Bisnis.com, JAKARTA — Delapan pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tahun 2022-2026 menggunakan istilah tertentu untuk mengirim uang hasil pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026). Setyo menjelaskan, Wakil Ketua Imipas nonaktif Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 memberikan perintah kepada anak buahnya untuk memungut biaya pengurusan izin tinggal WNA.

Para WNA yang hendak mengurus dokumen izin tinggal dikenakan biaya tertentu yang tidak sesuai aturan hukum. Setyo mengatakan, jika tidak membayar uang tertentu, maka pengurusan dokumen diperlambat.

"Pungutan dilakukan untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang diproses. Baik itu perpanjangan, alih status, pembaruan domisili, termasuk juga penambahan dependent," ucapnya.

Salah satu staf Subdit Izin Tinggal bernama Gusti Bernardiandyah membuat rekening khusus menampung uang hasil kejahatan tersebut yang berasal fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA.

Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

Setyo menuturkan, mereka menggunakan kode tertentu untuk mendistribusikan uang hasil pemerasan seperti penggunaan istilah 'malaikat' untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu," tutur Setyo.

Sebagai informasi, peristiwa ini terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) di kantor Imigrasi Jakarta Barat. Silmy yang sempat menghindar dari kejaran KPK akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Total ada 18 orang yang diamankan.

KPK mengumumkan menetapkan dan menahan 8 tersangka, 10 orang lainnya dibebaskan dengan status sebagai saksi pada Kamis (4/6/2026).

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka.

Berikut daftar 8 tersangka kasus korupsi di Kementerian Imipas:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20

hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan

BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan

atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyelewengan pada pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengawasan diperketat sejatinya tidak hanya berlaku untuk program MBG, melainkan seluruh program pemerintah.

"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya, tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Prasetyo, dalam acara di Sentul, Presiden kembali menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan meminta seluruh aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

Lembaga yang dimaksud antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," katanya.

Ketika ditanya apakah penguatan tersebut dapat berupa tambahan anggaran, Prasetyo menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan jika hal itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.

"Kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pengawasan ketat tidak hanya dilakukan terhadap program MBG. Menurut dia, seluruh program kementerian dan lembaga pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan rutin pemerintah.

Dia mencontohkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di berbagai kementerian dan lembaga.

"Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. Seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," katanya.

Prasetyo juga mengungkapkan Presiden secara rutin menerima laporan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak terbatas pada MBG. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

"Iya lah, iya. Rutin... rutin... rutin," kata Prasetyo saat ditanya apakah Presiden juga menerima laporan terkait program-program lain di luar MBG.

Meski begitu, ia menegaskan proses monitoring yang dilakukan Presiden tidak selalu berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Evaluasi tersebut lebih ditujukan untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi. Tapi makna monitoringnya tidak kemudian selalu sudah mengarah kepada suatu kejadian atau suatu tindakan. Lebih kepada program-program yang harus segera dijalankan oleh kementerian masing-masing," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong komoditas pangan Indonesia masuk ke dalam rantai pasok katering haji Arab Saudi, seiring besarnya kebutuhan konsumsi jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahun.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa peluang tersebut terbuka lebar karena banyak bahan pangan dari Tanah Air yang digunakan untuk menu jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan saat Tim Amirul Hajj meninjau dua perusahaan penyedia layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, yakni Meez Mary Catering dan Uhud Taiba for Catering.

"Kita melihat ada banyak komoditas yang sebenarnya kita miliki. Seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, dan bumbu masakan yang selama ini menjadi bagian dari konsumsi jemaah," ujar Irfan, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, sejumlah bahan pangan yang digunakan oleh perusahaan katering di Arab Saudi juga diduga berasal dari Indonesia. Namun, produk tersebut masuk melalui negara lain atau dipasarkan menggunakan merek negara berbeda sehingga identitas asal Indonesia tidak terlihat secara langsung.

