Bisnis.com, BANDUNG -- BPJS Kesehatan melakukan uji coba peran koperasi sebagai kanal pembayaran sekaligus pengaktif kembali peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, di tengah tantangan keberlanjutan program di tengah tingginya jumlah peserta yang menunggak iuran.

Langkah awal dilakukan dengan menggandeng 20 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung sebagai proyek percontohan. Skema tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses layanan JKN, tetapi juga membuka peluang sumber pendapatan baru bagi koperasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan terdapat lebih dari 83.000 Koperasi Merah Putih di Indonesia yang berpotensi menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan.

Sebagai tahap awal, BPJS Kesehatan memilih 20 KKMP di Kota Bandung yang telah melalui proses kurasi dan analisis kelayakan.

“Beberapa kriteria yang harus dipenuhi di antaranya terkait legalitas badan usaha, kepesertaan JKN internal, dan kesiapan infrastruktur,” ujar Pujo di Bandung, Kamis (21/05/2026).

Dalam uji coba tersebut, BPJS Kesehatan menerapkan tiga model kolaborasi. Pertama, koperasi berperan sebagai kanal pembayaran iuran peserta JKN melalui skema Payment Point Online Banking (PPOB).

Kedua, koperasi bertindak sebagai agen mitra JKN yang melakukan pendataan, edukasi, hingga membantu pengaktifan kembali peserta nonaktif.

Ketiga, koperasi menjadi kolaborator yang menghimpun dan menyalurkan dana dari hasil usaha, corporate social responsibility (CSR), maupun donasi untuk membantu pembayaran iuran peserta nonaktif.

Melalui skema tersebut, BPJS Kesehatan berharap dapat menekan jumlah peserta nonaktif yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan program JKN.

Di sisi lain, koperasi juga memperoleh peluang bisnis baru melalui insentif berbasis transaksi.

“KKMP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan nantinya akan kami berikan imbal jasa per transaksi dengan persentase tertentu, sehingga bisa menjadi alternatif sumber pendapatan baru bagi koperasi,” kata Pujo.

BPJS Kesehatan juga mensyaratkan seluruh koperasi mitra memiliki kepesertaan JKN aktif. Ketentuan itu dimaksudkan agar pengurus koperasi memiliki perlindungan kesehatan sekaligus memahami manfaat program yang dijalankan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus menilai koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Melalui kolaborasi tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai kanal pembayaran, tetapi juga sebagai agen sosial yang aktif mengingatkan peserta, melakukan pendataan ulang, hingga mendorong reaktivasi kepesertaan yang sempat terhenti.

Selain itu, koperasi juga didorong untuk berkembang menjadi pusat layanan kesehatan berbasis komunitas melalui pengembangan klinik dan apotek. Skema tersebut membuka peluang integrasi layanan kesehatan dasar dengan sistem JKN di tingkat masyarakat.

Model ini sejalan dengan pengembangan Koperasi Merah Putih yang tidak hanya berfokus pada aktivitas ekonomi seperti sembako dan simpan pinjam, tetapi juga pada layanan sosial, termasuk kesehatan.

"Koperasi tidak hanya lembaga usaha, tetapi juga wadah manfaat sosial," katanya.

Pemerintah menilai kombinasi fungsi ekonomi dan sosial tersebut dapat memperkuat keberlanjutan program JKN sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.

Namun, integrasi koperasi ke dalam ekosistem layanan kesehatan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pemenuhan standar fasilitas kesehatan, perizinan klinik dan apotek, kesiapan sumber daya manusia, hingga integrasi sistem layanan dengan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus (ketiga dan keempat dari kiri) saat meresmikan pilot project Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung sebagai proyek percontohan. JIBI/Prasetyo Agung Ginanjar.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam waktu dekat bakal menggelar diskusi untuk meminta masukan emiten yang terdampak atas rencana pemerintah RI memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, menerangkan hingga saat ini emiten terkait belum menyampaikan pandangannya terhadap ekspor SDA satu pintu kepada AEI. Dengan begitu, AEI belum mengetahui secara rinci risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan anak usaha baru Danantara ini.

”Biasanya nanti kami akan ada survei juga ke mereka untuk coba melihat persepsi mereka atau masukan-masukan yang juga bisa kami bantu advokasikan. Tapi sejauh ini memang, karena baru kemarin [diresmikan], jadi belum ada apa-apa,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/5/2026).

