Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat mendadak bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di lobi Gedung Djuanda I, Jakarta, Selasa (12/5), di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.500 per dolar AS.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, hingga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto.

Usai rapat yang berlangsung sekitar satu jam, Purbaya mengatakan pembahasan dilakukan untuk mempersiapkan langkah pemerintah memanfaatkan skema Bond Stabilization Fund (BSF) guna menjaga stabilitas pasar keuangan.

"Kira-kira terkait itu," ujar Purbaya.

Namun, ia belum mengungkapkan secara rinci strategi yang akan dijalankan pemerintah melalui BSF untuk membantu Bank Indonesia (BI) mengelola tekanan terhadap rupiah.

"Strateginya masih rahasia, kalau dikasih tahu nanti musuh tahu," ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan menggunakan skema BSF untuk membantu menjaga stabilitas pasar obligasi dan nilai tukar rupiah.

Langkah tersebut dilakukan melalui intervensi di pasar surat berharga negara (SBN) guna menjaga tingkat imbal hasil atau yield tetap kompetitif.

Pemerintah nantinya memanfaatkan dana BSF untuk membeli SBN yang dilepas investor asing di pasar.

"Kita akan coba melihat apakah kita bisa membantu stabilitas di pasar bond nanti pelan-pelan ke pasar nilai tukar juga," ujarnya.

Menurut Purbaya, langkah itu pada tahap awal akan mengandalkan kas negara dan tidak perlu dibahas melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya sebelumnya menegaskan Kemenkeu akan membantu BI mengendalikan tekanan rupiah mulai Rabu (13/5).

"Kita akan mulai membantu besok," ujar Purbaya saat merespons pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar AS.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menargetkan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung rampung pada akhir Mei 2026. Menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan percepatan ini dilakukan agar pengelola baru dapat segera mengambil alih operasional secara profesional pada akhir bulan mendatang.

Farhan menjelaskan saat ini proses seleksi masih terus bergulir dan berada pada tahap evaluasi kelayakan terhadap sejumlah pihak yang berminat.

Dia menegaskan belum adanya pemenang hingga saat ini bukan berarti proses lelang menemui kegagalan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam memilih mitra.

“Artinya ini bukan gagal, tapi memang belum lulus tahap seleksi. Kita tidak bisa menyederhanakan proses ini karena menyangkut banyak aspek penting,” ujar Farhan.

Selain fokus pada seleksi pengelola, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga tengah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan aspek perlindungan satwa serta kesejahteraan para pekerja tetap terjamin selama masa transisi.

“Perpanjangan MoU ini penting agar penanganan satwa dan pekerja tetap berjalan dengan baik sampai ada pengelola baru,” katanya.

Farhan mengungkapkan, jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ditemukan pengelola yang memenuhi kualifikasi, terdapat potensi pengelolaan kebun binatang akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Namun, Pemkot Bandung berupaya maksimal agar peran daerah tetap dominan dalam pengelolaan aset tersebut. “Kalau sampai gagal, semua bisa diambil alih pemerintah pusat. Tentu kita ingin tetap ada peran daerah,” ujarnya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyepakati skema kolaborasi untuk mengelola kebun binatang sepenuhnya.

Kendati demikian, terdapat sejumlah kendala regulasi, termasuk rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi yang mengharuskan adanya skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Selain itu, aturan perundang-undangan mensyaratkan pengelola harus memiliki izin lembaga konservasi berbadan hukum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri jika pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah.

“Kalau pemerintah yang langsung mengelola, harus melalui BUMD. Nah, BUMD ini harus mengurus izin konservasi dulu. Itu prosesnya tidak sederhana,” jelasnya.

Guna mengantisipasi kendala tersebut, Farhan telah menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk segera mencari solusi teknis, termasuk mengupayakan percepatan izin konservasi dari pemerintah pusat. Upaya serupa juga tengah didorong oleh Gubernur Jawa Barat.

