Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini terkait kepastian pembayaran gaji guru dan tenaga honorer di sekolah.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 guru dan pegawai berstatus honorer hingga kini belum menerima gaji. Kondisi itu disebut akibat terhambatnya aturan melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB. "Saya sudah WA [WhatsApp], Bu Menpan belum jawab," kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi anggaran untuk membayar ribuan tenaga honorer tersebut—mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan—sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan pembayaran karena masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.

Dia menegaskan, kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ya, saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat bagaimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa gaji honorer di sekolah ini tersendat sejak Maret 2026, padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut. "Ini ada kabar sedih," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak guru honorer dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan yang tertahan ini lantaran adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu, daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

"Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU [Tata Usaha]," tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

"Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar," paparnya.

JAKARTA - Ciptakan lingkungan aman dan modern, warga RT11/07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melakukaninovasi. Salah satunya dengan menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi. Inovasi tersebut meliputi penggunaan e-Gate 11 berbasis kartu RFID, pemasangan CCTV, serta penyediaan GPS kendaraan dan panic button sebagai sistem tanggap darurat.

Panic button yang tersedia memungkinkan warga melaporkan kondisi darurat secara instan. Saat ditekan, alat ini akan membunyikan sirine, sehingga mempercepat respons terhadap kejadian seperti pencurian, kebakaran, atau kondisi medis darurat.

Apresiasi atas inovasi ini disampaikan langsung oleh jajaran kepolisian saat melakukan kunjungan pemantauan kegiatan Satkamling di wilayah tersebut.

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Doddy Ginanjar, mengaku bangga dengan terobosan yang dilakukan oleh Ketua RT11. Doddy menilai sistem e-Gate yang mengharuskan penggunaan kartu akses berhasil meningkatkan keamanan lingkungan secara signifikan.

“Saya merasa bangga dan senang melihat inovasi yang dilakukan. Dengan adanya e-Gate ini, angka curanmor yang sebelumnya tinggi kini menjadi nol. Ini patut dicontoh oleh RT lain di Jakarta Selatan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Selain aspek keamanan, Doddy juga menyoroti keberhasilan warga dalam merapikan lingkungan serta menyatukan hubungan sosial antara penduduk asli dan warga pendatang. “Menyatukan warga itu butuh effort besar. Di sini terlihat kekompakan dan keharmonisan yang luar biasa,” ucapnya.

Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma menilai integrasi antara teknologi dan sistem sosial di lingkungan RT tersebut sebagai langkah progresif.

“Membangun ekosistem antara lingkungan dan teknologi seperti ini merupakan hal luar biasa. Dengan CCTV, alarm darurat, dan sistem pemanggilan warga saat situasi genting, ini sangat membantu tugas kepolisian dan patut menjadi contoh bagi wilayah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT 11/07, Iptu Imam Basori, menjelaskan bahwa sistem keamanan di wilayahnya kini telah terintegrasi secara modern melalui kombinasi teknologi dan partisipasi aktif warga.

Imam memaparkan kegiatan Satkamling tidak hanya sebatas ronda, tetapi telah berkembang menjadi sistem terpadu, mulai dari patroli rutin, kontrol akses tamu, monitoring kendaraan.

Beberapa inovasi unggulan yang diterapkan antara lain: e-Gate 11 dengan akses terbatas bagi warga terdaftar, Pemantauan CCTV real-time di pos kamling dan beberapa smartphone warga, Penggunaan GPS untuk kendaraan warga. Serta Respons cepat melalui panic button.

Selain itu, warga juga aktif menjaga solidaritas melalui koordinasi antar petugas, pengecekan rumah kosong, hingga penanganan cepat gangguan kamtibmas.

“Keamanan bukan hanya tugas petugas, tapi tanggung jawab bersama. Dengan teknologi dan kebersamaan warga, kami ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis,” ujar Imam Basori.

Dengan berbagai inovasi tersebut, RT 11 RW 07 kini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan teknologi mampu menciptakan sistem keamanan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Polisi pun berharap model ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari penguatan keamanan berbasis masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) buka suara mengenai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pihaknya secara konsisten mendukung program prioritas pemerintah, melalui pemberian akses kredit perbankan kepada UMKM.

