Pejabat di Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan Google telah mencapai kesepakatan untuk mengizinkan sistem kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk pekerjaan militer rahasia. Kesepakatan ini terwujud, meski para peneliti di Google protes.

“Kesepakatan itu ditandatangani pada Senin (27/4) pukul 4 sore waktu AS,” menurut seseorang yang mengetahui masalah itu, dikutip dari Bloomberg, Rabu (28/4).

Juru bicara Google mengatakan perusahaan telah mengubah kontraknya dengan Pentagon. Meskipun banyak detail kesepakatan belum jelas, ia menyampaikan bahwa kesepakatan mencakup pemberian akses API kepada Pentagon, yang memberi lembaga negara itu kemampuan untuk terhubung langsung ke perangkat lunak perusahaan, tetapi tidak mencakup pekerjaan khusus atau pengembangan model.

“Kami percaya bahwa menyediakan akses API ke model komersial kami, termasuk pada infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri, merupakan pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional,” kata juru bicara Google.

Ia memastikan perusahaan tetap berkomitmen pada konsensus sektor swasta dan publik bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa pengawasan manusia yang tepat.

Pentagon sebelumnya memasukkan Anthropic ke daftar hitam, karena protes AI Claude dipakai untuk pengawasan massal domestik dan senjata otonom oleh militer.

Kontrak yang telah diamandemen ini merupakan tonggak penting baru dalam penyediaan AI oleh Google kepada Pentagon, yang telah beberapa kali mengalami protes dari karyawan terkait penggunaan teknologi perusahaan untuk beberapa keperluan militer.

Yang terbaru terjadi pada Senin (27/4), ketika ratusan peneliti AI mengirimkan surat kepada CEO Alphabet, induk Google, Sundar Pichai, mendesaknya untuk menolak menyediakan sistem AI perusahaan untuk beban kerja rahasia bagi misi pertahanan AS.

“Kami, karyawan Google yang sangat prihatin dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara Google dan Departemen Pertahanan AS,” demikian isi surat yang diberikan kepada Bloomberg. “Sebagai orang yang bekerja di bidang AI, kami tahu bahwa sistem ini dapat memusatkan kekuasaan dan bahwa sistem ini memang dapat melakukan kesalahan.”

Pada 2018, para pekerja Google juga memprotes penggunaan teknologi mereka oleh perusahaan untuk Proyek Maven, inisiatif Pentagon untuk menggunakan AI guna menganalisis rekaman drone yang telah menjadi inti dari cara Amerika berperang.

Protes tersebut mendorong perusahaan untuk berjanji tidak akan membuat senjata dan teknologi lain yang berpotensi berbahaya.

Google mengatakan pada saat itu bahwa pekerjaan mereka pada Proyek Maven dimaksudkan untuk ‘tujuan non-ofensif’. Akan tetapi, di tengah protes dan kekhawatiran bahwa teknologi tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang mematikan, perusahaan memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya untuk Maven.

Sebelumnya, The Information telah melaporkan bahwa kesepakatan Google untuk menyediakan sistem AI kepada Pentagon untuk pekerjaan rahasia ‘untuk tujuan pemerintah yang sah’.

Google juga mengundurkan diri dari tantangan hadiah Pentagon senilai US$ 100 juta untuk menciptakan teknologi bagi kawanan drone otonom yang dikendalikan suara setelah sebelumnya termasuk di antara peserta yang berhasil. Keputusan ini diambil setelah tinjauan etika internal, menurut catatan yang merujuk pada hal itu. Google secara resmi menyebutkan kurangnya ‘sumber daya’ sebagai alasan pengunduran diri, menurut catatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi masalah pelintasan sebidang di jalur kereta api yang kerap menjadi biang kecelakaan lalu lintas.

Prabowo menyebut, pelintasan sebidang sudah menjadi persoalan puluhan tahun dan tidak kunjung dibenahi.

Keberadaan pelintasan sebidang itu Prabowo soroti saat meninjau kecelakaan kereta api jarak jauh Argo Merbabu Anggrek yang menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4/2026). “Sudah berapa puluh tahun sekarang ya sudah lah kita selesaikan semua itu,” kata Prabowo.

Kecelakaan yang menewaskan 15 penumpang perempuan itu memang tidak bisa terlepas dari keberadaan pelintasan sebidang.

Beberapa saat sebelum kuda besi itu menubruk gerbong khusus perempuan pada Senin (27/4/2026) malam, sebuah taksi hijau tersangkut di rel.

Kendaraan listrik itu menyeberang rel melalui perlintasan sebidang namun mengalami kendala dan macet di tengah jalur.

Perlintasan sebidang di dekat stasiun itu memang digunakan warga untuk menyeberang ke jalan raya.

