Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bakal menindak tegas pedagang nakal yang menaikkan harga maupun menciptakan kelangkaan beras di tengah kondisi stok nasional yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah bahkan telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi dan harga beras di berbagai daerah guna memastikan pasokan tetap lancar dan harga terkendali di tingkat konsumen.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, langka," ujar Amran dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurut Amran, kondisi pasar beras saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika kenaikan harga kerap direspons melalui kebijakan impor. Saat ini, pemerintah mengklaim memiliki stok yang sangat besar berkat peningkatan produksi domestik.

Dia menyebut stok beras nasional kini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut mencakup stok yang tersimpan di gudang Perum Bulog maupun fasilitas penyimpanan tambahan yang disewa pemerintah karena kapasitas gudang eksisting dinilai tidak lagi mencukupi.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," katanya.

Pemerintah menilai tingginya stok beras tersebut merupakan hasil peningkatan produksi nasional yang berhasil mendorong Indonesia mencapai kondisi swasembada beras pada 2025.

Kinerja produksi nasional juga tercermin dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA). Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan peningkatan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun, Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang memiliki total produksi tahunan di atas 30 juta ton.

"Kalau dulu stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," ujar Amran.

Amran menegaskan bagi seluruh pelaku usaha dan pedagang beras agar tidak memanfaatkan situasi pasar guna mengambil keuntungan berlebihan melalui permainan harga ataupun distribusi.

"Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegasnya.

Selain memperketat pengawasan distribusi, pemerintah juga meminta Bulog meningkatkan penyaluran beras premium ke pasar. Selama ini, Bulog lebih dikenal menjalankan distribusi beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran menilai Bulog perlu memperluas peran di segmen komersial guna memenuhi kebutuhan konsumen terhadap beras premium.

Arahan tersebut muncul setelah Bapanas menerima laporan mengenai berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan kondisi yang terjadi bukanlah kelangkaan beras, melainkan berkurangnya suplai dari beberapa pemasok pada segmen premium.

Menurut dia, kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi Bulog untuk memperluas pemasaran beras komersial yang dimiliki.

"Bukan langka. Saya kira kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka," kata Ketut.

Berdasarkan data Bapanas per 12 Juni 2026, stok beras komersial Bulog tercatat masih mencapai sekitar 11.400 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan setara beras untuk kebutuhan stok komersial telah mencapai 45.500 ton dari total pengadaan beras nasional yang mencapai 3,1 juta ton.

Dengan kondisi stok yang melimpah, pemerintah menegaskan fokus saat ini bukan pada penambahan pasokan melalui impor, melainkan memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan tidak ada praktik spekulasi yang merugikan masyarakat maupun petani.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perekonomian Indonesia memulai 2026 dengan capaian yang terbilang impresif.

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak kuartal II-2021.

Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan tersebut.

Namun, di balik angka yang mengesankan itu, Bank Dunia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berkelanjutan apabila tidak dibarengi peningkatan produktivitas.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, Bank Dunia menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural dan kemampuan pemerintah mengatasi berbagai hambatan produktivitas.

"Pertumbuhan ekonomi baru-baru ini didukung oleh dorongan dari sisi permintaan, termasuk stimulus fiskal dan pengeluaran yang diarahkan pemerintah. Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan-dorongan ini mungkin akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara waktu, tetapi kecil kemungkinannya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi dan belanja pemerintah

Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 terutama didorong konsumsi domestik yang tetap kuat.

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB, menjadi kontributor utama pertumbuhan.

Belanja masyarakat terdorong oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri yang lebih awal, pencairan tunjangan hari raya aparatur sipil negara, serta percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada saat yang sama, konsumsi pemerintah meningkat tajam dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sejak kuartal IV-2010. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 6 persen, naik dibandingkan 5,1 persen pada 2025.

Pertumbuhan investasi didukung pelonggaran kebijakan moneter, proyek hilirisasi yang terus berjalan, dan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.