“Saya sudah perintahkan BUMD untuk mencari jalan agar bisa mendapatkan izin konservasi. Pak Gubernur juga melakukan hal yang sama,” katanya.

Terkait proses lelang yang sedang berjalan, Farhan menyebutkan animo peserta cukup signifikan. Dari total 85 pihak yang awalnya menunjukkan minat, saat ini telah tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang secara resmi mengambil dokumen lelang. Dia menjamin seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Detailnya nanti ditanyakan ke panitia. Yang jelas proses sudah berjalan dan kita targetkan 29 Mei sudah ada hasil,” ujarnya.

Farhan berharap proses lelang ini dapat menghasilkan pengelola yang tidak hanya memenuhi prasyarat administratif, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap visi konservasi satwa dan standar pengelolaan kebun binatang bertaraf profesional.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan pembiayaan ke sektor small medium enterprise (SME) pada tahun ini, dapat mencapai kisaran 30 persen (year on year/yoy) dibandingkan realisasi pada 2025.

Adapun hingga Desember 2025, outstanding pembiayaan SME yang telah disalurkan perseroan nilainya mencapai Rp2,9 triliun, tumbuh 24 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan optimismenya bahwa target tersebut diyakini dapat dicapai perseroan melalui sejumlah strategi.

Langkah strategi dimaksud di antaranya fokus pada target market pada ekosistem pendidikan, haji dan umrah, serta kesehatan.

Bank Muamalat turut mengoptimalkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun jaringan yang dimiliki. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadirkan inovasi dan meningkatkan produktivitas.

Aspek digitalisasi juga terus dikembangkan untuk menciptakan efektifitas dan kecepatan proses pembiayaan. Langkah ini dibarengi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, syariah dan humanis sebagai fondasi penting pengembangan pembiayaan segmen SME.

Ricky mengatakan, SME merupakan sektor yang sangat prospektif untuk dikembangkan karena memiliki peran krusial sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, sektor ini juga mempunyai manajemen atau penyebaran risiko yang baik.

“Untuk itu, Bank Muamalat terus berupaya memperluas jangkauan pembiayaan SME ke nasabah. Salah satunya dengan mengoptimalkan jaringan kantor yang dimiliki dan digitalisasi untuk kecepatan proses pembiayaan,” ujar dia.

Ricky menjelaskan bahwa saat ini perseroan memiliki 224 kantor cabang, termasuk satu kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Selain optimalisasi jaringan kantor, perseroan juga menyiapkan produk pembiayaan syariah yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Perseroan menyatakan, digitalisasi proses pembiayaan menjadi perhatian serius untuk meningkatkan aksesibilitas calon nasabah di berbagai daerah, khususnya yang belum tersentuh layanan kantor cabang.

“Kami turut memberikan margin yang kompetitif untuk memastikan keberlangsungan usaha di tengah persaingan pasar,” kata Ricky.

Dari sisi kualitas aset, Bank Muamalat berkomitmen menjaga rasio non-performing financing (NPF) pada level yang sesuai dengan ketentuan regulator. Per akhir 2025, rasio NPF pada sektor SME hanya tercatat 0,07 persen.

Perseroan memastikan, pihaknya fokus pada kualitas portofolio yang sehat sesuai dengan risk appetite yang acceptable, di mana sektor yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan SME yakni pendidikan, haji dan umrah, serta kesehatan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri distribusi farmasi dan alat kesehatan dinilai masih menunjukkan daya tahan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Hal ini tercermin dari kinerja sejumlah perusahaan kesehatan yang tetap mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba pada kuartal pertama 2026, didorong penguatan distribusi, ekspansi kemitraan, hingga efisiensi operasional.

PT Medela Potentia Tbk (MDLA) misalnya, membukukan penjualan neto sebesar Rp4,03 triliun hingga 31 Maret 2026, naik dibandingkan Rp3,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut turut mendorong laba periode berjalan meningkat 7,4 persen menjadi Rp119,32 miliar.