“Jadi kalau bicara mendukung program prioritas pemerintah, kami sangat mendukung,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program spesifik pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat program ini bukan ranah Superbank yang fokus pada program-program digital.

“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital. Jadi memang bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Kendati begitu, Superbank memiliki cara yang berbeda dalam mendukung program-program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan akses pembiayaan kepada underbankedmarket.

Dalam hal ini, kata Tigor, Superbank memanfaatkan ekosistem yang ada di aplikasi Grab dan OVO untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Mengingat, kedua aplikasi ini memiliki data-data behavior analysis transaksi yang memudahkan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur.

“Jadi, program-program seperti itu, untuk upaya pemerintah untuk terus memberikan akses terhadap kredit tersebut, kita akan dukung 100%,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam rancangan beleid tersebut, Kiki menuturkan bahwa OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

JAKARTA - Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai program prioritas nasional, PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmen kuat melalui kerja nyata di lapangan. Di balik progres yang terus bergerak, terdapat dedikasi tinggi dan kerja keras ratusan pekerja yang menjadi ujung tombak keberhasilan proyek ini.

Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya memastikan, bahwa percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada waktu, tetapi juga tetap mengedepankan kualitas serta keselamatan kerja. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan manajemen proyek, peningkatan pengawasan teknis, serta penerapan disiplin terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lokasi proyek.

“Di lapangan, percepatan proyek didukung oleh ratusan tenaga kerja yang bekerja tanpa mengenal waktu. Dalam satu lokasi, jumlah pekerja dapat mencapai 400 hingga 600 orang yang bekerja secara bergantian siang dan malam demi memastikan target nasional dapat tercapai. Dedikasi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ritme pembangunan tetap optimal,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana.

Mensos: Siswa Sekolah Rakyat Ditargetkan Capai 100 Ribu pada 2027



Guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, Brantas Abipraya pun memberangkatan 2.500 pekerja dari pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk percepatan proyek SR tak hanya di Jawa namun juga di Kalimantan dan Sulawesi.

Pengorbanan para pekerja menjadi bagian penting dari proses ini. Banyak di antara mereka yang harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang tidak singkat, bahkan melewatkan momen-momen berharga bersama orang terdekat. Namun, hal tersebut dijalani dengan penuh tanggung jawab, sebagai wujud komitmen terhadap pekerjaan dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Budaya kerja yang dibangun Brantas Abipraya juga menekankan nilai kebersamaan dan gotong royong. Di lapangan, tidak ada sekat antara mandor, engineer, hingga pimpinan proyek. Dalam kondisi tertentu, seluruh tim turun langsung membantu pekerjaan, memastikan progres tetap berjalan sekaligus menjaga keselamatan bersama. Solidaritas ini menjadi kekuatan yang mempercepat penyelesaian proyek di tengah berbagai tantangan.

Pesan Prabowo: Tidak Boleh Ada Titipan dan Kongkalikong Seleksi Siswa Sekolah Rakyat



Komitmen terhadap keselamatan kerja menjadi prioritas utama perusahaan. Setiap aktivitas diawali dengan safety briefing, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang disiplin. Bagi Brantas Abipraya, keselamatan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab terhadap setiap insan proyek.

Berbagai tantangan di lapangan, seperti kondisi cuaca ekstrem, medan yang kompleks, hingga keterbatasan logistik, dihadapi dengan ketangguhan dan semangat pantang menyerah. Hal ini sejalan dengan nilai perusahaan dalam menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek.

Selain itu, setiap proyek yang digarap Brantas Abipraya ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Kehadiran proyek membuka peluang peningkatan keterampilan dan taraf hidup masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat peran pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah.

Salah satu pekerja proyek, Budi, menjadi representasi dari dedikasi tersebut. Ia merantau dari Lamongan dan bekerja tanpa lelah demi keluarganya.

“Setiap adukan semen yang saya kerjakan, saya bayangkan untuk masa depan anak-anak saya. Walaupun jauh dari keluarga, saya bangga karena ini bukan sekadar pekerjaan, tapi kontribusi untuk masa depan mereka dan anak-anak Indonesia,” ungkapnya.

