IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan perkembangan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sudah sesuai lini waktu proyek.

Jika tidak ada halangan teknis dan pendanaan, sebagian unit rusun tersebut bisa mulai akad pada 2026 ini.

"Ya sudah cukup banyak progresnya, karena kami berencana di tahun ini sudah dimulai ada akad. Akad itu artinya rakyat sudah bisa memesan, sudah bisa mulai membeli rumah susun subsidi yang ada di Meikarta," kata Ara dalam jumpa pers di kantor pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Adapun progres proyek rusun ini sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengetahui bahwa akan berdiri rusun berkapasitas 141 ribu unit di atas tanah 30 ribu hektare, hasil hibah dari Lippo Group.

"Harapannya nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana. Apalagi itu kawasan industri, dan pasti banyak sekali buruhnya," kata dia.

Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta pada akhir Januari 2026. Proyek ini digadang-gadang solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Adapun lokasi pertama dibangun di atas lahan seluas 10 hektare, yang akan didirikan 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.

Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam sejumlah tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang dilakukan setelahnya secara keseluruhan dalam dua tahun mendatang atau 2028.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SEMARANG — Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Seknas FITRA, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya rencana penambahan lapisan atau layer cukai hasil tembakau yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko menguntungkan kepentingan industri rokok ilegal dan memperburuk tata kelola fiskal pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan di tengah proses pengusutan dugaan kasus suap rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan petinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Koalisi masyarakat sipil menilai penambahan layer cukai mencerminkan kebijakan yang tidak transparan serta rentan terhadap konflik kepentingan.

Health Economist Research Associate CISDI Zulfiqar Firdaus mengatakan bahwa struktur cukai rokok saat ini sudah terlalu kompleks dan berlapis.

Berdasarkan studi CISDI, pemerintah dinilai seharusnya bisa mengombinasikan kenaikan tarif cukai dengan penyederhanaan lapisan cukai agar manfaat fiskal dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

"Simulasi kami menunjukkan skenario terbaik adalah pengurangan lapisan cukai hasil tembakau dari 8 menjadi 6, diiringi dengan kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan sebesar 20% dan Sigaret Kretek Mesin sebesar 10%," tutur Zulfiqar, dikutip Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Zulfiqar menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp63 triliun dalam 2 tahun, sekaligus menurunkan prevalensi merokok dan mencegah ratusan ribu kematian dini akibat rokok.

Menurut Zulfiqar, penambahan lapisan cukai justru akan membuka ruang bagi peredaran rokok murah, baik dari produsen ilegal maupun legal.

"Kementerian Keuangan seharusnya memilih penyederhanaan lapisan cukai. Kebijakan cukai harus kembali pada tujuannya, yakni untuk melindungi kesehatan publik dan menciptakan keadilan fiskal," tambah Zulfiqar.

Sementara itu, Peneliti Seknas FITRA Gunardi Ridwan menilai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang fiskal pemerintah.

Gunardi menyebut bahwa cukai yang semestinya menjadi instrumen pengendalian konsumsi kini bergeser menjadi alat penyesuaian fiskal yang mengakomodasi pasar ilegal.
Gunardi turut menyoroti praktik downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah. Gunardi mengungkap bahwa kondisi ini akan membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tidak tercapai.

"Bahkan ketika tidak ada kenaikan tarif, penerimaan turun dari Rp216 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp211 triliun pada tahun lalu," ungkap Gunardi.

Di sisi lain, peneliti ICW Seira Tamara menilai bahwa penambahan layer cukai tidak menyentuh akar persoalan, yakni mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Seira menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi untuk membuka celah korupsi baru melalui manipulasi klarifikasi tarif cukai.
"Ketika pelaku industri, termasuk yang terkait dengan rokok ilegal, diduga memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan, maka kita menghadapi situasi state capture yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis," kata Seira.

Koalisi SOS pun mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pembahasan terkait penambahan layer cukai rokok dan mendorong reformasi kebijakan cukai hasil tembakau melalui penyederhanaan lapisan serta penguatan penegakan hukum secara transparan.

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif bagi emiten yang meningkatkan porsi saham publik atau free float hingga 40 persen. Adapun, stimulus yang akan diberikan berupa pengurangan pajak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan. 

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," kata Hasan dalam acara MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026). 

Hasan menambahkan, bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat. 

"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float diatas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," tuturnya.