Kontributor terbesar masih berasal dari penjualan produk farmasi yang mencapai Rp3,26 triliun. Sementara penjualan alat kesehatan menyumbang Rp394,5 miliar dan produk kesehatan Rp380,2 miliar.

Investor Relations Director PT Medela Potentia Tbk Harris Lesmana mengatakan perseroan terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, penambahan prinsipal baru, serta penjajakan kerja sama strategis di sektor alat kesehatan.

“Perseroan terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, penambahan prinsipal, serta penjajakan kerja sama strategis di bisnis alat kesehatan dengan mitra global untuk menghadirkan produk berkualitas yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Harris.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi, perusahaan juga berencana meresmikan gedung dan gudang baru cabang PT Anugrah Argon Medica di Medan guna memperluas jangkauan distribusi farmasi di wilayah barat Indonesia. Selain itu, pada kuartal I 2026 perusahaan telah menambah tiga prinsipal baru untuk memperkuat portofolio bisnis dan posisi kompetitif perseroan.

Di sisi lain, perseroan juga memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Pada aspek lingkungan, perusahaan mulai menggunakan armada mobil listrik untuk distribusi farmasi dan melanjutkan operasional 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota.

Pada aspek sosial, perusahaan melanjutkan program pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit kronis. Sementara pada aspek tata kelola, perusahaan menyatakan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini operasional.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang digelar Selasa (12/5/2026), perseroan juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp176,56 miliar atau setara Rp12,6 per saham. Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan direksi dengan mengangkat Juliwaty sebagai Direktur Utama menggantikan Krestijanto Pandji.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Dalam keterangannya usai bertemu Presiden Prabowo, Bahlil menyampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional dalam keadaan aman.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional kepada Presiden. Bahlil menyampaikan seluruh cadangan energi tersebut berada di atas standar minimum nasional.

“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi Insyaallah nggak ada masalah,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan sejumlah wilayah. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang telah lengkap secara administrasi, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik sektor kesehatan sebagai salah satu motor baru investasi nasional.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan, sekitar 2 juta masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat setiap tahun.

Menurut Cahyo, kondisi itu menunjukkan sektor kesehatan menjadi kebutuhan fundamental sekaligus peluang investasi besar bagi Indonesia.

“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan panduan bagaimana sektor kesehatan juga memiliki peran penting, di antaranya melalui proses transformasi yang dilakukan,” kata Cahyo dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pada kuartal I/2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% dengan salah satu penopang berasal dari investasi.

Dia menyebut, realisasi investasi sektor kesehatan pada 2025 mencapai US$574 juta atau tertinggi sepanjang sejarah. Jepang pun menjadi investor terbesar ketiga di sektor kesehatan Indonesia.

Cahyo lantas menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah memfasilitasi investasi besar asal Jepang di sektor farmasi senilai sekitar US$1,4 miliar. Investasi itu diarahkan untuk produksi bahan baku obat yang selama ini masih diimpor dari China dan India.

“Ini sektor yang sangat penting yang selama ini kebutuhan Indonesia masih menggantungkan diri pada impor,” katanya.

Selain farmasi dan alat kesehatan, pemerintah juga menawarkan berbagai insentif investasi dalam bentuk insentif fiskal hingga non-fiskal bagi calon investor.

Insentif fiskal itu mencakup tax holiday, tax allowance, dan keringanan pajak lainnya terutama di kawasan ekonomi khusus (KEK). Sementara itu, insentif non-fiskal berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha hingga aspek administratif.

Bisnis.com, SEMARANG – Pertemuan tingkat tinggi 10 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Kota Semarang resmi menyepakati perluasan sektor kolaborasi strategis.

Dalam rapat kerja tersebut, disepakati tiga klaster kerja sama baru yang mencakup ketahanan energi, proyek giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah terpadu.

Kesepuluh anggota FKD-MPU itu meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada Selasa (12/5/2026).

