Warta Ekonomi, Jakarta -

Sepanjang 2025, PT Bank KB Bukopin Syariah (KB Bank Syariah) terus memperkuat fundamental bisnis melalui strategi pertumbuhan yang selektif dan prudent. Perseroan memfokuskan pengembangan pembiayaan pada sektor pendidikan, kesehatan, pembiayaan konsumer, serta penguatan ekosistem Islamic Enterprise.

Strategi tersebut membuahkan hasil positif. Pembiayaan kepada segmen Islamic Enterprise mencapai Rp1,59 triliun atau meningkat Rp259,61 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi bagian dari upaya Perseroan memperluas ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

Direktur Utama KB Bank Syariah, A. Iwan Ch, mengatakan Perseroan akan terus memperkuat fondasi bisnis melalui pengembangan ekosistem syariah, transformasi digital, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"⁸ tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif, kami terus fokus memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat, prudent, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Iwan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham juga menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp12,21 miliar sebagai saldo laba ditahan. Keputusan ini diambil untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung pengembangan usaha Perseroan pada masa mendatang.

Selain itu, RUPST menyetujui pengangkatan kembali Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama Independen. Rapat juga menetapkan kembali Syamsul Anwar sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah, yang akan efektif setelah berakhirnya masa jabatan Ikhwan Abidin.

Dengan penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, transformasi digital, serta pengembangan bisnis berbasis ekosistem, KB Bank Syariah optimistis dapat memperkuat posisinya di industri perbankan syariah nasional dan mendorong pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pola kerja hibrida (hybrid working), hingga meningkatnya ketidakpastian ekonomi global mulai mengubah cara perusahaan memandang kebutuhan ruang kantor. Jika sebelumnya perusahaan terbiasa mengikat kontrak sewa jangka panjang, kini semakin banyak korporasi memilih ruang kerja fleksibel (flexible workspace) yang dinilai lebih adaptif terhadap perubahan bisnis.

Senior Vice President IWG Asia Pacific, Lars Wittig, menilai transformasi tersebut bukan lagi sekadar tren pascapandemi, melainkan perubahan struktural yang akan membentuk masa depan dunia kerja. Menurut dia, dalam waktu kurang dari satu dekade sekitar sepertiga ruang kerja di dunia diperkirakan akan beralih ke model fleksibel.

"Hari ini mungkin kurang dari lima persen dari seluruh ruang kantor yang bersifat fleksibel. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, sekitar sepertiga ruang kerja akan menjadi fleksibel dalam satu bentuk atau lainnya," kata Lars kepada Republika.

Ia menjelaskan perubahan tersebut didorong oleh semakin luasnya penerapan pola kerja hibrida. Karyawan tidak lagi harus datang ke kantor pusat setiap hari karena banyak pekerjaan dapat diselesaikan dari lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal maupun dari ruang kerja bersama yang menyediakan fasilitas profesional.

Menurut Lars, perubahan itu juga terlihat di Indonesia. IWG, yang mengoperasikan sejumlah merek ruang kerja fleksibel seperti Regus, Signature, HQ, dan Spaces, telah hadir di Indonesia selama dua dekade. Saat ini perusahaan memiliki 56 pusat bisnis dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 62 lokasi hingga akhir tahun.

Bagi Lars, pertumbuhan tersebut mencerminkan perubahan perilaku perusahaan maupun pekerja dalam memilih tempat bekerja.

Ia mencontohkan banyak pekerja yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta selama ini harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk bepergian menuju kawasan pusat bisnis. Dengan berkembangnya ruang kerja fleksibel di berbagai lokasi, pekerja memiliki alternatif untuk tetap bekerja di lingkungan profesional tanpa harus melakukan perjalanan jauh setiap hari.

Selain memberikan fleksibilitas bagi pekerja, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin cepatnya dinamika dunia usaha. Menurut Lars, perusahaan kini jauh lebih sulit memprediksi kebutuhan bisnisnya dibandingkan satu dekade lalu.

Perubahan teknologi menjadi faktor utama. Ia menilai perkembangan AI membawa dampak yang bahkan lebih besar dibandingkan gabungan revolusi komputer pribadi, internet, dan telepon seluler dalam beberapa dekade terakhir.

"AI membawa lebih banyak perubahan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan gabungan semua perubahan teknologi sebelumnya. Kecepatan perubahan saat ini sangat ekstrem," ujarnya.

