Bisnis.com, JAKARTA — AwanPintar, platform intelijen keamanan siber, mengungkap pergeseran drastis paradigma serangan siber di Indonesia. Jika sebelumnya pelaku kejahatan identik dengan peretas dari luar negeri, data terbaru menunjukkan ancaman justru kini berakar kuat di dalam negeri yang sangat mengenal daya tahan pegawai korporasi Tanah Air.

Dalam laporan terbarunya, AwanPintar menyebut Indonesia menduduki peringkat pertama dunia sebagai pengirim spam (56,29%) dan malware (61,32%) terbanyak pada 2025.

Problematika utama muncul saat pelaku kejahatan siber tak lagi menggunakan aplikasi penerjemah kaku.

Mereka kini mengadopsi Bahasa Indonesia yang fasih dan rapi, sesuai konteks kultur kerja lokal. Modus operandi seperti Business Email Compromise (BEC) hingga pemalsuan faktur kini disamarkan dengan sempurna, membuat filter keamanan buatan luar negeri kerap terkecoh karena buta terhadap nuansa linguistik dan sosiokultural Indonesia.

Founder AwanPintar.id® sekaligus pengembang teknologi VIMANAMAIL® Yudhi Kukuh mengungkapkan serangan saat ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal konteks. Menurutnya, solusi yang tidak dibangun dari pemahaman lokal akan menyisakan titik buta (blind spot) yang berbahaya bagi korporasi.

“Serangan sekarang itu bukan sekadar teknis. Ini sudah soal konteks. Kalau solusinya tidak dibangun dari pemahaman lokal, ya pasti akan selalu ada blind spot,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Yudhi menambahkan peretas juga membanjiri target dengan serangan spam yang masuk secara masif dengan tujuan menciptakan kebisingan digital atau digital noise.

Strategi ini dirancang untuk memicu cybersecurity fatigue attack, di mana karyawan yang lelah dan lengah secara tidak sengaja mengklik tautan phishing. Satu celah tersebut menjadi pintu masuk bagi ransomware yang berpotensi melumpuhkan operasional bisnis.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian finansial akibat kejahatan siber pada periode November 2024 hingga Januari 2025 telah menembus Rp476 miliar. Selain kerugian materiil, dampak domino terhadap reputasi dan tata kelola perusahaan jauh lebih merusak. Sekali email perusahaan digunakan untuk menyebarkan penipuan, hubungan kepercayaan dengan mitra bisnis dapat hancur dalam seketika.

Yudhi menambahkan ketika email menjadi pintu masuk, efeknya sangat cepat dan bersinggungan langsung dengan masalah tata kelola (governance) serta kepatuhan (compliance). Kondisi ini mendesak perusahaan untuk mencari solusi yang benar-benar memahami ekosistem internet di Indonesia.

Di tengah kerasnya lanskap ancaman lokal, VIMANAMAIL® hadir sebagai solusi Cloud Based Email Securityyang dirancang khusus dengan data yang berada sepenuhnya di dalam ekosistem Indonesia. Pendekatan ini bukan hanya soal keamanan teknis, melainkan bentuk kedaulatan digital dan pemenuhan regulasi nasional.

“VIMANAMAIL® lahir di sini, datanya ada di sini, dan didesain khusus untuk memutus rantai serangan sebelum menyentuh server perusahaan," ucap Yudhi.

Teknologi ini bekerja dengan mengombinasikan threat intelligence secara real-time dan teknik pemindaian canggih untuk menyaring spam, phishing, hingga malware di level awan (cloud). Dengan mencegat ancaman sebelum masuk ke server perusahaan, operasional menjadi lebih efisien karena hemat bandwidth dan beban server berkurang secara signifikan.

Isu kedaulatan data ini kian relevan seiring implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Gagal melindungi data sensitif dari serangan siber berisiko menyeret manajemen pada sanksi administratif hingga pidana. Dalam konteks ini, fitur pelaporan komprehensif seperti DMARC, SPF, dan DKIM Analyzer menjadi sangat krusial bagi level C-Suite.

