Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik menyusul terbitnya aturan terbaru dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut akan disusun setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi dasar penetapan pajak kendaraan bermotor di daerah.

“Karena sekarang Permendagri-nya sudah keluar, dalam waktu dekat Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil,” ujar Pramono di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Selama ini, kendaraan listrik di Jakarta memperoleh sejumlah insentif, antara lain bebas dari kebijakan ganjil-genap serta pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, dengan aturan baru tersebut pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya.

“Sekarang kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil-genap dan pajak 0%. Setelah terbitnya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta,” kata Pramono.

Perubahan kebijakan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Regulasi itu menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak, termasuk untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Dalam aturan terbaru tersebut, mobil listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor. Meski begitu, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk memberikan insentif berupa pengurangan atau bahkan pembebasan pajak sesuai kebijakan masing-masing wilayah.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan tetap mendukung penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendorong transportasi ramah lingkungan, sembari menyesuaikan kebijakan fiskal agar tetap adil bagi seluruh pengguna kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,5 sampai 5,6 persen, meskipun ketidakpastian global masih membayangi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, optimisme tersebut bukan sekadar proyeksi, melainkan hasil dari desain kebijakan yang telah disiapkan sejak awal.

"Jadi saya bukan optimis saja, tapi memang itu didesain oleh Presiden dan kami di seluruh Kabinet untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terganggu oleh ketidakpastian global," ujar Purbaya wawancara eksklusif kepada KompasTV, Jumat (17/4/2026).

Menurut Purbaya menjelaskan, salah satu kunci utama menjaga pertumbuhan adalah memastikan belanja pemerintah tidak lagi mengganggu likuiditas di sistem keuangan.

Pada periode sebelumnya kata Purbaya, distribusi belanja negara sempat menyebabkan likuiditas mengetat, namun kini pola tersebut telah diperbaiki.

Selain itu, pemerintah juga memastikan mesin ekonomi berjalan seimbang antara sektor publik dan swasta.

Belanja negara tetap berjalan, sementara sektor swasta didorong tetap ekspansif melalui ketersediaan likuiditas.

Purbaya menambahkan, penguatan tata kelola juga menjadi faktor penting.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat penindakan terhadap pelanggaran untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.

Salah satunya melalui langkah debottlenecking dan penegakan aturan yang lebih tegas.

Hal ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mencegah praktik korupsi.

“Setiap tindakan yang salah akan dibereskan dengan cepat, sehingga pelaku usaha dan regulator lebih hati-hati. Itu yang mendorong ekonomi berjalan lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, program prioritas pemerintah tetap dijalankan tanpa perlambatan.

Distribusi belanja juga dibuat lebih merata sepanjang tahun agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih optimal.

Menurut Purbaya, kombinasi kebijakan tersebut pada akhirnya menjaga daya tahan permintaan domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menilai, langkah-langkah ini membuat ekonomi nasional relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk gejolak harga komoditas dan tekanan global.

Dengan strategi tersebut, pemerintah meyakini Indonesia tetap mampu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Jadi dengan menjaga domestik demand yang saya sebutkan tadi itu kan sebetulnya menjaga permintaan dalam negeri ya. Harusnya kita bisa tumbuh tetap dengan cukup baik.,” ujar Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja sektor industri pengolahan meningkat pada Kuartal I 2026.

Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia (BI) meningkat menjadi 52,03 persen dari 51,86 persen pada kuartal sebelumnya.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan, sektor manufaktur pada awal tahun ini masih berada di zona ekspansi, karena indeks berada di atas angka 50.

"Kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Kuartal I 2026 meningkat dan berada pada fase ekspansi," kata Anton, Jumat (17/4/2026).

Komponen pembentuk PMI yang mencatat peningkatan dan menopang pertumbuhan PMI pada periode ini adalah volume produksi.

Angkanya naik dari 53,46 persen menjadi 54,07 persen.

Namun mayoritas komponen pembentuk PMI mengalami penurunan dibanding kuartal sebelumnya, yaitu volume total pesanan, ketepatan penerimaan barang input, jumlah tenaga kerja, dan volume persediaan barang jadi.

Meski masih berada di zona ekspansi.

Indeks volume pesanan turun menjadi 53,20 persen dari 53,31 persen, volume persediaan barang jadi turun menjadi 54,43 persen dari 53,46 persen, ketepatan penerimaan barang input turun menjadi 49,06 persen dari 49,32 persen, serta jumlah tenaga kerja turun menjadi 48,76 persen dari 48,80 persen.

"Berdasarkan komponen pembentuknya, Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Volume Total Pesanan tercatat berada pada fase ekspansi," ucap Anton.

