Bisnis.com, BATAM– Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sistem perizinan terpadu menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat proses penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi maksimal 29 hari kerja.

Penguatan ini sejalan dengan regulasi terbaru terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memberikan kewenangan luas kepada BP Batam dalam mengelola perizinan.

Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, mengatakan BP Batam kini memegang kewenangan atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan.

Menurut dia, percepatan proses tersebut didukung pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam yang melibatkan unsur internal BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, serta tenaga ahli dari kalangan akademisi.

“Tim ini bertugas memverifikasi dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami memastikan proses lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kajian lingkungan,” ujar Harry, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya berada di tingkat pusat atau provinsi kini telah didelegasikan kepada KPBPB Batam.

Kebijakan tersebut dinilai mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam proses perizinan.

“Di daerah lain prosesnya bisa memakan waktu lama karena birokrasi berlapis. Di Batam, kami upayakan lebih efisien agar pelaku usaha mendapat kepastian waktu,” katanya.

Dalam skema perizinan terbaru, pelaku usaha di kawasan KPBPB Batam diwajibkan memenuhi tiga persyaratan utama, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH), serta Persetujuan Lingkungan (PL).

BP Batam optimistis penyederhanaan dan percepatan perizinan ini akan meningkatkan daya saing investasi Batam, sekaligus menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Bisnis.com, CIREBON- Perkembangan harga komoditas di Kabupaten Majalengka sepanjang April 2026 menunjukkan tren kenaikan secara tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka mencatat inflasi tahunan (yoy) sebesar 3,01%, didorong terutama oleh kenaikan harga sejumlah bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga.

Kepala BPS Kabupaten Majalengka, Joni Kasmuri, mengatakan kenaikan tersebut tercermin dari indeks harga konsumen (IHK) yang meningkat dari 108,46 pada April 2025 menjadi 111,72 pada April 2026.

“Secara umum, inflasi tahunan masih berada dalam rentang terkendali, meski tekanan harga pada beberapa komoditas cukup terasa,” ujar Joni, Selasa (5/5/2026).

Meski demikian, secara bulanan (mtm) Majalengka justru mengalami deflasi sebesar 0,08%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,29%.

Secara rinci, inflasi yoy terjadi akibat kenaikan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan 4,11%. Disusul kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,40% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 15,94%.

Selain itu, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan 1,91%, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga 1,78%, serta pendidikan 1,37%. Adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,74 persen, diikuti kesehatan 0,62% dan transportasi 0,16%.

“Tekanan inflasi terutama masih bersumber dari komoditas pangan dan kebutuhan sehari-hari yang sensitif terhadap distribusi dan pasokan,” kata Joni.

Sejumlah komoditas tercatat dominan menyumbang inflasi tahunan, antara lain emas perhiasan, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, serta berbagai jenis rokok seperti sigaret kretek tangan dan mesin. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai rawit, tomat, kangkung, bayam, dan kubis juga turut mendorong kenaikan harga.

Komoditas lain yang berkontribusi antara lain ikan mas, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, hingga kebutuhan pendidikan seperti tas sekolah.

Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi dengan memberikan andil deflasi secara tahunan. Di antaranya bawang merah, bawang putih, bensin, angkutan antarkota, daging sapi, hingga sejumlah komoditas konsumsi seperti kopi bubuk dan buah-buahan.

Fenomena serupa juga terjadi pada inflasi bulanan. Sejumlah komoditas seperti minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, sayuran, serta layanan seperti tarif dokter umum dan telepon seluler mendorong inflasi m-to-m. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, hingga ikan konsumsi seperti lele dan mujair.

“Pergerakan harga secara bulanan lebih dinamis karena dipengaruhi siklus panen dan distribusi. Ini yang menyebabkan April mengalami deflasi meski secara tahunan tetap inflasi,” ujarnya.

BPS mencatat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi y-on-y dengan andil 1,48 %. Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,91% serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen.

