Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 hari setelah pejabat kedua negara bertemu di Washington.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut gencatan senjata sementara itu akan mulai berlaku pukul 17.00 waktu setempat (ET).

Dalam pernyataan lanjutan, Trump mengungkapkan rencananya mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih.

Pertemuan tersebut disebut akan menjadi pembicaraan bermakna pertama antara kedua negara sejak 1983.

“Kedua pihak ingin melihat perdamaian, dan saya yakin itu akan terjadi dengan cepat,” tulis Trump dikutip dari CNBC, Kamis (16/4/2026).

Kesepakatan ini menambah optimisme terhadap peluang berakhirnya konflik di Timur Tengah, yang sebelumnya meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari.

Di sisi lain, eskalasi sempat terjadi setelah serangan militer Israel ke Lebanon pekan lalu. Iran bahkan menuding gencatan senjata rapuh yang sempat berlangsung selama dua minggu telah dilanggar.

Meski perundingan damai antara AS dan Iran belum menghasilkan kesepakatan pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan konflik tersebut kini berada dalam fase mendekati akhir.

Gedung Putih juga menyampaikan optimisme terhadap prospek tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat.

Trump menambahkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Netanyahu dan Aoun sebelum tercapainya kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine akan terlibat dalam upaya lanjutan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Lebanon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia telah mengunci pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia hingga akhir 2026. Kepastian itu disampaikan usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan, pengamanan pasokan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke Negeri Beruang Merah guna memperkuat kerja sama energi jangka panjang. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tingginya kebutuhan dalam negeri.

“Untuk crude satu tahun, mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” kata Menteri ESDM.

Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Kondisi demikian mendorong pemerintah memperluas sumber pasokan dari berbagai negara. Rusia menjadi salah satu mitra yang dinilai siap memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur energi.

“Kabarnya cukup menggembirakan, kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan mereka juga siap membangun beberapa infrastruktur penting,” ujar Bahlil.

Ia menyampaikan, pembahasan pasokan crude telah mendekati tahap final. Komunikasi terkait LPG masih berlangsung dan memerlukan tahapan lanjutan.

Menurut Bahlil, kebutuhan crude nasional yang mencapai sekitar 300 juta barel per tahun menuntut pemerintah bersikap fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan.

Dalam kerja sama tersebut, pemerintah juga membuka peluang investasi Rusia di sektor hilir, termasuk pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan (storage). Pembahasan teknis dan nilai investasi masih berjalan dan akan diumumkan setelah mencapai kesepakatan final. Kerja sama dilakukan melalui skema antarpemerintah maupun antarbisnis sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional dalam jangka panjang.

“Aman, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik solar, bensin, maupun LPG,” tegas Bahlil.

Ia menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi. Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai memiliki masa depan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut. Menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua dengan target 1.000 lokasi, Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Gema Sasmita, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

Gema menilai fokus pembangunan di Papua merupakan kebijakan visioner yang mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, Papua memiliki potensi kelautan yang besar dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir jika dikelola secara optimal.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program tersebut. Menurut Gema, peran TNI sangat penting dalam menghadapi tantangan geografis Papua, terutama dalam menjamin kelancaran logistik, keamanan, dan percepatan pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, HMNI disebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai penghubung antara nelayan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar setiap lokasi KNMP benar-benar memberikan manfaat nyata.

Gema menegaskan pentingnya sinergi, transparansi, dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan program ini. Ia berharap keberhasilan KNMP di Papua dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan sektor kelautan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa ancaman siber di sektor perbankan kini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan ekosistem, mulai dari nasabah hingga sistem inti bank.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyebutkan terdapat tiga titik utama yang paling rentan menjadi pintu masuk serangan siber di industri perbankan.

Lapisan pertama yang paling sering disasar adalah nasabah sebagai pengguna layanan digital, seperti mobile banking dan internet banking.

Pelaku umumnya memanfaatkan pendekatan manipulatif seperti phishing, social engineering, hingga penyebaran malware, aplikasi palsu, atau file berbahaya.

Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari sedang menjadi target penipuan dan justru memberikan sendiri data sensitif seperti OTP, PIN, maupun akses akun.

Kerentanan berikutnya berada pada sistem pendukung perbankan yang banyak melibatkan pihak ketiga, seperti payment gateway, switching system, open banking, dan middleware.

