Bisnis.com, JAKARTA – Emiten komponen otomotif besutan konglomerat TP Rachmat, PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA), mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp400 miliar pada tahun ini. Besaran capex tersebut diharapkan mampu memberikan daya saing yang lebih kuat bagi perusahaan.

Presiden Direktur Dharma Polimetal Irianto Santoso menerangkan, besaran capex tersebut dapat saja disesuaikan seiring berjalannya waktu. Terlebih, jika terdapat rencana DRMA untuk mengakuisisi perusahaan lainnya dalam rencana ekspansi.

“Pengalokasian maintenance capex sebesar Rp400 miliar untuk tahun ini. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung pengembangan produk baru guna menjaga relevansi dan daya saing di pasar. Angka capex tersebut bersifat dinamis, bisa disesuaikan dengan kebutuhan apabila di perjalanan waktu perseroan memutuskan mengakuisisi perusahaan baru sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis,” kata Irianto dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Adapun, mengenai sumber pendanaan untuk keperluan belanja modal tersebut, DRMA mengandalkan kekuatan arus kas internal serta dukungan fasilitas perbankan yang tersedia.

Dalam hal ini, DRMA mengeklaim bakal berkomitmen untuk menjaga fleksibilitas keuangan dengan mengoptimalkan struktur modal yang sehat saat ini.

Adapun, Irianto menerangkan, DRMA menargetkan pertumbuhan hingga dobel digit pada tahun ini. Dia berharap target tersebut dapat dicapai di tengah gejolak perang Iran, yang membuat menurunnya minat masyarakat di industri otomotif dalam negeri.

”Kami menargetkan di tahun 2026 peningkatan revenue sebesar kurang lebih 10% di atas, tentunya untuk bottom line akan mengikuti hal yang sama. Kami berharap bahwa sisa 9 bulan ke depan itu akan menunjukkan performa yang baik sehingga akan menunjang apa yang kami targetkan,” katanya dalam Konferensi Pers DRMA, Jumat (17/4/2026).

Menunjang pencapaian target tersebut, sejumlah upaya diversifikasi juga dilakukan DRMA. Salah satunya, memperbesar cakupan bisnis ke renewable energy component. DRMA disebut tengah mempersiapkan diri dengan menyiapkan batteryenergy storage system.

Selain itu, DRMA juga mulai merambah ke bisnis after market, dengan memproduksi auxiliary battery. DRMA juga menargetkan pertumbuhan di pasar ekspor sekitar 50% pada tahun ini.

”Jadi harapannya tetap untuk tahun ini memang ada challenge, ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami juga melihat bahwa di setiap ada tantangan ini tentunya ada opportunity yang bisa kami dapatkan,” tegasnya.

Menjalani 2026, Dharma Polimetal kini memiliki kepengurusan baru dalam jajaran direksinya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) DRMA hari ini, Jumat (17/4/2026), memutuskan untuk menggantikan Yosaphat Panuturi Simanjuntak dari kursi direksi setelah 2 dekade lamanya bekerja.

Kini, Dian Eka Hartiningsih menggantikan posisi Yosaphat. Dian merupakan seorang profesional di industri otomotif dengan rekam jejak lebih dari 19 tahun.

Sebelum bergabung dengan DRMA, Dian menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di PAKO Group, yang merupakan bagian dari PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak usaha Astra dan bagian dari Astra Financial, menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, seiring dengan kinerja positif perseroan sepanjang 2025 dan momentum perayaan hari jadi ke-37 pada tahun ini.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2026, perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 4,63 triliun pada tahun buku 2025, atau tumbuh 4,92 persen secara year on year (yoy). Penyaluran pembiayaan juga meningkat menjadi Rp 49,45 triliun, naik 7,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi kualitas pembiayaan, non-performing finance (NPF) tetap terjaga pada level 0,20 persen, yang menempatkan perseroan dalam kategori sangat sehat sesuai standar regulator.