Di sisi produksi, sektor jasa menjadi mesin utama pertumbuhan. Perdagangan, transportasi, perhotelan, jasa keuangan, dan teknologi informasi menyumbang 57 persen pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

Industri manufaktur juga masih tumbuh, terutama industri logam dan elektronik yang masing-masing meningkat 10,3 persen dan 7 persen.

Namun, Bank Dunia mencatat adanya perlambatan aktivitas manufaktur memasuki Mei 2026, ditandai dengan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) dari 53,8 menjadi 50.

Penurunan tersebut dipengaruhi gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya input yang mulai menekan sektor riil.

Potensi pertumbuhan hanya sekitar 4,2 persen

Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap berada di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun ke depan, Bank Dunia menilai prospek tersebut bergantung pada keberhasilan reformasi.

Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5 persen pada 2026, sebelum kembali menguat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028. Namun, proyeksi tersebut bukan berarti risiko ekonomi telah berkurang.

"Prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural dan meredanya hambatan eksternal," ungkap Bank Dunia.

Bank Dunia mengingatkan, proyeksi pertumbuhan tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan (potential growth) Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 4,2 persen.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan beberapa tahun terakhir lebih banyak ditopang oleh stimulus fiskal dan belanja pemerintah.

“Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan-dorongan ini mungkin akan mengangkat pertumbuhan untuk sementara waktu namun kemungkinan besar tidak akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pemulihan ke 5,2 persen pada tahun 2027-2028 bergantung pada reformasi,” terang Bank Dunia.

Tantangan datang dari luar dan dalam negeri

Bank Dunia dalam laporannya juga juga mencatat Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Pada awal 2026, ekonomi Indonesia mengalami dua guncangan beruntun.

Pertama, tekanan dari pasar keuangan setelah MSCI mempertimbangkan pembatasan saham Indonesia dalam indeks pasar berkembang karena masalah transparansi kepemilikan dan rendahnya free float.

Kondisi ini diperparah oleh defisit fiskal 2025 yang mencapai 2,9 persen dari PDB serta penurunan prospek peringkat utang Indonesia oleh Moody's dan Fitch.

Guncangan kedua datang dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang pecah pada akhir Februari 2026.

Konflik tersebut mendorong harga minyak Brent melampaui 100 dollar AS per barrel pada pertengahan Maret 2026, level tertinggi sejak 2022. Kenaikan harga minyak memicu inflasi, meningkatkan beban subsidi energi, mengganggu rantai pasok, dan memperlemah prospek ekspor Indonesia.

Rupiah juga mengalami tekanan dan sempat menyentuh level Rp 18.000 per dollar AS pada awal Juni 2026.

Meski harga minyak Brent kemudian turun ke sekitar 97 dollar AS per bartel per 3 Juni 2026, Bank Dunia menilai volatilitas masih tinggi karena ketidakpastian pasokan minyak dan jalur pelayaran global.

Dalam skenario yang lebih buruk, gangguan pasokan minyak dan pelayaran yang lebih panjang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 hingga 0,3 poin persentase pada 2027-2028.

Sebaliknya, jika pasokan minyak dan jalur pelayaran pulih lebih cepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat 0,2 sampai 0,4 poin persentase pada 2026.

Produktivitas menjadi kata kunci

Dalam situasi tersebut, Bank Dunia menilai Indonesia perlu menjalankan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan produktivitas dalam jangka menengah.

"Mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik memerlukan kebijakan yang mengelola risiko jangka pendek sekaligus meningkatkan produktivitas," papar Bank Dunia.

Laporan IEP kali ini secara khusus menyoroti tiga agenda reformasi yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas, yakni reformasi subsidi BBM, penguatan pengelolaan investasi publik (public investment management/PIM), dan reformasi sektor logistik.

Reformasi subsidi BBM dan ruang fiskal

Bank Dunia menilai ruang fiskal Indonesia semakin terbatas.

Rasio penerimaan negara terhadap PDB turun menjadi 9,3 persen pada 2025, menjadi yang terendah dalam sejarah. Di saat yang sama, defisit fiskal mencapai 2,9 persen dari PDB.

