JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengungkap salah satu penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang membawa Roy Suryo dan Dokter Tifa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pernah mendampingi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menemui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Eggi dan Damai bertemu Jokowi dalam rangka memenuhi persyaratan mendapatkan restorative justice (RJ).

Dia menilai penyidik perwira pertama tersebut tak independen dan tak memahami HAM. Padahal, jika Roy dan Tifa terindikasi sakit sebenarnya tidak perlu dibawa ke RS Polri. “Dokter bisa didatangkan ke Polda Metro Jaya, kenapa dipaksakan?” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Oegroseno yang mendampingi Roy dan Tifa sudah meminta kepada penyidik, bahkan mengirim surat ditulis tangan kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya untuk memeriksakan kesehatan keduanya di Polda Metro Jaya. Namun, penyidik tetap memaksakan diri.

“Saya kecewa sebagai purnawirawan tinggi tak dianggap dan tak dihormati oleh yang masih dinas aktif. Coba pakai nurani!” katanya.

Dia juga kecewa penangkapan Dokter Tifa yang diperlakukan seperti teroris. "Beliau akan melaksanakan ujian. Di dalam kendaraan mau keluar dipepet dari belakang dan dari samping," ucapnya.

"Ibu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius, dari awal tidak ditahan," sambung Oegroseno.

Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kreativitas dan inovasi produk belum cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah usaha. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan bahwa salah satu faktor utama kegagalan bisnis, khususnya di sektor industri kreatif, adalah minimnya pemahaman terhadap kebutuhan dan perilaku konsumen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pelaku industri kreatif perlu memiliki fondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat agar mampu bertahan dan memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat.

“Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kreativitas harus berjalan beriringan dengan kemampuan membaca tren dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Produk yang menarik secara desain belum tentu berhasil di pasaran jika tidak sesuai dengan preferensi konsumen yang dituju.

“Sudah saatnya produk kreatif Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita memiliki banyak perancang dan pelaku industri yang kreatif, inovatif, serta harus adaptif dalam memahami produk yang relevan untuk target pasar yang disasar,” katanya.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menegaskan bahwa pemahaman terhadap perilaku konsumen merupakan fondasi penting dalam pengembangan produk maupun penyusunan strategi bisnis.

Menurut Reni, keberhasilan sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan kreativitas perancangnya, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam menjawab kebutuhan pasar.

“Keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan kreativitas perancangnya, tetapi juga oleh kemampuan menjawab kebutuhan serta preferensi konsumen. Oleh karena itu, pelaku IKM perlu memahami perubahan perilaku pasar agar dapat menghasilkan produk yang tepat sasaran,” ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dominasi mobil listrik murah asal China berpotensi menghadapi tantangan baru. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah setempat akan memberlakukan standar keselamatan kendaraan listrik yang lebih ketat, sebuah langkah yang diperkirakan dapat meningkatkan biaya produksi dan mengubah pola persaingan di industri.

Mengutip CarNewsChina, pemerintah China akan menerapkan dua standar nasional wajib, yakni Safety Requirements for Electric Vehicles (GB18384-2025) dan Safety Requirements for Power Batteries of Electric Vehicles (GB38031-2025). Aturan tersebut berlaku untuk seluruh kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV).

Kebijakan ini hadir di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang masih sangat kuat. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Otomotif China (CAAM), produksi NEV pada Mei 2026 mencapai 1,554 juta unit, sementara penjualannya menyentuh 1,496 juta unit. Hingga akhir 2025, jumlah kendaraan energi baru yang beroperasi di China bahkan telah mendekati 44 juta unit.

Meski tujuan utama regulasi baru adalah meningkatkan keselamatan pengguna, sejumlah pengamat industri menilai aturan tersebut dapat menambah beban biaya bagi produsen kendaraan listrik.

Salah satu perubahan penting adalah kewajiban pemasangan sistem pemutus arus listrik tegangan tinggi secara fisik (one-touch power cut-off). Melalui mekanisme ini, pengemudi maupun petugas penyelamat dapat memutus aliran listrik kendaraan hanya dengan satu tindakan saat kondisi darurat.

Ketentuan tersebut menggantikan pendekatan sebelumnya yang lebih mengandalkan sistem berbasis perangkat lunak.

Tak hanya pada kendaraan, pemerintah China juga memperketat standar keselamatan baterai. Jika sebelumnya produsen hanya diwajibkan memberikan peringatan beberapa menit sebelum potensi kebakaran atau ledakan, kini baterai harus mampu melewati pengujian tanpa mengalami kebakaran maupun ledakan sama sekali.

Selain itu, sistem baterai tetap harus memberikan peringatan kepada pengguna apabila terjadi kondisi berbahaya. Asap yang muncul selama pengujian juga tidak boleh membahayakan keselamatan penumpang.