Irfan mencontohkan produk santan dan ikan patin yang saat ini banyak digunakan dalam penyediaan makanan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa produk yang digunakan sebenarnya berasal dari Indonesia, tetapi masuk melalui jalur distribusi negara lain," katanya.

Pasar Haji dan Umrah Sangat Potensial

Kemenhaj menilai pasar katering haji dan umrah merupakan peluang strategis bagi pelaku usaha nasional. Setiap tahun, Arab Saudi melayani jutaan jemaah dari berbagai negara sehingga kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar terus meningkat.

Pemerintah ingin memperkuat keterlibatan produk pangan Indonesia dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut Irfan, Indonesia memiliki kapasitas memadai untuk memasok berbagai kebutuhan pangan yang selama ini digunakan dalam katering jemaah.

"Peluangnya sangat bagus. Kita punya semua komoditas itu. Tinggal bagaimana menyesuaikan standar dan aturan agar bisa masuk ke pasar Arab Saudi," ujarnya.

Selain meningkatkan ekspor, langkah tersebut juga berpotensi membuka pasar baru bagi petani, nelayan, serta pelaku industri makanan dan minuman nasional.

Meski peluangnya besar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan sebelum produk pangan Indonesia dapat masuk lebih luas ke Arab Saudi. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya logistik pengiriman dari Indonesia ke Timur Tengah, lalu dinamika geopolitik kawasan juga memengaruhi kelancaran distribusi barang.

Irfan mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba mengirim sejumlah komoditas untuk kebutuhan katering haji, termasuk beras dan bumbu masakan. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena berbagai hambatan tersebut.

"Kendala utamanya ada pada biaya transportasi dan situasi kawasan yang memengaruhi rantai distribusi," katanya.

Peluang Masuk Kontrak Katering Haji

Ke depan, pemerintah membuka peluang memasukkan penggunaan komoditas pangan Indonesia dalam kontrak penyediaan katering haji. Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pasar bagi produk nasional sekaligus memperbesar kontribusi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Dalam kontrak bisa saja diatur penggunaan beras atau bahan pangan dari Indonesia. Ini akan memperkuat posisi produk kita, meski saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya," ujar Irfan.

Pemerintah berharap perbaikan kondisi logistik global dan stabilitas kawasan Timur Tengah dapat mempercepat masuknya komoditas pangan Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Apabila terealisasi, peluang tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, tetapi juga memperkuat ekspor pangan nasional ke salah satu pasar terbesar di kawasan Timur Tengah.

IDXChannel - PT Temas Tbk (TMAS) menetapkan dividen tunai sebesar Rp228,21 miliar untuk tahun buku 2025. Angka diividen tersebut ekuivalen dengan Rp4 per saham.

Keputusan dividen tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan di Kantor Pusat Temas, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Direktur Utama Temas, Ricky Effendi mengatakan, pemegang saham menyepakati rasio pembayaran dividen sebesar 40 persen dari laba bersih yang diajukan manajemen.

"Selanjutnya, sisa laba bersih 2025 setelah dikurangi untuk pembagian dividen, bakal disimpan sebagai laba ditahan, yang terkait penggunaannya akan ditentukan lebih lanjut," katanya.

Sepanjang 2025, perusahaan pengiriman dan bongkar muat itu membukukan laba bersih sebesar Rp499 miliar, melemah 26 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp673 miliar.

Seiring dengan profitabilitas yang dicapai secara berkelanjutan, Temas juga secara konsisten terus membagikan dividen kepada pemegang saham, setidaknya dalam tujuh tahun terakhir.

Besaran dividen yang dibagikan TMAS untuk tahun buku 2025 sama dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp228 miliar atau Rp4 per saham.

