JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang menyayangkan aksi penggerudukan dan pembubaran acara diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) , Senin (15/6/2026). Aidil menilai peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata dari satu sudut pandang.

Rembuk Pemuda tidak membenarkan aksi apapun yang bertujuan untuk menghalangi hak orang untuk berpendapat, terutama di ruang akademik kampus. ”Kalaupun kita tidak setuju dengan acara atau narasumber yang dihadirkan, menghentikan dialog lalu saling memaksakan kehendak juga tidak elok. Tetapi, di sisi lain pemerintah juga harus menangkap sinyal kegelisahan dan tantangan yang dihadapi para mahasiswa,” katanya, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Mantan Presiden Mahasiswa Telkom University ini menegaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dihargai dalam kehidupan demokrasi, terutama di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nalar kritis dan kebebasan berpikir. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa akan memberikan kontribusi yang lebih besar apabila diwujudkan melalui kritik yang substantif, berbasis data, serta mampu menguji dan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Oleh karena itu, Aidil mendukung setiap bentuk kritik yang konstruktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah, sekaligus mengecam segala bentuk fitnah, disinformasi, maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Tentu kita mendukung segala bentuk kritik yang bersifat substantif, bukan hanya sekedar genit secara diksi atau bahkan menjerumus pada penyebaran sentiment kebencian yang condong pada fitnah saja,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sultan Rivandi, Presiden Mahasiswa UIN Jakarta tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rembuk Pemuda. Sultan menegaskan tidak boleh ada pembatasan dalam upaya demokrasi, semua harus saling terbuka atas segala pendapat.

Anak muda memiliki peran penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia . Tidak ada lagi upaya pembatasan ruang dialog maupun pembubaran forum dari pihak mana pun, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap terhadap pemerintah. ”Semua pihak harus menjaga nilai-nilai intelektual, dan tentu sebagai orang yang masih berorganisasi, berbagai forum dialog harus terus dilakukan dan itulah yang menjadi komitmen Rembuk Pemuda sebagai sebuah organisasi yang terus berupaya menjadi melting pot bagi anak muda dari berbagai Kalangan,” jelasnya. 4.576 Polisi Diterjunkan untuk Jaga Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini

Dari fenomena yang telah terjadi, melalui berbagai komitmen Rembuk Pemuda ke depan, Sultan mengajak kepada seluruh lapisan anak muda agar bisa terlibat aktif dalam menjaga ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Rembuk Pemuda memandang peristiwa ini sebagai refleksi bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih perlu terus dirawat oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat sipil.

Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tradisi diskusi yang sehat dan berbasis argumentasi. ”Sebagai bentuk komitmen tersebut, Rembuk Pemuda akan terus menghadirkan berbagai forum intelektual dan dialog lintas kelompok guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa," ujar Sultan.

Bisnis.com, JAKARTA - Laporan SGIE (State of Glo­­­bal Islamic Eco­­­no­­­my) 2025/2026 yang diluncurkan di Istanbul, Turki pada 2 Juni 2026 mengusung tema Kedaulatan Ekonomi di Tengah Penataan Ulang Ta­­tanan Global (Economic Sovereignty in a Realigning World). Di tengah situasi dunia yang masih bergejolak, tema ini seakan mengindikasikan pergeseran gravitasi kekuatan ekonomi dunia dari belahan Barat menuju ke kawasan lain, dan bukan ti­dak mungkin ujungnya ke kawasan timur jauh (Far East) dan Asia Tenggara (South East Asia).

Indonesia kembali disebut sebagai pasar halal raksasa dengan potensi besar. Na­­­mun, dalam pemeringkatan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), posisi kita justru turun satu peringkat, dari urutan ketiga menjadi keempat, di bawah Malaysia di posisi puncak, diikuti UAE dan Arab Saudi.

Meskipun turun satu peringkat, Indonesia masih bisa bernapas lega, di antara tujuh sub-sektor dalam analisis agregat GIEI; makanan halal, keuangan syariah, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi, farmasi halal, dan kosmetik halal; Indonesia bertengger kokoh di posisi puncak untuk kategori fesyen muslim.

