Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) mendapatkan dukungan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat segera dibangun.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan Tol Getaci saat ini memasuki tahap penyiapan ulang dokumen proyek, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Menurutnya, dukungan PDF dari Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum proyek memasuki tahap transaksi dan pelelangan.

“Harapannya fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap transaksi atau tahap lelangnya. Nah, ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu 2 tahun,” kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, Kemenkeu nantinya akan menugaskan kepada BUMN di bawahnya untuk melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen atau penyiapan proyek tersebut.

Menurutnya, proyek tol Getaci merupakan salah satu proyek jalan tol yang sebelumnya telah memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), tetapi kerja sama tersebut kemudian berakhir.

Dengan adanya dukungan tersebut, dia menyampaikan bahwa proyek tol Getaci dapat memasuki proses konstruksi pada 2028 mendatang.

“Harapannya kalau semua dokumen penyiapan ini sudah siap, kita berharap ini segera dapat dilakukan pelelangan untuk perusahaannya,” tutur Komang.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa minimnya minat badan usaha dalam membangun proyek tol Getaci seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal.

Tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyiapan ulang proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) dan Gilimanuk–Mengwi setelah kerja sama dengan investor sebelumnya berakhir. Pemerintah kini meninjau kembali dokumen proyek sebelum kedua ruas tersebut ditawarkan kembali kepada investor.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan kedua proyek sebenarnya telah memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol. Namun, proyek tidak berlanjut sehingga pemerintah harus melakukan proses penyiapan ulang.

"Terkait jalan tol Gilimanuk-Mengwi dan Getaci, memang keduanya sudah pernah berkontrak dan memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol, namun terjadi pengakhiran," kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah saat ini meninjau kembali seluruh dokumen penyiapan proyek, mulai dari studi kelayakan (feasibility study/FS), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen pengadaan tanah.

Khusus untuk Tol Getaci, Kementerian PU telah memperoleh dukungan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk membiayai proses penyiapan proyek hingga tahap transaksi atau pelelangan.

Komang menjelaskan Kementerian Keuangan nantinya akan menugaskan salah satu BUMN untuk membantu penyusunan dokumen dan kebutuhan penyiapan proyek.

“Nah, ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu dua tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk proyek Tol Gilimanuk–Mengwi, pemerintah telah menyelesaikan pembaruan studi kelayakan dan dokumen pendukung lainnya pada 2025.

Selain memperbarui dokumen, pemerintah juga menyiapkan perubahan lingkup proyek guna meningkatkan kelayakan investasi. Ruas yang semula direncanakan sepanjang sekitar 90 kilometer berpotensi diperkecil menjadi Pekutatan–Soka–Mengwi sepanjang sekitar 42 kilometer.

Menurut Komang, penyesuaian tersebut diharapkan dapat menurunkan kebutuhan investasi sehingga proyek menjadi lebih menarik bagi calon investor.

Kementerian PU menargetkan proses pelelangan dapat dilakukan setelah seluruh dokumen penyiapan rampung.

"Kalau semua dokumen penyiapan ini sudah siap, kita berharap ini segera dapat dilakukan pelelangan untuk perusahaannya," tutur Komang.

JAKARTA, iNews.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk “Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.

Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi “Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia” yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi tersebut menegaskan visi bersama mengenai pentingnya kedaulatan teknologi nasional, maka forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital. Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menegaskan bahwa kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas ekosistem.

“Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri,” ujarnya.

Seno menambahkan bahwa melalui transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai service enabler untuk membangun fondasi digital nasional yang lebih resilien, aman, dan mandiri.

Forum ini mengangkat tiga fokus utama yang menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kolaborasi untuk memastikan Indonesia memiliki kapasitas komputasi, kapabilitas AI, dan sistem keamanan digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Sebagai bagian dari forum tersebut, Telkom juga memperkuat inisiatif AdyaCakra, sebuah sovereign digital stack yang mengintegrasikan kapabilitas nasional dengan teknologi global terbaik untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis.

AdyaCakra mencakup kapabilitas Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan edge infrastructure; Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox; serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan managed detection and response.

Dalam kesempatan yang sama, delapan global technology partners turut berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang aman, resilien, dan berdaulat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya blueprint dan roadmap kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra teknologi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat fondasi cloud, AI, dan cybersecurity nasional guna mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

Editor: Rizqa Leony Putri

IDXChannel – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi anggaran Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif Rp28,09 triliun hingga akhir Mei 2026. Capaian tersebut melampaui target kumulatif penyerapan anggaran yang ditetapkan sebesar 30,10 persen.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pelaksanaan anggaran 2026 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada program subsidi transportasi perintis dan proyek-proyek prioritas nasional.

"Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun, dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Sampai akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan yang baik, terutama pada subsidi transportasi perintis dan proyek prioritas nasional," ujar Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (4/6/2026).

Dudy menuturkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan anggaran seperti proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, hingga percepatan kegiatan strategis telah diantisipasi melalui berbagai langkah pengendalian.

Dia menjelaskan, capaian realisasi hingga Mei 2026 berada di atas target penarikan dana bulanan. Dengan demikian, terdapat deviasi positif sekitar Rp600 miliar dibandingkan target yang telah ditetapkan.

"Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun. Secara umum penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran," katanya.

Kemenhub juga optimistis dapat mempertahankan tren positif tersebut hingga akhir tahun. Dudy memproyeksikan realisasi anggaran 2026 dapat mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif.

"Dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak, maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif. Kementerian Perhubungan akan terus menjaga kualitas belanja sekaligus memastikan target penyerapan dapat dicapai secara optimal," ujarnya.

Untuk mendukung percepatan serapan anggaran, Kemenhub telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan, memperkuat monitoring dan evaluasi fisik serta keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, serta memperkuat koordinasi pengendalian rencana penarikan dana.

Dari sisi distribusi anggaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh alokasi terbesar dengan pagu Rp10,64 triliun atau 37,88 persen dari total pagu efektif. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp4,95 triliun atau 17,61 persen, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp4,67 triliun atau 16,61 persen, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp4,53 triliun atau 16,14 persen.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelesaikan pembangunan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tengah memasuki proses serah terima kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan ratusan SPPG tersebut dilakukan berdasarkan titik lokasi yang ditentukan melalui koordinasi antara BGN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian PU bertugas melakukan survei dan memastikan lahan yang ditunjuk dapat segera dibangun.

"SPPG 3T kita sudah kerjakan sekitar ada 222. Sebetulnya gini, pada saat kita mengerjakan SPPG 3T itu adalah titiknya. Titiknya itu koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri dan kita cuma survei aja apakah kemudian tanahnya itu bisa segera kita bangun," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan pembangunan SPPG saat itu dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena pemerintah mengejar target penyelesaian. Karena itu, penentuan lokasi sepenuhnya dilakukan oleh instansi pengampu program, yakni BGN.

Menurut Dody, saat ini seluruh bangunan telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap pemeriksaan akhir oleh BGN sebelum resmi diterima.

"Hari ini sedang berproses serah terima dengan BGN, kepala BGN mau ngecek satu-satu lah sebelum kemudian mereka mau menerima," imbuhnya.

Dody mengatakan seluruh bangunan SPPG dibangun menggunakan desain prototipe agar memiliki standar layanan yang sama. Terdapat dua tipe bangunan yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Untuk SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang, pemerintah membangun gedung berukuran 10 x 15 meter. Sementara untuk wilayah dengan penerima manfaat antara 1.000 hingga 3.000 orang, dibangun fasilitas berukuran 20 x 20 meter.

Selain bangunan utama, setiap SPPG juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan limbah minyak goreng bekas, hingga generator set (genset).

Menurut Dody, fasilitas tersebut disiapkan untuk menjamin operasional dapur tetap berjalan meski terjadi gangguan listrik.

"Kami mengantisipasi misalnya mendadak listrik mati pun bahan-bahan mentah yang disimpan di lemari pendingin itu tidak rusak. Kemudian ada genset antara 25 sampai 40 KVA, tergantung besar-kecilnya bangunan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Ini agenda strategis untuk menggerakkan perekonomian

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menargetkan perputaran uang pada program Bulan Belanja Bandung (BBB) 2026 mencapai lebih dari Rp101 miliar sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Jawa Barat, Ronny Ahmad Nurudin mengatakan program yang memasuki tahun ketiga pelaksanaannya tersebut akan digelar dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

“Tidak terasa kita sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan Bulan Belanja Bandung. Tahun ini akan kembali terselenggara dengan rangkaian kegiatan yang lebih kolaboratif,” kaya Ronny di Bandung, Jumat.

Ronny menjelaskan kegiatan tersebut diawali dengan Pasar Kreatif Bandung yang berlangsung pada 8 Juni hingga 2 Agustus 2026.

