Kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

Makassar (ANTARA) - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulsel sebagai bentuk nyata kepedulian negara kepada masyarakat.

Pangdam Bangun Nawoko dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan selama bertahun-tahun, masyarakat di sekitar daerah itu harus menghadapi berbagai risiko saat menyeberangi sungai, terutama ketika musim hujan tiba.

Karena itu, kehadiran Jembatan Perintis Garuda Merah Putih diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Hari ini dengan hadirnya Jembatan Perintis Garuda Merah Putih mudah-mudahan bahaya itu tidak lagi mengintai anak-anak kita, emak-emak kita, dan seluruh masyarakat setiap saat,” ujar Pangdam.

Mayjen TNI Bangun Nawoko juga memberikan apresiasi kepada para prajurit yang bekerja di lapangan dan masyarakat yang bergotong royong hingga jembatan tersebut dapat diselesaikan.

Menurutnya, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bupati Maros Chaidir Syam turut menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XIV/Hasanuddin dan seluruh jajaran TNI yang telah menghadirkan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Tompobulu.

Ia menjelaskan, kehadiran jembatan tersebut akan mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses pendidikan anak-anak, mempercepat distribusi hasil pertanian, hingga membuka peluang pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.

“Jembatan ini akan memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat. Anak-anak kini dapat bersekolah dengan lebih aman, masyarakat lebih mudah menuju kebun, dan aktivitas ekonomi akan semakin berkembang,” katanya disela peresmian jembatan oleh Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan warga.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital di wilayah Ciayumajakuning terus menguat.

Hal itu tercermin dari lonjakan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mencapai Rp3,58 triliun sepanjang Januari-Februari 2026 dengan volume transaksi sebanyak 41,88 juta kali.

Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon menunjukkan, penggunaan QRIS semakin meluas di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.

Tidak hanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil, QRIS kini mulai dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan nominal yang lebih besar.

Kepala Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan tren tersebut menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang dinilai praktis, aman, dan efisien.

"Tren ini menunjukkan penggunaan QRIS semakin luas dan mulai menjadi pilihan utama dalam bertransaksi, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha," ujar Rengganis saat pertemuan dengan Perwakilan Bisnis Indonesia Jawa Barat di Kantor Perwakilan BI Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, pertumbuhan transaksi digital yang konsisten mencerminkan perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Digitalisasi transaksi kini tidak lagi menjadi kebutuhan kelompok tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Peningkatan penggunaan QRIS tidak hanya terlihat dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari nilai transaksi yang terus meningkat setiap bulan.

Transaksi Digital Bertumbuh

Berdasarkan catatan BI Cirebon, nominal transaksi yang sebelumnya berada di kisaran Rp515 miliar per bulan terus mengalami kenaikan.

Pada Januari 2026, nilai transaksi QRIS mencapai Rp1,77 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp1,80 triliun pada Februari 2026.

Kenaikan tersebut menunjukkan masyarakat semakin percaya menggunakan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan konsumsi, mulai dari transaksi harian hingga pembayaran dengan nominal yang lebih besar.

Rengganis menilai perkembangan itu menjadi sinyal positif bagi penguatan ekosistem ekonomi digital di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

"Ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. QRIS kini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan harian, tetapi juga untuk transaksi yang lebih luas," katanya.

Secara wilayah, Kota Cirebon masih menjadi kontributor terbesar penggunaan QRIS di kawasan Ciayumajakuning. Pangsa transaksi dari daerah tersebut mencapai 54,14% dari total volume transaksi.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Indramayu dengan kontribusi 18,52%, disusul Kabupaten Majalengka 9,79%, Kabupaten Kuningan 9,44%, dan Kabupaten Cirebon sebesar 7,11%.

Menurut BI, dominasi Kota Cirebon tidak terlepas dari perannya sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Ciayumajakuning.

Tingginya aktivitas ekonomi, jumlah pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur digital yang relatif lebih siap menjadi faktor pendorong tingginya penggunaan QRIS.

Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang terus meningkat turut mempercepat adopsi pembayaran digital di wilayah tersebut.

"Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, Kota Cirebon memiliki ekosistem digital yang lebih matang. Hal ini mempercepat penetrasi QRIS dibandingkan daerah lainnya," ujar Rengganis.