BI mencatat, mayoritas sublapangan usaha masih berada di zona ekspansi.

Subindustri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman mencatat indeks tertinggi, diikuti industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki serta industri Makanan dan minuman.

Sementara subindustri yang berada di bawah zona ekspansi dan mencatatkan indeks terendah, yaitu industri pengolahan tembakau serta industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

"Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU juga berada pada fase ekspansi," ujarnya.

BI memperkirakan pertumbuhan sektor industri pengolahan akan berlanjut di kuartal berikutnya sehingga tetap berada di zona ekspansi.

Pada Kuartal II 2026, PMI-BI diperkirakan mencapai 52,26 persen.

Mayoritas komponen diprediksi tetap ekspansif.

Komponen volume produksi dan volume persediaan barang jadi mencatat indeks tertinggi, disusul volume total pesanan.

"Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Furnitur, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Makanan dan Minuman," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman berpendapat kenaikan harga avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan, alih-alih mencari ruang anggaran untuk menutup kekurangan.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Agar biaya haji lebih resistan, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk mendorong kontrak jangka panjang avtur dan maskapai.

Cara tersebut diyakini dapat meredam volatilitas harga, membuka kompetisi penyedia layanan agar biaya lebih efisien, dan mengoptimalkan Dana Haji sebagai penyangga (buffer) yang profesional dan transparan.

Rizal pun mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan belanja akibat volatilitas ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambal tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.

Menurut Rizal, APBN saat ini menghadapi tekanan simultan dari subsidi energi yang sensitif terhadap harga minyak, perlambatan penerimaan, serta kebutuhan belanja sosial yang meningkat.

Maka, sekalipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, dana perlu diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja produktif dan tidak hanya sekadar pelabelan ulang anggaran.

“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural. Jika setiap shock biaya langsung ditutup APBN, maka negara secara implisit mengambil alih risiko operasional yang seharusnya bisa dikelola dalam sistem pembiayaan haji itu sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah berencana memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu calon haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), mengatakan tambahan anggaran itu akan berasal dari cadangan APBN, yang merupakan hasil efisiensi berdasarkan perhitungan selama satu tahun.

Hasil efisiensi tersebut, kata Purbaya, bisa digunakan pada pos-pos yang membutuhkan, salah satunya untuk biaya tambahan pesawat haji yang mengalami kenaikan akibat lonjakan harga avtur.

Dengan anggaran tersebut, maka pemerintah tidak membebankan ongkos tambahan kepada jamaah haji.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk mengingatkan sederet janjinya pada tahun lalu.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa tanpa pertemuan tersebut, pihaknya tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

KSPI bersama Partai Buruh, jelasnya, hanya akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“Bila mana tidak ada upaya-upaya tersebut [pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto], ya, maka kami tetap melaksanakan aksi May Day di DPR RI yang dilanjutkanlong marchdan May Day Fest di Istora Senayan,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Said menjelaskan, pihak pemerintah dan DPR sendiri sebenarnya sudah melakukan pendekatan untuk mengajak KSPI dan Partai Buruh untuk ikut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas. Pihaknya pun mengapresiasi ajak tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa partisipasi dalam acara di Monas akan sangat bergantung pada adanya ruang dialog langsung dengan Presiden sebelum 1 Mei 2026. Dia menekankan bahwa pertemuan tersebut penting untuk mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan Presiden dalam pidato May Day 2025.

Menurutnya, tidak tepat apabila pidato Presiden Prabowo pada May Day 2026 kembali mengulang janji yang sama tanpa realisasi konkret.

“Sepanjang kami bisa bertemu langsung dengan Presiden sebelum May Day, untuk memastikan dan menjelaskan enam isu utama yang hingga kini belum dijalankan, tentu kami akan mempertimbangkan untuk hadir di Monas,” kata Said.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tips investasi yang aman bagi masyarakat Indonesia.

Ada beberapa poin yang harus dikenali sebelum memutuskan investasi di sektor apa.

Termasuk mengenali risiko dan tantangan kedepannya.

Berikut penjelasannya dikutip dari ojk.go.id.

Tips investasi aman dari OJK

Sebetulnya menyisihkan sebagian penhasilan untuk berinvestasi itu wajib.

Investasi yang baik adalah menggunakan 'uang dingin' yakni uang milik sendiri tanpa ada tanggungan utang bila kehilangannya.

“Jika Anda tidak investasi sama sekali, investasi sebagian kecil dari penghasilan Anda pun merupakan awal yang baik," jelas perencana keuangan dari eMoney Advisor dikutip dari CNBC, Jumat (17/4/2026).