Selanjutnya akan digelar Indonesia Shopping Festival (ISF) yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia serta Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) yang digagas oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia.

Sebagai puncak acara, Pemkot Bandung akan menggelar Bandung Great Sale pada 21–23 Agustus 2026 di Laswi Heritage yang menjadi ajang promosi berbagai produk unggulan Kota Bandung.

Ronny menuturkan program BBB bertujuan meningkatkan aktivitas perdagangan, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong konsumsi masyarakat.

“Ini agenda strategis untuk menggerakkan perekonomian. Kita ingin meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus memperkuat branding produk lokal Bandung,” ujarnya.

Ia menambahkan, ajang tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang pada 2025 tercatat mencapai 5,29 persen.

Menurut dia, keberhasilan Bulan Belanja Bandung membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, serta berbagai komunitas usaha di Kota Bandung.

“Tidak ada kompetisi, yang ada kolaborasi. Kita ingin semua pemangku kepentingan terlibat agar dampaknya lebih luas,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

China yang sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan barang dari China itu bisa sampai 300 ribu ton per tahun

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan masifnya produk impor murah, pelemahan kurs, serta persoalan harga dan pasokan energi menjadi tantangan yang dihadapi industri petrokimia nasional.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menjelaskan, gas merupakan komponen penting dalam industri petrokimia, khususnya pada proses cracker dan polimerisasi.

Menurutnya, selama skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih berjalan di kisaran 6-7 dolar AS per MMBTU, industri relatif mampu menjaga daya saing.

"Dengan HGBT dulu itu kita sebenarnya sangat terbantu karena kita bisa mampu bersaing dengan para impor di mana utilisasi kita sedikit terbantu dengan harga gas yang murah 6-7 US dolar. Tapi sekarang penawarannya sudah di atas rata-rata di atas 15 sampai bahkan 20 US dolar," kata Fajar.

Di sejumlah negara ASEAN, harga gas industri masih berada di bawah 9 dolar AS MMBTU yang menjadikan produk di negara lain lebih kompetitif.

Selain itu menurut Fajar, tantangan industri semakin berat karena produk plastik dan petrokimia dari China terus membanjiri pasar domestik dengan harga yang sulit disaingi produsen lokal.

"China yang sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan barang dari China itu bisa sampai 300 ribu ton per tahun," ujar Fajar.

Masuknya produk impor murah tersebut membuat perusahaan dalam negeri harus mengorbankan margin keuntungan demi mempertahankan pasar. Sejumlah pabrik bahkan mulai menyesuaikan tingkat utilisasi produksi.

"Bahkan kita sekarang sudah mencoba dengan 75 persen utilisasi, kita mencoba sedikit di bawah harga China. Jadi kita menggerus margin lumayan cukup besar," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah semakin menambah tekanan terhadap industri karena biaya impor bahan baku meningkat. Namun kenaikan biaya tersebut tidak dapat sepenuhnya diteruskan ke harga jual akibat ketatnya persaingan dengan produk impor.

"Jadi ada dua hal ya. Dari sisi pelaku industri hulu memang kita kan pass-through aja. Tetapi dengan banjirnya barang impor, kita tidak bisa pass-through karena kita mau enggak mau harus turunkan harga," ujarnya.

Tekanan tersebut juga dirasakan pelaku industri hilir atau converter yang sempat mengimpor bahan baku ketika harga masih tinggi. Saat barang tiba di Indonesia, harga pasar justru mengalami koreksi tajam sehingga margin usaha ikut tertekan.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai industri petrokimia saat ini menghadapi tiga tekanan secara bersamaan, yakni lonjakan harga bahan baku global, pelemahan rupiah, dan persoalan pasokan gas.

Menurut Yusuf, konflik di Timur Tengah telah mendorong harga nafta melonjak lebih dari 50 persen dibandingkan sebelum ketegangan memanas.

Menurutnya, persoalan utama gas industri bukan hanya soal harga yang tercantum dalam kebijakan HGBT, melainkan keterbatasan pasokan yang diterima industri yang menyebabkan perbedaan harga.

Menurutnya, akibat kombinasi berbagai tekanan tersebut, harga produk plastik domestik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

"Dampaknya sudah terlihat dari kenaikan harga plastik domestik yang mencapai sekitar 40 hingga 60 persen pada April 2026," ujarnya.