Presiden Direktur FIFGROUP, Indra Gunawan, menyampaikan capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi perusahaan untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kinerja yang solid ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kami dapat terus hadir dan relevan dalam membantu masyarakat meraih impian mereka,” ujarnya.

Indra Gunawan diangkat menjadi Presiden Direktur menggantikan Siswadi sesuai hasil RUPS Tahunan 2026. Siswadi diangkat menjadi Presiden Komisaris perseroan menggantikan Rudy. Perseroan juga mengangkat Julius Julianto Kusdinar dan Santi sebagai direktur, serta mengangkat kembali Setia Budi, Sri Harjati, dan Daniel Hartono sebagai direktur.

Memasuki usia ke-37 yang jatuh pada 1 Mei 2026, FIFGROUP mengusung tema “Teman Meraih Impian” yang mencerminkan peran perusahaan tidak hanya sebagai penyedia layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dalam perjalanan ekonomi masyarakat Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang lebih humanis dan dekat, salah satunya melalui peluncuran film pendek inspiratif berjudul “Farah”. Film tersebut menggambarkan bagaimana dukungan dan akses pembiayaan dapat menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang menjadi lebih baik.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan kolaborasi dengan media, FIFGROUP menghadirkan FIFGROUP National Media Competition 2026 dengan tema “Di Balik Setiap Impian: Perjalanan dan Peran FIFGROUP bagi Indonesia”. Kompetisi ini mengajak insan media untuk mengangkat kisah nyata masyarakat dalam memanfaatkan layanan FIFGROUP, sekaligus memperluas penyebaran cerita inspiratif yang berdampak bagi publik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan signifikan sepanjang perdagangan 13–17 April 2026. Bursa Efek Indonesia melaporkan IHSG naik 6,14% secara mingguan dan ditutup di level 7.458,496 dari posisi 7.026,782 pada pekan sebelumnya.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) kenaikan IHSG diikuti lonjakan kapitalisasi pasar BEI sebesar 7,18% menjadi Rp13.189 triliun, dari Rp12.305 triliun pada akhir pekan lalu. Dengan demikian, nilai pasar bursa bertambah sekitar Rp884 triliun dalam sepekan.

BEI menyebut data perdagangan selama periode tersebut ditutup di zona positif, dengan peningkatan terjadi pada hampir seluruh indikator utama transaksi.

Kenaikan tertinggi tercatat pada rata-rata volume transaksi harian yang melonjak 24,81% menjadi 32,28 miliar lembar saham, dibandingkan 25,86 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian naik 17,26% menjadi Rp17,32 triliun dari Rp14,77 triliun. Sementara rata-rata frekuensi transaksi harian meningkat 15,05% menjadi 2,05 juta kali transaksi dari sebelumnya 1,78 juta kali transaksi.

Meski pasar domestik menguat, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell) Rp931,61 miliar pada perdagangan Jumat (17/4). Secara akumulatif sepanjang 2026, investor asing membukukan jual bersih Rp39,855 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan stabilitas pasokan energi global.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan bahwa pembukaan jalur strategis tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan dampak positif terhadap kondisi energi global, termasuk kondisi ketahanan energi nasional.

"Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik," ujar Anggia melalui keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan, pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

"Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan," imbuh Anggia.

Pada Jumat (17/4/2026), otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka," jelas Abbas.

Pembukaan kembali Selat Hormuz langsung direspons positif oleh pasar global dengan penurunan harga minyak yang signifikan, mencerminkan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi global yang sangat menentukan kelancaran rantai pasok minyak dan gas.

Sementara itu, terkait dengan kapal milik Pertamina yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya dan berkoordinasi agar kedua kapal dapat segera melintas.

"Seperti yang kita ketahui pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Dan sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini. Kita berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah dalam hal ini terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke dalam negeri tetap terjaga," kata Anggia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan sejumlah langkah kepada Pemerintah RI untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diklaim mulai terlihat di sejumlah sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan usulanpertamaadalah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri untuk sementara waktu atau sekitar 2 hingga 3 bulan. Hal itu dinilai akan menjaga stabilitas biaya produksi.