Akibatnya, taksi itu tertemper KRL Commuter Line buatan China yang baru beroperasi beberapa bulan.

Karena terdapat gangguan pada jalur KRL, petugas meminta KRL lain, produk Jepang yang telah digunakan bertahun-tahun, berhenti di Stasiun Bekasi Timur.

Tidak berselang lama, kereta api Argo Merbabu Anggrek menubruk KRL tersebut hingga ringsek.

Prabowo menyatakan, pemerintah bakal melakukan investigasi guna mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. “Tapi secara garis besar kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya?” ujar Prabowo.

Gelontorkan Bantuan Presiden

Saat meninjau kondisi tersebut, Prabowo ditemani pihak Pemerintah Kota Bekasi dan Direktur PT KAI Bobby Rasyidin.

Prabowo mengaku menerima permintaan dari pihak Pemkot Bekasi agar pemerintah membangun flyover sehingga masyarakat tidak harus menyeberangi rel melalui perlintasan sebidang yang berbahaya.

Presiden memahami, Kota Bekasi begitu padat.

Di sisi lain, keberadaan kereta juga menjadi moda transportasi publik yang penting. “Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya,” tutur Prabowo.

“Segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden,” kata Prabowo.

Anggarkan Rp 4 T untuk Keamanan Lintasan

Prabowo juga menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp 4 triliun untuk memperkuat keamanan pelintasan sebidang.

Menurutnya, di Pulau Jawa saja terdapat 1.800 titik pelintasan sebidang yang tidak dijaga.

Prabowo lalu meminta jajarannya mengatasi persoalan itu dengan membangun pos pengamanan pintu kereta maupun pembangunan flyover.

“Nanti pelaksanaannya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya,” kata dia.

Menurutnya, demi keamanan dan keselamatan masyarakat anggaran tersebut perlu digelontorkan.

“Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan,” tegas Prabowo.

Didanai APBN

Menindaklanjuti arahan presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dana Rp 4 triliun itu bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyebut penguatan pengamanan pelintasan pada 1.800 titik itu bukan kebijakan mendadak karena insiden di Stasiun Bekasi Timur.

Dony menyebut, penjagaan atau pembangunan flyover pada 1.800 titik itu sudah dalam rencana kerja pemerintahan tahun ini.

“Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya,” ujar Dony.

Menurut Dony, keselamatan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proyek penjagaan atau pembangunan flyover di 1.800 titik pelintasan sebidang.

“Itu dari pemerintah, dari kami juga ada bujet juga tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga,” kata dia.

Mayoritas Pelintasan Sebidang Tak Dijaga

Terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda juga menyoroti keberadaan pelintasan sebidang.

Adapun Komisi V merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan sehingga turut mengawasi kebijakan transportasi.

Menurut Huda, selama ini perlintasan itu kerap mengganggu lalu lintas kereta api baik jarak jauh maupun KRL Commuter Line. Pihaknya mencatat, terdapat 3.000-4.000 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

“Mayoritas pelintasan sebidang ini tanpa penjagaan sehingga kerap memicu kecelakaan kereta,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Selasa.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, dari 4.000-an perlintasan sebidang itu hanya 1.200 yang dijaga. “Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan. Sedangkan sisanya adalah perlintasan liar,” ujar Huda.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan penguatan integritas industri pengelolaan investasi, peningkatan literasi investor ritel, serta optimisme terhadap prospek pasar modal Indonesia.

Purbaya memberi perhatian besar pada tata kelola manajer investasi.

Ia menegaskan pengelolaan dana masyarakat harus dijalankan dengan integritas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

“Integritas adalah harga mati,” kata Purbaya dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana dan pembukaan Pekan Reksa Dana 2026 di Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Ia juga mengingatkan akan ada pengawasan terhadap pengelolaan dana investor dan penyimpangan akan ditindak. “Kalau ada macam-macam, saya hajar Anda,” ujarnya.

Purbaya mengatakan integritas menjadi faktor penting dalam memperkuat rasa aman investor domestik maupun menjaga persepsi investor global terhadap Indonesia.

Menurut dia, penguatan teknologi dan inovasi di sektor keuangan perlu ditopang tata kelola yang baik.

Selain menyoroti tata kelola industri, Purbaya juga menyinggung meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Ia mencatat investor muda, khususnya Gen Z, semakin aktif masuk ke instrumen investasi, namun menurutnya perlu dibarengi pemahaman mengenai risiko dan strategi investasi. “Kalau Anda memang jago. Tapi kalau enggak ikutin saja dulu sambil belajar,” kata dia.

Menkeu Purbaya mendorong investor pemula memanfaatkan reksa dana sebagai pintu masuk investasi, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki cukup waktu dan pengetahuan memantau pasar.

