JAKARTA, KOMPAS.com - Skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterbitkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sadewa dinilai tidak adil.

Skema itu diatur dalam Peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit.

Persoalan itu menjadi sorotan diskusi yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau.

“Skema pembagian DBH Sawit yang menetapkan porsi 4 persen untuk daerah dan 96 persen untuk pusat adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang nyata bagi daerah penghasil, khususnya Riau,” kata Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (9/5/2026).

Herman menilai, skema pembagian hasil tersebut justru melanggengkan ketimpangan fiskal dan merugikan daerah penghasil sawit.

Sebagai daerah penghasil sawit, Riau memiliki lahan terbesar dan penyumbang ekspor utama produk kelapa sawit.

Adapun DBH Sawit 4 persen mulai dibagikan pada 2023. Pada tahun tersebut daerah penghasil sawit hanya mendapatkan Rp 3,396 triliun.

Jumlah tersebut turun pada 2024 menjadi Rp 3 triliun; Rp 1,249 triliun pada 2025; dan Rp 756,63 miliar pada 2026.

Dalam pembagian itu, riau hanya mendapatkan DBH Rp 392,03 miliar pada 2023; Rp 350,83 miliar pada 2024; Rp 155,11 miliar pada 2025; dan Rp 96,11 miliar pada 2026.

“Aturan tersebut masih melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil,” kata Herman.

Menyadari ketimpangan tersebut, ISEI Riau mendesak Purbaya merevisi skema pembagian DBH sawit.

Herman meminta pemerintah pusat meningkatkan porsi DBH sawit yang diterima pemerintah daerah secara signifikan agar ekonomi lokal bisa terus berlanjut.

Pembagian 96 persen untuk pemerintah pusat dan 4 persen untuk daerah dinilai tidak cukup untuk membiayai menanggulangi dampak industri sawit.

“Sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit,” kata dia.

Minta Biodiesel Masuk Perhitungan

Dalam keterangannya, Herman juga meminta pemerintah memasukkan alokasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk Program Biodiesel B50 dihitung dalam variabel perhitungan.

Pihaknya memahami kebijakan B50 bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun hingga Rp 172,35 triliun pada 2026.

Namun, pihaknya juga mengingatkan penggunaan CPO untuk kebutuhan B50 mengurangi volume ekspor CPO dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp 190,5 triliun.

Kondisi itu membuat pungutan ekspor dan bea keluar turun sehingga DBH Sawit bakal berkurang.

Menurut Herman, pemerintah seharusnya memasukkan alokasi CPO untuk B50 dalam variabel perhitungan DBH dalam PMK NOmor 10 Tahun 2026.

“Agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata dia.

Subsidi Biodiesel untuk PSR

Lebih lanjut, Herman mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan subsidi biodiesel untuk percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan sarana petani, membangun industri gilir, hingga beasiswa dan penelitian di daerah.

Pihaknya mengkritik Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dinilai fokus memberikan subsidi biodiesel untuk korporasi besar.

“Bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Herman mengajak seluruh pemerintah daerah dan jajaran pengurus ISEI daerah penghasil sawit di tanah air menekan pemerintah pusat untuk mengubah skema DBH sawit.

Melalui revisi itu diharapkan kekayaan alam di daerah bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat setempat.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional,” tutur Herman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Sebanyak 7 Brigjen Pol digeser ke Bareskrim Polri pada mutasi Mei 2026. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 108 perwira Polri baik Perwira Menengah (Pamen) maupun Perwira Tinggi (Pati).

Mutasi Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar tertanggal Kamis, 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny dikutip, Sabtu (9/5/2026).

Menurut dia, pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

7 Brigjen Pol Digeser ke Bareskrim pada Mutasi Polri Mei 2026

1. Brigjen Pol Wahyu Sri Bintoro

Jabatan lama: Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri

Jabatan baru: Karorenmin Bareskrim Polri

2. Brigjen Pol Adex Yudiswan

Jabatan lama: Karojakstra Stamarena Polri

Jabatan baru: Dirtipidsiber Bareskrim Polri

3. Brigjen Pol Dedy Murti Haryadi

Jabatan lama: Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama TK I Bareskrim Polri

4. Brigjen Pol Mashudi

Jabatan lama: Kapusident Bareskrim Polri

Jabatan baru: Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Utama TK I Divkum Polri

5. Brigjen Pol Sumaryono

Jabatan lama: Karobinopsnal Bareskrim Polri

Jabatan baru: Kapusident Bareskrim Polri

6. Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo

Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri

Jabatan baru: Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama TK I Bareskrim Polri

7. Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho

Jabatan lama: Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama TK II Bareskrim Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri.