Sementara kelompok lain memberikan kontribusi relatif kecil, seperti pakaian dan alas kaki 0,11 persen, perumahan 0,08%, perlengkapan rumah tangga 0,08%, serta rekreasi dan budaya 0,09 persen.

Joni menilai, struktur inflasi Majalengka masih sangat bergantung pada pergerakan harga pangan. Oleh karena itu, stabilisasi pasokan dan distribusi menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi ke depan.

“Upaya pengendalian inflasi perlu difokuskan pada komoditas strategis, terutama bahan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” kata dia.

TEHERAN - Media Iran mengatakan sebuah kapal perang Amerika Serikat yang mencoba melintasi Selat Hormuz telah dihantam dua rudal setelah mengabaikan peringatan. Kapal perang yang tidak disebutkan namanya itu harus mundur dari dekat pelabuhan Jask di Iran pada hari Senin dan "melarikan diri", menurut Kantor Berita Fars, yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Militer AS, dalam pernyataan di media sosial, membantah bahwa salah satu kapalnya telah diserang.

Laporan oleh Fars muncul beberapa jam setelah kepala komando militer gabungan Iran memperingatkan pasukan AS bahwa mereka akan diserang jika memasuki Selat Hormuz.

Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa angkatan bersenjata di bawah komandonya akan "mempertahankan dan mengelola keamanan Selat Hormuz dengan sekuat tenaga" sebagai tanggapan atas pengumuman Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu bahwa AS akan "membimbing" kapal-kapal yang terdampar akibat perang AS-Israel di Iran melalui jalur air utama tersebut.

31 Juta Rakyat Iran Daftar Sukarelawan Berani Mati untuk Hadapi Ancaman Perang Jilid II, Ini 5 Faktanya

1. Memobilisasi Dukungan Rakyat Iran

Ketegangan terbaru muncul ketika otoritas Iran memobilisasi pendukung untuk mempersiapkan konflik yang berpotensi panjang saat mereka terus bertukar proposal dengan AS di tengah upaya untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari melalui negosiasi.

Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin mengkonfirmasi bahwa Teheran sedang meninjau teks terbaru dari Washington yang disampaikan melalui Pakistan tetapi mendesak pendekatan yang lebih "realistis" dari Trump.

Otoritas di Teheran tidak akan berbicara tentang "apa pun kecuali pengakhiran penuh perang pada tahap ini," kata juru bicara kementerian Esmaeil Baghaei kepada wartawan.

2. Mengajak Rakyat untuk Berkorban

Hampir satu bulan setelah gencatan senjata menghentikan pertempuran skala besar, otoritas Iran mencoba untuk membangun kembali kemampuan rudal dan drone mereka jika perang dimulai kembali, termasuk dengan menggali pintu masuk yang dibom ke pangkalan bawah tanah yang menyimpan amunisi dan peralatan.

Kini memasuki minggu ke-10, atau lebih dari 1.550 jam, pemadaman internet yang hampir total yang memengaruhi lebih dari 90 juta warga Iran terus diberlakukan oleh pemerintah karena "pertimbangan keamanan". Pihak berwenang mengatakan langkah-langkah tersebut akan tetap berlaku hingga akhir perang.

Sementara itu, iring-iringan kendaraan bersenjata yang didukung negara terus berkeliaran di jalan-jalan Teheran dan kota-kota lain pada malam hari, dan pendukung pemerintah mengadakan demonstrasi di alun-alun dan persimpangan kota besar di mana mereka sering memutar nyanyian keagamaan dari pengeras suara dan mengibarkan bendera sambil dikawal oleh kendaraan lapis baja.

3. Pendaftaran Sukarelawan Siap Mati

Kampanye publik utama pemerintah Iran untuk menjaga narasi perang tetap aktif di dalam negeri disebut "Jan Fadaa", yang berarti seseorang yang siap "mengorbankan" nyawanya untuk tujuan tersebut.

Para sukarelawan dapat mendaftar melalui situs web yang dikelola negara, hanya dengan menggunakan nomor telepon. Saat ini, tidak diperlukan nomor identitas nasional atau pendaftaran pribadi.

