Bisnis.com, JAKARTA — Dunia bisnis sedang memasuki fase baru kecerdasan buatan. Kita belum lama terpukau oleh generativeartificial intelligence (AI) yang mampu menulis, merangkum, membuat gambar, dan membantu coding. Kini perubahannya bergerak lebih jauh ke agentic AI: sistem yang bukan hanya memberi jawaban, tetapi mulai mampu menjalankan tugas multi-langkah dengan lebih mandiri.

Anthropic, misalnya, pada 16 April 2026 merilis Claude Opus 4.7 dan menekankan penguatan pada coding, agents, vision, serta pekerjaan kompleks yang menuntut ketelitian dan konsistensi lebih tinggi. Pergeseran ini menandai bahwa AI tidak lagi sekadar alat bantu kreatif, tetapi mulai masuk ke wilayah eksekusi kerja yang lebih nyata.

Perubahan itu tidak berhenti pada teknologi. Ia sudah masuk ke ruang rapat direksi, strategi investasi, dan keputusan ketenagakerjaan. Dalam paparannya, Dario Amodei, CEO Anthropic, menggambarkan bahwa AI berpotensi mengguncang porsi besar pekerjaan white-collar level awal dalam rentang beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, perusahaan digital besar juga bergerak ke arah efisiensi baru.

Reuters melaporkan bahwa Meta menargetkan gelombang PHK mulai 20 Mei 2026, dengan pemangkasan lanjutan masih mungkin terjadi pada tahun yang sama, seiring restrukturisasi dan fokus investasi pada AI. Reuters juga mencatat bahwa perusahaan-perusahaan lain mulai memangkas tenaga kerja ketika belanja dan prioritas bergeser ke AI.

Di tengah situasi itu, muncul satu pertanyaan yang sangat penting bagi pebisnis maupun masyarakat umum: jika hampir semua orang kini bisa memakai AI, siapa yang benar-benar akan menjadi pemenang?Jawabannya bukan sesederhana mereka yang paling cepat membeli teknologi baru.

Di era ketika akses terhadap AI makin luas, keunggulan tidak lagi otomatis datang dari kepemilikan teknologi. Keunggulan justru bergeser kepada kemampuan mengubah teknologi yang sama menjadi nilai yang nyata.

Infrastruktur Umum

Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan merasa unggul karena memiliki tim teknologi besar, kemampuan membangun produk digital lebih cepat, dan kapasitas inovasi yang sulit ditiru. Namun logika itu mulai berubah. AI menurunkan hambatan masuk secara drastis. Pekerjaan yang dulu membutuhkan tim besar, waktu panjang, dan biaya tinggi kini semakin bisa dilakukan oleh organisasi yang lebih kecil, bahkan oleh individu, karena model-model baru makin kuat dan makin mudah diakses. Itu sebabnya teknologi yang dulu terasa eksklusif perlahan menjadi lebih umum.

Di sinilah argumen klasik Nicholas G. Carr kembali terasa relevan. Dalam artikel terkenalnya di Harvard Business Review, ia berpendapat bahwa ketika suatu teknologi menjadi sangat penting sekaligus tersedia luas, teknologi itu cenderung berubah dari sumber diferensiasi menjadi infrastruktur umum. Artinya, teknologi tetap penting, tetapi tidak lagi otomatis menjadi pembeda strategis yang tahan lama. Yang dahulu dianggap keunggulan, lama-lama berubah menjadi syarat minimum untuk tetap ikut bermain.

Itulah yang kini sedang terjadi dengan AI. Menggunakan teknologi AI menjadi perlu, tetapi tidak cukup. Sama seperti internet, cloud, atau sistem enterprise pada zamannya, AI akan makin menjadi bagian normal dari operasi bisnis. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan tidak bisa lagi sekadar bangga karena sudah “mengadopsi AI”. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: AI itu dipakai untuk apa, dipakai oleh siapa, dan menghasilkan nilai seperti apa bagi pelanggan, biaya, kecepatan, serta mutu keputusan.