Karena itu, Bank Dunia menilai reformasi subsidi BBM menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat fondasi fiskal.

Laporan tersebut mencatat, 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi BBM. Di sisi lain, kenaikan harga minyak global membuat beban subsidi dan kompensasi energi terus meningkat.

Bank Dunia mengusulkan reformasi yang mencakup penyesuaian harga BBM secara bertahap, pemberian bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin, serta pengalihan anggaran subsidi untuk perlindungan sosial dan investasi publik.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan sebesar 1,3 persen dari PDB selama dua tahun pertama, dan meningkat menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya menyesuaikan diri," sebut Bank Dunia.

Investasi publik dan logistik

Selain subsidi energi, Bank Dunia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas investasi publik.

Menurut Bank Dunia, Indonesia belum memiliki jalur proyek investasi yang terintegrasi sehingga proses pemilihan proyek, penganggaran, hingga pelaksanaan masih tersebar di berbagai lembaga.

Akibatnya, kualitas penilaian proyek tidak merata dan belanja modal kerap menumpuk pada akhir tahun.

Bank Dunia mengusulkan pembentukan unit khusus untuk mengelola investasi publik, standarisasi penilaian proyek, penerapan kontrak multi-tahun, dan pembangunan sistem proyek yang lebih transparan.

Sementara itu, di sektor logistik, Bank Dunia menilai biaya logistik Indonesia masih tinggi karena hambatan kelembagaan dan regulasi.

Lembaga tersebut mencatat jasa transportasi Indonesia termasuk yang paling restriktif di ASEAN. Selain itu, waktu tunggu kapal di pelabuhan utama masih lebih lama dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Bank Dunia menilai investasi infrastruktur saja tidak cukup untuk memperbaiki kondisi tersebut.

"Misalnya, kesenjangan logistik tidak akan tertutup jika mandat tetap terfragmentasi di setidaknya 15 lembaga," jelas Bank Dunia.

Karena itu, Bank Dunia mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi logistik nasional yang permanen, perluasan sistem berbasis risiko dalam proses kepabeanan, serta penyederhanaan perizinan impor guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

Pada akhirnya, laporan tersebut menegaskan tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan tetap berada di atas 5 persen, melainkan memastikan pertumbuhan itu dapat bertahan dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih produktif.

"Dalam lingkungan eksternal yang lebih menantang, mengelola risiko sekaligus meningkatkan produktivitas akan menentukan arah perkembangan Indonesia dalam jangka menengah," tulis Bank Dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi.

Isu tersebut ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per loter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan.

"Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," kata Roberth dalam keterangan resmi.

Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," ujarnya.

Roberth memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite masih berjalan normal. Menurutnya, program Subsidi Tepat yang dijalankan Pertamina bertujuan mendukung penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan narasi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua.

"Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas," kata Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6).

Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.

"Tapi jangan juga ada praktik-praktik helikopter yang bolak-balik tangkinya diisi bolak-balik SPBU. Tambah lagi jangan ada panic buying, jangan ada penimbunan. Itu yang mengakibatkan kelangkaan di mana-mana," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan nasional tercatat mengalami kenaikan di pasar tradisional, dengan harga bawang putih masih menanjak.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Sabtu (13/6/2026), harga beras terpantau bervariasi dari berbagai kualitas, dengan beberapa di antaranya mengalami kenaikan.

Beras kualitas bawah I tetap di Rp14.650 per kilogram. Kemudian, beras kualitas bawah II naik tipis 0,35% di Rp14.500 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I juga naik 0,31% ke Rp16.250 per kilogram, kualitas medium II tetap di Rp16.050 per kilogram.

Adapun, kualitas super I naik 0,29% di Rp17.550 per kilogram, dan kualitas super II mengalami kenaikan 0,29% ke Rp17.000 per kilogram.

Kenaikan harga yang cukup tajam juga masih terjadi pada komoditas bawang merah dan bawang putih ukuran sedang.