Di tengah tekanan yang ada, Yusuf menilai tambahan kapasitas produksi dari kompleks petrokimia baru di dalam negeri dapat membantu mengurangi sebagian ketergantungan impor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Hamparan sayuran hijau yang tumbuh subur di Kebun Pegangsaan Dua Menanam (Gangnam), Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyimpan cerita panjang. Kebun tersebut merupakan hasil transformasi lahan telantar menjadi ruang produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di atas lahan seluas sekitar 1.330 meter persegi itu, tumbuh berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Warga datang untuk membeli hasil panen, belajar bercocok tanam, hingga mengikuti berbagai kegiatan edukasi lingkungan.

Tak hanya itu, kawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya penanganan stunting melalui budidaya lele yang hasilnya diolah menjadi makanan bergizi bagi balita.

Padahal, menurut Lurah Pegangsaan Dua Sarmudi, kondisi kawasan tersebut jauh berbeda beberapa tahun lalu.

“Dulu lokasi ini semak belukar, banyak bedeng-bedeng liar, banyak puing-puing, banyak sampah. Pokoknya kalau orang lewat sini melihat ke sini matanya sakit,” kata Sarmudi saat ditemui iNews.id pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga

Craftote Tembus Pasar 4 Negara lewat Pemberdayaan BRI, Produk Serat Alam Go Global

Transformasi lahan menjadi Kebun Gangnam dimulai pada September 2023 melalui program penataan kawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai instansi teknis dilibatkan untuk mengubah lahan yang semula tidak produktif itu menjadi area pertanian perkotaan atau urban farming.

Baca Juga

BRI KPR Solusi Promo hingga Tenor 20 Tahun dan Bunga Mulai 2,50%, Makin Mudah Miliki Properti Impian

Sarmudi mengatakan prosesnya tidak mudah. Kondisi tanah yang didominasi bebatuan membuat kawasan tersebut harus diratakan terlebih dahulu menggunakan alat berat sebelum ditimbun tanah yang layak untuk budidaya tanaman.

“Dulu tanah bawahnya bebatuan, bukan langsung tanah. Jadi diratakan dulu pakai alat berat, baru di atasnya diberikan tanah merah supaya bisa ditanami,” ujarnya.

Baca Juga

Lewat LinkUMKM BRI, Zdrink Kembangkan Minuman Cokelat Instan Berbahan Kakao Khas Lampung

Setelah penataan kawasan selesai, Kelurahan Pegangsaan Dua bersama kelompok tani mulai mengembangkan berbagai komoditas pertanian. Menurut Sarmudi, Kebun Gangnam memiliki sekitar 70 jenis tanaman yang ditanam secara bergantian sesuai musim dan kebutuhan pasar.

“Kalau bulan ini terong, bulan berikutnya cabai. Kalau menjelang Ramadan biasanya kita tanam timun suri. Jadi bergantian,” kata Sarmudi.

Meski memiliki banyak jenis tanaman, kangkung dan pakcoi menjadi komoditas yang paling rutin dibudidayakan. Kangkung ditanam langsung di lahan tanah, sementara pakcoi dikembangkan melalui sistem hidroponik.

“Kangkung hampir setiap bulan kita tanam. Setelah panen tanahnya digemburkan lagi lalu ditanam kembali,” ujarnya.

Hasil panen Kebun Gangnam bahkan sempat disalurkan ke salah satu rumah makan di kawasan Jakarta Utara. Kangkung dan berbagai jenis sayuran lainnya langsung dikirim ke rumah makan tersebut begitu dipanen.

Selain itu, hasil panen juga dinikmati masyarakat sekitar. Setiap Jumat, Kelompok Tani Gangnam menggelar program Jumat Berkah yang memungkinkan warga membawa pulang sayuran secara gratis.

“Kalau hari Jumat warga yang datang olahraga atau berkunjung boleh ambil sayuran gratis,” ujarnya.

Sementara pada hari biasa, warga dapat membeli hasil panen langsung dari kebun. Bahkan pengunjung diperbolehkan memetik sendiri sayuran yang ingin dibeli sebelum ditimbang dan dibayar secara non-tunai menggunakan mesin EDC BRI.

“Kalau ada yang mau beli silakan petik sendiri. Setelah itu ditimbang dan bisa bayar non-cash,” katanya.

Dukungan BRInita Perkuat Pengembangan Kebun

Perkembangan Kebun Gangnam semakin pesat setelah mendapat dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, yakni BRI Bertani di Kota (BRInita). Menurut Sarmudi, bantuan tersebut tidak hanya berupa sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun.

