Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan memperluas program penukaran sampah rumah tangga untuk mengurangi angsuran KPR atau disebut “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu” ke 8 provinsi serta 15 kota di Indonesia.

Hingga Maret 2026, perseroan mencatat program ini telah mengumpulkan lebih dari 1.261 kilogram sampah dari 21 klaster perumahan.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa program ini memperkuat kedekatan BTN dengan masyarakat melalui layanan yang hadir dalam aktivitas sehari-hari.

“BTN ingin hadir tidak hanya saat masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung kebiasaan baru yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Hermita.

Adapun belum lama ini, perseroan memperkuat program “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu” melalui kolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri di Kudus, Jawa Tengah.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, melalui kerja sama ini masyarakat dapat ikut mengelola sampah dengan menyetorkan sampah anorganik seperti plastik, kardus, aluminium, besi, hingga kaca. Sampah tersebut akan dikonversi menjadi nilai ekonomi yang langsung masuk ke rekening BTN.

Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah dari rumah tangga sangat penting.

Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), rumah tangga berkontribusi sekitar 46,3 persen terhadap produksi sampah nasional atau setara 34,1 juta ton per tahun. Namun, baru 31,3 persen atau sekitar 10,7 juta ton sampah yang berhasil dikelola.

Sebagai bank yang telah membiayai jutaan hunian di Indonesia, Setiyo mengatakan bahwa perseroan juga memiliki peran strategis mendorong perubahan perilaku masyarakat dari rumah.

“BTN percaya pengurangan emisi bisa dimulai dari rumah. Melalui kolaborasi dengan komunitas bank sampah lokal, kami ingin masyarakat merasakan bahwa setor sampah di BTN menjadi lebih cuan sekaligus ikut menjaga lingkungan,” kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menyampaikan agenda transisi menuju energi bersih harus berjalan bersama dengan ketahanan energi untuk menjaga pasokan energi tetap aman dan terjangkau.

“Sekarang masanya bukan memilih antara ketahanan energi atau transisi energi. Dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Kita harus memastikan energi di Indonesia tetap secure dan resilient, tetapi di saat yang sama juga semakin bersih,” kata Dadan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dadan menjelaskan kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat setiap negara kini berupaya memperkuat kemandirian energinya masing-masing. Tak terkecuali Indonesia yang juga harus terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

DEN mencatat konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,52 juta barel per hari, kata Dadan, sedangkan produksi domestik masih berada di kisaran 610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih harus melakukan impor energi dalam jumlah besar.

“Kalau kebutuhan impor mencapai sekitar satu juta barel per hari dan harga minyak berada di level 100 dolar AS per barel, artinya setiap hari kita membutuhkan sekitar 100 juta dolar AS untuk membeli minyak mentah. Ini menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi nasional,” kata Dadan.

Alumnus Kyoto University itu menambahkan sektor transportasi masih menjadi penyumbang konsumsi BBM terbesar di Indonesia. Dengan jumlah sepeda motor mencapai sekitar 140 juta unit dan mobil penumpang lebih dari 20 juta unit, kebutuhan energi berbasis fosil masih sangat tinggi.

Dadan juga mendorong percepatan elektrifikasi transportasi, termasuk melalui program konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik serta pengembangan infrastruktur kendaraan listrik nasional.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya panas bumi. Menurut Dadan, panas bumi menjadi energi strategis karena mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

“Panas bumi diposisikan sebagai salah satu energi utama dalam bauran energi nasional. Keberhasilannya sudah terbukti selama puluhan tahun dan ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut Purbaya Yudhi Sadewa mengundurkan diri dari kursi menteri keuangan (menkeu).

"Enggak ada, saya kita tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan, tidak ada rencana pergantian," ujar Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).

Pras mengatakan di tengah kondisi hari ini justru yang dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat antar seluruh pihak.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenkeu, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya.