Purbaya menjelaskan pendekatan investasi berkala dapat membantu investor mengurangi risiko salah menentukan waktu masuk pasar dan membangun disiplin investasi jangka panjang.

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dan kaitannya dengan pasar modal.

Ia mengatakan pemerintah tengah menjalankan reformasi ekonomi dan fiskal untuk memperkuat fondasi pertumbuhan. “Walaupun sekarang banyak berita negatif yang jelek-jelekin saya katanya. Tapi saya tahu betul, yang kita jalankan gak main-main,” ujar Purbaya.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi tetap terjaga di atas 5,5 persen pada semester pertama tahun ini.

Purbaya juga menyampaikan penerimaan pajak tumbuh 20 persen dalam tiga bulan pertama sebagai bagian dari hasil pembenahan sistem perpajakan. “Reformasi kita perbaiki, reformasi betulan. Tiga bulan pertama itu pajak saya tumbuh 20 persen,” ucap dia.

Menurut Purbaya, penguatan investor domestik melalui instrumen seperti reksa dana menjadi bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan nasional.

Ia juga menyebut masyarakat dapat memilih instrumen sesuai profil risiko, mulai dari reksa dana pasar uang, obligasi, hingga saham.

Purbaya mengatakan perluasan basis investor domestik, penguatan tata kelola industri, dan reformasi ekonomi menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mendukung perkembangan pasar modal nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei mendatang untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini akan berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Mei 2026. Ketentuan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik antara laim polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Namun, kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sektor perbankan Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit di tengah kontraksi aset pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merilis data yang menunjukkan penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank mencapai Rp109,20 triliun, atau tumbuh 13,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi penggunaan atau proyek tercatat Rp203,26 triliun, meningkat 7,51% YoY.

Kendati demikian, ekspansi kredit tersebut kontras dengan penurunan total aset perbankan yang terkoreksi 6,98% YoY menjadi Rp169,03 triliun.

Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Misran Pasaribu menyatakan penyusutan aset ini terutama dipicu oleh anjloknya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,02% YoY ke level Rp169,03 triliun.

"Sehingga perbankan di Kalimantan Timur masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi di tahun 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Ditinjau dari sisi penyaluran, kredit konsumtif sektor rumah tangga mendominasi dengan nilai Rp34,13 triliun atau menyumbang 31,26% dari total kredit lokasi bank.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di posisi kedua dengan Rp15,65 triliun, diikuti perdagangan besar dan eceran senilai Rp14,14 triliun.

Berdasarkan lokasi penggunaan atau proyek, sektor pertambangan dan penggalian justru menjadi penyerap kredit terbesar dengan Rp43,45 triliun atau kontribusi 21,38%.

Posisi berikutnya ditempati kredit rumah tangga Rp36,44 triliun (17,93%), pertanian kehutanan dan perikanan Rp31,75 triliun, serta perdagangan besar eceran Rp20,97 triliun.

Misran melanjutkan, kredit investasi mencatatkan risiko terendah dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) hanya 0,98% dari total kredit investasi lokasi bank senilai Rp50,09 triliun.

Adapun, angka tersebut bahkan lebih rendah untuk kredit investasi lokasi proyek, yaitu sebesar 0,72% dari nilai Rp90,04 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga buyback emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau kompak mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu (29/4/2026).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga buyback emas Antam ukuran 0,5 gram terpantau dibanderol Rp1.312.000. Untuk emas Galeri 24 Pegadaian membanderol Rp1.312.000. Sementara itu, harga buyback emas UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.312.000.

Sementara itu, untuk emas buyback Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.625.000. Untuk emas Galeri 24 ukuran yang sama Pegadaian membanderol seharga Rp2.628.000. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, harga buybacknya dibanderol seharga Rp2.625.000.

Selanjutnya, harga buyback emas Antam ukuran 2 gram dibanderol seharga Rp5.251.000, emas Galeri 24 dibanderol Rp5.257.000 dan emas UBS ukuran yang sama harga buybacknya dipatok senilai Rp5.251.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp13.129.000. Sementara Galeri 24 dibanderol Rp13.142.000. Adapun, buyback emas UBS dihargai seharga Rp13.129.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram masing-masing harga buybacknya Rp130.651.000 dan Rp130.782.000, sedangkan emas UBS seharga Rp130.651.000.