Di tengah dinamika tersebut, harapan masyarakat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat turut menjadi motivasi tersendiri. Anak-anak di sekitar proyek kerap menyaksikan proses pembangunan dengan penuh antusias, menggambarkan harapan akan akses pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Bagi Budi dan rekan-rekannya, pekerjaan ini memiliki makna yang lebih dalam. “Membangun sekolah seperti ini adalah kebanggaan. Harapannya bisa menjadi amal jariyah, memberi manfaat bagi banyak orang,” tambahnya.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menegaskan, bahwa keberhasilan percepatan proyek ini tidak terlepas dari peran besar para pekerja di lapangan. “Dedikasi dan kerja keras para pekerja merupakan kunci utama di balik setiap progres pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka bekerja dengan komitmen tinggi dalam berbagai kondisi, menunjukkan semangat luar biasa untuk menyelesaikan proyek ini dengan kualitas terbaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kontribusi nyata Brantas Abipraya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sebagai BUMN konstruksi yang berpengalaman, Brantas Abipraya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan dalam setiap proyek yang dikerjakan. Perusahaan juga akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proyek berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, di balik berdirinya bangunan Sekolah Rakyat, terdapat kerja keras yang mungkin tidak selalu terlihat. Namun melalui komitmen dan dedikasi para pekerja, Brantas Abipraya tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga turut membangun masa depan generasi bangsa.

“Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Kami berkomitmen mengebut penyelesaian proyek ini, tentunya dengan mengutamakan kualitas terbaik, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja,” pungkas Dian Sovana, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.

Harga minyak goreng kembali merangkak di mayoritas daerah menjelang penutupan April 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 224 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng pada pekan keempat April.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan lonjakan jumlah daerah yang mengalami kenaikan itu terus bertambah dibanding pekan sebelumnya sehingga perlu diwaspadai.

"Demikian juga untuk minyak goreng, ini yang perlu mendapat perhatian. Karena perubahan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya cukup banyak. Di minggu ketiga April hanya ada 207 kabupaten/kota, sekarang sudah 224 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya di minggu keempat April 2026," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (27/4).

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, yakni gabungan minyak goreng curah, premium, dan Minyakita, naik 1,50 persen dibanding Maret 2026. Harganya naik dari Rp19.358 per liter menjadi Rp19.648 per liter pada pekan keempat April.

Jika dirinci kenaikan paling tajam terjadi pada minyak goreng curah yang melonjak 3,24 persen dari Rp18.277 per liter menjadi Rp18.870 per liter.

Sementara minyak goreng kemasan premium naik 1,68 persen dari Rp22.276 per liter menjadi Rp22.650 per liter. Adapun Minyakita relatif stagnan, hanya naik tipis 0,02 persen dari Rp16.353 menjadi Rp16.357 per liter.

Kenaikan harga minyak goreng itu kini sudah terjadi di 62,22 persen wilayah Indonesia. BPS juga mencatat harga tertinggi minyak goreng ditemukan di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp60 ribu per liter, disusul Kabupaten Pegunungan Bintang Rp50 ribu per liter, dan Kabupaten Puncak Jaya Rp42.500 per liter.

Selain minyak goreng, gula pasir ikut menunjukkan tren serupa. BPS mencatat harga gula pasir nasional naik 1,50 persen dari Rp18.488 per kilogram (kg) pada Maret menjadi Rp18.765 per kg pada pekan keempat April.

"Untuk gula pasir, ini juga mengalami peningkatan pada Minggu ke-4 April sebesar 1,50 persen. Harga saat ini Rp18.765 (per kg). Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya itu ada 185," kata Ateng.

Kenaikan gula pasir kini terjadi di 185 kabupaten/kota atau lebih dari separuh wilayah Indonesia. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Puncak mencapai Rp40 ribu per kg, diikuti Kabupaten Pegunungan Bintang Rp35.263 per kg, dan Kabupaten Puncak Jaya Rp35 ribu per kg.

Tekanan harga juga mulai terasa pada beras. Ateng menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH beras terus bertambah selama empat bulan terakhir dan kini mencapai 109 kabupaten/kota, naik jauh dari 72 kabupaten/kota pada Januari.

Secara rata-rata nasional, harga beras medium naik 0,47 persen dari Rp14.255 per kg menjadi Rp14.321 per kg. Sementara itu, beras premium naik 0,34 persen hingga menyentuh Rp16.074 per kg.