Harga saham TMAS berakhir menguat 1,7 persen ke Rp119 pada penutupan perdagangan hari ini. Harga saham tersebut mengindikasikan dividend yield sebesar 3,36 persen.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai TMAS yang diumumkan manajemen, Kamis (4/6/2026):

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Juni 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Juni 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 12 Juni 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 15 Juni 2026
5. Pembayaran Dividen : 3 Juli 2026

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memberi sinyal masuknya tokoh buruh Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan peran yang dinilai paling tepat bagi Said Iqbal, terutama berkaitan dengan kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja.

"Sedang kami diskusikan," kata Prasetyo saat ditanya mengenai isu masuknya Said Iqbal ke kabinet atau struktur pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi yang dipertimbangkan, Prasetyo memberi sinyal bahwa penugasan tersebut akan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujarnya.

Prasetyo tidak membenarkan maupun membantah spekulasi bahwa Said Iqbal akan mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau terlibat dalam lembaga yang mewakili kepentingan pekerja. Menurutnya, pemerintah masih mencari posisi yang paling sesuai.

"Ya yang paling pas atau paling tepat," ucap Prasetyo.

Mengenai waktu pengumuman maupun pelantikan, Prasetyo belum memberikan kepastian. Dia meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Nanti tunggu informasi," tandas Prasetyo.

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) tengah mengerjakan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Khairun, Ternate. Gedung baru ini menyediakan fasilitas yang lebih representatif, khususnya bagi civitas akademika dalam menunjang kegiatan akademik dan riset.

Dalam proyek ini, WSBP melalui kerja sama operasi (KSO) bersama PT Diatasa Jaya Mandiri (DJM) bertanggung jawab atas seluruh lingkup pekerjaan konstruksi yang mencakup tahap persiapan, pekerjaan tanah, struktur, arsitektur, hingga Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) yang menjadi bagian penting dalam menunjang operasional bangunan laboratorium modern.

Gedung Laboratorium Terpadu ini memiliki lima lantai yang dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan akademik dan riset secara terintegrasi. Fasilitas yang akan dihadirkan mencakup berbagai laboratorium, mulai dari kedokteran, pertanian, hingga multimedia dan desain, serta ruang penunjang seperti ruang seminar dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kami memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang serta pengendalian kualitas yang baik, sehingga proses konstruksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan bangunan sesuai dengan yang direncanakan,” ujar Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Khairun Ternate diharapkan dapat memberi dukungan fasilitas yang lebih memadai bagi mahasiswa Universitas Khairun Ternate dalam menunjang kegiatan praktikum dan risetnya. Keberadaan laboratorium yang terintegrasi juga menjadi elemen penting dalam mendorong pengembangan inovasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Khairun.

“Fasilitas laboratorium memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan praktikum dan riset. Oleh karena itu, melalui pengalaman yang kami miliki, WSBP berupaya menghadirkan bangunan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengguna secara tepat,” katanya.

Sejumlah fasilitas pendidikan terbaik tersebar di Indonesia telah dibangun WSBP di antaranya gedung Laboratorium beserta Mess Kadet Universitas Pertahanan di Sentul, gedung kampus Universitas Persatuan Islam (UNIPI) PERSIS di Bandung, gedung kampus Politeknik Negeri Madura (POLTERA), serta gedung Laboratorium Smart System and Integrated Technologies (L-SSIT) Universitas Udayana Bali yang saat ini tengah berjalan.

(Rahmat Fiansyah)

Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN,

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Jawa.

Bobby mengaku pihaknya segera melakukan pengkajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, termasuk Kementerian Perhubungan.

"Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan," kata Bobby ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).

Bobby mengatakan pengembangan jaringan rel kereta di Sumatra dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Sumatera.

Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp350 triliun.

“Kalau totalnya itu (dana yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans) Sumatera, itu bisa sekitar 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung," ujar Bobby.

Menurut Bobby, saat ini jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh.

KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap awal proyek Trans Sumatera tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menandatangani Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada hari ini, Kamis, (4/6/2026).