Kapabilitas Dinamis

Karena itu, pemenang di era AI bukanlah mereka yang sekadar memakai teknologi, melainkan mereka yang mampu mengubah AI menjadi keputusan yang lebih baik, eksekusi yang lebih kuat, dan model bisnis yang lebih relevan. AI memang dapat membantu perusahaan membaca data lebih cepat, menyusun opsi, mengotomasi pekerjaan rutin, dan memangkas waktu proses. Namun AI tidak otomatis membuat organisasi disiplin, tidak otomatis membuat strategi tepat, dan tidak otomatis membuat pelanggan puas. Teknologi bisa memperkuat organisasi, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan kualitas manajemen.

Di titik ini, gagasan dynamic capabilities dari David J. Teece menjadi sangat penting. Teece menjelaskan bahwa perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk sensing, seizing, and reconfiguring: merasakan perubahan, menangkap peluang, dan menata ulang sumber daya secara berkelanjutan agar tetap relevan dalam lingkungan yang berubah cepat.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, perusahaan yang menang bukan yang hanya punya teknologi, tetapi yang paling cepat belajar, paling tepat merespons, dan paling berani menyesuaikan diri sebelum terlambat.

Itulah sebabnya AI seharusnya dipahami sebagai penguat, bukan pengganti. Ia memperkuat perusahaan yang sudah memiliki arah strategis, proses yang rapi, dan disiplin eksekusi. Sebaliknya, bila organisasi dasarnya kacau, AI hanya mempercepat kekacauan.

Organisasi yang tidak memahami pelanggan akan semakin cepat menghasilkan jawaban yang salah. Organisasi yang tidak punya prioritas yang jelas akan makin cepat mengerjakan hal yang keliru. Maka, nilai AI tidak lahir dari kecanggihannya semata, tetapi dari kemampuan organisasi mengaitkannya dengan operasi, strategi, dan kebutuhan pasar.

Semakin AI menjadi umum, semakin jelas bahwa pembeda utama justru kembali kepada manusia. Penelitian Erik Brynjolfsson, Danielle Li, dan Lindsey Raymond menunjukkan bahwa bantuan generative AI dapat meningkatkan produktivitas pekerja layanan pelanggan sekitar 14% rata-rata, dengan dampak lebih besar bagi pekerja yang lebih baru atau kurang berpengalaman. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa nilai AI muncul bukan saat manusia disingkirkan, melainkan saat manusia dibantu untuk bekerja lebih baik.

Artinya, di tengah gelombang AI, perusahaan tetap membutuhkan manusia yang mampu berpikir jernih, memahami pelanggan, membaca konteks, bekerja sama, dan menjaga nilai. AI bisa membantu membuat ringkasan, tetapi tidak otomatis menggantikan penilaian. AI bisa memberi rekomendasi, tetapi tidak otomatis menggantikan tanggung jawab. AI bisa mempercepat output, tetapi tidak otomatis menjamin arah yang benar. Di sinilah letak pembeda yang sesungguhnya: kualitas manusia yang mengarahkan teknologi itu.

Karena itu, ketika semua orang bisa memakai AI, pemenangnya bukan otomatis yang paling cepat mengadopsi tools terbaru. Pemenangnya adalah mereka yang membangun manusia yang tepat: orang-orang yang mau belajar, cepat beradaptasi, kuat dalam analisis, disiplin dalam eksekusi, dan matang dalam nilai.

Teknologi bisa dibeli. Model bisa diakses. Tetapi budaya kerja, kedewasaan berpikir, kepekaan membaca situasi, dan kejernihan kepemimpinan tidak bisa disalin semudah itu. Justru karena AI makin merata, kualitas manusia makin menentukan hasil akhirnya.

Pada akhirnya, era AI bukan menghapus pentingnya manusia, tetapi memperjelasnya. Ketika teknologi menjadi semakin umum, murah, dan tersedia di mana-mana, medan persaingan bergeser. Bukan lagi terutama soal siapa yang punya teknologi paling canggih, melainkan siapa yang punya manusia paling siap untuk mengarahkannya.

Saat semua bisa memakai AI, pemenangnya adalah mereka yang mampu mengubah teknologi yang sama menjadi keputusan yang lebih baik, layanan yang lebih bernilai, dan organisasi yang lebih tangguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 4.163 peserta Program Magang Nasional tahap pertama mengundurkan diri.

Program berlangsung selama enam bulan. Periode dimulai 20 Oktober 2025 hingga 24 April 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Anwar Sanusi menyebut jumlah peserta berkurang selama program berjalan.

“Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan,” kata Anwar dalam acara penutupan Program Magang Nasional Batch I yang disiarkan melalui YouTube Kemenaker, Kamis (24/4/2026).

Peserta batch 1A tercatat 14.952 lulusan perguruan tinggi. Batch 1B sebanyak 1.160 orang. Total peserta mencapai 16.112 orang.

Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi 11.949 peserta aktif.

“Hal ini merupakan bagian dari dinamika program di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan,” ujar Anwar.

Sebagian peserta keluar karena telah diterima bekerja. Proses lamaran sudah dilakukan sebelum mengikuti program magang.

“Salah satunya adalah mereka diterima dalam satu sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan,” tutur Anwar.

Banyak Direkrut Perusahaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut sebagian peserta magang direkrut perusahaan.

Data monitoring Kemenaker menunjukkan angka rekrutmen berkisar 20 persen hingga 30 persen.

“Ada yang sudah merekrut, ya, 20 persen dari yang magang, ada yang sudah 30 persen, dan ini sekarang sedang kita data,” kata Yassierli.

Perusahaan menilai kinerja peserta magang cukup baik. Respons yang diterima cenderung positif.

Sebagian perusahaan belum merekrut karena kondisi internal.

“Kami ingin rekrut, tapi sayang kita belum bisa merekrut saat ini karena ada kondisi, ya, internal perusahaan,” ujar Yassierli mengutip pelaku usaha.

Peserta magang di instansi pemerintah harus mengikuti jalur Calon Pegawai Negeri Sipil.

Proses rekrutmen mengikuti jadwal dan kuota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Mengikuti tanggal dari Kementerian PAN RB kapan ini dibuka dan berapa kuotanya,” kata Yassierli.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Emiten farmasi PT Phapros Tbk (PEHA) mencatat kenaikan laba bersih pada kuartal I 2026, didorong pertumbuhan penjualan dan efisiensi biaya di tengah tekanan global.

Kinerja ini melanjutkan tren positif sepanjang 2025, di mana perusahaan berhasil membalikkan kondisi keuangan dari rugi menjadi profit.

“Berbagai langkah strategis tersebut berhasil menjaga profitabilitas berkelanjutan,” ujar Plt Direktur Utama PT Phapros Tbk Ida Rahmi Kurniasih, melalui keterangan pers, Jumat (24/4/2026).

“Setelah berhasil membalikkan kondisi dari rugi pada 2024 menjadi profit pada 2025, kami terus berupaya untuk menjaga profitabilitas perusahaan,” lanjutnya.

Pada tiga bulan pertama 2026, laba bersih Phapros tercatat sebesar Rp 761,49 juta. Angka ini naik 112,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatatkan kerugian Rp 5,92 miliar.

Kinerja tersebut ditopang oleh kenaikan penjualan sebesar 10,17 persen menjadi Rp 221,09 miliar dari sebelumnya Rp 200,67 miliar pada kuartal I 2025. Sementara itu, beban pokok penjualan hanya naik 5,04 persen, lebih rendah dari pertumbuhan penjualan.

Kondisi ini mendorong laba kotor meningkat 16,59 persen menjadi Rp 103,96 miliar, dibandingkan Rp 89,17 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, beban usaha pada Januari hingga Maret 2026 juga relatif terkendali dengan kenaikan 7,35 persen secara tahunan.

Ida menambahkan, perusahaan terus mengoptimalkan seluruh kanal penjualan serta menjaga ketersediaan produk sambil melakukan efisiensi biaya.

“Menyikapi dampak geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga bahan dan biaya, kami sudah melakukan mitigasi risiko dengan kontrak pembelian sejak awal tahun dan terus memantau perkembangan agar tetap adaptif,” ujarnya.

“Tujuannya agar target penjualan, biaya dan laba bersih hingga akhir tahun sesuai RKAP bisa diamankan,” tambah dia.

Selain itu, arus kas perusahaan juga menunjukkan perbaikan signifikan. Per 31 Maret 2026, arus kas tercatat positif Rp 37,2 miliar, berbalik dari posisi minus Rp 19,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Saldo kas akhir periode juga meningkat 165 persen dibandingkan akhir Maret 2025.