Seperti ini langkah investasi aman dari OJK.

• Kenali profil investasi diri

Setiap orang memiliki profil investasi yang unik. Hal ini karena setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak seragam, penerimaan terhadap risiko yang berbeda, serta mengharapkan tingkat return yang berbeda juga.

• Pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan

Berdasarkan pada pengenalan pada profil investasi, maka seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan dirinya.

• Perhatikan aspek legalitasnya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya

Setelah paham akan jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya.

• Pahami siapa regulatornya

Pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi dimaksud. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa mendatang.

• Baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk.

Bila masih ragu atau bingung, OJK siap membantu dengan menanyakannya ke nomor kontak regulator berikut ini.

• Otoritas Jasa Keuangan (Telp: 1500-655)
• Kementerian Perdagangan (Telp: 021 3858 171)
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (Telp: 021 5252 008)
• Kementerian Koperasi dan UKM (Telp: 021 520 436672)
• Kementerian Komunikasi dan Informasi (Telp: 021 3452 841)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) baru saja rampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada Jumat (17/4/2026), dengan menghasilkan sejumlah keputusan strategis.

Salah satunya terkait penggunaan laba bersih 2025, yang 50 persen di antaranya disepakati untuk dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.

Dengan capaian laba bersih hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp652,6 miliar, atau tumbuh 12,6 persen dibanding realisasi laba tahun sebelumnya, maka total nilai dividen yang bakal dibagi dapat diperkirakan mencapai Rp326,3 miliar.

"Sehingga untuk nilai dividen per saham yaitu Rp70 per saham, meningkat dibanding nilai dividan pada 2024 lalu, di mana kami membagikan (dividen) sebesar Rp43 per saham," ujar Presiden Direktur DRMA, Irianto Santoso, dalam paparan publik (public expose) Perseroan, yang digelar pasca pelaksanaan RUPST.

Sementara untuk kinerja di 2026 ini, menurut Irianto, pihaknya telah menetapkan target penjualan yang tumbuh minimal 10 persen realisai penjualan pada 2025 lalu, yang hingga akhir tahun tercatat mencapai Rp5,93 triliun, atau tumbuh 7,8 persen dibanding realisasi penjualan pada tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk proyeksi laba bersih, DRMA tidak memang target tertentu, namun lebih pada mirroring terhadap realisasi kinerja penjualan yang bakal diwujudkan hingga akhir tahun nanti.

"Dengan target revenue tumbuh minimal 10 persen, kami yakin untuk laba bersih nantinya juga bakal mengikuti<' ujar Irianto.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa Uni Eropa (UE) berpotensi mendekati resesi dengan inflasi mendekati 5 persen akibat konflik di Timur Tengah. IMF menegaskan tidak akan ada negara Eropa yang luput dari dampaknya.

"Kami melihat dalam skenario yang lebih parah, guncangan pasokan yang berkelanjutan dan pengetatan kondisi keuangan bisa mendorong UE mendekati resesi dengan inflasi hampir 5 persen," kata Kepala Departemen Eropa IMF Alfred Kammer, Jumat (17/4/2026).

IMF juga memperkirakan Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin hingga akhir 2026, di tengah meningkatnya ekspektasi inflasi jangka pendek. Menurut Kammer, respons kebijakan dapat berubah tergantung perkembangan pasar energi global dalam beberapa minggu ke depan serta kondisi ekonomi kawasan euro.

Dengan inflasi zona euro yang mendekati target dan ekspektasi jangka menengah yang relatif stabil, Bank Sentral Eropa masih punya waktu untuk memantau dampak konflik sebelum mengambil langkah lanjutan, katanya. Kammer mengatakan dampak utama konflik terhadap UE terjadi melalui kenaikan harga energi.

"Harga energi industri di UE kini sekitar dua kali lipat dibanding sebelum 2022 dan jauh lebih tinggi daripada di AS," ujar Kammer.

Kammer menambahkan kondisi tersebut dipicu ketergantungan pada impor energi dan fragmentasi pasar energi di kawasan. Untuk Inggris, IMF menilai kebijakan moneter ketat perlu dipertahankan guna menahan tekanan inflasi.

IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris untuk 2026 lebih tajam dibanding negara G7 lainnya. Inflasi di negara itu diperkirakan mencapai 3,2 persen tahun ini. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengatakan eskalasi konflik Timur Tengah menimbulkan tantangan signifikan bagi negaranya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bagian yang diuji yakni kertas, embos, hingga tanda tangan.