Peraturan ini akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Mendag Budi, penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini difokuskan pada lima aspek utama. Kelimanya, yaitu peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

“Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” kata Budi dalam keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Mendag menjelaskan beberapa aturan utama dalam Permendag tersebut. Beberapa di antaranya mencakup prioritas visibilitas produk UMK dan dalam negeri di platform e-commerce, kewajiban memiliki perizinan berusaha.

Selain itu, Permendag tersebut juga mengatur terkait dengan transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, serta pemberian insentif promosi bagi UMK.

Kemudian, penyediaan mekanisme pengaduan dan sengketa oleh platform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, serta perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selain itu, ditambahkan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE). Pertama, yaitu Ride Hailing. Model bisnis ini didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat disertai dengan fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama.

Pengaturan ride hailing dalam Permendag ini menyasar pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi oleh platform melalui fitur-fitur niaga dari aplikasi ride-hailing.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujar Mendag Busan.

Model bisnis yang kedua adalah Online Travel Agent (OTA). Model bisnis ini merupakan sistem elektronik berupa penjualan maupun pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang menjual atau menyelenggarakan tiket transportasi, akomodasi, atraksi, maupun paket perjalanan.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujarnya.

Terkait dengan kewajiban memiliki perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform, Mendag Busan menekankan perlunya pengaturan tersebut untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat.

Pengaturan tersebut, imbuhnya, mendorong pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

“Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi,” jelasnya.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha.

Budi berharap, proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih formal dapat berjalan secara bertahap dan tidak memberatkan.

“Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-sama,” ungkapnya.

Logikanya dengan bertambahnya hotel baru, kebutuhan pasokan untuk operasional juga akan terus bertambah sehingga peluang bagi pelaku usaha lokal semakin besar

Kuta, Bali (ANTARA) - US-ASEAN Business Council (US-ABC) menyoroti berbagai inovasi dan inisiatif perusahaan Amerika Serikat yang berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali melalui penguatan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, pengembangan sektor pariwisata, hingga transformasi digital.

Hal tersebut disampaikan dalam Executive Briefing bertajuk “Impact of Innovation on Bali’s Economic Development: A Showcase of U.S. Companies’ Initiatives” yang menjadi bagian dari rangkaian Program BISA (Business Initiative Supporting ASEAN) 2025 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Chief Country Representative US-ABC Indonesia Nugraheni Utami mengatakan praktik-praktik baik yang berkembang di Bali diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan US-ABC akan terus mendukung sinergi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Bali dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8 persen pada periode 2025-2027.

Pada kuartal II tahun 2025, perekonomian Bali tercatat mencapai Rp81,39 triliun atau tumbuh 6,70 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan anggota US-ABC memaparkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Marriott International melalui program Bali for Bali terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal dengan memperluas peluang bagi pelaku usaha serta produsen lokal.

General Manager Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa sekaligus Co-Chair Marriott Business Council Bali I Wayan Raksa mengatakan sejak 2022 program tersebut telah menghasilkan lebih dari Rp14 miliar dalam pengadaan produk dan bahan baku lokal yang memperkuat rantai pasok di Bali.

Selain itu, Marriott juga menjalankan program pengembangan ekowisata bersama Undisan Tourism Village di Bangli serta memberikan pelatihan bagi masyarakat Bali yang ingin berkarier di industri perhotelan berstandar internasional.

Perwakilan Marriott International, Saraswati Subadia mengatakan saat ini Marriott telah mengoperasikan 27 hotel di Bali.

Selain ekspansi bisnis, Marriott International juga terus memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha lokal melalui program pengadaan produk dan bahan baku lokal.

Kerja sama tersebut dijalankan bersama Bank Indonesia yang berperan dalam membina para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali.

Menurut Saraswati, nilai pengadaan produk lokal yang telah tercatat mencapai lebih dari Rp14 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah hotel yang beroperasi di Bali.

"Logikanya dengan bertambahnya hotel baru, kebutuhan pasokan untuk operasional juga akan terus bertambah sehingga peluang bagi pelaku usaha lokal semakin besar," katanya.

Komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia juga ditunjukkan Diageo Indonesia melalui program Learning for Life dan Diageo Bar Academy.

Hingga kini, lebih dari 7.000 orang di Indonesia telah mengikuti pelatihan di bidang pariwisata, hospitality, kewirausahaan, dan bartending guna meningkatkan keterampilan serta kesiapan kerja.

Di sektor lingkungan, PepsiCo Indonesia mendorong berbagai program keberlanjutan, termasuk memberikan dukungan pendanaan dan pendampingan kepada startup pengelolaan sampah asal Bali, Bali Waste Cycle, melalui program Greenhouse Accelerator.

Sementara itu, Herbalife menjalankan Program Casa Herbalife sejak 2019 untuk meningkatkan kualitas nutrisi anak-anak di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Program senilai 233.746 dolar AS tersebut telah menjangkau ratusan anak dan bertujuan mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif.

Kontribusi di sektor pertanian dilakukan Corteva Agriscience melalui kemitraan dan pengembangan kapasitas petani beras serta sayuran di Bali guna meningkatkan produktivitas melalui alih pengetahuan dan teknologi.

Di bidang ekonomi digital, Visa Indonesia memperluas akses pembayaran digital bagi wisatawan internasional melalui kerja sama dengan ekosistem pembayaran domestik, termasuk dompet digital DANA.

Langkah ini memungkinkan wisatawan melakukan transaksi QR menggunakan kartu Visa sebagai sumber dana sekaligus memperkuat partisipasi pelaku usaha dalam ekonomi digital.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memecat Bripka Dedy Wiratama yang diduga bekingi atau menjadi ‘sniper’ kampung narkoba Samarinda. Hal tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto.

"Sudah di PTDH," kata Kombes Yuliyanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Yuliyanto mengungkapkan, sidang KKEP tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa Bripka Dedy Wiratama yang menjadi salah satu sniper atau pengawas di kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), sudah ditangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, selain menjadi sniper di kampung narkoba Samarinda, Bripka Dedy juga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika lainnya. "Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Sat Brimobda Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Menurut Eko, yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan terkait kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. "Yaitu terkait dengan yang bersangkutan dinyatakan positif konsumsi narkoba setelah dilakukan cek urine dua kali. Ditambah kasus baru ini," ujar Eko.

Polisi mengungkap aktivitas kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menjalankan bisnis haramnya para pelaku melakukan dengan terstruktur dan organisir.

Kemudian, Sniper alias pengawas seluruhnya saling terhubung dengan handy talky. Alat ini digunakan sebagai upaya untuk saling memberikan informasi terhadap aktivitas penjualan narkoba di Gang Langgar.

“Sepanjang jalan sebelum mencapai ke Blok F terdapat 21 Pengawas yang memegang Handy Talky termasuk untuk menuntun pengguna yang akan membeli narkoba di Lapak GG Langgar Blok F,” ujar Eko.

“Kemudian pada Perempatan gang Blok F gang Langgar, Sniper (Pengawas) mewajibkan hanya 1 orang pengendara saja yang dapat masuk ke lokasi penjualan Narkoba tersebut. Apabila berboncengan salah satu harus turun dan menunggu di perempatan Blok F yang mana diawasi oleh para Sniper,” tambah Eko

Kemudian, pembeli yang yang sudah masuk hingga lokasi penjualan di Blok F gang Langgar akan memberikan uang sesuai jumlah yang dibutuhkan, di mana untuk satu klip kecil sabu dihargai Rp150 ribu berlaku kelipatannya.

“Loket penjualan narkoba di Gg Langgar sudah beroperasi selama 4 tahun, Penjualan Narkoba perhari mencapai 1000-1200 klip kecil dengan Harga Rp150.000 per klip kecil,” ucap Eko.