Bawang merah tercatat naik 2,02% ke Rp55.450 per kilogram. Sementara harga bawang putih naik 8,88% ke Rp42.300 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai kompak turun dengan cabai merah besar di harga Rp61.300 per kg, atau turun 5,03%, cabai merah keriting seharga Rp56.150 per kg atau turun 7,95%.

Harga cabai rawit juga turun, dengan cabai rawit hijau turun 2,62% ke Rp53.900 per kg dan cabai rawit merah turun 1,52% ke Rp74.550 per kg.

Selanjutnya, harga minyak curah turun 0,48% ke Rp20.600, minyak goreng kemasan bermerk 1 naik 0,62% ke Rp24.200 per liter, dan harga minyak goreng kemasan bermerk 2 naik 0,43% ke Rp23.300.

Harga gula pasir kualitas premium tetap di Rp20.250 dan harga gula pasir lokal naik tipis 0,26% ke Rp19.150.

Harga protein hewani hari ini bervariasi, dengan daging sapi kualitas I naik 0,07% ke Rp148.600 per kg. Sedangkan daging sapi kualitas 2 turun 0,32% dan harganya berada di Rp139.650.

Daging ayam ras segar juga mengalami penurunan 2,49% dan harganya menjadi Rp37.200 per kg dan harga telur ayam ras segar turun 0,99% ke Rp30.100 per kg.

Mexico City (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toferry Primanda Soetikno mengatakan, hubungan perekonomian antara Republik Indonesia dan Republik Meksiko Serikat memiliki potensi sangat besar untuk terus ditingkatkan.

“Saat ini nilai hubungan perdagangan kedua negara mencapai 4,6 miliar dolar AS dan Indonesia surplus sebesar 2,8 miliar dolar AS,” kata Toferry Primanda Soetikno di Mexico City, Jumat waktu setempat.

Meski angka tersebut relatif besar, lanjut Toferry, tetapi potensinya bisa jauh lebih besar dari itu.

“Saat ini Meksiko sedang bernegosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan Juli 2026 nanti sudah ada keputusan,” kata Dubes yang mulai bertugas di Meksiko sejak tujuh bulan lalu.

Dia berharap hasil perundingan tersebut bisa berdampak positif positif bagi Indonesia dengan peluang pasar lebih besar.

Selain itu, menurut Toferry, adanya hubungan perdagangan bebas antara Meksiko dan Kanada juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa memasarkan produk-produknya lebih luas.

“Jadi Meksiko ini bisa menjadi pintu gerbang perdagangan produk-produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Amerika utara, Amerika tengah, maupun Amerika selatan,” kata Toferry.

Di samping itu, adanya disrupsi hubungan ekonomi antarnegara di dunia akibat situasi geopolitik menjadi situasi menguntungkan bagi peluang produk Indonesia.

Akibat situasi geopolitik yang berdampak pada negara tertentu, kata Toferry, banyak dari pebisnis Meksiko mencari alternatif suplier-suplier baru. Ini juga menjadi salah satu peluang lain bagi Indonesia.

Beberapa komoditas, seperti kayu, barang plastik, hingga alat kesehatan merupakan yang banyak diminta oleh pasar Meksiko.

Selain itu, Meksiko menjadi pasar nomor tiga dari ekspor mobil-mobil produksi Indonesia. “Saat ini beberapa produk-produk mobil yang familiar di Indonesia jamak kita temui di jalanan Meksiko ini,” kata Toferry.

Tak hanya itu, pariwisata Indonesia juga memiliki peluang besar untuk meraih pasar wisatawan Meksiko yang besar. “Banyak dari warga Meksiko biasa berlibur ke Eropa dan ingin mencari pengalaman baru di tempat lain,” kata dia.

Menurut Toferry, masyarakat Meksiko yang sangat menyukai kebudayaan menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki kekayaan budaya di sejumlah wilayahnya.

Oleh karena itu, Kedubes RI di Meksiko ini terus berupaya mempromosikan hal tersebut. Beberapa di antaranya adalah menggelar acara Festival Indonesia, membuka Pusat Kebudayaan Indonesia di kompleks Kedubes, hingga mengikuti acara-acara promosi yang digelar di Meksiko.