Penjualan OGB jadi penopang utama

Pertumbuhan penjualan Phapros salah satunya ditopang oleh segmen obat generik bermerek (OGB).

Penjualan OGB pada kuartal I 2026 melonjak 59 persen menjadi Rp 128,70 miliar, dari Rp 80,88 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi ini berasal dari produk seperti obat anti tuberkulosis untuk dewasa dan anak serta tablet tambah darah, yang menjadi bagian dari program pemerintah terkait penanganan tuberkulosis, anemia, dan stunting.

Jejak panjang industri farmasi nasional

Sebagai perusahaan farmasi yang berdiri sejak 21 Juni 1954, Phapros memiliki pengalaman panjang dalam industri kesehatan di Indonesia.

Mayoritas saham perusahaan sebesar 56,77 persen dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk, sementara sisanya dimiliki oleh publik.

Perusahaan ini telah mengantongi berbagai sertifikasi, mulai dari CPOB sejak 1990 hingga sejumlah sertifikasi ISO dan sistem jaminan halal. Saat ini, Phapros memproduksi lebih dari 200 item obat, termasuk produk unggulan seperti Antimo yang menjadi pemimpin pasar di kategorinya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman.

Adapun Purbaya memilih Sudarto sebagai sebagai Pelasana Harian (Plh) Dirjen Anggaran, menggantikan posisi Luky Alfirman. Sebelumnya, Sudarto menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara di Kemenkeu.

Berikutnya, Ferry Ardianto ditunjuksebagai Plh. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskalmenggantikan posisi Febrio Nathan Kacaribu. Ferry sebelumnya menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keduanya, mulai aktif bekerja sejak 21 April 2026.

"Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengisyaratkan isu miring soal ketahanan fiskal beberapa waktu lalu muncul dari internal Kemenkeu, mulai dari sisa anggaran yang hanya cukup sekian waktu. Dia tak menampik, keputusan mencopot Febrio dan Luky tidak terlepas dari isu tersebut, meski tidak beririsan langsung.

"Iya dan tidak (penyebab pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit, tapi tidak itu saja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya menjawab isu pencopotan dua mantan dirjen tersebut.

Dia juga mengatakan adanya isu keterbatasan dirinya dalam kecapakan bahasa asing, yang diumbar pihak tertentu dari internal Kemenkeu. Purbaya juga mengaku diisukan bakal menghalangi arus investasi di dalam negeri.

"Informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup nggak bisa bahasa Inggris dan kalau bisa jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan. Itu dari internal (Kemenkeu)," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bakal memberikan hadiah bagi peserta Magang Nasional Batch I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

Ia segera memberikan sertifikat kompetensi kepada para peserta yang bakal berguna untuk memasuki dunia kerja.

"Interaksi antara adik-adik para peserta Magang Nasional Batch I dengan Kemnaker belum selesai. Jadi walaupun sudah selesai magangnya di perusahaan, fase selanjutnya adalah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberikan hadiah kepada adik-adik semua, yaitu sertifikat kompetensi," jelas Yassierli dikutip dari Antara, Jumat (24/4/2026).

Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan Kemnaker bahwa peserta magang memiliki keterampilan sesuai dengan desk masing-masing.

Untuk mendapatkan sertifikat, nantinya peserta magang mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan kerja Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan BNSP.

Setelahnya, Kemnaker mengarahkan peserta untuk memanfaatkan website SiapKerja untuk melamar lowongan kerja di berbagai sektor baik di dalam maupun luar negeri.

"Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform," jelasnya.

Sesuaikan materi pelatihan

Sebelumnya, Yassierli menjelaskan harus ada penyesuaian di balai pelatihan kerja Kemnaker supaya langsung bisa bekerja khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategi Nasional (PSN).

"Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN," jelas Yassierli dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Dirinya mendapat laporan jikalau KEK membutuhkan tenaga kerja dengan spesifikasi yang ternyata balai Kemnaker belum memberikan pelatihan.

Sehingga kesenjangan ini harus segera diatasi.

"Jadi ada KEK yang, ‘eh kami butuh pelatihan itu arahnya ke sini’, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap, atau terlalu jauh dari kebutuhan kami," ujarnya.