Di luar perkembangan teknologi, dunia usaha juga dihadapkan pada berbagai ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, mulai dari perang dagang hingga perubahan kebijakan perdagangan antarnegara. Kondisi tersebut membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang, termasuk terkait penyediaan ruang kantor.

Menurut Lars, dalam situasi seperti itu perusahaan tidak lagi mampu memperkirakan secara akurat berapa jumlah karyawan maupun luas ruang kerja yang akan dibutuhkan dalam satu, tiga, atau bahkan lima tahun mendatang.

Karena itu, ruang kerja fleksibel dinilai menjadi solusi yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas kantor mengikuti perkembangan bisnis tanpa terbebani kontrak jangka panjang.

Fenomena tersebut, kata Lars, kini tidak hanya terjadi pada perusahaan rintisan (startup), tetapi juga perusahaan-perusahaan global berskala besar. Ia mengungkapkan sekitar 83 persen perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500 telah menggunakan layanan IWG di berbagai negara.

"Kalau dulu ruang kerja fleksibel identik dengan startup atau perusahaan yang sedang menguji pasar baru, sekarang perusahaan-perusahaan besar juga menggunakannya karena mereka tidak bisa lagi memprediksi masa depan dengan pasti," katanya.

Lars menilai perubahan tersebut akan terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap model bisnis yang lebih lincah (agile). Dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing.

Ia meyakini masa depan dunia kerja tidak lagi ditentukan oleh besarnya gedung perkantoran yang dimiliki perusahaan, melainkan oleh kemampuan organisasi menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan mampu mengikuti perubahan teknologi maupun kebutuhan karyawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap berada di angka 6 persen per tahun.

Airlangga mengatakan bunga KUR ditetapkan melalui skema subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak mengikuti perubahan BI Rate secara langsung.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk MinyaKita yang berbau menyerupai solar.

Produk MinyaKita itu diproduksi oleh PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR).

Perintah itu diberikan usai dirinya meninjau langsung fasilitas produksi PT KMR di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/6/2026).

Langkah ini sebagai tindaklanjut atas keluhan masyarakat terkait produk MinyaKita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, yakni Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik," ucap Rizal dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Ia pun meninjau seluruh tahapan produksi PT KMR, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk.

Selain itu, memeriksa kondisi fasilitas produksi untuk memastikan penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan produk MinyaKita produksi PT KMR yang terindikasi memiliki bau menyerupai solar.

Atas temuan tersebut, Bulog akan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk guna memastikan penyebabnya, serta menjadi dasar penetapan langkah dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya," kata Rizal.

Menurut dia, perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama Bulog.

Karena itu, setiap produk yang diduga tidak memenuhi standar mutu harus segera ditarik sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama pihak produsen serta instansi terkait.

Masyarakat yang telah menerima produk MinyaKita produksi PT KMR nantinya akan mendapatkan penggantian dengan produk yang memenuhi standar mutu.

Langkah tersebut, kata Rizal, merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi.

Ke depan, Bulog akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok bersama mitra produsen agar kualitas komoditas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat tetap terjaga.

"Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42%. Namun, indeks inklusi keuangan syariah baru berada di level 13,4%. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat sudah cukup memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi belum banyak yang memanfaatkannya.

Pelaksana Tugas Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Andi Muhammad Yusuf, mengatakan fenomena tersebut berbeda dengan kondisi sektor keuangan nasional secara umum. Pada keuangan syariah, tingkat literasi justru lebih tinggi dibandingkan tingkat inklusinya.

"Indeks syariah ini justru literasi keuangannya lebih tinggi dibandingkan inklusi keuangan. Kalau kita lihat data terakhir, 43,42% indeks literasi syariah, sedangkan inklusi keuangan 13,4%. Jadi tantangannya lebih lagi di syariah, inklusinya masih 13 dari 100 orang," ujar Andi dalam sesi Journalist Class ke-12 OJK di Bintaro, Senin (29/6/2026).

Menurut Andi, rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah terutama disebabkan oleh keterbatasan dari sisi penyedia layanan (supply side), khususnya minimnya jaringan kantor lembaga jasa keuangan syariah di berbagai daerah.

Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah Indonesia Timur akses terhadap layanan keuangan syariah masih sangat terbatas. Di Provinsi Maluku, misalnya, dari 11 kabupaten dan kota, hanya Ambon dan Maluku Tengah yang memiliki jaringan kantor bank syariah.

"Yang paling utama adalah memang dari sisi supply side, keberadaan jaringan kantor lembaga jasa keuangan syariah itu memang masih relatif tidak masif di daerah-daerah," katanya.

Selain keterbatasan akses, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah. Menurut Andi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk layanan berbasis syariah.

Di sisi lain, dominasi lembaga keuangan konvensional membuat banyak masyarakat tetap memilih layanan yang sudah lebih dikenal dan mudah dijangkau.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, OJK akan memperkuat pendekatan berbasis ekosistem melalui pesantren, masjid, sekolah, komunitas Islam, serta organisasi kemasyarakatan.

"Kami memang akan mendorong bagaimana literasi dan inklusi keuangan syariah bisa lebih tinggi. Strategi kita memang bagaimana agar pendekatan ekosistem itu kita akan dorong dengan menghadirkan literasi dan inklusi keuangan di berbagai pesantren, komunitas Islam, masjid, dan organisasi masyarakat agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga bisa mengakses layanan keuangan syariah," ujar Andi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah pada semester II 2026 adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global.

Ia mengatakan, stimulus tersebut adalah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto demi mendongkrak konsumsi domestik dan pada akhirnya mampu menopang pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini.

"Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Qodari pun merinci sejumlah stimulus bagi masyarakat di semester II tahun ini. Pertama, pemerintah akan memberikan diskon tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen pada masa periode libur sekolah dan juga libur Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif lain berupa pembebasan tarif jasa kepelabuhan bagi transportasi penyeberangan dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi transportasi udara di periode yang sama.

"Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian," kata Qodari.

Kedua, Qodari menyebut pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok.

Ketiga, pemerintah juga akan membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMA dan SMK, serta bagi 50.000 pekerja yang terdampak PHK. Menurutnya, program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas peluang kerja.

Insentif untuk Dunia Usaha

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha agar kegiatan operasional tetap berjalan optimal di tengah gejolak global, menekan biaya produksi, serta mencegah kenaikan harga barang konsumsi yang lebih luas.

Ia menyebut, dukungan tersebut diberikan melalui fasilitas bea masuk 0 persen atas impor LPG bagi industri petrokimia dan impor bahan baku plastik. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif melalui tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis.

"Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA – Para pengamat dan pelaku pasar mengingatkan agar target-target ambisius yang dipasang pengurus baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak hanya sebatas mengejar kinerja tinggi. Perhatian khusus juga perlu diberikan ke fondasi pasar modal dari sisi kualitas emiten, investor, hingga tata kelola.

Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana menilai target-target yang dibidik BEI sebaiknya tidak dimaknai sebatas mengejar besarnya kapitalisasi pasar, jumlah investor, ataupun RNTH. Menurutnya, ukuran bursa yang besar harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yakni kualitas emiten, kualitas investor, serta kualitas tata kelola pasar.

Menurutnya, bursa yang mampu tumbuh secara berkelanjutan adalah bursa yang dipercaya. Oleh karena itu, langkah paling mendasar yang perlu dilakukan direksi baru adalah memperkuat kepercayaan investor melalui peningkatan transparansi, kepastian regulasi, penegakan aturan yang konsisten, dan perlindungan investor.

"Dalam jangka pendek, BEI juga perlu lebih fokus memperdalam kualitas likuiditas pasar dibanding sekadar mengejar tingginya frekuensi transaksi. Likuiditas yang sehat bukan hanya tercermin dari besarnya nilai transaksi, tetapi dari semakin banyaknya saham berkualitas yang aktif diperdagangkan dan diminati investor jangka panjang," ujar Hendra, Senin (29/6/2026).

Adapun, kurang dari empat tahun atau tenggat pada 2030, BEI menargetkan masuk ke dalam 10 besar bursa dunia dari ukuran kapitalisasi pasar dan/atau nilai transaksinya. Pada 2030, nilai kapitalisasi pasar ditargetkan mencapai Rp30.000 triliun, dengan rasio terhadap PDB nasional lebih dari 83%.

Kemudian, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham dipacu hingga menyentuh Rp31 triliun. Jumlah investor pasar modal ditargetkan mencapai 35 juta, serta ada lebih dari 1.100 perusahaan tercatat.

