Makassar (ANTARA) - Delegasi Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 menjelajahi berbagai kekayaan budaya dan produk pelaku UMKM lokal berupa kuliner maupun kriya pada pameran Dekranasda Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Rabu.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya kaya akan kuliner, tetapi juga memiliki kerajinan tangan dan wastra yang berkualitas," ujar Ketua Dekranasda Makassar Melinda Aksa.

Salah satu atraksi yang menarik perhatian para tamu berupa demonstrasi pembuatan kain tenun yang dilakukan oleh para perajin.

Selain itu, para tamu menyaksikan proses pembuatan kerajinan berbahan dasar enceng gondok yang diolah menjadi berbagai produk.

Di area lainnya, delegasi berkesempatan melihat langsung proses pembuatan bosara, wadah tradisional khas Bugis-Makassar.

Selama berkeliling di area pameran, Melinda Aksa mendampingi para delegasi dan memberikan penjelasan singkat mengenai proses pembuatan setiap produk yang ditampilkan.

Ia juga menjelaskan nilai budaya yang terkandung di balik berbagai kerajinan tersebut, termasuk upaya pelestarian yang terus dilakukan agar warisan budaya lokal tetap dikenal oleh generasi muda dan masyarakat internasional.

Tak hanya menikmati kerajinan tangan, para delegasi juga diajak mencicipi berbagai kuliner tradisional khas Makassar yang disajikan di sejumlah stan UMKM. Aneka sajian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu.

Beberapa makanan dan minuman yang diperkenalkan, antara lain minuman markisa, barongko, baroncong, apang, kacang telur, serta berbagai kudapan tradisional lainnya yang selama ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner Kota Makassar.

Para delegasi tampak menikmati pengalaman mencicipi langsung makanan khas daerah sambil berdialog dengan para pelaku UMKM mengenai bahan baku dan cara pengolahan.

Mereka juga mengunjungi gerai Dekranasda Kota Makassar yang menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari wastra, kain tenun, aksesori, hingga berbagai kerajinan tangan hasil karya para pengrajin binaan Dekranasda.

Di gerai tersebut, para tamu menunjukkan ketertarikan terhadap sejumlah produk yang dipamerkan. Beberapa delegasi bahkan melakukan transaksi pembelian sebagai bentuk ketertarikan produk lokal Makassar.

Melinda Aksa mengatakan keikutsertaan Dekranasda dalam rangkaian IGS menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kota Makassar kepada dunia internasional.

“Kami berharap para delegasi dapat membawa kesan positif tentang budaya, kreativitas, dan produk unggulan Makassar ke negara masing-masing,” ujar dia.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Empat guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University menawarkan berbagai inovasi pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan melalui orasi ilmiah yang membahas sektor perkebunan, perikanan, akuakultur, dan kehutanan.

Dalam konferensi pers pra orasi ilmiah secara daring di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, para guru besar menyoroti pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, perubahan iklim, ekonomi biru, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Hariyadi memperkenalkan konsep "nexus baru" dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengintegrasikan produktivitas, efisiensi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, digital agriculture, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan pekebun.

"Konsep nexus baru yang perlu dibangun sebagai kerangka kerja integratif dari produktivitas, ketahanan iklim, circular bioeconomy, pemantauan digital, inklusi sosial ekonomi, dan hasil riset sebagai bukti ilmiah," kata Hariyadi.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Wini Trilaksani menyoroti potensi hasil samping perikanan sebagai sumber biomolekul bernilai tambah yang dapat mendukung ekonomi biru.

Menurut dia, bagian ikan yang selama ini dianggap limbah seperti mata, kulit, tulang, dan gelembung renang dapat diolah menjadi produk pangan fungsional, nutrasetikal, kosmetik, hingga biomaterial.

"Ekonomi biru tidak hanya dibangun dari laut yang menghasilkan komoditas, tetapi dari kemampuan ilmu pengetahuan mengubah setiap fraksi biomassa menjadi nilai," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Agus Oman Sudrajat menjelaskan bahwa kontrol hormonal reproduksi ikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan akuakultur nasional.

Ia menyebut teknologi hormonal mampu mempercepat reproduksi, meningkatkan kualitas benih, mempercepat domestikasi, serta mendukung ketersediaan benih secara berkelanjutan.

Di bidang kehutanan, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Prof. Siti Badriyah Rushayati menegaskan pentingnya jasa lingkungan hutan dalam menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Menurut dia, hutan berperan dalam penyimpanan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung kesehatan masyarakat melalui konsep healing forest.