Untuk diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Sontak selepas kabar tersebut beredar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,82% ke level 6.318,50. Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ-45 adalah saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 10,18% ke level Rp1.720, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, disusul saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 6,99% ke level Rp173.

Berikutnya saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga melemah 6,31% ke level Rp2.970, serta saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 6,21% ke level Rp1.435.

Pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (21/5/2026), IHSG juga tercatat ambles 2,76% ke level 6.144. IDX Basic dan IDX Energy menjadi dua sektor yang terjerumus ke zona merah, dengan pelemahan masing-masing 6,49% dan 5,02%.

Meskipun pasar telah merespons kebijakan ini melalui penurunan signifikan pada IHSG, Gilman menilai pihaknya belum mampu menakar dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan baru ini. Gilman bilang pihaknya bakal mengamati dinamika yang terjadi dan bakal menyampaikan masukan emiten mengenai hal ini.

Selain dengan emiten terkait, AEI juga berencana berdiskusi dengan lintas asosiasi untuk mengetahui secara riil dampak yang bakal ditimbulkan dari kehadiran anak usaha anyar Danantara.

”Mungkin kami akan koordinasi juga dengan lintas asosiasi, pengusaha batu baranya atau dan lain-lain. Karena kami kan bicaranya emiten pertambangannya aja,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp6,63 triliun hingga April 2026.

"Untuk belanja Pemerintah Pusat di Sulsel ini terealisasi Rp6,63 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,26 triliun, atau mencapai sekitar 27,33 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pengelolaan anggaran, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,20 triliun atau 36,38 persen dari pagu Rp11,53 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp1,82 triliun atau 20,49 persen dari pagu Rp8,86 triliun.

Belanja itu, menurut dia, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

Adapun belanja modal hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp613,10 miliar atau 15,97 persen dari pagu Rp3,84 triliun.

Anggaran ini antara lain digunakan untuk kegiatan preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

"Untuk belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp25 miliar, telah tersalurkan Rp5,75 miliar untuk asistensi rehabilitasi sosial seperti kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan orang dengan HIV," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pendapatan animasi Indonesia berbasis karya orisinal meroket hingga melampaui jasa ekspor, menandai kebangkitan industri kreatif Tanah Air di panggung dunia.

Kenaikan pendapatan animasi berbasis intellectual property (IP) tercatat sebesar 279,53% dibandingkan tahun 2015. Saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif yang telah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform global.

Catatan tersebut berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis oleh Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI). Laporan ini merupakan studi komprehensif yang memetakan kondisi, potensi, serta tantangan industri animasi nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Ini disampaikannya dalam launching Indonesia Animation Report 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).

"Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global.” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenekraf, Kamis (21/5).

Berdasarkan riset terhadap 262 studio animasi dengan 3.448 tenaga kerja, industri animasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan nilai industri mencapai Rp 798,15 miliar pada 2025, meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 12,86% per tahun.

“Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro, dan menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya (2015–2020),” jelasnya.

Ketua Umum AINAKI, Daryl Wilson menambahkan, salah satu temuan penting dalam laporan ini adalah bahwa sektor jasa animasi memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun selama ini belum sepenuhnya dipetakan secara optimal dalam kerangka ekonomi nasional, meskipun berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja berbasis talenta kreatif.

“Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya. Berdasarkan data pemetaan Studio Indonesia didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka,” ujarnya.

Riset ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh industri animasi nasional mulai dari pembiayaan studio untuk ekspansi global, belum ter-HKI karya animasi lokal, dan banyak tenaga kerja berstatus freelance/kontrak. Laporan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan_ hexahelix_, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan, dalam membangun ekosistem industri animasi yang terintegrasi.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, mengatakan Indonesia Animation Report 2026 sebagai sebuah tonggak penting dalam proses perjalanan industri animasi nasional. Laporan ini merupakan suatu hal komprehensif yang pertama, untuk memetakan secara simultan seluruh dimensi strategis dari industri animasi yang ada di Indonesia mulai dari struktur industrinya.

“Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end to end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan, tentunya di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia termasuk melalui animasi,” jelasnya.

Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Prof. Pulung mengungkapkan, Indonesia Animation Report 2026 menjadi bukti bahwa animasi Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual.

“UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global,” ujar.

Sebagai tindak lanjut, laporan ini merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur distribusi global, transformasi ekosistem talenta, serta penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri. Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus Rp 1 triliun pada tahun 2030, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajnawi mengungkapkan berbagai sentimen yang memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Kamis (21/5/2026). IHSG tercatat melemah 218,36 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.100,14 pada pukul 14.00 WIB. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,78 poin atau 2,18 persen ke posisi 616,90.

Arjun menjelaskan, pertama, sentimen negatif dari dalam negeri yaitu pelaku pasar masih priced-in keputusan di luar ekspektasi oleh Bank Indonesia (BI) yang menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi ke level 5,25 persen.

“Sementara pasar hanya memperkirakan kenaikan 25 bps,” jelas Arjun saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Lanjutnya, sentimen berikutnya yaitu kebijakan terbaru terkait tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA), yang mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu yaitu BUMN, dengan implementasi awal ditargetkan pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Itu juga merombak proses ekspor berbagai industri kunci terutama di komoditas (sawit, batu bara dll). Jelas itu membuat gejolak di pasar,” ujar Arjun.

Sebagai informasi, IHSG tercatat melemah 218,36 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.100,14 pada perdagangan pukul 14,00 WIB. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,78 poin atau 2,18 persen ke posisi 616,90.

Pemerintah mulai mengantisipasi potensi tekanan ekonomi yang diperkirakan muncul pada semester kedua 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap dirinya telah memberi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan meningkatnya tekanan inflasi setelah Juli 2026.

Menurut Luhut, pemerintah perlu mulai menyiapkan stimulus ekonomi tambahan agar daya beli masyarakat tetap terjaga ketika dampak kenaikan harga energi mulai terasa di pasar domestik.

“Tapi saya juga ingatkan kepada presiden, kita harus melihat dengan jelas setelah Juli. Jadi, kita juga harus mempersiapkan stimulus untuk menjaga ekonomi kita,” kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan

Ia menjelaskan kenaikan harga minyak global berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Luhut menilai efek tekanan tersebut kemungkinan mulai terasa sejak bulan ini atau awal bulan berikutnya apabila situasi global tidak kunjung stabil.

“Karena kita mengerti dampak harga minyak pada ekonomi kita, pada barang, saya pikir (akan terasa) mulai bulan ini atau mungkin awal bulan berikutnya,” ujarnya.

Meski memberi peringatan soal ancaman inflasi, Luhut tetap menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih mampu bertahan di level 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang menurutnya tetap terkendali.

Menurut dia, pemerintah sejauh ini masih berhasil menjaga stabilitas harga meskipun pasar global sedang menghadapi tekanan besar akibat konflik geopolitik dan gejolak energi.

“Tapi saya juga bisa memberitahu Anda, inflasi kita masih bisa dikelola dengan baik, kira-kira di 2,4%. Kita berusaha untuk tidak menurun,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Luhut saat bertemu investor dan manajer investasi global di Singapura dalam agenda membahas kondisi ekonomi Indonesia terkini.

Dalam forum tersebut, ia juga sempat meminta maaf kepada investor yang terdampak situasi pasar keuangan Indonesia beberapa waktu terakhir.

“Mengingat kita memiliki beberapa masalah di sini dan di sana, dan saya minta maaf juga, mungkin beberapa dari Anda memiliki dampak negatif karena situasi ini,” ujar Luhut.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pemerintah mulai aktif menjaga kepercayaan investor sekaligus menyiapkan langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kondisi domestik.

Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan solusi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sawit di tengah keterbatasan lahan saat ini.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam, mengatakan peningkatan produktivitas menjadi salah satu opsi bagi industri sawit nasional di tengah keterbatasan lahan dan tekanan global terhadap ekspansi perkebunan.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” ujar Iim di Jakarta, Kamis.

Menurut dia luas kebun sawit nasional pada 2025 mencapai 16,8 juta hektar, sekitar 51 persen milik perusahaan swasta dan 41 persen merupakan kebun rakyat. Besarnya porsi kebun rakyat itulah yang dinilai menyimpan potensi besar peningkatan produksi nasional melalui program PSR.

"Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” kata Iim dalam diskusi "Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas".