JAKARTA - Dari 25 unit armada di tahun 1972, hingga kini mengoperasikan lebih dari 26.000 armada di berbagai kota di Indonesia, perjalanan 54 tahun Bluebird Group adalah kumpulan cerita dan momen tumbuh bersama. Jadi bagian dari budaya mobilitas negeri, Bluebird Group hadir untuk mengantar rutinitas harian masyarakat hingga menemani berbagai momen penting dari generasi ke generasi.

Di balik perjalanan tersebut, ribuan insan Bluebird Group, baik karyawan maupun mitra pengemudi, menjadi penggerak utama layanan. Mereka tidak hanya menjalankan operasional, tetapi juga membangun standar layanan yang konsisten dari waktu ke waktu: aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Nilai ini menjaga relevansi Bluebird Group seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan mobilitas masyarakat.

Fondasi Bisnis Bluebird Semakin Kuat, Sepanjang 2025 Cetak Pendapatan Rp5,7 Triliun



Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono menyampaikan, ”Selama 54 tahun, kami belajar bahwa kepercayaan dibangun melalui konsistensi dalam setiap perjalanan. Dari kepercayaan tersebut, kami terus tumbuh bersama karyawan, mitra pengemudi, dan pelanggan, sambil terus beradaptasi. Komitmen ini kami jaga melalui disiplin dalam setiap proses, mulai dari pelatihan pengemudi, standar operasional, hingga pemanfaatan teknologi, untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.”

Apresiasi Karyawan dan Pengemudi yang Tumbuh Bersama Bluebird

Pada momentum ulang tahun ke-54 ini, Bluebird Group memberikan penghargaan Satya Lencana kepada lebih dari 1.000 karyawan dan mitra pengemudi dengan masa kerja 8, 16, 24, hingga 32 tahun. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, profesionalisme, serta kontribusi nyata dalam menjaga kualitas layanan secara konsisten.

Lebih dari itu, Satya Lencana juga mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan yang menjadi fondasi perusahaan dalam bertumbuh dari waktu ke waktu. Salah satu penerima penghargaan, Sumarmono, pengemudi dengan masa kerja 24 tahun, membagikan pengalamannya bagaimana Bluebird jadi tempat untuk bertumbuh, termasuk bagi keluarganya.

“Selama bekerja di Bluebird, saya merasakan kuatnya rasa kekeluargaan, dari pengemudi hingga karyawan di berbagai bagian. Bahkan di masa sulit seperti pandemi, perusahaan tetap berupaya memikirkan kami sebagai bagian dari keluarga besar. Dukungan yang saya rasakan juga nyata, mulai dari beasiswa pendidikan untuk anak hingga kesempatan berangkat umrah,” ujar Sumarmono.

Hadir Relevan di Setiap Perjalanan

Interaksi yang terus terbangun bersama pelanggan, menjadikan Bluebird Group terus mengembangkan layanan yang semakin relevan dan mudah diakses. Pendekatan ini diwujudkan melalui layanan multimoda, mulai dari taksi Bluebird dan Silverbird, layanan pengiriman Bluebird Kirim, sewa kendaraan mobil, Goldenbird serta bus, Bigbird, layanan shuttle Cititrans, balai lelang Caready, hingga solusi perawatan kendaraan dan jual beli mobil bekas BirdMobil, yang memberikan fl eksibilitas dalam satu ekosistem mobilitas terintegrasi.

Kemudahan akses didukung melalui berbagai kanal, seperti pangkalan, call center, aplikasi MyBluebird, hingga kemitraan dengan platform digital. Bluebird juga menghadirkan beragam opsi pembayaran, baik tunai maupun non-tunai seperti QRIS, kartu kredit, dan dompet digital, untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih praktis.