Fitur Email Archiving yang terintegrasi memungkinkan jejak komunikasi disimpan secara rapi dan aman untuk keperluan audit. Saat regulator melakukan pemeriksaan, data yang tersimpan secara sistematis ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan tata kelola keamanan informasi perusahaan.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Presiden bidang UMKM dan Digitalisasi Tiar N Karbala mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan sekitar 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

Tiar mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani tantangan pemberdayaan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurusi masalah yang sebegitu banyak dari Sabang sampai Merauke,” kata Tiar berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menekankan perlunya semangat gotong royong antara pemerintah, talenta muda, komunitas, platform digital, dan pihak swasta.

“Harus ada semangat gotong royong di mana program-program ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus berkolaborasi secara kolektif dengan talenta muda, komunitas, hingga pihak swasta,” ujar dia.

Tiar menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Strategis MitMe Fest 2026 yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan, pada 24–26 April 2026.

Festival bertema “Cerita Lokal, Karya Nusantara” itu berfokus pada penguatan kapasitas, literasi teknologi, dan ekosistem bisnis UMKM.

Tiar menyoroti masih adanya kesenjangan antara penetrasi internet yang telah mencapai 77–80 persen dan literasi digital pelaku usaha yang masih berada pada level menengah.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu direspons agar pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, tidak memperlebar kesenjangan antara korporasi besar dan pelaku usaha mikro.

Founder Ekosistem MitMe.id Adhitya Noviardi mengatakan UMKM perlu diberdayakan agar mampu tumbuh lebih cepat dan memiliki akses terhadap solusi usaha.

“Bagi kami, UMKM tidak boleh hanya dijadikan objek bisnis, melainkan harus diberdayakan agar mereka tumbuh lebih cepat dan kita bisa bersama-sama membangun cerita lokal,” kata Adhitya.

MitMe Fest 2026 menghadirkan sejumlah program, antara lain asesmen level usaha, pojok konsultasi strategis tanpa biaya, fasilitasi sertifikasi halal gratis, serta workshop kreatif.

Adhitya mengatakan MitMe Fest tidak hanya menjadi ruang pamer, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang pendampingan UMKM.

“Kami melihat UMKM tidak hanya butuh panggung, tetapi juga arah dan akses,” ujar dia.

MitMe berkomitmen melanjutkan program pendampingan, edukasi bisnis melalui aplikasi digital, dan pemanfaatan media sosial untuk membantu UMKM tumbuh secara berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian mencapai 38,6% dari total alokasi sebesar Rp296 triliun per 21 April 2026.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan bahwa dalam aspek pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses KUR bagi UMKM. Dari total alokasi tersebut, penyaluran KUR telah mencapai Rp84,8 triliun, salah satunya disalurkan ke sektor pertanian.

“Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan benar-benar mendorong sektor produktif, khususnya pertanian. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, porsi pembiayaan untuk sektor produksi akan terus meningkat,” ujar Riza dalam keterangan resmi yang diunggah di laman Kementerian UMKM, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Riza menambahkan, Kementerian UMKM terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung UMKM nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki peran dominan dalam ekosistem UMKM Indonesia dan menjadi prioritas strategis dalam kebijakan penguatan ekonomi rakyat.

“Ketika kita berbicara tentang UMKM, maka kita juga berbicara tentang sektor pertanian. Ini menjadi prioritas bersama karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Riza mengungkapkan bahwa dari total sekitar 56–60 juta UMKM di Indonesia, hampir separuhnya bergerak di sektor pertanian dan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pangan.

Meski memiliki peran strategis, UMKM sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Di antaranya adalah skala usaha dan kapasitas produksi yang relatif kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang besar, serta keterbatasan dalam integrasi pasar. Riza menyebut banyak petani masih kesulitan mengakses pasar dan memperoleh harga jual yang layak.

“Sering kali petani sudah menghasilkan produk, tetapi belum memiliki kepastian pasar maupun harga yang menguntungkan. Ini menjadi perhatian serius yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong pembangunan ekosistem UMKM yang terintegrasi, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penguatan inovasi produk, hingga peningkatan konektivitas dengan pasar dan industri yang lebih besar. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM, khususnya di sektor pangan.

Riza menegaskan, keberhasilan penguatan UMKM sektor pertanian memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.