Menurut dia pemerintah awalnya menargetkan PSR mencapai 180.000 hektar per tahun, tetapi kemudian diturunkan menjadi 150.000 hektar hingga kini sekitar 50.000 hektar agar lebih realistis.

Sementara itu, pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bantuan PSR yang semula Rp25 juta per hektar pada 2017 - 2019 meningkat menjadi Rp30 juta per hektar pada 2020 - Agustus 2024, lalu menjadi Rp60 juta per hektar sejak September 2024.

Namun, menurut dia, realisasi PSR selama ini belum pernah mencapai target pemerintah karena banyak faktor yang membuat program ini tidak berjalan optimal, diantaranya legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan, masih menjadi hambatan utama.

Selain itu, data detail mengenai petani sawit rakyat juga dinilai masih sangat terbatas serta .lemahnya pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Hingga kini kemitraan baru berjalan di sebagian kecil perusahaan besar, sementara rantai pasok tandan buah segar (TBS) masih terlalu panjang.

Menurut Iim program PSR sebetulnya dirancang sebagai program sukarela, bukan kewajiban, oleh karena itu, wacana menjadikannya sebagai program mandatori memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat.

Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Muhammad Iqbal,menyatakan tata kelola sawit nasional melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang komprehensif.

Terkait program PSR, menurut dia terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan yang masih perlu terus disempurnakan misalnya persyaratan seperti titik koordinat, dukungan data spasial, hingga validasi data petani menjadi proses yang memerlukan waktu dan kesiapan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Ia menambahkan, proses pengumpulan dokumen hingga pencairan dana PSR membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat pentingnya memastikan akurasi dan validitas data.

Dalam praktiknya, terdapat pula tantangan administratif, seperti pembaruan data kepemilikan lahan, misalnya pemilik lahan sudah meninggal maupun data kependudukan yang tidak lagi valid.

Selain itu, petani juga menghadapi tekanan ekonomi selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang berlangsung sekitar 48 bulan.

"Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM. Karena itu di jalur kemitraan biasanya perusahaan membantu membuat jaminan hidup sementara lewat dukungan pembiayaan bank," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono menyebut banyak kebun plasma, khususnya di Riau, sebenarnya sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an.

Menurut dia, petani pada dasarnya mendukung PSR, termasuk jika nantinya diwajibkan, selama ada pemetaan yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat.

"Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas," ujarnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) secara daring.

Ia juga menyoroti banyaknya kebun plasma bersertifikat hak milik yang kini justru masuk kawasan hutan. Persoalan tersebut dinilai harus segera diselesaikan pemerintah agar percepatan PSR dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan demikian, total produksi potensinya adalah 7 TCF gas dan 375 juta barrel oil equivalent kondensat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan pengembangan cadangan gas di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang diyakini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam rapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa temuan gas raksasa di Cekungan Kutai memiliki potensi signifikan, yang bersumber dari Sumur Geliga 1 dan Sumur Gula.

Dia menyebutkan Sumur Geliga 1 diperkirakan mengandung 5 trillion cubic feet (TCF) gas dan 300 juta barrel oil equivalent (MMBOE) kondensat, sementara cadangan gas Gula tercatat 2 TCF gas dan 75 juta MMBOE kondensat, sehingga total potensi produksi mencapai 7 TCF gas dan 375 juta barrel oil equivalent kondensat.

“Dengan demikian, total produksi potensinya adalah 7 TCF gas dan 375 juta barrel oil equivalent kondensat,” jelas dia.

Dia menambahkan pengembangan gabungan Geliga dan Gula berpotensi menghasilkan produksi hingga 1.000 MMSFCD gas dan 80.000 BOEPD kondensat.

Selain itu, Rizwi juga menyampaikan berbagai proyek strategis nasional di sektor hulu migas yang tengah digarap antara lain South Andaman, Asap Kido Merah, Tangguh UCC Project, Abadi Project, serta proyek Indonesia Deepwater Development.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan gas bumi di Sumur Geliga-1 Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, dengan potensi sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat.

“Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (penemuan) ini anugerah yang diberikan dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (21/4).

Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dengan porsi kepemilikan 82 persen, sementara 18 persen sisanya dimiliki Sinopec.