Pewarta: Aditya Pradana Putra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Blockchain Association mendesak agar Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan Undang-Undang (UU) Clarity pasar kripto.

UU ini bertujuan menetapkan kerangka kerja serta kejelasan regulasi di aset digital dan industri mata uang pasar kripto.

Tujuannya untuk menghindari pencucian uang.

"Orang mencuci uang dan Anda tidak dapat melacaknya, tetapi ketika Anda berurusan dengan blockchain, ada catatan yang tidak dapat diubah dan itu membuat pekerjaan penegak hukum jauh lebih mudah," jelas CEOBlockchain Association Summer Mersinger dikutip dari The Street, Sabtu (13/6/2026).

Asosiasi itu mengumpulkan petisi berisi 160 tanda tangan dari mantan pejabat keamanan nasional, intelijen, dan penegak hukum AS.

Mersinger yang merupakan mantan komisioner Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebuah lembaga jasa keuangan di AS, menganggap UU Clarity amat penting menangkal kegiatan ilegal di pasar kripto.

"Ada kegiatan keuangan ilegal yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang memang terjadi, dan hasil terbaiknya adalah Anda dapat melacaknya dan mengetahui ke mana uang itu mengalir," ungkapnya.

Dengan demikian, kegiatan perdagangan mata uang digital lebih terjamin keamanannya.

Perketat pengawasan

UU Clarity mengarahkan agar pasar komoditas digital di bawah pengawasan pemerintah federal terutama CFTC.

Maraknya potensi pencucian uang melalui ATMkripto yang berkembang pesat di AS bisa segera ditindak.

Bahkan, CFTC diperkenankan meminta bantuan FBI (Federal Bureau of Investigation) bila kejahatan bersifat lintas negara.

Namun, UU Clarity diperdebatkan karena ia merusak UU Sekuritas tahun 1929 yang melindungi investor.

Bila diterapkan, maka perusahaan yang menerbitkan token berbasis blockchain, bukan saham konvensional menghindari aturan sekuritas.

Hal ini melemahkan likuiditas saham-saham konvensional bila mata uang digital dianggap lebih bernilai dibanding aset fisik.

Status UU Clarity

Merunut Reuters, UU Clarity masih dalam status rancangan undang-undang sejak Juli 2025.

RUU ini masih membutuhkan pemungutan suara penuh di Senat AS dan persetujuan presiden untuk menjadi undang-undang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?," ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hendry menjelaskan, selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut semakin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Ia menambahkan, apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Oleh karena itu, dia menilai langkah penyesuaian harga Pertamax sulit dihindari setelah beberapa bulan terakhir Pertamina menahan harga jual BBM nonsubsidi tersebut di bawah harga keekonomiannya.

“Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik,” kata Hendry.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANJARNEGARA - Masa remaja seharusnya menjadi waktu untuk belajar, bermain, dan berjuang meraih cita-cita. Namun bagi Raditya Zhibran Setiawan (14), siswa kelas VII Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 27 Banjarnegara, menjadi masa yang penuh tantangan. Di tengah semangatnya menempuh pendidikan, ia harus berjuang melawan hepatitis autoimun, penyakit yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif.

Remaja yang akrab dipanggil Gibran ini mengaku awalnya sering merasakan tubuhnya mudah lelah dan tidak sekuat biasanya. Kondisi tersebut membuat aktivitas belajarnya terganggu. Sebagai seorang pelajar yang harus mengikuti kegiatan sekolah setiap hari, ia merasa kesulitan untuk berkonsentrasi ketika kondisi kesehatannya menurun.

“Waktu itu saya sering merasa lemas dan cepat capek. Saat belajar di sekolah juga rasanya tidak nyaman karena badan sering tidak fit,” ujarnya.

Melihat kondisi Gibran yang sering terlihat lemas dan kesulitan mengikuti kegiatan belajar, pihak sekolah segera mengambil langkah dengan membantu memeriksakan kondisi kesehatannya. Sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Gibran kemudian mendapatkan akses pelayanan kesehatan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialaminya.