Promo Spesial Rayakan Perjalanan Bersama 54 Tahun

Sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah terbangun, Bluebird Group menghadirkan berbagai program spesial dalam rangka perayaan 54 tahun. Beragam promo dapat dinikmati antara lain:

Pemesanan dari aplikasi MyBluebird:

- Bluebird – diskon 54%

- Silverbird – diskon hingga Rp54.000

- Bluebird Kirim – diskon hingga Rp20.000

- Pembayaran non-tunai (kartu kredit bank partner & e-wallet) – diskon 54%

- EZPoint – penukaran spesial, bonus 5.400 EZPoint, serta kesempatan mengikuti EZPoint Race dengan hadiah menarik (kamera, headphone, smartwatch, voucher)

- Program langganan (subscription) – cukup Rp54 untuk mendapatkan diskon hingga Rp1,2 juta

Pemesanan dari aplikasi Cititrans:

- Cititrans (shuttle & busline) – diskon hingga Rp30.000

Pemesanan dari WhatsApp:

- Goldenbird (airport transfer & sewa mobil) – harga mulai dari Rp250.000

- Bigbird (sewa bus) – harga mulai dari Rp999.000

Melalui momentum ini, Bluebird Group terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang konsisten, relevan, dan dapat diandalkan dalam setiap perjalanan masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Khairi buka suara menanggapi pengusutan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, skandal tersebut bukan sekadar persoalan kerugian finansial negara, melainkan sebuah tragedi pendidikan yang memukul telak moral para guru di seluruh Indonesia.

Dia membeberkan betapa ironisnya kebijakan pengadaan laptop ini jika disandingkan dengan realitas di lapangan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Di saat ribuan sekolah masih mengalami kerusakan fisik yang berat dan guru-guru honorer berjuang bertahan hidup dengan upah rendah, pemerintah justru menggelontorkan triliunan rupiah untuk perangkat yang seringkali tidak bisa digunakan.

“Kok jadi ceritanya berubah gitu kan? Kok penderitaan kami di 2020, 2021, 2023 kami tuh dirugikan, publik tuh kok enggak tahu? Sekarang kok jadi playing victim dan lain sebagainya. Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji gitu kan,” ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Sabtu (9/5/2026).

Iman memaparkan bahwa alih-alih memudahkan tugas guru, ekosistem digital yang dipaksakan ini justru menciptakan "beban digital" baru. Guru-guru kini dituntut menghabiskan energi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengejar "centang hijau" sebagai indikator kinerja, yang seringkali tidak berkorelasi dengan kualitas belajar mengajar di kelas.

P2G mencatat fenomena miris di mana profesi guru seolah digeser menjadi konten kreator atau bahkan "buzzer" kebijakan. Adanya fitur testimoni otomatis dalam aplikasi platform merdeka mengajar (PMM) dianggap merendahkan martabat profesi karena mewajibkan guru mengunggah status ke media sosial demi membuktikan penggunaan aplikasi tersebut.

Lihat video: Sidang Lanjutan Kasus Chromebook, JPU Hadirkan Auditor BPKP Sebagai Ahli



"Digitalisasi itu teorinya beban administrasi berkurang. Tapi di era ini, beban digital bertambah. Guru-guru harus begadang malam-malam hanya demi aplikasi, bukan demi murid. Ini mengkhianati profesi," tegas Iman.

Langkah Kejagung dalam mengungkap kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun mendapatkan dukungan penuh dari kalangan pendidik. Bagi P2G, uang sebesar itu seharusnya mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia jika dialokasikan untuk hal-hal fundamental, seperti penyediaan buku bacaan berkualitas yang selama ini sangat minim di daerah terpencil.

Iman menekankan bahwa literasi nasional saat ini berada dalam kondisi darurat, bahkan skor matematika anak-anak Indonesia disebut setara dengan wilayah konflik. "Kasus ini harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai masa depan anak bangsa kembali dikorupsi demi ambisi teknologi yang tidak menyentuh akar masalah," katanya.

JAKARTA - Rizwan Fadilah bersama RnBoyz* kembali menghadirkan karya terbaru lewat single “seketika” yang juga menggandeng Mahalini Raharja.

Lagu ini bercerita tentang momen ketika seseorang tiba-tiba jatuh cinta tanpa tahu alasan yang pasti. Perasaan yang awalnya terasa biasa saja perlahan berubah menjadi rasa yang sulit diabaikan dan terus terbayang di pikiran.

Menurut RnBoyz*, lagu ini tercipta dari kebiasaan mereka berkumpul dan membuat musik bersama secara spontan. Dari proses yang santai tersebut, terciptalah “seketika” yang kemudian sempat diunggah ke SoundCloud.

Respons positif dari para pendengar membuat mereka yakin bahwa lagu ini memiliki potensi besar untuk dirilis secara resmi. Setelah melalui proses pengembangan dan penyempurnaan, akhirnya “seketika” resmi hadir di berbagai platform streaming digital.