Integrasi antar sistem ini membuka peluang eksploitasi, terutama jika terdapat celah keamanan dalam konektivitas atau pengelolaan akses. Serangan yang terjadi di lapisan ini kerap berupa pengambilalihan akun, penyusupan malware, hingga eksploitasi celah integrasi sistem.

Adapun titik ketiga adalah core banking system yang menjadi pusat operasional bank. Serangan pada level ini dinilai paling berisiko karena dapat berdampak luas terhadap operasional dan data.

Ancaman tidak hanya datang dari pihak eksternal, tetapi juga dari internal seperti pegawai maupun vendor yang memiliki akses sistem. Modus yang digunakan mencakup ransomware, phishing, system takeover, hingga fraud internal.

Slamet menegaskan bahwa pola serangan yang menyasar tiga titik ini mencerminkan karakter ancaman siber yang menyerupai fenomena gunung es, di mana sebagian besar potensi risiko justru tidak terlihat di permukaan.

“Sebagaimana gunung es, hanya sekitar 10%–20% ancaman yang terlihat di permukaan, sementara 80%–90% lainnya masih tersembunyi di bawah permukaan,” ujarnya dalam acara diskusi Selalu Waspada: Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital yang diselenggarakan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Hal ini sejalan dengan temuan BSSN yang mencatat tingginya aktivitas anomali di ruang siber nasional. Sepanjang Januari hingga pertengahan November 2025, terdapat hampir 5,2 miliar anomali traffic atau sekitar 182 anomali per detik.

Meski tidak seluruhnya berujung serangan, sebagian besar memiliki potensi menjadi ancaman serius, dengan dominasi mencapai 93,78% berupa malware.

Di tengah masifnya ancaman tersebut, percepatan transformasi digital justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain memperbesar permukaan serangan (attack surface) yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

BSSN juga menyoroti bahwa kerentanan sering kali berasal dari hal-hal yang dianggap sepele, seperti keterlambatan pembaruan sistem atau patch software. Kebiasaan ini dapat menjadi celah awal yang dimanfaatkan pelaku untuk masuk dan mengembangkan serangan lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK -- Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menekankan pentingnya penerapan konsep smart city sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing sektor manufaktur dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Jawa Timur.

“Kalau berbicara soal smart city, sebenarnya kembali lagi bagaimana hal itu membawa manfaat untuk sektor manufaktur. Artinya, apabila smart city ini membuat pengelolaan infrastruktur kota menjadi semakin andal, pasti ada manfaatnya,” ujarnya dalam acara Site Visit dan Media Briefing Kementerian Keuangan dengan tema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Emil mencontohkan penerapan QR Code sejak 2019 yang mempermudah layanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan secara cashless. “Semakin kita mempermudah public services kepada masyarakat, produk kita pasti meningkat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti peran teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mendukung UMKM. “Tadi pagi, bersama ASEAN Foundation, kami bertemu dengan 500 pelaku UMKM mengenai bagaimana menggunakan AI untuk meningkatkan proses mereka, mulai dari operasional hingga promosi. Dulu ada program dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan matching antara tech solution provider dan pelaku UMKM agar mereka bisa menggunakan digital technology dalam meningkatkan efisiensi,” jelas Emil.

Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat, agar pelaku usaha lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Selain itu, Emil menekankan kerja sama dengan Singapura dan kementerian industri internasional untuk memperkuat kapabilitas industri menghadapi revolusi industri keempat.

“Singapura punya Economic Development Board, dan kita memang ke sana, karena saat revolusi industri keempat berkembang, mereka sudah mulai meningkatkan capability dari pelaku industrinya,” katanya.

Ia juga menyebutkan lima program kerja yang dibahas bersama Persatuan Insinyur Indonesia, di antaranya pengembangan industri berbasis nilai tambah, penguatan rantai pasok, green development, serta sertifikasi SDM insinyur untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

Namun, Emil juga menyinggung tantangan di sektor energi, khususnya distribusi LPG. Ia menceritakan temuan di lapangan terkait praktik penimbunan tabung LPG yang memicu kepanikan masyarakat. “Kalau masyarakat sudah panik, ini industri akan semakin sulit beroperasi. Tugas kita di situasi seperti ini adalah menjaga kondusivitas,” tegasnya.

Pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah praktik yang mengganggu logistik.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB) meraih penghargaan dalam ajang Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Bank BJB dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai platform transaksi Surat Utang dan Sukuk di pasar sekunder.

Dalam ajang tersebut, Bank BJB meraih penghargaan pada kategori Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif.

