Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memastikan kasus hukum yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Komisaris Perseroan, Silmy Karim, tidak berdampak terhadap operasional maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Penegasan itu disampaikan manajemen Telkom menyusul pemberitaan terkait penetapan Silmy Karim sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024.

Corporate Secretary Telkom Jati Widagdo mengatakan informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi Silmy Karim dalam kapasitasnya sebagai komisaris perseroan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi yang bersangkutan dalam kapasitasnya di Perseroan,” ujar Jati dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, Telkom tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga mendukung upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jati menegaskan kasus yang menjerat Silmy tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha Telkom. Operasional perusahaan disebut tetap berjalan normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

“Tidak terdapat dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Operasional bisnis Perseroan tetap berjalan secara normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdampak oleh pemberitaan dimaksud,” katanya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pemberhentian Silmy telah ditandatangani Presiden pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah, kata dia, menghormati proses hukum yang tengah berjalan sembari memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal.

Silmy menjadi salah satu dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing. KPK menyebut dugaan tindak pidana tersebut terjadi saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024.

Profil Silmy Karim

Silmy Karim dikenal sebagai profesional yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri strategis dan pemerintahan. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti tersebut juga meraih gelar magister ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2007.

Sepanjang kariernya, Silmy pernah menjadi anggota tim nasional pengalihan aktivitas bisnis TNI, Special Advisor BKPM, staf khusus presiden, hingga anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN).

Di sektor korporasi, Silmy pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pindad pada 2014-2016 dan Direktur Utama Krakatau Steel pada 2018-2023. Dia juga sempat menduduki posisi Presiden Komisaris Krakatau Nippon Steel Sinergi.

Silmy tercatat menjabat sebagai Komisaris Telkom sejak 2023 dan masih tercantum dalam susunan pengurus perseroan hingga saat ini.

IDXChannel – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Jumat (5/6/2026), berpotensi menguat setelah indeks ditutup turun 1,7 persen ke 5.839,78.

Perdagangan kemarin disertai dengan net sell asing Rp1,43 triliun. Saham yang paling banyak dijual asing yaitu BBCA, BBRI, TPIA, BMRI dan BREN.

“IHSG berpotensi short term teknikal rebound hari ini,” ujar Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, dalam risetnya.

Untuk level support IHSG berada di rentang 5.600-5.700, sedangkan resistance di kisaran 5.900-5.930.

Fanny memiliki enam saham pilihan hari ini yang bisa menjadi perhatian investor, yaitu BUMI, BIPI, CUAN, UNTR, PTRO, dan JPFA.

BUMI

Spec Buy dengan area beli di Rp150, cutloss di bawah Rp145. Target dekat di Rp154-Rp160.

BIPI Buy on Weakness dengan area beli di Rp133-Rp144, cutloss di bawah Rp130. Target dekat di Rp149-Rp153.

CUAN

Spec Buy dengan area beli di Rp700-Rp725, cutloss di bawah Rp670. Target dekat di Rp755-Rp780.

UNTR

Spec Buy dengan area beli di Rp21.650-Rp22.000, cutloss di bawah Rp21.600. Target dekat di Rp22.375-Rp22.700.

PTRO

Buy if Break Rp4.050, dengan target dekat di Rp4.100-Rp4.170. Cutloss di bawah Rp3.930.

JPFA

Spec Buy dengan area beli di Rp2.150, cutloss di bawah Rp2.140. Target dekat di Rp2.190-Rp2.250.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menganggarkan biaya sebesar Rp1 triliun—Rp1,2 triliun untuk melakukan program pensiun dini atau early retirement program (ERP) pada tahun 2026.

Direktur Telkom Arthur Angelo Syailendra menuturkan bahwa pada tahun ini, TLKM menganggarkan tambahan dana ERP sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun.

“Sebagian besar peserta program tersebut kami perkirakan berasal dari karyawan di level anak usaha, bukan lagi dari level holding company seperti yang kami lakukan pada 2025,” ujar Angelo dalam earning calls TLKM, Selasa (2/6/2026).

Angelo memberikan gambaran, pada kuartal IV/2025 TLKM menjalankan program ERP yang berfokus pada karyawan di tingkat perusahaan induk (parent company) atau level holding company.

“Untuk program tersebut, kami mengeluarkan biaya sekitar Rp937 miliar, dengan sekitar 612 karyawan mengikuti program tersebut,” tuturnya.