Hendra melanjutkan, BEI juga perlu mengubah paradigma dari mengejar kuantitas IPO menjadi mengedepankan kualitas emiten. Dalam hal ini, proses IPO menurutnya perlu melalui kurasi yang lebih komprehensif, tidak hanya melihat pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menilai kualitas model bisnis, tata kelola perusahaan, prospek pertumbuhan, kesehatan keuangan, serta kewajaran valuasi.

Hendra meyakini bahwa pasar modal membutuhkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar siap menjadi perusahaan publik, bukan sekadar perusahaan yang memanfaatkan momentum pasar untuk menghimpun dana.

Semakin baik kualitas emiten yang masuk ke bursa, kata dia, semakin tinggi pula kepercayaan investor. Hal ini akan membuat target peningkatan kapitalisasi pasar dan likuiditas akan lebih mudah dicapai secara berkelanjutan.

"Selain itu, yang juga perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai IPO hanya dijadikan sebagai exit strategy bagi pemegang saham lama. Esensi IPO seharusnya adalah memperoleh pendanaan untuk ekspansi usaha, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham," tegasnya.

Agar esensi IPO tersebut dapat terjaga, Hendra menilai salah satu prinsip yang layak dipertimbangkan adalah menjaga agar pemegang saham pengendali tetap memiliki kepemilikan mayoritas, setidaknya di atas 51% setelah IPO. Hal ini dinilai penting sebagai sinyal bahwa pemegang saham pengendali masih memiliki komitmen jangka panjang terhadap perusahaan dan kepentingannya tetap selaras dengan investor publik.

Di sisi lain, pengawasan juga tidak boleh berhenti ketika perusahaan resmi tercatat di bursa. Justru pasca-IPO, BEI dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana hasil penawaran umum, kepatuhan terhadap keterbukaan informasi, kualitas laporan keuangan, serta realisasi rencana bisnis yang telah disampaikan dalam prospektus.

"Dengan demikian, pasar modal Indonesia tidak hanya akan memiliki lebih banyak perusahaan tercatat, tetapi juga emiten yang berkualitas, berintegritas, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi salah satu bursa terbesar dan paling dipercaya di dunia, bukan hanya besar dari sisi angka, tetapi juga kuat dari sisi kualitas," pungkasnya.

Di perairan Hawaii, pada kedalaman sekitar 700 meter, suhu air laut hanya sekitar 5 derajat Celsius. Air laut sedingin ini dipompa ke darat untuk mendinginkan berbagai fasilitas riset. Kini, teknologi serupa juga dikembangkan untuk sistem pendinginan kawasan perkotaan (district cooling).

Teknologi ini dikenal sebagai Sea Water Air Conditioning (SWAC). Yang dimanfaatkan bukan air lautnya, tapi suhu dinginnya. Air laut dingin dipompa ke darat lalu dialirkan ke penukar panas (heat exchanger). Di alat ini, hawa dingin dari air laut digunakan untuk mendinginkan air yang bersirkulasi di dalam sistem pendingin gedung. Setelah proses pertukaran panas selesai, air laut dikembalikan lagi ke laut.

Teknologi tersebut pertama kali dikembangkan di Hawaii Ocean Science and Technology Park yang dikelola Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (Nelha). "Sistem serupa kini telah digunakan di berbagai belahan dunia, termasuk Swedia, Belanda, Kanada, dan New York," demikian dikutip dari situs Nelha, Senin (29/6).

Berbagai studi menunjukkan SWAC mampu memangkas konsumsi listrik untuk pendinginan hingga 80-90 persen dibandingkan sistem pendingin konvensional.

Pendinginan berbasis air laut tidak hanya digunakan untuk gedung. Industri pusat data juga telah melirik pendekatan serupa. Microsoft pernah meluncurkan Project Natick, yakni proyek eksperimen penempatan pusat data di dasar laut. Microsoft menempatkan kapsul berisi 864 server di dasar Laut Utara alias North Sea selama dua tahun.

Eksperimen ini menunjukkan bahwa air laut bisa menjadi pendingin yang efektif. Tingkat kegagalan server di dasar laut juga disebut jauh lebih rendah dibandingkan pusat data di daratan. Namun, proyek tersebut tidak dilanjutkan karena biaya yang tinggi dan penggantian komponen yang rumit.

