Bisnis.com, JAKARTA — Rencana implementasi mandatory biodiesel B50 pada 2026 diproyeksikan menyerap jutaan toncrude palm oil(CPO) tambahan dan berpotensi memicu tekanan baru pada pasokan minyak goreng domestik hingga daya saing ekspor Indonesia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Afaqa Hudaya menilai tekanan terhadap pasokan domestik sejatinya sudah mulai terlihat, bahkan sebelum kebijakan B50 berjalan penuh.

“Secara nominal, produksi CPO nasional memang masih besar. Namun, masalah utamanya bukan sekadar kecukupan produksi, melainkan semakin sempitnya ruang antara pertumbuhan produksi dengan lonjakan konsumsi domestik dan ekspor,” kata Afaqa kepadaBisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Berdasarkan dataGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(Gapki), konsumsi domestik hingga Februari 2026, naik 12,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 4,409 juta ton, sementara ekspor melonjak 33,96% yoy menjadi 6,378 juta ton. Sementara itu, stok akhir Februari 2026, turun menjadi 2,026 juta ton dari 2,250 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Artinya, lanjut dia, tambahan produksi nasional langsung terserap oleh pasar domestik maupun global. Dia memperkirakan implementasi penuh B50 akan membutuhkan sekitar 20,1 juta kiloliter fatty acid methyl ester (FAME) dan mengalihkan sekitar 5,3 juta ton CPO ke biodiesel. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperbesar kompetisi antara kebutuhan energi dan pangan.

Afaqa mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah memperkuat instrumen pengendalian melalui skemadomestic market obligation(DMO) dandomestic price obligation(DPO), risiko kenaikan harga serta disparitas distribusi minyak goreng domestik antarwilayah tetap tinggi, terutama apabila pengawasan melemah atau terjadi gangguan pada pasokan sawit.

Dari sisi produksi, Afaqa menilai elastisitas pasokan CPO nasional masih terbatas untuk merespons lonjakan permintaan dari program B50 dalam jangka pendek. Meskipun produksi sempat meningkat signifikan pada awal 2026, hal tersebut belum mencerminkan perbaikan struktural industri sawit.

Menurutnya, sejumlah tantangan seperti penuaan tanaman, rendahnya produktivitas kebun rakyat, kenaikan harga pupuk, hingga potensi dampak El Nino masih membayangi produksi. Kondisi ini membuat pemenuhan tambahan kebutuhan biodiesel cenderung mengandalkan realokasi pasokan ekspor dan pengelolaan stok domestik, bukan dari peningkatan produksi baru.

Afaqa menilai implementasi B50 juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Selain karena meningkatnya permintaan permanen dari sektor energi, persoalan distorsi harga minyak goreng rakyat seperti Minyakita juga turut memperbesar tekanan pasar.

“Risiko kenaikan harga minyak goreng domestik tetap cukup besar karena implementasi B50 pada dasarnya menciptakan permintaan permanen baru terhadap CPO,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menilai kebijakan B50 membawa konsekuensi terhadap daya saing ekspor CPO Indonesia di pasar global. Afaqa menyebut, kebijakan ini menghadirkan dilema antara ketahanan energi dan posisi Indonesia sebagai eksportir utama minyak sawit dunia.

Lebih jauh, dia menambahkan potensi kehilangan pangsa pasar ekspor tetap terbuka jika Indonesia terlalu agresif mengalihkan pasokan CPO untuk kebutuhan domestik. Pasalnya, kata dia, pengalihan CPO secara agresif ke program B50 berpotensi mendorong negara importir besar seperti China dan Uni Eropa mencari sumber minyak nabati alternatif, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan lonjakan biaya logistik global akibat konflik Timur Tengah.

“Ancaman terhadap pangsa pasar ekspor Indonesia bukan hanya berasal dari kebijakan domestik B50, tetapi juga dari kombinasi antara harga sawit yang tinggi, biaya logistik global, serta meningkatnya fleksibilitas substitusi dengan minyak nabati,” terangnya.

Meski demikian, Indef menilai Indonesia masih memiliki posisi dominan sebagai produsen sawit terbesar dunia. Untuk itu, strategi utama untuk menjaga pangsa pasar adalah meningkatkan produktivitas nasional melalui percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR), intensifikasi kebun rakyat, serta menjaga keseimbangan antara ketahanan energi domestik dan kepastian pasokan ekspor global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat terdapat 55 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat yang terendam banjir akibat hujan deras melanda wilayah tersebut.

