TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia (BI) mencatat uang primer (M0) adjusted pada Juni 2025 Rp 1.957,1 triliun atau tumbuh 8,6 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhannya melambat dibanding bulan sebelumnya.Pada Mei lalu, uang primer tumbuh 14,5 persen dengan nilai Rp 1.939,1 triliun. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan perkembangan bulan Juni dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 9,0 persen (yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 8,1 persen (yoy).

“Pertumbuhan M0 Adjusted dipengaruhi oleh pengendalian moneter yang sudah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted,” ungkap Denny lewat keterangan resmi, Senin, 7 Juli 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic Law and Studies (Celios) menduga kebijakan distribusi yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien menjadi penyebab melonjaknya harga beras melampaui harga eceran tertinggi (HET) pada sejumlah zona wilayah.

“Salah satunya ditengarai oleh tercecernya gabah kering atau beras selama proses distribusi yang panjang,” kata Direktur Celios, Bhima Yudhistira, dalam keterangan tertulis, Ahad, 7 Juli 2025.

Bhima mengatakan, neraca bahan makanan (NBM) Badan Pusat Statistik sepanjang 2018–2020 mencatat penyusutan kuantitas gabah karena tercecer sebanyak 4,92 persen dari total produksi.

Kondisi ini terjadi ketika cadangan beras pemerintah (CBP) meraih capaian tertinggi dalam statistik nasional yakni 4 juta ton. Kendati demikian laporan Badan Pusat Statistik jutsu menyatakan beras sebagai komoditas dominan yang menyumbang inflasi.

“Surplus beras tertinggi, bersamaan dengan andil besarnya komoditas ini terhadap inflasi merupakan sebuah anomali,” ujar Bhima. “Inflasi yoy tertinggi sebesar 3 persen berada di Papua Selatan, tempat di mana proyek food estate tengah dikembangkan,” kata dia.

Adapun rata-rata harga beras berbagai kualitas di Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua berada di kisaran sebesar Rp 19.634 per kilogram pada pekan pertama Juni 2025. Harga ini jauh lebih mahal dari HET Zona 3 yang ditetapkan sebesar Rp 13.500–15.80 per kilogram.

Pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Alokasi untuk setiap wilayah penerima beras SPHP juga telah ditetapkan.

Alokasi distribusi ke zona I sebanyak 857 ribu ton. Wilayah ini meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Kemudian zona II yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan sebanyak 329 ribu ton. Terakhir, di zona III yang mencakup wilayah Maluku dan Papua sebanyak 131 ribu ton.

“Melalui gelontoran beras SPHP, diharapkan harga beras di pasar dapat kembali stabil, terutama di wilayah-wilayah dengan inflasi tinggi,” kata Ketut.

Selain SPHP, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Ketut meminta pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama dalam mempercepat proses penyaluran dan menjamin ketepatan sasaran.

“Mengingat posisi bantuan pangan ini harus dilakukan secepatnya, minimal harus selesai di bulan Juli, maka kami minta bantuan gubernur, bupati dan wali kota,” katanya.

Ketut meminta kepala daerah untuk menugaskan Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, termasuk pemerintah desa untuk membantu kelancaran proses penyaluran bantuan pangan, sehingga program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Euforia penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada paruh kedua tahun ini berpotensi mendorong laju IHSG, yang kini cenderung bergerak dalam fase konsolidasi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tipis 0,05% menuju level 6.861,71 pada sesi pertama hari ini, Senin (7/7/2025). Sebanyak 233 saham meningkat, 321 turun, dan 230 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar mencapai Rp12.078 triliun.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menyampaikan bahwa sejauh ini pergerakan IHSG berjalan sesuai ekspektasi dengan kecenderungan konsolidasi seiring munculnya indikator yang bercampur.

“Stochastic K_D mengindikasikan sinyal negatif, volume perdagangan cenderung menurun, tetapi indikator RSI oversold,” ujar Nafan kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

Meski di tengah kondisi tersebut, dia menilai maraknya IPO pada semester II/2025 berpotensi menjadi katalis positif bagi IHSG terutama dalam memperkuat market cap.