Meski "menenggelamkan" pusat data belum dinilai layak secara komersial, eksperimen tersebut menunjukkan bahwa laut menyimpan potensi besar sebagai sumber pendinginan yang efektif.

Peluang di Pesisir Indonesia

Di Bali, Sulawesi Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara, laut dalam berada relatif dekat dari garis pantai. Kondisi ini merupakan salah satu syarat teknologi SWAC.

Namun selama ini, karakteristik tersebut lebih sering dikaitkan dengan potensi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) -- teknologi yang memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan dan laut dalam untuk pembangkitan listrik.

Kementerian ESDM melalui sejumlah kajian potensi energi laut menyebut Indonesia memiliki potensi OTEC sekitar 41 gigawatt yang tersebar di sedikitnya 17 lokasi. Sejumlah kajian akademik, termasuk dari Institut Teknologi Bandung (ITB), juga menunjukkan kawasan seperti Laut Banda memiliki perbedaan suhu permukaan dan laut dalam yang mendukung pengembangan teknologi tersebut.

Pemanfaatan air laut untuk pendinginan juga belum dibahas secara khusus dalam strategi pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pendinginan.

Pada 2024, pemerintah Indonesia bersama UNESCAP, UNEP, dan Cool Coalition meluncurkan Indonesia National Cooling Action Plan (I-NCAP). Ini memuat berbagai strategi untuk mengendalikan konsumsi energi untuk pendinginan.

Jika diterapkan, konsumsi listrik untuk pendinginan diperkirakan dapat ditekan hingga 57 persen pada 2040 dibandingkan skenario business as usual. Sedangkan emisi gas rumah kaca dapat berkurang sekitar 55 persen.

Sejauh ini, strategi dalam I-NCAP masih fokus pada efisiensi AC, desain bangunan yang lebih sejuk, serta penggunaan refrigeran rendah emisi.

Proyeksi Lonjakan Kebutuhan Pendinginan Global

Dengan dunia yang berisiko menghadapi "normal baru" suhu panas yang lebih menyengat, kebutuhan pendinginan berpotensi terus meningkat.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan listrik global akan tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun hingga 2030. Salah satu penyokongnya adalah meningkatnya penggunaan pendingin ruangan.

Pada 2024, ketika dunia mengalami tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, permintaan listrik global melonjak sekitar 4,4 persen, salah satunya dipicu penggunaan AC.

Dalam laporan Global Cooling Watch 2025, United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan kebutuhan pendinginan dunia dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat pada 2050 jika dunia tetap menjalankan skenario business as usual alias tidak ada langkah mitigasi.

Emisi dari sektor pendinginan diperkirakan melonjak menjadi sekitar 7,2 miliar ton karbon dioksida dan sistem kelistrikan berpotensi mengalami tekanan karena beban puncak yang meroket.

Kebutuhan besar untuk pendinginan bukan hanya didorong pemanasan global, tapi ledakan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pendinginan pusat data bukan hanya boros listrik tapi boros air.

Banyak pusat data yang menggunakan sistem cooling tower masih memerlukan air untuk membantu membuang panas. Ini telah memicu kekhawatiran akan krisis air tanah di lokasi pusat data.

Di saat banyak negara mencari teknologi pendinginan yang lebih hemat energi dan air, Indonesia "lagi-lagi" memiliki modal alam yang potensial: air laut dalam. Akan-kah diprospek pemerintah untuk menghadapi "normal baru" suhu panas?

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai bahwa langkah pemerintah dalam menurunkan harga gas alam cair (LNG) industri dan meningkatkan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi angin segar bagi industri keramik nasional yang sebelumnya menghadapi tekanan biaya energi tinggi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan bahwa harga regasifikasi LNG yang turun menjadi US$13 per MMBtu serta alokasi HGBT yang naik menjadi 50% akan dapat menghidupkan kembali optimisme pelaku industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional.

Di samping itu, kebijakan tersebut dinilai dapat memberi kepastian bagi dunia usaha di tengah tantangan industri yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia memandang bahwa kebijakan ini akan mampu mengurangi tekanan biaya energi gas pada industri keramik nasional, yang mencapai sekitar 50% dari total biaya produksi keramik.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, Asaki memperkirakan rata-rata biaya gas industri keramik dapat turun menjadi sekitar US$9,5 hingga US$10 per MMBtu, atau setara sekitar 38%–40% dari total biaya produksi.