Kolaborasi dengan Mahalini menjadi salah satu hal yang membuat lagu ini terasa spesial. Kehadiran Mahalini dinilai mampu memperkuat nuansa romantis yang ada di dalam lagu. Mahalini sendiri mengaku tertarik dengan cerita yang dibawakan karena sangat dekat dengan pengalaman banyak orang. Baginya, lagu ini menggambarkan perasaan yang awalnya membuat seseorang ragu, namun lama-kelamaan berubah menjadi keyakinan bahwa itu adalah cinta.

Tak hanya menghadirkan cerita cinta yang manis, “seketika” juga dipenuhi lirik yang relate dengan kehidupan saat ini.

Mulai dari perjuangan mendapatkan hati seseorang hingga pengalaman terjebak friendzone, semuanya terasa dekat dengan realita sehari-hari. Rizwan Fadilah, RnBoyz*, dan Mahalini berharap lagu ini bisa menjadi soundtrack bagi para pendengar yang sedang menikmati rasa jatuh cinta secara tiba-tiba dan membawa kebahagiaan untuk para pendengar.

MOSKOW - Rusia mengadakan parade militer Hari Kemenangan tahunannya di Moskow untuk memperingati kekalahan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Parade, yang tahun ini diperkecil karena masalah keamanan, dimulai sekitar pukul 10 pagi di Lapangan Merah, dengan formasi militer yang membawa bendera Rusia.

Keamanan diperketat saat Presiden Vladimir Putin berbicara di acara tersebut, yang dianggap sebagai hari libur sekuler terpenting Rusia.

“Kemenangan selalu dan akan selalu menjadi milik kita,” kata Putin, saat barisan pasukan berbaris di lapangan. “Kunci keberhasilan adalah kekuatan moral, keberanian, dan kegagahan kita, persatuan kita, dan kemampuan untuk bertahan menghadapi apa pun dan mengatasi tantangan apa pun.”

Putin, yang berkuasa selama lebih dari seperempat abad, secara teratur menggunakan Hari Kemenangan untuk memamerkan kekuatan militer negara dan menggalang dukungan untuk perangnya di Ukraina, yang kini memasuki tahun kelima. Namun tahun ini, untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, parade tersebut berlangsung tanpa tank, rudal, dan senjata berat lainnya, selain atraksi terbang pesawat tempur tradisional.

Parade Hari Kemenangan Rusia Tahun Ini Tidak Meriah, Ada Apa Gerangan?

1. Peralatan Militer Rusia Digunakan di Garda Depan Perang

Sebagai gantinya, parade selama 45 menit tersebut menampilkan video peralatan militer Rusia yang dikerahkan ke Ukraina, kata Yulia Shapovalova dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Moskow. Ia mengatakan ada pemahaman bahwa “tank dibutuhkan di garis depan [militer], bukan di parade”.

2. Adanya Ancaman Serangan dari Ukraina

Para pejabat mengatakan perubahan format acara tersebut disebabkan oleh “situasi operasional saat ini” dan menunjuk pada ancaman serangan Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pihak berwenang telah mengambil “langkah-langkah keamanan tambahan”.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa Rusia dan Ukraina telah menyetujui permintaannya untuk gencatan senjata yang berlaku mulai Sabtu hingga Senin dan pertukaran tahanan, menyatakan bahwa jeda pertempuran dapat menjadi “awal dari akhir” perang.

3. Khawatir Drone Ukraina Berterbangan di Lapangan Merah

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang mengatakan awal pekan ini bahwa pihak berwenang Rusia “khawatir drone mungkin berterbangan di atas Lapangan Merah” pada 9 Mei, menindaklanjuti pernyataan Trump dengan mengeluarkan dekrit yang mengejek yang mengizinkan Rusia untuk mengadakan perayaan Hari Kemenangan pada hari Sabtu, menyatakan Lapangan Merah untuk sementara waktu terlarang bagi serangan Ukraina.

Peskov menganggap dekrit Zelenskyy sebagai “lelucon konyol.” Pihak berwenang Rusia memperingatkan bahwa jika Ukraina mencoba mengganggu perayaan hari Sabtu, Rusia akan melakukan “serangan rudal besar-besaran di pusat Kyiv”.

Dalam pidatonya di parade yang dihadiri oleh unit-unit militer Rusia serta tentara dari Korea Utara, Presiden Rusia tersebut mengutip kemenangan Soviet atas Nazi Jerman untuk menggalang dukungan bagi tentaranya di Ukraina.