Sebagaimana diketahui, delapan perusahaan telah memulai masa penawaran umum perdana selama periode 2–8 Juli 2025. Aksi korporasi ini diramaikan oleh sejumlah calon emiten dari berbagai sektor, mulai dari bahan baku, keuangan, hingga logistik.

Mereka adalah PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR), PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN), PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI), PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) , PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK), PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG), dan PT Pancaran Samudera Transport Tbk. (PSAT).

“Tujuan dari IPO itu sendiri esensial bagi IHSG. Ketika jumlah emiten bertambah, maka market cap juga berpotensi mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan likuiditas pasar,” ungkap Nafan.

Menurutnya, CDIA menjadi salah IPO paling disorot karena berpeluang meningkatkan kapitalisasi pasar secara signifikan IHSG. Mirae Asset memperkirakan nilai kapitalisasi pasar dari calon emiten terafiliasi Prajogo Pangestu ini mencapai Rp23,7 triliun.

Peningkatan kapitalisasi pasar, lanjutnya, juga mendorong perbaikan likuiditas IHSG sekaligus menciptakan ruang manuver lebih luas bagi investor.

“Market cap CDIA berpotensi naik begitupun harga sahamnya. Otomatis ini bisa meningkatkan likuiditas IHSG. Apalagi emiten-emiten terafiliasi Prajogo Pangestu berkomitmen penuh dalam penerapan good corporate governance,” ucap Nafan.

Namun, pelaku pasar perlu mewaspadai potensi tekanan arah global, terutama menjelang tenggat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 9 Juli 2025.

Oleh karena itu, Nafan menyarankan investor untuk tetap mencermati saham dengan prospek fundamental yang solid dan menerapkan strategi akumulasi secara selektif.

“Strateginya adalah accumulate stocks with solid prospects, gunakan strategi buy on dip, dan manfaatkan manajemen risiko secara efektif,” pungkasnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa siswa yang masuk dalam sekolah rakyat adalah mereka yang masuk dalam kategori statistik miskin dan miskin ekstrim.

Hal tersebut diungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

“Siswa sekolah rakyat ini adalah mereka yang berada di dalam desil 1, dua data tunggal sosial dan ekonomi. mereka dari keluarga yang tidak mampu pra sejahtera atau dalam istilah statistiknya disebut sebagai miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, cara perekrutan siswa sekolah rakyat dilakukan menggunakan basis data Kemensos yang telah ditisien, lalu disurvei kerumahnya oleh pendamping dari Kemensos bersama Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

“Setelah diwawancara survei dan memang datanya sesuai dengan kenyataan maka akan diproses lebih lanjut untuk kemudian sampai siswa ini mengikuti proses belajar mengajar di sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ipul, seluruh guru, tenaga pendidikan dan para kepala sekolah telah selesai direkrut melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan tugas (Satgas). Menurutnya, mereka telah mendapat pembekalan dan secara umum siap untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah Rakyat.

Sementara untuk guru, kata dia, telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah melalui proses yang panjang dan juga melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PanRB).

“Sekarang tinggal menunggu proses pembekalan yang Insya Allah pada saatnya kita mohon pada Presiden untuk memberikan pembekalan secara langsung kepada para kepala sekolah dan guru,” tandasnya.

IDXChannel - PT Central Proteina Prima Tbk atau CP Prima (CPRO) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure atau capex) sekitar Rp200 miliar pada 2025, seiring rencana perusahaan akuakultur itu memperkuat kapasitas produksi pakan dan benur.

"Perseroan berencana melakukan ekspansi fasilitas produksi sambil tetap memperhatikan kondisi pasar dan daya beli masyarakat secara umum," kata Direktur Utama CP Prima, Hendri Laiman dalam Paparan Publik dikutip Senin (7/7/2025).

Melihat kondisi pasar saat ini, kata Hendri, CPRO berencana membangun pabrik pet food, menambah mesin produksi pakan, dan menambah fasilitas pembenihan (hatchery) udang.

"Yang keseluruhannya akan mengeluarkan capex sekitar Rp200 miliar, sebagian project ini akan selesai tahun 2025 dan sebagian akan belanjut pada tahun 2026-2027," ujarnya.