Adakah makna dibalik pemeringkatan dan angka-angka yang tersaji? Tentu ada, salah satunya adalah bahwa ukuran pasar, betapa pun besarnya, tidak menjanjikan kepemimpinan (leadership). Jangan lagi kita terkecoh oleh ilusi semu bahwa besarnya populasi muslim dan tingginya konsumsi produk halal akan secara otomatis menempatkan suatu negara di kasta tertinggi ekonomi syariah.

Kenyataannya tidak demikian. Negara-negara yang memimpin justru mereka yang berhasil mengubah permintaan pasar menjadi kekuatan institusional, inovasi, investasi, dan kapasitas produksi.

Kemajuan ekonomi syariah tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki konsumen terbanyak, akan tetapi oleh siapa yang mampu membangun ekosistem yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing global. Di sinilah letak paradoks Indonesia.

MODAL UTAMA

Hemat saya, ada tiga modal utama yang seharusnya bisa mendongkrak kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, modal kelembagaan. Adanya ragam aturan di level makro, meso dan mikro ditambah lagi dengan kelembagaan yang mendukung giatnya ekonomi syariah di Indonesia. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019—2024 yang kemudian mendorong ekonomi syariah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 menjadi bagian dari fitur unggulan modal kelembagaan yang dipunyai oleh Indonesia. Melalui peta jalan tersebut, ekonomi syariah tak lagi sekedar ‘anak bawang‘, tetapi telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Kedua, modal sosial. Peran dan kekuatan masyarakat sipil (civil society) di Indonesia yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Bahkan para elite dan pejabat publik melebur menjadi bagian dari civil society melalui wadah seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk ikut berperan aktif mengegolkan agenda nasional ekonomi syariah. Meleburnya masyarakat sipil, akademisi, regulator, dan pembuat kebijakan dalam satu wadah merupakan fitur unik dan tak ditemukan di banyak negara lain.

Ketiga, modal intelektual. PDDikti Kemendikbudristek dan Ditjen Pendis Kementerian Agama Indonesia mencatat setidaknya 800—900 lebih program studi ekonomi syariah dengan berbagai strata yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari sisi jumlah, saat ini belum ada negara mana pun yang menyamainya.

Kontras antara ketiga modal utama tersebut, besarnya pasar, dan tertatihnya akselerasi ekonomi syariah Indonesia inilah yang mencerminkan paradoks.

Paradoks pertama adalah modal kelembagaan yang belum terkapitalisasi melalui eksekusi dan koordinasi yang efektif antar lembaga. ‘Ego kelembagaan’ masih terasa kental karena masing-masing dikejar target KPI (key performance indicators). Prioritas bersama memudar, yang muncul justru perlombaan mengejar “quick win” oleh masing-masing lembaga, sehingga tumpang tindih dan overlap program sering terlihat di lapangan.

Paradoks kedua, modal sosial yang dimiliki sering terjebak dalam kepiawaian mengadakan forum dan seminar bersifat seremonial, membentuk komite-komite, sehingga tampak sibuk, tetapi energi kolektif terkuras tanpa bertransformasi menjadi produktivitas dan daya saing yang terukur. Agenda dan diskusi berlimpah, tetapi hanya sebagian kecil yang menjelma menjadi kebijakan konkret, model bisnis baru, atau produk inovatif yang menembus pasar global.

Paradoks ketiga, modal intelektual tidak berkorelasi positif dengan kualitas lulusan yang mumpuni, relevansi kurikulum, kapasitas penelitian dan keterhubungan dengan industri. Akibatnya, serapan terhadap kebutuhan industri halal dan lembaga keuangan syariah atas lulusan program studi sangat minim.

Jika ada hal yang saya pelajari dari keterlibatan dalam berbagai agenda pengembangan ekonomi syariah di sejumlah negara anggota IsDB dan OKI, setidaknya dua pelajaran penting yang bisa menjadi bahan refleksi bersama.

Pertama, ekonomi syariah tidak dapat menjadi substitusi bagi lemahnya ekonomi riil. Ia hanya dapat memperkuat fondasi yang memang sudah produktif. Tanpa fondasi ekonomi riil yang kuat, secanggih apapun arsitektur ekonomi syariah yang dibangun, manfaat yang diharapkan akan sulit terwujud nyata.