“Agenda besar ini tidak dapat kita jalankan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.(Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Permata Tbk (kode saham, BNLI) membukukan laba bersih sebesar Rp920 miliar pada kuartal I 2026, tumbuh sebesar 16,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp789 miliar.

Perseroan menyampaikan, pertumbuhan laba tersebut turut didukung oleh kinerja pendapatan nonbunga yang tumbuh sebesar 11,9 persen (yoy)

“Kinerja Permata Bank pada kuartal pertama 2026 mencerminkan ketahanan dan disiplin kami dalam menjalankan strategi bisnis,” kata Direktur Utama Permata Bank Meliza M Rusli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa perseroan juga terus menjaga kinerja bank dalam menghadapi dinamika pasar sekaligus mendukung kebutuhan nasabah dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, didukung oleh permodalan dan likuiditas yang kuat, serta pertumbuhan kredit yang selektif.

Lebih lanjut, per akhir Maret 2026, total penyaluran kredit tumbuh 2,8 persen (yoy) menjadi Rp161 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja kredit Permata Bank terutama didorong oleh pertumbuhan kredit segmen korporasi yang meningkat 6,5 persen (yoy) menjadi Rp98,2 triliun, serta segmen komersial yang tumbuh sebesar 1,8 persen (yoy) menjadi Rp19,7 triliun.

Di sisi lain, dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) Permata Bank mencapai Rp185 triliun, menurun 4,2 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp193 triliun.

Secara khusus, dana murah (CASA) tercatat sebesar Rp120,98 triliun per Maret 2026. Rasio CASA meningkat menjadi 65,5 persen per akhir Maret 2026 dibandingkan 58,6 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan penuh tantangan, Permata Bank memastikan fundamental bisnis tetap berjalan kuat.

Hal itu terlihat dari loan to deposit ratio (LDR) yang berada pada level yang optimal, yakni 87,1 persen per akhir Maret 2026, dengan tren yang meningkat dibandingkan akhir kuartal pertama tahun 2025 yang berada di level 83,2 persen.

Likuiditas Permata Bank juga terjaga memadai, tercermin dari rasio likuiditas sesuai ketentuan Basel III yang konsisten berada jauh di atas batas minimum regulasi sebesar 100 persen.

Hingga Maret 2026, liquidity coverage ratio (LCR) secara rata-rata triwulanan tercatat pada level 267,4 persen, sementara net stable funding ratio (NSFR) pada level 122,9 persen per akhir Maret 2026.

Kualitas aset juga tetap terkelola dengan baik, tercermin dari rasio NPL gross dan loan at risk (LAR) yang masing-masing berada pada level 2,2 persen dan 6,4 persen, dibandingkan dengan 2,0 persen dan 7,6 persen pada kuartal I 2025.

Permata Bank juga membentuk NPL coverage dan rasio LAR coverage yang prudent, masing-masing pada level 355,7 persen dan 120,6 persen, untuk menjaga kebutuhan cadangan atas potensi penurunan risiko kredit secara konservatif.

Lebih lanjut, dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah, Permata Bank secara konsisten menjalankan langkah-langkah terukur melalui upaya restrukturisasi, litigasi, dan penjualan aset.

Pada kuartal I 2026, Permata Bank mencatatkan penguatan permodalan yang signifikan, tercermin dari rasio CAR dan CET-1 Bank tercatat masing-masing sebesar 33,9 persen dan 25,9 persen, meningkat dari 33,6 persen dan 25,6 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Perseroan mencatat, pencapaian ini menempatkan rasio permodalan Permata Bank sebagai salah satu yang terkuat di antara bank-bank komersial besar di Indonesia.

Fondasi permodalan yang solid ini memberikan ruang yang kuat bagi Permata Bank untuk terus mengakselerasi strategi pertumbuhan ke depan, baik melalui ekspansi bisnis secara organik maupun peluang anorganik.

Selain itu, solidnya permodalan sekaligus memperkuat ketahanan Permata Bank dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi lima pelanggaran HAM dalam kasus serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil penyelidikan, penyerangan tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, mengatakan, penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“Serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Anis menjelaskan, pelanggaran pertama adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. “Memenuhi empat unsur penyiksaan yaitu penderitaan yang berat, dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan tujuan, dan pelaku adalah aparat negara,” katanya.