Untuk buyback ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp261.303.000, Galeri 24 senilai Rp261.565.000, sedangkan emas UBS senilai Rp261.303.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, harga buyback emas Galeri 24 dipatok senilai Rp2.602.767.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Rabu, 29 April 2026 di Pegadaian:

Berat (gram)	Harga Jual	Harga Buyback
0,5	Rp1.516.000	Rp1.312.000
1	Rp2.927.000	Rp2.625.000
2	Rp5.791.000	Rp5.251.000
3	Rp8.661.000	Rp7.877.000
5	Rp14.399.000	Rp13.129.000
10	Rp28.741.000	Rp26.259.000
25	Rp71.721.000	Rp65.325.000
50	Rp143.359.000	Rp130.651.000
100	Rp286.637.000	Rp261.303.000

Harga Emas Galeri24 serta Buyback Hari Ini Rabu, 29 April 2026 di Pegadaian:

Berat (gram)	Harga Jual	Harga Buyback
0,5	Rp1.469.000	Rp1.314.000
1	Rp2.802.000	Rp2.628.000
2	Rp5.537.000	Rp5.257.000
5	Rp13.741.000	Rp13.142.000
10	Rp27.407.000	Rp26.285.000
25	Rp68.150.000	Rp65.391.000
50	Rp136.191.000	Rp130.782.000
100	Rp272.248.000	Rp261.565.000
250	Rp678.947.000	Rp650.691.000
500	Rp1.357.893.000	Rp1.301.383.000
1000	Rp2.715.785.000	Rp2.602.767.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Rabu, 29 April 2026 di Pegadaian:

Berat (gram)	Harga Jual	Harga Buyback
0,5	Rp1.535.000	Rp1.312.000
1	Rp2.840.000	Rp2.625.000
2	Rp5.636.000	Rp5.251.000
5	Rp13.925.000	Rp13.129.000
10	Rp27.704.000	Rp26.259.000
25	Rp69.124.000	Rp65.325.000
50	Rp137.965.000	Rp130.651.000
100	Rp275.823.000	Rp261.303.000
250	Rp689.353.000	Rp650.041.000
500	Rp1.377.086.000	Rp1.300.083.000

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika seorang aktivis buruh yang pernah berhadapan dengan kekuasaan kini justru dipercaya mengelola kebijakan lingkungan, publik seakan-akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan Indonesia hari ini.

Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan sebuah penanda bahwa isu lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai domain teknis yang terpisah dari realitas sosial ekonomi masyarakat.

Peristiwa ini menjadi titik temu antara ekologi dan keadilan sosial yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Dalam lanskap pembangunan modern, hubungan antara lingkungan dan ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.

Konsep environmental justice atau keadilan ekologis menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani, nelayan, dan buruh.

Dalam lingkup Indonesia, hal ini bukan sekadar teori. Konflik agraria, pencemaran industri, hingga degradasi sumber daya alam berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang hidup paling dekat dengan alam justru menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.

Rekam jejak Jumhur yang berangkat dari aktivisme sosial memberi perspektif berbeda dalam melihat persoalan ini. Ia bukan produk laboratorium kebijakan atau teknokrat murni, melainkan seseorang yang memahami bagaimana kebijakan dirasakan di lapangan.

Ini menjadi penting karena selama ini banyak kebijakan lingkungan berhenti pada tataran regulasi tanpa mampu menjawab realitas sosial yang kompleks. Pendekatan yang terlalu teknis seringkali gagal menjangkau dimensi kemanusiaan dari persoalan lingkungan itu sendiri.

Biaya Ekologis

Data memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak sederhana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 2024 memang menunjukkan angka 73,53, yang secara umum mencerminkan tren perbaikan. Namun, di balik angka tersebut tersimpan ketimpangan yang mencolok.

Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi justru mencatat kualitas lingkungan yang lebih rendah, seperti Jakarta yang hanya berada di angka 56,39, diikuti Banten 62,54, Jawa Barat 66,09, dan DIY 68,44.

Pola ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menghasilkan biaya ekologis yang besar.

Lebih jauh lagi, dalam pemeringkatan global Environmental PerformanceIndex 2024, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi di dunia.

Posisi ini sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks.

Di sinilah perdebatan tentang kapasitas teknis seorang menteri menjadi menarik. Kritik terhadap ketiadaan latar belakang teknis memang relevan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Dalam studi tata kelola lingkungan, efektivitas kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi, memastikan kepatuhan, serta menggerakkan dukungan publik. Kebijakan lingkungan sering kali gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena lemahnya implementasi dan minimnya legitimasi sosial.

Jumhur membawa modal sosial yang jarang dimiliki pejabat publik. Kepercayaan dari kelompok buruh dan masyarakat sipil memberi peluang untuk membangun jembatan antara kebijakan dan penerimaan publik.

Ini menjadi penting karena banyak kebijakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri dan penggunaan sumber daya alam, sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Tanpa dukungan sosial yang kuat, kebijakan tersebut cenderung sulit dijalankan secara konsisten.