Bank Indonesia menilai meningkatnya penggunaan QRIS juga berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan di daerah.

Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat dan pelaku usaha memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal.

Karena itu, BI bersama pemerintah daerah terus mendorong perluasan penggunaan QRIS, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Berbagai upaya dilakukan melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan digital, serta perluasan akseptasi merchant QRIS di seluruh wilayah Ciayumajakuning.

Ke depan, BI Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi daerah, termasuk mendorong integrasi QRIS pada berbagai layanan publik dan sektor perdagangan.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan BUMN farmasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui penambahan satu anggota dewan komisaris baru yaitu Bonanza Perwira Taihitu.

Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui pemberhentian secara hormat Jasmine Karsono sebagai Direktur Portofolio, Produk dan Layanan.

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa Dwialam dalam Paparan Publik di Jakarta, Rabu, mengatakan perubahan susunan pengurus dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perseroan, mendukung transformasi bisnis, serta meningkatkan pelaksanaan strategi jangka panjang.

“Para pemegang saham mendorong manajemen untuk memperkuat fundamental bisnis. Berbagai keputusan yang disepakati dalam RUPST merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung penguatan tata kelola, meningkatkan efektivitas operasional, dan memperbaiki kinerja perseroan secara menyeluruh,” ujar Djagad.

Pihaknya meyakini bahwa langkah ini akan semakin memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan agenda transformasi dan peningkatan kinerja perseroan secara berkelanjutan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas komitmen dan kontribusinya selama menjalankan amanah di KAEF. Dengan semangat kolaborasi dan tata kelola yang kuat, kami optimistis dapat terus menghadirkan kinerja yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemegang saham, serta seluruh stakeholders (para pemangku kepentingan),” ujar Djagad.

Ia melanjutkan, langkah ini juga menegaskan komitmen untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), guna memperkuat fundamental bisnis, serta menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri dan tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Dengan demikian, susunan pengurus KAEF berdasarkan keputusan RUPST sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Stefan Looho
• Komisaris Independen : Diah Kusumawardani
• Komisaris Independen : Fachmi Idris​​​​​​​
• Komisaris : Suprianto​​​​​​​
• Komisaris : Sumarjati Arjoso​​​​​​​
• Komisaris : Bonanza Perwira Taihitu

Dewan Direksi

• Direktur Utama : Djagad Prakasa Dwialam
• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Willy Meridian
• Direktur Produksi dan Supply Chain : Hadi Kardoko
• Direktur Sumber Daya Manusia : Disril Revolin Putra
• Direktur Komersial : Hanadi Setiarto

Sebagai informasi, Bonanza Perwira Taihitu merupakan Staf Ahli Bidang Politik & Globalisasi Kesehatan - Kementerian Kesehatan sejak tahun 2025.

Bonanza pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan - Kementerian Kesehatan pada 2022-2024, serta Koordinator Fungsi Politik II untuk Kerjasama Kesehatan, HAM, dan Kemanusiaan - Kementerian Luar Negeri pada 2019.

Sementara itu, latar belakang pendidikan Bonanza, diantaranya S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga (1998) dan S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2003).

Pada kuartal I-2026, Kimia Farma mencatatkan pertumbuhan laba bersih 197,79 persen year on year (yoy) menjadi Rp123,6 miliar, atau mengakhiri tren negatif kerugian tahunan dan menjadi fondasi kokoh untuk mencapai target full-year yang optimis.

“Capaian di kuartal I 2026 ini bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa langkah transformatif yang kami jalankan kini mulai membuahkan hasil. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi memastikan Kimia Farma kembali menjadi kebanggaan industri kesehatan nasional,” ujar Djagad.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 443 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 2 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Lahat dan Kota Palembang telah tiba kembali di Tanah Air, Rabu (3/6/2026).

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Palembang HM Arkan Nurwahiddin mengatakan jumlah jemaah kloter 2 yang tiba hari ini bertambah dibandingkan saat keberangkatan.

“Terdapat sedikit perubahan jumlah jemaah pada kepulangan kloter ini dibandingkan saat keberangkatan lalu. Saat berangkat ke Tanah Suci, Kloter 2 berjumlah 440 jemaah,” ujarnya.