Dia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Baca Juga

OJK Klaim Reformasi Pasar Saham Buahkan Hasil, Kepercayaan Investor Meningkat

Hasan menyebut, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Baca Juga

OJK Pastikan Status RI di MSCI Tetap Emerging Market, Tak Turun Kelas

Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1 persen.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya menutup 172 perlintasan sebidang tidak resmi sebagai langkah meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Sebagai langkah menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya itu sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi," kata Menhub saat ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Penutupan perlintasan sebidang ilegal tersebut menjadi bagian dari upaya penertiban jalur perlintasan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan maupun operasional perkeretaapian di berbagai daerah.

Selain melakukan penutupan, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan program peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang yang hingga kini belum dilengkapi fasilitas pengamanan memadai.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," ucap Dudy.

Kemudian berdasarkan evaluasi terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya," beber Dudy.

Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pengamanan pada ribuan perlintasan tersebut dapat dilaksanakan secepat mungkin agar keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan semakin terjamin.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang di berbagai wilayah.

Kementerian itu juga mencatat data kecelakaan perlintasan sebidang dalam periode tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang.

Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

Jumlah kejadian menurun dari 337 pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026. Hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen," kata Dudy.

Menurut Menhub, peningkatan keselamatan perlintasan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas di sekitar jalur kereta api.

Karena itu, Kementerian Perhubungan akan terus mengedukasi masyarakat agar mematuhi rambu-rambu dan tidak menerobos perlintasan ketika kereta api akan melintas, mengingat kereta tidak dapat berhenti secara mendadak.

Menhub juga berharap seluruh pihak mendukung program pemasangan palang pintu dan pengamanan perlintasan sebidang serta tidak menghambat langkah pemerintah dalam memperkuat keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus berkomitmen mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, di tengah kekhawatiran atas meluasnya ketergantungan impor terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan hibah alutsista kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa 6 pesawat tempur multirole Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat TNI juga dikabarkan akan menerima kedatangan bekas kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi.

AHY menegaskan bahwa langkah transformasi industri pertahanan dalam negeri membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan guna membangun budaya unggul di sektor produksi.

"Tentu kita menuju ke sana," ujar AHY pada sela-sela kunjungannya di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti menunjukkan bahwa RI belum sepenuhnya mandiri saat ini, AHY menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak maju menuju hal tersebut.

Menurutnya, kemandirian bukan sekadar hanya dapat memproduksi sesuatu sendiri, melainkan juga dapat menanamkan suatu nilai unggul dalam setiap komponen yang berada dalam sebuah industri.

"Loh, kita kan terus berproses ya. Kita harus lakukan terus, semua negara perlu bertransformasi. Semua negara berupaya yang terbaik termasuk Indonesia, dan butuh waktu. Ingat, kita juga terus melakukan transformasi ini bukan hanya sekedar melakukan produksi-produksi yang serba jadi, tetapi ada budaya yang ditanamkan, dan ada budaya unggul yang ingin kita harapkan bisa menjadi spirit transformasi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut AHY menekankan bahwa kerja sama internasional dalam pengadaan alutsista merupakan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemanfaatan kapasitas produksi domestik yang ada.

Dia mencontohkan langkah konkret pemerintah yang saat ini tengah mengawal proyek strategis matra laut melalui satuan tugas khusus dengan telah diluncurkannya kapal perang Frigate Merah Putih (FMP), yang diproduksi oleh anak bangsa di bawah besutan PT PAL Indonesia.

"Sebagai contoh, tadi saya juga bisa melihat secara langsung termasuk ada satgas yang saat ini sedang mengawal produksi Frigate Merah Putih. Ini juga salah satu satu contoh kebutuhan kapal-kapal kapal kita. Sekali lagi, tidak juga kemudian kita sama sekali tidak bekerja sama. Semua negara juga melakukan kerja sama pertahanan, termasuk juga dalam alutsista, tapi di mana kita bisa memproduksinya sendiri dengan teknologi yang kita miliki, kita lakukan itu. Kita dahulukan produksi dalam negeri," urainya.

Meski begitu, AHY tidak menampik adanya keterbatasan pada penguasaan teknologi, khususnya pada tingkat tertentu. Untuk mengatasi celah tersebut, pemerintah tengah mendorong adanya alih teknologi (transfer of technology) yang juga harus didukung oleh anggaran negara yang proporsional.

"Kecuali memang ada sejumlah teknologi yang kita belum mampu, dan kita harus bekerja keras juga, termasuk bagaimana terjadi transfer of knowledge, transfer of technology, dan tentunya dengan dengan kapasitas fiskal yang memadai untuk bisa membangun sebuah kemandirian. Ini berlaku sama, tentu bukan hanya terkait alutsista, bukan hanya terkait dengan kapal, tapi di semua sektor perdagangan kita melakukan sejumlah upaya agar Indonesia selain terpenuhi kebutuhannya tapi menuju kemandirian atau ketahanan yang berlanjutan," ujar dia.