Isu Purbaya mundur belakangan mencuat, khususnya pada Kamis (4/6). Purbaya sendiri telah membantah rumor tersebut.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Selain itu, ia juga membantah soal rumor akan digeser menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah pelemahan rupiah yang menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

"Tidak benar," balasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengungkap agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kantor Danantara Indonesia pada Kamis (4/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan terkait pengembangan teknologi, kerja sama robotik, hingga pendidikan berbasis sains dan teknologi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden ke Danantara merupakan bagian dari agenda rutin untuk memantau pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang dikelola lembaga tersebut.

"Sebetulnya secara rutin Bapak Presiden memang sering berkunjung, apalagi dengan terutama dengan Danantara ya," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Prasetyo, Danantara memiliki peran strategis sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang mengelola berbagai program prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi dan industrialisasi.

"Dengan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund kita yang menjalankan program-program prioritas, termasuk hilirisasi dan industrialisasi, secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara," ujarnya.

Dalam pertemuan hari itu, Presiden menerima paparan mengenai sejumlah kerja sama yang berkaitan dengan penguasaan teknologi masa depan. Salah satu isu yang dibahas adalah pengembangan teknologi robotik dan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

"Dan hari ini tadi memang ada laporan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerja sama robotik, dan bagaimana kerja sama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah yang bersangkutan tersandung kasus hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden telah menandatangani surat pemberhentian Silmy pada Kamis (4/6/2026).

"Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo mengaku pemerintah prihatin atas kasus yang menimpa Silmy. Namun demikian, pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Di satu sisi, kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, kemudian Kepolisian, kemudian KPK yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi," ujarnya.

Meskipun posisi wakil menteri kini kosong, tetapi Prasetyo menyebut pemerintah belum memutuskan sosok yang akan menggantikan Silmy. Untuk sementara, pelaksanaan tugas di kementerian tersebut tetap dapat dijalankan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri," katanya.

Pemerintah memastikan operasional dan pelayanan publik di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa meskipun posisi wakil menteri untuk sementara belum terisi.

Prasetyo menegaskan proses hukum yang menjerat Silmy tidak boleh mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas," tandas Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim dinonaktifkan dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing (WNA).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong percepatan adopsi inovasi dan teknologi modern untuk memperkuat daya saing industri kerajinan, serta furnitur di tengah persaingan pasar global.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menegaskan bahwa inovasi dan transformasi teknologi menjadi faktor penting bagi industri furnitur dan kerajinan untuk mempertahankan daya saing di pasar internasional.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang kreatif, serta industri furnitur dan kerajinan yang produknya telah hadir di berbagai negara. Namun, untuk dapat bersaing secara global, kita perlu memperkuat produktivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi, serta pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi," ujar dia.

Menurut Sobur, keberhasilan industri furnitur dan kerajinan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan kreativitas, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi manufaktur modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Adapun pihaknya pada hari ini membuka pameran Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 di Surabaya.

Pameran yang berlangsung hingga 6 Juni 2026 itu menjadi wadah strategis bagi pelaku industri kehutanan, mesin pengolahan kayu, furnitur, dan kerajinan untuk memperluas jaringan bisnis, mendorong investasi, serta mempercepat pemanfaatan teknologi manufaktur modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Andi Rizaldi menyampaikan bahwa industri furnitur dan pengolahan kayu merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri manufaktur nasional dan ekspor Indonesia.

Menurutnya, peluang pasar furnitur global yang terus berkembang harus direspons dengan peningkatan produktivitas dan percepatan adopsi teknologi.

"Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar ekspor. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, industri perlu terus meningkatkan produktivitas, kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi manufaktur," ujar Andi.

Pada kesempatan yang sama, HIMKI juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Labamu sebagai bentuk komitmen memperkuat kolaborasi dan pengembangan ekosistem industri furnitur dan kerajinan nasional.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pelaku industri melalui sinergi lintas sektor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tersangka Silmy Karim masih menerima aliran dana hasil pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Uang tersebut diduga telah diterimanya sejak menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 2023.

"Tapi kemudian sejak Wamen pun juga beliau (Silmy Karim) mengetahui ada jatah-jatah seperti itu dan tetap melakukan proses-proses itu," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, KPK masih menelusuri total uang yang diterima Silmy dari praktik tersebut. Sejauh ini, penyidik menemukan Silmy menerima jatah sebesar Rp100 juta setiap pekan. KPK juga mendalami penggunaan uang yang diterimanya.