Sebuah pesan teks yang dikaitkan dengan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei bulan lalu menyebut kampanye tersebut sebagai "salah satu elemen penting yang berdampak dalam negosiasi dengan musuh".

Presiden, ketua parlemen, dan sejumlah besar pejabat lainnya telah memuji inisiatif tersebut, mengatakan bahwa mereka "bangga" mewakili anggotanya. Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei menyebutnya "bersejarah".

Media pemerintah telah menayangkan banyak wawancara dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam kampanye tersebut, yang mengatakan bahwa mereka siap mengorbankan nyawa mereka jika perlu.

“Saya akan berada di lapangan bersama keluarga saya selama diperlukan,” kata seorang pria yang didampingi oleh keluarganya.

Para anggota kelompok tersebut mengatakan kepada Kantor Berita Mehr yang berafiliasi dengan IRGC, menyatakan kesiapan mereka untuk "berjuang sampai mati".

4. Sudah 31 Juta Warga Iran Bergabung

Jan Fadaa mengatakan mereka memiliki lebih dari 31 juta anggota aktif, yang mewakili lebih dari sepertiga populasi Iran, atau lebih dari setengah populasi di atas usia 12 tahun. Namun, pihak berwenang belum merilis dokumentasi apa pun untuk mendukung klaim tersebut, yang muncul beberapa bulan setelah ribuan orang tewas dalam protes nasional pada bulan Januari.

Kampanye ini telah menjadi sasaran kritik dari warga Iran yang berbasis di luar negeri yang menentang pemerintah, beberapa di antaranya mengklaim bahwa angka pendaftaran sebenarnya jauh lebih rendah.

Ali Sharifi Zarchi, mantan profesor yang beralih menjadi pembangkang, mengatakan pekan lalu bahwa kesalahan desain di situs web kampanye tersebut menyebabkan baris kode di bagian belakang situs web terbuka, yang menunjukkan bahwa kurang dari empat juta orang telah mendaftar.

Ia dan pihak lain yang menguatkan data tersebut juga meneliti perkembangan pendaftaran dalam kampanye tersebut, menggunakan informasi yang dirilis dari media pemerintah terkemuka.

Mereka menemukan bahwa tidak ada periode waktu tertentu atau peristiwa besar, termasuk dimulainya gencatan senjata pada 8 April, yang memiliki dampak berarti pada jumlah pendaftaran yang diperbarui di situs web. Tidak ada pasang surut seperti yang terlihat dalam kampanye publik serupa, yang menurut para kritikus menunjukkan bahwa angka-angka tersebut dihasilkan secara artifisial.

Setelah kritik tersebut, kampanye tersebut mulai melaporkan jauh lebih sedikit pendaftaran baru.

5. Perempuan Juga Ikut Menjadi Sukarelawan

Minggu ini, otoritas Iran menunjuk seorang juru bicara untuk kampanye tersebut, Sasan Zare, yang mengadakan konferensi pers untuk menolak semua tuduhan dan menyerang Sharifi Zarchi karena "memberikan platformnya kepada musuh-musuh rakyat".

Juru bicara tersebut mengatakan lebih dari 60 persen dari mereka yang terdaftar adalah perempuan dan "mayoritas" berusia antara 20 dan 45 tahun.

Ia juga mengatakan bahwa kampanye ini akan keluar dari status "simbolis" saat ini dan akan segera mengajak orang-orang yang terdaftar untuk terlibat dalam kegiatan yang ditentukan oleh negara, yang akan diumumkan kemudian.

IDXChannel - Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) membeberkan kondisi industri petrokimia dan produk turunannya yang sedang tertekan. Mulai dari ketidakstabilan geopolitik dunia, praktik dumping hingga sentimen negatif dalam negeri.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso mengatakanselain masalah geopolitik dunia, tekanan industri terhadap industri petrokimia yang kerap dipermasalahan adalah masalah lingkungan, sehingga menimbulkan tekanan tersendiri bagi pelaku industri.