“Pernah ada pelatihan dari BRI terkait cara menanam, memelihara tanaman, sampai bagaimana menjaga kesuburan tanah setelah panen,” ujarnya.

Pelatihan tersebut dinilai penting karena produktivitas lahan tidak hanya ditentukan oleh proses tanam dan panen, tetapi juga bagaimana tanah diregenerasi agar tetap subur.

“Nah itu juga ada pelatihannya. Jadi tanahnya tidak terus-menerus dipakai tanpa perawatan karena nanti kesuburannya berkurang,” kata Sarmudi.

Selain mendukung kegiatan pertanian, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat. Warga maupun anak-anak sekolah yang ingin belajar bercocok tanam dapat mendaftar melalui akun media sosial Kebun Gangnam dan mengikuti kegiatan edukasi secara terjadwal. 

Di kawasan tersebut juga telah tersedia rumah edukasi yang digunakan sebagai ruang pembelajaran sebelum peserta melakukan praktik langsung di kebun.

“Kalau warga atau sekolah mau belajar tentang cara menanam sayuran dan buah-buahan bisa datang ke sini. Bahkan kita kasih bibitnya juga untuk ditanam di rumah,” ujarnya.

Sarmudi menilai dukungan BRI memberikan manfaat besar karena membantu memperluas fungsi Kebun Gangnam. Dia mengatakan Kebun Gangnam bukan hanya sebagai tempat produksi pangan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat.

“Sangat bermanfaat tentunya (dukungan BRI), karena keberadaan Kebun Gangnam ini bisa memberikan dampak bagi warga sekitar. Di Jakarta lahan sangat terbatas, tapi warga bisa belajar memanfaatkan pekarangan sempit untuk bercocok tanam,” katanya.

Fasilitas dari BRInita Tingkatkan Produktivitas Kelompok Tani

Manfaat program BRInita juga dirasakan langsung oleh Kelompok Tani Gangnam yang sehari-hari mengelola kawasan tersebut.

Koordinator Lapangan Kelompok Tani Gangnam Yunus Banul mengatakan bantuan dari BRI mewujudkan sejumlah fasilitas yang belum dimiliki kelompok tani. Menurut dia, bantuan yang diberikan mencakup rak budidaya tanaman, rumah bibit, dan kandang ayam.

“Jadi tadinya kita enggak punya rak melon ini. Memang cita-citanya mau ada dan akhirnya dibantu oleh BRI. Alhamdulillah sekarang sudah dua kali panen,” ujar Yunus kepada iNews.id.

Fasilitas tersebut diberikan sekitar tujuh bulan lalu setelah kelompok tani mengajukan proposal pengembangan kepada BRI.

Tak hanya bantuan fisik, Kelompok Tani Gangnam juga memperoleh berbagai pelatihan teknis yang mendukung peningkatan produktivitas.

“Ada pelatihan budidaya lele, pelatihan ternak ayam, sampai pelatihan melon. Jadi dari pembenihan sampai panen diajarkan,” kata Yunus.

Berkat dukungan tersebut, Kelompok Tani Gangnam kini mampu mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Sebagian besar hasil panen dijual kepada warga sekitar dengan harga terjangkau. Kangkung misalnya dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara pakcoi sekitar Rp12.000 per kilogram.

“Kalau satu ikat biasanya Rp3.000 sampai Rp5.000 tergantung jenis sayurannya,” ujar Yunus.

Selain sayuran, Kelompok Tani Gangnam juga mengembangkan melon dan jagung ketan yang cukup diminati masyarakat.

“Kalau jagung ketan yang sekarang bahkan sudah dipesan semua sebelum panen,” katanya.

Dukungan BRI Dorong Ketahanan Pangan

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan BRI terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan dan keberpihakan pada lingkungan. Menurut dia, hasil dari kegiatan urban farming dapat memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani maupun masyarakat sekitar.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi,” ujar Dhanny.

Dia menyatakan kegiatan urban farming yang didukung BRI Peduli diharapkan dapat mengurangi polusi sekaligus menambah keasrian lingkungan. Pelaksanaan BRInita juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucap Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

Bisnis.com, JAKARTA — Serial drama remaja Euphoria dipastikan akan mengakhiri perjalanannya di musim ketiga. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh kreator serial, Sam Levinson, dalam wawancara bersama Popcast, podcast milik The New York Times.

