kerja Sama 4 Negara Wujudkan IKN Menjadi Smart City



Amran menegaskan, keberhasilan smart city tidak diukur dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses layanan publik, serta menciptakan tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan.

“Melalui forum ASCN 2026, Indonesia optimistis dapat menghadirkan model pengembangan kota cerdas yang inklusif, adaptif, dan relevan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di kawasan ASEAN,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Google Chrome dilaporkan dapat mengunduh model kecerdasan buatan (AI) berukuran sekitar 4 GB ke komputer pengguna tanpa di sadari.

Model tersebut merupakan versi lokal dari Gemini Nano, sistem AI milik Google yang digunakan untuk mendukung sejumlah fitur berbasis AI di browser Chrome.

File AI tersebut tersimpan dengan nama weights.bin di folder OptGuideOnDeviceModel. Menariknya, jika file itu dihapus secara manual, Chrome disebut akan mengunduh ulang file yang sama secara otomatis.

Informasi ini kembali ramai dibahas setelah seorang blogger teknologi bernama samaran The Privacy Guy atau Alexander Hanff menyoroti keberadaan file tersebut. Dalam tulisannya, Hanff menyebut Chrome diam-diam memasang model AI lokal ke perangkat pengguna tanpa persetujuan jelas.

Meski begitu, keberadaan model AI lokal ini sebenarnya bukan hal baru. Unggahan Reddit telah menemukan file serupa sejak 2025. Saat itu ukuran model disebut masih sekitar 3 GB sebelum akhirnya meningkat menjadi sekitar 4 GB.

Model tersebut merupakan bagian dari Gemini Nano, versi ringan dari large language model (LLM) milik Google yang dirancang berjalan langsung di perangkat pengguna tanpa selalu bergantung pada cloud.

Namun sejumlah pihak menilai ukuran file tersebut masih tergolong besar untuk disebut nano, terutama karena dapat memakan ruang penyimpanan komputer pengguna secara signifikan.

Cara Mengecek dan Menonaktifkan AI Lokal di Chrome

Beberapa pengguna yang ingin menghindari fitur AI lokal di Chrome memilih untuk menonaktifkannya secara manual.

Untuk memeriksa keberadaan file model AI di macOS, pengguna dapat menggunakan perintah Terminal tertentu untuk mencari file berukuran besar di folder Chrome.

Sementara itu, pengguna Windows juga disebut bisa menonaktifkan fitur tersebut melalui pengaturan Registry.

Berikut ini cara mudah untuk mematikan fitur AI lokal di Chrome adalah melalui halaman pengaturan eksperimental Chrome Flags yang dikutip dari The Register Kamis (14/5/2026):

1. Buka Chrome.
2. Ketik chrome://flags pada address bar.
3. Cari opsi optimization-guide-on-device-model.
4. Ubah pengaturannya menjadi Disabled.
5. Restart Chrome.

Setelah dinonaktifkan, browser biasanya akan menghapus file weights.bin dari perangkat.

Selain soal penggunaan ruang penyimpanan, muncul pula kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan penggunaan energi dari teknologi AI yang terus berkembang.
Ukuran model AI lokal yang mencapai beberapa gigabita dinilai memberi gambaran besarnya infrastruktur AI yang digunakan perusahaan teknologi di pusat data mereka.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga mulai menyoroti dampak penggunaan AI terhadap kemampuan kognitif manusia. Salah satunya studi dari Carnegie Mellon University yang menyebut penggunaan AI secara terus-menerus berpotensi mempengaruhi kemampuan berpikir pengguna.

Karena itu, sebagian pengamat teknologi menyarankan pengguna untuk lebih selektif dalam mengaktifkan fitur AI, terutama jika fitur tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan dalam penggunaan sehari-hari. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, VENESIA – Paviliun Indonesia pada ajang Biennale Venesia resmi dibuka untuk publik pada Kamis (7/5/2026) di Scuola Internazionale di Grafica Venezia. Pameran bertema “Printing the Unprinted” menampilkan hasil residensi tujuh seniman Indonesia yang mengangkat eksplorasi sejarah, ingatan, dan praktik seni cetak dalam konteks percakapan global.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuka langsung paviliun tersebut yang menghadirkan karya Agus Suwage, Syahrizal Pahlevi, Nurdian Ichsan, R.E. Hartanto, Theresia Agusyina Sitompul, Mariam Sofrina, dan Rusyan Yasin.

Kurator pameran Aminudin TH Siregar mengatakan, Paviliun Indonesia menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami dunia seni melalui perjalanan kolektif dan pertukaran gagasan lintas batas. “Bukan melalui pencarian tunggal, melainkan melalui perjalanan yang saling terkait, pertukaran yang bertimbal balik, juga irisan-irisan narasi yang senantiasa hadir melampaui berbagai batasan pencatatan resmi yang diakui,” kata Aminudin dalam siaran pers, Kamis (14/5/2026).