Saat pemulangan, jumlah jemaah kloter 2 bertambah menjadi 443 orang dari semula 440 orang saat keberangkatan ke Tanah Suci. Penambahan tersebut berasal dari tiga jemaah yang bergabung kembali ke kloter tersebut.

Mereka adalah Lismawati asal Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya tergabung dalam kloter 12 dan dipindahkan karena alasan kesehatan. Selain itu, terdapat Suhana dan Siti Mahmudah yang merupakan jemaah asal kloter 2, namun sempat tertunda keberangkatannya sehingga berangkat bersama kloter 3.

“Alhamdulillah, di fase kepulangan ini mereka bisa kembali bergabung dengan kloter asalnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam kondisi selamat.

Dia juga memberikan imbauan khusus untuk para jemaah terkait keselamatan perjalanan menuju ke daerah asal, terutama jemaah yang berasal dari Kabupaten Lahat yang masih menempuh perjalanan darat cukup jauh.

“Untuk jemaah Kota Palembang mungkin sudah dekat, tetapi untuk Kabupaten Lahat masih ada sekitar 200 kilometer lagi. Tolong patuhi petugas, ingatkan sopir agar tidak buru-buru, dan utamakan keselamatan agar bisa sampai dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat,” pungkasnya.

Perairan Maluku, termasuk Pulau Buru, memiliki kekayaan hayati dan sejarah maritim yang besar sehingga perlu dijaga dan dipromosikan secara berkelanjutan

Ambon (ANTARA) - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon bersama Tim Ekspedisi Selam Wanadri Women Divers melaksanakan ekspedisi selam di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Maluku, guna mendukung pelestarian ekosistem laut dan mengangkat potensi kemaritiman daerah tersebut.

"Ekspedisi ini merupakan langkah positif untuk memperkuat kepedulian terhadap pelestarian laut sekaligus memperkenalkan potensi kemaritiman Maluku kepada masyarakat luas," kata Komandan Kodaeral IX Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Rabu.

Menurut Hanarko, perairan Maluku, termasuk Pulau Buru, memiliki kekayaan hayati dan sejarah maritim yang besar sehingga perlu dijaga dan dipromosikan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan edukasi.

Ia mengatakan, Kodaeral IX mendukung penuh pelaksanaan ekspedisi yang berlangsung hingga 11 Juni 2026 tersebut karena sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut di wilayah Maluku.

"Kami mengapresiasi semangat dan dedikasi Tim Wanadri Women Divers yang turut berkontribusi mengangkat potensi kemaritiman Indonesia, khususnya di Maluku. Kegiatan ini tidak hanya bernilai eksploratif, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi pelestarian lingkungan," ujarnya.

Hanarko menjelaskan kolaborasi antara Kodaeral IX dan Tim Wanadri difokuskan pada sejumlah program konservasi di kawasan pesisir Pulau Buru, antara lain restorasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Ibu Karang.

Program tersebut, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir yang menjadi penopang kehidupan warga setempat.

Selain kegiatan konservasi, ekspedisi juga bertujuan mendokumentasikan potensi bawah laut Pulau Buru yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut serta kawasan pesisir yang masih terjaga.

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kekayaan maritim Indonesia," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

TEHERAN - Amerika Serikat (AS) dan Iran diprediksi hanya akan memperpanjang gencatan senjata. Tapi, kedua negara tersebut tidak akan mampu mewujudkan perdamaian.

Ada sisi trauma dari Iran yang sudah dua kali diserang AS dan Israel. Selain itu, kekompakan negara-negara Arab mendukung invasi AS ke Iran juga menjadi poin penting.

5 Alasan Perdamaian AS dan Iran Tak Mungkin Terjadi, Teheran Akan Memiliki Senjata Nuklir

1. Israel Selalu Ingin Menggulingkan Rezim Iran

Alan Eyre, mantan diplomat AS dan peneliti di Middle East Institute, mengatakan bahwa meskipun konflik antara AS dan Iran berakhir, bukan berarti akan ada perdamaian di kawasan tersebut.

“Mereka [Iran] telah diserang dua kali. Mereka berpikir Israel berusaha menggulingkan rezim dan AS ingin melakukan hal yang sama. Jadi tidak akan ada perdamaian. Yang terbaik yang akan kita dapatkan adalah gencatan senjata yang diperpanjang,” kata Eyre kepada Al Jazeera.