Adapun, analis BRI Danareksa Sekuritas Kafi Ananta dan Erindra Krisnawan dalam risetnya menjelaskan program ERP ini berpotensi menjadi tekanan tambahan terhadap operational expenditure (Opex) TLKM dalam jangka pendek.

“Hal ini mendasari proyeksi margin EBITDA 2026 kami sebesar 48,7%, dengan perkiraan pemulihan menjadi 50,0% dan 50,3% masing-masing pada 2027 dan 2028,” tulis Kafi dan Erindra.

BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk TLKM, dengan target harga lebih rendah Rp3.750 per saham.

“Kami mempertahankan rekomendasi buy, namun dengan target harga lebih rendah menjadi Rp3.750, mencerminkan pemangkasan EBITDA 2026—2028 sebesar 3,7%—5,4%,” katanya.

BRI Danareksa Sekuritas juga mempertahankan pandangan netral untuk jangka pendek tiga bulan, mencerminkan pelemahan musiman bisnis seluler pada kuartal II/2026 dan potensi revisi naik panduan capex yang saat ini berada di kisaran 17%—19% dari pendapatan.

“Menurut kami, kenaikan capex berpotensi dipicu depresiasi rupiah dan tambahan belanja untuk implementasi spektrum 5G,” ucapnya.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 masih menjadi salah satu bantuan pendidikan yang banyak dicari masyarakat. Memasuki 4 Juni 2026.

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melanjutkan penyaluran dana PIP Termin 2 yang berlangsung sejak Mei dan dijadwalkan berlanjut hingga September 2026.

Bantuan ini diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah, buku pelajaran, seragam, hingga biaya transportasi dan kebutuhan belajar lainnya.

Hingga hari ini belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal pencairan maupun tambahan tahap penyaluran di luar skema yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, siswa dan orang tua disarankan untuk rutin mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui laman resmi PIP.

Cara Cek PIP 2026 Lewat HP

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara online melalui telepon genggam tanpa harus datang ke sekolah. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di HP atau komputer.
2. Kunjungi situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
3. Pilih menu "Cari Penerima PIP".
4. Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
5. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
6. Isi kode verifikasi yang muncul.
7. Klik "Cek Penerima PIP".

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima, nama sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan bantuan. Apabila data tidak muncul, siswa dapat menghubungi pihak sekolah untuk memastikan data Dapodik dan identitas kependudukan sudah sesuai.

Besaran Dana PIP 2026

Besaran bantuan Program Indonesia Pintar berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Berikut rinciannya:

SD/Sederajat

Rp450.000 per tahun.
Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir.

SMP/Sederajat

Rp750.000 per tahun.
Rp375.000 untuk siswa baru atau kategori tertentu.

SMA/SMK/Sederajat

Rp1.800.000 per tahun.
Rp500.000 hingga Rp900.000 bagi siswa baru dan siswa tingkat akhir.

Dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan siswa, termasuk pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya.

Cara Mendapatkan Bantuan PIP 2026

Program Indonesia Pintar tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh siswa. Bantuan ini diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satu jalur utama untuk menjadi penerima PIP adalah melalui kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, siswa yang tidak memiliki KIP tetap berpeluang mendapatkan bantuan apabila memenuhi syarat dan diusulkan oleh sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berasal dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, korban bencana, maupun memiliki kondisi sosial tertentu juga berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan.

Karena itu, orang tua dan siswa perlu memastikan seluruh data kependudukan dan data pendidikan telah valid. Jika merasa memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan, siswa dapat berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk memastikan data telah diusulkan dalam sistem pendataan pemerintah.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran Program Indonesia Pintar tahun 2026 dibagi menjadi tiga termin, yaitu:

1. Termin 1 (Februari–April 2026) untuk penerima yang telah terdata sebelumnya.
2. Termin 2 (Mei–September 2026) yang saat ini masih berlangsung.
3. Termin 3 (Oktober–Desember 2026) untuk penerima lanjutan dan siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa pencairan dilakukan secara bertahap sehingga waktu masuknya dana ke rekening setiap siswa bisa berbeda-beda. Faktor validasi data, aktivasi rekening, dan proses administrasi menjadi penyebab utama perbedaan waktu pencairan tersebut.