Melansir berbagai sumber, Levinson mengatakan bahwa musim ketiga merupakan penutup yang paling tepat untuk cerita yang sejak awal berfokus pada perjuangan menghadapi adiksi dan berbagai konsekuensi yang mengikutinya.

Konfirmasi ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang selama beberapa tahun terakhir berkembang di kalangan penggemar. Banyak penonton sebelumnya menduga musim ketiga akan menjadi akhir dari Euphoria, terutama setelah jeda produksi yang cukup panjang antara musim kedua dan ketiga.

Aktris utama Zendaya bahkan sempat memberi sinyal bahwa perjalanan serial tersebut kemungkinan besar memang tidak akan berlanjut melewati musim ketiga. Karena itu, pengumuman resmi dari Levinson dianggap sebagai jawaban atas dugaan yang sudah lama beredar.

Musim ketiga mengambil latar waktu lima tahun setelah peristiwa pada musim sebelumnya. Perubahan latar tersebut membawa para karakter utama ke fase kehidupan yang berbeda dari masa remaja mereka.

Rue, Maddy, Cassie, Jules, hingga Nate kini menghadapi tantangan baru yang lebih dewasa. Cerita mereka juga berkembang ke tema-tema yang lebih kompleks, mulai dari keimanan, penebusan, hingga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan.

Menurut sejumlah materi promosi dan keterangan dari tim produksi, musim terbaru ini dirancang sebagai penutup perjalanan emosional para karakter yang telah mengikuti berbagai konflik sejak serial pertama kali tayang pada 2019.

HBO juga telah mengonfirmasi bahwa musim ketiga merupakan musim terakhir Euphoria. Dengan demikian, episode kedelapan pada musim tersebut akan berfungsi sebagai series finale yang menandai berakhirnya keseluruhan cerita.

Keputusan menutup serial di musim ketiga dinilai selaras dengan arah narasi yang dibangun sejak awal. Selama enam tahun terakhir, Euphoria dikenal sebagai salah satu serial yang banyak membahas persoalan kesehatan mental, penyalahgunaan zat, relasi, hingga pencarian identitas generasi muda.

Kini, perjalanan Rue dan karakter-karakter lainnya telah mencapai garis akhir. Setelah tiga musim yang penuh konflik dan dinamika emosional, Euphoria akan resmi menutup kisahnya sebagai salah satu serial drama remaja paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Solihin, merespons kebijakan di sejumlah daerah yang mengatur minimarket dengan pasar tradisional minimal memiliki jarak 1 km.

Solihin menilai kebijakan yang diterapkan Pemerintah Daerah, termasuk yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan langkah yang baik karena mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar tradisional dan kepastian bagi investor.

"Lombok Tengah adanya Perda 7 tahun 2021, yang mengatur jarak antara pasar tradisional dengan minimarket itu 1 km. Pemerintah Kabupaten Lombok luar biasa. Dia juga tidak mau mengecewakan investor," kata Solihin saat dijumpai di Alfa Tower, Alam Sutera, Tangerang pada Kamis (4/6/2026).

Di tengah rencana ekspansi ritel modern yang masih berlangsung, Solihin memastikan pembukaan gerai baru akan tetap menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di setiap daerah. Dia mejamin pelaku ritel tidak akan mengabaikan regulasi daerah, termasuk terkait pengaturan zonasi maupun jarak pendirian gerai dari pasar tradisional.

"Saya pastikan, saya sebagai Ketum Aprindo ya. Seluruh peritel saya, anggota, yang punya toko hampir 90 ribu di Indonesia ya. Akan mematuhi seluruh aturan yang berlaku di satu daerah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Solihin juga membantah anggapan bahwa penutupan sejumlah gerai minimarket berkaitan dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, ritel modern dan koperasi memiliki segmen usaha yang berbeda.

"Nggak ada kaitan, saya bilang pasti nggak ada kaitan dengan itu ya. Segmennya beda. Kita lebih fokus terhadap meningkatkan pelayanan," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong telur ayam menjadi salah satu komoditas dalam program bantuan pangan pemerintah untuk membantu menyerap produksi peternak saat harga mengalami penurunan.

Menurut Sudaryono, langkah tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi peternak dari tekanan harga yang terlalu rendah.

