JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan.

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka momentum Hari Raya Iduladha 1447 H. Secara keseluruhan, PB IKA PMII melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Gerakin menyalurkan total 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang dihimpun dari berbagai pihak.

Selain dari Presiden Prabowo, hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Metro Jaya, Pelindo, Pertamina, hingga Lembaga Sosial Kuwait. Kontribusi juga datang dari tokoh perorangan.

Proses pemotongan hewan kurban ini berlangsung khidmat di kompleks Kantor PB IKA PMII, Jalan Jaya Mandala, Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Sekretaris Jenderal PB IKA PMII Purnamasidi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mengamanahkan hewan kurbannya melalui Gerakin sebagai lembaga filantropi di bawah naungan PB IKA PMII. Ibadah kurban tahun ini merupakan refleksi dari ketaatan spiritual sekaligus komitmen sosial yang nyata.

"Kurban ini adalah wujud puncak ketaatan ibadah kita kepada Allah SWT dan rasa syukur atas segala nikmat-Nya. Di sisi lain, momentum ini menjadi jembatan solidaritas untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan kepedulian sosial antarsesama," ujar Purnamasidi.

Dia menuturkan esensi Iduladha kali ini membawa dampak multiplier effect (efek berganda) yang signifikan dalam memperkuat ekonomi masyarakat bawah. Distribusi daging kurban juga diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan, sehingga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya saat Iduladha 2026.

Selain itu, seluruh ekosistem pengadaan hewan kurban ini mulai dari peternak lokal hingga keterlibatan tenaga lokal dalam proses pemotongan dan distribusi juga turut menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Direktur Pengumpulan LAZ Gerakin Ahyad Alfidai menambahkan dalam pengelolaan tahun ini dan selanjutnya, LAZ Gerakin berkomitmen melaksanakan secara amanah, profesional, higienis, dan ramah lingkungan.

Pihaknya juga mengkonsolidasikan program kurban ini di seluruh jaringan wilayah se-Indonesia. "Kami targetkan tahun ini mendistribusikan 5.000 paket daging di wilayah Jakarta, Bogor, Jember, Banyuwangi, Jambi, hingga Papua dengan packing hiegienis dan ramah lingkungan," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Said Aqil Siraj angkat suara terkait kans dirinya untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan ketua umum maupun Rais Aam PBNU pada gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Said, yang pernah duduk sebagai Ketua Umum PBNU untuk dua periode masa khidmat berturut-turut, yakni pada medio 2010–2021 menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya enggak akan maju, siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju, enggak," ungkap Said usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026).

Komisaris Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut juga mengungkapkan bahwa pemilihan sosok calon ketua umum PBNU periode masa khidmat berikutnya sudah sepatutnya menjalankan prinsip regenerasi. Menurutnya, kursi ketua umum PBNU harus diisi oleh figur Nahdliyin yang masih muda dan berkompeten untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

"Iya. Sudah tua, sudah tua. Saya sudah tua. 73 [tahun] umur saya. Jadi, 73 [tahun]. Tinggal gantian lah, regenerasi yang lebih cerdas," tegasnya.

Lebih lanjut, Said juga menepis kabar bahwa dirinya akan dimajukan sebagai calon Rais Aam PBNU dalam penyelenggaraan Muktamar NU Agustus nanti.

Santer dikabarkan bahwa Said akan dimajukan sebagai calon Rais Aam oleh salah satu poros internal di tubuh NU, yang didukung oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad (Gasek) sekaligus mantan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga dikabarkan telah menaruh dukungannya kepada Said Aqil sebagai calon Rais Aam PBNU untuk periode masa khidmat berikutnya

Said mengklaim bahwa dirinya belum pantas untuk maju sebagai calon pemimpin tertinggi dalam jajaran Syuriyah PBNU tersebut. Ia juga berkelakar bahwa dirinya enggan untuk maju sebagai kandidat Rais Aam karena harus menggunakan penutup kepala atau udeng karena tidak pernah memakainya selama ini.

"Ya, sama aja. Artinya saya belum pantas jadi Rais Aam. Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya 'kan enggak pernah pakai udeng-udeng," tutupnya sembari tertawa.