Menurut dia, eksplorasi yang melibatkan perusahaan energi asal Italia, ENI, menegaskan bahwa potensi migas Indonesia masih sangat besar, khususnya di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang terus menunjukkan prospek menjanjikan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat memberantas praktik curang aktivitas ekspor, termasuk di komoditas crude palm oil (CPO). Bagaimana sebenarnya skema penetapan harga jual ekspor CPO selama ini?

Di tingkat hulu, pemerintah sebenarnya telah mengatur terkait penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang nantinya menjadi CPO, mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut dibuat dengan tujuan memastikan petani plasma mendapatkan harga pembelian yang wajar.

Selanjutnya, penetapan harga TBS dieksekusi oleh Tim Penetapan Harga di setiap provinsi yang berisi perwakilan Dinas Perkebunan, asosiasi petani, hingga perusahaan penyuplai.

Adapun, dalam kegiatan ekspor, harga CPO Indonesia selama ini biasanya mengacu pada bursa komoditas internasional. Terdapat sejumlah bursa yang menjadi acuan harga komoditas CPO.

Ada misalnya Bursa Malaysia Derivatives yang menjadi acuan likuiditas utama di Asia Tenggara. Kemudian, harga biasanya mengacu pula bursa Rotterdam. Untuk Rotterdam biasanya menjadi acuan untuk ekspor ke Eropa.

Indonesia sendiri sebenarnya memiliki bursa domestik yakni ICDX. Meski begitu, volume perdagangan belum mampu mendikte pasar komiditas global secara penuh.

Manipulasi Harga

Dalam praktiknya, skema penetapan harga CPO memiliki celah manipulasi. Di antara praktik manipulasi adalah under invoicing.

Adapun, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Selain itu, terdapat pula modus transfer pricing yang merupakan penetapan harga pada transaksi perdagangan internasional dengan mengacu hubungan istimewa.

Presiden Prabowo pun menyinggung terkait praktik kecurangan sistematis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia, termasuk CPO.

Menurut Prabowo, praktik under invoicing telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” ujar Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha diduga menjual komoditas ekspor dengan nilai sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada negara. Praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan bahwa dirinya mendapati data 10 perusahaan CPO besar yang melakukan praktik manipulasi harga saat ekspor.

Menurutnya, 10 perusahaan besar itu dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicingdalam melakukan ekspor.

"Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (21/5/2026).

Dia memberi contoh, terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta. "Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Upaya Pemerintah

Dalam upaya menghentikan praktik kecurangan dalam aktivitas ekspor itu, Prabowo pun telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah pun telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa fokus dari PT DSI adalah transparansi transaksi dalam kegiatan ekspor. Sebab, sekian lama telah terjadi praktik under invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia.

"Bahwa dengan adanya Danantara Sumberdaya Indonesia, adalah bagaimana yang selama ini terjadi pelanggaran baik under invoicing dan transfer pricing, kita coba reduce semaksimal mungkin," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Rosan menjelaskan bahwa PT DSI akan bergerak selayaknya perusahaan perdagangan yang benar. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah menghilangkan under invoicing dan transfer pricing.

Dia mengatakan bahwa nantinya PT DSI akan mengelola kegiatan ekspor dengan mengacu pada indeks harga global. Namun, mulai Juni 2026 hingga akhir tahun ini, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi.

Pada tahap awal itu, PT DSI pun akan melakukan evaluasi. Kemudian, apabila evaluasi berjalan lancar, PT DSI akan mulai memberlakukan transaksi melalui platform pada Januari 2027.

Dia menjelaskan bahwa upaya pembentukan PT DSI sejalan dengan prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kami ingin memperkuat governance, transparansi, dan accountability sehingga tidak lagi ada potensi praktik-praktik yang merugikan. Tidak ada lagi terjadi uang gelap. Jadi yang dilakukan sesuai OECD," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Pada tahap transisi, Airlangga menyebut bahwa transaksi ekspor masih akan dilakukan antara perusahaan dan buyer.

Menurutnya, tujuan mekanisme baru ini guna meningkatkan pengawasan ekspor maupun devisa hasil ekspor (DHE) komoditas strategis. Harapannya, mekanismen anyar ini bisa membangun validitas dan integritas data perdagangan.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," ujarnya.