Tak hanya itu, cabai merah juga masih merangkak naik di 137 kabupaten/kota. Meski secara nasional masih berada dalam rentang harga acuan, sejumlah wilayah mencatat harga sangat tinggi, salah satunya Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mencapai Rp116.842 per kg.

Di sisi lain, telur ayam ras memang turun tipis 1,57 persen secara nasional, namun masih ada 98 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. Untuk daging ayam ras, harga nasional turun 3,07 persen, tetapi kenaikan masih terjadi di 89 kabupaten/kota.

"Demikian dengan gula pasir, ada 185 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan atau kenaikan IPH-nya. Dibandingkan dengan bulan lalu, di situ ada 171. Cabai merah juga demikian, ada 137 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya," tutur Ateng.

Selain komoditas tersebut, BPS juga menaruh perhatian pada bawang merah yang menjadi penyumbang kenaikan harga terluas, yakni di 227 kabupaten/kota.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung sempat bersalaman, berbincang, dan tertawa bersama Presiden Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri dan pejabat baru di Istana Negara , Senin (27/4/2026) ini. Rocky mengungkapkan, saat berbincang dengan Prabowo, ia disebut Prabowo sebagai seorang disiden.

Diketahui, disiden merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mau menurut pemerintahnya karena menganggap pemerintah itu tidak sah atau pembangkang

"Ya pokoknya adalah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu," kata Rocky kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Rocky menyebutkan, Prabowo menyampaikan ucapan tersebut dengan wajah bercanda. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang disiden. "Tapi Anda lihat wajahnya (Prabowo) wajah bercanda. Memang saya disiden,” ujar dia.

Rocky juga membeberkan isi obrolannya saat bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menuturkan, dirinya berbicara perihal ethics of care dan ethics of right bersama Teddy.

"Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh; bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi," jelasnya.

Rocky melanjutkan, "Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum."

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung tren meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal, namun ia mengingatkan investor pemula agar tidak merasa langsung mahir hanya karena mulai membeli saham.

Menurut Purbaya, banyak investor muda, khususnya Gen Z, punya keberanian tinggi masuk pasar modal, tetapi sering kali belum dibarengi pemahaman yang memadai soal risiko investasi.

“Sekarang juga banyak Gen Z yang berinvestasi di pasar modal kan. Sekitar 57 persen. Kalau Gen Z biasanya sok tahu,” kata Purbaya dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Purbaya menilai keberanian berinvestasi bukan hal buruk selama dibarengi bekal pengetahuan yang cukup.

Namun jika belum memahami mekanisme pasar, ia menyarankan investor muda menyerahkan pengelolaan dana kepada profesional lebih dulu sambil belajar.

Purbaya menekankan masuk ke pasar modal tidak otomatis membuat seseorang menjadi investor andal.

Menurut Purbaya, pemula sebaiknya memahami dulu dasar-dasar investasi sebelum mengambil risiko lebih besar.

Mantan Ketua LPS ini pun mendorong investor muda memanfaatkan reksa dana sebagai pintu masuk berinvestasi, terutama bagi masyarakat yang belum punya cukup waktu dan pengetahuan memantau pasar setiap hari.

“Kalau Anda memang jago. Tapi kalau enggak, ikutin saja dulu sambil belajar,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mempromosikan Program Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) sebagai salah satu instrumen untuk membantu investor ritel mengelola risiko melalui investasi berkala.

Menurut dia, konsep investasi bertahap atau rupiah cost averaging bisa membantu investor mengurangi risiko salah menentukan waktu masuk pasar (market timing), sekaligus membangun disiplin investasi jangka panjang.

“PINTAR memitigasi risiko market timing. Anda tidak perlu lagi pusing kapan waktu terbaik untuk masuk ke pasar,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, strategi menyisihkan dana secara rutin dalam jumlah tetap dapat membuat harga perolehan investasi menjadi lebih optimal dalam jangka panjang, apalagi di tengah pasar yang fluktuatif dan sulit diprediksi.

Purbaya juga menyinggung teori bahwa pergerakan pasar kerap sulit ditebak, sehingga bagi investor pemula, pendekatan pasif lewat reksa dana dinilai lebih aman dibanding langsung aktif memperdagangkan saham sendiri. “Kalau yang jago bisa, tapi yang jago cuma sedikit,” ucapnya.