"Jasa lingkungan hutan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat," kata Siti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengalaman pelanggan atau customer experience dinilai semakin menjadi faktor penting dalam strategi bisnis perusahaan di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya ekspektasi pelanggan.

Perusahaan dituntut tidak hanya menyediakan solusi yang andal, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman yang konsisten, responsif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Direktur Utama PT Krakatau Information Technology (Krakatau IT), Sugeng Pangraksa, mengatakan transformasi digital yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknologi, tetapi juga kemampuan perusahaan menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepercayaan bagi pelanggan.

opolja Ilustrasi bisnis, surat utang, obligasi, kerjasama

Ia menambahkan, perusahaan akan terus memperkuat berbagai aspek yang mendukung kebutuhan transformasi digital industri.

“Kami akan terus memperkuat kapabilitas teknologi, tata kelola layanan, dan kompetensi sumber daya manusia agar dapat mendukung kebutuhan transformasi digital industri secara berkelanjutan,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, penguatan teknologi, tata kelola layanan, dan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan layanan yang diberikan dapat mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri.

Krakatau IT kembangkan solusi transformasi digital

PT Krakatau Information Technology merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi dan transformasi digital.

Perusahaan tersebut telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan menyediakan layanan transformasi digital bagi sektor industri, pemerintahan, serta sektor publik di Indonesia.

Dok. Shutterstock/ A9 Studio Ilustrasi bisnis

Melalui pengembangan solusi teknologi dan inovasi layanan, Krakatau IT menyatakan komitmennya untuk mendukung transformasi industri nasional sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelanggan.

Customer experience jadi faktor untuk menangkan loyalitas pelanggan

Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSmart, Andrijanto Muljono, mengatakan customer experience kini menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam memenangkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Menurut dia, di era transformasi digital, customer experience telah menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam memenangkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

"PT Krakatau Information Technology menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan teknologi, kapabilitas layanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan,” terang Andrijanto.

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pengalaman pelanggan yang relevan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi sektor manufaktur.

Andrijanto menjelaskan, organisasi yang berhasil menjadikan pengalaman pelanggan sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan bisnis akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan.

Hal itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis sekaligus menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

Customer experience jadi bagian strategi bisnis

Seiring berkembangnya teknologi digital, customer experience semakin menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan di berbagai sektor industri.

Melalui Bravo 500 Summit 2026 yang diselenggarakan oleh XLSmart for Business di Jakarta, sejumlah organisasi mendapatkan apresiasi atas upaya mereka dalam menghadirkan inovasi layanan dan pengalaman pelanggan.

Forum tersebut juga menjadi wadah kolaborasi bagi perusahaan yang dinilai berhasil mengembangkan layanan berbasis teknologi dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Dalam ajang tersebut, pengalaman pelanggan ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital.

Tema yang diangkat menyoroti pentingnya integrasi antara teknologi, inovasi, dan orientasi pelanggan dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah.

PT Krakatau Information Technology meraih Customer Experience Excellence Award untuk sektor manufaktur dalam ajang BRAVO 500 SUMMIT 2026 yang diselenggarakan oleh XLSMART for BUSINESS di Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang didukung penguatan layanan digital dan pemanfaatan teknologi informasi.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap upaya seluruh insan Krakatau IT dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Bagi kami, pengalaman pelanggan bukan hanya tentang kualitas layanan saat ini, tetapi juga tentang kemampuan memahami kebutuhan yang terus berkembang seiring transformasi industri,” ujar Sugeng.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan digital guna memperkuat tata kelola sekaligus menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam gerakan koperasi.

Ia mengatakan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Koperasi perlu menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat yang didominasi generasi muda agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Farida dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan Kementerian Koperasi terus mendorong setiap koperasi untuk melakukan adaptasi digital sehingga semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi anggota maupun terlibat dalam pengembangan koperasi.

Ia menilai generasi muda perlu melihat koperasi sebagai lembaga usaha yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai model bisnis yang sudah usang.

Farida mengatakan koperasi merupakan lembaga usaha yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.

Selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga disebut memiliki nilai sosial yang kuat sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Farida, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga menjadi momentum kebangkitan koperasi, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menekankan pentingnya RAT sebagai instrumen bagi anggota untuk menilai kesehatan koperasi dan mengevaluasi kinerja pengurus.