"Banjir disebabkan curah hujan tinggi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan dikutip dari Antara, Senin (5/4/2026).

Mohamad melanjutkan, hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (4/5) menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) Pukul 16.00 WIB, Pos Depok (Siaga 3) Pukul 17.00 WIB, Pos Angke Hulu (Siaga 3) Pukul 17.00 WIB, dan menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

Ia mengatakan bahwa dari data yang ada banjir merendam di 51 RT yang berada di Jakarta Selatan dan empat RT di Jakarta Barat, selain itu terdapat tiga ruas jalan yang juga terendam banjir.

"Ketinggian mulai dari 30 sampai dengan 120 cm," ujarnya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," katanya.

Berikut 55 RT dan tiga ruas jalan tergenang adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 51 RT, yang terdiri dari:

• Kelurahan Cilandak Timur: 2 RT
• Kelurahan Cilandak Barat: 1 RT
• Kelurahan Lebak Bulus: 1 RT
• Kelurahan Petogogan: 37 RT
• Kelurahan Pela Mampang: 9 RT
• Kelurahan Bangka: 1 RT

Jakarta Barat terdapat empat RT, yang terdiri dari:

• Kelurahan Sukabumi Selatan: 2 RT
• Kelurahan Sukabumi Utara: 2 RT

Jalan Tergenang terdiri dari:

1. Jl. Swadarma Kel. Ulujami, Jakarta Selatan
2. Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Kel. Cipulir, Jakarta Selatan
3. Jl. Kartika (kolong Toll Jorr), Meruya Utara, Jakarta Barat.

Ketinggian: 30-70 cm.

Bisnis.com, BANDUNG - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terasa di Jawa Barat pada awal 2026. Sebanyak 1.721 pekerja tercatat kehilangan pekerjaan sepanjang kuartal I/2026, di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, pihaknya akan memastikan seluruh hak pekerja tetap terpenuhi pasca-PHK.

“Hak-hak pekerja seperti pesangon atau kompensasi, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan [JKP], serta Jaminan Hari Tua harus dipastikan terpenuhi,” ujar Kim Agung, dikutip Senin (4/5/2026).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, angka PHK tersebut menjadi sinyal tekanan serius bagi sektor industri di Jawa Barat, provinsi yang selama ini menjadi tulang punggung manufaktur nasional.

Tak hanya fokus pada pemenuhan hak, Disnakertrans juga menyiapkan langkah mitigasi untuk menahan laju PHK agar tidak meluas. Salah satunya melalui dorongan program stimulus bagi dunia usaha.

“Kami memastikan ada program-program stimulus dari pemerintah untuk meringankan beban industri sehingga bisa menekan potensi PHK lanjutan,” katanya.

Kim Agung mengakui gelombang PHK saat ini tidak lepas dari kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, konflik geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat turut memicu ketidakstabilan ekonomi dunia.

Dampaknya merambat ke berbagai sektor, mulai dari lonjakan harga bahan bakar minyak, plastik, hingga terganggunya rantai pasok dan kinerja ekspor. Industri di Jawa Barat, yang banyak bergantung pada pasar global, ikut terdampak signifikan.

Di sisi lain, dinamika domestik seperti efisiensi perusahaan dan penyesuaian produksi juga mempercepat terjadinya PHK di sejumlah sektor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran untuk menggaji 30 ribu Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersedia. Bendahara negara ini menyatakan akan mengalokasikan anggaran dari beberapa Kementerian/Lembaga terkait sebagai sumber dananya.

Purbaya menjelaskan, nantiinya, gaji 30 ribu manajer itu akan diambil dari sisa anggaran Kopdes/kel Merah Putih yang belum terserap oleh program tersebut.

“Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Di sisi lain, Purbaya menyinggung situasi internal di Kemenkeu, di mana dalam hal ini ia mengaku tidak mengetahui perkembangan pembicaraan mengenai program tersebut.

“Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi nggak pernah laporan. Jadi yaudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear,” kata dia.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah sedang merekrut 30.000 manager yang akan menjadi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Namun demikian, status karyawan Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tersebut akan berubah menjadi petugas koperasi setelah dua tahun.