“Prestasi besar generasi pemenang menginspirasi para prajurit yang menjalankan tujuan operasi militer khusus hari ini,” kata Putin. “Mereka menghadapi kekuatan agresif yang dipersenjatai dan didukung oleh seluruh blok NATO. Dan meskipun demikian, para pahlawan kita terus maju.

“Saya sangat yakin bahwa perjuangan kita adil,” katanya kemudian.

Hari Kemenangan juga diperingati di negara-negara bekas Uni Soviet lainnya seperti Belarus dan Kazakhstan. Uni Soviet kehilangan 27 juta jiwa pada tahun 1941-1945 dalam apa yang disebutnya Perang Patriotik Besar, sebuah pengorbanan besar yang meninggalkan luka mendalam dalam jiwa nasional dan tetap menjadi titik konsensus yang langka dalam sejarah bangsa yang terpecah belah di bawah pemerintahan komunis.

“Kita merayakannya dengan perasaan bangga dan cinta kepada negara kita, dengan pemahaman akan kewajiban bersama kita untuk membela kepentingan dan masa depan Tanah Air kita,” kata Putin.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Pertanian RI dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) belum lama ini akan dilakukan pembangunan penambahan gudang beras Bulog di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Dia bilang sesuai dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan Mentan bahwa pembangunan gudang Bulog di Dharmasraya ini juga menjadi bagian target pemerintah pusat untuk membuka lahan sawah baru seluas 10.000 hektar di Sumbar.

“Jadi pemerintah akan melakukan pembukaan lahan sawah baru 10.000 hektar di Sumbar, dan seiring dengan ini, rencana pembangunan gudang Bulog di Sumbar pun segera dilakukan, agar bisa menyerap lebih banyak beras hasil petani lokal,” katanya usai mendatangi gudang Bulog di Padang, Jumat (8/5/2026).

Andre melanjutnya selain akan melakukan pembangunan penambahan gudang Bulog di Dharmasraya, dan juga membuka lahan sawah baru, Mentan juga berharap supaya pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumbar bisa segera dilakukan.

“Percepatan pemulihan lahan sawah terdampak bencana memang menjadi perhatian serius pemerintah, dan pemerintah daerah diminta untuk segera menyerap anggaran Rp455 miliar itu, agar pengerjaan bisa dipercepat di lapangan, setelah sempat tertahan 4 bulan lamanya anggaran itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya mengatakan pembangunan gudang di Dharmasraya merupakan bagian dari program nasional Bulog untuk memperkuat kapasitas penyimpanan stok pangan.

“Dharmasraya merupakan salah satu wilayah yang strategis karena menjadi basis penyerapan hasil pertanian. Dengan adanya gudang Bulog di daerah ini, penyerapan hasil produksi petani diharapkan dapat lebih optimal sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan,” katanya.

Dia menyebutkan direncanakan pembangunan awal untuk gudang itu memiliki kapasitas 1.000 ton. Pembangunan itu tidak berhenti begitu kapasitas 1.000 ton saja, tapi apabila ada kebutuhan lebih besar, maka bila memungkinkan untuk pembangunan lebih lanjut.

“Adanya rencana pembangunan gudang Bulog ini merupakan usulan dari Pemkab Dharmasraya, dan kami tentu sangat merespon dengan baik,” ujarnya.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhan pembangunan gudang Bulog itu akan dibangun di atas lahan hibah seluas sekitar 5.800 meter persegi yang berlokasi di Nagari Koto Padang sebagai lokasi pembangunan gudang logistik Bulog.

“Pembangunan gudang Bulog ini merupakan buah dari komunikasi dan langkah aktif yang kami lakukan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dikatakannya pembangunan gudang tersebut merupakan langkah strategis Pemkab Dharmasraya dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM merupakan salah satu misi kami. Kerjasama dengan Bulog ini diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani serta memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, keberadaan gudang Bulog juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bulog dapat memastikan penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat dengan harga yang wajar sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Annisa menaruh harapan dengan hadirnya Bulog dapat memutus praktik tengkulak maupun sistem ijon yang selama ini kerap merugikan petani akibat permainan harga yang tidak wajar.

Di sisi lain, keberadaan gudang logistik ini juga akan mempermudah distribusi berbagai program bantuan pangan pemerintah ke Kabupaten Dharmasraya sehingga penyalurannya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

“Jadi keberadaan gudang Bulog nantinya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan beras, tetapi juga berbagai komoditas pangan penting lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya,” ungkap dia.