"Krisis yang terjadi saat ini terutama dipicu oleh kondisi geopolitik global yang kurang menguntungkan. Selain itu, terdapat pula faktor domestik yang turut memperburuk situasi," ujar Suhat dalam diskusi Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Meski begitu, Suhat menilai pemerintah telah memahami kondisi tersebut dan mulai mengambil langkah-langkah penanganan dengan harapan dapat meredam dampak krisis.

"Secara umum, kinerja industri pada April mengalami penurunan, yang tercermin dari penurunan PMI (Purchasing Managers' Index) sebesar satu poin hingga berada pada level kontraksi. Namun, pada Mei diharapkan kondisi tersebut tidak berlanjut, bahkan dapat kembali meningkat ke atas level 50 sehingga industri kembali berada dalam fase ekspansi" katanya.

Sementan itu, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengungkapkan sejak pandemi Covid-19 berakhir, industri petrokimia sebenarnya belum benar-benar pulih. Kondisi ini diperparah oleh fenomena overcapacity global atau kelebihan pasokan dunia, di mana produksi berlebih dari China, ASEAN, dan Timur Tengah membanjiri pasar.

Ia menjelaskan, Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir, akibatnya menjadi sasaran empuk bagi kelebihan pasokan dunia tersebut. Tercatat, industri dalam negeri mengandalkan sekitar 90 persen kebutuhan light naphtha dari luar negeri, jauh di atas rata-rata ketergantungan regional Asia yang berada di angka 60-70 persen.

Permasalahan impor bukan sekadar soal volume, melainkan juga harga. Maraknya praktik dumping dari produsen luar negeri membuat harga produk domestik sulit bersaing.

Inaplas menyatakan telah mengajukan instrumen trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard sejak dua tahun lalu. Namun, hingga kini, realisasi kebijakan tersebut masih belum menemui titik terang.

"Volume impor yang terus meningkat, disertai dengan harga yang rendah akibat praktik dumping, semakin memperberat daya saing industri domestik. Tanpa intervensi, tekanan ini akan terus berulang," ujar Edi.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membahas Indonesian Proposal dalam pertemuan bilateral dengan United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) di sela Annual Meeting International Trademark Association (INTA) 2026 di ExCeL London. Pertemuan ini membahas penguatan pelindungan hak ekonomi kreator di tengah perkembangan ekosistem digital global.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, Elements Paper yang diajukan Indonesia telah diakui sebagai dokumen sesi formal dalam World Intellectual Property Organization Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48. Pengakuan tersebut dinilai menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam mendorong isu pelindungan hak cipta di tingkat internasional.

Hermansyah mengatakan, dukungan dan pengalaman Inggris penting untuk memperkuat substansi Indonesian Proposal, terutama dalam menghadapi praktik eksploitasi karya di platform digital. “Pandangan dan pengalaman Inggris sangat berharga bagi kami, khususnya dalam memperkuat Indonesian Proposal agar mampu menjawab tantangan eksploitasi karya di ekosistem digital modern,” kata Hermansyah di ExCeL, London pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menambahkan, Indonesia juga sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih responsif terhadap disrupsi digital. Revisi tersebut mencakup penguatan tanggung jawab perantara digital serta pembenahan tata kelola royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan tantangan pelindungan hak cipta saat ini berkaitan dengan pemanfaatan algoritma dan arus data lintas negara yang memengaruhi distribusi nilai ekonomi karya kreatif. Menurutnya, koordinasi internasional diperlukan untuk memastikan sistem remunerasi berjalan adil dan transparan. “Tujuan proposal Indonesia adalah memperkuat pemenuhan hak-hak yang telah diakui tanpa mengubah hukum substantif, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendorong remunerasi yang adil melalui transparansi algoritmik,” kata Andry.