25 KEK disiapkan untuk menerima peserta magang dari Kemnaker. Harapannya, setelah magang, peserta siap terjun ke dunia kerja.

"Jadi yang kita latih vokasi langsung, mereka bisa bekerja, termasuk juga nanti ancang-ancang ketika magang itu dijalankan, kita juga ingin adik-adik yang ikut magang ini, memang mendapatkan pengalaman real dari industri," ujar Yassierli.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemnaker Geser Arah Pelatihan Vokasi, Fokus Kebutuhan Industri KEK dan PSN"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan menerapkan pajak baru.

Wacana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol maupun pajak untuk kelompok kaya raya masih sebatas rencana.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2025-2029.

“Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Pemerintah belum ingin menambah beban pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keputusan menunggu kondisi ekonomi dan daya beli membaik.

Fokus kebijakan saat ini diarahkan pada optimalisasi aturan yang sudah berjalan.

Penegakan hukum terhadap wajib pajak menjadi prioritas. Penerimaan negara dinilai masih bisa meningkat jika kebocoran ditekan.

Purbaya menyoroti praktik underinvoicing. Praktik ini berupa pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya.

Dugaan tersebut muncul pada sejumlah perusahaan baja penanaman modal asing asal China.

Sekitar 40 perusahaan menjadi sorotan. Perusahaan tersebut diduga belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh.

“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual,” ujarnya.

Langkah mengejar kepatuhan dinilai lebih mendesak dibanding menyiapkan pajak baru.

Strategi ini menitikberatkan optimalisasi basis pajak yang sudah ada. Pemerintah belum memperluas jenis pungutan dalam waktu dekat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BEIRUT - Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) mengatakan seorang tentara Indonesia, Kopral Rico Pramudia, meninggal dunia akibat luka yang diderita ketika satu proyektil menghantam pangkalan mereka di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret.

UNIFIL mengatakan pada saat serangan itu bahwa mereka tidak mengetahui asal usul proyektil yang menghantam pangkalan tersebut, yang juga menewaskan satu tentara lainnya pada saat itu.

“Kami menuntut dari semua pihak agar mereka menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB setiap saat. Serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701, dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” ungkap organisasi tersebut.

UNIFIL di masa lalu telah mengecam keras Israel atas serangannya terhadap pangkalan penjaga perdamaian PBB, baik selama perang terbaru ini maupun perang tahun 2024 antara Israel dan Hizbullah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons narasi di media sosial yang mengimbau masyarakat mewaspadai dana di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Narasi tersebut diunggah akun Instagram @kementrian**********. Unggahan itu menyebut dana di bank Himbara berpotensi dipakai untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akun tersebut juga menyinggung kondisi kas negara. Saldo Anggaran Lebih (SAL) disebut tersisa Rp 120 triliun dari sebelumnya Rp 420 triliun.

"Sisa kas negara tinggal Rp 120 triliun, yang nabung duit di bank Himbara perlu waspada, jangan sampai tabungan kita dipakai buat MBG!" tulis akun tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan tidak ada kewajiban bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke program pemerintah, termasuk MBG.

"Enggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-prioritas pemerintah," ujar Dian kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Dana yang dikelola bank sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Keputusan penyaluran kredit menjadi ranah bisnis masing-masing bank.

Bank tetap mengikuti ketentuan regulator. OJK sedang menyusun aturan baru terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan ikut mendukung program prioritas.

"Tapi tidak boleh ada pemaksaan," tegasnya.

Dian menilai kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kredit. Penyaluran tetap harus mempertimbangkan aspek bisnis dan manajemen risiko.

Masyarakat diminta tidak terpancing isu yang beredar. Pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati oleh perbankan.

"Masyarakat agar jangan terpancing dgn isu-isu yang tidak bertanggung-jawab ya," imbaunya.

Sebelumnya, OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian RBB.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan aturan tersebut dirancang untuk mendorong perbankan lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah.

Program tersebut mencakup pembangunan 3 juta rumah, MBG, serta Koperasi Desa Merah Putih.

"Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Itu di dalamnya bagaimana kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

Ia menegaskan tidak ada kewajiban bagi bank untuk menyalurkan kredit ke program tersebut. Setiap bank memiliki kebijakan manajemen risiko masing-masing.