Selain memperkuat cadangan pangan daerah, lanjutnya, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan serta memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian masyarakat Dharmasraya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menyoroti besaran biaya admin di marketplace yang dinilai semakin membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wacana pengaturan biaya tersebut kini mulai disiapkan lewat regulasi baru agar hubungan antara platform digital dan pelaku usaha dinilai lebih seimbang.

Namun, di tengah rencana intervensi pemerintah itu, sejumlah peneliti dan ekonom mengingatkan agar kebijakan tidak dibuat secara tergesa-gesa karena dikhawatirkan memengaruhi iklim ekonomi digital yang sedang bertumbuh.

“Biaya admin harus dilihat sebagai konsekuensi dari kebutuhan menjaga keberlangsungan ekosistem digital, bukan langsung dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap UMKM,” ujar Peneliti Praxa Institute Hardy Hermawan dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Wacana pengaturan biaya admin muncul setelah pemerintah menilai pelaku UMKM selama ini berada pada posisi tawar yang lemah di hadapan platform e-commerce. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penetapan biaya administrasi maupun marketing fee saat ini sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing marketplace.

“Jadi kalau misalnya e-commerce A mau menerapkan penarikan marketing fee dan lain sebagainya kepada merchant atau UMKM, ya diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu per hari ini,” ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Karena itu, pemerintah kini menyiapkan aturan turunan berupa Peraturan Menteri (Permen) yang akan menjadi dasar pengaturan biaya admin di platform digital. Pemerintah juga tengah mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

“Nah ini yang sedang kita siapkan. Aturannya melalui Permen yang akan kami buat,” kata Maman.

Menurut dia, kehadiran pemerintah diperlukan agar biaya yang dibebankan kepada UMKM tetap sesuai kemampuan pelaku usaha kecil.

“Artinya, bagi UMKM yang tadi kita anggap memang perlu ada afirmatif dari pemerintah, ya tolong secara harga, marketing fee dan lain sebagainya, ya harus dihitung juga sesuai kemampuan,” imbuh Maman.

Peneliti Nilai Marketplace Masih Dibutuhkan UMKM

Meski bertujuan melindungi UMKM, Hardy menilai wacana pengaturan biaya admin marketplace perlu disikapi secara hati-hati. Ia mengatakan persoalan biaya admin tidak bisa dilihat secara hitam-putih karena industri digital saat ini sedang memasuki fase penyesuaian bisnis setelah sebelumnya bertumbuh lewat strategi subsidi besar-besaran dari investor.

Menurut dia, ketika platform mulai mengejar keberlanjutan bisnis, struktur biaya menjadi lebih rasional.

Hardy juga menilai tekanan terhadap pelaku usaha saat ini bukan hanya berasal dari marketplace. Ia menyebut kenaikan cost of goods sold (COGS), fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga biaya operasional ikut menekan margin penjual.

“Kalau seluruh tekanan ekonomi diarahkan hanya kepada platform digital, maka diskusinya menjadi terlalu simplistis,” katanya.

Di sisi lain, marketplace dinilai telah memberi banyak kemudahan bagi UMKM, mulai dari integrasi logistik, sistem pembayaran, perlindungan transaksi, hingga akses pelanggan yang luas.

“Marketplace telah membangun trust infrastructure yang selama ini sulit dibentuk sendiri oleh penjual kecil dan menengah,” ujar Hardy.

Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada kebijakan populistis yang justru bisa berdampak kontraproduktif terhadap investasi dan keberlanjutan ekonomi digital nasional.

“Kalau intervensi dilakukan terlalu jauh, dampaknya bisa kontraproduktif terhadap iklim investasi dan keberlanjutan ekonomi digital nasional,” katanya.

Ekonomi Digital Diproyeksi Terus Tumbuh

Di tengah perdebatan soal biaya admin, ekonomi digital Indonesia justru masih diproyeksikan tumbuh dalam beberapa tahun ke depan.

Data Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce meningkat dari Rp 205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 487,01 triliun pada 2024. Sementara ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.630 triliun pada 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga memproyeksikan transaksi e-commerce akan terus meningkat. Nilai tambah e-commerce terhadap sektor consumer dan retail diperkirakan naik dari Rp 14 triliun pada 2017 menjadi Rp 539 triliun pada 2030.

Bahkan, total kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai Rp 2.305 triliun pada 2030.

Di tengah proyeksi pertumbuhan tersebut, ekonom Piter Abdullah meminta pemerintah tidak mengambil kebijakan secara tergesa-gesa tanpa dialog mendalam dengan pelaku usaha maupun akademisi.