Pengujian baru lainnya mencakup benturan dari bagian bawah kendaraan untuk memastikan perlindungan baterai terhadap objek yang menghantam kolong mobil. Baterai juga diwajibkan tetap aman setelah menjalani 300 kali siklus pengisian cepat serta lolos uji korsleting eksternal.

Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus menekan risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan yang semakin selektif.

“Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia berpendapat komposisi tersebut terlalu dominan dan membuat pembiayaan negara lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan maupun sentimen investor.

Menurutnya, penerbitan obligasi global masih bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun, instrumen tersebut dinilai hanya bersifat solusi jangka pendek dan tidak dapat menjadi strategi utama dalam pembiayaan fiskal.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Proporsi pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dinilai idealnya dapat ditingkatkan hingga mencapai sekitar 30 persen dari total utang pemerintah.

Selain menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis pasar, pinjaman dari lembaga multilateral umumnya memiliki tenor yang lebih panjang sehingga dapat membantu mengelola profil jatuh tempo utang pemerintah.

Keunggulan lain dari skema pinjaman tersebut adalah fleksibilitas dalam proses restrukturisasi apabila diperlukan di masa mendatang.

“Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB perlu diapresiasi,” katanya pula.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan.

Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) - Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), menjalankan program pengembangan senilai Rp553 miliar untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan penumpang, serta memperkuat identitas budaya Sumbar sebagai gerbang utama wisatawan.

"Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan," kata General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono ditemui di Padang Pariaman, Jumat.

Dia menyebutkan dari total anggaran yang bersumber dari internal tersebut, sekitar Rp140 miliar dialokasikan khusus untuk program beautifikasi terminal, sementara pelaksanaan proyek saat ini mendapat pendampingan dari Kejaksaan.

"Insya Allah untuk beautifikasi kita divide kemarin Rp140 miliar untuk beautifikasi saja," ujarnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat ini tengah menjalankan program beautifikasi dan revitalisasi terminal penumpang pesawat, untuk meningkatkan standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Langkah strategis itu, juga bertujuan memperkuat identitas Sumbar di Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu gerbang utama wisatawan.

"Program beautifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan estetika interior, penataan area komersial, hingga peningkatan fasilitas di dalam terminal," kata Dony.

Ia menuturkan program beautifikasi sebagai komitmen memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang pesawat termasuk wisatawan yang berkunjung ke "Ranah Minang" (tanah kelahiran atau negeri tempat tinggal orang Minang).

"Kami ingin Bandara Internasional Minangkabau tidak hanya tempat naik dan turun dari pesawat saja, tetapi juga menjadi etalase budaya yang ramah, modern, dan membanggakan bagi masyarakat Sumatra Barat," ujarnya pula.

Dony mengatakan program beautifikasi ini memiliki empat fokus, pertama, sentuhan budaya Minangkabau yang modern dengan melakukan transformasi visual interior perpaduan arsitektur modern dan motif tradisional Minangkabau, seperti ukiran Kaluak Paku dan Pucuak Rebung.

Kedua, peningkatan fasilitas dan kenyamanan melalui peremajaan area tunggu (boarding lounge), optimalisasi ambience, serta peningkatan fasilitas toilet untuk memenuhi standar global serta ramah disabilitas.

Ketiga, penataan alur penumpang (flow management) dengan menata ulang tata letak area check-in dan komersial untuk menciptakan pergerakan penumpang yang lebih lancar, luas dan bebas hambatan (seamless).

Keempat, tersedianya area hijau di dalam terminal (indoor greenery) dengan menambahkan elemen lanskap hijau di titik-titik strategis, sehingga membawa nuansa asri, sejuk dan menenangkan bagi penumpang pesawat.

Dony menambahkan, Bandara Internasional Minangkabau juga ingin memberikan customer experience yang dapat dirasakan lima panca indra.

Pengalaman itu diwujudkan melalui unsur visial (sight) dengan menampilkan budaya Minangkabau, unsur sentuhan (touch) melalui penggunaan pakaian adat pada setiap event, unsur suara (sound) dengan penampilan live musik daerah di terminal.

Selain itu, unsur cita rasa (taste) dengan tenant yang menyajikan kuliner Sumbar dan desain tenant berkonsep Rumah Gadang, serta unsur aroma (smell) dengan penggunaan wewangian khusus di area terminal.

Meski begitu, Dony memastikan seluruh tahapan beautifikasi dikelola secara ketat, sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan maupun kenyamanan penumpang. Area kerja fisik disekat dengan rapi, dan pengerjaan berat dilakukan pada saat low hour (jam sepi penerbangan) atau malam hari.

Pihak manajemen menginformasikan bahwa terdapat sedikit perubahan alur serta pengerjaan di beberapa titik yang mungkin dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa beautifikasi yang tahap awal direncanakan rampung pada awal Kuartal III/2026 dan secara keseluruhan pada Kuartal IV/2026.