“Kedua, menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 10% atau 9% agar harga barang tetap kompetitif,” ungkap Said Iqbal dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Ketiga, jelasnya, menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan. KSPI menilai peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal tersebut akan mendorong konsumsi, menjaga keberlangsungan produksi, dan pada akhirnya menekan risiko PHK di sektor industri.

Dalam kesempatan yang sama, Said mengatakan bahwa ancaman PHK bukan sekadar proyeksi, melainkan telah mulai terlihat di sejumlah sektor industri. Berdasarkan laporan serikat pekerja di tingkat pabrik, jelasnya, terdapat potensi PHK terhadap sekitar 9.000 buruh di sedikitnya 10 perusahaan.

“[PHK itu terjadi] terutama di sektor tekstil, garmen, plastik, otomotif, dan petrokimia. Ancaman tersebut diperkirakan terjadi dalam tiga bulan ke depan,” ungkapnya.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang mendorong potensi gelombang PHK tersebut.Pertama, kenaikan harga BBM industri non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar, sehingga meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

Kedua, lonjakan harga bahan baku impor akibat konflik global serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang semakin membebani struktur biaya industri. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dinilai cenderung melakukan langkah efisiensi dengan menekan biaya tenaga kerja, yang pada akhirnya berujung pada PHK.

“Kalau biaya produksi naik dari dua sisi [BBM dan bahan baku] maka efisiensi pasti dilakukan. Dan biasanya yang dikorbankan adalah buruh,” jelas Said Iqbal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan aset industri asuransi pada 2026 berada di kisaran 5–7% secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara itu, pertumbuhan premi diperkirakan lebih rendah, yakni sekitar 3–6%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa perbedaan laju pertumbuhan antara aset dan premi mencerminkan dinamika konsolidasi yang masih berlangsung di industri asuransi.

“OJK memproyeksikan aset industri asuransi pada 2026 tumbuh sekitar 5–7% (YoY). Sementara itu, pertumbuhan premi diperkirakan berada pada kisaran 3–6%, dengan potensi meningkat seiring penguatan permintaan proteksi masyarakat dan dukungan terhadap program strategis pemerintah,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis, Jumat (17/4/2026).

Ogi menambahkan, pertumbuhan premi yang masih moderat tidak lepas dari proses penyesuaian model bisnis yang dilakukan pelaku industri setelah reformasi regulasi.

“Pertumbuhan premi yang masih moderat mencerminkan proses konsolidasi industri melalui penyesuaian model bisnis serta penguatan tata kelola pascareformasi regulasi,” kata Ogi.

Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan premi, OJK mendorong perusahaan asuransi melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari memperkuat inovasi produk sesuai kebutuhan masyarakat hingga memperluas akses melalui kanal digital.

“Ke depan, industri diharapkan terus memperkuat inovasi produk, mengoptimalkan kanal distribusi digital dan keagenan, serta meningkatkan literasi asuransi guna memperluas penetrasi pasar,” ujarnya.

Selain itu, literasi asuransi dinilai krusial untuk mendorong permintaan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, kesadaran akan pentingnya perlindungan finansial diharapkan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan premi industri.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Ogi tetap optimistis prospek industri asuransi berada di jalur positif.

“OJK tetap optimistis prospek industri asuransi akan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” kata dia.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memacu langkah mitigasi lintas sektor guna mengantisipasi ancaman musim kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026.

Fenomena iklim ini diproyeksi bisa memicu krisis air bersih, gangguan kesehatan, hingga tekanan pada ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terdapat enam kecamatan yang diprediksi akan mengalami dampak kekeringan paling signifikan, yaitu Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.