Kedua, persoalan terbesar ekonomi syariah Indonesia bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan kurangnya kemampuan mengonversi ketiga modal utama yang kita miliki menjadi daya saing, kepemimpinan dan dampak yang nyata. Bahkan mungkin sering terjebak dalam tataran retorika dan seremonial tanpa diimbangi karya nyata.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengusulkan Kementerian Ekonomi Kreatif membuat skema guarantor atau lembaga penjamin risiko dengan lintas kementerian untuk menanggung pelaku usaha industri kreatif yang ingin menggunakan kekayaan intelektual (KI) sebagai pengajuan kredit di bank.

“Saya mengusulkan agar Kemenekraf bisa menginisiasi pembentukan semacam BLU (Badan Layanan Umum), atau skema guarantor, atau lembaga penjamin resiko dengan Kementerian Keuangan untuk menanggung beban gagal kredit berbasis KI (kekayaan intelektual),” kata Putra dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Putra mengatakan usulan ini berdasarkan kunjungannya ke salah satu studio animasi di Cimahi, Jawa Barat, yang menemukan sektor perbankan konvensional, himbara maupun bank di daerah menolak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit karena dinilai tidak likuid, fluktuatif, dan belum memiliki standar valuasi.

Menurutnya hal ini dapat mematikan industri kreatif karena agunan kredit dapat membantu siklus produksi, termasuk animasi yang membutuhkan investasi pada teknologi dan waktu pembuatan yang panjang.

“Karena itu menurut saya harus ada bukan hanya dorongan, tapi paksaan sistemik dari negara dalam bentuk intervensi kebijakan, tidak bisa hanya sekedar himbauan,” kata Anggota Fraksi PDIP ini.

Menanggapi hal ini, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan terus membangun kepercayaan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini perbankan dan berkoordinasi dengan OJK untuk sosialisasi mengenai kredit berbasis KI.

Riefky mengatakan pihaknya dari direktorat terkait juga terus melakukan sosialisasi mulai dari lembaga kekayaan intelektual tingkat global atau WIPO hingga MAPI untuk membangun kepercayaan perbankan untuk agunan kredit kekayaan intelektual

“Building trust ini sangat penting kita mulai meskipun success ratio-nya sangat kecil sekali tapi memang harus kita mulai,” kata Riefky.

Kementerian Ekraf juga telah berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkum serta OJK dalam pengembangan berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual (KI) antara lain dengan Jasa Penilai KI (IP Valuator), Pembiayaan berbasis KI (Fasilitas Kredit Komersial dan KUR) bagi sektor ekonomi kreatif.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Kalangan pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu iklim investasi hingga berdampak luas terhadap industri dan tenaga kerja.

Penolakan kembali mencuat usai konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan produk tembakau dan rokok elektronik pada 25 Mei 2026.

Meski terdapat perubahan judul aturan, sejumlah pihak menilai substansi pengaturan belum berubah, termasuk pasal kemasan polos berupa penyeragaman dan standarisasi kemasan masih menuai penolakan berbagai pemangku kepentingan terdampak karena menyalahi Hak Kekayaan Intelektual.

Kementerian Perindustrian menegaskan penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

"Tadi bersama semua stakeholder, kita memberikan masukan. Kita tunggu draft finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kita tolak," ujarnya.

Dari kalangan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif agar tidak memicu ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kita menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi," katanya.

Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

"Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apapun tentu akan berdampak pada hal tersebut," ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri ini dengan sektor lain dalam rantai pasok.

"Khususnya kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya, dengan sektor-sektor ikutan seperti distribusi, retail, bahkan juga industri pendukung, termasuk industri kreatif," katanya.

Terkait implementasi kebijakan, APINDO menilai pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

"Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diterapkan perlu tetap memperhatikan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional.

"Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kita dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional," katanya.

Selain itu, APINDO juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

"Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum, karena memiliki nilai ekonomi," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga telah mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lainnya seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal ini mengingat industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan kembali menggelar konsultasi publik untuk membahas aturan terkait peringatan kesehatan di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Konsultasi publik tersebut bukan kali pertama digelar dengan mengundang asosiasi tembakau dan berbagai pemangku kepentingannya.