2. Iran Selalu dalam Siaga Perang

Iran akan tetap dalam keadaan siaga perang, akan membangun kembali militer dan persenjataan rudalnya, dan kemungkinan akan mencoba untuk mendapatkan senjata nuklir, yang “tidak terjadi sebelum perang”, tambah Eyre.

3. Iran Akan Memiliki Senjata Nuklir

Sebelum konflik, Iran dianggap sebagai “negara yang menjaga senjata nuklir” dan tidak mengejar persenjataan nuklir, kata Eyre.

Namun, pendekatan garis keras AS telah mengubah perhitungan tersebut, katanya.

4. Berkorelasi dengan Invasi Israel di Lebanon

Kampanye militer Israel yang berkelanjutan di Lebanon mungkin kurang berkaitan dengan tujuan “keamanan” daripada dengan kelangsungan politik seseorang, menurut Colin Clarke, direktur eksekutif Soufan Center.

“Saya bahkan tidak memikirkannya sebagai Israel. Saya memikirkannya sebagai Benjamin Netanyahu dan kebutuhannya untuk melanjutkan mesin perang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum,” kata Clarke kepada Al Jazeera. “Begitu musik berhenti, Anda harus mencari kursi, dan dia menghadapi banyak tekanan di dalam negeri Israel.”

5. Iran Bukan Macan Kertas

Clarke mengatakan perang tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu tanpa dukungan Washington dan keputusan akhirnya berada di tangan Trump.

“Tidak akan ada kelanjutan perang ini tanpa dukungan AS. Netanyahu dapat meyakinkan Presiden Trump untuk melancarkan perang, dan Presiden Trump dapat membalikkan tekanan itu dan mengakhiri perang.”

Kuncinya adalah Washington memahami batasan dari apa yang dapat dicapai oleh kekuatan militer, tambahnya. “Iran tidak akan sepenuhnya menyerah atau tunduk. Ini bukan macan kertas yang bisa digulingkan dalam semalam seperti Venezuela. Setelah itu dipahami, saya pikir dia bisa melakukannya.”

Bisnis.com, MAJALENGKA — Arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Majalengka menunjukkan pelemahan pada April 2026. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tercatat hanya 217 orang, turun dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 274 kunjungan.

Pada saat yang sama, kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami penurunan dari hampir seluruh daerah asal utama di Jawa Barat.

Kepala BPS Kabupaten Majalengka, Yanti Heryanti, mengatakan data kunjungan wisata menunjukkan adanya perlambatan pada April 2026 setelah sebelumnya terjadi pergerakan yang relatif fluktuatif.

“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui BIJB Kertajati pada April 2026 tercatat sebanyak 217 kunjungan. Angka ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 274 kunjungan,” kata Yanti, Rabu (3/6/2026).

Sepanjang periode April 2025 hingga April 2026, jumlah wisman yang datang melalui BIJB Kertajati bergerak naik turun. Puncak kunjungan terjadi pada Juni 2025 dengan 513 wisatawan, sedangkan titik terendah tercatat pada Oktober 2025 yang hanya mencapai 151 kunjungan.

Meski memiliki pintu gerbang internasional, volume kedatangan wisatawan asing ke Majalengka masih tergolong rendah. Bahkan jumlah kunjungan bulanan belum pernah menembus 1.000 wisatawan selama periode pengamatan tersebut.

Berdasarkan negara asal, wisatawan asal Singapura menjadi kelompok terbesar yang masuk melalui BIJB Kertajati pada April 2026 dengan jumlah 112 orang. Angka tersebut tumbuh 51,35% dibandingkan April 2025 dan meningkat 89,83% dibandingkan Maret 2026.

Sementara itu, wisatawan asal Malaysia tercatat sebanyak 25 orang atau naik 108,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di luar dua negara tersebut, jumlah kunjungan relatif sangat terbatas. Wisatawan asal Jepang hanya tercatat dua orang. Adapun wisatawan dari Filipina, India, Amerika Serikat, dan Perancis masing-masing hanya satu orang.

BPS juga mencatat tidak ada kunjungan wisatawan dari Thailand, Korea Selatan, maupun China melalui BIJB Kertajati pada April 2026.

Menurut Yanti, data tersebut menunjukkan bahwa pasar wisatawan internasional yang memanfaatkan Bandara Kertajati masih sangat terbatas dan belum terbentuk secara kuat.