Tallo diprediksi menjadi wilayah paling rawan, terutama di kawasan Buloa. Pasalnya, saat musim hujan saja, wilayah ini kerap mengalami kekurangan air.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwa kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim ekstrem bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis bagi pemerintah daerah.

El Nino 2026 diperkirakan akan membuat penurunan curah hujan secara drastis yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi warga.

“Kita sedang menyusun langkah konkret dan terintegrasi. Setiap perangkat daerah harus bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air,” ujar Munafri di Makassar, Jumat (17/4/2026).

Melalui skema penanganan krisis ini, Pemkot Makassar menetapkan BPBD sebagai leading sector atau pusat komando. Dia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat untuk merumuskan sistem kerja yang detail dan terukur.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, puncak dampak El Nino di wilayahnya diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026.

Krisis air menjadi dampak paling awal. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering, serta lonjakan kasus penyakit seperti ISPA dan dehidrasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada potensi efek domino El Nino terhadap sektor ekonomi, terutama kenaikan harga bahan pangan akibat risiko gagal panen di wilayah penyangga.

Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah, BPBD Makassar, dikatakannya, kini mulai menjajaki peluang pendanaan eksternal.

“Kami membuka peluang dukungan pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan BNPB dan Kementerian BUMN agar penanganan krisis bisa lebih optimal,” papar Fadli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-16 antara manajemen PT Bridgestone Tire Indonesia dan Serikat Pekerja PT Bridgestone di Karawang.

Menurut Yassierli, keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

"Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi perlu berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif. Dalam konteks tersebut, pekerja dan perusahaan diharapkan memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

"Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing," kata dia.

Yassierli menilai selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada tahap harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan PKB dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tidak ada perubahan besar yang lahir tanpa sebuah mimpi.

Dalam masa kampanye, Gubernur Papua pernah menyampaikan sebuah visi tentang masa depan Papua yang lebih maju. Sebuah mimpi besar menghadirkan infrastruktur modern seperti jalan tol dan kereta api agar konektivitas wilayah Papua semakin kuat dan pembangunan ekonomi semakin terbuka.

Banyak orang mungkin menganggap itu sebagai mimpi besar yang akan sangat sulit direalisasikan.

Namun dalam perjalanan waktu, mimpi itu perlahan menemukan jalannya.

Memang penting untuk dipahami bahwa gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukanlah gagasan yang lahir tanpa dasar. Ia adalah bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa yang sejak lama memikirkan bagaimana membuka keterisolasian wilayah dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Papua.

Dalam konteks itulah, langkah yang diambil oleh Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri (MDF) hari ini juga dapat dipahami sebagai melanjutkan mimpi besar para pendahulu.

Kita mengenang bahwa pada masa kepemimpinannya, Gubernur Barnabas Suebu (Kaka Bas) juga pernah memasukkan gagasan tentang kereta api di Tanah Papua sebagai bagian dari rencana program besar pembangunan masa depan Papua.

Demikian pula Almarhum Lukas Enembe (LE) yang telah meletakkan fondasi penting melalui perjuangan pembangunan Jalan Lintas Papua yang layak, sebagai tulang punggung konektivitas darat yang membuka akses antar wilayah di Papua.

Karena itu, apa yang dilakukan hari ini oleh Gubernur MDF sesungguhnya adalah melanjutkan mimpi para pendahulu, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, perkembangan teknologi, serta kondisi kekinian Papua.

Sebab dalam kepemimpinan, seorang pemimpin memang boleh bermimpi besar. Namun mimpi itu tidak boleh berhenti sebagai angan-angan. Tugas seorang pemimpin adalah memastikan langkah-langkah nyata agar mimpi tersebut perlahan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Pada awal tahun 2026, dalam sebuah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Presiden menyampaikan sebuah pandangan penting, yaitu bahwa dalam sejarah dunia, kehadiran kereta api sering menjadi tanda lahirnya sebuah peradaban baru.

Presiden kemudian bertanya, "Di wilayah mana negara bisa hadir mulai menghadirkan jalur kereta api baru? Diluar Pulau Jawa.”.