Di sisi lain, AHY menunjukkan optimisme tinggi terhadap inovasi yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya pengembangan Kapal Selam Otonomus (KSOT) yang menempatkan Indonesia di jajaran segelintir negara di dunia yang mampu mengembangkan teknologi serupa.

"Lalu kita juga bangga tentunya dari sejumlah produk yang telah dilahirkan dan ini masih terus dalam semangat riset yang juga disempurnakan adalah kapal selam Otonomus KSOT yang ada di belakang kita ini. Ini karya anak bangsa. Tidak banyak negara di dunia menjelaskan bahwa Amerika, Rusia, Tiongkok, dan Indonesia yang mengembangkan kapal selam Otonomus, dan harapannya ini juga bisa semakin handal, bisa teruji, dan pada akhirnya sudah bisa memperkuat armada kapal-kapal kita, khususnya untuk kepentingan militer," bebernya.

Oleh sebab itu AHY turut mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem industri pertahanan dan teknologi nasional melalui sinergi triple-helix, termasuk kerja sama antarbangsa dan negara dalam upaya menuju kemandirian pengembangan teknologi pengadaan alutsista.

"Jadi, tentunya kita menuju ke kemandirian itu, semangatnya di sana, kita harus memulai ini, dan sudah dilakukan selama ini, dan terus berproses. Kalau bukan kita yang mengembangkan atau mendukungnya, siapa lagi? Saya rasa ini yang juga melibatkan semua elemen bangsa termasuk kalangan saintis, para akademisi, para teknokrat, dan juga saya selalu mengatakan kita perlu kerja sama antara negara, dengan berbagai kalangan karena pemerintah sendiri perlu mengembangkan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan semua elemen termasuk dunia usaha, dunia bisnis, dunia akademik, dan berbagai komunitas masyarakat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mendukung penanganan perlintasan sebidang kereta api, sehingga pembangunan infrastruktur keselamatan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Diana mengatakan tantangan utama dalam percepatan penanganan perlintasan sebidang adalah pembebasan lahan terutama pada lahan milik masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan juga pemerintah daerah.

"Karena itu, kebutuhan konstruksi harus berjalan seiring dengan kepastian ketersediaan lahannya," kata Diana.

Untuk itu, Diana mengatakan diperlukan tiga upaya dalam percepatan penanganan perlintasan sebidang yang terkait dengan pembebasan lahan, yaitu perlunya inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan lahan pembangunan simpang tak sebidang oleh kementerian/lembaga terkait, PT KAI, dan juga pemerintah daerah. Kemudian, perlunya dilakukan penyusunan peraturan sesuai kewenangan masing-masing.

"Ini untuk menyederhanakan proses pembebasan lahannya," ujarnya.

Ketiga, menurut Diana, perlu dilakukan koordinasi antarpemangku kepentingan guna menyepakati langkah-langkah dan komitmen percepatan pembebasan lahan.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan juga PT KAI.

"Inilah titik yang sangat menentukan, sebab meskipun kebutuhan konstruksi sudah dapat dihitung, pelaksanaan titik ini tidak dapat berjalan optimal bila lahannya tidak siap," jelas Diana.

Menurutnya, penanganan perlintasan sebidang merupakan agenda keselamatan yang membutuhkan kerja bersama. Kementerian PU berada pada mandat penanganan perlintasan sebidang pada jalan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.

"Namun keberhasilannya tentunya sangat tergantung pada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Diana, langkah ke depan perlu diarahkan pada tiga hal meliputi penajaman prioritas berdasarkan risiko keselamatan, percepatan penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, dan penguatan koordinasi lintas kewenangan.

Dalam rapat itu, Wamen PU turut menyampaikan belasungkawa atas korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jabar, pada 27 April 2026.

"Semoga almarhum, almarhumah ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yang masih dalam perawatan nanti juga mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali," tutur Diana.

Menurut Diana, insiden tersebut bukan semata persoalan konstruksi infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, kelancaran mobilitas, keterhubungan antarwilayah, serta keamanan lalu lintas secara keseluruhan.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh perlintasan sebidang kereta api yang berisiko segera dibenahi melalui pembangunan flyover, penguatan sistem pengamanan, dan penyediaan pos jaga guna meningkatkan keselamatan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kota Bekasi pada 28 April 2026, sehari setelah terjadinya kecelakaan. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, arahan itu menjadi pedoman utama dalam mempercepat peningkatan keselamatan infrastruktur perkeretaapian.