Pemeriksaan awal dilakukan di Puskesmas Banjarnegara II. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter merujuk Gibran ke RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan. Saat itu Gibran sempat menjalani rawat inap selama beberapa hari untuk mendapatkan observasi dan serangkaian pemeriksaan medis.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, dokter mendiagnosis Gibran mengalami hepatitis autoimun. Untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif, dokter kemudian merujuknya ke RS dr. Sardjito Yogyakarta. Di rumah sakit tersebut Gibran menjalani tindakan operasi hati yang menjadi bagian dari upaya pemulihan kondisinya.

Bagi seorang siswa seusianya, menjalani pengobatan di rumah sakit tentu bukan hal yang mudah. Selain harus beradaptasi dengan proses perawatan, Gibran juga harus meninggalkan sementara aktivitas belajar bersama teman-temannya di sekolah.

“Saya takut tertinggal pelajaran karena harus sering kontrol dan menjalani perawatan. Tapi guru dan teman-teman memberikan dukungan sehingga saya tetap semangat untuk sembuh,” tuturnya.

Di tengah proses pengobatan yang panjang, Gibran mengaku mendapatkan banyak perhatian dari lingkungan sekolahnya. Meskipun sehari-hari tinggal di asrama sekolah dan jauh dari orang tua, ia merasakan kehadiran para guru dan teman-temannya sebagai sumber kekuatan selama menjalani masa-masa sulit. Ia juga bersyukur karena semua rangkaian pelayanan kesehatan yang ia butuhkan dapat diakses tanpa harus memikirkan biaya yang besar berkat adanya Program JKN.

Kini kondisi Gibran berangsur membaik dan ia masih menjalani kontrol kesehatan secara rutin. Ia berharap dapat segera pulih sepenuhnya agar bisa kembali mengikuti kegiatan belajar dengan optimal dan mengejar cita-cita yang diimpikannya.

“Saya ingin cepat sembuh supaya bisa belajar dengan semangat lagi dan tidak sering izin sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah merawat saya dan Program JKN yang membantu pengobatan saya,” ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Dina Diana Permata, menyampaikan bahwa perlindungan kesehatan bagi anak usia sekolah merupakan hal yang sangat penting. Menurutnya, kondisi kesehatan yang terjaga akan mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk dalam menempuh pendidikan.

“Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Melalui Program JKN, peserta dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya tanpa terkendala biaya, sehingga mereka dapat fokus pada proses pemulihan dan kembali melanjutkan aktivitas belajar,” jelasnya.

Kisah Gibran menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Melalui Program JKN, peserta bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk masyarakat prasejahtera yang didaftarkan sebagai peserta PBI oleh pemerintah.

“Kami berharap Gibran dapat segera pulih dan dapat mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah dengan baik. Semoga pengalaman yang dialaminya menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan kesehatan melalui Program JKN,” tutupnya.

ABU DHABI - Uni Emirat Arab setuju untuk membuka dana miliaran dolar untuk Iran, menurut empat sumber. Itu merupakan perubahan taktis setelah serangan Iran selama beberapa minggu terhadap negara Teluk Arab yang kaya tersebut selama perang AS-Israel dengan Republik Islam.

Kabar mengenai langkah ini, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, bertepatan dengan tahap akhir negosiasi yang lebih luas antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang, pembicaraan yang menurut para diplomat dapat melibatkan pelepasan puluhan miliar dolar pendapatan minyak Iran yang dibekukan di bank-bank asing di bawah sanksi AS.

Dua sumber regional mengatakan kepada Reuters bahwa UEA telah setuju untuk melepaskan total USD10 miliar, lebih dari USD3 miliar atau Rp53 triliun di antaranya telah diserahkan.

Dua sumber lain yang mengetahui kesepakatan tersebut menyebutkan total dana yang terlibat sebesar USD20 miliar, menambahkan bahwa langkah tersebut telah disepakati sebagai imbalan atas penghentian serangan Iran terhadap UEA. Salah satu sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut juga mengatakan bahwa tahap pertama sebesar USD3 miliar telah tersedia.