Secara spontan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut Provinsi Papua dengan Jayapura sebagai titik awalnya.

Bagi banyak orang, momentum ini terasa seperti sebuah jalan yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk Papua.

Seolah mimpi yang pernah disampaikan Gubernur Papua dalam visi dan misinya, dibawa Tuhan sampai ke hati Presiden Republik Indonesia.

Dan dari sanalah lahir sebuah keputusan besar, negara mulai membuka jalan untuk menghadirkan kereta api di Tanah Papua.

Langkah awal itu kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan antara Gubernur Papua bersama tim pemerintah daerah dengan Direktur Utama KAI beserta jajaran timnya pada 14 April 2026 di Jakarta.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memulai proses sesuai tahapan dan regulasi yang berlaku, dengan gagasan jalur awal Sentani - Kota Jayapura.

Jika rencana ini berjalan dengan baik, maka yang lahir bukan hanya sarana transportasi baru, tetapi juga konektivitas wilayah yang akan membuka peluang ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta menandai awal peradaban baru di Tanah Papua.

Atas nama masyarakat Papua, tentu patut disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah memberikan perhatian besar bagi pembangunan Papua.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia beserta jajaran, yang telah merespon gagasan ini dengan cepat dan penuh semangat.

Dan tentunya ucapan terima kasih mendalam bagi Gubernur Papua dan masyarakat Papua yang terus menjaga semangat bersama untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Tanah Papua.

Semoga langkah awal ini menjadi sejarah penting bagi masa depan Papua.

Dari mimpi menuju rencana, dari rencana menuju peradaban baru Papua Cerah.

Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional, sebab menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.

“Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik,” ujar Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

“Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan,” ujar Anggia.

Sebelumnya, pihak otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka,” ujar Abbas.

Pembukaan kembali Selat Hormuz langsung direspons positif oleh pasar global dengan penurunan harga minyak yang signifikan, mencerminkan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi global yang sangat menentukan kelancaran rantai pasok minyak dan gas.

Sementara itu, terkait dengan kapal milik Pertamina yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya dan berkoordinasi agar kedua kapal dapat segera melintas.

"Seperti yang kita ketahui pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Dan sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini. Kita berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah dalam hal ini terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke dalam negeri tetap terjaga,” kata Anggia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kinerja ekspor Indonesia dinilai masih terjaga di tengah tekanan global, didukung pembiayaan yang terus mengalir dari lembaga keuangan negara. Namun di balik stabilitas tersebut, ancaman kenaikan biaya produksi mulai membayangi pelaku usaha.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mencatat aktivitas ekspor nasional tetap berjalan meski terjadi gejolak geopolitik global. Gangguan rantai pasok dan tekanan nilai tukar belum menghentikan pipeline pembiayaan yang masih berlangsung.

Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI Sulaeman menyebut seluruh portofolio pembiayaan ekspor masih dalam kondisi berjalan baik.

“Sekarang ini sampai posisi terakhir, dari semua pipeline yang kita miliki itu masih ongoing itu, masih running well,” ujarnya dikutip dari ANTARA.

Untuk menjaga momentum tersebut, LPEI mengandalkan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebagai instrumen utama pembiayaan. Program ini mencakup dukungan dari tahap praekspor hingga pascaekspor serta fasilitas penjaminan bagi pelaku usaha.

Secara nilai, pembiayaan PKE telah mencapai Rp13,7 triliun yang tersebar dalam berbagai program strategis. Setiap penyaluran dana dalam skema ini bahkan disebut mampu menciptakan efek pengganda hingga tiga kali lipat terhadap perekonomian.

Selain itu, kontribusi terhadap devisa juga tercatat signifikan. Sepanjang 2025, program PKE Trade Finance menghasilkan penciptaan dan penghematan devisa sebesar Rp21,12 triliun.