Pelanggaran kedua adalah hak atas rasa aman. Komnas HAM mencatat adanya intimidasi yang dialami korban sebelum serangan. Bahkan ada kendaraan rantis yang dikerahkan untuk meneror.

“Saudara Andrie Yunus mengalami berbagai gangguan dan teror sebelum terjadinya penyerangan seperti serangan digital, telepon, adanya kendaraan rantis yang lewat di depan Kantor KontraS secara konsisten serta upaya intimidasi lain yang membuat perasaan terancam dan ada rasa takut,” ujar Anis.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



Ketiga, Komnas HAM menilai terdapat pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berkaitan dengan aktivitas advokasi korban. “Serangan terhadap saudara Andre Yunos tidak terlepas dari aktivitas advokasi yang dilakukannya secara konsisten khususnya pada isu perluasan peran militer dalam jabatan sipil melalui RUU TNI,” ucapnya.

Keempat adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang dinilai terhambat akibat serangan tersebut. “Serangan terhadap saudara Andrie Yunus merupakan upaya pembatasan terhadap dirinya dalam melakukan kerja advokasi yang merupakan hak dalam turut serta dalam pemerintahan,” katanya.

Kelima, pelanggaran hak memperoleh keadilan terkait proses hukum yang berjalan saat ini. “Proses hukum yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip fair trial dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh peradilan,” ujar Anis.

Komnas HAM menegaskan, temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus ini. Pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah pihak. Anis, menyebut rekomendasi ditujukan kepada Presiden, kepolisian, pengadilan militer, hingga lembaga perlindungan korban.

“Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan Undang-Undang TNI dan KUHAP. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas," ujarnya.

Komnas HAM juga mendesak kepolisian menuntaskan penyelidikan, termasuk mengungkap pelaku dari unsur sipil. Untuk peradilan militer, Komnas HAM menekankan transparansi dan pengungkapan peran pihak yang terlibat.

“Mendorong proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan penggunaan pasal penyiksaan,” ujar Anis.

Sementara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM meminta perlindungan dan pemulihan korban. “Memberikan perlindungan dan pendampingan. Serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) -

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) menyalurkan pembiayaan senilai Rp70 miliar kepada Pemerintah Kota Singkawang untuk pembangunan 33 ruas jalan dan empat jembatan.

Pembiayaan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat pelayanan publik di wilayah tersebut.

“PT SMI telah menjalin kemitraan jangka panjang dengan Kota Singkawang, termasuk saat pandemi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan hari ini kami melihat komitmen tersebut berlanjut melalui inisiatif pembiayaan yang produktif,” kata Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan kerja sama ini merupakan bagian dari peran aktif PT SMI dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang adaptif untuk pemerintah daerah.

“Pembangunan jalan dan jembatan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi untuk memperkuat konektivitas dan mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di sektor jasa dan pariwisata. Bagi kami, pembiayaan bukanlah beban, melainkan instrumen percepatan pembangunan yang, jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Faaris.

Pada tahun 2020, PT SMI telah menyalurkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp200 miliar untuk percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan jalan dan drainase, serta revitalisasi gedung berikut pengadaan meubelair dan media pembelajaran.

Pinjaman ini berdampak pada kelancaran konektivitas, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan yang diberikan oleh PT SMI dalam mendukung pembangunan di daerahnya.

“Melalui pembiayaan ini, kami melihat potensi manfaat ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang telah melalui kajian bersama Bappeda dan DPRD, serta mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Kami berkomitmen melaksanakan pembangunan secara cepat, transparan, dan akuntabel sebagai wujud amanah untuk mendorong kemajuan daerah,” ujar Tjhai Chui Mie.

Dalam konteks fiskal daerah, Kota Singkawang masih menghadapi tantangan dalam memperkuat kemandirian keuangan, dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 27,07 persen dalam tiga tahun terakhir.

Meskipun demikian, tren kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, dari Rp244,32 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp305,26 miliar pada tahun 2025, atau tumbuh konsisten di atas 11 persne setiap tahunnya.

Melalui dukungan pembiayaan ini, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi fisik, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi.

Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Kota Singkawang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Bernadette Yuliasari Mulyatno, turut menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan menjadi kunci dalam mendorong optimalisasi pembangunan.