Tiga klaster kerja yang disepakati tersebut melengkapi enam klaster kerja sama yang telah ditandatangani oleh para gubernur pada Juni 2025 silam. Fokus kerja sama sebelumnya meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ekspansi klaster ini menandai pergeseran arah kebijakan daerah yang kini lebih menekankan pada keberlanjutan sumber daya dan mitigasi dampak lingkungan jangka panjang.

Urgensi kolaborasi ini semakin mendesak mengingat fluktuasi harga energi di pasar internasional. Luthfi menyoroti dampak geopolitik global yang menyebabkan tingginya harga minyak dunia, yang pada gilirannya menekan beban subsidi domestik.

Oleh karena itu, percepatan produksi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui sinergi lintas provinsi menjadi prioritas utama guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Selain energi, isu pengelolaan sampah juga menjadi sorotan utama dalam rapat kerja kali ini. Forum sepakat untuk mendukung target nasional zero sampah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dari daerah-daerah yang telah berhasil, sepuluh provinsi ini menargetkan pencapaian zero sampah pada tahun 2028, lebih cepat dari target nasional tahun 2029.

"Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero waste 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik terbaik yang sudah ada di beberapa daerah," jelas Luthfi.

Adapun di sektor pangan, forum FKD-MPU telah menggelar pertemuan 12 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari seluruh provinsi anggota. Dalam pertemuan itu, DKI Jakarta mengusulkan pembentukan dashboard pangan yang akan berfungsi memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga secara real-time.

Langkah ini diproyeksikan akan berujung pada pembentukan jaringan BUMD pangan yang kuat, bahkan memunculkan wacana pembentukan holding pangan lintas daerah di masa depan untuk menjamin kedaulatan pangan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam arahannya menyebutkan bahwa sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU memiliki peran krusial bagi ekonomi Indonesia.

Provinsi-provinsi ini secara akumulatif berkontribusi sebesar 62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi tersebut menjadikan efektivitas rencana aksi di wilayah ini sebagai barometer stabilitas ekonomi pusat.

"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik," kata Bima Arya.

Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa rencana aksi untuk bidang baru ini akan segera disusun secara mendetail.

Pada Juni 2026 mendatang, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan berkumpul untuk merumuskan teknis pelaksanaan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kesepakatan di tingkat gubernur dapat terimplementasi secara efektif di lapangan.

IDXChannel - PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) memperoleh fasilitas kredit dengan total nilai sekitar Rp150 miliar dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Sebagai bagian dari pengikatan jaminan atas fasilitas pendanaan tersebut, Komisaris Utama sekaligus pengendali perseroan, Dharmawati Djuhana menyerahkan sebagian saham miliknya sebagai agunan.

Jumlah saham yang diagunkan mencapai 75,04 juta saham atau setara sekitar 10 persen dari total kepemilikan saham pengendali dan ultimate beneficial owner (UBO) perseroan.

Fasilitas pembiayaan yang diperoleh terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp9 miliar dan fasilitas kredit investasi refinancing dengan plafon maksimal USD9 juta.

Perseroan menegaskan, transaksi pengagunan saham tersebut tidak berdampak pada perubahan struktur pengendali perusahaan. Dharmawati Djuhana tetap menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang kendali perseroan.

Selain itu, transaksi gadai saham tersebut tidak menyebabkan dilusi kepemilikan saham dan tidak mengubah jumlah modal ditempatkan maupun modal disetor Perseroan.

“Transaksi gadai saham tersebut tidak menyebabkan dilusi kepemilikan saham dan tidak mengubah jumlah modal ditempatkan maupun modal disetor perseroan,” tulis manajemen BOAT dalam keterbukaan informasi BEI Selasa (12/5/2026).

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian kalangan karyawan. Seiring ramainya pembahasan bantuan Rp600.000 tersebut, banyak karyawan mulai mencari informasi terkait syarat dan cara menjadi penerima BSU tahun ini.