Memasuki 4 Juni 2026, penyaluran PIP Termin 2 masih terus berjalan dan akan berlangsung hingga September 2026. Oleh sebab itu, siswa yang belum menerima dana pada Mei tidak perlu khawatir karena masih berpeluang mendapatkan bantuan dalam beberapa bulan mendatang selama status penerima telah ditetapkan dan data administrasi dinyatakan valid.

Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) belum menggoyahkan strategi ekspansi pelaku ritel modern. Sejumlah emiten ritel justru tetap agresif menambah gerai baru sepanjang 2026, sembari menilai koperasi desa dan ritel modern menyasar segmen pasar yang berbeda.

Respons tersebut muncul di tengah perhatian pasar terhadap potensi dampak program KDMP terhadap industri ritel. Bursa Efek Indonesia bahkan telah meminta penjelasan kepada sejumlah emiten terkait pengaruh program tersebut terhadap operasional dan prospek bisnis mereka.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), pengelola jaringan Alfamart, menilai dampak KDMP terhadap kinerja perseroan masih belum dapat diukur secara langsung. Perseroan berpendapat karakteristik konsumen yang dilayani masing-masing format usaha berbeda.

Direktur Corporate Affairs AMRT Solihin mengatakan fokus utama perusahaan saat ini tetap pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan digitalisasi.

"Kalau ditanya bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, saat ini kami fokus terhadap pelayanan dan bagaimana manajemen terus meningkatkan kualitas layanan karena segmennya pasti berbeda," ujarnya dalam Public Expose, Kamis (4/6/2026).

Meski membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk KDMP, hingga saat ini belum ada pembicaraan maupun pengajuan kerja sama yang masuk ke perusahaan.

"Untuk kerja sama, siapa pun bisa saja. Tetapi saat ini memang belum ada permintaan kerja sama yang diajukan kepada kami terkait hal tersebut," katanya.

Keyakinan bahwa KDMP belum mengganggu prospek bisnis tercermin dari tetap agresifnya rencana ekspansi Alfamart tahun ini.

Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengatakan perseroan menargetkan pembukaan 800 gerai baru sepanjang 2026. Sebanyak 500 gerai akan dibuka langsung oleh perusahaan, sedangkan 300 gerai lainnya melalui skema waralaba.

Lebih dari separuh ekspansi tersebut akan diarahkan ke luar Pulau Jawa. Perseroan melihat pertumbuhan pasar ritel modern dalam beberapa tahun terakhir mulai bergeser dari kawasan Jabodetabek menuju daerah-daerah yang tingkat penetrasi ritelnya masih rendah.

Pada kuartal I/2026, grup Alfamart telah menambah 211 gerai baru. Untuk mendukung ekspansi tersebut, perusahaan menyiapkan belanja modal sekitar Rp500 miliar yang seluruhnya diupayakan berasal dari arus kas internal.

"Seperti beberapa tahun terakhir, ekspansi masih dapat dibiayai dengan internal cash flow kita," ujar Tomin.

Pandangan serupa disampaikan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI). Pengelola jaringan Alfamidi itu menilai KDMP dan ritel modern memiliki target pasar yang berbeda sehingga dapat berkembang secara berdampingan.

Direktur Corporate Legal dan Compliance MIDI Afid Hermeily mengatakan hingga saat ini berbagai wacana pembatasan operasional maupun ekspansi ritel modern di sejumlah daerah juga belum memberikan dampak material terhadap perusahaan.

"Kami melihat segmentasi bisnis yang berbeda sehingga pembatasan saat ini belum berdampak terhadap perseroan. Namun demikian, kami tetap tunduk dan patuh terhadap seluruh regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya.

MIDI tetap menjalankan agenda pertumbuhan organik. Perseroan menargetkan pembukaan sekitar 200 gerai baru sepanjang tahun ini dengan dukungan belanja modal sekitar Rp1,5 triliun.

Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk ekspansi gerai, tetapi juga memperkuat infrastruktur operasional dan pengembangan layanan digital.

Hingga Maret 2026, jumlah gerai MIDI mencapai 2.627 unit atau bertambah 40 gerai dibandingkan akhir tahun lalu.

Kinerja keuangan perusahaan juga masih menunjukkan pertumbuhan. Pendapatan bersih MIDI pada kuartal I/2026 mencapai Rp5,88 triliun, naik 6,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih bahkan tumbuh 39,50% menjadi Rp265,57 miliar.