Diana menegaskan aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan infrastruktur, dan tidak boleh dipandang sebagai unsur pelengkap dalam pembangunan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) peserta Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 telah tiba di Istanbul, Turki, jelang pemulangan ke Tanah Air.

Sembilan orang WNI yang mengikuti misi kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam program GSF 2.0 telah dibebaskan dari penjara Israel dan tiba di Turki.

Kedatangan kesembilan WNI di ibu kota Turki usai ditahan otoritas Zionis Israel disambut langsung oleh Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono, yang melaporkan pertemuan itu melalui pernyataan video dengan didampingi kesembilan WNI tersebut.

"Hari ini kami sudah bersama sembilan saudara kita yang bergabung dengan koalisi GSF, mereka telah bersama kami dalam kondisi sehat wal afiat," kata Konjen Darianto melalui video yang disiarkan lewat Instagram @menluri.

Namun demikian, para WNI tersebut tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personel Zionis Israel. Dia mengatakan, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan.

Kesembilan WNI tersebut juga telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melalui panggilan video.

Sebelumnya diberitakan, Menlu Sugiono memastikan sembilan WNI relawan kemanusiaan yang tergabung dalam GSF 2.0 telah dibebaskan dan kini tengah meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis (21/5/2026), Sugiono menyampaikan bahwa para relawan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia setelah sempat ditangkap militer Israel dalam insiden pencegatan kapal bantuan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang dinilai berperan aktif membantu proses pembebasan dan pemulangan para relawan Indonesia tersebut.

Sugiono menjelaskan, pembebasan sembilan WNI itu merupakan hasil koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 oleh Israel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan alokasi dana Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan fasilitas perlintasan serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan anggaran Rp4 triliun tersebut dinilai lebih dari cukup untuk mendukung berbagai program peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran yang diperlukan saat ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar khusus untuk mengatasi perlintasan sebidang yang bermasalah.

"Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang," kata Menhub.

Sementara itu, sisa alokasi dana dari anggaran yang telah disiapkan Presiden tersebut akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal.

"Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik," jelas Menhub.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI tersebut, Menhub menyebutkan bahwa pihaknya bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.

Melalui kegiatan itu, kata Menhub, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional.

Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas tersebut, total investasi yang akan dialokasikan sebesar Rp842,48 miliar.

Komponennya adalah untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, sebesar Rp603,9 miliar, untuk pembangunan pos jaga sebesar Rp158,1 miliar dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp60,9 miliar.

Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Sementara, sebanyak 1.638 lokasi prioritas perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar, tingginya biaya logistik dan energi, hingga ketidakpastian perdagangan global.

Menurutnya, berbagai indikator industri juga menunjukkan pelemahan yang masih berlangsung. PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 kembali masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir, rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, sementara tren Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terus melemah sejak awal tahun.

"Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat confidence pelaku usaha, terutama industri yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia memandang penciptaan lapangan kerja formal tidak bisa hanya bertumpu pada target pemerintah semata, melainkan harus ditopang kebijakan yang memperkuat daya saing dan ketahanan sektor industri nasional.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal, perizinan, ketenagakerjaan, perdagangan, energi, logistik, hingga pembiayaan bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut Shinta, keputusan dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut pekerja formal sangat dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi ke depan.

"Ketika biaya usaha lebih efisien, investasi bergerak, akses pembiayaan lebih kompetitif, dan hubungan industrial tetap kondusif, maka ruang bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja formal akan semakin terbuka dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan, pekerjaan formal yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi penguatan daya beli masyarakat, perluasan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Komitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat. Kepolisian Republik Indonesia kini telah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari langkah mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan capaian tersebut saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Di sisi lain, dalam mendukung MBG, sampai dengan hari ini, kami laporkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” kata Sigit.

Jumlah tersebut menunjukkan keterlibatan Polri dalam memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui infrastruktur layanan yang terus dikembangkan.

Dari total 1.376 SPPG yang dimiliki Polri, rinciannya terdiri dari:

• 736 SPPG telah beroperasi
• 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional
• 468 SPPG masih dalam proses pembangunan

Dengan pengembangan yang terus berjalan, keberadaan ribuan SPPG itu diproyeksikan memberi dampak yang luas. Jika seluruh fasilitas telah beroperasi penuh, layanan tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang.

Tidak hanya itu, operasional seluruh SPPG juga diproyeksikan mampu menyerap 68.800 tenaga kerja.