“Bank bjb menyampaikan terima kasih atas penganugerahan yang diberikan PT Bursa Efek Indonesia. Capaian ini memperkuat posisi Bank BJB sebagai institusi keuangan yang konsisten dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif yang dihadirkan oleh otoritas bursa,” kata Corporate Secretary Bank BJB Herfinia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Melalui pemanfaatan SPPA, lanjut dia, pihaknya turut berperan dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Partisipasi aktif Bank BJBdisebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, khususnya pada instrumen efek bersifat utang dan sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Herfinia, pihaknya terus mengembangkan strategi untuk memperkuat aktivitas transaksi di pasar keuangan.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapabilitas internal dalam pengelolaan transaksi fixed income dan transaksi repo. Kehadiran SPPA sebagai platform transaksi dinilai memberikan kemudahan bagi Bank BJBdalam melakukan aktivitas perdagangan secara lebih terstruktur dan efisien.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik.

“Bank BJB melihat bahwa pengembangan pasar alternatif menjadi salah satu kunci dalam memperkuat struktur pasar keuangan nasional,” ucapnya.

Pencapaian ini juga dinilai menunjukkan komitmen Bank BJBdalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan modern.

“Ke depan, Bank BJBakan terus memperkuat peran dalam mendukung berbagai kebijakan bursa yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang tengah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa KSAD melaporkan capaian konkret TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak.

“Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas strategis yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat,” ujar Seskab Teddy.

Salah satu capaian yang dilaporkan adalah percepatan pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.

Selain itu, TNI AD juga berkontribusi dalam pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui renovasi ratusan fasilitas pendidikan serta penyediaan akses air bersih bagi sekolah.

“Dalam tiga bulan ini pula, telah dirampungkan renovasi 300 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra, termasuk pembangunan 300 titik bor air bersih di sekolah tersebut,” ucap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tidak bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program tersebut. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci percepatan pembangunan fasilitas umum hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi untuk secepat-cepatnya menyelesaïkan segala bentuk fasilitas umum di desa-desa hingga daerah terpencil. Tentunya kerja sama ini didorong oleh kepedulian masyarakat di lokasi pembangunan daerah tersebut,” tutur Seskab Teddy.

Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dapat dinaikkan menjadi 2,5% serta kemungkinan tanpa batas waktu dalam perubahan UU Pemerintah Aceh (UUPA) nantinya.

"Sebagaimana konsep dari pada kita mendengarkan berbagai pendapat, dan angka 2,5% itu kan usulannya, ya sehingga menurut kami itu sangat logis sekali," kata Bob Hasan dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan seusai melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama unsur pemerintah Aceh terkait perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Artinya, kata dia, perubahan UUPA ini tidak hanya fokus pada angka dana otsus 2,5%, tetapi juga melihat kekhususan terkait pola pembangunan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Kemudian, terkait permintaan dana otsus tanpa batas waktu, kata dia, maka harus dilihat ke belakang kenapa sebelumnya dibatasi 20 tahun. Apakah karena itikad MoU Helsinki atau mungkin ada politik hukum sehingga kebijakan pemerintah hanya menjangkau 20 tahun kala itu.

Meski demikian, masih sangat dimungkinkan untuk perpanjangan dana otsus Aceh dalam perubahan UUPA ke depan tidak lagi dibatasi waktu tertentu. Tetapi, UU-nya harus benar-benar matang, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.

"Artinya, setiap UU harus dimaknai dengan keberlanjutan, keberlangsungan, dan hasilnya yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat Aceh," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan revisi UUPA pada akhir tahun 2026, atau sebelum hari kemerdekaan pada Agustus mendatang sesuai permintaan Gubernur Aceh.

"Ya, yang pasti tahun ini selesai. Kemungkinan seperti itu [sebelum pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hari kemerdekaan]," demikian Bob Hasan.

Saat ini Baleg DPR RI sedang membahas revisi UUPA, dan salah satu poin utama yang diubah adalah terkait perpanjangan dana otsus Aceh yang bakal berakhir pada 2027.

Dalam dokumennya, pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus diperpanjang menjadi 2,5% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dan tanpa dibatasi waktu tertentu seperti sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK -- Dinamika pasar global di tengah konflik yang mengguncang Timur Tengah nyatanya mampu dihadapi oleh pelaku industri padat karya di Nganjuk, Jawa Timur. Salah satunya diungkapkan Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian, yang memiliki trik tersendiri menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sedang bergejolak ini.