"Enggak wajib, tapi kita dorong untuk itu. kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka," kata wanita yang akrab disapa Kiki itu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kondisi geopolitik global yang semakin tak menentu turut mengubah concern masyarakat dalam berinvestasi, dengan semakin diminatinya emas sebagai instrumen investasi berlabel 'safe haven' yang tidak hanya defensif, namun juga relevan dalam menjaga stabilitas nilai kekayaan.

Tren perubahan tersebut terkonfirmasi oleh data terbaru World Gold Council, yang mencatat pembelian emas oleh bank sentral dunia telah menembus lebih dari 1.000 ton per tahun, dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini menjadi salah satu catatan level tertinggi sepanjang sejarah. Sedangkan di pasar domestik, trennya juga sama. Dalam sebuah survei Jakpat (mobile survei online) tentang Indonesia Investment Trends, 67 persen responden memilih emas perhiasan, 66 persen pilih emas logam mulia, dan 63 persen pilih properti," ujar Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah, Benadicto Alvonzo Ferary, dalam keterangan resminya, Jumat (24/4/2026).

Menurut Benadicto, profil investasi emas saat ini telah mengalami perubahan signifikan, dengan memiliki karakteristik unggul sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.

Karenanya, dalam situasi ketidakseimbangan ekonomi global mulai dari tekanan inflasi hingga volatilitas pasar keuangan, emas cenderung mampu mempertahankan daya beli dan memberikan stabilitas nilai aset.

"Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, emas semakin dipandang sebagai alat proteksi nilai. Kami melihat adanya pergeseran perilaku investor, di mana emas kini menjadi instrumen utama dalam strategi investasi jangka panjang, bukan sekadar pelengkap," ujar Benadicto.

Dengan berbekal pemahaman tersebut, Bank Mega Syariah pun berupaya memperluas akses masyarakat terhadap investasi emas, dengan menghadirkan produk pembiayaan emas Flexi Gold dengan skema yang dirancang fleksibel dan terjangkau.

Melalui produk ini, nasabah dapat memiliki emas logam mulia 24 karat secara bertahap, dengan pilihan tenor pembiayaan mulai dari satu hingga lima tahun, serta pilihan gramasi yang beragam, mulai dari lima gram hingga 100 gram.

Benadicto menjelaskan, produk Flexi Gold telah disusun sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah, dengan mengacu pada sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait jual beli emas, pembiayaan berbasis rahn, serta akad murabahah.

"Melalui Flexi Gold, kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap. Dengan cicilan yang ringan dan terjangkau, nasabah dapat membangun portofolio investasi jangka panjang secara disiplin sekaligus memanfaatkan momentum penguatan harga emas," ujar Benadicto.

Sejauh ini, produk pembiayaan emas Flexi Gold Bank Mega Syariah telah mencatatkan kinerja positif sepanjang tiga bulan pertama 2026. Hingga Maret 2026, penyaluran Flexi Gold tumbuh lebih dari 756 persen dibandingkan posisi Desember 2025.

Minat masyarakat terhadap Flexi Gold tercatat cukup tinggi di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa serta Sumatera.

Secara khusus, Jakarta mendominasi pasar dengan kontribusi terbesar mencapai 41,79 persen dari total nilai booking nasional, disusul oleh Tangerang yang mencatatkan proporsi signifikan sebesar 14,08 persen, dan Palembang di posisi ketiga dengan andil sebesar 7,15 persen.

Selain ketiga kota utama tersebut, pembiayaan ini juga diminati oleh masyarakat di berbagai kota strategis lainnya seperti Bandung, Semarang, Depok, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, serta Medan dan sekitarnya, yang secara akumulatif mencakup sisa 36,98 persen dari total portofolio pembiayaan emas perusahaan.

"Ke depan, kami optimistis tren investasi emas akan terus meningkat, seiring dengan dinamika global serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi dan perlindungan nilai aset," ujar Benadicto.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jalan tol tidak akan diberlakukan sebelum kondisi perekonomian membaik. Pemerintah belum akan menambah beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat.

"Posisi kita enggak berubah bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai dipandang cukup baik, dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya,” kata Purbaya dalam acara taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menkeu menerangkan, wacana pengenaan PPN untuk jalan tol saat ini masih sebatas rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029 sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara.