Dalam pertemuan tersebut, UK IPO menyampaikan respons positif terhadap Indonesian Proposal dan membuka peluang kerja sama lanjutan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Pembahasan internal masih akan dilakukan oleh pihak Inggris seiring perubahan kepengurusan di lembaga tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan UK IPO di kawasan ASEAN untuk merumuskan kerja sama teknis yang lebih konkret. Pertemuan dengan tim Copyright UK IPO juga dijadwalkan guna membahas lebih lanjut pengembangan Indonesian Proposal serta progres revisi RUU Hak Cipta.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membenarkan kabar bahwa PT Krakatau Osaka Steel (KOS) menghentikan produksinya sejak April 2026. Keputusan tersebut dinilai mencerminkan kesulitan yang dialami produsen baja dalam negeri dalam menghadapi produk impor, terutama dari China.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri mengatakan, kebangkrutan KOS menunjukkan melemahnya permintaan baja domestik, khususnya di sektor konstruksi serta meningkatnya persaingan dengan produk impor dengan harga yang jauh lebih murah. Produsen global, terutama dari China, dinilai memiliki keunggulan dari sisi skala produksi dan efisiensi biaya.

“Kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit. Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah,” katanya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Febri mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional. Di antaranya pengendalian impor melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), penyediaan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta insentif bea masuk nol persen untuk bahan baku billet.

Kendati demikian, dia menilai diperlukan penguatan kebijakan lanjutan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus menjaga stabilitas industri baja.

“Kami akan melakukan kajian secara komprehensif guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja nasional,” ujarnya.

Febri juga mengaku prihatin atas langkah KOS menutup operasionalnya. Dia menilai, penutupan tersebut berdampak pada tenaga kerja yang ikut terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Berdiri sejak 2012, KOS selama ini memproduksi produk baja seperti reinforced bars dan equal angels. KOS adalah perusahaan patungan yang dimiliki oleh Osaka Steel (anak usaha Nippon Steel) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) dengan porsi saham 86:14.

Penutupan operasional diputuskan dalam Rapat Dewan Direksi KOS pada 23 Januari 2026. Perusahaan tersebut mengalami kerugian sejak 2022 dan mencapai puncaknya pada 2024 seiring berkurangnya anggaran pemerintah untuk sektor infrastruktur.

KOS sempat membukukan laba bersih pada 2021. Namun pada 2024, perusahaan mencatat penjualan sebesar 25,3 miliar yen dengan rugi bersih 1,3 miliar yen. Perusahaan akhirnya gulung tikar pada tahun ini.

(Rahmat Fiansyah/Sheqilla Sukma)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Lelang Festival 2026 sebagai langkah optimalisasi aset secara produktif. Mengusung tema “Investasi Cerdas, Kesempatan Emas”, program ini berlangsung mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026, dengan puncak lelang serentak di seluruh Indonesia pada 11 Juni 2026.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Bank Mandiri menggandeng tiga anak usaha, yakni PT Bank Mandiri Taspen, Mandiri Tunas Finance, dan Mandiri Utama Finance untuk memperluas cakupan aset yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam festival tersebut, tersedia lebih dari 3.500 aset yang dapat diakses masyarakat. Jumlah itu terdiri atas 3.340 aset properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai limit lelang mencapai Rp2,6 triliun, serta 171 unit kendaraan dengan limit lelang sekitar Rp30,3 miliar.

Harga penawaran dalam Mandiri Lelang Festival 2026 dipatok hingga 50 persen di bawah harga pasar. Aset yang ditawarkan pun beragam, mulai dari rumah tinggal dengan harga Rp50 juta hingga aset premium bernilai puluhan miliar rupiah.

SVP Retail Collection & Recovery Group Bank Mandiri, Ganjar E. Suganda, mengatakan Mandiri Lelang Festival 2026 diselenggarakan melalui pendekatan terintegrasi sebagai bagian dari upaya perseroan menghadirkan solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Program ini kami hadirkan untuk membuka akses investasi yang lebih luas dengan skema yang transparan dan kompetitif, sejalan dengan komitmen kami untuk terus melayani sepenuh hati,” ujar Ganjar dalam keterangan resminya, Selasa (5/5).