IDXChannel – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) buka suara terkait ramainya spekulasi di media sosial mengenai dugaan margin call atas saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) di tengah tekanan tajam yang terjadi pada saham-saham Grup Barito dalam beberapa hari terakhir.

Isu tersebut ramai diperbincangkan di platform X maupun Instagram setelah sejumlah akun mengaitkan pelemahan saham TPIA dengan potensi tekanan pada fasilitas pembiayaan berbasis jaminan saham.

Sementara di Instagram, akun edukasi pasar modal juga menarasikan bahwa pelemahan beruntun saham TPIA yang kerap menyentuh auto rejection bawah (ARB) 15 persen memunculkan dugaan margin call pada Grup Barito.

Sebuah unggahan bahkan menyebut saham TPIA dijadikan jaminan oleh BRPT dan Prajogo Pangestu kepada sejumlah bank, sekaligus memperkirakan level harga yang dinilai dapat memicu margin call di masing-masing kreditur.

Merespons informasi yang beredar tersebut, Corporate Communication Barito Pacific menegaskan seluruh fasilitas pembiayaan dan penjaminan saham perseroan dikelola secara prudent dengan mempertimbangkan berbagai skenario risiko secara terukur.

“Seluruh fasilitas pembiayaan dan penjaminan saham oleh Barito Pacific dikelola secara prudent dengan mempertimbangkan berbagai skenario risiko secara terukur. Penjaminan saham juga mencakup mekanisme dalam memitigasi terjadinya volatilitas pasar” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Perseroan menambahkan, mekanisme penjaminan saham juga telah dirancang untuk memitigasi volatilitas pasar. Selain itu, BRPT mengaku terus menjaga rasio margin dan posisi likuiditas secara disiplin sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Di tengah gejolak harga saham, manajemen menegaskan kondisi operasional dan fundamental bisnis Barito Pacific maupun anak usahanya tetap solid dan resilien.

Sebelumnya, saham-saham afiliasi Grup Barito seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), TPIA, dan BRPT mengalami tekanan signifikan seiring meningkatnya volatilitas pasar, arus keluar dana asing akibat rebalancing indeks global MSCI hingga pengumuman FTSE Russell, serta sentimen negatif terhadap saham-saham konglomerasi. (Aldo Fernando)

KESUKSESAN bisnis sering kali bukan dimulai dari sesuatu yang rumit. Warunk Upnormal membuktikannya.

Dengan menjual mi instan, roti bakar, dan kopi dalam suasana kafe modern, brand ini pernah menjadi simbol kreativitas bisnis anak muda Indonesia.

Tempat nongkrong nyaman, harga relatif terjangkau, dan atmosfer sosial membuat Upnormal cepat menjelma menjadi fenomena. Namun, seperti banyak bisnis yang tumbuh terlalu cepat, kejayaannya tidak bertahan lama.

Kisah Warunk Upnormal menarik untuk dibahas karena memperlihatkan bahwa kegagalan bisnis modern sering kali bukan disebabkan oleh ide yang buruk, melainkan karena kehilangan fokus terhadap nilai utama yang dahulu membuat pelanggan jatuh hati.

Pada awal keberadaannya, Warunk Upnormal berhasil membaca kebutuhan pasar dengan tepat. Anak muda urban membutuhkan tempat yang bukan sekadar untuk makan, melainkan juga untuk bekerja, berdiskusi, dan bersosialisasi.

Warunk Upnormal menjawab adanya kebutuhan tersebut dengan konsep sederhana, tetapi sangat relevan, makanan untuk rakyat dengan pengalaman kafe kekinian.

Masalah terjadi ketika pertumbuhan mulai mengubah orientasi bisnis. Harga dari menu yang ditawarkan naik, tetapi pelanggan tidak merasakan peningkatan kualitas yang signifikan.

Perlahan dengan pasti, citra value for money yang menjadi kekuatan utama dari Warunk Upnormal mulai memudar.

Pelanggan tidak lagi melihat Upnormal sebagai tempat nongkrong murah dan nyaman, melainkan sekadar kafe biasa dengan harga yang semakin mahal.

Dalam bisnis kuliner, persepsi konsumen sangat menentukan. Ketika konsumen mulai merasa tidak terlalu worth it, loyalitas konsumen pun akan menurun. Apalagi di tengah persaingan industri F&B yang sangat agresif dan cepat berubah.