Di sisi lain, Indonesia telah menetapkan berbagai komitmen ambisius, mulai dari target net-zero emisi pada 2060 hingga perlindungan 30 persen wilayah darat dan laut pada 2030 dalam kerangka global.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan negara dalam merespons isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa komitmen di atas kertas sering kali tidak cukup.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penanganan Sampah

Prioritas awal yang disampaikan, seperti penanganan sampah dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, terlihat sederhana, tetapi justru menyentuh persoalan paling mendasar.

Sampah, misalnya, adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mencerminkan kualitas tata kelola lingkungan secara langsung. Keberhasilan dalam isu ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan yang lebih luas.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan konsistensi penegakan aturan. Program seperti PROPER yang menilai kinerja lingkungan perusahaan, harus dijalankan secara tegas dan transparan.

Demikian pula dengan dorongan terhadap pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) korporasi yang tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kebijakan lingkungan sering kali lahir dari keberanian politik, bukan semata dari keunggulan teknis.

Keberanian untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi, serta keberpihakan pada kelompok yang paling rentan, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, latar belakang aktivisme yang dimiliki dapat menjadi kekuatan, selama diimbangi dengan kemampuan membangun sistem dan tim yang solid.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, harapan tersebut harus diuji oleh realitas kebijakan yang konkret. Lingkungan bukan sekadar isu masa depan, melainkan persoalan hari ini yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Jika keberanian dan keberpihakan mampu berjalan beriringan dengan kapasitas yang terus diperkuat, maka langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam cara Indonesia memandang hubungan antara manusia dan alamnya.

*) Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP., CSA. adalah Profesor Ekonomi dan Bisnis, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

GAZA - Mayoritas warga Israel percaya bahwa negara tersebut belum meraih kemenangan dalam perang apa pun sejak 7 Oktober 2023. Itu terungkap dalam jajak pendapat yang diterbitkan Selasa oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN.

Survei tersebut menemukan bahwa 57% responden berpikir Israel belum menang di bidang apa pun sejak tanggal tersebut, sementara 28% mengatakan telah meraih kemenangan di setidaknya satu arena, dan 15% mengatakan mereka tidak tahu.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran, serta melakukan serangan di Yaman dan Suriah dan operasi militer di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut lembaga penyiaran tersebut, kepercayaan akan kemenangan di berbagai front tetap rendah. Hanya 17% yang percaya Israel telah mencapai keberhasilan di Suriah, turun menjadi 16% terkait Gaza dan Iran.

Di front Lebanon, hanya 14% yang menyatakan kepercayaan akan kemenangan, turun lebih jauh menjadi 12% di Yaman dan 11% di Tepi Barat.

Mengenai kekhawatiran keamanan di masa depan, 73% responden mengatakan kehadiran bersenjata Hamas dan Hizbullah yang berkelanjutan menimbulkan ancaman langsung terulangnya peristiwa seperti 7 Oktober. Hanya 10% yang menolak kemungkinan itu, sementara 17% mengatakan mereka tidak yakin.

Lembaga penyiaran tersebut mengatakan jajak pendapat dilakukan atas nama mereka tetapi tidak mengungkapkan perusahaan survei atau detail sampel.

Mengenai isu politik dan hukum, 56% responden mendukung tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam persidangan korupsinya.

Sebaliknya, 26% menentang perlunya tekanan AS, sementara 18% tidak menyatakan pendapat yang jelas.

Pada 30 November, Netanyahu meminta pengampunan presiden tanpa mengakui kesalahan atau mengundurkan diri dari kehidupan politik.

Berdasarkan hukum Israel, pengampunan tidak dapat diberikan tanpa pengakuan bersalah.

Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus, dengan dakwaan diajukan pada November 2019. Persidangannya dimulai pada tahun 2020 dan masih berlangsung.

Selain kasus korupsi, Netanyahu telah dicari sejak 2024 oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 72.000 orang telah tewas dalam serangan brutal sejak Oktober 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan OPEC+ menjadi guncangan besar bagi pasar energi global.

Dikutip dari Reuters, Rabu (29/4/2026), langkah yang efektif berlaku 1 Mei 2026 itu bukan keputusan mendadak, melainkan akumulasi ketegangan panjang terkait kuota produksi, strategi ekspansi energi Abu Dhabi, hingga dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.

UEA, negara produsen minyak terbesar ketiga di OPEC setelah Arab Saudi dan Irak, selama beberapa tahun terakhir diketahui kerap berbeda pandangan dengan anggota utama OPEC, terutama soal pembatasan produksi.

Menteri Energi UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei menyebut keputusan itu diambil setelah peninjauan komprehensif terhadap kebijakan produksi negara tersebut.

“Keputusan ini diambil dengan kepentingan nasional dan komitmen memenuhi kebutuhan pasar yang mendesak,” kata Al Mazrouei.

Dorongan menaikkan produksi minyak

Salah satu akar utama keluarnya UEA dari OPEC adalah ambisi negara itu meningkatkan kapasitas produksi minyak secara agresif.