“Statusnya dua tahun pegawai Agrinas, setelah itu akan menjadi petugas koperasi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Senin (4/5).

Kendati demikian, Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata mengatakan nasib manajer Kopdes Merah Putih setelah dua tahun bergantung pada penilaian yang didasarkan pada kinerja. Dia menyebut pemerintah mencari karyawan yang memiliki kemampuan kewirausahaan yang bagus.

“Nanti dididik dulu lalu menjadi manajer koperasi, seharusnya dimanfaatkan pengalaman ini dengan baik. Nanti kita lihat (hasil kinerjanya),” kata Teddy dalam kesempatan yang sama.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) , Rini Widyantini rekrutmen manajer KDKMP ini memang mengikuti skema yang dilakukan untuk rekrutmen pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Purbaya sendiri mengaku belum berdiskusi mengenai status para manajer itu nantinya.

“Enggak tahu. Saya belum diskusi tentang itu, jadi saya enggak tahu. Nanti salah ngomong,” kata Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada April 2026 sebesar 0,13 persen secara bulanan (month to month/mtm), didorong terutama oleh kenaikan harga di sektor transportasi dan bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan inflasi tersebut tecermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 110,95 pada Maret 2026 menjadi 111,09 pada April 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan kenaikan sebesar 0,99 persen dan andil 0,12 persen terhadap inflasi April.

"Pada April tahun 2026, inflasi sebesar 0,13 persen secara bulanan atau mtm atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,95," ujarnya dalam rilis BPS di Kantor BPS Pusat, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, komoditas yang dominan mendorong inflasi dari kelompok tersebut adalah tarif angkutan udara dengan andil 0,11 persen serta bensin sebesar 0,02 persen.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng 0,05 persen, tomat 0,03 persen, serta beras dan nasi dengan lauk masing-masing sebesar 0,02 persen juga turut menyumbang inflasi.

Di sisi lain, beberapa komoditas masih memberikan tekanan deflasi, antara lain daging ayam ras dengan andil deflasi 0,11 persen, emas perhiasan sebesar 0,09 persen, cabai rawit sebesar 0,06 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,04 persen.

Berdasarkan komponen, inflasi April terutama didorong oleh komponen inti yang mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen dengan andil 0,15 persen.

Komoditas yang memengaruhi antara lain minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, ayam goreng, laptop atau notebook, serta gula pasir.

Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah juga mencatat inflasi sebesar 0,69 persen dengan andil 0,13 persen, dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, bahan bakar rumah tangga, serta sigaret kretek mesin.

Sebaliknya, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,88 persen dengan andil deflasi 0,15 persen, yang didorong oleh penurunan harga daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah.

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen, dengan IHK naik dari 108,47 pada April 2025 menjadi 111,09 pada April 2026.

Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,06 persen dengan andil 0,90 persen, dipicu oleh komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, beras, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tinggi sebesar 11,43 persen dengan andil 0,77 persen terhadap inflasi tahunan.

Secara komponen, seluruh kelompok mencatat inflasi tahunan, dengan komponen inti sebesar 2,44 persen andil 1,56 persen, komponen harga bergejolak 3,37 persen andil 0,56 persen, serta komponen harga yang diatur pemerintah sebesar 1,53 persen andil 0,30 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung mengalami gangguan operasional pada Senin (4/5/2026) sore ini, sekira pukul 16.30 WIB. Gangguan tersebut disebabkan oleh kendala pada Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur antara Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Pondok Ranji.

Corporate Secretary Vice President KAI Commuter, Karina Amanda menyebut jika saat ini sedang dilakukan penanganan atas kendala tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan pola operasi perjalanan untuk meminimalisir dampak keterlambatan.

"Saat ini untuk commuter line dari arah stasiun Tanah abang, akan dilayani sampai stasiun kebayoran. Sedangkan dari commuter line dari Stasiun Rangkas dan Parung Panjang dilayani sampai dengan stasiun Serpong," kata Karina.

Manajemen KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa. Penumpang diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas di stasiun dan memantau perkembangan terkini melalui media sosial resmi atau aplikasi KAI Access.

"Sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan operasional yang terjadi," ujarnya.