“Pergerakan kunjungan masih dipengaruhi oleh konektivitas penerbangan internasional dan pola perjalanan wisatawan yang masuk melalui bandara ini,” ujarnya.

Tidak hanya wisatawan asing, kunjungan wisatawan nusantara ke Majalengka juga mengalami penurunan pada April 2026. Hampir seluruh daerah asal utama wisatawan mencatatkan penurunan dibandingkan Maret 2026 maupun April 2025.

Kabupaten Cirebon masih menjadi penyumbang wisatawan terbesar dengan 37.485 kunjungan. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sumedang sebanyak 23.400 kunjungan, Kabupaten Indramayu 20.868 kunjungan, Kota Bandung 15.288 kunjungan, dan Kabupaten Kuningan 13.433 kunjungan.

Meski mendominasi, seluruh daerah tersebut mengalami penurunan jumlah kunjungan dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan kunjungan wisatawan pada April 2026 menjadi sinyal bahwa sektor pariwisata Majalengka masih menghadapi tantangan besar.

"Keberadaan BIJB Kertajati yang selama ini diharapkan menjadi pintu masuk wisatawan internasional belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan ke destinasi wisata lokal," ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum baru terkait tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.

Berdasarkan salinan dokumen, pemerintah menetapkan bahwa besaran tarif PPh yang bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tertentu adalah sebesar 0,5 persen. 

Tarif ini ditujukan untuk menjaga praktik bisnis yang sehat serta menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pembukuan akuntansi secara komprehensif.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku UMKM berbentuk badan usaha non-perseorangan. Berdasarkan ketentuan peralihan yang tertuang dalam Pasal II ayat (1) huruf e, badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) non-perorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDes Bersama) masih diizinkan menggunakan tarif PPh final 0,5 persen.

Namun, hak pemanfaatan tarif murah tersebut dibatasi oleh tenggat waktu yang mengacu pada regulasi sebelumnya (PP 55/2022) dan dalam Pasal II ayat (1) huruf e sudah ditegaskan.

"Wajib Pajak badan berbentuk: 1) persekutuan komanditer; 2) firma; 3) perseroan terbatas selain perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; atau 4) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat finalnya belum berakhir, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir," tulis Pasal II ayat (1) huruf e, dikutip Rabu (3/6/2026).

Melalui penegasan ini, pelaku usaha berbentuk CV, PT, dan Firma yang kuota jangka waktu fasilitas PPh finalnya belum habis, tetap dapat menyetor pajak dengan tarif 0,5 persen hingga batas waktu maksimalnya berakhir, sepanjang mereka terus memenuhi kriteria omzet yang ditentukan.

Sebagai contoh konkret yang dipaparkan dalam penjelasan undang-undang, sebuah Persekutuan Komanditer (CV) yang terdaftar sejak Juni 2023 dan memiliki omzet di bawah batas maksimal, dinyatakan tetap dapat memanfaatkan skema PPh final ini secara sah hingga akhir Tahun Pajak 2026.

Hak penggunaan tarif PPh final 0,5 persen bagi badan usaha berbentuk CV, PT, Firma, maupun BUMDes tersebut terikat ketat pada koridor jumlah omzet tahunan. Aturan ini mematok ambang batas peredaran bruto maksimal sebesar Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 miliar) dalam satu tahun pajak.

Jika akumulasi peredaran bruto atau nilai pengganti dari penyerahan barang dan jasa yang diperoleh badan usaha tersebut telah menembus angka Rp4,8 miliar di tengah berjalan atau pada akhir Tahun Pajak, maka pada Tahun Pajak berikutnya badan usaha tersebut wajib beralih menggunakan skema pajak normal. 

Hal tersebut artinya, mereka wajib menyelenggarakan pembukuan penuh dan dikenai tarif PPh berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan fasilitas Pasal 31E.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, setelah lembaga antirasuah menggelar OTT dan menangkap sejumlah pejabat imigrasi dan pihak swasta. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan TKA untuk tinggal di Indonesia.

Dari pantauan Bisnis, Silmy datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam, pukul 22.38 WIB. Silmy datang bersama empat ajudan.