“Kota Singkawang memiliki posisi strategis di Kalimantan Barat dengan potensi ekonomi dan budaya yang kuat untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pembiayaan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan konektivitas sekaligus memperkuat perekonomian daerah, didukung rekam jejak Pemerintah Kota Singkawang yang baik dalam pengelolaan pembiayaan sehingga mampu membangun kredibilitas fiskal," ujar Bernadette.

Kerja sama ini memperluas portofolio pembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah.

Hingga Maret 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI tercatat sebesar Rp37,44 triliun, dengan outstanding Rp15,25 triliun.

PT SMI akan terus mengakselerasi pembiayaan pembangunan sebagai upaya mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Adapun perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa, bersama Wali Kota Singkawang ​​​Tjhai Chui Mie, pada Senin, 27 April 2026 di kantor PT SMI, Sahid Sudirman Center, Jakarta.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, Ketua DPRD Singkawang, Sujianto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKKAH — Dua pesawat jemaah haji dari Surabaya dan Batam mengalami kendala teknis sehingga memerlukan perbaikan. Para jemaah haji difasilitasi akomodasi di sekitar hotel dan didampingi oleh petugas.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Maria Assegaff menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala teknis pada penerbangan jemaah haji dan dalam penanganan. Pertama, pada Minggu (26/4/2026) terdapat gangguan sistem hidrolik pesawat Saudi Airlines rute Surabaya–Madinah, sehingga pesawat melakukan pendaratan teknis di Bandara Kualanamu Medan, Sumatra Utara.

“Sebanyak 380 jemaah kini telah difasilitasi akomodasi di tiga hotel terpisah di sekitar bandara dan terus mendapatkan layanan serta pendampingan petugas,” ujar Maria pada Senin (27/4/2026).

Kedua, pada hari ini pesawat Saudi Airlines yang melayani jemaah embarkasi Batam Kloter 5 mengalami kendala teknis pada sistem flight control setelah tiba di Bandara Hang Nadim Batam. Perbaikan masih terus dilakukan sambil menunggu suku cadang.

“Untuk jemaah sendiri kami berikan opsi untuk mendapatkan akomodasi di lima hotel terpisah dengan pendampingan penuh oleh petugas. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak maskapai dan seluruh pihak terkait untuk dapat mempercepat penanganan ini,” ujar Maria.

Pemerintah memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan jemaah merupakan prioritas utama.

Secara kumulatif, sebanyak 88 kloter dengan 34.657 jemaah haji Indonesia telah terbang ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 kloter dengan 30.611 jemaah haji telah tiba di Madinah.

Setibanya di bandara, jemaah haji Indonesia langsung mendapatkan berbagai layanan dari petugas haji dan langsung diarahkan menuju hotel.

“Proses kedatangan juga berlangsung secara tertib, dengan prioritas layanan bagi jumlah lanjut usia, disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Maria.

Rimba Mahardika

Humas BSSN dan Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

MALAM Minggu, 25 April 2026, yang seharusnya menjadi panggung komedi dan santai dalam White House Correspondents' Dinner di Washington Hilton, berubah drastis menjadi adegan teater politik yang mencekam. Tembakan terdengar, evakuasi dramatis dilakukan, dan sekali lagi, Donald Trump - yang telah menjabat kembali sebagai Presiden AS ke-47 sejak 2025 - menjadi pusat perhatian dunia setelah insiden keamanan yang nyaris fatal.

Dari kacamata komunikasi politik, insiden ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah sebuah "peristiwa komunikasi" yang terstruktur, simbolik, dan sarat muatan propaganda. Tempat kejadian, Washington Hilton, bahkan memiliki memori sejarah yang kuat sebagai tempat pembunuhan Ronald Reagan tahun 1981, memberikan deja vu politik yang mendalam.

Simbolisme "Lone Wolf" dan Narasi Korban

Dalam hitungan jam setelah kejadian, mesin komunikasi Gedung Putih bergerak cepat. Narasi langsung dibangun bahwa serangan itu dilakukan oleh "lone wolf" (pelaku tunggal) bernama Cole Thomas Allen, seorang penembak yang berhasil ditahan. Komunikasi ini krusial untuk menstabilkan pasar dan opini publik. Dengan menyebut pelaku sebagai aktor tunggal dan "whack job" (orang gila), Trump menghindari komunikasi yang menyudutkan kelompok politik tertentu secara prematur, sekaligus memperkuat citra diri sebagai pemimpin yang kokoh menantang bahaya.