Lihat video: PENYELIDIKAN TRAGEDI KRL BEKASI TIMUR

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti milik Aguan, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mencatat lonjakan laba bersih menjadi Rp578,33 miliar pada kuartal I/2026, melesat 1.066% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp49,57 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp1,1 triliun, tumbuh 82% YoY. Kinerja ini mencerminkan peningkatan kualitas pendapatan sekaligus efektivitas strategi monetisasi kawasan yang semakin terarah, khususnya di kawasan PIK2.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penyerahan kaveling tanah komersial di kawasan CBD PIK2 yang menjadi kontributor utama pendapatan. Segmen ini mencatat pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan terhadap lokasi strategis di pusat aktivitas bisnis baru.

Permintaan terhadap kaveling komersial tersebut didukung oleh masuknya investor strategis dan pelaku usaha dengan profil kuat yang mulai mengamankan posisi di kawasan CBD PIK2 sebagai bagian dari ekspansi jangka panjang. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap potensi kawasan sebagai pusat ekonomi baru.

Selain itu, kontribusi pendapatan juga berasal dari penyerahan berbagai produk residensial seperti Rumah Milenial, Permata Hijau Residences, Manhattan Residences, Pantai Bukit Villa, Bukit Nirmala, dan Pasir Putih Residences. Di sisi lain, produk komersial seperti SOHO Manhattan, Bizpark PIK2, Rukan Milenial, dan Rukan Marina Bay turut memperkuat terbentuknya ekosistem kawasan yang semakin terintegrasi.

Dari sisi profitabilitas, PANI mencatat ekspansi margin yang signifikan di seluruh lini, didorong oleh kontribusi lebih besar dari penjualan kaveling tanah komersial yang memiliki karakteristik margin tinggi. Hal ini menegaskan semakin kuatnya model bisnis perseroan yang berbasis pada pengembangan kawasan berskala besar dengan monetisasi produk bernilai tambah.

Secara fundamental, PANI didukung basis aset yang solid sekitar Rp50 triliun serta cadangan lahan seluas 1.825 hektare. Kondisi ini memberikan fleksibilitas keuangan sekaligus visibilitas pengembangan jangka panjang yang kuat untuk mendorong ekspansi kawasan secara berkelanjutan.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma alias Aguan mengatakan capaian awal tahun ini mencerminkan arah pengembangan kawasan yang semakin teruji seiring meningkatnya skala aktivitas di PIK2.

“Kinerja keuangan PANI menunjukan peningkatan yang berkelanjutan, sejak dari backdoor listing 5 tahun lalu, roadmap yang dirancang dari awal sudah mulai terwujud dikit demi sedikit. Dan usaha kami melakukan asset injection selama 4 tahun terakhir mulai tercermin di laporan keuangan di kuartal ini,” kata Aguan dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

“Dengan dukungan land bank yang luas, konektivitas yang semakin terbuka melalui Tol KATARAJA, serta aktivitas NICE yang terus berkembang, kami optimistis PIK2 akan terus bertumbuh sebagai kota pesisir modern yang terintegrasi dan memiliki daya saing tinggi. Kawasan ini kami bangun dengan perspektif jangka panjang untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mematangkan regulasi operasional dronekargo menjelang target implementasi komersial yang diharapkan dapat dimulai pada akhir 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menegaskan, pihaknya terus mendukung pemanfaatan teknologi pesawat udara tanpa awak untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Terlebih, pemerintah telah menerbitkan validation type certificate (VTC) bagi drone kargo Ursa HY100 asal China pada 29 April 2026 dan menjadi tonggak penting dari sisi produk. Sementara saat ini, Lukman menyampaikan regulator masih menggodok aturan hukum pesawa tanpa awak tersebut.

“Saat ini pemerintah fokus terhadap penyelesaian regulasi operasional yang berbasis risiko agar implementasinya berjalan aman, terukur, dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Adapun, pada tahap awal, pemerintah menyiapkan lokasi sandbox pengembangan drone di Bandara Budiarto Curug di Banten, Bandara Kertajati di Majalengka, dan Bandara Banyuwangi.

Selanjutnya, pengembangan operasional drone kargo akan diarahkan pada wilayah Indonesia Timur, terutama Papua dan Kepulauan Maluku serta Sulawesi dan Kalimantan.

Dalam pelaksanaannya, penyiapan segregated airspace menjadi aspek penting agar distribusi logistik udara dapat berlangsung aman tanpa mengganggu lalu lintas penerbangan dengan awak pesawat.