Silmy memilih tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media sampai dirinya naik ke ruang pemeriksaan. Sempat terjadi kericuhan karena salah satu ajudan diduga menghalangi kerja awak media.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa Silmy hendak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Keberadaannya sempat dicari oleh tim KPK, hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, Rabu (3/6/2026), sebelum Silmy datang ke KPK.

Sebagai konteks, kasus ini adalah rangkaian operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

KPK telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 orang penyelenggara negara dan PNS, serta 9 orang merupakan pihak swasta. Dari pihak penyelenggara negara, KPK telah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Budi menyebut, dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Begitu pun sejumlah pihak lainnya yang diamankan di Jakarta.

KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Budi menyampaikan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini. Menurutnya, penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

"Terkait dengan konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kita sama-sama tunggu ya, nanti kami akan update," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sejumlah paket pekerjaan jalan bahkan sempat sepi peminat karena kontraktor menilai biaya konstruksi yang terus meningkat membuat proyek tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, kenaikan kurs dolar sempat mengganggu proses lelang sejumlah proyek infrastruktur yang digelar Pemprov Jabar. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tender yang biasanya diperebutkan kontraktor justru tidak mendapatkan peserta.

"Sebetulnya, itu yang mengakibatkan kemarin beberapa kegiatan Pemprov Jabar lelangnya sempat tidak ada peminat," ujar Dedi Mulyadi, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dedi, hasil evaluasi menunjukkan minimnya peserta lelang dipicu melonjaknya biaya pembangunan seiring pelemahan rupiah. Kenaikan kurs dolar berdampak pada harga berbagai material konstruksi, mulai dari semen, hot mix (aspal), hingga beton.

"Biasanya orang antre rebutan. Setelah saya analisis, faktor penyebabnya harga. Mereka menghitung tidak ada untungnya," katanya.

Meningkatnya harga material membuat kontraktor lebih berhati-hati mengikuti tender proyek pemerintah. Mereka menilai nilai kontrak yang ditawarkan tidak lagi sebanding dengan risiko kenaikan biaya produksi akibat fluktuasi kurs.

Meski demikian, Pemprov Jabar akhirnya melakukan evaluasi terhadap sejumlah paket pekerjaan sehingga proyek-proyek tersebut kembali menarik minat pelaku usaha konstruksi.

"Tetapi akhirnya ada juga peminatnya setelah kita lakukan evaluasi," katanya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.940,10 per dolar AS pada Rabu (3/6/2026). Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah dalam beberapa bulan terakhir dan memberi tekanan pada biaya pembangunan infrastruktur yang bergantung pada bahan baku serta komponen yang sensitif terhadap pergerakan dolar.

Saat ini Pemprov Jabar tengah mengerjakan sejumlah proyek strategis, di antaranya rekonstruksi dan pelebaran Jalan Raya perbatasan Bandung-Garut dari lebar 9 meter menjadi 12 meter, pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di berbagai daerah, serta proyek jembatan dan sarana konektivitas antarwilayah.

Dedi memastikan dampak pelemahan rupiah masih dapat diantisipasi melalui penyesuaian perhitungan biaya dan negosiasi dalam pelaksanaan proyek.

"Nilai tukar dolar mempengaruhi harga semen, hot mix, beton, semuanya berpengaruh. Tapi sampai hari ini masih bisa kita negosiasikan," katanya.

Di sisi lain, pihaknya mengakui pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif bagi seluruh sektor usaha. Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan dua konsekuensi berbeda bagi pelaku ekonomi, terutama antara sektor yang berorientasi ekspor dan yang bergantung pada bahan baku impor.

"Dampaknya pasti ada dua variabelnya. Yang ekspor pasti merasa untung, tapi yang bahan bakunya impor pasti berat. Pasti ada yang dirugikan dan diuntungkan, tapi saya berharap ke depan dolar bisa lebih stabil," ujar Dedi.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pendatang dan wisatawan perlu memahami sejumlah kosakata khas Medan agar lebih mudah menangkap percakapan sehari-hari di salah satu kota utama di bagian barat Indonesia ini.

Kota Medan dikenal sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Utara sekaligus pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa di Sumatra. Mengutip dari situs Pemerintah Kota Medan mengatakan, kota ini sebagai wilayah dengan pangsa pasar barang dan jasa yang besar, sehingga menjadi daya tarik bagi produsen dan tenaga kerja.