Seluruh proses lelang dilakukan secara daring melalui platform resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di situs lelang.go.id. Dengan mekanisme ini, peserta dapat mengikuti proses penawaran secara transparan dan akuntabel. Inisiatif tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi aset.

Untuk mendukung layanan yang lebih terintegrasi, Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui KPR Lelang dengan bunga kompetitif mulai dari 2,66 persen flat selama tiga tahun serta tenor hingga 15 tahun. Skema ini ditawarkan untuk memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam merealisasikan rencana investasi maupun kebutuhan hunian.

Masyarakat yang ingin mengikuti lelang cukup mendaftar melalui lelang.go.id untuk memperoleh akun dan kode aktivasi. Setelah itu, peserta dapat memilih objek agunan yang diminati dan menyetorkan uang jaminan sebagai syarat mengikuti sesi penawaran.

Seluruh proses bidding dilakukan secara online dan terbuka. Peserta yang tidak memenangkan lelang akan menerima kembali uang jaminan secara otomatis, sedangkan pemenang wajib menyelesaikan pelunasan dalam lima hari kerja.

Ganjar mengatakan, melalui Mandiri Lelang Festival 2026, Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi finansial yang inovatif dan inklusif, sekaligus menciptakan keunggulan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses aset berkualitas melalui proses yang transparan dan terpercaya,” pungkas Ganjar.

Informasi lengkap mengenai aset, tata cara lelang, dan detail pembiayaan dapat diakses melalui lelang.bankmandiri.co.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Laos, Yang Mulia Thongsavan Phomvihane telah membahas tiga fokus utama kerja sama bilateral.

Menampingi Gibran, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) M. Anis Matta mengatakan tiga fokus utama dalam pertemuan itu berkaitan dengan ekonomi, keamanan dan politik. Pertemuan ini pun dilakukan menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Laos pada 2027.

“Bapak Wakil Presiden bersama Yang Mulia Thongsavan Phomvihane membahas tiga tema kerja sama bilateral. Yang pertama adalah tema ekonomi, yang kedua adalah tema keamanan, dan yang ketiga adalah tema politik,” ujar Anis dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Di bidang ekonomi, kata Anis, salah satu fokus yang dibahas adalah penguatan kerja sama untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis.

“Investasi yang kita rencanakan di Laos ini berhubungan dengan agenda prioritas pemerintah yaitu ketahanan pangan,” imbuhnya.

Selain kerja sama ekonomi, kedua negara juga memberi perhatian pada penguatan aspek keamanan, terutama dalam merespons tantangan kejahatan lintas negara serta perlindungan warga negara. Secara spesifik, kejahatan yang dibahas ini berkaitan dengan kasus scam yang telah melibatkan WNI.

“Secara spesifik berhubungan dengan isu scam. Karena selain Kamboja, ada Laos yang juga banyak WNI yang terlibat di dalam kasus ini. Sehingga pengembangan kerja sama ini dalam kerja sama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan,” imbuh Anis.

Lebih lanjut, Wakil Kepala BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan menambahkan, Wapres dan Wakil PM Laos juga membahas peluang kerja sama di sektor pertambangan sebagai bagian dari pengembangan kemitraan yang lebih luas.

Tindak lanjut atas berbagai pembahasan tersebut akan segera dilakukan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan BUMN terkait.

“Ini kan baru pertemuan pertama ya antara pimpinan negara. Nanti kami, Bapak Wamenlu juga sudah berkoordinasi, tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia, untuk kami jajaki follow-up meeting selanjutnya," tutur Aminuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyambut baik masuknya investasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), dan menyebut sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan. Corporate Secretary GoTo R.A Koesoemohadiani sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (5/5/2026), mengungkapkan Danantara Indonesia telah membeli sejumlah saham perseroan melalui Bursa, dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan perseroan.

“Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan,” ujarnya.

Koesoemohadiani mengatakan kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, serta terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, Koesoemohadiani mengatakan perseroan masih belum menerima salinan Perpres tersebut, sehingga masih menunggu informasi yang lengkap untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut.

Sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di Indonesia, pihaknya memastikan perseroan akan senantiasa mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta mengikuti arahan pemerintah.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga Grup perseroan dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra pengemudi dan pelanggan Gojek,” ujar Koesoemohadiani.

Terkait rencana aksi korporasi, Koesoemohadiani mengungkapkan perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi yang material untuk enam bulan ke depan, namun perseroan akan selalu memenuhi ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan keterbukaan informasi material kepada publik.

Sesuai definisi pemegang saham utama, Ia menjelaskan bahwa saat ini tidak ada pemegang saham yang memenuhi kategori sebagai pemegang saham utama perseroan.

“Pada tanggal surat ini, perseroan tidak atau belum memiliki informasi mengenai rencana pemegang saham perseroan terkait dengan kepemilikan sahamnya di perseroan,” ujar Koesoemohadiani.

Bisnis.com, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat wilayah ini kembali menjadi provinsi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Pulau Sumatra pada Triwulan I/ 2026.

Diketahui, ekonomi Pulau Sumatra pada Triwulan I/ 2026 tumbuh sebesar 5,13% (YoY), naik secara kuartal dari 4,54% (YoY) di Triwulan IV/ 2025, maupun dibandingkan dengan Triwulan I/ 2025 yang tercatat 4,84% (YoY).

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin mengatakan Sumut dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98% (year-on-year/ YoY) pada Triwulan I/ 2026 menyumbang hingga 23,50% terhadap ekonomi Pulau Sumatra, bersaing tipis dengan Riau yang berkontribusi sebesar 23,29%.

“Kontribusi PDRB Sumut terhadap ekonomi Pulau Sumatra menjadi yang terbesar mencapai 23,50% dibanding provinsi lain di wilayah ini,” kata Misfaruddin, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Pulau Sumatra secara tahunan berada pada tren positif dengan rentang 4,09% (YoY) sampai dengan 7,04% (YoY). Sumut sendiri berada di urutan ke-lima dari 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatra dengan pertumbuhan tertinggi setelah Kepulauan Riau, Lampung, Sumatra Selatan, dan Sumatra Barat.

Meski kontribusi PDRB Sumut menjadi yang terbesar, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatra justru dicatatkan oleh Kepulauan Riau dengan angka pertumbuhan tembus 7,04% (YoY). Wilayah ini dikenal dengan industri pengolahan (manufaktur), pertambangan dan penggalian, hingga investasi sebagai penyokong utamanya.

Berikut urutan kontribusi PDRB provinsi di Pulau Sumatra pada Triwulan I/ 2026 beserta laju pertumbuhan ekonominya:

1. Sumatra Utara

Pertumbuhan ekonomi: 4,98% (YoY)

Kontribusi: 23,50%

2. Riau

Pertumbuhan ekonomi: 4,89% (YoY)

Kontribusi: 23,29%

3. Sumatra Selatan

Pertumbuhan ekonomi: 5,34% (YoY)

Kontribusi: 13,60%

4. Lampung

Pertumbuhan ekonomi: 5,58% (YoY)

Kontribusi: 9,72%

5. Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi: 7,04% (YoY)

Kontribusi: 7,30%

6. Sumatra Barat

Pertumbuhan ekonomi: 5,02% (YoY)

Kontribusi: 6,83%

7. Jambi

Pertumbuhan ekonomi: 4,33% (YoY)

Kontribusi: 6,52%

8. Aceh

Pertumbuhan ekonomi: 4,09% (YoY)

Kontribusi: 4,88%

9. Kepulauan Bangka Belitung

Pertumbuhan ekonomi: 4,53% (YoY)

Kontribusi: 2,26%

10. Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi: 4,72%

Kontribusi: 2,10%

Bisnis.com, PEKANBARU - Nilai ekspor Provinsi Riau sepanjang Januari-Maret 2026 tercatat sebesar US$5,27 miliar atau tumbuh 1,58% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sejalan dengan itu, neraca perdagangan Riau masih mencatatkan surplus signifikan sebesar US$4,36 miliar pada triwulan I/2026, yang ditopang oleh surplus sektor nonmigas sebesar US$4,23 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekspor tersebut terutama didorong oleh kinerja sektor nonmigas.