Selain drone kargo asing, kesiapan industri drone nasional mulai berkembang. Saat ini, PT Iter Aero Industri tengah menjalani proses type certification, sedangkan PT Vela Prima Nusantara sedang dalam proses sertifikasi organisasi rancang bangun.

Ditjen Hubud berharap penerbitan VTC HY100 dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri drone nasional dengan tetap mengedepankan standar keselamatan penerbangan.

Keselamatan Operasional Jadi Tantangan Utama

Pemerintah pun sepakat bahwa aspek keselamatan menjadi tantangan utama dalam pengoperasian drone logistik ini.

Mengingat tujuan utama drone ini adalah operasi pengangkutan muatan berat secara beyond visual line of sight (BVLOS) di wilayah 3T yang yang memiliki kondisi cuaca dinamis memerlukan mitigasi risiko yang ketat.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro mengatakan, secara teknis sistem navigasi nasional sudah mampu mendukung pengoperasian drone kargo besar. Namun, integrasi penuh ke ruang udara nasional masih membutuhkan penguatan regulasi dan sistem pengawasan lalu lintas drone.

Misalnya, kesiapan unmanned traffic management (UTM) serta validasi keselamatan agar integrasinya dapat berjalan aman dan tetap menjaga keselamatan penerbangan

Menurut Setio, tantangan terbesar berada pada potensi konflik ruang udara dengan penerbangan komersial apabila drone tidak dilengkapi sistem deteksi, komunikasi, pelacakan, dan standar separasi yang memadai.

“Risiko terbesar adalah potensi konflik atau collide di ruang udara apabila drone tidak dilengkapi sistem deteksi, komunikasi, tracking, serta standar separasi yang memadai seperti pesawat komersial,” ujarnya kepada Bisnis.

Karena itu, pemerintah dan AirNav menilai penerapan segregated airspace menjadi opsi paling realistis pada tahap awal operasional drone logistik.

Skema tersebut dinilai dapat memastikan distribusi logistik udara berjalan aman tanpa mengganggu lalu lintas penerbangan berawak.

⁠Selain itu, saat ini pun skema komunikasi masih bersifat sederhana melalui koordinasi seluler, telepon, WhatsApp, atau radiosehingga untuk drone kargo besar dibutuhkan komunikasi yang lebih terintegrasi dengan sistem ATC.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, selain faktor biaya, prosedur pengangkutan barang melalui udara juga dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan transportasi darat. Persyaratan keamanan dan kemasan barang harus memenuhi standar penerbangan, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas operasional.

Persoalan terbesar lainnya berada pada aspek keselamatan dan tata kelola ruang udara. Alvin menjelaskan penggunaan drone logistik berskala besar akan banyak melibatkan penerbangan antarkota.

Kondisi itu membutuhkan pengaturan koridor udara, batas ketinggian operasional, prosedur keadaan darurat, hingga lokasi khusus untuk lepas landas dan pendaratan.

“Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana,” ujarnya.

Dia menilai Indonesia masih belum memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung operasional drone logistik secara masif.

JAKARTA - Penumpukan penumpang KRL terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Senin malam (4/5/2026). Penumpang ini didominasi oleh mereka yang ingin naik KRL dengan tujuan akhir Rangkasbitung.

Diketahui, sejak sore tadi ada gangguan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) dengan relasi Tanah Abang-Rangkasbitung akibat adanya percikan api di tiang listrik aliran atas (LAA).

Sebagian besar dari mereka memilih untuk tetap bertahan di stasiun Tanah Abang, sambil menunggu kabar dari petugas terkait kembalinya operasional dari kereta tujuan Rangkasbitung.

Salah satunya calon penumpang bernama Dimas dengan tujuan akhir di Cisauk yang memilih untuk menunggu sampai operasional perjalanan KRL kembali normal, meski hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari petugas hingga saat ini.

"Nunggu aja sih, nunggu. Dari jam 5 saya tadi nyampe (di stasiun Tanah Abang)," kata Dimas saat ditemui SindoNews di lokasi.

Sebagai pengguna harian KRL untuk bekerja sehari-hari, Dimas mengakui dirinya merasa terganggu dengan adanya gangguan operasional ini. Apalagi, kata dia, gangguan ini bukan kali pertama terjadi.