Di tiga bulan pertama 2025, CP Prima mencetak kinerja impresif. Pendapatan perseroan tumbuh sekitar 4 persen sementara laba kotornya meningkat hingga 20 persen. Ke depan, perseroan berupaya mengantisipasi faktor, terutama eksternal yang dapat memengaruhi kinerja perseroan seperti kurs rupiah dan kebijakan tarif AS.

"Perseroan senantiasa melakukan perbaikan efisiensi, produktivitas agar dapat melalui tantangan tersebut di sisa tahun 2025," ujarnya.

Secara khusus, CPRO juga akan memperkuat kualitas aset, terutama tambak-tambak yang prospektif. Perseroan juga tidak akan memperpanjang sertifikat lahan seperti HGB, HGU, dan Hak Pakai untuk lahan-lahan di Lampung.

(Rahmat Fiansyah)

KOMPAS.com - Bagi Anda para pemilik usaha UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa jadi pilihan untuk mengembangkan bisnis. Saat ini cara pengajuan KUR BRI juga cukup mudah.

Melalui program KUR 2025, pemerintah menargetkan penyaluran kredit mencapai lebih dari Rp 300 triliun, dan BRI kembali menjadi penyalur terbesar dengan alokasi lebih dari Rp 150 triliun.

KUR BRI di tahun 2025 disalurkan dalam beberapa skema pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, seperti KUR Mikro dengan plafon hingga Rp 50 juta per debitur dan tidak memerlukan agunan tambahan.

Lalu KUR Kecil dan KUR Menengah dengan plafon di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Untuk KUR Kecil dan Menengah, nasabah akan diminta agunan.

Cara pengajuan KUR BRI 2025

Ada dua cara mengajukan KUR BRI. Cara pertama dengan mengajukan langsung melalui kantor cabang sesuai domisili.

Beberapa syarat KUR BRI 2025 yang harus dibawa dan dipenuhi adalah sebagai berikut:

• KTP (Kartu Tanda Penduduk)
• KK (Kartu Keluarga)
• Akta nikah (bagi yang sudah menikah)
• NPWP, khusus untuk pinjaman di atas Rp 50 juta
• Usia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit)
• Syarat KUR BRI 2025 terakhir yakni usaha telah berjalan minimal 6 bulan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan/desa atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk pengajuan langsung di kantor cabang, nasabah cukup datang ke kantor BRI terdekat, ambil antrean dan sampaikan bahwa Anda hendak mengajukan pinjaman KUR kepada petugas jaga.

Petugas BRI akan mengarahkan Anda untuk menemui petugas customer service. Setelah dipanggil, sampaikan bahwa Anda hendak mengajukan pinjaman KUR dan serahkan berkas yang dipersyaratkan.

Cara pengajuan KUR BRI via BRImo

Berikutnya, cara mengajukan KUR BRI kedua yakni melalui online menggunakan aplikasi mobile banking BRImo. Berikut tahapannya:

• Buka aplikasi BRImo, login dengan username dan passwrod
• Pilih menu "Pinjaman BRI", lalu klik "Ajukan Pinjaman"
• Klik "Kredit Modal Kerja"
• Isi formulir data pengajuan, data pemohon, profil keuangan, dan unggah dokumen yang dibutuhkan
• Pada halaman Syarat dan Ketentuan, klik "Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas", dan "Kirim Pengajuan".
• Selanjutnya tunggu proses kredit dan cek proses pengajuannya melalui menu "Tracking" dengan memasukkan nomor referensi calon debitur.

Sama seperti tahun sebelumnya, suku bunga KUR BRI 2025 tetap ditetapkan sebesar 6 persen per tahun. Bunga ini merupakan subsidi dari pemerintah, sehingga jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial yang rata-rata berada di kisaran 11–14 persen per tahun.

BRI juga memastikan tidak ada biaya tambahan atau biaya tersembunyi lainnya, sehingga dana yang diterima debitur sepenuhnya dapat digunakan untuk keperluan usaha.

Hingga semester I 2025, BRI tercatat telah menyalurkan lebih dari Rp85 triliun dana KUR kepada lebih dari 3,5 juta debitur. Mayoritas penerima KUR adalah pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima, petani, nelayan, pengrajin, serta warung tradisional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

"Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun," kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

"Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun," tandasnya.

Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

"Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Israel tampaknya belum puas dengan konflik yang mereka buat kepada Palestina dan Iran, kini negara Arab lainnya yakni Yaman jadi sasaran Tel Aviv.

Dilansir dari English Aawsat, Israel telah menyerang sasaran Houthi di tiga pelabuhan Yaman dan sebuah pembangkit listrik, kata militer Israel pada Senin pagi waktu setempat.

Ini menandai serangan pertama Israel terhadap Yaman dalam hampir sebulan.

Meski demikian menurut klaim militer Israel, serangan terhadap pelabuhan Hodeidah, Ras Isa dan Salif, serta pembangkit listrik Ras Qantib disebabkan oleh serangan berulang Houthi terhadap Israel.

Beberapa jam setelah serangan, militer Israel mengatakan dua rudal diluncurkan dari Yaman dan upaya dilakukan untuk mencegatnya, tetapi hasil intersepsi masih dalam peninjauan.

Layanan ambulans Israel mengatakan belum menerima panggilan apa pun terkait dampak rudal atau korban jiwa setelah peluncuran dari Yaman.

Hubungan Houthi dan Iran

Melansir laporan Israel, sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023, Houthi yang bersekutu dengan Iran telah menembaki Israel dan pengiriman di Laut Merah.

Klaim mereka, manuver ini mengganggu perdagangan global, dalam apa yang dikatakannya sebagai tindakan solidaritas dengan Palestina.

Sebagian besar dari puluhan rudal dan pesawat nirawak yang ditembakkan ke Israel telah dicegat atau gagal. Israel telah melakukan serangkaian serangan balasan.

Israel juga menyerang kapal Galaxy Leader di pelabuhan Ras Isa, yang direbut oleh Houthi pada akhir tahun 2023, militer menambahkan pada hari Senin.

"Pasukan rezim teroris Houthi memasang sistem radar di kapal tersebut, dan menggunakannya untuk melacak kapal-kapal di wilayah maritim internasional, dalam rangka mendukung aktivitas rezim teroris Houthi," kata Reuters mengutip pernyataan militer.

Juru bicara militer Houthi mengatakan setelah serangan itu, pertahanan udara Houthi menghadapi serangan Israel 'dengan menggunakan sejumlah besar rudal permukaan-ke-udara yang diproduksi di dalam negeri'.

Penduduk setempat mengatakan kepada Reuters bahwa serangan Israel terhadap kota pelabuhan Laut Merah, Hodeidah, menyebabkan pembangkit listrik utama tidak berfungsi dan membuat kota itu gelap gulita.

Serangan itu terjadi beberapa jam setelah sebuah kapal diserang di lepas pantai Hodeidah dan awak kapal meninggalkannya saat kapal kemasukan air.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengancam akan melakukan serangan lebih lanjut.

"Apa yang berlaku bagi Iran juga berlaku bagi Yaman," kata Katz dalam sebuah pernyataan.

"Siapa pun yang melawan Israel akan ditebas. Houthi akan terus membayar harga yang mahal atas tindakan mereka," tambahnya.

Sektor ketenagalistrikan dinilai menjadi solusi strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak pasokan energi global.

Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menyebut elektrifikasi lintas sektor bisa mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus mendorong investasi energi bersih.

"Sektor ketenagalistrikan bisa menjadi solusi Indonesia dari ketergantungan terhadap impor BBM. Terutama dari kawasan Timur Tengah yang penuh konflik, menimbulkan risiko tinggi terhadap pasokan dan fluktuasi harga energi," kata Direktur Indef Imaduddin Abdullah di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Imaduddin menjelaskan, rendahnya kapasitas produksi minyak dalam negeri dan depresiasi Rupiah kian memperberat ketergantungan pada energi impor, sehingga membuat sistem energi nasional rentan.

"Produksi minyak tidak mampu mengimbangi kebutuhan energi domestik. Kombinasi masalah tersebut menciptakan kerentanan bagi sistem energi nasional," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu serius mendorong diversifikasi sumber energi dengan fokus pada pengembangan ketenagalistrikan. Langkah elektrifikasi di sektor industri, transportasi, hingga rumah tangga diyakini bisa menciptakan efek domino positif bagi perekonomian dan lingkungan.

"Ketika konsumsi listrik meningkat secara signifikan, hal itu mampu menciptakan efek domino positif, mulai dari peningkatan investasi pada energi terbarukan hingga terbentuknya ekosistem energi yang tangguh dan berkelanjutan," kata Imaduddin.

Ia menambahkan, meningkatnya permintaan listrik akibat elektrifikasi menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke sektor energi bersih dan modern. Dengan begitu, elektrifikasi tidak hanya menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan energi nasional yang lebih aman dan kompetitif.

"Optimalisasi ketenagalistrikan tak hanya memperkuat fondasi energi nasional, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperbesar daya saing Indonesia di kancah global," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengeluhkan tata ruang di Indonesia yang berantakan dan menjadi salah satu penyebab timbul korban jiwa saat bencana banjir atau longsor melanda.

Menurutnya, pengelolaan tata ruang di Indonesia carut-marut karena di area yang seharusnya tidak boleh ada hunian, malah ada izin mendirikan bangunan.

"Ada banyak perumahan di bantaran kali di Indonesia ini. Permasalahannya di kelola tata ruang. Ada area yang tak layak ditempati tapi izin bangunan bisa berdiri. Ini soal," tukas Lasarus memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan BMKG dan BASARNAS di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia lalu meminta Kepala BMKG dan Kepala Basarnas agar mendorong dan menekankan pentingnya pengelolaan tata ruang dalam setiap rapat-rapat pemerintahan.

"Kita selalu menyelesaikan setelah bencana. Harusnya bagaimana menghindari andaikata banjir tidak ada korban, kalau longsor tidak ada bangunan di situ," sambungnya.

Selain itu, Lasarus menyinggung rendahnya area tutupan kawasan hutan di Pulau Jawa hingga memprihatinkan, di bawah batas dalam Undang-Undang.

"Tutupan kawasan hutan di Pulau Jawa tinggal tidak lebih dari 15% padahal UU harus di atas 30%. Ini juga soal!" tegasnya di dalam pembukaan RDP tersebut.

Lebih lanjut ia mengajak para pemangku kepentingan untuk berani mengurai masalah tata kelola ruang hingga lingkungan guna menangani potensi korban bencana yang besar.

"Jadi, memang ini bukan masalah ringan tapi berani mengurai. Potensi bencana, perubahan tata ruang, perubahan cuaca ekstrem meningka, dan potensi korban meningkat," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Semangka, buah khas musim panas, kini sukses tumbuh di tempat paling ekstrem di dunia, yakni Antartika. Proyek uji coba penanaman ini menghasilkan buah yang matang dan manis meski berada di suhu beku.

Penelitian ini dilakukan oleh tim Russian Antarctic Expedition of the Arctic and Antarctic Research Institute (AARI), bersama Agrophysical Research Institute dan Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences.

Tim peneliti berusaha menanamkan semangka dalam sebuah rumah kaca di stasiun Vostok. Rumah kaca itu dapat meningkatkan suhu dan kelembapan udara untuk semangka bisa bertumbuh

Mereka memilih dua varietas yang telah matang sebelumnya. Salah satu alasannya karena mampu beradaptasi dengan tekanan atmosfer rendah dan oksigen yang sedikit di dalam rumah kaca.

Benih ditanamkan pada lapisan tipis pengganti tanah dan membuat cahaya khusus yang mirip dengan sinar matahari. Mereka juga menyerbuki semua tanaman menggantikan tugas serangga.

Hasilnya cukup menggembirakan karena benih itu tumbuh dengan baik. Setelah 103 hari, terdapat delapan buah semangka yang matang dan manis, dikutip dari Live Science, Senin (7/7/2025).

Laporan Russian Geographical Society menyebutkan setiap buah tumbuh dengan berat sekitar 1 kilogram. Diameter semangka mencapai 13 sentimeter.

Hasil ini membuat senang para ilmuwan yang tinggal di wilayah Antartika. Kepala ahli geofisika AARI, Andrei Teplyakov mengatakan semua orang dapat mengingat cita rasa musim panas di tempat terdingin itu.

Semangka jadi produk tanam lain yang berhasil dilakukan di Stasiun Vostok. Pada 2020, para peneliti pernah menanam tanaman seperti dill, basil, peterseli, aurgula, dan kubis.

Para peneliti juga sudah punya buah lain yang siap ditanam, termasuk blackberry, blueberry, dan stroberi.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi skema co-paymentasuransi kesehatan yang diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 7/2025 ditangguhkan sampai dengan regulasi yang lebih mengikat berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbit. Keputusan itu merupakan kesepakatan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada Senin 30 Juni 2025.

Presiden Direktur PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) Wianto Chen mengatakan penyesuaian yang perlu dilakukan dalam menyusun POJK pengganti SEOJK 7/2025 memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk juga pihak penyelenggara kesehatan.

"Misalnya pihak rumah sakit dan klinik yang dalam pelaksanaannya nanti memerlukan juga dasar hukum dari kementrian terkait, misalnya Kementerian Kesehatan," kata Wianto kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

Adapun dalam Raker Komisi XI DPR, ada usulan anggota dewan bahwa skema co-payment asuransi kesehatan bisa dikecualikan khusus bagi kelompok rentan. Selain itu, komisi fee agen asuransi juga dapat dipotong demi mengurangi beban akuisisi asuransi kesehatan di tengah meningkatnya beban klaim.

"Terkait dengan pengecualian co-payment pada kelompok rentan, kami perlu mempelajari kriteria kelompok rentan yang dimaksud. Sementera untuk komisi fee agen, ini akan menjadi diskusi yang cukup menantang dan perlu kajian mendalam terkait dampaknya dalam melayani nasabah untuk asuransi kesehatan," ujarnya.

Wianto menegaskan bahwa pada dasarnya MSIG Life berharap apa yang akan diatur dalam POJK mendatang dapat secara efektif mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam asuransi kesehatan di Indonesia.

"Diharapkan hal itu tanpa harus mengorbankan salah satu pihak, dan tentunya dapat mendorong pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem Thoriq Majiddanor menilai skema co-payment asuransi kesehatan merupakan kebijakan yang kontroversial karena dinilai tidak menyelesaikan akar masalah, tapi berpotensi memberatkan konsumen. Artinya, dikhawatirkan co-payment hanya mengalihkan beban ke nasabah tanpa pembenahan internal industri.

Jiddan melihat saat ini praktik bisnis asuransi kesehatan masih menyisakan tata kelola dan biaya akuisisi yang boros. Dia mencontohkan, banyak biaya premi asuransi kesehatan yang tersedot untuk keperluan biaya operasional dan biaya akuisisi, termasuk diopotong sebagai komisi agen asuransi dan biaya marketing.

"Asuransi kesehatan murni komisi agen tahun pertama bisa terima 70%. Agen-agen asuransi banyak sekali teman-teman kita secara ekonomi sudah hebat, cukup kuat, orang-orang kaya yang ikut jualan asuransi. Karena tiap tahun komisi yang diterima sangat besar," ujar Jiddan dalam Raker Komisi XI DPR bersama OJK. Senin (30/6/2025).

Jika kebijakan co-payment dilakukan dalam rangka membagi beban antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, Jiddan menilai beban pemegang polis tidak sebanding dengan besaran komisi agen asuransi yang didapatkan melalui premi nasabah. Menurutnya, co-payment bukan satu-satunya solusi yang ada.

"Premi asuransi kesehatan [komisi agen] 70% kasih saja diatur SOP, misalnya seluruh perusahaan asuransi hanya boleh memberikan komisi fee milsanya sebesar 30%—40%, sisanya untuk ganti biaya yang Bapak [OJK] keluarkan lewat SE ini [10% klaim ditanggung nasabah]," tegasnya.

Selain itu, Jiddan menilai skema co-payment asuransi kesehatan berpotensi memberikan beban yang tidak adil bagi kalangan rentan. Meskipun skema co-payment 10% tetap mengatur batas maksimal beban yang ditanggung nasabah, Jiddan menilai hitungan Rp3 juta dan Rp300.000 tetap akan berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelompok lansia dan pensiunan.

"Di negara lain, co-payment disertai perlindungan bagi kelompok rentan. Ini jadi masukan. Contoh di Filipina, kebijakan no copay pada pasien lanjut usia, miskin dan upah minimum di rumah sakit pemerintah diberlakukan. Jadi harus ada kebijakan khusus untuk kelompok rentan," pungkasnya.