BSU merupakan program bantuan pemerintah yang ditujukan bagi pekerja atau karyawan dengan kriteria tertentu. Pada penyaluran sebelumnya, bantuan ini diberikan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Program ini sebelumnya disalurkan pemerintah melalui data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diverifikasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa BSU umumnya tidak didaftarkan secara mandiri seperti bantuan sosial lainnya. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan validasi data pekerja yang telah terdaftar dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Benarkah BSU Rp600.000 Cair Lagi pada Mei 2026?

Kemnaker sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait kabar pencairan BSU Rp600.000 yang kembali ramai diperbincangkan pada 2026.

Melalui kanal resminya, Kemnaker meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang menyebut BSU akan segera cair, karena hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan penyaluran bantuan tahap lanjutan.

Program BSU terakhir kali disalurkan pada Agustus 2025 kepada pekerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menegaskan belum ada agenda pencairan BSU tambahan dalam waktu dekat.

Karena itu, masyarakat diimbau memantau perkembangan informasi hanya melalui kanal resmi pemerintah agar terhindar dari hoaks terkait bantuan subsidi upah.

Syarat Penerima BSU 2026 untuk Karyawan

Meski hingga kini belum ada kepastian mengenai pencairan BSU terbaru, masyarakat dapat melihat syarat penerima berdasarkan pola penyaluran bantuan pada periode sebelumnya. Berikut sejumlah ketentuan yang umumnya digunakan pemerintah dalam penyaluran BSU:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
• Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta atau sesuai UMK/UMP
• Bukan ASN, TNI, dan Polri
• Tidak sedang menerima bantuan sosial tertentu lainnya

Selain memenuhi syarat kepesertaan, pekerja juga perlu memastikan rekening bank yang digunakan masih aktif agar pencairan bantuan tidak mengalami kendala. Pada penyaluran sebelumnya, dana BSU umumnya dikirim melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Cara Daftar BSU 2026 agar Berpeluang Jadi Penerima

Sebagai informasi, program BSU tidak membuka pendaftaran mandiri. Meski demikian, pekerja atau karyawan tetap dapat melakukan sejumlah langkah berikut agar data mereka berpotensi masuk dalam calon penerima bantuan subsidi upah:

1. Pastikan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif
2. Perbarui Data Diri
3. Pastikan Rekening Masih Aktif
4. Pastikan Perusahaan Aktif Melaporkan Data Pekerja
5. Pantau Informasi Resmi Pemerintah

Langkah-langkah tersebut penting dilakukan agar data pekerja tetap valid dalam proses verifikasi calon penerima BSU.

Cara Cek Status Penerima BSU

Apabila program BSU kembali dibuka, pekerja biasanya dapat melakukan pengecekan status penerima melalui beberapa cara berikut.

Cek Lewat Situs Kemnaker

1. Buka situs resmi bsu.kemnaker.go.id
2. Masukkan NIK sesuai dengan KTP
3. Isi nama lengkap sesuai identitas
4. Masukkan nama ibu kandung
5. Isi nomor HP dan alamat email aktif
6. Ketik kode keamanan yang muncul
7. Klik tombol “Cek Status”

Setelah proses pengecekan selesai, sistem akan menampilkan status apakah data pekerja terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau tidak.

Pekerja perlu berhati-hati terhadap informasi palsu terkait pendaftaran BSU 2026. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan kebijakan resmi terkait kelanjutan penyaluran BSU tahun 2026.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi, PIN, password, maupun kode OTP dengan alasan pencairan BSU.

PetroChina International Jabung Ltd. mencatat tingkat keberhasilan tinggi dalam rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Jambi. Rehabilitasi ini berhasil memulihkan kawasan seluas 34 hektare dengan tingkat kelangsungan hidup vegetasi mencapai 95,88 persen sebagai bagian dari komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pemulihan dilakukan di kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Area tersebut sebelumnya menjadi bagian dari jalur pipa Blok Jabung, fasilitas produksi, serta sumur eksploitasi milik perusahaan.