Di samping itu, terkait rencana pemajakan kelompok super kaya atau High Wealth Individual (HWI), Purbaya juga menyatakan kebijakan itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin . Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan mereka bakal langsung ditahan di Rutan Bareskrim seusai dilakukan sejumlah proses pemeriksaan.

"Tahan, tahan, ya. Begitu cukup unsur, digelarkan dulu, dilakukan penahanan. Untuk menentukan penahanan harus digelarkan melalui beberapa pihak supaya unsurnya terpenuhi, ya," kata Eko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Diketahui, Virda Virginia Pahlevi yang merupakan istri dari Koh Erwin, Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia yang merupakan anak dari Koh Erwin, sudah dibawa ke Gedung Bareskrim seusai ditangkap di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan pantauan di Gedung Bareskrim Polri, mereka tiba pukul 17.20 WIB. Istri dan anak Koh Erwin tak berbicara kepada awak media setelah ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Istri dan anak Koh Erwin juga terlihat tangannya diborgol. Mereka berusaha menutupi wajah dengan jaket. Mereka langsung menuju Gedung Bareskrim Polri untuk dilanjutkan proses pemeriksaan.

Penyidik yang mendampingi juga terlihat membawa koper dan tas diduga berisikan barang bukti terkait dengan penangkapan tersebut. Eko mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait perkara itu. "Barang bukti tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," ujar Eko.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap Koh Erwin yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. "Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ucap Eko.

Koh Erwin mencuat setelah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia terseret dalam perkara bersamaan dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koh Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koh Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.

dua digit masih mungkin, BI target 8–12 persen. Tapi, mungkin lebih karena mengandalkan pencairan kredit yang sudah disetujui, bukan ekspansi baru

Jakarta (ANTARA) - Direktur Riset Bidang Keuangan dan Ekonomi Digital Center of Reform on Economics (CORE) Etika Karyani Suwondo mengatakan pertumbuhan kredit masih dapat mencapai dua digit tahun ini, meskipun ada potensi perlambatan permintaan di sektor riil.

Ia menyatakan pertumbuhan tersebut kemungkinan besar akan didorong oleh pencairan kredit dari pengajuan yang sudah disetujui sebelumnya.

“(Pertumbuhan) dua digit masih mungkin, BI (Bank Indonesia) target 8–12 persen. Tapi, mungkin lebih karena mengandalkan pencairan kredit yang sudah disetujui, bukan ekspansi baru,” ucap Etika Karyani Suwondo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

BI mengungkapkan kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, peningkatan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Etika menilai pertumbuhan kredit perbankan tersebut utamanya tidak didorong oleh permintaan riil, tapi karena turunnya suku bunga acuan BI (BI-Rate) sebesar 150 basis poin (bps) sejak September 2024 yang diiringi dengan banjir likuiditas.

Ia menuturkan hal tersebut mencerminkan mekanisme transmisi (transmission mechanism) yang masih tersendat antara penyesuaian kebijakan bank sentral dan pengaruhnya terhadap sektor riil.

Ia pun khawatir kondisi tersebut akan semakin memperlambat permintaan kredit di sektor riil, apalagi jika perekonomian dunia semakin tidak menentu akibat berlanjutnya Perang AS-Israel dan Iran.

Etika mengatakan saat ini konflik di Timur Tengah tersebut memang belum banyak berdampak langsung terhadap penyaluran kredit perbankan di dalam negeri.

Namun, ia meminta semua pihak untuk mewaspadai dan melakukan mitigasi sedini mungkin terhadap berbagai indikator risiko yang mulai muncul.

Sejumlah indikator risiko tersebut, lanjut dia, antara lain nilai tukar rupiah yang melemah menyentuh Rp17.304 per dolar AS pada Kamis siang kemarin (23/4) serta arus modal keluar (capital outflow) yang mencapai 1,7 miliar dolar AS pada Januari-Maret 2026.

“OJK juga sudah warning NPL (Non-Performing Loan/kredit macet)potensial (terjadi) di sektor energi dan logistik. Kalau perang berkepanjangan, dampaknya akan masuk lewat kenaikan harga energi dan tekanan daya beli,” ujar Etika.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026