Aminudin menjelaskan, narasi pameran berangkat dari manuskrip rekaan berjudul “Mentjap jang Tiada Bertjap: Plajeran Agoeng” yang digunakan sebagai titik awal pembacaan karya. Menurutnya, meski berbasis fiksi, gagasan tersebut tetap berkelindan dengan sejarah dan menghadirkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kuasa dalam menulis serta mengarsipkan pengetahuan. “Pertanyaan-pertanyaan tersebut meminta kita untuk kembali menyadari siapa yang memiliki kuasa untuk menarasikan dunia dan kemudian mencatatkan pengetahuan tersebut sebagai arsip serta siapa-siapa yang pengalamannya terus terkubur tanpa catatan,” ujarnya.

Berbeda dari praktik pameran pada umumnya, para seniman tidak membawa karya jadi dari Indonesia, melainkan memproduksi karya langsung di Venesia melalui program residensi di Scuola Internazionale di Grafica Venezia.

Selama empat pekan, para perupa mengikuti lokakarya seni cetak bersama pengajar setempat, mengeksplorasi teknik printmaking menggunakan pelat tembaga dan cat berbasis air yang ramah lingkungan.

R.E. Hartanto mengatakan proses tersebut membutuhkan berbagai eksperimen sebelum menemukan bentuk visual yang sesuai. “Perlu berkali-kali percobaan hingga saya bisa menemukan bentuk dan komposisi warna yang tepat bagi gambar-gambar portrait yang saya buat,” ujarnya.

Theresia Agusyina Sitompul turut berperan membantu seniman lain yang belum terbiasa dengan teknik seni cetak, sementara Syahrizal Pahlevi mengeksplorasi teknik cukil kayu dengan melibatkan warga Venesia sebagai model karya potret yang kemudian dicetak di atas kain berwarna biru. Menjelang pembukaan, Pahlevi juga menggelar demonstrasi cukil kayu di area paviliun dengan Menteri Kebudayaan sebagai model.

Dalam sambutan pembukaan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, partisipasi Indonesia pada Biennale Venesia ke-61 mencerminkan komitmen negara menempatkan kebudayaan sebagai elemen penting pembangunan nasional, diplomasi internasional, serta kontribusi terhadap peradaban dunia.

Ia mengaitkan tema paviliun dengan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki mega diversitas budaya, terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, 1.340 kelompok etnis, dan 718 bahasa daerah. “Kedalaman sejarah ini memberi kami keharusan untuk bertanggungjawab dan inspirasi untuk melanjutkan narasi peradaban kami bagi dunia,” katanya.

Fadli Zon mengajak publik internasional melihat tema “Printing the Unprinted: The Reversal of World Discovery” sebagai ajakan untuk terus terlibat dalam dialog global mengenai sejarah, ingatan, imajinasi, dan masa depan kebudayaan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam pengembangan ekosistem budaya. Kementerian Kebudayaan mendukung inisiatif Komunitas Kreatif Negeri Elok yang mempertemukan tujuh seniman Paviliun Indonesia dengan tujuh talenta muda yang sebelumnya mengikuti residensi art healing di Florence. Para seniman senior bertindak sebagai mentor dalam proses kolaborasi yang menghasilkan karya bersama dan dipamerkan di salah satu ruang Scuola Internazionale di Grafica Venezia.

Pameran Paviliun Indonesia bertajuk “Printing the Unprinted” akan berlangsung hingga 22 November 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai membuka peluang bagi industri petrokimia dan plastik nasional untuk meningkatkan ekspor di tengah nilai tukar yang lebih kompetitif.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai mengatakan depresiasi rupiah dapat menjadi momentum positif bagi eksportir produk jadi berbasis plastik dan petrokimia untuk memperluas pasar global.

“Dengan nilai tukar yang lebih kompetitif, produk Indonesia berpotensi lebih menarik di pasar global. Ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, peluang ekspor tersebut muncul di tengah kondisi industri petrokimia dan plastik nasional yang masih relatif terjaga meski rupiah melemah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Edi menjelaskan, tekanan terhadap industri saat ini masih dapat dikelola karena harga bijih plastik atau resin dalam dua pekan terakhir relatif stabil sehingga belum berdampak signifikan terhadap harga bahan baku plastik di pasar domestik.

“Dalam dua minggu terakhir, harga bijih plastik atau resin relatif stabil, sehingga tekanan akibat pelemahan kurs masih dapat dikelola,” katanya.

Selain itu, dari sisi pasokan, produksi resin dalam negeri juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri hilir nasional. Kondisi tersebut membuat pelaku industri belum perlu meningkatkan impor bahan baku plastik.

Kendati demikian, Edi mengakui pelemahan rupiah tetap berdampak terhadap struktur biaya industri, terutama pada komponen yang masih terkait dolar AS seperti feedstock, bahan kimia penolong, suku cadang, dan logistik internasional. Untuk itu, pelaku usaha diminta tetap menjaga pengelolaan stok dan pembelian bahan baku secara prudent di tengah volatilitas nilai tukar.

Di sisi lain, Edi menilai momentum pelemahan rupiah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku dan produk antara dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, penguatan rantai pasok domestik dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku, produk antara, dan barang pendukung dari dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tuturnya.

Ke depan, Edi menyebut bahwa Inaplas optimistis industri petrokimia dan plastik nasional masih mampu menjaga kinerja dan daya saing sepanjang stabilitas nilai tukar, pasokan bahan baku, energi, dan feedstock kompetitif tetap terjaga.

Selain itu, dukungan kebijakan industri dari pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan ekspansi sektor petrokimia dan plastik nasional.