Dengan seluruh modus penjualan yang terjadi di kampung narkoba Gang Langgar, penyidik menyimpulkan jika praktik yang dilakukan para tersangka berjalan secara terstruktur dan terorganisir

“Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, penindakan di lapangan, serta keterangan awal para tersangka yang diamankan, diketahui bahwa peredaran Narkoba di kampung Narkoba Gg Langgar tersebut beredar secara terstruktur dan terorganisir,” papar Eko.

Adapun pengungkapan ini menangkap 13 tersangka. Mereka adalah Firnandes alias Nando selaku bandar narkoba yang menjual di gang langgar. Dia juga merupakan anak dari bandar narkoba Andes alias H Endi (DPO) sekaligus bawahan dari H Sudi (DPO). Perannya dibantu Ade Saputra alias Ayam Jago dan Tri Pamungkas penjual di loket, serta Hadi Saputra selaku kurir.

Dalam pengungkapan ini juga ditangkap para Sniper di antaranya; Muhamad Tamrin alias Ipin, Asrheel, Muhammad Aswin Alias Wiwin, Muhammad Ical Alias Ical, Mustafa alias Mus, Kamarudin alias Dores, dan Idham Halid alias Idam.

Sementara untuk para tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (buronan) yakni; Andes alias H Endi (Pemilik Lama), H Andi Sudi (Penyuplai Narkoba Gg Langgar), Malik, dan Bripka Dedy Wiratama (Sniper).

“Membawa Tersangka dan Barang Bukti ke kantor Direktorat Narkoba Mabes Polri. Dan penerbitan dan pencarian Daftar Pencarian Orang,” pungkas Eko.

Mengatasi wilayah blankspot dan mewujudkan pemerataan akses komunikasi, khususnya internet di daerah terpencil

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak operator telekomunikasi berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperluas akses telekomunikasi dan internet hingga ke daerah terpencil.

"Mengatasi wilayah blankspot dan mewujudkan pemerataan akses komunikasi, khususnya internet di daerah terpencil," ucap Bobby usai menerima PT Indosat Ooredoo Hutchison di Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubernur Sumut, Kamis.

Menurut Bobby, perluasan akses telekomunikasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan.

Oleh karena itu, Pemprov Sumut mengajak operator telekomunikasi bersinergi mengatasi daerah blank spot yang dimulai dari wilayah Kepulauan Nias.

Selain penguatan infrastruktur telekomunikasi, Bobby juga mengajak operator berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan literasi digital masyarakat.

"Soal literasi digital, kita juga bisa berkolaborasi mulai dari tingkat sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA," ujarnya.

Ia menilai literasi digital perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan seiring perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

Bobby juga mengajak operator telekomunikasi mendukung berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang akan digelar di Sumatera Utara.

"Salah satu agenda terdekat yakni penyelenggaraan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 2026 yang berlangsung di Samosir, Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Head of Circle Sumatera PT Indosat Ooredoo Hutchison Agus Sulistio mengatakan visi dan misi perusahaan sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Program Pak Gubernur selaras dengan misi Indosat. Kami terus berkomitmen memperluas cakupan jaringan untuk menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara," kata Agus.

Ia menjelaskan saat ini jaringan Indosat telah menjangkau sekitar 93 persen wilayah Sumatera Utara, termasuk mulai memperluas layanan di Kepulauan Nias.

Selain memperluas konektivitas, Indosat juga menjalankan program penguatan literasi digital melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.

"Untuk membangun literasi digital, kami telah bekerja sama dengan beberapa kampus dalam program pembelajaran digital," ujar Agus.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) pada 6-7 Juni 2026 diprediksi akan dipadati puluhan ribu pengunjung karena adanya kegiatan berskala nasional dan internasional. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta pun telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas (lalin) dan pengaturan transportasi di sekitar kawasan GBK.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa pihaknya akan menempatkan beberapa petugas pengaturan lalu lintas sejumlah titik strategis. Hal ini guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama kegiatan berlangsung.

"Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Berbagai kegiatan yang berlangsung saat akhir pekan ini, di antara lain EXO Planet #6 ExhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena, Raisa Live Concert "Love & Let Go" di JICC Plenary Hall; Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan; Festival Jamu Nusantara 2026 di Hutan Kota GBK; Hero E-Sport PUBG di Tennis Indoor; Indofest 2026 di JICC Hall B. Serta sejumlah kegiatan lainnya yang tersebar di kawasan GBK dan sekitarnya.

Dishub DKI Jakarta memprediksi sebanyak 37.800 pengunjung akan memadati kawasan GBK pada Sabtu (6/6/2026). Sementara 43.000 pengunjung akan datang pada Minggu (7/6/2026).

Budi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan GBK agar menghindari ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan GBK. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis seluruh kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara umum," tuturnya.

Adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan bersifat situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan. Berikut rekayasa lalin yang disiapkan di sekitar kawasan GBK:

1. Lalu lintas dari Selatan:

- Blok M menuju Utara (Tanah Abang) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai MajaJl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Penjernihan-Jl. KH. Mas Mansyur-dan seterusnya;

- Blok M menuju ke Barat (Slipi) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Letjen S. Parman-dan seterusnya;

- Blok M menuju Timur (Kampung Melayu) dapat melalui Jl. Trunojoyo-Jl. Wolter Monginsidi-Jl. Gunawarman-Jl. Senopati-Jl. Suryo-Jl. Kapten Tendean-Jl. H.R. Rasuna Said-Jl. Prof. Dr. Satrio-Jl. Raya Casablanca-dan seterusnya;

2. Lalu lintas dari Utara, yaitu Tanah Abang menuju ke Selatan (Blok M) dapat melalui Jl. K.H. Mas Mansyur-Jl. Penjernihan-Jl. Penjompongan-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Kebayoran Baru-Jl. Kyai Maja-Jl. Panglima Polim-dan seterusnya;

3. Lalu lintas dari Barat:

- Slipi menuju Selatan (Blok M) dapat melalui Jl.Letjen S Parman-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Kebayoran Baru-Jl. Pakubuwono VI-Jl. Bumi-Jl. Kyai Maja-Jl. Panglima Polim-dan seterusnya;

- Slipi menuju Timur (Tebet) dapat melalui Jl. S Parman- Jl. Pejompongan- Jl. Penjernihan- Jl. RM Margono-Jl. Galunggung- Jl.Dr Saharjo- Jl. Prof Dr Soepomo-Jl. MT Haryono-dan seterusnya.

4. Lalu lintas dari Timur, yaitu Tebet menuju Barat (Slipi) dapat melalui Jl. Kapten Tendean-Jl. Wolter MonginsidiJl. Trunojoyo- Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Letjen S. Parman-dan seterusnya.

Bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi, telah tersedia 10 kantong parkir di kawasan GBK. Namun Dishub DKI juga menyiapkan kantong parkir di beberapa titik lokasi parkir, di antaranya

Di Plaza Tenggara, Plaza Selatan, Istora,Elevated Selatan, Elevated Utara, Akuatik, Lapangan ABC, Stadion Madya, Masjid Albina, dan Lapangan Softball. Kantong parkir tersebut dapat menampung 1.957 kendaraan roda empat dan 8.229 kendaraan roda dua.

Bagi pengunjung yang datang menggunakan transportasi umum, Kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Senayan Bank Jakarta, yaitu:

1. Rute 1 Kota-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00.00-23.59 WIB dan Minggu pukul 07.00-23.59 WIB.

2. Rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

3. Rute 1W Blok M-Ancol dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

4. Rute 3F Kalideres-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

5. Rute 6M Stasiun Manggarai-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

6. Rute 6V Ragunan-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

7. Rute 9C Pinang Ranti-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

8. Rute 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selain itu, layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Gelora Bung Karno 2, yaitu:

1. Rute 1N Tanah Abang-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

2. Rute 1P Senen-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

3. Rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.