Pada 17 Desember 2025, PetroChina secara resmi menyerahkan kembali lahan rehabilitasi seluas 34 hektare itu kepada Kementerian Kehutanan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Presiden Operasi PetroChina, Khostarosa Andhika Jaya, kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, di Jakarta.

Keberhasilan rehabilitasi tersebut diperkuat hasil evaluasi tim penilaian lintas lembaga yang melibatkan Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) XIV Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Hasil evaluasi mencatat tingkat keberlangsungan hidup tanaman mencapai 95,88 persen. Beragam spesies tanaman asli berhasil tumbuh di kawasan itu, mulai dari jelutung rawa, pulai rawa, balangeran, kayu aro, jengkol, nangka, hingga palem areca.

Dalam proses rehabilitasi, vegetasi ditanam dengan pola jarak 3 x 3 meter atau setara sekitar 1.100 pohon per hektare. Rata-rata tinggi tanaman kini mencapai 127,5 sentimeter, menandakan perkembangan vegetasi yang dinilai optimal di kawasan gambut tersebut.

PetroChina telah menjalankan program rehabilitasi hutan gambut dan DAS terlindungi di Tanjung Jabung Timur sejak 2022. Upaya itu menjadi bagian dari kewajiban reklamasi sekaligus strategi keberlanjutan perusahaan di sektor lingkungan.

Komitmen tersebut juga mendapat pengakuan pemerintah. Pada 2023, PetroChina menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kontribusinya dalam rehabilitasi DAS dan reklamasi lahan. Program itu mencakup rehabilitasi 473 hektare DAS serta pengembangan 40 hektare hutan kota di Muara Sabak Barat.

Tak hanya di Jambi, PetroChina juga aktif menjalankan program penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, perusahaan telah menanam lebih dari 93 ribu bibit mangrove secara nasional, termasuk 35.200 bibit di Waitambi, Tanjung Jabung Timur, 10.813 bibit di Pangkal Babu, Tanjung Jabung Barat, 10 ribu bibit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, serta 5 ribu bibit di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi geopolitik global saat ini berpotensi memunculkan risiko terhadap pasokan energi nasional, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Dalam kacamata Indonesian Petroleum Association (IPA), hal ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia, khususnya dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Menurut Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri guna memperkuat ketahanan energi nasional, melalui peningkatan produksi dan percepatan eksplorasi di sektor hulu migas.

“Situasi global saat ini menunjukkan rantai pasok energi sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Indonesia perlu mengantisipasi hal ini dengan memperkuat produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor,” kata Marjolijn Wajong, dalam acara Press Confrence—Road to IPA Convex 2026, Selasa (12/5/2026).

Sejalan dengan itu, Marjolijn Wajong menilai bahwa dinamika geopolitik global saat ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas dalam negeri.

Terlebih, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi migas nasional. Lebih dari 50% cekungan migas di Indonesia, imbuhnya, saat ini belum dieksplorasi. Hanya saja, dia menjelaskan bahwa sebagian besar cekungan migas tersebut berada di wilayah timur Indonesia dan laut dalam yang membutuhkan teknologi tinggi serta investasi besar.

Dengan kata lain, Marjolijn Wajong menilai, tantangan industri hulu migas saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kebutuhan investasi dan tingginya risiko eksplorasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang konsisten, kepastian hukum, dan percepatan perizinan, serta skema fiskal yang kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investor.

“Penemuan cadangan baru menjadi kunci. Tidak cukup hanya mengandalkan proyek yang sudah berjalan. Diperlukan eksplorasi yang lebih agresif serta kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri,” katanya.

Adapun, IPA yang merupakan asosiasi para pelaku sektor hulu migas di Indonesia, kembali menyelenggarakan konfrensi dan pameran tahunan yang dikenal dengan IPA Convention and Exhibition (IPA Convex).