JAKARTA - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII) melaporkan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan tersebut disampaikan Koordinator Nasional JAM PMII melalui Hasan Basyri ke Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

JAM PMII dalam pengaduannya itu menyoroti laporan yang sebelumnya diajukan Sahat Martin Philip Sinurat terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas dugaan penistaan agama. Hasan Basyri menegaskan bahwa ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 membahas proses perdamaian konflik Poso dan Ambon, bukan bermuatan penghinaan terhadap agama tertentu.

Hasan yang juga ketua PKC PMII Sumatera Utara periode 2011-2013 ini mengatakan bahwa video ceramah yang beredar di media sosial telah dipotong dan disebarkan tanpa konteks utuh sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. “Video yang beredar tidak utuh dan telah menimbulkan persepsi yang berbeda di publik. Padahal substansi ceramah tersebut berbicara mengenai proses perdamaian konflik Poso dan Ambon,” ujar Hasan dalam keterangannya.

Menurut dia, pelaporan terhadap JK dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap isi ceramah secara lengkap. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu kegaduhan dan ketegangan antarumat beragama.

Dalam laporan ke Bareskrim, JAM PMII juga menyinggung dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, mulai dari pasal penghasutan dalam KUHP, penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, hingga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait ujaran kebencian dan isu SARA.

Hasan mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Dirinya pun berharap kepolisian dapat bertindak objektif dan profesional guna menjaga kondusivitas nasional serta keharmonisan antarumat beragama.

“Kami berharap aparat kepolisian dapat menelaah persoalan ini secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas,” ujarnya.

Pihaknya juga mengaku siap memberikan data dan fakta tambahan yang dianggap relevan guna mendukung proses klarifikasi maupun penyelidikan lebih lanjut. JAM PMII juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan dan keberagaman.

JAM PMII memandang bahwa penyebaran informasi yang tidak utuh berpotensi memecah belah persatuan masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak dan proporsional.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) bersama Lembaga Amal Zakat Gerak Kita Indonesia (LAZ Gerakin) membagikan makanan siap saji untuk sahur kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah wilayah di Jakarta.

Kegiatan Sahur On The Road (SOTR) bertajuk “Jakarta Berbagi Sahur” dilakukan pada Sabtu dini hari, 28 Februari 2026. Kegiatan ini menyasar kalangan pekerja informal dan masyarakat prasejahtera di sepanjang ruas jalan yang menjadi jantung Kota Jakarta, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), manusia gerobak, hingga pemukul bedug sahur yang masih setia membangunkan warga di waktu dini hari.

Koordinator kegiatan SOTR LAZ Gerakin, Radim Okto Fudin, menegaskan, aksi sosial ini telah dipersiapkan secara matang melalui observasi langsung di lapangan.

“Selama tiga hari ini kami melakukan investigasi dan pengamatan tentang aktivitas sahur bagi kalangan ojol, masyarakat miskin kota, serta manusia gerobak. Jadi sasaran kita pagi ini adalah 900 orang. Namun ternyata di lapangan masih sangat banyak yang membutuhkan,” ujarnya.

Radim menambahkan, pendekatan berbasis pengamatan tersebut dilakukan agar distribusi makanan sahur benar-benar tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

Di kawasan Kampung Melayu, salah satu penerima manfaat bernama Pak Karim mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai manusia gerobak itu menyampaikan rasa senangnya atas kegiatan berbagi sahur tersebut. “Alhamdulillah, sangat senang dan terbantu. Jarang ada yang memperhatikan kami saat sahur,” tuturnya singkat.

Lihat video: Keutamaan Membaca Al-Quran dan Manfaatnya bagi Kehidupan



Salah satu pengurus LAZ Gerakin Wijayanti yang juga menjabat sebagai Bendahara PB IKA PMII, mengungkapkan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian program Ramadan yang lebih luas.

“PB IKA PMII hampir setiap hari mengadakan buka puasa bersama yang diikuti lebih dari 700 orang di kantor. Selain itu, melalui Gerak Kita Indonesia, kami juga beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan peduli untuk Aceh dan Sumatera,” ujarnya.

Direktur Utama LAZ Gerakin Sandi Suwardi Hasan menyatakan pihaknya tengah menyiapkan program sosial lanjutan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat kami sedang menyiapkan program mudik gratis untuk rute Jakarta hingga Jawa Timur dan Jakarta hingga Medan. Semoga kegiatan yang dilakukan ini semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Sandi.