Reuters tidak dapat memastikan apakah dana yang dialokasikan untuk transfer tersebut milik UEA atau berasal dari rekening Iran yang telah lama diblokir di sistem perbankan UEA, atau di tempat lain.

Namun seorang pejabat UEA, yang diminta untuk mengomentari transfer tersebut, mengatakan bahwa negara tersebut sedang berupaya untuk meredakan ketegangan dan mendorong perdamaian.

“Kebijakan luar negeri UEA dipandu oleh upaya untuk meningkatkan de-eskalasi dan mengurangi ketegangan di seluruh kawasan, sambil memajukan perdamaian dan stabilitas yang langgeng,” kata pejabat itu. “UEA mendukung upaya, termasuk yang dilakukan oleh Amerika Serikat, untuk melindungi rakyat di kawasan ini dari dampak konflik.”

Kemudian, UEA dengan tegas membantah laporan bahwa mereka telah mentransfer dana ke Iran sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri serangan terhadap negara Teluk tersebut.

Laporan muncul pada hari Jumat bahwa UEA telah mentransfer setidaknya USD3 miliar ke Iran.

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab “menegaskan bahwa tuduhan ini sepenuhnya salah dan tidak berdasar, menekankan bahwa tidak ada dana Iran yang dibekukan yang telah dilepaskan, ditransfer, atau difasilitasi melalui UEA.”

Kementerian juga meminta media untuk “menjaga keakuratan,” mengandalkan sumber resmi, dan menahan diri dari menerbitkan atau menyebarkan “informasi yang tidak terverifikasi dan tuduhan yang tidak berdasar.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melepas (flag off) peserta BTN Jakarta International Marathon (Jakim) 2026 di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu (13/6/2026) pagi. Dalam ajang tersebut, ia juga turut ambil bagian sebagai peserta kategori 10K.

Pramono mengatakan, kelancaran kegiatan tersebut menunjukkan kesiapan Jakarta dalam menggelar ajang olahraga besar. Ajang itu juga memperkuat posisi ibu kota sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism berkelas internasional.

“Keberhasilan penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon 2026 ini menjadi bukti bahwa Jakarta memiliki kapasitas, infrastruktur, dan dukungan masyarakat yang kuat untuk menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga berskala internasional,” kata dia

Sepanjang rute, Pramono turut memantau pelaksanaan lomba, termasuk kelancaran jalur, kesiapan petugas, serta pengaturan arus peserta. Menurut dia, rangkaian kegiatan itu berlangsung dengan baik.

"Hal ini tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan secara matang. Salah satu faktor penting adalah pengamanan dan pengaturan jalur lomba yang telah disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat,” ujar dia.

Menurut dia, ajang lari internasional seperti Jakim tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian kota. Kegiatan berskala besar dinilai mampu menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, serta usaha mikro dan kecil di sekitar lokasi kegiatan.

“Saya meyakini, semakin banyak ajang seperti ini digelar, semakin kuat pula posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism dunia yang mampu menarik wisatawan, menggerakkan perekonomian, serta memperkenalkan wajah Jakarta sebagai kota global yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing,” kata Pramono.

Diketahui, Jakim tahun ini diikuti 45.500 peserta dari berbagai negara. Jumlah tersebut meningkat sekitar 47 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun 2025 yang diikuti sekitar 31 ribu pelari.

Ditargetkan, pada tahun depan ajang itu dapat diikuti lebih dari 50 ribu peserta. Mengingat, tahun depan juga bertepatan dengan perayaan 500 tahun Kota Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik terus mencatat pertumbuhan investasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia. Hingga triwulan I 2026, investasi kumulatif di kawasan tersebut telah mencapai Rp113,4 triliun dan menyerap 45.860 tenaga kerja.

Capaian tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat proses perluasan KEK Gresik guna mengakomodasi masuknya investasi baru. Rencana perluasan kawasan dibahas dalam rapat koordinasi terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang digelar di Gresik, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).

Sekretaris Dewan Nasional KEK yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tingginya realisasi investasi menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga.