"Antisipasinya sebetulnya enggak susah. Yang pertama adalah bantuan pangan itu nanti kan tidak hanya beras sama minyak goreng. Salah satunya misalnya daging ayam atau mungkin telur yang lagi jatuh," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai harga telur ayam yang anjlok di tingkat peternak di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Akibatnya para peternak melakukan aksi unjuk rasa hingga membagikan secara gratis 1 juta butir telur ke masyarakat secara gratis. Aksi itu dilakukan dalam unjuk rasa pada Senin (1/6).

Atas kondisi itu, Wamentan mendorong agar bantuan pangan ke depan tidak hanya berisi beras dan minyak goreng, tetapi dapat mencakup komoditas pangan lain sesuai kebutuhan stabilisasi pasar salah satunya telur ayam ras.

Telur ayam menjadi salah satu komoditas yang dinilai layak masuk dalam program tersebut mengingat perannya sebagai sumber protein sekaligus produk yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah saat ini juga terus menyelesaikan berbagai aspek regulasi agar skema penyerapan komoditas melalui bantuan pangan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Selain bantuan pangan, Wamentan menuturkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki peran strategis sebagai instrumen negara dalam mendukung stabilisasi harga berbagai komoditas pangan nasional.

Menurut Sudaryono, program pemenuhan gizi yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi sarana penyerapan hasil produksi peternak ketika harga suatu komoditas mengalami penurunan.

Ia mencontohkan telur yang sedang mengalami harga rendah dapat diserap melalui program makanan bergizi sehingga kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi sekaligus membantu menjaga harga produsen.

Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan manfaat ganda karena mendukung program peningkatan gizi sekaligus menjadi instrumen stabilisasi pasar di sentra produksi telur nasional.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengawal agar produksi telur peternak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terserap optimal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga yang baik sehingga menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk turun langsung ke Blitar guna memantau perkembangan kondisi peternak telur.

"Kami hadir di Blitar mendengar sekaligus bersama-sama pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah solusi," kata Maino dalam keterangan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kehadiran pihaknya di Blitar untuk mendengar langsung aspirasi para peternak telur terkait kondisi kurang idealnya harga telur di tingkat produsen.

Sebelumnya peternak telur di Kabupaten Blitar sudah menyuarakan keluhan mengenai depresiasi harga telur ayam ras yang dialami dalam beberapa waktu terakhir. Mereka membutuhkan intervensi pemerintah supaya surplus panennya dapat bernilai ekonomis yang wajar.

"Harga telur hari ini di peternak Blitar Rp21.000 per kg. Tadi kita sepakat untuk sementara dibeli Rp24.000 per kg. Jadi peternak mengantar ke SPPG. Harapannya ini akan menaikkan harga di pasar," tutur Maino.

"Paling tidak, ini secara psikologis nanti akan menular ke pasar. Mudah-mudahan harga telur di Blitar khususnya dan secara Jawa Timur umumnya ini bisa mulai membaik," tambah Maino.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi menyusul kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh rantai distribusi pada Mei 2026, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,58% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 8,10%.

Menanggapi tren tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan perdagangan bahan pokok penting tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa pengendalian harga.

“Dagang atau berjualan di sektor pangan penting atau bapokting [bahan pokok penting] itu tidak bisa ambil untung secara ugal-ugalan. Produsennya ya ketakar, konsumennya juga ketakar harganya,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menjaga keseimbangan harga melalui instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

Sudaryono menilai mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menyiapkan tiga langkah, yakni penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual beras di atas ketentuan.

“Mohon maaf ya harus ditindak. Ya harus ditindak, toko yang jual mahal itu karena mana, kita akan tindak ujungnya, hulunya bukan hilirnya,” terangnya.

Data BPS menunjukkan kenaikan harga terjadi pada seluruh kategori kualitas beras di tingkat penggilingan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras premium di tingkat penggilingan naik 0,56% secara bulanan dan 12,81% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,79% secara bulanan dan 6,57% secara tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Kenaikan harga juga tercermin di tingkat grosir dan eceran.

BPS mencatat rata-rata harga beras grosir mencapai Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,68% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp14.476 per kilogram. Secara tahunan, harga beras grosir meningkat 6,11%.

Adapun rata-rata harga beras eceran tercatat sebesar Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.300 per kilogram. Secara tahunan, harga beras eceran meningkat 4,55%.

Kenaikan harga yang terjadi di seluruh rantai distribusi tersebut menunjukkan tekanan harga beras belum mereda meskipun produksi padi nasional masih berada dalam periode panen. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan stabilitas harga pangan bagi konsumen.