Peserta konsultasi publik justru merespons dengan kekhawatiran karena pada rancangan tersebut masih dimuat poin-poin penyeragaman dan standarisasi kemasan atau kemasan polos beserta berbagai pengaturan yang bukan amanah PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28 Tahun 2024).

Selain melebihi amanah PP 28 Tahun 2024, kemasan polos yang ditetapkan melalui penyeragaman warna pantone 448 C juga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengingatkan saat ini rokok ilegal kian merajalela. Sebarannya hingga 14% atau sekitar 40 miliar batang. Jika standardisasi kemasan diterapkan di Indonesia akan semakin menekan sektor IHT yang legal, namun semakin menyuburkan peredaran rokok ilegal.

“Standardisasi kemasan ini yang jadi masalah. Termasuk adanya rencana pencantuman warna Pantone 448, padahal tidak ada diamanahkan dalam PP No 28/2024. Jika dipaksakan diberlakukan dengan warna seragam, dengan warna yang berbeda saja rokok ilegal sudah banyak. Itu yang paling dikhawatirkan. Bisa jadi nanti yang beredar, setengahnya adalah rokok ilegal karena tidak bisa dibedakan lagi mana rokok yang legal dan ilegal,” ujar Benny usai menghadiri Konsultasi Publik tentang Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan.

Pihaknya khawatir memaksakan penerapan standardisasi kemasan akan membuat IHT sulit bertahan. Apalagi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dan ekonomi tanpa perlindungan yang pasti, keberlangsungan 6 juta tenaga kerja yang bergantung pada IHT semakin terancam.

Benny menekankan kepastian hukum sangat penting bagi pelaku usaha IHT baik kepastian hukum berupa kebijakan fiskal yang tidak eksesif dan kebijakan nonfiskal yang mengakomodir situasi dan dinamika di dalam negeri.

“Tidak serta merta dengan peraturan yang menekan, jumlah batang rokok yang beredar turun dan jumlah perokok turun, Sebaliknya, rokok legal turun, digantikan rokok ilegal dan penerimaan negara akan turun juga,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) Firmansyah Siregar menyampaikan kekecewaan dan kekhawatirannya atas rancangan aturan standardisasi kemasan yang diinisiasi Kemenkes. Pandangannya, Kemenkes tidak memahami realita terkait IHT itu sendiri, termasuk industri rokok elektrik baik dari sisi jenis produknya maupun pangsa pasarnya.

“Rancangan aturan standardisasi kemasan ini adalah contoh efek tidak dilibatkannya kami, pelaku usaha terdampak dalam pembuatan kebijakan. Jika tujuan utamanya adalah penurunan prevalensi perokok, maka pekerjaan rumah utamanya adalah edukasi dan sosialisasi,” ujarnya.

Menurut dia, memaksakan standardisasi kemasan akan berdampak langsung pada industri rokok elektrik di Indonesia, terutama bagi UMKM yang menjadi mayoritas pelaku usahanya. Hal ini juga berpotensi diskriminatif karena semua merek akan terlihat sama sehingga merugikan pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam membangun usaha legal dan kreativitas usaha yang akhirnya melemahkan posisi industri lokal.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemberdayaan usaha ultra mikro tidak hanya berbicara tentang bertambahnya modal usaha. Di banyak ruang kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan ibu-ibu pengusaha UMKM, pemberdayaan juga berarti bertambahnya keberanian untuk mengambil peran, memperkuat ekonomi keluarga, dan membangun daya tahan bersama di tengah berbagai tantangan.

Melalui PNM Mekaar, perempuan prasejahtera didorong untuk memiliki akses pembiayaan yang lebih aman dan terarah, sehingga tidak lagi bergantung pada pinjaman informal yang kerap memberatkan. Kehadiran PNM Mekaar menjadi ruang bagi para ibu untuk perlahan terbebas dari jerat rentenir melalui pembiayaan, pendampingan, dan kebersamaan dalam kelompok.