Trump dengan cepat memberikan pernyataan di Truth Social, memuji aparat keamanan dan menegaskan "The show must go on". Ini adalah teknik komunikasi frame control. Trump membalikkan narasi ancaman menjadi narasi kekuatan - sebuah upaya konsisten untuk tidak menunjukkan kelemahan, mengingatkan pada retorika strongman yang ia tampilkan sejak percobaan pembunuhan tahun 2024.

Efek "Wag the Dog" dan Pengalihan Isu Media

Insiden ini terjadi tepat saat ketegangan politik tinggi, termasuk perseteruan Trump dengan media arus utama dan kebocoran informasi keamanan nasional. Dalam teori komunikasi politik, kejadian ini berpotensi menjadi bentuk "Wag the Dog", di mana perhatian publik dialihkan dari isu kebijakan yang kontroversial ke insiden keamanan yang dramatis.

Pernyataan-pernyataan Trump yang menyebut bahwa "orang paling berpengaruh memang selalu diincar" adalah bentuk komunikasi politik yang ultra-agresif. Ia mengubah dirinya dari target menjadi "pahlawan yang diincar". Ini adalah strategi komunikasi untuk merangkul basis massa MAGA (Make America Great Again) dengan narasi bahwa Trump adalah sosok yang dibenci oleh "elite" atau "pihak luar" karena kekuatannya.

Yang menarik dari sisi komunikasi adalah kecepatan aparat Secret Service dalam mengevakuasi, namun sekaligus keterkejutan publik bagaimana pelaku bisa mendekat ke ballroom. Kari Lake, salah satu penasihat, langsung mempertanyakan keamanan.

Namun, komunikasi Trump yang selalu aktif di media sosial segera meredam kritik tersebut dengan memuji aparat. Ini adalah taktik proactive communication. Trump tidak menunggu laporan resmi, ia mendahului berita dengan versinya sendiri untuk memastikan bahwa kepanikan tidak berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintahannya.

Apakah penembakan ini akan menyatukan Amerika? Sejarah (insiden 2024) menunjukkan hal sebaliknya. Komunikasi politik di era Trump seringkali memperdalam polarisasi. Sementara pendukung akan semakin melihat Trump sebagai martir, pihak oposisi mungkin akan tetap skeptis. Namun, komunikasi visual yang kuat - evakuasi darurat, helikopter, dan agen taktis - adalah pesan visual yang tak terbantahkan, yakni Trump adalah presiden di tengah krisis.

Dengan demikian, insiden Washington Hilton 2026 adalah bukti bahwa dalam komunikasi politik modern, sebuah krisis adalah peluang. Trump berhasil memanfaatkan momen berdarah tersebut untuk membangun kembali citra "pejuang" yang tak kenal takut. Dengan narasi "lone wolf" dan sikap "show must go on", Trump menegaskan dominasi komunikasinya atas narasi publik, mengubah peristiwa penembakan menjadi panggung kemenangan simbolik.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan bahwa calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terpilih diumumkan paling lambat pada 22 Juni mendatang.

“Paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bursa (BEI), kalau nggak salah pelaksanaan RUPS-nya tanggal 29 Juni, jadi nanti paling lambat 22 Juni akan kami umumkan (calon terpilihnya),” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, saat ini sudah terdapat dua paket calon direksi PT BEI yang diajukan dan berkas pendaftaran para calon tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi administrasi. Sementara itu, batas waktu pendaftaran ditetapkan berakhir pada 4 Mei 2026.

Selain itu, pihaknya juga sudah membentuk panitia seleksi untuk memilih jajaran calon direksi PT BEI, direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Hasan berharap dengan jangka waktu sekitar 1,5 bulan sejak penutupan masa pendaftaran hingga target waktu pengumuman, pihaknya dapat menentukan komposisi direksi terbaik untuk mengelola dan mengembangkan BEI selama 4 tahun ke depan.