Menurut Purbaya, penggunaan manajer investasi profesional juga bisa membantu investor pemula menghindari keputusan emosional yang kerap muncul saat pasar bergejolak.

Ia menilai pendekatan itu penting terutama bagi kalangan muda maupun masyarakat yang baru mengenal pasar modal. “Jadi anggapnya semuanya tidak tahu. Taruh di ahlinya, biar mereka kelola,” katanya.

Purbaya juga menekankan sistem pengawasan industri pasar modal memberi perlindungan tambahan bagi investor.

Jika terjadi penyimpangan, kata dia, otoritas seperti OJK memiliki mekanisme penindakan.

Selain soal investasi, ia melihat meningkatnya partisipasi Gen Z di pasar modal menjadi modal penting untuk memperluas basis investor domestik, asalkan pertumbuhan itu dibarengi peningkatan literasi keuangan.

Menurut dia, investasi bukan sekadar mengejar untung cepat, tetapi membangun aset secara disiplin untuk masa depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Savran Billahi

Peneliti PPIM dan Pengajar Ilmu Politik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DALAM beberapa tahun terakhir, ruang digital tidak lagi sekadar dipahami sebagai medium komunikasi, melainkan sebagai lingkungan sosial yang membentuk cara anak melihat dunia. Ia bisa mencerminkan dan merepresentasikan sifat manusia yang beragam—hadir dan berinteraksi tanpa banyak batas. Sifat inilah yang meniscayakan ruang digital sebagai ruang demokrasi.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi apakah anak terpapar teknologi, melainkan bagaimana mereka berinteraksi dengan nilai-nilai yang tepat. Karena itu, anak perlu dilindungi dan diarahkan untuk proses kematangan mereka.

Literatur komparatif tentang tata kelola digital menunjukkan bahwa variasi pendekatan regulasi tidak hanya memengaruhi tingkat perlindungan pengguna, tetapi juga membentuk pola interaksi yang dalam jangka panjang berkaitan dengan kualitas kewargaan. Daniel Hallin, misalnya, berargumen bahwa ruang digital yang lebih terkelola cenderung menopang interaksi yang lebih rasional dan inklusif.

Sebaliknya, studi mutakhir Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menunjukkan, anak-anak yang tumbuh dalam ekosistem digital yang tidak terkelola menghadapi risiko yang melampaui keamanan. Termasuk dalam perkembangan kapasitas sosial dan kewargaan mereka.

Karena itu, negara yang lebih mampu menata ruang digitalnya cenderung memiliki fondasi kewargaan yang lebih kuat. Ditandai dengan kemampuan warga untuk menimbang informasi, mengelola perbedaan, dan berpartisipasi secara reflektif. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mulai berlaku tahun ini di Indonesia agaknya menjadi relevan sejak awal sebagai upaya negara merespons perubahan yang tidak bisa lagi ditunda.

Kenyataan Ruang Digital di Indonesia

Kepentingan tata kelola digital di Indonesia menjadi kian krusial ketika melihat skala keterhubungan yang terus meningkat. Laporan We Are Social bersama Kepios (2024) mencatat bahwa lebih dari dua pertiga populasi Indonesia telah terhubung ke internet, dengan kelompok usia muda sebagai pengguna paling aktif.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan tren serupa, di mana penetrasi internet terus meningkat dan menjangkau hampir seluruh kelompok usia di bawah 18 tahun. Bagi banyak anak, ruang digital kini bukan lagi pelengkap, melainkan bagian utama dari pengalaman sosial sehari-hari.

Walakin, persoalan yang muncul tidak berhenti pada risiko individual seperti paparan konten berbahaya atau kecanduan digital. PP TUNAS justru menjadi penting karena ia berangkat dari persoalan yang lebih dalam. Kenyataan ruang digital di Indonesia juga berpotensi menghasilkan bentuk kewargaan yang rapuh secara demokratis.

Interaksi yang dimediasi oleh algoritma cenderung memperkuat preferensi, menyederhanakan kompleksitas, dan mengutamakan respons cepat ketimbang refleksi. Dalam jangka panjang, pola seperti ini dapat membentuk cara anak memahami perbedaan, otoritas, dan kebenaran.

Di titik ini, muncul kesenjangan yang mendasar. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu bernegosiasi dengan perbedaan, menimbang informasi secara kritis, dan memahami batas antara kebebasan dan tanggung jawab. Namun, arsitektur ruang digital yang berkembang saat ini tidak selalu bergerak ke arah tersebut.