Reuters melaporkan UEA menargetkan kapasitas produksi hingga 5 juta barrel per hari (bph) pada 2027, naik dari sekitar 3 juta bph saat ini.

Akan tetapi, target itu dinilai sulit dicapai dalam sistem kuota OPEC dan OPEC+, yang membatasi volume produksi tiap anggota.

Selama ini Abu Dhabi telah menginvestasikan miliaran dollar AS untuk memperbesar kapasitas produksi melalui perusahaan minyak negara Adnoc.

Namun investasi itu, menurut sejumlah analis, tidak sejalan dengan pembatasan output yang diterapkan OPEC.

Helima Croft dari RBC Capital Markets menyebut keputusan tersebut berkaitan erat dengan keinginan UEA memperoleh keleluasaan memonetisasi investasi energi mereka.

“UEA telah merencanakan untuk meningkatkan produksi minyak hingga 30 persen, dan akan sulit untuk melakukannya dalam batasan OPEC dan OPEC+,” ujar Croft.

Dalam laporan Associated Press, analis juga menilai UEA semakin tidak nyaman dengan mekanisme kuota yang dianggap menghambat strategi jangka panjang negara itu sebagai produsen berbiaya rendah dan beremisi karbon relatif rendah.

Friksi lama soal kuota dengan Arab Saudi

Perselisihan mengenai kuota produksi sejatinya bukan hal baru.

Ketegangan antara UEA dan Arab Saudi sempat mencuat pada 2021 saat Abu Dhabi menolak proposal pemangkasan produksi OPEC+, memicu kebuntuan dalam negosiasi.

Meski akhirnya tercapai kompromi, Reuters mencatat perbedaan pandangan itu tak pernah sepenuhnya hilang. UEA dinilai kerap merasa dibatasi oleh dominasi Arab Saudi dalam menentukan arah kebijakan OPEC.

Chief Executive Officer Crystol Energy Carole Nakhle bahkan menyebut langkah UEA meninggalkan OPEC sudah lama dipersiapkan.

“Proses pembuatan (keputusan) sudah berlangsung lama,” ujar Nakhle, seraya menambahkan UEA kerap merasa terkekang oleh kuota kelompok, terutama ketika kepatuhan antaranggota dinilai tidak merata.

Associated Press juga mencatat hubungan politik yang semakin kompleks antara Abu Dhabi dan Riyadh turut memperbesar jarak di antara dua sekutu Teluk itu.

Pengaruh perang Iran dan Selat Hormuz

Faktor lain yang mempercepat keputusan itu adalah guncangan energi akibat perang Iran dan terganggunya pelayaran di Selat Hormuz.

Reuters melaporkan konflik tersebut menghambat sekitar 10 juta barrel minyak per hari, memicu lonjakan harga Brent di atas 111 dollar AS per barrel.

Dalam situasi pasokan ketat seperti itu, UEA dinilai melihat momentum untuk keluar dari OPEC dengan risiko pasar yang lebih terbatas.

Menurut Croft, saat harga minyak tinggi akibat krisis pasokan, dampak keputusan itu terhadap harga relatif lebih kecil dibanding bila diambil dalam kondisi pasar lemah.

“Sekarang mungkin waktu yang paling tidak merugikan untuk mengumumkannya,” kata dia.

Reuters juga melaporkan sebagian ketidakpuasan Abu Dhabi berkaitan dengan respons politik negara-negara Teluk terhadap ancaman Iran dan gangguan terhadap keamanan pengiriman energi.

Bagi UEA, fleksibilitas produksi di luar struktur OPEC dinilai lebih penting ketika pasokan global tengah tertekan.

Strategi energi yang lebih mandiri

Selain soal minyak, keluarnya UEA dari OPEC juga dibaca sebagai bagian dari reposisi strategi energi yang lebih independen.

Dalam laporan CNN, keputusan itu disebut mencerminkan upaya Abu Dhabi menyeimbangkan agenda transisi energi dengan peran sebagai eksportir minyak utama.

Negara itu belakangan agresif berinvestasi di energi bersih, namun pada saat yang sama tetap ingin memaksimalkan ekspor hidrokarbon.

Dengan keluar dari OPEC, UEA berpeluang menentukan kebijakan produksi secara lebih otonom, menyesuaikan dengan permintaan global tanpa terikat konsensus kelompok.

Pemerintah UEA menilai langkah itu justru akan membuat mereka “lebih responsif dan andal” dalam memenuhi kebutuhan energi global.

Dampak ke OPEC

Kepergian UEA dinilai menjadi pukulan simbolik dan strategis bagi OPEC.

Sebagai salah satu produsen dengan kapasitas cadangan besar, absennya UEA mengurangi spare capacity kelompok dan berpotensi melemahkan kemampuan OPEC menstabilkan harga.