Direktur Finance MIDI Suantopo Po menilai fundamental perusahaan masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan hingga akhir tahun.

"Kami berupaya agar kinerja tahun 2026 dapat tumbuh secara moderat dibandingkan tahun 2025. Fundamental perseroan masih cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan tersebut," katanya.

Dinamika Industri Ritel

Sementara itu, PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) memandang KDMP sebagai bagian dari dinamika baru industri ritel yang justru berpotensi memperkuat daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Direktur RANC Hady Purnama mengatakan koperasi desa dan ritel modern tidak berada dalam posisi saling meniadakan karena melayani kebutuhan konsumen yang berbeda.

"Bagi RANC kehadiran koperasi desa kami sikapi dengan cermat tetapi optimistis berpotensi memperkuat daya beli masyarakat di tingkat menengah ke bawah. Pada akhirnya hal itu justru dapat memperluas basis konsumen ritel modern secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut dia, karakteristik layanan, segmen pelanggan, dan pengalaman berbelanja yang ditawarkan masing-masing format usaha membuat keduanya dapat berkembang secara komplementer.

"Kami percaya koperasi desa dan ritel modern dapat berjalan berdampingan secara komplementer, bukan saling menggantikan," katanya.

Sejalan dengan itu, RANC tetap melanjutkan ekspansi secara selektif. Perseroan mengalokasikan belanja modal Rp130 miliar untuk pembukaan toko baru, renovasi gerai, serta peremajaan peralatan.

Tahun ini RANC menargetkan pembukaan empat gerai baru. Tiga gerai telah beroperasi pada kuartal pertama, sedangkan satu gerai tambahan dijadwalkan dibuka di Jakarta pada Juni 2026.

Optimisme serupa juga terlihat dari respons sejumlah emiten lain yang telah dimintai penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) dalam keterbukaan informasi menyatakan hingga saat ini tidak terdapat dampak material terhadap operasional maupun jaringan gerai entitas asosiasi terkait keberadaan KDMP. Perseroan juga menyebut rantai pasok masih berjalan normal dan belum terdapat komunikasi formal terkait kerja sama strategis dengan pengelola koperasi desa.

Pandangan yang sama disampaikan PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA). Pengelola Hypermart itu menilai kehadiran KDMP belum mengubah peta persaingan ritel modern secara material.

Menurut manajemen MPPA, perbedaan model bisnis, cakupan produk, sistem distribusi, hingga pengalaman berbelanja membuat ruang kompetisi antara koperasi desa dan ritel modern masih relatif terbatas pada tahap awal implementasi.

Bisnis.com, SEMARANG - Upaya rehabilitasi lahan mangrove di pesisir Jawa Tengah masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi. Baik di tingkat pusat maupun daerah, regulasi yang sudah ada masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem esensial mangrove di Jawa Tengah.

"Dari banyaknya regulasi yang ada, ternyata implementasinya tidak banyak berubah secara signifikan. Tidak hanya secara nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.27/2025, tetapi juga secara regional melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah No.24/2019. Dari banyaknya infrastruktur kebijakan, semuanya belum berjalan efektif," kata Bagas Kurniawan, Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jawa Tengah, dalam acara diskusi publik dan diseminasi rekomendasi kebijakan yang digelar Kamis (4/6/2026) di Kota Semarang.

Dalam acara itu, Walhi Jawa Tengah yang tergabung dalam Konsorsium Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (FOCUS) mengeluarkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk memastikan upaya rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Rekomendasi yang paling mendesak adalah dorongan untuk merevisi Pergub Jawa Tengah No.24/2019.

Walhi Jawa Tengah menyebut revisi menyeluruh terhadap Pergub Jawa Tengah No.24/2019 menjadi opsi paling strategis dan realistis untuk memperkuat perlindungan mangrove.

"Revisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi ditujukan untuk menutup celah regulasi yang selama ini melemahkan kemampuan daerah dalam mencegah kerusahan dan konversi kawasan pesisir," jelas Bagas.

Bagas menyampaikan bahwa perbaikan utama pada kebijakan tersebut mesti menyasar aspek monitoring dan evaluasi. Tanpa indikator ini, pemantauan kerusakan mangrove berpotensi bersifat reaktif, alih-alih preventif.