"Nah apakah nanti total berapa itu yang sedang didalami oleh tim penyidik. Terus kemudian penggunaannya untuk apa itu juga nanti kita akan tahu. Kan orangnya baru juga hadir, baru terakhir semalam kan," lanjut Taufik.

Perkara Korupsi Pemerasan Izin Tinggal

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim dan tujuh orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari penyelidikan itu, KPK menemukan pemerasan dilakukan Silmy Karim saat dirinya mulai menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 silam. Adapun pemerasan itu dilakukannya melalui Jaya Saputra (JS) yang saat itu menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal.

Perintah itu kemudian dijalankan Jaya yang kemudian kembali memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Baru Setyaji (TBS) yang merupakan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya ekstra untuk setiap pengurusan izin tinggal. Baik Bagus dan Tessar kemudian menjalankan praktik itu dengan modus 'setiap klik ada harganya'.

8 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST)

JAKARTA - Perencanaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan liburan. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, kebutuhan selama liburan dapat terpenuhi tanpa mengganggu kondisi finansial.

Kehadiran fasilitas paylater memberikan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel sehingga biaya perjalanan tidak harus dibayarkan sekaligus di awal.

Nah, untuk mendukung kebutuhan tersebut, Mister Aladin bekerja sama dengan Indodana menghadirkan promo berupa voucher diskon hingga Rp100.000 serta cicilan 0%.

Penawaran ini dapat digunakan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, tur, dan berbagai aktivitas wisata lainnya.

Voucher tersedia melalui aplikasi Indodana pada menu "Voucher Saya" dan dapat digunakan hingga 30 Juni 2026, dengan jadwal keberangkatan yang dapat dipilih sesuai rencana perjalanan Anda.

Informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut, Anda dapat mengakses halaman https://www.misteraladin.com/promotions/indodanatanpahalangan

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.

Kemudian, setiap Anda mendapatkan penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan tersebut. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.

Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Google Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya juga di sini. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.

IDXChannel - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart memutuskan untuk meningkatkan rasio pembayaran dividen menjadi 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Finance Director & Corporate Secretary Alfamart, Tomin Widian mengatakan, total dividen yang dibagikan kepada pemegang saham mencapai Rp1,7 triliun atau setara Rp41,5 per saham.

Angka tersebut meningkat dibandingkan rasio pembayaran dividen tahun buku 2024 yang sebesar 40 persen.

"Berdasarkan hasil RUPS, jumlah dividen yang dibagikan itu berkisar di Rp1,7 triliun atau per sahamnya di Rp41,5 per saham. Kurang lebih payoff ratio-nya itu di 50 persen. Meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, sebesar 40 persen," katanya.

Peningkatan dividen tersebut sejalan dengan kinerja keuangan Perseroan yang tetap tumbuh sepanjang 2025. Alfamart mencatatkan pendapatan sebesar Rp126,74 triliun dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp3,41 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis di tengah berbagai tekanan eksternal. Kinerja 2025 juga melanjutkan tren positif yang telah tercatat pada tahun sebelumnya.

"Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam mempertahankan kinerja usaha di tengah tekanan eksternal, melanjutkan tren pertumbuhan pada tahun sebelumnya di mana Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp118,23 triliun dan laba bersih sebesar Rp3,15 triliun," ujar Tomin.

Tomin menambahkan, pertumbuhan kinerja Perseroan didukung oleh peningkatan aktivitas transaksi melalui Alfagift sebagai platform omnichannel yang mengintegrasikan kanal online dan offline.

Selain itu, efektivitas strategi promosi, kemampuan menjaga ketersediaan produk sesuai kebutuhan pelanggan, serta peningkatan loyalitas konsumen melalui pemanfaatan analisis data turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bakal meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” kata Nanik dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional yang digelar di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik.

Menurut Nanik, penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.