Yanto menegaskan perusahaannya telah lebih dari tiga dekade menekuni ekspor dan sudah terbiasa menghadapi dinamika pasar global. “Kondisi yang sekarang itu (sudah) kita alami sebelumnya. Jadi sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya dalam acara Site Visit dan Media Briefing Kementerian Keuangan dengan tema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Yanto menjelaskan pasar utama perusahaan saat ini masih berpusat di Jepang dan Amerika Serikat, namun strategi pemasaran kini lebih agresif dalam membuka pasar tradisional maupun kawasan baru. “Afrika Selatan sudah kita ekspor, Mesir juga sudah cukup lama. Beberapa negara Eropa yang sebelumnya menjadi pasar tradisional kita, termasuk Portugal dan Spanyol, masih berlangsung secara kontinu,” tambahnya.

Yanto juga menyoroti ketahanan perusahaan saat pandemi Covid-19. Ia menyebutkan penurunan ekspor sempat mencapai 50 persen, namun dalam waktu empat bulan pemulihan sudah mencapai 40 hingga 80 persen, dan dalam satu tahun hampir kembali ke 90 persen. “Recovery rate kita terhadap risiko-risiko tersebut cukup bagus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena produk alternatif yang kita punya,” jelasnya. Produk alternatif ini menjadi solusi ketika pasar mencari substitusi yang lebih murah, baik di domestik maupun ekspor.

SEKADAU - Delapan penumpang helikopter dengan nomor registrasi PK-CFX yang hilang kontak dan jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dinyatakan meninggal dunia. Lokasi jatuhnya pesawat berada di hutan rimbun kawasan perbukitan terjal.

“Untuk titik koordinat (jatuhnya helikopter) sudah ditemukan dan semuanya (penumpang) sudah dinyatakan meninggal," kata Kabag Ops Polres Sekadau AKP Sugianto dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dia menerangkan, saat ini pihaknya belum bisa mendekat ke titik jatuhnya pesawat untuk mengevakuasi para korban tewas.

"Namun kami masih butuh waktu untuk melaksanakan evakuasi. Kami bersama, Polri-TNI rekan dari Basarnas, BPBD, rekan-rekan dari pemadam juga ada warga sekitar yang menolong kita dan mengarahkan ke koordinat tersebut," ujar dia.

Diketahui ada delapan orang yang berada di helikopter tersebut, yang terdiri dari enam penumpang dan dua kru.

Berdasarkan data yang diterima SindoNews, kru helikopter masing-masing adalah pilot Captain Marindra W, dan EOB Harun Arasyid. Sementara enam penumpang tercatat atas nama Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito.

Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii menjelaskan, titik koordinat hilang kontak 0'10"51.91 s - 110'47"25.49 e. Titik koordinat pancaran sinyal distress dari elt: 0°12'0.00"s-110°44'0.00"e dengan datum: 0°11'30.39"s-110°45'43.72"e

Area administratif kejadian masuk di sekitar Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

“Kondisi medan lokasi jatuhnya atau hilangnya kontak berada di kawasan hutan rimbun dengan topografi perbukitan terjal,” kata Syafii dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dia menerangkan, pihaknya melakukan upaya pencarian dengan menggunakan Heli Super Puma TNI AU pukul 13.10 WIB. Mereka menuju lokasi hilang kontak, dan menemukan ekor heli yang hilang.

"Pada pukul 15.25 WIB, Heli Super Puma TNI AU kembali ke Lanud Supadio. Hasil pemantauan ditemukan serpihan yang diduga ekor pesawat Helikopter Airbus H130 PK-CFX pada jarak kurang lebih 3 KM ke arah Barat dari titik awal hilang kontak," ujarnya.

Dia menuturkan, temuan itu kemudian diinformasikan ke tim darat yang masih berupaya menembus lokasi. Sebab, lokasi hilang kontak heli itu tertutup topografi perbukitan tebal.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PT Global Dairy Bersama (GDB) akan membangun peternakan sapi perah terpadu dengan kapasitas mencapai 30 ribu ekor di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng). Peternakan tersebut digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan) Agung Suganda bersama Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan perwakilan PT GDB, Ihsan Mulia Putri, melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Kamis (16/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan adalah pembangunan peternakan sapi perah oleh PT GDB di Brebes.