Ia justru kerap memperkuat polarisasi, mempersempit ruang dialog, dan mendorong interaksi yang reaktif. Tanpa intervensi, proses sosialisasi digital berisiko berjalan tanpa koreksi—membentuk warga negara yang aktif secara digital, tetapi belum tentu matang secara demokratis.

Investasi Demokrasi

Dalam kerangka ini, PP TUNAS dapat dibaca sebagai upaya awal untuk menata ruang publik digital agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara, melalui kebijakan ini, mencoba memastikan bahwa proses pembentukan generasi baru tidak sepenuhnya diserahkan pada logika desain algoritmik platform global yang tanpa batas. Ini bukan sekadar soal membatasi, tetapi tentang menghadirkan standar perlindungan minimum dalam ruang yang selama ini cenderung bergerak tanpa banyak koreksi.

Negara yang lebih mampu menata ruang digitalnya cenderung memiliki fondasi kewargaan yang lebih kuat. Pengalaman Uni Eropa menunjukkan bahwa ketika regulasi menembus hingga ke desain platform, perlindungan tidak berhenti pada data, tetapi ikut membentuk cara pengguna berinteraksi dengan informasi.

Di Inggris, pengaturan yang secara spesifik menyasar pengalaman digital anak bahkan mendorong perubahan pada level paling dasar: bagaimana platform dirancang, bagaimana pilihan disajikan, dan bagaimana risiko dibatasi sejak awal. Dalam ruang yang lebih terkelola seperti ini, interaksi tidak sepenuhnya dibiarkan bergerak liar mengikuti arus perhatian, tetapi memiliki batas yang memberi ruang bagi pertimbangan.

Sebaliknya, ketika ruang digital dibiarkan mengikuti logika platform, yang menguat justru pola interaksi yang reaktif dan mudah terpolarisasi. Pengalaman Amerika Serikat—terutama sejak kasus Cambridge Analytica yang melibatkan Meta Platforms Inc.—menunjukkan bagaimana data pengguna dapat diolah untuk memengaruhi preferensi secara terarah.

Studi Oxford Internet Institute juga berulang kali memperlihatkan bahwa dalam ekosistem dengan regulasi yang longgar, disinformasi dan manipulasi digital lebih mudah berkembang. Dalam situasi seperti ini, interaksi tidak hanya menjadi dangkal, tetapi juga rentan digerakkan oleh impuls, bukan pertimbangan.

Dalam konteks anak, persoalannya menjadi berlipat. Mereka bukan sekadar pengguna, tetapi warga yang sedang dibentuk. Tanpa perlindungan yang memadai, ruang digital tidak hanya menghadirkan risiko jangka pendek, tetapi juga membentuk cara berpikir dan berinteraksi yang terbawa ke ruang publik yang lebih luas.

Di titik inilah PP TUNAS menemukan maknanya. Ia bukan semata regulasi teknis, melainkan upaya awal untuk memastikan bahwa proses pembentukan kewargaan tidak sepenuhnya diserahkan pada logika platform. Perlindungan anak, dalam pengertian ini, adalah investasi politik—tentang bagaimana demokrasi di masa depan akan dijalani, dan oleh siapa.

Selain itu, langkah ini sekaligus mencerminkan kecenderungan yang lebih luas. Di berbagai negara, perlindungan anak mulai ditempatkan sebagai pintu masuk untuk menegosiasikan kembali relasi antara negara dan platform digital. Dalam arti tertentu, PP TUNAS menjadi bagian dari upaya untuk mengembalikan keseimbangan—bahwa ruang publik digital tidak sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan perhatian-komersial.

‘Intervensi yang Sah’ dalam Demokrasi

Agar benar-benar menjadi investasi demokrasi, PP TUNAS tidak bisa berhenti pada tataran normatif. Pengalaman Uni Eropa dan Inggris menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak justru ditentukan ketika negara berani masuk lebih dalam—menyentuh transparansi algoritma, akuntabilitas platform, hingga desain yang membentuk pengalaman pengguna sejak awal.

Di titik ini, perlindungan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari arsitektur ruang digital itu sendiri. Sebaliknya, berbagai temuan OECD mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, praktik eksploitasi data anak tetap berlangsung di balik kerangka regulasi yang tampak memadai.