Peluang Kolaborasi BUMN-Swasta

BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pihak lainnya yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam proses konsolidasi yang saat ini dilakukan BGN.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.

Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

JAKARTA - BRI Life menyampaikan bahwa perjalanan dan pertumbuhan perusahaan selama hampir empat dekade tidak terlepas dari dukungan para mitra strategis yang telah menjadi bagian penting dalam ekosistem bisnis perusahaan. Jadi, keberhasilan perusahaan tidak dapat dicapai sendiri.

“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat, hubungan yang saling percaya, serta komitmen bersama untuk terus berkembang. Kami ingin memperkuat kemitraan yang telah terjalin, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta membangun sinergi yang semakin erat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," ujar Plt. Direktur Utama BRI Lfe, Lim Chet Ming di acara event bersama para mitra bertajuk “Strengthening Partnership for Sustainable Growth”, dikutip Kamis (4/6/2026).

Lim Chet Ming juga menyampaikan perkembangan bisnis, evaluasi kerja sama, serta rencana strategis perusahaan ke depan. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya untuk menyelaraskan visi pertumbuhan bersama antara perusahaan dan para mitra strategis.

BRI Life Berkomitmen Berdayakan Ekonomi Lokal dan Pelestarian Lingkungan



Menurut Lim Chet Ming, sebagai perusahaan yang senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BRI Life turut memperkenalkan berbagai pembaruan kebijakan pengadaan dan kerja sama. Perusahaan juga menyampaikan komitmennya dalam menjaga integritas bisnis melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 serta proses pembaruan sertifikasi sesuai standar terbaru.

“Untuk mewujudkan perusahaan yang bersih dan berintegritas, kami juga menerapkan slogan BERSIH dengan komitmen; BERani menolak tegas atas segala bentuk pemberian, Sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran, Integritas sebagai Prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh Insan BRI Life, serta Hindari segala bentuk konflik kepentingan dan kelola konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko,” katanya.

Lim Chet Ming menegaskan bahwa hubungan kemitraan yang sehat harus dibangun di atas fondasi integritas, profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Event bersama para mitra strategis sendiri menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi mengenai arah bisnis perusahaan, memperkuat kolaborasi, serta membangun pemahaman bersama terhadap berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

BRI Life Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,17 Triliun di Kuartal I-2026



“Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, BRI Life berharap hubungan kemitraan yang telah terbangun dapat semakin solid dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan,” tandas Lim Chet Ming.

Melalui kegiatan ini, BRI Life berharap dapat terus membangun hubungan kemitraan yang profesional, transparan, dan saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kolaborasi dan tumbuh bersama, BRI Life optimistis dapat terus memperkuat kinerja perusahaan, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pelemahan rupiah yang menyentuh hingga Rp18.000 per USD tidak akan mengganggu kemampuan negara dalam membayar kewajiban utang. Mengingat, kata dia, instrumen obligasi dan besaran kupon utang yang dibayarkan bersifat tetap.

"Kuponnya fix, ya? Ya, fix. Harusnya sih fix kuponnya. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya? Meningkatkan dalam rupiah pembayarannya," kata dia kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Bendahara Negara itu mengklaim pelemahan nilai tukar rupiah hingga mendekati level Rp18.000 per dolar AS saat uni masih berada dalam skenario perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah.

"Ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyusun berbagai simulasi berdasarkan asumsi yang digunakan dalam APBN maupun skenario tekanan eksternal.

"Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa? Rp16.500, ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik, Tinggi, kan? Ya, kita hitung di situ. adjustment cukup tinggi," kata dia.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan intervensi terbatas di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah tekanan terhadap rupiah.

"Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi, ya. Tapi itu yang nggak boleh diomongin, ya. Nggak apa-apa, biar Anda tahu, saya intervensi sedikit," katanya.

Meski demikian, ia menilai kondisi pasar obligasi pemerintah, khususnya tenor 10 tahun, masih relatif stabil bahkan cenderung mengalami penurunan yield. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan dampak pelemahan rupiah terhadap pasar surat utang masih terkendali.

"Terus 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. jadi dampaknya ada," ujar Purbaya.