Selain memperluas jangkauan layanan, Polri juga menekankan aspek kualitas dan keamanan pangan dalam operasional SPPG. Untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi, fasilitas tersebut telah dilengkapi sejumlah sertifikasi pendukung.

Beberapa sertifikat yang telah dimiliki SPPG Polri meliputi:

• Sertifikat Penjamah Makanan
• Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
• Sertifikat Jaminan Produk Halal
• Sertifikat Uji Laboratorium Air

Keberadaan sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan dengan standar keamanan pangan yang memadai, seiring langkah Polri mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah antisipatif menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah (H) melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga stabil.

"Menghadapi Idul Adha, kami memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufiq Ratule dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kementeriannya melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Enrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo, yang mana menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem.

Menurut dia, produksi bawang merah nasional hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi nasional rata-rata mencapai sekitar 2 juta ton konde basah atau setara 1,3 juta ton rogol kering panen per tahun, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun.

“Produksi bawang merah nasional masih mencukupi, bahkan Indonesia juga terus melakukan ekspor," ujar Ratule.

Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi menjelaskan musim tanam Maret–Mei 2026 diwarnai cuaca ekstrem.

Kondisi itu memicu serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti ulat grayak dan moler, sehingga memengaruhi produktivitas di beberapa sentra produksi.

Meski demikian, distribusi bawang merah dari berbagai daerah seperti Nganjuk, Enrekang, Pati, Brebes, Temanggung, dan Garut masih berjalan lancar.

“Kami terus berkoordinasi dengan dinas pertanian, petani champion, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait agar pasokan tetap aman. Produksi diperkirakan meningkat pada Juni 2026 seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra utama,” kata Agung.

Kementan memastikan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Petani champion bawang merah asal Enrekang Kasmidi menyebut panen di wilayahnya masih berlangsung hingga menjelang Idul Adha dengan distribusi rutin ke Kalimantan sebanyak tiga kali dalam sepekan.

Sementara itu, champion bawang merah asal Solok Amri Ismail mengatakan panen raya di daerahnya diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juni dan akan memperkuat pasokan untuk wilayah Sumatra.

Ketua Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Dian Alex Chandra mengatakan stok bawang merah hingga akhir Mei masih tersedia meski produksi di sejumlah daerah mengalami penurunan sekitar 30–40 persen akibat cuaca ekstrem.

“Harga diperkirakan masih berada di atas harga acuan hingga Idul Adha karena meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, kondisi diproyeksikan kembali normal seiring masuknya panen dari berbagai sentra produksi,” ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tingginya minat bekerja di luar negeri direspons Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/5).

Peluncuran yang dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; serta Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Muttaqin, ini digelar bersamaan dengan pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang siap terbang ke luar negeri.

Berbeda dengan program biasa, program ini hadir dengan konsep "tahun ekstra" yang tidak main-main. Jika SMK umumnya menempuh waktu tiga tahun, program Kelas 3+1 menambahkan satu tahun khusus untuk membekali siswa dengan hal yang sering terlupakan, yaitu jiwa kemanusiaan dan hukum.

Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa program ini adalah jembatan internasional yang mulai dirancang sejak 2025 lalu.

"Bekerja di luar negeri tentu tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar hidup mandiri dan menjadi duta serta membawa nama baik bangsa. Tambahan satu tahun ini membuat murid SMK benar-benar siap, baik secara mental, bahasa, termasuk hukum dan hak-hak perlindungan tenaga migran Indonesia di negara tujuan," tegasnya.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal penempatan kerja, melainkan pemenuhan hak konstitusi. "Setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan," ujarnya.

Namun, yang paling menarik adalah bagaimana sekolah-sekolah di lapangan mulai "militerisasi mental" para calon pekerja migran ini. Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Malang, Kusdarmadi, mengungkapkan bahwa persiapan tiga tahun saja dirasa masih sangat kurang. Karena itu, sekolahnya telah menggandeng TNI untuk melatih fisik dan kedisiplinan, serta tim psikologi untuk memperkuat mental.

"Kami sudah sejak 2019 mengirimkan lulusan ke Jepang, mulai dari pertanian, industri, hingga caregiver. Dengan program 3+1 ini, kami harap semakin banyak murid yang berangkat karena memang sangat menjanjikan," kata Kusdarmadi.

Sambutan hangat juga datang dari Kepala SMKN 1 Buduran, Sidoarjo, Agustina. Menurutnya, minat siswa ke luar negeri meningkat tajam, namun selama ini penyiapan belum maksimal.

"Dengan program ini, kami bisa benar-benar menyiapkan murid lebih awal. Sejak kelas 10 sudah bisa dimulai. Ini solusi nyata untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Agustina.