“Kita berharap semua kebijakan pemerintah tidak diambil secara tergesa-gesa. Dilakukan dulu dialog dengan para pelaku bisnis, dan juga para akademisi, agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat terhadap perekonomian,” ujar Piter.

Menurut dia, kebijakan yang disusun tanpa kajian matang berpotensi tidak efektif dan justru merugikan perekonomian.

“Kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian yang mendalam berpotensi tidak efektif atau bahkan berdampak negatif terhadap perekonomian. Yang pada akhirnya merugikan pemerintah sendiri,” tutupnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewaspadai berbagai risiko e-commerce terhadap anak-anak, mulai dari paparan iklan digital hingga pengaruh algoritma yang membentuk pola konsumsi.

Di tengah pesatnya perdagangan daring, perlindungan terhadap pengguna usia dini menjadi prioritas guna mencegah dampak negatif jangka panjang.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Dwinantoro Rumpoko, menyatakan anak-anak saat ini bukan sekadar pengguna internet, melainkan telah masuk dalam ekosistem konsumsi digital. Namun, kelompok usia ini belum memiliki pemahaman cukup mengenai mekanisme transaksi, mulai dari sistem pembayaran, garansi, hingga risiko pembelian produk.

"Anak-anak ini mudah sekali terdorong oleh impuls yang ada di e-commerce," ujar Dwinantoro dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertema “Check-Out Aman: Menepis Risiko Transaksi Anak di E-Commerce” di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Dwinantoro, anak-anak sangat rentan terpapar pengaruh sosial seperti influencer, teman sebaya, serta tren media sosial yang membentuk preferensi konsumsi mereka. Situasi ini diperparah oleh kemudahan akses akun orang tua, sehingga metode pembayaran yang tersimpan memungkinkan anak melakukan transaksi tanpa kontrol.

Salah satu perhatian utama Kemendag adalah praktik iklan digital dan user profiling yang memicu perilaku belanja berlebihan. Melalui pemetaan data, platform dapat menampilkan iklan sangat spesifik sesuai minat pengguna. Pada kelompok anak, sistem ini berisiko mendorong keinginan membeli tanpa pertimbangan matang.

Kemendag menilai kondisi tersebut menciptakan perilaku konsumtif tidak terkontrol jika tidak dibarengi literasi digital mumpuni. "Iklan dan algoritma ini bisa mengarahkan mereka untuk membeli produk-produk yang ada di platform," tuturnya.

Selain masalah perilaku, Dwinantoro menjelaskan risiko terhadap data pribadi anak yang kemungkinan digunakan untuk kepentingan profiling hingga kebutuhan iklan. Dia menyebut potensi kebocoran data anak merupakan ancaman serius yang belum sepenuhnya dipahami oleh keluarga.

Di sisi lain, anak juga rentan membeli barang dari luar negeri tanpa mengetahui standar produk maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator karena urusan yurisdiksi menjadi lebih kompleks saat terjadi masalah pada barang kiriman internasional.

Dwinantoro berpendapat perlindungan anak dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus mencakup seluruh rantai risiko secara komprehensif, bukan hanya fokus pada titik transaksi.

Kemendag pun menyerukan penerapan konsep child-safe digital commerce. Skema ini menuntut sistem perdagangan digital yang aman sejak tahap desain (safety by design). Perlindungan harus diintegrasikan mulai dari alur platform, sistem iklan, metode pembayaran, hingga mekanisme pengaduan, bukan sekadar respons reaktif setelah munculnya sengketa atau kerugian.

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat setidaknya 482 emiten saham mengalami tekanan pada perdagangan pekan ini 4-8 Mei 2026. Tekanan ini dipengaruhi oleh net sell dari investor domestik yang tercatat Rp12,27 triliun dalam sepekan.

BEI mencatat sebanyak 197 saham naik lebih dari 2% pada pekan ini, sedangkan 112 saham menguat di kisaran 0-2 persen. Sementara itu, 341 saham terkoreksi lebih dari 2% dan 141 saham melemah di rentang 0-2 persen.

Adapun emiten yang harus membawa tekanan pada pekan ini antara lain, PT Paramita Bangun Sarana yang terkoreksi paling dalam yakni 26,09% dari level 1.150 pada pekan sebelumnya, menjadi 850 pada penutupan pekan ini. Diikuti oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) tertekan 24,35% dari harga 1.910 menjadi 1.445.