Saul Kavonic dari MST Financial, dikutip Reuters, bahkan menyebut langkah itu bisa menjadi awal dari berakhirnya OPEC.

Analis lain menilai keputusan itu bisa memicu pertanyaan dari anggota lain yang juga pernah berselisih soal kuota, terutama setelah sebelumnya Angola keluar dari OPEC pada 2023 karena alasan serupa.

Meski begitu, dalam jangka pendek, pasar belum menunjukkan reaksi ekstrem.

Harga minyak memang sempat terkoreksi setelah pengumuman, tetapi tetap tinggi karena fokus pasar masih tertuju pada gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Bukan keputusan mendadak

Sejumlah pengamat melihat keluarnya UEA lebih merupakan puncak dari tren lama dibanding keputusan mendadak akibat perang saat ini.

Selain investasi besar yang sulit diakomodasi kuota OPEC, UEA selama beberapa tahun memang mendorong pendekatan yang lebih pragmatis terhadap pasar minyak global.

Reuters menyebut Abu Dhabi menilai permintaan energi jangka panjang masih cukup kuat untuk membenarkan ekspansi produksi, sementara model pengendalian pasokan kolektif dinilai semakin sulit dipertahankan.

Karena itu, alasan keluarnya UEA dari OPEC tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, melainkan gabungan antara sengketa kuota produksi, ambisi meningkatkan produksi, memanasnya dinamika dengan Arab Saudi, serta perubahan lanskap geopolitik akibat perang Iran dan krisis Selat Hormuz.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Uni Emirat Arab (UEA) akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mulai 1 Mei.

Kantor berita negara UEA, WAM, melaporkan keputusan UEA keluar dari OPEC itu sejalan dengan strategi jangka panjang sektor energi Abu Dhabi.

"Keputusan ini selaras dengan visi strategis dan ekonomi jangka panjang Uni Emirat Arab serta pengembangan sektor energinya, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik," bunyi pemberitaan WAM, Selasa (28/4).

OPEC merupakan kelompok negara penghasil minyak utama yang mengoordinasikan kebijakan produksi, serta mampu memengaruhi pasokan serta harga minyak global.

Keluarnya UEA dari OPEC dinilai menjadi pukulan besar bagi organisasi minyak tersebut, termasuk bagi anggota utamanya, yaitu Arab Saudi.

Secara kolektif, OPEC menyumbang 36 persen dari produksi minyak dunia, juga secara bersama-sama menguasai hampir 80 persen dari total cadangan dunia.

UEA sebelumnya telah lama mendorong kenaikan kuota produksi di dalam OPEC. Langkah itu mencerminkan ambisi Abu Dhabi untuk memperluas kapasitas produksi, jauh di atas batas yang ditetapkan organisasi.

OPEC sendiri didirikan pada 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, dan Kuwait. Uni Emirat Arab bergabung tujuh tahun kemudian.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mengungkapkan rencana untuk memulai proyek elektrifikasi jalur kereta pada 20 Mei 2026 untuk rute Jakarta–Cikampek, Jakarta–Sukabumi, dan Jakarta–Cilegon. Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan elektrifikasi jalur kereta tersebut bertujuan untuk menghidupkan kota-kota baru di sepanjang jalur.

“Tahun ini, tepatnya pada 20 Mei, kami akan melakukan groundbreaking untuk elektrifikasi Jakarta–Cikampek, Jakarta–Sukabumi, dan juga Jakarta–Cilegon,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, elektrifikasi jalur kereta juga diyakini akan mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi dalam moda transportasi kereta api.

“Dengan kita melakukan elektrifikasi, ini mengurangi urbanisasi,” kata Dony.

Oleh karena itu, elektrifikasi jalur kereta api menjadi salah satu indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) industri perkeretaapian.

“Saya selalu bilang bahwa kereta api hanya punya dua KPI. Satu berkaitan dengan safety, yang kedua elektrifikasi,” ujar Dony.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerja sama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025).

JAKARTA - Rudal ini dirancang sebagai pilihan serangan jarak jauh yang berbiaya lebih rendah, namun tetap mampu bertahan, dan dapat diproduksi secara massal.

Rudal S-71K Kovyor Rusia — yang dalam bahasa Vietnam berarti "Karpet" — adalah rudal yang diluncurkan dari udara yang menurut Kyiv telah digunakan dalam pertempuran sejak akhir tahun lalu.

Direktorat Intelijen UtamaKementerian PertahananUkraina (GUR) telah merilis informasi baru tentang S-71K secara publik, termasuk model 3D interaktif.