"RAT ini adalah kebutuhan anggota untuk mengukur apakah pengurus koperasi amanah atau tidak, sesuai dengan tujuan koperasi atau tidak, menyejahterakan anggotanya atau tidak, atau hanya menyejahterakan pengurusnya," kata Farida.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Produk lokal dari Sulawesi Selatan berpeluang menembus pasar internasional, khususnya pada 13 negara yang hadir dalam Forum Business to Business (B2B) sebagai rangkaian Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar.

"IGS 2026 ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon mitra dagang dari berbagai negara. Ini memberikan ruang yang sangat besar bagi pengusaha lokal untuk memperluas jaringan pasar internasional," kata Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Sulawesi Selatan Haidir Halik, menyambut positif pelaksanaan forum tersebut di Makassar, Rabu.

Melalui forum ini, sedikitnya 13 negara menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai produk unggulan Sulawesi Selatan untuk dijajaki sebagai peluang investasi maupun kerja sama perdagangan.

Adapun 13 negara yang terlibat dalam penjajakan kerja sama bisnis tersebut yakni Filipina, Belanda, Meksiko, Venezuela, Ukraina, Ethiopia, Tunisia, Kuba, Laos, Fiji, Kamboja, Nigeria, dan Kosta Rika.

Menurutnya, pertemuan berlangsung dalam format business matching antara pelaku usaha yang membutuhkan pasokan komoditas dengan produsen maupun eksportir dari Sulawesi Selatan.

"Dari yang kami lihat, banyak terjadi kecocokan transaksi. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pengusaha lokal maupun pemerintah di Sulsel yang ingin memperluas pasar ekspor," ujarnya.

Menurut Haidir, manfaat terbesar dari kegiatan B2B di IGS 2026 tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan daya saing pengusaha lokal melalui akses langsung ke pasar global.

Haidir menilai forum B2B IGS 2026 berhasil menciptakan banyak kecocokan transaksi antara pelaku usaha lokal dan pembeli internasional.

"Kami juga bisa belajar memahami kebutuhan pasar internasional sekaligus menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan," tambahnya.

Terkait produk yang paling diminati oleh para calon mitra dagang internasional, Haidir menyebut komoditas unggulan Sulawesi Selatan masih menjadi primadona. Nomor satu ialah kopi, setelah itu ada cokelat dan beberapa komoditas lainnya.

"Sepertinya kita perlu mulai mengangkat markisa sebagai produk khas daerah yang memiliki potensi besar. Pasokannya memang belum terlalu banyak, tetapi kualitasnya sangat baik dan memiliki peluang pasar yang menjanjikan," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa selama ini banyak negara membutuhkan komoditas unggulan dari Sulawesi Selatan, namun belum memiliki akses langsung kepada para produsen maupun eksportir lokal.

Karena itu, Haidir berharap forum B2B yang menjadi bagian dari IGS 2026 dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana promosi sekaligus perluasan pasar bagi produk-produk unggulan daerah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, melalui evaluasi terhadap seluruh rantai pasok dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tohom dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan evaluasi tersebut perlu mencakup pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sistem cadangan, hingga mekanisme komunikasi krisis kepada pelanggan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat terus meningkat.

Ia menegaskan, gangguan kelistrikan perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem yang lebih tangguh, mengingat listrik merupakan infrastruktur dasar yang menopang berbagai aktivitas strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, hingga pelayanan publik.

"Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang," kata Tohom.

Tohom menjelaskan bahwa sistem kelistrikan nasional merupakan jaringan yang kompleks, karena melibatkan pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, serta kebutuhan beban listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap gangguan perlu dievaluasi secara komprehensif agar langkah perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan manajemen risiko, modernisasi jaringan, serta peningkatan kapasitas sistem cadangan menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional ke depan.

Selain pembenahan teknis, Tohom juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan publik, terutama ketika terjadi gangguan layanan.

Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cepat dan mudah dipahami mengenai wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komunikasi publik yang baik dapat membantu masyarakat memahami kondisi yang terjadi sekaligus mendukung proses pemulihan layanan," ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan platform digital guna mempercepat penyampaian informasi kepada pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional karena menjadi tulang punggung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut dia, isu kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kegiatan industri, layanan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal perbaikan sektor kelistrikan melalui masukan yang konstruktif dan berbasis data guna mendukung peningkatan keandalan pasokan listrik nasional.