Perempuan dalam ekosistem ultra mikro bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak utama ekonomi rumah tangga. Dari usaha kecil yang dikelola di dapur, teras rumah, hingga pasar-pasar lokal, lahir dampak yang lebih luas bagi pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Melalui PNM Mekaar, pemberdayaan diberikan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga melalui tiga modal utama, yaitu modal finansial berupa akses pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan usaha, modal intelektual melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha, serta modal sosial yang tumbuh dari kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok. Melalui pendampingan berbasis kelompok, para ibu juga belajar mengelola usaha, membangun kepercayaan diri, serta saling mendukung satu sama lain.

Kepemimpinan informal para ketua kelompok menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses transformasi tersebut. Di tengah kedekatan sosial antaranggota, ketua kelompok tidak hanya berperan mengoordinasikan pertemuan, tetapi juga menjadi penggerak semangat, tempat berbagi pengalaman, serta jembatan bagi anggota lain untuk terus bertumbuh. Modal sosial yang terbentuk dari kebersamaan ini kemudian memperkuat resiliensi ekonomi perempuan, karena setiap anggota tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu kisah tersebut hadir dari Ibu Eko Purwanti, nasabah PNM Cabang Pati, yang mengembangkan usaha rengginang berbahan hasil olahan laut serta catering. Dari usaha yang bermula sederhana, ia tidak hanya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, tetapi juga membuka ruang manfaat bagi ibu-ibu di sekitarnya untuk ikut memiliki penghasilan. “Saya berharap usaha ini bisa terus berjalan. Bukan hanya untuk menghidupi keluarga saya, tapi juga supaya ibu-ibu di sekitar saya bisa ikut merasakan punya penghasilan. Pelan-pelan kita saling menguatkan, semangat bersama dalam klasterisasi hasil olahan laut, dan mau maju bersama,” ujar Ibu Eko.

Kisah Ibu Eko menjadi gambaran bahwa ketika perempuan diberi ruang, pendampingan, dan kesempatan untuk bertumbuh, dampaknya dapat melampaui satu usaha dan satu keluarga. Dari kelompok kecil yang saling percaya, lahir keberanian untuk bermimpi lebih besar, membangun usaha yang lebih kuat, dan menghadirkan perubahan yang lebih berarti bagi komunitas di sekitarnya.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memusnahkan 14 jam tangan mewah palsu milik terpidana kasus korupsi Asabri Jimmy Sutopo.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemusnahan barang rampasan palsu ini merupakan standar internasional dalam menangani produk tiruan.

"Telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti kurang lebih 14 jam yang dalam kasus perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Jimmy Sutopo," ujar Anang di Kantor BPA, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan barang palsu ini harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jam tangan asli. Oleh sebab itu, pemusnahan ini juga dilakukan sebagaimana upaya korps Adhyaksa melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI.

Di samping itu, Anang menyatakan pemusnahan ini juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial terkait penggelapan baramg rampasan jam tangan mewah milik Jimmy Sutopo.

"Jadi yang selama ini narasi-narasi yang beredar di media sosial bahwa katanya digelapkan, ini terjawab. Dan ini semua sejak awal penyitaan dititipkan di Pegadaian, kemudian diteliti oleh verifikator yang memang kompeten di bidangnya. Itu saja," pungkasnya

Sekadar informasi, belas jam tangan mewah palsu ini bermerek Cartier, Audemars, Pathek-Philippe, Breguet, Vacheron, Antonie Preziuso hingga Hublot.

Seluruh barang palsu itu ditampilkan dalam serangkaian acara BPA Fair, Rabu (20/5/2026). Jam tangan premium tiruan itu dihancurkan menggunakan palu hingga rusak total agar tidak dapat dipergunakan kembali.

Jakarta: Pendapatan industri animasi Indonesia berbasis karya animasi orisinal intellectual property (IP) melonjak signifikan hingga melampaui pendapatan penyediaan jasa (service) yang diekspor. Tercatat pada tahun 2025 kenaikan pendapat animasi berbasis IP sebesar 279,53% dibanding 2015.

Saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif yang telah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform global. Catatan tersebut berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI). Indonesia Animation Report 2026 merupakan studi komprehensif yang memetakan kondisi, potensi, serta tantangan industri animasi nasional.

"Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global.” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dalam launching Indonesia Animation Report 2026.