Medan memiliki posisi penting karena menjadi simpul kegiatan masyarakat di Sumatra bagian utara. Badan Pusat Statistik mencatat Kota Medan memiliki luas wilayah 279,29 kilometer persegi.

Selain menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, Medan juga dikenal sebagai kota yang berwarna karena keragaman penduduknya. Identitas “Colorful Medan” menggambarkan kota yang multietnis dengan setiap entitas memiliki ciri khas dan saling memberi warna satu sama lain.

Keragaman itu ikut membentuk bahasa percakapan warga Medan yang lugas, spontan, dan kaya istilah lokal. Sejumlah kata bahkan memiliki arti berbeda dari pemahaman umum dalam bahasa Indonesia, seperti pajak yang berarti pasar tradisional dan kereta yang berarti sepeda motor.

Berikut 30 istilah atau kosakata khas Medan yang sering dipakai di Medan:

1. Aci — boleh

2. Angek — iri/cemburu

3. Babon — besar

4. Bedangkik — pelit

5. Berondok — bersembunyi

6. Bonbon — permen

7. Cak — coba

8. Cem/Cam — seperti

9. Cemana — bagaimana

10. Cengkunek — lagak/gaya/omong kosong

11. Congok — rakus

12. Cop — berhenti sebentar/istirahat dulu

13. Deking — orang yang membantu dari belakang

14. Ecek-ecek — pura-pura

15. Enceng — berhenti dalam waktu lama

16. Galon — SPBU

17. Kali — banget/sangat

18. Kelen — kalian

19. Kereta — sepeda motor

20. Kombur — gosip/banyak bicara

21. Mancis — korek api

22. Pajak — pasar tradisional

23. Pantang — tidak mau/kesal terhadap sesuatu

24. Pasar — jalan raya

25. Payah — susah/sulit

26. Recok — ribut

27. Sekutil — sedikit sekali

28. Semalam — kemarin

29. Sor — suka/tertarik

30. Tokok — pukul/hantam

Bisnis.com, BATAM — Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 6,8% menjadi perhatian pemerintah pusat. Padahal, daerah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi salah satu tujuan utama investasi nasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor mengatakan, perkembangan kawasan industri di Kepri, khususnya Batam, terus menunjukkan tren positif dengan masuknya berbagai investasi besar yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun, manfaat investasi tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

“Investasi yang baik harus berdampak terhadap masyarakat. Saat ini tingkat pengangguran di Kepri masih sekitar 6,8% dan itu masih cukup tinggi,” kata Afriansyah di Batam, Rabu.

Menurutnya, Batam tidak hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi juga mulai bertumbuh sebagai kawasan industri pariwisata.

"Kondisi ini membuka peluang kerja baru yang perlu direspons dengan penyediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk memperkuat program pelatihan vokasi, termasuk di sektor hospitality dan pariwisata.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat lokal dapat mengisi peluang kerja yang muncul seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi di daerah tersebut.

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai pelatihan kerja yang ada di Kepri untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga terjadi link and match,” ujarnya.

Selain pengembangan kompetensi tenaga kerja, Wamenaker juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna mencegah terulangnya kecelakaan kerja di kawasan industri.

Afriansyah juga mengingatkan perusahaan-perusahaan di Batam agar memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal. Menurutnya, masih terdapat sejumlah peluang kerja yang belum mampu diisi oleh tenaga kerja daerah karena keterbatasan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengungkapkan bahwa tingginya angka pengangguran menjadi paradoks di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang termasuk tertinggi secara nasional.

Berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kepri mencapai sekitar 6,8% atau setara dengan hampir 75.000 orang dari total 1,2 juta angkatan kerja.

“Ini menjadi anomali. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kawasan industri terus berkembang, ada kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional, tetapi angka pengangguran masih tinggi,” kata Diki.

Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi Kepri adalah belum optimalnya kesiapan kompetensi tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat di daerah tersebut.

Karena itu, pihaknya berharap program vokasi yang akan diperkuat pemerintah pusat dapat diarahkan pada kebutuhan riil dunia usaha dan industri sehingga tenaga kerja lokal memiliki peluang lebih besar untuk terserap.

“Kami ingin tenaga kerja lokal bisa mengisi kebutuhan industri yang ada di Kepri. Kuncinya adalah peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.