"Yang perlu didorong adalah pembenahan yang terukur sehingga sistem kelistrikan semakin andal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional," kata Tohom.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Misalnya kita melihat tren wajib pajak. Begitu PT itu daftar, omzetnya naik. Begitu di tahun ketiga mulai omzetnya turun. Kemudian muncul lagi PT baru. Begitu juga dengan CV

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap adanya praktik pemecahan usaha dengan mendirikan banyak perseroan terbatas (PT) maupun commanditaire vennootschap (CV) untuk tetap menikmati fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya menemukan pola sejumlah pelaku usaha yang mendirikan badan usaha baru ketika omzet perusahaannya mulai mendekati batas tertentu.

"Misalnya kita melihat tren wajib pajak. Begitu PT itu daftar, omzetnya naik. Begitu di tahun ketiga mulai omzetnya turun. Kemudian muncul lagi PT baru. Begitu juga dengan CV," kata Inge dalam diskusi yang digelar Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu.

Inge menyebut berdasarkan data DJP, terdapat 14 orang pribadi yang memiliki lebih dari 50 perusahaan berbentuk PT maupun CV.

Selain itu, DJP juga menemukan sekitar 45 orang pribadi yang memiliki antara 26 hingga 50 badan usaha berbentuk PT dan CV.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak UMKM orang pribadi memperoleh fasilitas pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp500 juta per tahun. Sementara itu, omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5 persen.

Namun, DJP menemukan indikasi sejumlah pelaku usaha mendirikan badan usaha baru agar omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar dan tetap dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM yang lebih rendah.

Padahal, menurut Inge, pada badan usaha berbentuk CV, omzet cenderung meningkat dari tahun pertama hingga tahun keempat. Namun, setelah memasuki tahun kelima, omzet perusahaan menurun dan kemudian muncul CV baru.

Ia mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengubah ketentuan pemberian fasilitas tarif PPh final UMKM.

"Nah, inilah yang membuat kami sebetulnya bertanya kenapa mereka tidak bangga naik kelas. Kan harusnya mereka bangga naik kelas. Mungkin nanti bisa naik omzet lebih besar lagi, bukan jadi mikro atau kecil lagi," katanya.

Oleh karena itu, Inge mengatakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tidak lagi memberikan fasilitas tarif PPh final UMKM kepada badan usaha berbentuk PT dan CV.

Meski demikian, fasilitas tersebut tetap diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai ditarik secara bertahap.

Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti saat ditemui di kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

"Iya, kan secara bertahap," ujar Astera kepada wartawan.

Pernyataan tersebut mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai penarikan dana SAL yang ditempatkan pemerintah di sejumlah bank BUMN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan kepastian mengenai isu pengembalian dana SAL ke Bank Indonesia (BI).

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan dengan bank sentral.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral deh seperti apa," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga membenarkan adanya rencana penarikan dana SAL yang ditempatkan di Himbara.

Namun, mekanisme dan waktu pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

"Iya betul ada cerita seperti itu. Tapi itu kan tentu itu akan dilakukan tahapan-tahapan ya dan nanti terserah pemerintah pada intinya," ujar Dian di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian berharap penarikan tidak dilakukan sebelum masa perpanjangan penempatan dana berakhir pada September 2026.

Meski demikian, pemerintah tetap memiliki kewenangan menarik dana tersebut sewaktu-waktu apabila membutuhkan anggaran.

"Kalau memang pemerintah membutuhkan. Memang yang namanya ketentuan APBN ya kalau begitu mereka butuh mereka harus bisa menarik (dana SAL di Himbara)," kata Dian.

OJK juga meminta proses penarikan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu likuiditas perbankan.

Menurut Dian, dana SAL yang telah ditempatkan sejak akhir tahun lalu sebagian sudah disalurkan perbankan dalam bentuk kredit.

"Karena ini merupakan suatu perubahan di tengah jalan, tentu akan ada masa transisi. Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah pertama kali menempatkan dana SAL sebesar Rp 200 triliun di Himbara pada September 2025.

Dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, serta BSI Rp 10 triliun.

Pada November 2025, Kemenkeu kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp 76 triliun. Dana itu ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp 25 triliun serta Bank Jakarta Rp 1 triliun.

Awal 2026, pemerintah menarik kembali dana tambahan sebesar Rp 75 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI sehingga sisa dana SAL di Himbara menjadi Rp 201 triliun.