Ia pun meminta para calon direksi untuk benar-benar memahami tugas yang akan mereka jalankan nantinya di tengah berbagai tantangan pasar dan kondisi perekonomian global yang semakin kompleks.

Pihaknya menginginkan adanya sinergi dan kolaborasi yang lebih erat dengan jajaran direksi BEI baru nantinya untuk mendorong reformasi dan pendalaman pasar modal di Indonesia.

“Kami di OJK ingin memastikan ada mitra direksi bursa (BEI) yang terbaik yang bisa mengawal agenda-agenda reformasi integritas dan agenda pendalaman pasar yang kami gagas di OJK bersama seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) di pasar modal,” ucap Hasan Fawzi.

Sebelumnya, Hasan Fawzi menyampaikan bahwa proses pemilihan masih akan mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu susunan direksi dan komisaris akan diajukan oleh para Anggota Bursa (AB) yang merupakan pemegang saham PT BEI.

Dari sebanyak lima calon direksi, ia memastikan akan terdapat unsur keterwakilan, yang mana berasal dari AB, emiten, profesional, regulator, dan sebagainya.

“Ini ada unsur keterwakilan. Ada dua yang harus ada sumber dari para Anggota Bursa supaya mereka juga merepresentasikan kepentingan pelaku utama, kemudian satu dari emiten, dan ada satu lainnya dari profesional, ada satu dari regulator, dan sebagainya,” ujar Hasan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Dalam keterangannya, Bahlil menyebut pemerintah terus memastikan kondisi energi nasional tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum nasional. Stabilitas pasokan juga tetap terjaga meskipun terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok energi global.

"Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin. Dari semua spek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi, alhamdulillah sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dengan Selat hormuz, kita masih stabil," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil menyebut pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam kondisi aman dengan stok yang berada di atas batas minimum nasional. “Menyangkut dengan crude kita dalam rangka pengembangan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi, relatif nggak ada masalah,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan terkait langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Menurut Bahlil, saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.

"Sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG (compressed natural gas). Tapi ini masih dalam pembahasan. Saya harus finalisasi dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita dari sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ungkap Bahlil.

Di samping itu, pemerintah juga terus menjalankan strategi besar dalam menghadapi potensi krisis energi global, antara lain dengan mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel seperti B50 untuk mengurangi impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol seperti E20 untuk bensin.

"Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang. Yang pertama kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol. E20. Itu adalah bagian salah satu strategi," imbuh Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah opsi pengganti liquefied petroleum gas (LPG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dua alternatif utama yang tengah dikaji pemerintah adalah compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME).

Bahlil menjelaskan, CNG merupakan energi berbasis gas yang dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, dari gas cair C1, C2. Industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memang seperti satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penggunaan gas secara lebih efisien dan aman. Namun, pemerintah masih dalam tahap konsolidasi sebelum memutuskan implementasi secara luas.

“Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, dia menambahkan, sebagian pemanfaatan CNG sebenarnya sudah berjalan di dalam negeri, terutama di sektor komersial.

“Untuk CNG itu sebagian sudah dipakai untuk hotel, restoran, sebagian SPBG juga sudah dipakai. Dan bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri,” jelasnya.

DME Masih Tahap Awal

Sementara itu, DME menjadi alternatif lain yang tengah dikembangkan melalui hilirisasi batu bara berkalori rendah. Energi ini diproyeksikan menjadi substitusi langsung LPG.

Namun, Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itu menekankan bahwa proyek DME saat ini masih berada pada tahap awal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dilakukan hilirisasi dan menjadi substitusi pengganti LPG. Untuk DME baru groundbreaking,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, pencarian alternatif energi ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi.

“Nah ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada dalam negeri itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Libatkan Kampus dan Riset

Dia melanjutkan bahwa saat ini, pemerintah juga membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mencari solusi energi alternatif.

“Ya itu salah satu di antaranya. Kita fokus yang sudah ada. Kalau sudah ada, sudah bagus dan sudah teruji, ya tinggal kita kembangkan,” ujar Bahlil.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berupaya mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Tapi sekali lagi ini belum menjadi keputusannya. Ini baru mencari beberapa alternatif, tapi beberapa alternatif itu sebagian sudah diterapkan dalam implementasi keseharian,” tandas Bahlil.