"Sering banget gangguan kayak gini tuh. (Harapannya) ya diperbaiki lagi lah sistemnya, biar gak banyak gangguan kayak gini. Soalnya Green Line tuh sering banget (gangguannya)," ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) resmi membuka program AKTIF (Akselerasi Kreatif) Animasi: Unreal Engine Training pada Senin (4/5/2026).

Program yang dirancang dirancang sebagai akselerasi bagi talenta yang telah memiliki dasar di bidang animasi, dengan tujuan meningkatkan kesiapan mereka menghadapi perkembangan teknologi industri yang semakin dinamis.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pentingnya penguatan talenta berbasis teknologi sebagai kunci peningkatan daya saing industri animasi nasional.

“Penguatan kapasitas talenta melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar industri animasi Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Program ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan industri dengan kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya, dikutip dari siaran pers Kemenekraf, Senin (4/5).

Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf, Cecep Rukendi, menyampaikan bahwa pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis talenta melalui pemanfaatan teknologi terkini dalam proses produksi animasi.

“Pelatihan kali ini mencakup pemanfaatan Unreal Engine untuk proses pembuatan dan efisiensi workflow 3D animasi,” kata Cecep Rukendi, Senin (4/5).

Program ini dilaksanakan di Brown Bag Films Bali, Denpasar, dan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri animasi. Cecep turut mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan program yang selaras dengan kebutuhan industri.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada AINAKI dan Brown Bag Films Bali atas komitmennya dalam mendukung penguatan ekosistem talenta kreatif. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana kolaborasi menghadirkan program yang relevan dengan dinamika pasar,” ujar Cecep Rukendi.

Pelatihan ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi real-time production melalui Unreal Engine untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Sebanyak 25 peserta terpilih dari sekitar 70 pendaftar akan mengikuti pelatihan intensif selama periode 4 hingga 29 Mei 2026. Para peserta merupakan talenta yang telah memiliki dasar di bidang animasi dan akan didorong untuk memperkuat kompetensi teknis serta kesiapan kerja sesuai kebutuhan industri.

Industri animasi Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas karya serta transformasi dari penyedia jasa menjadi pengembang Intellectual Property (IP) orisinal, meskipun masih menghadapi tantangan seperti akses pendanaan dan percepatan adopsi teknologi produksi.

Recruitment Manager Brown Bag Films Bali, Rezha Widias, menyampaikan bahwa program ini menjadi jembatan antara kebutuhan industri dan kesiapan talenta. Sedangkan Sekretaris Jenderal AINAKI, Eka Chandra, menekankan pentingnya pembaruan keterampilan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

“Program ini bertujuan menjembatani kebutuhan industri dengan kesiapan talenta, sehingga ilmu yang didapat dapat terserap secara optimal. Peserta juga diharapkan mampu membangun jejaring dalam ekosistem industri animasi,” ujar Rezha Widias.

“Pelatihan ini sangat krusial untuk memastikan talenta terus memperbarui keterampilan, terutama dalam proses produksi. Kolaborasi dan networking antar pelaku industri menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem animasi nasional,” imbuh Eka Chandra.

Program ini juga membuka peluang keterhubungan langsung dengan industri bagi peserta yang memenuhi standar pelatihan. Sinergi antara Kementerian Ekraf, AINAKI, dan Brown Bag Films Bali memperkuat keterkaitan antara pengembangan talenta dan kebutuhan industri.

Kementerian Ekraf menegaskan bahwa penguatan talenta berbasis teknologi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem animasi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, subsektor animasi diharapkan mampu menjadi penggerak baru yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri kreatif global.

TEHERAN - Kantor berita Fars Iran, mengutip sumber lokal, melaporkan dua rudal menghantam kapal angkatan laut AS di dekat pulau Jask setelah kapal tersebut mengabaikan peringatan dari Garda Revolusi untuk berhenti.

Serangan yang dilaporkan ini terjadi setelah Presiden Trump mengatakan AS akan memulai "Proyek Kebebasan" pada hari Senin untuk "membimbing" kapal-kapal yang terdampar keluar dari Selat Hormuz.

Komando Pusat AS mengatakan akan mendukung upaya tersebut dengan 15.000 personel militer, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, serta kapal perang dan drone.