“Penyidik juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah di Puslabfor Polri. Pengujian dilakukan terhadap bagian kertas, tinta, embos, stempel, dan tanda tangan. Laboratorium tersebut telah terakreditasi dan memiliki legitimasi hukum dalam pembuktian,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Jumat (17/4/2026).

Terkait permintaan uji laboratorium independen, beberapa lembaga menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen. “Beberapa lembaga menyatakan tidak memiliki kapasitas melakukan uji forensik dokumen di antaranya BRIN, Puspomat, dan laboratorium Universitas Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap Rismon Sianiapar pada 14 April 2026," kata Iman.

Iman menjelaskan proses penghentian dilakukan setelah Jokowi menerima permintaan maaf Rismon. Rismon diketahui telah menemui langsung Jokowi di kediamannya di Surakarta.

Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan antara Rismon dan pihak Jokowi di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pihak Jokowi menerima permintaan maaf Rismon.

Polisi selanjutnya melakukan gelar perkara khusus untuk menentukan status hukum Rismon. Iman menegaskan penghentian perkara tersangka Rismon tidak berpengaruh pada proses penyidikan tersangka lainnya.

"Selanjutnya penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya sampai persidangan di pengadilan," ujar Iman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax series yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta lainnya, hampir rampung.

Hal ini menyusul masih ditahannya harga BBM nonsubsidi Pertamina dan SPBU swasta pada bulan April di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level 100 dollar AS per barrel.

"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menuturkan, pemerintah pada dasarnya hanya dapat menetapkan harga pada BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, sementara untuk nonsubsidi seperti Pertamax cs menyesuaikan harga pasar.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi pun sejalan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022.

"Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar," kata dia.

Sebelumnya, badan usaha SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP memutuskan untuk menahan harga jual BBM sejak awal April 2026.

Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan sempat mengatakan bahwa pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta masih akan melakukan pembahasan terkait penyesuaian harga.

Pembahasan dilakukan saat dirinya sudah tiba di Indonesia.

"Menyangkut dengan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada," ujar Bahlil dalam konferensi pers secara daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, di tengah dinamika fluktuasi harga minyak dunia yang bergerak cepat, pemerintah akan terus melakukan kajian secara lebih intensif guna menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan global.

Namun Bahlil memastikan bahwa pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, dengan menjaga stabilitas harga BBM subsidi.

"Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah. Terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih, dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan ke-empat 2026, muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.

Kabar reshuffle ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir Prabowo yang dilakukan pada 17 September 2025 lalu.

Seperti diketahui, sepanjang 2025, Prabowo melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.

Kabar reshuffle itu hingga sore ini belum terbuktikan, karena hingga siang tadi, kompleks Istana Presiden pun masih sepi.

Isu reshfulle kabinet di pemerintahan Prabowo beberapa kali mencuat, namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan sepanjang 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar, mengatakan evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar reshuffle.

"Pada saat rapat kabinet juga, bahkan Presiden Prabowo selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. itu berulang kali disampaikan," ujar Dahnil dikutip dari podcast youtube Gerak Cerita Politik (Gercep).

Menurutnya, selama ini Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat.

"Evaluasi itu pasti, reshuffle belum tahu karena itu keputusan Presiden. Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi desa di Kabupaten Lampung Timur melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

Upaya ini difokuskan pada optimalisasi potensi lokal dengan menitikberatkan pada peningkatan modal sosial dan ekonomi masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja MigranKemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada inisiatif masyarakat di tingkat lokal.

"Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep 'Perintis Berdaya' tumbuh bersama kearifan lokal. Kita berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya," ujar Leontinus dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, pendekatan pembangunan yang bersifat top-down kerap tidak sepenuhnya menangkap dinamika lokal.

Karena itu, penguatan ekosistem desa diarahkan pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar program yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Kemenko PM juga menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD). Forum ini menjadi ruang bagi pelaku usaha, koperasi, serta pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi secara langsung.

Leontinus menegaskan, pemerintah berperan sebagai pendengar aktif untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan melalui fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) bersifat inklusif dan solutif.

Ekosistem pemberdayaan yang dikembangkan bertumpu pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, ekosistem kewirausahaan, dan pelindungan pekerja migran.

Implementasi keempat pilar ini diarahkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terintegrasi.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

"Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa kami akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri," ujar Ela.

Selain pemerintah, keterlibatan organisasi internasional juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem tersebut. Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, Sinthia Harkrisnowo, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan standar pelindungan pekerja migran.

"Kami mendukung penuh rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni," kata Sinthia.

Leontinus menambahkan, pelindungan pekerja migran perlu dimulai dari tingkat desa melalui penguatan modal sosial sebagai fondasi utama.

"Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang