Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati rancangan revisi Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Salah satu substansi di RUU tersebut adalah DPR punya wewenang untuk mengevaluasi kinerja Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Hukum Suratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin.

Ketua Komisi XI Misbakhun mengatakan pembahasan RUU PPSK adalah salah satu yang sangat teknikal dan memakan proses panjang, tetapi tetap mampu mengakomodasi banyak kepentingan.

Semua fraksi partai di Komisi XI pun menyetujui RUU ini. Ada dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dengan setujunya seluruh fraksi, Misbakhun mengatakan rancangan ini akan dibawa ke rapat paripurna mendatang untuk disahkan menjadi UU.

"Dapat disimpulkan kedelapan fraksi di Komisi XI DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-undang," kata Misbakhun diikuti ketukan palu sebanyak satu kali.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK yang juga Wakil Ketua Komisi XI, Mohamad Hekal, mengatakan pembahasan dilakukan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah sebanyak 1.212 DIM.

Hekal mengungkap ada 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU Perubahan UU P2SK yang telah disepakati dalam pembahasan Panja. Berikut daftarnya:

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan

"Kami yakin dengan diundangkannya RUU Perubahan UU P2SK ini akan mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," kata Hekal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73 persen hingga Mei tahun ini.

"Kami laporkan progres kegiatan yang merupakan instruksi Presiden tahun 2026, yang antara lain adalah penanganan irigasi daerah yang memiliki pagu kurang lebih Rp350 miliar dengan fisik 82,73 persen dengan target 19.760 hektare," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Sedangkan progres keuangannya, lanjut Dody, mencapai 38,36 persen.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Inpres tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2025 tersebut, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.605,80 hektare pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan mendukung swasembada pangan.

Seluruh capaian ini, katanya, merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendorong produktivitas pangan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPR menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera pemerintah pada Senin (25/5/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pemerintah dalam rapat koordinasi pada hari ini," kata Dasco membuka rapat.

Rapat Koordinasi ini digelar untuk membahas situasi terkini pascabencana Sumatera serta membahas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan dan tahap selanjutnya.

"Untuk itu rapat koordinasi mengenai hal pembahasan situasi terkini terkait pasca bencana Sumatera serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dibahas, serta kemudian tahap tahap selanjutnya," ujarnya.

Rapat dihadiri wakil pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria sampai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari.

Dari sisi kebutuhan konstruksi, estimasi biaya untuk penanganan 136 lokasi perlintasan sebidang tersebut ini mencapai sekitar Rp30 triliun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyatakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp30 triliun untuk menangani 136 perlintasan sebidang jalur kereta api pada jalan nasional guna meningkatkan keselamatan transportasi.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Diana mengatakan saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang secara nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Dari sisi kebutuhan konstruksi, estimasi biaya untuk penanganan 136 lokasi (perlintasan sebidang) tersebut ini mencapai sekitar Rp30 triliun," kata Diana.

Dia menyampaikan penanganan perlintasan sebidang menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran mobilitas dan konektivitas wilayah di berbagai daerah Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda.

"Sebaran 136 lokasi tersebut berada di tujuh provinsi (dengan rincian) Sumatera Utara 27 lokasi, Sumatera Barat tujuh lokasi, Sumatera Selatan 18 lokasi, Banten delapan lokasi, Jawa Barat 13 lokasi, Jawa Tengah 16 lokasi dan Jawa Timur 47 lokasi," beber Diana.

Lebih lanjut dia mengatakan perhitungan kebutuhan biaya dilakukan berdasarkan estimasi konstruksi rata-rata sekitar Rp350 juta hingga Rp400 juta per meter sesuai karakteristik dan kebutuhan teknis masing-masing lokasi.

Pemerintah menilai skala pekerjaan tersebut memerlukan perencanaan matang agar penggunaan anggaran berjalan efektif serta memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan pengguna jalan dan kereta api.

Prioritas pelaksanaan akan ditentukan berdasarkan tingkat risiko keselamatan, kebutuhan konstruksi, serta kesiapan pembebasan lahan sehingga setiap proyek dapat berjalan lebih terukur dan tepat sasaran.

Diana menyebutkan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan simpang tak sebidang berupa flyover atau underpass; peningkatan sistem keamanan perlintasan kereta api; serta penutupan perlintasan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryong Kim, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut rencana penguatan dan pengembangan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Tito Karnavian didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Menurut Safrizal ZA, kunjungan tersebut menjadi kesempatan dalam memperkuat sistem layanan kedaruratan nasional yang terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap berbagai situasi darurat.

“Pengembangan NTPD 112 menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat dan terintegrasi,” ujarnya, Senin (18/5/2026)

Dalam kesempatan itu, Safrizal ZA menyerahkan Letter of Intent (LoI) kepada perwakilan National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryong Kim, sebagai langkah awal penguatan kerja sama kedua negara dalam pengembangan sistem layanan kedaruratan nasional, khususnya implementasi NTPD 112 secara nasional di Indonesia.

"Ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam LoI meliputi pembentukan dan pengembangan sistem pelaporan penanggulangan kebakaran, bencana, dan penyelamatan darurat di Indonesia, termasuk pelaksanaan konsultasi teknis serta berbagi pengalaman kebijakan antar kedua negara," ucapnya.

Lihat video: Momen Retret, Tito Karnavian Bahas Efisiensi Anggaran Belanja



Selain itu, kerja sama juga mencakup partisipasi dan dukungan bersama dalam penyelenggaraan pameran internasional, seminar, lokakarya, maupun kegiatan sejenis yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran dan layanan penyelamatan darurat.

"Kami optimistis dengan LoI ini, pengembangan integrasi NTPD 112 menjadi lebih optimal, selain itu kita juga membuka peluang penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, hingga pertukaran personel guna meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan,” jelasnya.

Pengalaman Korea Selatan dalam membangun sistem layanan kedaruratan terpadu menjadi referensi penting bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat koordinasi dan optimalisasi respons cepat terhadap kondisi darurat.

"Pihak Korea Selatan juga menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam implementasi layanan NTPD 112 secara nasional, termasuk melalui dukungan teknis, pengembangan sistem, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia," tegasnya.

Kebijakan dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalamdalam mengatasi kemiskinandi tengah umatnya ini menarik dan penting diketahui. Apa dan bagaimana strategi tersebut? Simak ulasannya berikut ini:

Pada masa Jahiliyah, bangsa Arab sangat dipengaruhi oleh cara berpikir dan sistem perekonomian Yahudi. Dalam bidang ekonomi, bangsa Yahudi menjalankan sistem riba. Mereka sangat mahir dalam hal ini dan selalu melakukannya di setiap tempat, termasuk di Makah dan Madinah.

Setelah Islam datang, ikatan akidah mengubah sistem ini menjadi sistem persaudaraan, gotong royong dan saling membantu. Islam sangat menekankan sisi persaudaraan sesama Muslim dalam memperkuat keutuhan masyarakatnya, terutama dalam bidang ekonomi.

Mengutip Ustaz Abu Ihsan al-Atsari dalam tausiyahnya di Kajian Sunnah Jakarta, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu menekankan pentingnya arti persaudaraan dalam Islam dan semangat untuk ta’âwun (tolong menolong).

Sebagai contoh, persaudaraan yang diikat antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ketika kaum Muhajirin berhijrah dari Makah ke Madinah, mereka menghadapi problematika sosial dan ekonomi, berkaitan dengan kelangsungan hidup, mata pencaharian dan tempat tinggal.

Kaum Muhajirin tidak memiliki modal, sebab seluruh harta mereka sudah ditinggalkan. Mereka juga tidak memiliki lahan pertanian di Madinah. Bahkan mereka juga tidak berpengalaman di bidang pertanian Maka, ketika kaum Anshar menawarkan agar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi kebun kurma mereka untuk kaum Muhajirin, beliau menolaknya. Karena beliau takut hasil pertanian Madinah menurun karenanya. Akhirnya kaum Anshar tetap memiliki kebun mereka, namun hasilnya dinikmati bersama.

Kaum Anshar pun rela menghibahkan rumah-rumah mereka kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun beliau menolaknya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membangun rumah-rumah untuk kaum Muhajirin di areal tanah yang dihibahkan oleh kaum Anshar dan di areal tanah yang tak bertuan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengembangkan dua sektor yang sangat penting untuk mendongkrak perekonomian Madinah, yaitu sektor perdagangan dan sektor agrarian (pertanian dan perkebunan). Seperti yang digambarkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :



Sesungguhnya rekan-rekan kita dari kalangan Muhajirin sibuk mengurusi perdagangan mereka di pasar dan rekan-rekan kita dari kalangan Anshar sibuk mengelola harta mereka. Yakni sibuk bercocok tanam.

Dalam riwayat Muslim tercantum:



(mereka sibuk mengolah tanah mereka).

Dalam riwayat Ibnu Sa’d tertera:



(mereka sibuk mengelola tanah mereka).

Sekalipun kaum Anshar telah menyerahkan semua yang mereka miliki dan menunjukkan kedermawanan, namun tetap saja dibutuhkan suatu peraturan dan undang-undang yang menjamin kesejahteraan kaum Muhajirin dan menjauhkan mereka dari perasaan bahwa mereka menjadi beban bagi kaum Anshar. Oleh karena itu, disyariatkan undang-undang persaudaraan pada tahun pertama hijriyah.

Ahlus Suffah

Ketika itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mempersaudarakan 45 orang kaum Muhajirin dengan 45 orang kaum Anshar. Undang-undang ini menyebabkan adanya hak-hak khusus antara dua orang yang dipersaudarakan, seperti saling membantu secara mutlak dalam menghadapi segala macam problema kehidupan baik moril maupun materiil.

Kaum Anshar sangat komitmen menjalankan undang-undang persaudaraan ini sampai-sampai mereka rela memberikan setengah hartanya dan salah seorang dari istrinya kepada saudaranya dari kaum Muhajirin, sebagaimana yang dialami ‘Abdurrahmân bin Auf Radhiyallahu ‘anhu. Namun, ‘Abdurrahmân Radhiyallahu ‘anhu menolaknya. Ia hanya meminta ditunjukkan di mana pasar berada.

Setelah kaum Muhajirin mampu menyesuaikan diri dengan iklim Madinah dan mengetahui sumber-sumber mata pencaharian serta mendapatkan harta rampasan pada perang Badar yang mencukupi kebutuhan mereka, maka kembalilah hukum waris kepada kondisi semula, yaitu sesuai dengan hubungan kekerabatan. Dengan begitu dihapuslah hukum saling mewarisi antara dua orang yang dipersaudarakan sesuai dengan nash al-Qur’ân.

Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Gelombang hijrah ke Madinah terus berlangsung, khususnya sebelum terjadinya perang Khandaq. Tamu, utusan dan delegasi tiada henti datang ke Madinah. Sebagian besar dari mereka menetap di Madinah; namun sebagian mereka tidak mengenal siapa pun di Madinah, sehingga mereka seperti orang asing yang membutuhkan nafkah dan tempat tinggal yang layak.

Untuk itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar dinding luar masjid sebelah belakang diberi atap. Atap itu kemudian dikenal dengan sebutan ash-Shuffah atau tempat berteduh. Namun, tidak ada dinding yang menutup bagian samping bangunan tersebut. Orang-orang yang menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal disebut ahli Shuffah. Shuffah itu cukup untuk menampung banyak orang. Diberitakan bahwa jumlah mereka sekitar tujuh puluh orang, lalu berkurang atau bertambah sejalan dengan arus hijrah ke Madinah.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat memperhatikan perihal kehidupan ahli Shuffah. Beliau mendahulukan mereka dalam pemberian infak dan makanan jika beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki kelebihan harta.

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusulkan pembuatan tali di antara dua ruangan bagian atas masjid, dan memerintahkan agar setiap orang dari kaum Anshar mengeluarkan setandan kurma dari kebun masing-masing untuk Ahli Shuffah dan fakir miskin. Lalu para Sahabat mengikat tandan tandan kurma tersebut di tali itu dan yang terkumpul kurang lebih dua puluh tandan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewasiatkan kepada para Sahabat untuk menginfakkan hartanya kepada ahli Shuffah. Maka, para Sahabat pun berlomba berbuat kebaikan kepada Ahli Shuffah. Para hartawan dari kalangan Sahabat mengirimkan makanan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi Ahli Shuffah kepada para Sahabat selepas shalat Isyâ’, agar mereka dijamu di rumah para Sahabat tersebut.

Kejadian ini terjadi di awal awal hijrah. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mencukupi kebutuhan mereka, maka tidak perlu lagi mengajak mereka makan di rumah para Sahabat.

Tidak diragukan lagi, siapa saja pasti takjub melihat bentuk-bentuk persaudaraan yang kokoh serta sikap mendahulukan kepentingan orang lain ini. Hal seperti ini tidak akan didapati dalam sejarah manusia manapun kecuali dalam sejarah Islam.

Dengan begitu, tercipta jaringan sosial yang sangat kuat antara si miskin dengan si kaya. Si kaya mengeluarkan hartanya untuk membantu masyarakat dan menutup celah-celah yang nampak dalam pembangunan sektor ekonomi yang disebabkan perbedaan pendapatan. Mereka mengeluarkan zakat sebagai penunaian kewajiban dari Allah Azza wa Jalla dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin. Kaum fakir miskin itu akan merasa gembira jika harta si kaya semakin banyak karena mereka akan mendapatkan kebaikan juga darinya.

Kaum hartawan dan kaum dhu’afâ‘ sama-sama berjuang dalam satu barisan. Sebab akidah Islam menentang keras adanya pertikaian antar golongan sosial dalam masyarakat. Islam mempersaudarakan antara kaum hartawan dan fakir miskin, merapatkan barisan untuk menyambut panggilan jihad. Inilah bentuk masyarakat Muslim di Madinah yang dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Tercatat dalam sejarah bahwa Utsmân bin Affan Radhiyallahu ‘anhu pernah menginfakkan hartanya sebesar seribu ekor unta lengkap dengan gandum, minyak dan kismis untuk orang miskin di kalangan kaum Muslimin, ketika krisis ekonomi melanda Madinah semasa pemerintahan khalîfah Abu Bakar Ash-Shiddîq. Padahal, para pedagang telah menawarkan keuntungan untuknya sampai lima kali lipat dari modal yang ia keluarkan, ia hanya menimpali: “Aku mendapat keuntungan yang lebih besar dari itu.” Mereka berkata: “Siapa yang sanggup memberikan engkau keuntungan yang lebih besar dari kami karena hanya kamilah para pedagang di Madinah?” Utsmân Radhiyallahu ‘anhu menjawab: “Allah Azza wa Jalla telah memberikan keuntungan untukku sebanyak sepuluh kali lipat.” Lalu ia bagikan hartanya kepada fakir miskin.

Contoh seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan Salafus Shalih. Oleh karena itu tidak pernah terjadi perbedaan atau pertikaian antar tingkatan social dalam masyarakat. Juga tidak terjadi pengelompokan masyarakat guna mendapatkan keuntungan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perseteruan antara kelompok atas dan kelompok bawah.

Masyarakat Muslim tidak pernah mengenal adanya penindasan si kaya terhadap si miskin atau penguasa terhadap rakyatnya; juga tidak mengenal adanya pengelompokan manusia berdasarkan ras dan warna kulit. Kaum Muslimin seluruhnya sama seperti jari-jari sisir, tidak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya, kecuali dalam hal takwa. Masyarakat Muslim terbuka bagi siapa saja, karena itu Islam menganjurkan untuk bersama-sama berjuang dan berkarya dan bersama-sama menjalin hubungan sosial dalam masyarakat. Tidak pernah ada larangan bagi orang miskin untuk menikahi gadis kaya, atau tidak ada halangan bagi kaum lemah untuk mendapatkan jabatan penting dalam pemerintahan atau kedudukan tertinggi dalam militer.

Dengan demikian keistimewaan Islam akan tetap tampak dalam pembangunan masyarakat yang kuat dan kokoh di atas pondasi cinta kasih dan solidaritas sosial; bukan dengan dasar kebencian, iri dan dengki yang akan selalu berakhir dengan kehancuran.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memperkuat penanggulangan bencana melalui penguatan sistem dan kelembagaan di daerah. Langkah ini mendesak di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada akhir bulan Desember 2025.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Permendagri tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional yang dihadiri oleh seluruh perwakilan provinsi, kabupaten dan kota.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman sekaligus mempercepat implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18/2025 secara merata. Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, perwakilan BPBD, serta perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia, dan turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA sebagai bagian dari kemitraan Indonesia–Australia dalam manajemen risiko bencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, menegaskan pola dan karakter bencana di Indonesia telah berubah secara signifikan, sehingga memerlukan pendekatan yang juga berbeda. Safrizal kemudian mengajukan sebuah pertanyaan reflektif.

“Jika bencana besar terjadi malam ini, apakah kita benar-benar siap melindungi masyarakat, atau justru masih akan terkejut ketika dampaknya sudah meluas?”

Pertanyaan reflektif ini, menjadi cerminan dari tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana bencana tidak lagi datang dengan pola yang mudah dikenali, dan sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem yang ada.

Pertanyaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pendekatan lama yang mengandalkan respons saat bencana terjadi sudah tidak lagi memadai. Pengalaman dari berbagai kejadian bencana belakangan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

“Rangkaian banjir bandang, cuaca ekstrem, hingga kejadian bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa waktu respons semakin sempit, sementara dampak yang ditimbulkan semakin luas,” katanya.

Lihat video: Banjir Meluas di Karawang, Tim SAR & BPBD Evakuasi Warga



Dalam banyak kasus bencana yang terjadi akhir-akhir ini, jeda antara hujan di hulu dan terjadinya banjir di hilir hanya berlangsung sangat singkat. Kondisi ini membuat sistem peringatan dini dan mekanisme respons sering kali tidak mampu mengejar kecepatan bencana itu sendiri.

Di sisi lain, sejumlah kejadian terbaru bahkan melampaui pola historis yang selama ini menjadi acuan perencanaan pembangunan. Infrastruktur yang dirancang berdasarkan asumsi risiko puluhan tahun lalu kini dihadapkan pada intensitas bencana yang jauh lebih besar.

“Situasi ini mempertegas satu hal: pendekatan yang hanya berfokus pada respons darurat sudah tidak lagi memadai. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko harus menjadi arus utama dalam pembangunan,” ucapnya.

Secara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia dalam Indeks Risiko Bencana 2025, dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Fakta ini diperkuat oleh sejumlah indikator, diantaranya adalah bahwa 96,27% penduduk tinggal di wilayah dengan paparan risiko bencana, nilai kerugian ekonomi mencapai Rp22,85 triliun per tahun, dan 75% infrastruktur nasional berada di kawasan rawan bencana.

“Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi kita semua untuk segera bertindak. Kegagalan kita dalam memitigasi risiko hari ini adalah jaminan kerugian yang lebih besar di masa depan.” tegas Safrizal.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kemendagri juga mendorong pergeseran paradigma penanggulangan bencana, dari yang semula bersifat reaktif menjadi berbasis pencegahan dan pengelolaan risiko. Kemendagri menilai, karakteristik bencana saat ini telah berubah secara signifikan akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Safrizal menekankan bahwa bencana saat ini semakin tidak dapat diprediksi, baik dari sisi waktu, lokasi, maupun dampaknya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

“Bencana kini menjadi semakin tidak dapat diprediksi—baik dari sisi waktu, lokasi, maupun dampaknya. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama.” tambahnya.

Safrizal menegaskan upaya perlindungan masyarakat harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi. “Kita harus berani mendahului bencana, bukan terus tertinggal mengejar dampaknya.” tegasnya.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan layanan dasar wajib pemerintah daerah, sejajar dengan pendidikan dan kesehatan.

Melalui peraturan ini, pemerintah mewajibkan setiap daerah untuk membentuk BPBD yang kuat dan mandiri, sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat serta mengoordinasikan respons secara efektif di lapangan.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikelola oleh lembaga yang lemah secara struktur. BPBD harus berdiri sendiri agar mampu bertindak cepat dan tepat saat krisis terjadi.” ungkap Safrizal.

Safrizal juga menekankan peran penting pemerintah daerah sebagai pihak pertama yang berada di garis depan ketika bencana terjadi, mengingat waktu adalah nyawa. Respons awal yang cepat, dalam 24 jam pertama, sangat menentukan keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.

Penguatan sistem penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah mendorong pendekatan kolaboratif melalui empat pilar utama yakni pencegahan, kolaborasi lintas sektor, desentralisasi, dan kemitraan antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media massa.

Melalui pendekatan ini diyakini mampu memperkuat sistem secara menyeluruh, dari kebijakan hingga implementasi di tingkat masyarakat.

Pada saat yang sama, Safrizal juga memperkenalkan konsep “Harmony with Disaster”, yaitu pendekatan yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan hidup berdampingan dengan risiko bencana secara lebih aman dan berkelanjutan. Konsep ini menjadi relevan mengingat kondisi Indonesia yang kompleks, di mana relokasi tidak selalu menjadi solusi yang mudah mengingat adanya faktor sosial, budaya, dan ekonomi.

Melalui sosialisasi nasional ini, Kemendagri kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa memilih kapan bencana datang, tetapi kita bisa menentukan seberapa siap kita saat itu terjadi.” tambah Safrizal.

Safrizal kembali menekankan pentingnya kepemimpinan dan keberanian mengambil langkah ke depan. “Sejarah akan mencatat apakah kita hanya bereaksi terhadap krisis, atau menjadi generasi yang mengambil langkah visioner untuk melindungi rakyat sejak dini.” ucapnya.

Minister Counsellor Human Development dan Humanitarian, Tim Stapleton menyampaikan apresiasi Pemerintah Australia melalui Program Siap Siaga, sebagai kemitraan Indonesia–Australia dalam pengurangan risiko bencana, telah dapat mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

“Pemerintah Australia sangat mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri dan BNPB atas kepemimpinan dan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.” ungkap Tim Stapleton.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bakal mewajibkan platform e-commerce seperti Shopee hingga TikTok Shop lebih transparan terkait biaya admin dan biaya layanan lain yang dibebankan kepada penjual.

Kewajiban itu akan diatur dalam revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Selain itu, platform digital juga bakal diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan standar waktu penanganan atau service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi penjual maupun konsumen.

"Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin, atau biaya apa pun. Itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform itu," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia mengatakan revisi aturan tersebut merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Budi, revisi beleid PMSE itu kini sudah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

"Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag mengenai PMSE. Sekarang sudah finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan selesai," katanya.

Budi menjelaskan revisi aturan itu akan mengatur keseluruhan ekosistem e-commerce, mulai dari penjual (seller), platform digital, hingga perlindungan konsumen.

"Jadi kita mengatur tata laksana PMSE atau ekosistem e-commerce. Tentu kita ada melihat tiga hal yang harus kita lihat di dalam ekosistem itu. Pertama adalah seller-nya, kemudian platform-nya, dan yang ketiga adalah konsumen," ujarnya.

Selain mewajibkan transparansi biaya, Kemendag juga akan meminta platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri dan UMKM.

Ia menambahkan platform juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan yang jelas bagi konsumen maupun penjual apabila terjadi sengketa atau persoalan transaksi.

"Platform juga harus menyediakan layanan aduan. Layanan aduan dengan SLA yang jelas. Jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga," ujarnya.

Menurutnya, layanan pengaduan tersebut penting agar setiap persoalan di platform bisa diselesaikan secara terbuka dan setara antara penjual, platform, maupun konsumen.

"Kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga. Semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen. Jadi semuanya harus setara. Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, demikian juga konsumen juga harus dilindungi," katanya.

Budi juga memastikan aturan yang sedang digodok Kemendag akan saling melengkapi dengan regulasi yang tengah disiapkan Kementerian UMKM terkait perlindungan pelaku usaha di platform digital.

"Kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri UMKM (Maman Abdurrahman)," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Perubahan paradigma manajemen penanggulangan bencana di Indonesia dari responsif menjadi preventif dinilai sangat penting. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang BPBD menempatkan badan tersebut memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang bencana.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA di hadapan para Kepala BPBD seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Safrizal menjelaskan, mengedepankan paradigma preventif bukan berarti mengabaikan aspek respons atau tanggap darurat. Justru, langkah preventif melalui Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan semaksimal mungkin akan menjadi kunci efektivitas penanganan saat bencana terjadi.

“Perubahan paradigma responsif menjadi preventif bukan berarti menghilangkan respons. Kita lakukan PRB dengan usaha (effort) terbaik untuk mengurangi risiko. Dengan mitigasi yang matang, maka ketika bencana terjadi, proses respons akan jauh lebih mudah, terukur, dan upaya penyelamatan masyarakat menjadi semakin berkualitas,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Salah satu poin krusial dalam penanggulangan yang ditekankan adalah regulasi terbaru terkait kelembagaan BPBD. Untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan efektif, BPBD kini diposisikan sebagai single entity atau entitas tunggal yang kuat di daerah.

Lihat video: Penjelasan BPBD soal Fenomena Puting Beliung di Jembatan Suramadu



Perubahan ini ditandai dengan peralihan nomenklatur dari Kepala Pelaksana menjadi Kepala BPBD, yang kini menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah murni (Eselon II). Dengan struktur ini, BPBD bertransformasi menjadi executing agency yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang bencana, bukan lagi sekadar fungsi pendukung atau supporting.

“Kita ingin BPBD menjadi executing agency yang tangguh. Sebagai entitas tunggal yang memegang komando, BPBD harus mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya daerah agar perlindungan terhadap masyarakat tidak lagi terhambat oleh sekat-sekat birokrasi,” tambahnya.

“Melalui penguatan kelembagaan dan pergeseran fokus ke arah pencegahan, Pemerintah berharap setiap daerah memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin tidak terprediksi demi mewujudkan visi perlindungan rakyat yang berkelanjutan,” ucapnya.

Pemeliharaan jalan ini sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan kegiatan pemeliharaan dengan memperbaiki titik Km 28+175 jalur A arah Cikampek pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek setelah petugas menemukan kondisi permukaan jalan yang memerlukan penanganan segera di lokasi tersebut.

"Pemeliharaan jalan ini sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," kata Senior Manager Representative Office 1 PT. JTT Amri Sanusi di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Dia menjelaskan kegiatan pemeliharaan jalan melalui penanganan responsif dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari petugas di lapangan guna memastikan kondisi lalu lintas tetap aman dan terkendali.

"Setelah menerima laporan pada Selasa (5/5/2026) pukul 21.13 WIB, tim segera menuju lokasi dan melakukan penanganan awal berupa penutupan lajur 3 dan lajur 4 pada pukul 21.45 WIB guna mendukung proses penanganan serta menjaga keselamatan pengguna jalan," jelasnya.

Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo menambahkan perusahaan bersama pihak terkait terus melakukan evaluasi dan percepatan penanganan di lokasi pekerjaan.

"Kami terus melakukan monitoring intensif serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan optimal sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga," katanya.

Pihaknya tengah melakukan evaluasi kondisi eksisting tanah dasar sebagai dasar penanganan lanjutan di lokasi. Selama proses penanganan berlangsung, pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan.

Pengendara juga diminta untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima, menjaga jarak aman serta mematuhi rambu dan arahan petugas lapangan khususnya di sekitar lokasi pekerjaan.

Pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kegiatan penanganan ini sekaligus mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.

Pengguna jalan dapat mengakses informasi lalu lintas terkini melalui pusat panggilan Jasa Marga 24 jam di nomor 133 maupun melalui media sosial resmi Jasa Marga serta aplikasi Travoy.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Tanah Rencong, Aceh terus mengalami kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru per 14 April 2026, sebanyak 71 titik lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) telah dinyatakan berstatus Hijau atau siap bangun.

Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, melaporkan progres signifikan. Secara keseluruhan, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan total usulan mencapai 17.541 unit rumah bagi Kepala Keluarga (KK) terdampak. Luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektare, yang bersumber dari lahan milik pemerintah, masyarakat, hingga area HGU.

"Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65% sudah berstatus siap bangun," ujar Safrizal, Selasa (5/5/2026).

Safrizal memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh. Beberapa wilayah seperti Bener Meriah sebanyak 10 titik, Aceh Timur sebanyak 9 titik, dan Aceh Tengah sebanyak 6 titik tercatat telah memiliki status lahan yang clear dan siap untuk memulai tahap konstruksi.

Sementara itu, Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meski wilayah tersebut memikul beban usulan terbesar dengan total 9.965 KK.

Lihat video: Rekonstruksi Pascabencana, Wamenko Polkam Tinjau Hunian Tetap di Aceh



Meskipun mayoritas menunjukkan progres positif, Safrizal ZA memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih terkendala administrasi maupun sengketa lahan. Saat ini masih terdapat 34 lokasi berstatus Kuning atau sedang dalam tahap negosiasi dan pengukuran dan 3 lokasi berstatus Merah atau lahan bermasalah.

"Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan 4 lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan," tegas Safrizal.

Menurut data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues adalah terkait belum adanya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, Safrizal juga meminta atensi khusus untuk 3 titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan kepada warga.

"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," pungkasnya.

Di sisi lain, Posko Wilayah PRR Aceh juga masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga saat ini datanya belum diterima. Sedangkan Nagan Raya dan Aceh Singkil secara resmi melaporkan tidak mengusulkan pembangunan Huntap Komunal.

JAKARTA - Indonesia dinilai masih berada di posisi sebagai pengguna teknologi kebencanaan , bukan produsen. Kondisi ini dinilai menghambat kemandirian nasional dalam menghadapi risiko bencana yang kian kompleks.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) dan Kementerian PPN/Bappenas kini mendorong transformasi besar, mulai dari penguatan sistem penanggulangan bencana hingga percepatan industrialisasi teknologi kebencanaan dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Implementasi Kemandirian Inovasi Teknologi dan Industrialisasi Kebencanaan yang digelar di Jakarta, Rabu (29/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to ADEXCO 2026 yang bertujuan mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam mempercepat kemandirian teknologi kebencanaan nasional.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati menekankan, pentingnya transformasi pendekatan penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif dan berbasis risiko. Menurutnya, penguatan sistem nasional menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana.

DMC Ikatek Unhas Didorong Hasilkan Produk Teknologi di Bidang Kebencanaan



“Integrasi data dan koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat guna memastikan respons yang lebih cepat dan efektif saat bencana terjadi,” ujar Raditya.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta peningkatan kapasitas masyarakat merupakan langkah strategis dalam membangun ketangguhan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan, bahwa isu kebencanaan harus menjadi bagian utama dalam proses perencanaan pembangunan. “Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan terhadap risiko bencana,” ujarnya.

Febrian juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional ADEXCO, Andrian W. Cader, menyoroti pentingnya transformasi Indonesia dari sekadar pengguna menjadi produsen teknologi kebencanaan.

“Kita tidak bisa terus berada dalam posisi sebagai pengguna teknologi. Indonesia harus naik kelas menjadi produsen, bahkan pemain utama dalam industri teknologi kebencanaan,” tegasnya.

Menurut Andrian, tantangan utama bukan terletak pada kurangnya inovasi, melainkan lemahnya konektivitas antar ekosistem. “Masalah kita bukan kekurangan ide atau teknologi, tetapi inovasi tidak terhubung dengan industri dan tidak masuk ke rantai produksi,” jelasnya.

Ia menggarisbawahi sejumlah agenda strategis, antara lain penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan industri, percepatan hilirisasi riset, serta penguatan ekosistem pembiayaan yang progresif, termasuk melalui insentif seperti super tax deduction dan peran pemerintah sebagai lead buyer.

“Ketika kita mampu memproduksi teknologi early warning system sendiri hingga mengekspor inovasi, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” pungkasnya.

Memperkuat Sinergi Penanggulangan Bencana di Indonesia



Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekosistem inovasi, pemerintah berharap upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih optimal serta mendorong ketangguhan sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

ADEXCO (Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference) merupakan forum internasional yang mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, serta mitra global untuk mendorong investasi, inovasi, dan implementasi teknologi kebencanaan.

Lebih dari sekadar pameran , ADEXCO diarahkan menjadi katalis bagi industrialisasi kebencanaan nasional, sejalan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana BNPB 2020–2044.

Sejak pertama kali diselenggarakan, ADEXCO telah mendorong kolaborasi konkret, termasuk investasi industri dan pengembangan produk kebencanaan di dalam negeri melalui kemitraan antara perusahaan nasional dan internasional.

Melalui ADEXCO 2026 yang akan dilaksanakan pada 9 - 12 September JI Expo Kemayoran, Jakarta. Indonesia ditargetkan dapat menjadi center of excellence untuk teknologi dan industri kebencanaan di kawasan, sekaligus memperkuat posisi sebagai pemain global dalam sektor tersebut.