Melalui kegiatan “Jakarta Berbagi Sahur” ini, PB IKA PMII dan LAZ Gerakin berharap nilai solidaritas dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran organisasi alumni dan lembaga filantropi dalam menghadirkan aksi nyata yang berkelanjutan, khususnya di bulan suci Ramadan.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) kubu Fathan Subchi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah itu untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan PB IKA PMII kubu Slamet Ariyadi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IKA PMII Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan, keputusan PT TUN Jakarta yang menyatakan SK Menkum RI kepengurusan PB IKA PMII kepengurusan Fathan Subchi belum inkrah. Menurutnya, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh.

"Walaupun hari ini adalah sudah ada keputusan banding yang memutuskan bahwa pihak lawan kami yang dimenangkan. Tapi kami akan melakukan langkah kasasi, dan ini menyatakan bahwa memang ini belum inkrah," ujar Purnamasidi di Kantor PB IKA-PMII, Jakarta Selatan, Minggu (22/2/2026).

Dengan demikian, Purnamasidi menegaskan, SK Menkum RI Nomor: AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2025 yang mengakui kepengrusan PB IKA PMII Fathan Subchi masih berlaku dan sah secara hukum.

"Maka SK yang kami miliki itu masih sah, kepengurusan kami masih sah, dan ini masih bisa kami gunakan untuk melakukan konsolidasi organisasi. Artinya, hanya ada satu PB IKA PMII dengan Ketua Umum atas nama Pak Fathan Subchi yang mendapatkan SK," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum PB IKA PMII, M.Z Al-Faqih mengungkapkan, ada keganjilan pada tahap pengadilan PT TUN Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Slamet. Menurutnya, majelis hakim yang tangani gugatan banding kubu Slamet itu telah salah dalam menerapkan hukum.

"Banyak sekali kami temukan penerapan hukum yang keliru dari Majelis Hakim tingkat banding," ujar Faqih.

Lihat video: RICUH! Peserta Sidang Munas IKA-PMII Protes soal Periode Jabatan Ketum



Faqih mencontohkan, mekanisme gugatan SK Menkum harus menempuh langkah keberatan lebih dulu baik ke menteri maupun Presiden RI. Bila langkah keberatan ditolak atau diabaikan, kata dia, baru bisa menempuh gugatan ke PT TUN.

"Nah, salah satu nama tidak pernah menempuh proses-proses administrasi yang disyaratkan sebelum mengajukan gugatan. Maka kami menganggap agak ganjil, agak aneh. Kok semua proses belum ditempuh, orang diizinkan dan dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan bahkan oleh pengadilan tinggi, ini dikabulkan," ujar Faqih.

Untuk itu, ia menyatakan, pihaknya akan melayangkan kasasi ke MA atas putusan tersebut. Menurutnya, putusan PT TUN Jakarta harus diluruskan agar tak ada kesalahan dalam menerapkan hukum.

"Bagaimana mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum kemudian dibiarkan? Dan ini menyangkut marwah dan juga menyangkut keadilan hukum. Karena kalau begini dibiarkan, maka kepastian hukum dan keadilan hukum itu seolah-olah tidak pernah ada di Republik Indonesia," ujar Faqih.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan aksi demonstrasi maupun pelaporan hukum terhadap komedian Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up comedy 'Mens Rea'. PB PMII tidak pernah mengeluarkan instruksi, agenda, ataupun sikap kelembagaan terkait aksi tersebut.

Sekretaris Bidang Siber dan Sandi Negara PB PMII Jufran Mahendra mengatakan perbedaan pandangan, kritik publik, dan ekspresi kebudayaan sebagai bagian yang dijamin oleh konstitusi. Dia menilai kebebasan berekspresi harus ditempatkan sebagai pilar penting dalam menjaga kehidupan demokrasi sehat dan berkeadaban.

"Terkait aksi demonstrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital serta pelaporan hukum oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, seluruh tindakan tersebut bukan merupakan sikap resmi PMII baik secara struktural maupun ideologis," kata Jufran, Minggu (11/1/2026).

Dia menekankan bahwa dalam negara hukum setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menempuh jalur konstitusional. Karenanya dia mengingatkan agar mekanisme hukum tidak digunakan secara tidak proporsional sehingga berpotensi membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi.