Pelajaran ini penting. Tanpa langkah yang lebih substantif, PP TUNAS berisiko berhenti sebagai regulasi simbolik—hadir sebagai komitmen, tetapi belum cukup kuat untuk mengubah cara ruang digital bekerja. Padahal, yang dihadapi bukan sekadar persoalan perlindungan, melainkan proses pembentukan warga negara. Dalam ruang yang tidak terkelola, anak belajar bereaksi; dalam ruang yang ditata, mereka belajar mempertimbangkan.

Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga kecenderungan yang bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Pertama, model intervensi kuat seperti di Uni Eropa, di mana negara tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk cara platform beroperasi—mulai dari perlindungan data hingga desain sistem. Model ini melihat ruang digital sebagai bagian dari infrastruktur publik yang harus dijaga kualitasnya.

Kedua, model pasar seperti di Amerika Serikat, yang lebih menekankan inovasi dan kebebasan platform, dengan intervensi negara yang relatif terbatas. Dalam model ini, ruang digital berkembang lebih cepat, tetapi juga lebih rentan terhadap polarisasi dan manipulasi.

Ketiga, model hibrida seperti di Australia dan Inggris, di mana negara mulai aktif dalam penegakan dan perlindungan pengguna, tetapi masih mencari bentuk dalam mengatur desain platform secara menyeluruh. Perbedaan ini bukan sekadar soal gaya kebijakan, melainkan mencerminkan pilihan tentang bagaimana demokrasi ingin dipelihara.

Dalam model yang lebih proaktif, negara berupaya menciptakan ruang interaksi yang lebih sehat dan deliberatif. Sementara dalam model yang lebih longgar, kualitas interaksi lebih banyak ditentukan oleh logika platform dan dinamika pasar. Karena itu, ruang digital tidak lagi netral—ia menjadi arena di mana kualitas demokrasi diproduksi sehari-hari.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan, tetapi arah demokrasi itu sendiri. Jika ruang digital hari ini menjadi sekolah pertama bagi kewargaan, maka cara kita mengaturnya akan menentukan apakah demokrasi di masa depan diisi oleh warga yang reflektif—atau sekadar reaktif.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menorehkan pencapaian internasional dengan meraih Silver Stevie Winner pada ajang Asia Pacific Stevie Awards 2026 untuk kategori Award for Innovation in Consumer Events yang diterima pada Jumat (17/4/2026) lalu di The Venetian Macao, China. Penghargaan ini diberikan atas inovasi program edukasi energi Taman Jargas Nusantara 2025 yang dinilai berhasil menghadirkan pendekatan baru dalam meningkatkan keterlibatan konsumen (customer engagement).

Ajang Asia Pacific Stevie Awards merupakan kompetisi bisnis bergengsi yang diikuti berbagai perusahaan dari kawasan Asia-Pasifik, dan memberikan apresiasi terhadap inovasi di bidang manajemen, komunikasi, dan pengalaman pelanggan.

Taman Jargas Nusantara 2025 diselenggarakan selama empat hari (29 Mei–1 Juni 2025) di Bintaro Jaya Xchange Mall. Program ini menjadi strategi PGN dalam memperluas pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat energi bersih melalui pendekatan edukatif dan interaktif.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi validasi atas transformasi pendekatan komunikasi perusahaan kepada masyarakat.

“Penghargaan Asia Pacific Stevie Awards 2026 menjadi apresiasi internasional atas inovasi kami dalam mengemas edukasi energi menjadi pengalaman keluarga yang menyenangkan, edukatif dan interaktif di ruang terbuka publik. PGN terus berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dan berdampak dalam meningkatkan literasi energi bersih,” ujarnya.

Berbeda dari sosialisasi konvensional yang bersifat satu arah, Taman Jargas Nusantara menghadirkan pengalaman langsung penggunaan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari. Di area kids corner, anak-anak dikenalkan pada konsep energi bersih melalui taman bermain pipa raksasa, replika rumah jargas, dan berbagai permainan edukatif. Sementara itu, pengunjung dewasa dapat menyaksikan demonstrasi memasak di dapur profesional berbasis gas bumi lengkap dengan instalasi pipa dan sistem beyond pipeline Gaslink.