Pemerintah kemudian kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp 100 triliun pada Maret 2026, meski rincian penempatannya tidak diumumkan ke publik.

Dengan berbagai penambahan dan pengurangan tersebut, total dana SAL yang ditempatkan di Himbara diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun.

Pertamina harus terus menjaga kinerja positifnya sekaligus menjadi lokomotif dalam mewujudkan ketahanan energi yang kuat...

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai keberhasilan PT Pertamina (Persero) masuk Fortune Southeast 500 mencerminkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sektor energi, sehingga perlu dijadikan modal untuk memperkuat kepercayaan investor.

“Dengan posisi yang semakin diperhitungkan di tingkat global, Pertamina harus terus menjaga kinerja positifnya sekaligus menjadi lokomotif dalam mewujudkan ketahanan energi yang kuat, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan Pertamina tidak hanya mampu bersaing di tingkat global, tetapi juga semakin dituntut untuk memperkuat perannya sebagai tulang punggung penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

Posisi Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara memiliki peran yang berbeda dibandingkan perusahaan migas global lainnya.

Di satu sisi, kata dia, Pertamina dituntut menghasilkan keuntungan dan menjaga kesehatan bisnis. Namun di sisi lainnya, Pertamina memikul mandat strategis untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Feiral menilai, tantangan sektor energi ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan energi domestik, dinamika geopolitik global, hingga percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Dalam kondisi tersebut, Feiral menilai Pertamina perlu terus memperkuat kapasitas operasional dan investasinya agar mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan ketahanan energi nasional.

Ia menjelaskan skala bisnis yang semakin besar harus diikuti dengan peningkatan efisiensi, penguatan tata kelola, serta keberanian melakukan transformasi di berbagai lini usaha.

“Status sebagai perusahaan yang masuk dalam jajaran Fortune Global 500 harus dianggap sebagai posisi di garis start. Sehingga, Pertamina harus terus terpacu untuk berinovasi, bertransformasi, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mendukung target pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya pula.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kamis (24/6/2026). Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dalam rapat besok.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan melaksanakan RUPST pada Kamis (24/6/2026) pukul 14.00 WIB di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

“Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadapi RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Setidaknya, terdapat tujuh mata acara dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Allo Bank mengusulkan pembagian laba bersih tahun buku 2025 untuk dana cadangan wajib, pembayaran dividen tunai, dan laba ditahan.

Perseroan juga meminta restu pemegang saham agar direksi dapat menetapkan jadwal serta mekanisme pembayaran dividen sesuai regulasi yang berlaku.

Mata acara selanjutnya yaitu laporan direksi atas rencana kerja (business plan) perseroan tahun 2026 dan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Keempat, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.

Kemudian, mengusulkan penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun 2026.

Terakhir, meminta rapat menyetujui rencana aksi pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan sektor pertanian dan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984 serta peran Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa itu disebut dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Soeharto yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sejumlah kebijakan pada era Presiden ke-2 RI HM Soeharto masih relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan nasional.

"Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu prestasi yang luar biasa," kata Fadli Zon kepada awak media usai acara.

Menurut dia, keberhasilan tersebut ditopang program Revolusi Hijau yang mendorong modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Pada periode yang sama, pemerintah juga mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis pertanian.

"Dan saat itu, Pak Harto menggerakkan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan berfokus pada pertanian. Di zaman Pak Harto pun, industrialisasi dan investasi mulai bergerak di Indonesia," ujarnya.

Fadli menilai pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini memiliki kesamaan dengan konsep KUD, meski cakupan kegiatannya lebih luas karena menyentuh berbagai sektor ekonomi masyarakat desa.

"KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, untuk bisa meletakkan produknya disana dan mereka bisa mendapatkan harga yang pantas dari hasil mereka tersebut. Koperasi itu kekuatannya kan kebersamaan, mereka bisa menentukan harga produknya," katanya.

Ia menambahkan, model koperasi yang kuat juga dapat ditemukan di Jepang melalui JA Zen-Noh yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. “Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli.

Selain sektor pertanian dan koperasi, Fadli juga menyinggung peran Indonesia dalam hubungan internasional pada era Soeharto, termasuk keterlibatan di ASEAN, APEC, dan Gerakan Non-Blok.

"Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Philipina," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam perluasan akses pendidikan dasar di Indonesia. Menurut dia, program pembangunan SD Inpres membantu menurunkan angka buta aksara pada masa tersebut.

"Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Inilah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan," kata Abdul Mu'ti.