"Kami menemukan data rujukan yang tidak sinkron, misalnya luasan mangrove di Jawa Tengah. Kami juga tidak melihat apa ukuran yang digunakan untuk menghitung luasan ini, kebanyakan hanya menunjukkan angka dan titik lokasi lahan. Padahal, kita tidak bisa memutuskan kebijakan jika tidak ada data rujukan yang bisa dijadikan pegangan," lanjutnya.

Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah, Nurcholis, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut disusun berdasarkan kajian yang sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir.

Bersama konsorsium yang terdiri dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor, serta Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Walhi berupaya memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove untuk menjaga fungsi ekologis dan kebermanfaatannya bagi masyarakat pesisir.

"Semoga kajian ini dapat memberikan insight atau pandangan, rekomendasi baru, juga pertimbangan agar ekosistem esensial mangrove bisa berkelanjutan di Jawa Tengah," imbuh Nurcholis.

Pakar Ekosistem Mangrove dari Universitas Diponegoro Rudhi Pribadi memberikan apresiasi atas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Walhi tersebut. Menurutnya, implementasi kebijakan khususnya terkait mangrove, memang belum terintegrasi dengan baik.

Jangankan di level pemerintah pusat-daerah, dalam satu instansi yang sama pun menurutnya pembagian kewenangan masih menjadi persoalan.

Di sisi lain, Rudhi menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi lahan mangrove secara umum masih terkendala aspek manajerial.

"Integrated Coastal Management (ICM) masih belum terlaksana. Meskipun kajian sudah banyak dilakukan, dan masing-masing sektor sudah bekerja keras, hasilnya sampai sekarang belum menggembirakan. Luasan mangrove di Jawa Tengah, Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini cenderung turun. Laju penurunannya jauh lebih cepat dibanding laju penambahannya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) menegaskan keluarnya saham perseroan dari indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) tidak mencerminkan memburuknya fundamental maupun kondisi keuangan perusahaan.

Manajemen menilai perubahan status tersebut semata merupakan hasil evaluasi berkala Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan metodologi yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan KIJA Muljadi Suganda mengatakan IDXSHAGROW merupakan indeks yang berisi 30 saham syariah yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, mulai dari pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga saham, likuiditas perdagangan, hingga indikator keuangan lainnya.

"Perubahan komposisi indeks dilakukan secara berkala berdasarkan hasil review dan pemeringkatan sesuai metodologi yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan status keanggotaan lebih mencerminkan hasil evaluasi relatif terhadap emiten lain pada periode review tersebut," terangnya kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).

Dia menegaskan saham KIJA hingga saat ini masih tercatat sebagai konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan tetap memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya KIJA akan tetap berfokus pada penguatan fundamental usaha melalui peningkatan profitabilitas, pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Senada, Founder Jababeka SD Darmono menegaskan keluarnya KIJA dari indeks syariah tidak otomatis menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang buruk atau tidak sehat.

"Perubahan metodologi dan standar yang semakin ketat menyebabkan sejumlah emiten mengalami penyesuaian klasifikasi. Kami menghormati keputusan tersebut dan akan terus melakukan evaluasi terhadap struktur bisnis dan pembiayaan perusahaan," ujarnya.

Dia juga merespons isu terkait data ESG yang dinilai belum lengkap dalam sejumlah sistem pemeringkatan internasional. Menurutnya, proses pelengkapan data dan penyesuaian pelaporan masih terus berjalan mengikuti standar terbaru yang ditetapkan BEI.

"Transparansi adalah proses yang terus kami perbaiki," katanya.

Adapun BEI telah melakukan evaluasi mayor terhadap sejumlah indeks syariah untuk periode Juni-November 2026. Hasilnya, delapan saham resmi dikeluarkan dari perhitungan indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) yang berlaku efektif mulai 2 Juni 2026.

Berdasarkan pengumuman BEI, saham yang keluar dari IDXSHAGROW meliputi PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK).

LONDON - Perusahaan perdagangan minyak independen terbesar di dunia, Vitol, memperingatkan pemerintah negara-negara Barat bahwa mereka secara berbahaya telah meremehkan tingkat keparahan krisis pasokan minyak global. Penurunan harga minyak dari puncak tertingginya saat ini dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, mengingat blokade di Selat Hormuz masih terus berlangsung dan mengancam stabilitas energi global.

"Di Eropa dan saya pikir di AS, semua orang tampak seperti tertidur di belakang kemudi dan terus menjalani hidup seperti biasa," kata Anggota Dewan sekaligus Eksekutif Top Vitol untuk Timur Tengah, Tom Baker, dalam Konferensi Minyak & Gas Timur Tengah S&P Global di London dikutip dari World Oil, Jumat (5/6/2026).