Kesalahan berikutnya yang dilakukan Warunk Upnormall terkait dengan ekspansi yang terlalu agresif.

Dalam waktu singkat, Upnormal membuka banyak cabang di berbagai kota. Secara angka, pertumbuhan ini terlihat impresif.

Namun, di balik semua itu timbul persoalan klasik, di mana kualitas layanan menjadi tidak konsisten, kontrol operasional melemah, mengakibatkan pengalaman pelanggan yang berbeda-beda di setiap cabang.

Banyak bisnis salah dalam memahami pertumbuhan. Membuka cabang baru memang terlihat sebagai simbol keberhasilan, tetapi pertumbuhan tanpa kesiapan sistem justru akan dapat menjadi beban.

Bisnis yang berkembang terlalu cepat sering kali kehilangan kemampuan menjaga standar mutu dan identitasnya sendiri.

Warunk Upnormal juga menghadapi persoalan terkait dengan positioning. Awalnya jelas sebagai warung modern, tetapi dalam perkembangannya menyebabkan konsepnya melebar menjadi kafe, coworking space, hingga ruang komunitas.

Transformasi sebenarnya bukan menjadi permasalahan, yang menjadi persoalan adalah ketika identitas brand menjadi kabur.

Brand yang kuat selalu memiliki pesan yang jelas di benak konsumen. Ketika pelanggan bingung sebuah bisnis sebenarnya menjual apa dan untuk siapa, maka kompetitor yang lebih fokus akan lebih mudah mengambil pasar.

Di saat yang sama, industri kuliner Indonesia bergerak sangat cepat. Tren digital ordering, delivery platform, hingga konsep experiential café berkembang pesat.

Banyak pemain baru hadir dengan konsep yang lebih segar dan lebih dekat dengan gaya hidup generasi muda.

Sayangnya, Warunk Upnormal terlihat stagnan dalam prosesnya. Inovasi yang dulu menjadi kekuatan justru berhenti berkembang.

Ketika kompetitor menawarkan pengalaman yang lebih personal dan digital-friendly, Upnormal tetap bertahan pada pola lama. Dalam dunia bisnis modern, stagnasi sering kali lebih berbahaya daripada sebuah kesalahan.

Persoalan internal turut mempercepat penurunan. Keputusan strategis yang kurang berbasis data dan lemahnya mekanisme dalam mendengarkan suara pelanggan membuat bisnis lambat beradaptasi.

Padahal, pelanggan adalah sumber informasi paling penting dalam mempertahankan relevansi pasar.

Selain itu, struktur biaya Upnormal juga tergolong tinggi. Desain outlet yang menarik, lokasi strategis, dan fasilitas lengkap memang dapat mendukung citra brand. Namun, semua itu sekaligus menciptakan beban operasional yang besar.

Ketika margin produk utama terbatas, model bisnis seperti ini menjadi rapuh jika penjualan tidak stabil.

Pandemi Covid-19 memang mempercepat kemunduran banyak bisnis F&B, termasuk Warunk Upnormal.

Pandemi bukan akar masalah utama apa yang terjadi pada Warunk Upnormal. Banyak brand lain justru mampu bertahan dengan cara cepat beradaptasi melalui digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan inovasi produk.

Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan bisnis sangat ditentukan oleh faktor kekuatan internal, bukan hanya sekadar kondisi faktor eksternal.

Dari kisah Warunk Upnormal, ada pelajaran penting bagi banyak startup dan bisnis modern di Indonesia.

Pertama, jangan pernah kehilangan nilai inti yang membuat pelanggan datang sejak awal. Kedua, pertumbuhan harus dibangun di atas kesiapan sistem, bukan sekadar ambisi membuka cabang.

Ketiga, inovasi harus terus berjalan karena pasar selalu berubah. Keempat, pelanggan harus menjadi pusat dari setiap keputusan bisnis.

Dan terakhir, bisnis yang sehat bukan hanya yang terlihat besar, tetapi yang mampu bertahan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, Warunk Upnormal bukan sekadar cerita tentang brand yang meredup, melainkan cermin dari banyak bisnis modern yang terlalu sibuk mengejar ekspansi hingga lupa menjaga identitasnya sendiri.

Dalam dunia usaha yang bergerak cepat, ide besar memang penting, tetapi kemampuan menjaga relevansi jauh lebih menentukan masa depan.