“Pelaporan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun demokrasi akan kehilangan maknanya apabila hukum diposisikan sebagai alat untuk membungkam ekspresi, kritik, dan kebebasan berpikir,” ujarnya.

Dia menilai materi stand up komedi yang disampaikan Pandji merupakan bentuk satire dan kritik sosial dalam bingkai kebudayaan. Menurut dia, humor dan satire merupakan ekspresi personal seniman untuk merefleksikan realitas sosial, bukan serangan terhadap kelompok atau identitas tertentu.

Dia menambahkan, tradisi humor telah lama hidup dalam khazanah masyarakat Indonesia, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bagi PMII, humor sebagai medium kritik sosial yang sah, membumi, dan mampu menyampaikan kegelisahan publik secara lebih ringan namun bermakna.

"PB PMII meyakini seniman dan pelaku budaya memiliki peran strategis dalam menjaga ruang publik yang kritis dan sehat. Selama ekspresi tidak mengandung ujaran kebencian, disinformasi, dan provokasi, keberadaannya justru memperkaya dialog sosial," pungkasnya.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) siap menjadi mediator dalam penyelesaian konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sikap ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral alumni PMII untuk menjaga marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia sekaligus memastikan proses kaderisasi dan kepemimpinan di tubuh NU dapat kembali berjalan secara sehat dan konstitusional.

Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi menilai eskalasi konflik yang melibatkan dua kubu di internal PBNU telah menimbulkan kegelisahan di kalangan Nahdliyin. Situasi tersebut, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi melemahkan konsolidasi organisasi dan mengganggu fokus NU dalam kerja-kerja pelayanan umat.

"Karena itu, IKA PMII mendorong dilaksanakannya Muktamar Bersama sebagai solusi konstitusional yang dinilai paling mampu meredam ketegangan dan menyatukan kembali seluruh elemen NU," ujar Fathan, Jumat (12/12/2025).

Dia menegaskan penyelenggaraan Muktamar Bersama adalah opsi terbaik yang bisa diambil semua pihak yang bertikai untuk menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan penerimaan publik terhadap hasil kepemimpinan baru. Ia menekankan bahwa NU sebagai organisasi warisan para ulama dan pendiri bangsa tidak boleh terjebak dalam kepentingan kelompok yang sempit.

"NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil. Kami di IKA PMII terpanggil untuk menjadi jembatan rekonsiliasi. Muktamar adalah forum tertinggi dan solusi paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini secara bermartabat. Kita siap berkontribusi membersamai PBNU mempersiapkan Muktamar Bersama, agar NU kembali ke khittah perjuangannya dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan," ujar Fathan Subchi.

Fathan menjelaskan IKA PMII memiliki jaringan alumni yang luas, meliputi berbagai sektor pemerintahan, organisasi masyarakat, pesantren, akademisi, hingga sektor swasta. Dengan modal jaringan ini, IKA PMII menyatakan siap menyediakan ruang dialog, fasilitasi komunikasi, dan dukungan teknis maupun moral untuk menjembatani perbedaan yang terjadi di tubuh PBNU saat ini.

"Rekonsiliasi hanya dapat tercapai jika semua pihak sepakat untuk duduk bersama dalam forum yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan supremasi AD/ART organisasi," katanya.

Anggota BPK ini menegaskan Muktamar NU Bersama bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum yang harus dirancang secara inklusif, melibatkan perwakilan sah dari seluruh kubu, serta disusun dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hasilnya tidak hanya dapat diterima semua pihak, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan warga NU di tingkat akar rumput.

"Kami berharap seluruh elemen PBNU dapat menahan diri, tidak memperluas ketegangan, serta memberikan kesempatan bagi mekanisme organisasi untuk bekerja sebagaimana mestinya," katanya.

JAKARTA - Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meluncurkan gerakan KOPRI Eco Movement melalui kegiatan penanaman pohon dan edukasi lingkungan yang dipusatkan di Rumpin, Bogor. Program ini merupakan agenda utama KOPRI PB PMII dalam rangka memperingati Harlah KOPRI ke-58 dan menjadi tonggak awal komitmen KOPRI terhadap isu ekologis secara berkelanjutan di Bogor pada Minggu (7/12/2025).