Kemudian, ditanya apakah pengumuman tentara Iran tentang serangannya terhadap kapal perang AS di Selat Hormuz berarti berakhirnya gencatan senjata AS-Iran, analis Foad Izadi mengatakan kepada Al Jazeera dari Teheran bahwa gencatan senjata berakhir jauh lebih awal.

“Gencatan senjata dimulai pada 7 April dan berakhir pada 8 April ketika Amerika Serikat memblokade pelabuhan Iran. Berdasarkan hukum internasional dan hukum AS, blokade adalah tindakan perang,” kata Izadi, seorang profesor di Universitas Teheran, kepada Al Jazeera.

Ia juga mengatakan bahwa 24 jam sebelum putaran kedua pembicaraan AS-Iran di ibu kota Pakistan, Islamabad, AS menembak kapal Iran sebelum menyitanya “seperti bajak laut”.

“Menyerang mesin kapal Iran juga merupakan tindakan perang, jadi ini bukan pertama kalinya ada yang menembak,” tambahnya.

Kemudian, misi angkatan laut presiden AS yang disebut Proyek Kebebasan dapat dilihat sebagai upaya terbaru Trump untuk menunjukkan bahwa "dia sedang melakukan sesuatu" tentang blokade Selat Hormuz.

"Trump juga melakukannya untuk merebut pengaruh dari Iran," kata Mohamad Elmasry, profesor di Institut Studi Pascasarjana Doha, kepada Al Jazeera.

Namun, rencana tersebut menimbulkan serangkaian pertanyaan, menurut analis tersebut.

“Apakah ini akan berhasil? Seperti apa jadinya jika berhasil? Apakah ini hanya upaya Trump untuk memanipulasi pasar menjelang pembukaannya pada hari Senin? Atau apakah ini upaya untuk memprovokasi Iran agar melakukan pembalasan yang akan menyebabkan perang habis-habisan?” kata Elmasry.

Pemerintah Iran melihat ini sebagai "pertempuran eksistensial" yang membutuhkan kemenangan signifikan dan kemungkinan akan menggunakan setiap alat yang dimilikinya untuk mengganggu rencana Trump, tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengatakan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bisa menjadi beban bagi pelaku bisnis over-the-top (OTT).

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan PP Tunas pada dasarnya merupakan langkah positif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

PP Tunas juga tidak dimaksudkan untuk merugikan industri. Namun, dalam praktiknya, Alex khawatir muncul biaya baru yang harus dikeluarkan platform demi mematuhi regulasi tersebut, misalnya dari sisi perangkat baru atau sumber daya manusia untuk membantu verifikasi perangkat.

Beban tambahan seperti verifikasi usia dan pengelolaan data pengguna menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan startup. Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Selanjutnya terdapat risiko over-compliance. Untuk menghindari sanksi, perusahaan bisa memilih langkah paling aman, yaitu membatasi akses anak sepenuhnya. Jika dilakukan secara luas, hal ini justru berpotensi menghambat literasi digital generasi muda.

Tidak hanya itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi perhatian. Transformasi sistem digital yang kompleks membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit.

Alex juga mengingatkan jika hambatan implementasi tidak segera diatasi, PP Tunas berpotensi mempengaruhi iklim investasi di sektor digital. Ketidakpastian regulasi dapat membuat pelaku usaha menunda inovasi atau bahkan membatasi ekspansi layanan.

“Kalau hambatan ini nggak bisa dijawab, ya akibatnya memang akan menghambat investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia,” kata Alex di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, adopsi standar internasional tanpa penyesuaian dengan konteks lokal juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Alex menekankan solusi utama bukanlah pelonggaran perlindungan anak, melainkan penguatan kolaborasi. Pemerintah didorong untuk memberikan kejelasan standar teknis, membuka ruang dialog dengan industri, serta melibatkan asosiasi dalam proses perumusan kebijakan.

“Daripada pemerintah mengejar setiap perusahaan satu per satu, sebaiknya berkomunikasi melalui asosiasi dengan menjelaskan apa yang diinginkan dan apa harapannya,” jelas Alex.

Asosiasi dinilai memiliki peran strategis sebagai jembatan antara regulator dan pelaku industri, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan tidak menghambat inovasi.

Di sisi lain, industri juga diharapkan proaktif dalam meningkatkan standar keamanan dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. (Nur Amalina)