Sementara PT Vale Indonesia (INCO) juga ikut terkoreksi 20,9%, dari harga 6.580 menjadi 5.425. PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) terjun 20,63% dari level 126 menjadi 100 pada pekan ini. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) melemah 19% dari harga 100 menjadi 81.

Selain itu sejumlah saham juga harus mengalami penurunan harga di kisaran 18%. Seperti ASLI yang tertekan 18,92% menjadi 300, DSSA melemah 18,89% ke level 1.310, AADI melemah 18,75% ke level 9.425, ASDM melemah 18,7% ke level 500, dan LCKM melemah 18,66% ke harga 109.

Transaksi harian pada pekan ini tergolong lebih aktif dibandingkan pada pekan sebelumnya. Meskipun data menunjukkan aktivitas tersebut masih didominasi oleh aksi jual investor yang diakumulasikan oleh investor domestik.

Daftar Saham Paling Menguat Tajam Pekan Ini saat IHSG Mendadak Ambruk ke 6.969



Transaksi harian pada pekan ini sekitar 45,85 miliar lembar saham atau meningkat 23,57% dibandingkan pekan sebelumnya. Secara total nilai tercatat Rp23,05 triliun atau menguat 26,14% dibandingkan pekan sebelumnya.

Adapun pada pekan ini, terhitung investor domestik membukukan aksi beli dengan total nilai Rp69,67 triliun dan aksi jual yang lebih besar yaitu Rp81,94 triliun atau net sell Rp12,27 triliun.

Sementara dari sisi investor asing, membukukan aksi beli sebesar Rp45,59 triliun dibarengi aksi jual sebesar Rp33,33 triliun atau net buy sebesar Rp12,26 triliun. Namun akumulasi beli dari dari investor asing ini belum mampu menopang pelemahan indeks pada akhir perdagangan pekan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga bagian dari upaya mendukung sport tourism dan aktivitas ekonomi kreatif di Surabaya,

Jakarta (ANTARA) - Ajang lari JETE RUN kembali masuk dalam Kalender Agenda Olahraga 2026 dan siap digelar pada 6 September tahun ini di Surabaya, Jawa Timur guna mendukung wisata olah raga atau "sport tourism", khususnya di kota tersebut.

CEO JETE Jhonny Thio Doran menyatakan mengangkat tema “Run with Passion!”, kegiatan tahun ini menargetkan diikuti 10.000 peserta dari berbagai penjuru Tanah Air, lebih tinggi dari 2025 yang menggaet 5.000 peserta.
.
"Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga bagian dari upaya mendukung sport tourism dan aktivitas ekonomi kreatif di Surabaya," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, setelah menyelesaikan lomba peserta nantinya akan disuguhkan berbagai hiburan, acara interaktif maupun gerai kuliner UMKM sehingga diharapkan membantu peluang pelaku usaha kecil dan menengah untuk naik kelas.

Untuk mendukung konsep tersebut, tambahnya, JETE RUN 2026 akan berlangsung di Balai Kota Surabaya dengan menghadirkan rute yang menggabungkan nuansa modern dan historis khas tersebut.

Peserta akan melintasi sejumlah jalan utama dan kawasan yang identik dengan sejarah Kota Pahlawan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan kesan berbeda, khususnya bagi peserta dan komunitas lari yang datang dari luar daerah.

"Balai Kota jadi pilihan karena kami ingin menghadirkan nuansa lari dengan konsep lanskap kota modern khas Surabaya yang penuh nilai sejarah. Jadi, sepanjang rute, pelari akan melintasi jalanan dan tempat bersejarah di kota ini," ujar Jhonny

Terkait target peserta yang mencapai 10.000 orang tahun ini, dia menyebutkan, hal itu didasarkan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap ajang lari yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang di berbagai daerah Indonesia.

Selain itu, JETE RUN kini tidak lagi hanya dikenal sebagai kegiatan regional, tetapi mulai berkembang menjadi ajang lari berskala nasional yang menarik perhatian peserta dari berbagai kota besar di Indonesia.

Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah komunitas maupun peserta individu yang datang dari luar Surabaya ataupun Jawa Timur, peserta diperkirakan dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Makassar, hingga sejumlah kota lain di luar Pulau Jawa.

"Dengan melihat antusiasme peserta yang tinggi dari tahun ke tahun, dan di 2025 tercatat lebih dari 5.000 peserta, kita optimistis tahun 2026 peserta ditargetkan dua kali lipat yakni 10.000," ujar Jhony.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026