Kegiatan ini diinisiasi langsung oleh KOPRI PB PMII sebagai bentuk gerakan kolektif kader perempuan yang tidak hanya bergerak dalam isu-isu sosial, tetapi turut mengambil peran nyata dalam agenda lingkungan hidup. Ketua Bidang Lingkungan Hidup KOPRI PB Maysaroh menyampaikan bahwa KOPRI Eco Movement menjadi payung utama program ekologis yang akan dijalankan secara nasional.

“Gerakan Eco Movement ini merupakan rangkaian peringatan Harlah ke-58 yang menegaskan bahwa KOPRI bukan hanya wadah organisasi perempuan, tetapi ruang kontribusi nyata terhadap isu lingkungan. November telah resmi kami tetapkan sebagai bulan menanam KOPRI. Gerakan ini akan terus hidup sebagai budaya di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Gerakan ini telah dilaksanakan serentak di berbagai wilayah, termasuk:

1. Penanaman pohon di sejumlah pondok pesantren.

2. Penanaman mangrove sebanyak 5.000 bibit di wilayah pesisir.

3. Penanaman pohon oleh kader KOPRI tingkat cabang dan pengurus daerah.

Ketua PB KOPRI PMII Wulan Sari menegaskan bahwa KOPRI Eco Movement lahir dari arahan hasil Rakornas di awal tahun dan bukan gerakan yang hadir karena situasi bencana atau momentum sesaat. “Ini merupakan program yang muncul dari gagasan kader perempuan KOPRI sendiri bahwa KOPRI harus mencintai bumi. Target awal kami sederhana ada 500 ribu kader aktif dan setiap kader menanam satu pohon. Apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk kita saja, melainkan untuk anak cucu kita,” ujar Wulan.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk ekspresi sosial-keagamaan kader KOPRI, terutama sebagai amal jariyah yang memberikan manfaat jangka panjang. “Kalau dalam agama kita, salah satu amal jariyah adalah sesuatu yang terus memberi manfaat. Pohon yang kita tanam hari ini adalah harapan yang akan kita wariskan,” tambahnya.

Kegiatan penanaman turut dibuka secara simbolis oleh Direktur Rehabilitasi Hutan Nicholas Nugroho mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa gerakan KOPRI selaras dengan agenda nasional rehabilitasi lahan dan hutan kritis.

“Memulihkan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini memerlukan partisipasi publik dan kelembagaan masyarakat, seperti yang dilakukan KOPRI PB hari ini. Penanaman penting, namun yang lebih penting adalah merawat,” ungkapnya.

Melalui agenda ini, KOPRI PB PMII menegaskan bahwa gerakan ekologis yang dilaksanakan merupakan inisiatif organisasi, disiapkan sejak awal tahun, dan menjadi program prioritas nasional bukan gerakan yang bersifat reaktif atau sekadar kolaboratif.

Gerakan ini sekaligus menjadi penanda bahwa kader perempuan mampu memimpin gerakan lingkungan berbasis edukasi, keberlanjutan, dan aksi langsung di lapangan.

KOPRI adalah perangkat organisasi dalam tubuh PMII yang fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan sosial, dan agenda strategis nasional. Di usia 58 tahun, KOPRI terus memperluas kontribusi dengan mengarusutamakan peran perempuan dalam isu lingkungan dan keberlanjutan.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan Badan Otonomi Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan pernyataan bersama menyikapi persoalan di PBNU. Mereka adalah Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).

Kemudian, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (DPP SARBUMUSI), Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU), Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), dan Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN).

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mencermati secara seksama dinamika internal di lingkungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama beberapa waktu belakangan ini, kami segenap pimpinan badan otonom Nahdlatul Ulama di tingkat pusat memberikan pandangan,” bunyi pernyataan bersama mereka, Jumat (5/12/2025).

1. Kami meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan jam’iyyah, berlandaskan nilai tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal, demi kokohnya rumah besar Nahdlatul Ulama.

2. Kami memohon kepada PBNU dan seluruh pemangku kepentingan agar secepat-cepatnya melakukan musyawarah yang jernih, tenang, dan terbuka untuk mencari jalan terbaik dan menghasilkan keputusan yang arif demi kemaslahatan jam’iyyah dan jama’ah Nahdlatul Ulama.

3. Kami mengapresiasi dan mendukung setiap upaya silaturahmi, tabayyun, serta dialog yang dipimpin oleh para masyayikh, kiai sepuh, dan ibu nyai baik yang telah berlangsung maupun yang akan dilakukan sebagai ikhtiar mulia untuk menjaga ukhuwah nahdliyah dan keutuhan jam’iyyah.