Pada tahun ini, IPA Convex diadakan untuk ke-50 kalinya dengan mengusung tema “50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth”, yang akan berlangsung pada 20–22 Mei 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Ketua Panitia IPA Convex 2026, Teresita Listyani menjelaskan bahwa penyelenggaraan IPA Convex ke-50 tahun ini tidak hanya menjadi refleksi perjalanan panjang industri hulu migas nasional, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas masa depan ketahanan energi Indonesia.

“IPA Convex menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, hingga generasi muda dalam mendukung ketahanan energi nasional dan menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif,” ujar Teresita.

Dia memaparkan, IPA Convex 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 exhibitor dan lebih dari 200 technical presentation yang mencakup berbagai isu strategis di sektor energi, mulai dari eksplorasi, teknologi, transisi energi, hingga investasi hulu migas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan rupiah hari ini yang tembus ke level Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) dinilai disebabkan oleh kombinasi konflik geopolitik di Timur Tengah, faktor musiman domestik, hingga sentimen negatif terkait indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, pasar saat ini mengkhawatirkan potensi berlanjutnya freezing MSCI atau tidak adanya penambahan saham Indonesia dalam indeks tersebut karena reformasi pasar modal domestik dinilai belum memenuhi syarat.

"Ada kekhawatiran freezing MSCI berlanjut," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, pasar juga mulai menaruh kekhawatiran soal kebijakan fiskal yang ekspansif hanya untuk mendorong ekonomi tumbuh tinggi di Kuartal I 2026.

Musim pembagian dividen perusahaan-perusahaan nasional juga menambah tekanan terhadap rupiah karena meningkatkan kebutuhan valuta asing (valas) dan mendorong arus modal keluar dari pasar domestik.

Oleh karenanya, Bhima memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah ke depannya apabila tekanan global dan domestik terus meningkat.

Diperkirakan mata uang Garuda akan mencapai level 17.845 per dollar AS pada akhir Mei 2025.

"Rupiah bisa terus berlanjut melemah, apakah level depresiasi hingga Rp 17.845 bisa terjadi? Jawabannya sangat mungkin melihat tekanan domestik dan eksternal yang meningkat," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Doo Financial Futures Ariston Tjendra menilai pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipicu sentimen global yang merembet ke dalam negeri.

Tekanan pertama berasal dari ketidakpastian negosiasi perang Iran dan AS yang belum menemukan titik temu.

Bahkan malah terjadi konflik-konflik bersenjata yang bisa menghentikan negosiasi.

"Kekhawatiran ini mendorong penguatan dollar AS terhadap nilai tukar lainnya," kata Ariston saat dihubungi, Kompas.com, Selasa.

Selanjutnya, pasar juga melihat bank sentral AS (Federal Reserve) semakin enggan memangkas suku bunga acuan di tengah kenaikan harga minyak mentah serta meningkatnya data tenaga kerja dan inflasi AS.

Kondisi tersebut semakin memperkuat nilai tukar dollar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia turut menekan Indonesia sebagai negara importir minyak karena membutuhkan lebih banyak dollar AS untuk memenuhi kebutuhan impor energi.

Isu ini, kata Ariston, turut membebani ekonomi dalam negeri dengan kenaikan harga-harga barang konsumsi.

"Jadi pemicunya dari isu global yang merembet ke dalam negeri," ungkapnya.

Dia menambahkan, isu MSCI juga memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah karena investor asing masih melakukan aksi jual bersih atau net sell di pasar saham Indonesia.

"Pertumbuhan nasional positif tapi rupiah masih tertekan, berarti pasar masih menganggap Indonesia masih rentan. Isu global turut memengaruhi keputusan asing untuk masuk ke Indonesia," jelasnya.

Melihat faktor-faktor tersebut, Ariston memperkirakan rupiah masih berada dalam tekanan dalam jangka pendek, selama situasi konflik di Timur Tengah belum mereda.