Baker menilai, penurunan harga minyak mentah yang terjadi belakangan ini murni mencerminkan berkurangnya permintaan (demand destruction), bukan karena masalah pasokan fisik yang telah terselesaikan. Berdasarkan data internal Vitol, saat ini terjadi pengurangan permintaan global sekitar 4 juta barel per hari karena sejumlah negara memilih menunda pembelian dengan harapan adanya penyelesaian diplomatik.

Krisis energi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Dampaknya, arus perdagangan minyak global yang melewati titik penyempitan (chokepoint) strategis di Selat Hormuz praktis terhenti hingga 20 persen.

Lembaga keuangan global Goldman Sachs memperkirakan, persediaan minyak dunia saat ini sedang menipis pada laju yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kondisi tersebut didorong oleh hilangnya produksi minyak mentah dari kawasan Timur Tengah yang mencapai sekitar 14,5 juta barel per hari.

Harga minyak mentah Brent sendiri sempat melonjak hingga melampaui 126 dolar AS per barel saat ketegangan mencapai puncaknya. Namun, per 30 Mei, harga komoditas acuan global tersebut bergerak turun dan menetap di posisi 92,05 dolar AS per barel akibat spekulasi gencatan senjata dan koreksi pada volume permintaan.

Kendati demikian, Vitol menekankan bahwa risiko paling nyata justru mengancam produk-produk olahan seperti diesel kapal dan bahan bakar jet (avtur). Pada sektor ini, substitusi atau pengalihan sumber pasokan secara teknis sangat kompleks, sehingga potensi kelangkaannya akan jauh lebih sulit untuk dikelola oleh pasar.

Di sisi lain, tekanan terhadap pasokan global kian diperparah oleh penurunan output dari negara produsen utama. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak secara terbuka mengakui adanya penurunan ekstraksi minyak Rusia sejak awal tahun akibat pemeliharaan tak terduga pada sejumlah kilang mereka.

Pengakuan tersebut menjadi momen pertama kalinya pejabat tinggi Kremlin mengonfirmasi penurunan produksi minyak Rusia sepanjang tahun 2026. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat output minyak mentah Rusia merosot 460.000 barel per hari dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi sekitar 8,8 juta barel per hari.

Sementara itu, JPMorgan memproyeksikan persediaan minyak komersial di negara-negara maju akan segera mendekati "tingkat stres operasional" pada awal Juni ini. Cadangan produk olahan bahkan diperkirakan bakal menyentuh ambang batas kritis pada periode Juli atau Agustus mendatang.

Menurut laporan The Cipher Brief, pemodelan pasar dari JPMorgan menunjukkan stok minyak mentah bisa mencapai "lantai operasional" pada akhir bulan ini. Jika kondisi tersebut tercapai, maka kenaikan harga akan menjadi satu-satunya mekanisme pasar yang tersisa untuk merasionalkan keterbatasan pasokan.

Saat ini, pelaku pasar ekonomi dan bisnis global masih terjebak di antara dua sentimen yang saling bertentangan. Sentimen tersebut adalah prospek perpanjangan gencatan senjata AS-Iran yang dapat melonggarkan pengiriman di Selat Hormuz, melawan realitas fisik penipisan cadangan yang berpotensi memicu lonjakan harga jika blokade terus bertahan hingga musim panas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mayora Indah Tbk (MYOR) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp 60 per saham kepada para pemegang saham dari laba tahun buku 2025.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (4/6/2026).

Pembagian dividen tersebut dilakukan setelah perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan. Sepanjang 2025, Mayora membukukan penjualan sebesar Rp 38,68 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 36,07 triliun.

Direktur Mayora, Wardhana Atmadja, mengatakan sepanjang 2025 perseroan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kenaikan harga kopi dan kakao memberikan tekanan terhadap biaya produksi, sementara perusahaan tetap dituntut menjaga daya saing harga produknya di pasar.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perseroan menjalankan berbagai strategi, mulai dari inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya produksi, hingga menjaga harga jual tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk.

Menurutnya, strategi tersebut menjadi fondasi penting mempertahankan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun internasional.