Pihaknya menilai penurunan biaya ini penting, lantaran dapat membantu industri menjaga keberlanjutan operasional, sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, pihaknya berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kembali porsi alokasi HGBT menjadi sekitar 70%–80% ke depan, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal ini dianggap penting guna memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari Cina dan India.

“Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, Asaki menilai kebijakan ini juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” imbuhnya.

Edy lantas menyampaikan bahwa kepastian pasokan gas dan iklim usaha mendorong industri keramik Tanah Air lebih optimistis untuk melanjutkan rencana ekspansi pada periode 2025–2029.

Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

“Pelaku industri berharap kebijakan energi yang lebih kompetitif dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat posisi industri keramik Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” pungkas Edy.

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memulai layanan ekspor secara langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, sebagai langkah strategis memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat daya saing produk daerah di pasar global.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Terminal Kijing, Senin, mengatakan ekspor perdana yang ditandai dengan pelepasan peti kemas itu menjadi momentum sekaligus tonggak baru pengembangan sektor logistik dan perdagangan internasional Kalimantan Barat.

Nilai ekspor perdana melalui Terminal Kijing mencapai 1,206 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp21,49 miliar, dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan berbagai komoditas unggulan di provinsi tersebut.

PT Indonesia Chemical Alumina mengekspor 150 kontainer berisi alumina ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan PT Borneo Alumina Indonesia mengirimkan 12 kontainer alumina hydroxide dan PT Unicoc Industries Indonesia mengekspor dua kontainer desiccated coconut ke Pasir Gudang, Malaysia.

Untuk PT Ferrindo mengekspor 10 kontainer kelapa bulat menuju Yangpu, China.

Untuk mendukung distribusi internasional, ia mengatakan Terminal Kijing menerapkan dua skema pelayaran, yakni direct call menuju Pasir Gudang, Malaysia. Serta transshipment melalui Pasir Gudang sebelum diteruskan ke Yangpu, China, dan sejumlah negara tujuan lainnya di kawasan Asia.

Ria Norsan menambahkan keberhasilan ekspor perdana melalui Terminal Kijing melengkapi penguatan konektivitas internasional Kalimantan Barat setelah sebelumnya di hari yang sama diresmikan penerbangan langsung Scoot rute Singapura-Pontianak-Singapura.

Menurut dia, kombinasi konektivitas laut dan udara tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat, seperti CPO beserta turunannya, karet, kelapa, kakao, hasil perikanan, produk kehutanan, alumina, hingga produk UMKM untuk menembus pasar global.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, operator pelayaran, hingga pelaku usaha untuk terus memperkuat sinergi agar Terminal Kijing berkembang menjadi hub logistik internasional yang efisien, aman, dan berdaya saing.

Serta mampu memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia, ujar dia.

Ria Norsan mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ekspor Kalimantan Barat masih harus dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi sehingga menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan waktu pengiriman menjadi lebih lama.

"Dengan beroperasinya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor langsung, rantai logistik menjadi lebih singkat, biaya distribusi lebih efisien, dan daya saing produk daerah semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, operasional Terminal Kijing akan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, bertambahnya lapangan kerja, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Terminal Kijing harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Ketika biaya logistik semakin rendah, investasi akan tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Pulau Laut Line Welter Ong mengatakan perusahaan pelayarannya memilih membuka layanan di Terminal Kijing karena pelabuhan tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani kapal berukuran besar untuk pelayaran internasional.

"Terminal Kijing dibangun untuk kapal yang lebih besar dan pelayaran internasional. Kami fokus pada kargo internasional dan layanan feeder," katanya.

Ia mengaku optimistis kehadiran layanan tersebut akan menarik lebih banyak perusahaan pelayaran internasional untuk beroperasi di Kalimantan Barat sehingga memperkuat posisi Terminal Kijing sebagai pusat logistik baru di kawasan barat Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggaran pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 lebih banyak difokuskan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin .

Menurut Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

"Berdasarkan kreteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia menilai pelatihan ini akan jauh lebih efisien apabila komponen Latsarmil dihapus dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.

"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujarnya

Hasanuddin menambahkan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah.

Legislator PDIP itu juga menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.