Berdasarkan riset terhadap 262 studio animasi dengan 3.448 tenaga kerja, industri animasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan nilai industri mencapai Rp 798,15 miliar pada 2025, meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 12,86% per tahun.

“Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro, dan menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya (2015–2020),” jelasnya.

Ketua Umum AINAKI, Daryl Wilson menambahkan, salah satu temuan penting dalam laporan ini adalah bahwa sektor jasa animasi memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun selama ini belum sepenuhnya dipetakan secara optimal dalam kerangka ekonomi nasional, meskipun berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja berbasis talenta kreatif.

“Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya. Berdasarkan data pemetaan Studio Indonesia didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka,” ujarnya.

Riset ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh industri animasi nasional mulai dari pembiayaan studio untuk ekspansi global, belum ter-HKI karya animasi lokal, dan banyak tenaga kerja berstatus freelance/kontrak. Laporan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan_ hexahelix_, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan, dalam membangun ekosistem industri animasi yang terintegrasi.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, mengatakan Indonesia Animation Report 2026 sebagai sebuah tonggak penting dalam proses perjalanan industri animasi nasional. Laporan ini merupakan suatu hal komprehensif yang pertama, untuk memetakan secara simultan seluruh dimensi strategis dari industri animasi yang ada di Indonesia mulai dari struktur industrinya.

“Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end to end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan, tentunya di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia termasuk melalui animasi,” jelasnya.

Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Pulung mengungkapkan, Indonesia Animation Report 2026 menjadi bukti bahwa animasi Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual.

“UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global,” ujar.

Sebagai tindak lanjut, laporan ini merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur distribusi global, transformasi ekosistem talenta, serta penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri. Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus Rp 1 triliun pada tahun 2030, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan terobosan baru dalam revisi Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri dengan membuka peluang hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi objek jaminan fidusia untuk pembiayaan pelaku industri dan UMKM.

Langkah tersebut dinilai menjadi upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif yang selama ini terkendala keterbatasan aset konvensional seperti tanah dan bangunan untuk mengakses kredit perbankan.

Pembahasan itu mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Desain Industri di DPR, Selasa (19/6/2026). Pemerintah menilai regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan perlindungan HKI sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen ekonomi.

“Seluruh hak kekayaan intelektual itu nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” ujar Supratman dalam rapat Pansus RUU Desain Industri.

Menurutnya, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan yang mulai mengakui HKI sebagai aset tidak berwujud yang dapat dijadikan kolateral pembiayaan.

“Di peraturan OJK sudah berubah, hak kekayaan intelektual sebagai hak yang tidak berwujud sekarang sudah diakui sebagai bagian untuk bisa dijadikan sebagai kolateral dalam pinjaman,” katanya.

Dalam praktiknya, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Skema ini lazim digunakan dalam pembiayaan atau kredit berbasis jaminan benda bergerak.

Pemerintah berharap pengakuan HKI sebagai objek fidusia dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi industri kreatif dan UMKM yang selama ini memiliki aset berbasis ide, desain, merek, atau karya intelektual, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh modal usaha.

Revisi UU Desain Industri juga menjadi bagian dari reformasi besar sistem perlindungan HKI nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR akhirnya mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 31/2000 tentang Desain Industri setelah regulasi tersebut dinilai tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pembaruan aturan desain industri menjadi kebutuhan mendesak lantaran undang-undang yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari dua dekade dan memunculkan berbagai persoalan hukum dalam praktiknya.

Menurutnya, perkembangan digitalisasi, artificial intelligence (AI), hingga teknologi 3D printing menuntut hadirnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pendesain.

“Undang-undang ini sudah hampir 26 tahun. Karena itu kita mau memformulasi kembali penyesuaian terhadap mekanisme pendaftaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, digitalisasi, kemudian artificial intelligence,” ujar Supratman usai rapat pembahasan RUU Desain Industri di Gedung DPR, Selasa (19/5/2026).

Dalam pembahasan awal bersama DPR, pemerintah menyiapkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi beleid tersebut. Salah satunya yaitu percepatan proses pendaftaran desain industri melalui sistem digital berbasis AI.

Jika sebelumnya proses pendaftaran dapat memakan waktu hingga 11 bulan, pemerintah menargetkan proses tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 33 hari. “Di undang-undang ini akan kita ubah jadi 33 hari,” tegasnya.

Menurut Supratman, penggunaan AI akan mengurangi pemeriksaan manual sekaligus meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan administrasi. Adapun reformasi layanan digital yang mulai diterapkan pemerintah sejak 2025, diketahui telah menekan jumlah keberatan terhadap keputusan administrasi desain industri secara signifikan.

Dia menyebut jumlah perkara yang masuk ke komisi banding turun dari sekitar 1.200 kasus pada 2024 menjadi sekitar 500 kasus pada 2025.

Selain percepatan layanan, pemerintah juga mengusulkan penghapusan komisi banding desain industri. Nantinya, pihak yang keberatan terhadap hasil keputusan dapat langsung menggugat ke pengadilan niaga.

Pemerintah bahkan membuka opsi agar putusan pengadilan niaga bersifat tingkat pertama dan terakhir guna mempercepat kepastian hukum. “Orang yang tidak puas silahkan lari ke pengadilan niaga. Dan nanti pengadilan itu tidak perlu lagi banding sampai kasasi,” jelas Supratman.

Pokok pembahasan lain dalam revisi aturan tersebut mencakup pembaruan definisi desain industri dan penyempurnaan ruang lingkup perlindungan hak desain industri.

Pemerintah juga mengatur perlindungan desain industri tanpa pendaftaran, penguatan hak eksklusif pemegang hak desain industri, hingga penerapan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap pelanggaran desain. Lalu, revisi beleid juga memuat perlindungan bagi pihak yang telah lebih dulu menggunakan suatu desain industri sebelum desain yang sama didaftarkan pihak lain.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah memasukkan pengakuan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan. Menurut Supratman, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat komersialisasi HKI, khususnya bagi UMKM dan pelaku industri kreatif.

“Seluruh hak kekayaan intelektual nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” sebutnya.

RUU Desain Industri turut membuka mekanisme pendaftaran internasional melalui kerja sama dengan World Intellectual Property Organization sehingga pendesain domestik dapat mendaftarkan perlindungan desain ke sejumlah negara sekaligus melalui Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan keberpihakan terhadap UMKM tetap menjadi perhatian dalam pembahasan revisi aturan tersebut. Saat ini, tarif pendaftaran desain industri untuk UMKM dipatok Rp200.000, lebih rendah dibandingkan tarif umum sebesar Rp800.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong industri ekonomi kreatif sebagai kontributor penting terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 mendatang.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar menyampaikan bahwa ekonomi kreatif mestinya tak dipandang sebagai aktivitas hobi semata, melainkan sebagai kegiatan yang memiliki dampak ekonomi yang dapat diukur.

“Karena [ekonomi kreatif] itu butuh ekosistem, kan? Kita tidak boleh membiarkan orang berkarya tetapi tidak ada yang beli, tidak ada support, tidak ada regulasi,” kata Irene dalam pergelaran IP Expo Indonesia di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, upaya tersebut salah satunya ditempuh dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif di Asia Tenggara melalui pengembangan kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

Irene menyebut bahwa pengembangan IP di Indonesia memerlukan ketegasan regulasi, keberadaan komunitas, hingga penerapan yang terstruktur.

Oleh karena itu, dia menyebut pelaku industri kreatif antara lain dapat dapat meningkatkan kolaborasi untuk menghadirkan karya berbasis nilai lokal, sementara pemerintah dapat berperan menjadi fasilitator untuk memasarkan karya tersebut di kancah global.

“Yang kita fokuskan ada dua hal, distribusi dan marketing. Distribusi dan marketing itu bukan hanya di lokal, tapi di seluruh dunia,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, target pengembangan ekonomi kreatif Tanah Air tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini memuat sejumlah indikator kinerja utama (IKU) dari program strategis ekonomi kreatif yang dijalankan pemerintah pada 2026.

Target investasi ekraf dicanangkan pada rentang Rp131 triliun—Rp146,5 triliun, sementara target nilai ekspor ekraf diharapkan dapat menyentuh US$27,85 juta.

Selain itu, terdapat pula target penyerapan tenaga kerja sebanyak 28,06 juta jiwa, serta laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,66%.