“Kami akan terus memperkuat inovasi, menjaga efisiensi operasional, memastikan ketersediaan bahan baku, serta memperluas pasar di dalam dan luar negeri,” ujar Wardhana saat konferensi pers, Kamis sore.

Memasuki 2026, perseroan melihat peluang perbaikan kinerja seiring mulai menurunnya harga kopi dan kakao. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan margin keuntungan perusahaan.

Selain itu, komposisi penjualan ekspor yang signifikan dengan tujuan ke berbagai negara dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

“Dengan strategi yang adaptif dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis dapat terus meningkatkan daya saing dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” paparnya.

Adapun di 2026, MYOR mematok penjualan sebesar Rp 41,85 triliun atau tumbuh 8,2 persen secara tahunan dibanding realisasi 2025. Sementara, laba bersih diperkirakan tumbuh 17,3 persen secara tahunan menjadi Rp 3,41 triliun.

Perseroan memandang prospek industri makanan dan minuman masih tetap positif, didukung oleh stabilitas konsumsi rumah tangga serta permintaan pasar ekspor yang terjaga. Namun demikian, perusahaan tetap mencermati berbagai tantangan global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok, biaya logistik, dan harga komoditas.

Dengan fondasi bisnis yang kuat, portofolio merek yang telah dikenal luas, serta jaringan distribusi yang menjangkau berbagai negara, perseroan optimistis dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham, konsumen, mitra usaha, dan masyarakat.

“Dengan fondasi bisnis yang kuat, portofolio merek yang telah dikenal luas, serta jaringan distribusi yang menjangkau berbagai negara, perseroan optimistis dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham, konsumen, mitra usaha, dan masyarakat,” tukas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, CIREBON- Jemaah haji asal Kabupaten Cirebon mulai kembali ke tanah air hari ini, Kamis (4/6/2026). Gelombang pertama kepulangan berasal dari Kloter 5 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, pukul 09.10 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Asrama Haji Watubelah, Kabupaten Cirebon.

Pelaksana Tugas Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan seluruh persiapan pemulangan telah dilakukan bersama berbagai pihak guna memastikan proses kedatangan jemaah berjalan lancar.

Menurut dia, kondisi jemaah Kloter 5 secara umum dalam keadaan baik menjelang kepulangan ke Indonesia. “Alhamdulillah, jemaahnya sehat-sehat,” kata Ahmad Khotib, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pesawat yang mengangkut rombongan Kloter 5 dijadwalkan tiba di Kertajati pada pukul 09.10 WIB. Setelah proses kedatangan selesai, jemaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah dan diperkirakan tiba sekitar pukul 12.10 WIB.

Kloter 5 merupakan kelompok terbang pertama asal Kabupaten Cirebon yang menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini.

Berdasarkan data pemulangan, kloter tersebut berisi 441 jemaah. Namun, jumlah yang kembali ke Indonesia berkurang setelah satu jemaah dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Ahmad Khotib menyebut total rombongan yang dipulangkan dalam Kloter 5 mencapai 444 orang, terdiri atas 440 jemaah dan empat petugas pendamping.

Pemerintah daerah bersama penyelenggara haji telah berkoordinasi untuk mengatur proses penjemputan dan distribusi jemaah setibanya di daerah asal.

Setelah Kloter 5, kepulangan jemaah haji Kabupaten Cirebon akan berlangsung secara bertahap sepanjang Juni 2026.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Kloter 13 dijadwalkan tiba pada 10 Juni, disusul Kloter 19 pada 14 Juni, Kloter 25 pada 19 Juni, Kloter 32 pada 24 Juni, Kloter 35 pada 26 Juni, dan Kloter 40 pada 30 Juni.

Secara keseluruhan, sebanyak 2.521 jemaah asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan kembali melalui Bandara Kertajati selama periode pemulangan tahun ini.

Sebagian besar kloter membawa lebih dari 400 jemaah, sehingga kedatangan diperkirakan berlangsung cukup padat terutama pada 4, 10, dan 24 Juni.

Kemenhaj Kabupaten Cirebon mengimbau keluarga jemaah untuk mengikuti ketentuan penjemputan yang telah ditetapkan guna menghindari kepadatan di area asrama haji maupun jalur kedatangan.

Selain itu, keluarga diminta bersabar menunggu proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani jemaah sebelum kembali ke rumah masing-masing.

Ahmad Khotib berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi dapat menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik dan kembali ke Kabupaten Cirebon dalam kondisi sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.