Ihsan Mulia Putri mengungkapkan, peternakan yang akan dibangun PT GDB dirancang sebagai peternakan sapi terpadu berbasis teknologi modern dan berkelanjutan, dengan luas lahan mencapai 710 hektare. “Ini bukan sekadar peternakan, tapi ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir,” ucapnya.

Peternakan tersebut bakal mengusung konsep close loop system, di mana seluruh proses saling terhubung. Limbah ternak akan diolah menjadi biogas sebagai sumber energi, sementara residunya dimanfaatkan sebagai pupuk untuk lahan pakan ternak. Air juga akan dikelola dengan sistem daur ulang.

Selain itu, akan dibangun fasilitas pengolahan susu, pabrik pakan, hingga kawasan perkebunan jagung untuk mendukung kebutuhan pakan. Ihsan mengatakan, peternakan sapi perah PT GDB di Brebes ditargetkan memproduksi 180 ribu ton susu per tahun.

“Dengan skala ini, kontribusi terhadap produksi susu nasional bisa mencapai 18 persen. Bahkan untuk Jawa Tengah, produksinya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ujar Ihsan.

Menurut Ihsan, proyek peternakan sapi perah PT GDB akan melibatkan sekitar 5.000 petani untuk penyediaan pakan di lahan seluas 2.000 hektare. Mereka pun bakal menggandeng sekitar 8.000 peternak dalam pengembangan sapi.

“Ini bukan hanya proyek industri, tapi juga pemberdayaan masyarakat,” kata Ihsan.

Proses cut and fill untuk persiapan lahan akan dimulai pada Juni 2026. PT GDB menargetkan pembangunan selesai dan mulai operasional pada akhir 2027.

Dirjen PKH Kementan Agung Suganda menyambut proyek peternakan sapi perah PT GDB. “Kalau ini terbangun, ini akan jadi yang terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, mega farm tersebut diproyeksikan mampu menyumbang hingga 18 persen dari total produksi susu nasional. Saat ini, produksi susu dalam negeri baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. Artinya, sekitar 80 persen kebutuhan masih bergantung pada impor.

“Dengan tambahan produksi dari Brebes, ini akan sangat signifikan menekan ketergantungan impor,” kata Agung.

Menurutnya, tambahan produksi tersebut juga berpotensi mendongkrak posisi Jateng sebagai salah satu produsen susu nasional. Saat ini, Jateng menempati peringkat ketiga penyumbang produksi susu nasional di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Kalau ini berjalan, Jawa Tengah bisa naik ke peringkat dua, bahkan menyamai Jawa Timur,” ucap Agung.

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 16 April 2026 jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sudah dilaporkan mencapai 11,29 juta atau tepatnya 11.286.900 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, pihaknya menargetkan setidaknya sekitar 15 juta SPT dapat terlapor hingga akhir April.

“Jadi kita kalau sampai dengan akhir April targetnya sekitar 15 jutaan (SPT). Ya ini sudah lumayan sih, karena kan sebetulnya nanti biasanya menjelang akhir baru banyak (lapor),” ujarnya saat kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan, capaian tersebut sudah termasuk pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang masa pelaporannya diperpanjang hingga akhir April. Sementara itu, untuk wajib pajak badan yang juga berakhir pada April, DJP masih mempertimbangkan opsi perpanjangan waktu.

Meski demikian, DJP mencatat masih terdapat sekitar 3,7 juta SPT Tahunan yang belum dilaporkan hingga pertengahan April 2026.

DJP menilai capaian tersebut masih dalam tren positif, mengingat pelaporan biasanya meningkat signifikan menjelang batas akhir.

Berkaca pada Maret lalu, lonjakan pelaporan terjadi pada hari terakhir, yakni 31 Maret, dengan sekitar 405 ribu SPT dalam satu hari menjadi rekor tertinggi harian. Rata-rata pelaporan sepanjang Maret juga mencapai sekitar 250 ribu SPT per hari, terutama mendekati tenggat waktu.

“Kalau sekarang sudah sekitar 11,2 juta sampai 11,3 juta, berarti masih sekitar 3,7 juta lagi dalam sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Inge.

Lebih lanjut, DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Saat ini, DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini. Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026.

“Sekarang teman-teman sedang fokus untuk bisa melayani mereka (wajib pajak) yang melaporkan tepat waktu. Bagi yang tidak menyampaikan tepat waktu ini yang kita akan kejar nanti,” pungkasnya.

DJP juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026