Di tengah capaian tersebut, tekanan global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Gangguan di jalur distribusi seperti Selat Hormuz turut memicu kelangkaan bahan baku tertentu.

Dampak tersebut mulai dirasakan oleh sektor industri, khususnya manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan harga input berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha.

LPEI sendiri telah melakukan stress testing terhadap portofolio pembiayaan untuk mengantisipasi risiko. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi sektor dan debitur yang paling rentan terhadap gejolak global.

Selain itu, lembaga tersebut juga memperketat seleksi pembiayaan dengan memastikan adanya underlying transaksi yang jelas. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembiayaan di tengah ketidakpastian.

Dari sisi pelaku usaha, tekanan biaya mulai terasa akibat gangguan pasokan global. Direktur Utama PT Mega Global Food IndustryRichard Cahadi menyebut kenaikan harga bahan baku plastik menjadi tantangan utama.

Ia menjelaskan gangguan suplai naphta akibat konflik global memicu lonjakan harga kemasan. Kondisi tersebut memaksa perusahaan untuk menjaga ketersediaan bahan baku agar produksi tetap berjalan.

"Kalau kami tidak didukung LPEI, kami pasti akan kesulitan cashflow untuk beli bahan baku dulu," ujarnya.

Ia menegaskan peran pembiayaan menjadi krusial untuk menjaga likuiditas di tengah tekanan biaya.

Di tengah ketidakpastian global, stabilitas ekspor Indonesia masih ditopang oleh dukungan pembiayaan yang kuat. Namun, keberlanjutan kinerja tersebut tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengelola risiko biaya yang terus meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa pendidikan formal memegang peran sentral dalam membangun kapasitas keuangan masyarakat sejak dini melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa dengan mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan formal dan kurikulum, maka Indonesia membangun fondasi yang kuat agar setiap individu mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak sepanjang hidupnya.

“Upaya ini memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara regulator, pendidik, industri, dan komunitas,” kata Dicky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

OJK juga memandang bahwa pendidikan keuangan perlu melampaui ruang kelas, antara lain melalui platform digital, kampanye nasional, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem literasi keuangan yang kuat dan inklusif.

Regulator pun terus mendorong penguatan literasi keuangan generasi muda melalui jalur pendidikan keuangan dalam sistem pendidikan formal guna membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketahanan finansial sejak dini.

“Literasi keuangan harus mampu diwujudkan menjadi kesehatan keuangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga ketahanan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta kesejahteraan keuangan jangka panjang, khususnya bagi generasi muda,” kata Dicky.

Pada Jumat, OJK bersama Organisation for Economic Co-operation and Development International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyelenggarakan webinar internasional sebagai bagian dari peringatan Global Money Week 2026.

Chair of the OECD International Network on Financial Education Magda Bianco menyampaikan bahwa edukasi dan literasi keuangan merupakan modal penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan.

“Kemudahan akses informasi, hadirnya berbagai instrumen investasi baru, serta maraknya informasi investasi dari sumber yang tidak selalu kredibel menjadi peluang sekaligus risiko. Karena itu, kompetensi keuangan perlu dibangun sejak dini,” kata Magda.

Menurutnya, salah satu alasan utama mengapa kompetensi keuangan perlu diajarkan sejak usia sekolah karena pengetahuan yang diperoleh sejak dini akan lebih mudah tertanam dan dikuasai hingga dewasa.

Selain itu, pembelajaran sejak dini dapat membantu mengurangi kesenjangan akibat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih setara dalam menghadapi masa depan.

Magda juga menegaskan bahwa berbagai bukti empiris menunjukkan kompetensi keuangan dapat meningkatkan ketahanan individu dalam menghadapi guncangan.

Guncangan dimaksud termasuk risiko penipuan, membantu mengelola utang secara bijak, menghindari utang berlebih, serta mendorong keputusan investasi yang lebih rasional melalui pemahaman atas risiko dan imbal hasil.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi keuangan dipandang tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026