“Di tengah ketidakpastian global akibat kondisi geopolitik dan konflik di berbagai kawasan, realisasi investasi di Indonesia masih terus mengalami peningkatan, termasuk investasi asing di kawasan ekonomi khusus,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Sejak ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Dari total investasi Rp113,4 triliun, sekitar Rp108,2 triliun merupakan investasi yang masuk setelah kawasan itu memperoleh status KEK.

Peningkatan investasi tersebut turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dari total 45.860 pekerja yang terserap, lebih dari 44 ribu orang merupakan tenaga kerja yang direkrut setelah KEK Gresik resmi beroperasi.

Menurut Susiwijono, kebutuhan perluasan kawasan mencerminkan tingginya minat investor untuk mengembangkan usaha di KEK Gresik. Karena itu, pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan dan penyelesaian tata ruang agar peluang investasi yang ada dapat segera direalisasikan.

“Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik agar potensi investasi yang ada dapat segera dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja,” katanya.

Selain memperluas kawasan industri dan logistik, pengembangan KEK Gresik juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri terintegrasi dan mendukung pengembangan energi hijau. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Denpasar (ANTARA) - Ribuan wisatawan memadati Peed Aya atau pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, dimana mereka menjadikan budaya sebagai daya tarik utama saat berwisata.

“Sangat bagus bahwa Bali memiliki semua tradisi ini, saya harap agar festival budaya tetap dipertahankan karena ini jadi daya tarik utama pariwisata juga saya kira,” kata Judith (37) salah satu wisatawan mancanegara (Wisman) Austria.

Judith di Denpasar, Sabtu, mengaku sengaja berangkat sejak siang hari dari tempatnya menginap di Mengwi, Kabupaten Badung, untuk mendapat tempat menonton yang strategis.

Selama 18 hari berwisata di Pulau Dewata, ia merasa senang karena jelang kembali ke Kota Wina akhirnya ia menikmati festival budaya yang sejak lama ia dengar ceritanya dari seseorang.

“Saya punya teman dari Bali kami pernah satu sekolah bersama selama satu tahun, dan saya selalu ingin mengunjungi tempat yang selalu dia ceritakan, jadi karena diberitahu festival ini (Pesta Kesenian Bali) berlangsung, saya tidak mau melewatkannya,” ujar Judith.

“Walaupun cuaca panas, bagi saya ini sangat spektakuler melihat semua kostum mereka, musiknya, atraksinya, dan ini sangat asing bagi kami, tapi sangat keren dan sangat sangat spesial,” sambung perempuan itu.

Tak hanya wisatawan mancanegara, salah satu wisatawan domestik asal Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Rita Rahmawati (32) juga menjadikan budaya sebagai daya tarik utama ia bersama keluarganya dalam berwisata ke Bali.

“Saya tahu libur panjang ini akan ada PKB, jadi sengaja dari awal libur sekolah mengajak anak ke Bali,” ucapnya.

Karena waktu berlibur mereka sepekan, maka mereka berencana juga akan menonton rangkaian Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Art Center.

PKB 2026 sendiri dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Ribuan pengunjung dari dalam maupun luar negeri yang hadir di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon sejak pukul 14.00 Wita disambut dengan prosesi menepak kulkul diikuti garapan kolaboratif Komunitas Seni Usadhi Langu bersama Institut Seni Indonesia (ISI) Bali.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali Ida Bagus Alit Suryana menyampaikan untuk pawai pembukaan sendiri diikuti 10 tim perwakilan kabupaten/kota se-Bali dan ISI Bali.

Sebanyak 3.430 seniman akan bergerak dan beratraksi sesuai tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parishudha atau penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai landasan membangun kehidupan yang harmonis.

Menurutnya, tema tersebut mengajak masyarakat memperkuat nilai-nilai warisan leluhur Bali, seperti gotong royong, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

“Melalui tema tersebut, PKB 2026 diharapkan tidak hanya menjadi panggung pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga ruang penguatan identitas budaya Bali sekaligus sarana menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda,” tuturnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026