“Peningkatan ekspor Januari-Maret 2026 dibanding periode tahun lalu disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 5,80 persen,” katanya, Senin (4/5/2026).

Namun demikian, ia menambahkan bahwa kinerja ekspor migas justru mengalami penurunan cukup dalam. “Sementara ekspor migas turun 51,02 persen, terutama karena menurunnya ekspor industri pengolahan hasil minyak dan minyak mentah,” katanya.

Secara kumulatif (year-to-date/ytd), nilai ekspor nonmigas Riau mencapai US$5,09 miliar atau tumbuh 5,80% (yoy). Sebaliknya, ekspor migas turun tajam menjadi US$189,02 juta atau terkontraksi 51,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Maret 2026, total ekspor Riau tercatat sebesar US$1,59 miliar atau turun 14,21% (yoy) dan turun 13,70% dibanding Februari 2026 (mtm). Penurunan terjadi baik pada migas maupun nonmigas, masing-masing turun 29,36% dan 12,93% (yoy).

Dari sisi komoditas, struktur ekspor Riau masih didominasi oleh kelompok lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), termasuk crude palm oil (CPO) dan turunannya. Sepanjang Januari-Maret 2026, nilai ekspor kelompok ini mencapai US$3,06 miliar atau berkontribusi sekitar 60,13% terhadap total ekspor nonmigas.

Selain itu, sejumlah komoditas juga mencatatkan pertumbuhan, antara lain bahan kimia organik yang naik 63,58%, serta berbagai makanan olahan dan ampas industri makanan yang masing-masing meningkat 21,08% dan 23,44% (ytd).

Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan, dengan kontraksi terbesar terjadi pada bubur kayu (pulp) sebesar 17,96%, diikuti produk kimia tertentu dan komoditas hortikultura seperti buah-buahan.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas Riau masih terkonsentrasi pada sejumlah pasar utama. Tiongkok menjadi tujuan terbesar dengan nilai US$892,28 juta atau berkontribusi 17,54% terhadap total ekspor nonmigas.

Selanjutnya, India menyerap ekspor sebesar US$579,89 juta (11,40%) dan Malaysia sebesar US$400,40 juta (7,87%). Secara total, ketiga negara tersebut menyumbang sekitar 36,82% dari ekspor nonmigas Riau.

Secara kawasan, ekspor ke ASEAN mencapai US$900,54 juta atau naik 2,30%, sementara ekspor ke Uni Eropa tercatat US$557,43 juta atau turun 14,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dilihat dari sektor, ekspor nonmigas Riau masih didominasi oleh industri pengolahan yang tumbuh 6,23% (yoy) sepanjang Januari-Maret 2026. Nilai ekspor sektor ini mencapai US$5,01 miliar atau mencakup sekitar 95% dari total ekspor nonmigas. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 16,89% dengan nilai ekspor sebesar US$74,78 juta.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengonfirmasi bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli saham perseroan melalui transaksi di pasar sekunder dengan porsi kepemilikan kurang dari 1% dari total saham beredar.

Klarifikasi tersebut disampaikan Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan GOTO, R.A. Koesoemohadiani, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai respons atas pemberitaan media massa.

“Sesuai dengan pemberitaan di media, kami memahami bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli sejumlah saham Perseroan melalui Bursa dalam jumlah kurang dari 1% dari saham yang diterbitkan oleh Perseroan,” ujar R.A. Koesoemohadiani, Direktur - Sekretaris Perusahaan GOTO, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menyatakan menyambut masuknya investasi tersebut sebagai cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental bisnis dan prospek jangka panjang perusahaan.

“Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang Perseroan,” lanjut R.A. Koesoemohadiani.