Program ini berhasil menarik lebih dari 16.000 pengunjung, atau sekitar 20% dari rata-rata trafik harian pusat perbelanjaan pada periode yang sama. Dari sisi komunikasi digital, kampanye Taman Jargas Nusantara mencatat lebih dari 5,4 juta tayangan, 53.000 interaksi digital, serta didukung lebih dari 200 pemberitaan media massa.

Kehadiran pelanggan aktif PGN dari sektor F&B sebagai tenant turut memperkuat kredibilitas layanan jargas dan memberikan bukti nyata pemanfaatan gas bumi dalam operasional usaha. Selain menjadi sarana edukasi publik, kegiatan ini juga difokuskan untuk memperkuat hubungan dengan pengembang perumahan serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai pelanggan jargas secara langsung di lokasi acara.

Menurut Fajriyah, inovasi ini sejalan dengan komitmen PGN dalam mendukung transisi energi nasional melalui peningkatan adopsi energi yang lebih bersih dan efisien di sektor rumah tangga.

“Capaian Silver Winner di Asia Pacific Stevie Awards 2026 memotivasi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan program yang berdampak, memperluas pemanfaatan gas bumi, serta mendekatkan energi bersih ke tengah masyarakat,” tutupnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal kuat mengenai adanya dukungan fiskal atau stimulus baru yang menyasar para pelaku usaha pengguna plastik. Rencana pemberian insentif ini dijadwalkan akan dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi pada Selasa (28/4/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan ini akan melibatkan tim satuan tugas khusus untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu mendorong produktivitas industri terkait.

"Besok kita akan bahas dalam rapat dengan tim satgas di sini. Besok di sini," ujar Airlangga saat ditemui awak media di kantornya, Senin (27/4/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian bentuk stimulus yang akan diberikan, apakah berupa insentif pajak atau kemudahan lainnya, Airlangga masih enggan membeberkan detailnya sebelum rapat resmi dilaksanakan.

"Tunggu besok baru akan dibahas," tambahnya singkat.

Rapat yang dimaksud akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perekonomian Nasional. Satgas ini dibentuk pemerintah dengan mandat khusus untuk mengawal momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

Salah satu peran utama dari Satgas ini adalah melakukan debottlenecking, yaitu upaya mengidentifikasi, mengurai, dan menyelesaikan berbagai hambatan regulasi maupun operasional yang menyumbat laju investasi dan kegiatan usaha di lapangan.

Dalam konteks industri plastik, Satgas diharapkan mampu mencari solusi keseimbangan antara dukungan terhadap pelaku usaha (terutama sektor makanan, minuman, dan kemasan) dengan komitmen lingkungan pemerintah.

Kehadiran stimulus ini diprediksi menjadi respons pemerintah untuk menjaga daya saing industri domestik yang tengah tertekan kenaikan biaya produksi dan dinamika harga komoditas global.

(Febrina Ratna Iskana)

Kisah sahabat nabi bernama Uwais Al Qarni ini, mungkin tidak banyak yang tahu. Seorang pemuda miskin asal Yaman, namun memiliki kemuliaan yang tinggi. Ia tidak terkenal atau populer di bumi, namun terkenal di langit atau di penduduk langit .

Uwais Al Qarni berasal dari Qabilah Murad, lalu dari Qarn. Qarn sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah SAW dan penghuni langit. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim: “Sesungguhnya tabi’in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit (tubuhnya ada putih-putih). Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian,” demikian sabda Nabi kepada Umar bin Khattab.

Uwais Al-Qarni berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepadanya ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Uwais tak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan.

"Anakku, mungkin Ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu, ikhtiarkan agar Ibu dapat mengerjakan haji," pinta Ibunya.

Uwais terkejut, perjalanan ke Makkah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan.

Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seeokar anak lembu, Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkinkan pergi Haji naik lembu.

Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais gila.. Uwais gila..." kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit.

Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi.

Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim Haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 Kg, begitu juga dengan otot Uwais makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong Ibunya.

Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Kakbah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa Ibu, maka Ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari Ibu yang akan membawaku ke surga."

Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Swt pun memberikan karunia-Nya, Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.Hikmah dari disisakannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW untuk mengenali Uwais.Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Kakbah karena Rasullah SAW berpesan:

"Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia mintalah doa untuk kamu berdua."