Sebelumnya, GUR mengungkapkan detail tentang perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi jet tempur Su-57 Felon Rusia, sambil menekankan bahwa rudal baru ini dikembangkan khusus untuk platform tersebut. GUR menambahkan bahwa hulu ledak S-71K menggunakan bom fragmentasi berdaya ledak tinggi OFAB-250-270 seberat 551 pon.

Kerangka pesawat S-71K dibangun dari "bahan fiberglass berlapis-lapis dengan penguatan tambahan," sementara komponen internal lainnya terbuat dari paduan aluminium. Bentuk kerangka pesawat mengurangi kemampuan deteksinya, dengan penampang trapesium, hidung yang miring, sayap yang dapat dilipat ke depan, dan ekor berbentuk V terbalik.

Gambar-gambar puing rudal menunjukkan detail saluran masuk udara mesin yang dipasang di bagian atas, mengarah ke saluran masuk berbentuk segi lima. Namun, tidak ada tanda-tanda lapisan penyerap radar, yang mungkin dimaksudkan untuk mengurangi biaya produksi.

GUR juga memberikan informasi tentang komponen elektronik, yang "sebagian besar" berasal dari luar negeri, termasuk produk yang diproduksi di Tiongkok, Jerman, Irlandia, Jepang, Swiss, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Hal ini menjadikan S-71K sebagai salah satu dari banyak sistem senjata Rusia yang bergantung pada komponen impor. Misalnya, sebuah pesawat tak berawak serang Shahed-136 Rusia yang disita oleh GUR berisi banyak komponen dari Amerika Serikat, serta komponen dari Iran, Taiwan, dan negara-negara lain.

S-71K menggunakan mesin turbofan R500 yang ringkas, yang juga diproduksi oleh UAC, dan dilengkapi dengan "sistem navigasi inersia berbasis sensor sederhana," seperti yang dijelaskan oleh GUR.

Dengan tiga tangki bahan bakar internal, Ukraina memperkirakan S-71K memiliki jangkauan hingga 300 km (186 mil). Laporan sebelumnya menunjukkan rudal tersebut terbang dengan kecepatan Mach 0,6 dan mencapai ketinggian maksimum 8.200 meter (27.000 kaki).

Pada tahun 2024, dilaporkan bahwa Sukhoi telah menerima persetujuan dari Kementerian Pertahanan Rusia untuk memulai produksi S-71, setelah rudal tersebut mengalami "perubahan desain yang signifikan" berdasarkan pengalaman tempur di Ukraina.

Perubahan ini mencakup peningkatan jangkauan dan pengurangan penampang radar untuk meningkatkan kemampuan bertahan terhadap sistem pertahanan udara.

Seperti yang telah disebutkan, S-71K sedang dikembangkan untuk Su-57, dengan uji penerbangan rudal dijadwalkan pada April 2024 di pusat penelitian penerbangan Zhukovsky Rusia. Tidak dapat dikesampingkan bahwa S-71K juga dapat dipasang pada pesawat tempur taktis Rusia lainnya; ini akan diperlukan jika produksi massal akan dimulai.

Rusia juga diperkirakan akan mempelajari integrasi S-71K dengan drone serang S-70 Okhotnik. Yang perlu diperhatikan, ada laporan bahwa S-71K mungkin akan dilengkapi dengan senjata yang lebih canggih, yaitu S-71M Monokhrom.

Meskipun digambarkan sebagai "drone bunuh diri," sebenarnya ini adalah rudal serang darat yang diharapkan memiliki kemampuan "lingkaran kendali manusia," yang memungkinkan kontrol dinamis.

Meskipun S-71K dibawa secara eksternal, S-71M diyakini dapat ditempatkan di ruang senjata Su-57 atau UCAV S-70. Belum ada laporan mengenai S-71 dengan sirip ekor yang dapat dilipat, yang merupakan syarat untuk penempatan di dalam ruang senjata.

Awal tahun ini, beberapa sumber yang tidak terverifikasi dari Rusia menyatakan bahwa S-71M Monokhrom mungkin telah digunakan dalam serangan terhadap lokasi peluncuran HIMARS Ukraina di wilayah Chernihiv, meskipun militer Rusia bersikeras bahwa target tersebut dihancurkan oleh rudal jelajah Geran.

Gambar rudal uji S-71M menunjukkan bahwa desain rudal ini kurang siluman dibandingkan S-71K, tetapi versi M mungkin telah ditingkatkan lebih lanjut.

S-71K tampaknya dirancang khusus untuk pesawat taktis berawak dan tanpa awak, dengan jangkauan yang lebih terbatas tetapi diimbangi oleh karakteristik siluman (dan diperkirakan akan diluncurkan dari platform siluman).

S-71K juga dianggap sebagai pilihan yang lebih murah dibandingkan dengan Kh-69, senjata yang sering dikaitkan dengan Su-57, meskipun juga dapat diluncurkan dari pesawat taktis Rusia yang lebih tua.