4. Kami berikhtiar menjaga marwah organisasi dengan menegakkan adab, mengedepankan akhlak, serta menghindari segala bentuk ucapan maupun tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan, baik di internal jam’iyyah maupun di ruang publik.

5. Kami berharap kepemimpinan PBNU senantiasa menjadi teladan dalam menjaga harmoni kehidupan organisasi serta mengutamakan kemaslahatan umat.

6. Kami menginstruksikan kepada seluruh pimpinan badan otonom di semua tingkatan untuk tetap fokus menjalankan program kerja, memperkuat koordinasi dengan kepengurusan pusat masing-masing, dan terus memperkokoh khidmah kepada Nahdlatul Ulama dan masyarakat.

7. Kami mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren, para mursyid, serta pimpinan NU dan badan otonom di semua tingkatan untuk senantiasa meningkatkan dzikir, doa, istighotsah, dan munajat kepada Allah SWT agar diberikan taufik dan hidayah, dengan kejernihan hati dan penuh hikmah, sehingga segala persoalan dapat segera terselesaikan dengan cara yang bermartabat.

“Semoga Allah SWT membimbing langkah kita dengan kejernihan hati, sehingga setiap ikhtiar kembali pada kemaslahatan dan keutuhan jam’iyyah. Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkasnya.

Pernyataan bersama tersebut mengetahui H. Addin Jauharudin (Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa), M. Shofiyulloh Cokro (Ketua Umum Pengurus Besar PMII).

Selanjutnya, Irham Ali Saifuddin (Presiden DPP Konfederasi SARBUMUSI), Muh Agil Nuruz Zaman (Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum (Mudir Ali Idaroh Aliyah JATMAN), dan Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M. A. (Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU).

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan yang luar biasa atas tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Sekretaris Jenderal PB IKA-PMII Purnamasidi atau yang akrab disapa Bang Pur mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan bahu-membahu mendukung pemerintah dalam mengatasi dampak bencana yang kian meluas ini.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, ormas, dan tokoh-tokoh untuk saling membantu dalam situasi darurat ini. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa, hilang, dan mengalami kekurangan akibat bencana alam," tegas Bang Pur dalam keterangan resminya, Minggu (30/11/2025).

Bang Pur menilai pemerintah harus segera bertindak cepat dan tegas. Ia mendorong agar bencana di wilayah Sumatera ini segera diputuskan masuk dalam kategori Bencana Nasional. Tak hanya itu, Bang Pur juga meminta pihak berwenang untuk mengusut penyebab banjir bandang ini.

Mengingat korban yang terus meningkat dan dampak yang semakin kompleks, data BNPB per Sabtu (29/11) kemarin, korban meninggal dunia di Sumut mencapai 166 orang, Aceh 47 orang, dan Sumbar 90 orang. Selain korban meninggal dunia, ada pula ratusan korban yang sampai saat ini masih hilang.

"Dengan statistik ini, pemerintah harusnya dapat memutuskan lebih cepat. Kami meyakini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pasti juga sangat terbatas baik secara sumber daya maupun tenaga untuk menangani dampak bencana ini. Tapi perlu diingat, penyebab banjir bandang ini juga perlu diusut tuntas secara terbuka agar masyarakat tahu apa yang menyebabkan bencana yang merugikan ini," tegas anggota DPR RI ini.

Penetapan status Bencana Nasional dinilai krusial agar penanganan dan mobilisasi sumber daya dari Pemerintah Pusat bisa dilakukan secara lebih masif dan terkoordinasi, termasuk mengatasi isu keamanan seperti aksi penjarahan yang mulai terjadi di area bencana. Bang Pur juga mengingatkan agar ke depan, Pemerintah dan para pengusaha menunjukkan kebijaksanaan dalam mengelola dan menjaga kekayaan sumber daya alam Negara.

"Pemerintah, para pengusaha, dan kita semua sebagai warga Negara harus menjaga lingkungan, menjaga hutan kita, menjaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus tobat ekologi," pungkasnya menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai langkah pencegahan bencana di masa depan.

PB IKA-PMII juga membuka donasi bagi masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan menyalurkan ke lembaga filantropi Gerakin (Gerak Kita untuk Indonesia Mendunia).