"Setelah beautifikasi, Bandara Internasional Minangkabau hadir dengan wajah lebih segar untuk siap menyambut pertumbuhan arus wisatawan dan mendukung kemajuan sektor ekonomi serta pariwisata di Sumatera Barat secara berkelanjutan," kata Dony pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) Patriani Paramita Mulia beserta jajaran dan rombongan diterima dengan baik oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Letjen TNI Gabriel Lema beserta seluruh pimpinan Bacadnas, Kamis, 18 Juni 2026. Dia memberikan kesempatan kepada Ketum Paramita untuk memberikan paparan tentang PPM dengan visi mensinergikan PPM di bawah tugas dan fungsi Bacadnas.

DPP LVRI sebagai pembina utama yang diwakili Brigjen (Purn) Munif Prasojo Zaini turut hadir mengikuti acara. Ketum Paramita menyampaikan dengan semangat bahwa PPM siap difungsikan dalam setiap sendi ketahanan nasional.

“Kami, para anak cucu veteran siap difungsikan secara profesional dan diikutsertakan dalam program-program Bacadnas. Selama ini kami secara mandiri, tanpa digaji tanpa diberikan tanda jasa dan justru dengan dana dan kemampuan sendiri telah memfungsikan diri sebagai bagian dari sistem pertahanan. Banyak kegiatan telah dan terus kami lakukan seperti membangun akses pendidikan, baksos, tanggap bencana, dan kegiatan kaderisasi kebangsaan,” ujar Paramita.

Gabriel menanggapi paparan Ketum Paramita dengan apresiasi sangat positif dan mempersilakan PPM segera melibatkan diri dalam program Bacadnas di antaranya Bela Negara dan Komcad.

“Segera fungsikan dan sinergikan kekuatan PPM di bawah program Bacadnas. Ada berapa anggota yang bisa ikut serta? Siapkah PPM dilibatkan?” katanya.

Pertanyaan ini sontak dijawab serentak oleh sekitar 30 anggota Resimen Yudha Putra yang turut serta dalam rombongan. Tanpa membuang waktu, Kepala Bacadnas langsung mengarahkan agar Ketum Paramita segera berkoordinasi dengan para Kapusvet agar semua usulan dan program segera direalisasikan.

Paramita menjelaskan tentang peran PPM sebagai komponen pendukung sistem pertahanan Indonesia sejak era 1980-an. Sekjen PPM Moch Taufik juga melaporkan bahwa struktur komando PPM dan Yudha Putra sangat terkoordinir dan melekat pada jajaran TNI di setiap wilayah.

Rifiansyah, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan PPM menambahkan bahwa anggota Korps dan Resimen Yudha Putra dilatih secara serius dalam Pendidikan Latihan Dasar Militer dan Kaderisasi dengan kurikulum dan pelaksanaan yang disusun bersama TNI.

“Diklatsarmil ini bertingkat dan berjenjang dengan kurikulum dan pelaksanaan bersama TNI di antaranya biasa dilakukan di Rindam, Yon 310/KK, atau Yon 315/Garuda,” katanya.

Hal ini dilanjutkan Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi PPM Agus Jaya Gunara. Selain diklatsar, pihaknya juga melakukan pelatihan Search and Rescue atau SAR dengan Balai Diklat SAR supaya anggota siap pakai dalam tanggap bencana. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat akrab dan kekeluargaan, tetapi fokus dan serius pada pembangunan visi dan sinergi bersama.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat daya saing industri halal nasional.

Hal ini dilakukan lewat penguatan ekosistem halal dan perluasan akses pasar melalui pameran Halal Indo yang digelar September 2026 mendatang.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, industri halal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

"Kami terus memacu penguatan rantai nilai halal nasional melalui pengembangan industri hulu hingga hilir, fasilitasi sertifikasi halal, penguatan infrastruktur industri halal, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata dia, Jumat (19/6/2026).

"Langkah ini menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global," katanya.

Dia menambahkan, penguatan ekosistem industri halal menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama menjelang implementasi Wajib Halal tahap II pada Oktober 2026.

Oleh karena itu, Kemenperin terus meningkatkan kesiapan sektor industri melalui program sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi halal.

Upaya tersebut ditujukan agar pelaku industri tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing usaha.

Dia melanjutkan, tantangan terbesar dalam implementasi Wajib Halal tahap II terletak pada luasnya cakupan sektor industri yang harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta pentingnya memastikan kesiapan rantai pasok halal secara menyeluruh.

Selain memperkuat kepatuhan industri terhadap regulasi halal, Kemenperin juga memberikan perhatian khusus kepada Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat keterhubungan IKM dengan rantai pasok industri halal nasional.

Kemenperin juga terus mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal sebagai infrastruktur pendukung yang memudahkan pelaku usaha memenuhi standar halal secara lebih efisien sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor industri halal.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Di hadapan pimpinan DPR, elemen mahasiswa memberikan peringatan keras kepada eksekutif untuk tidak coba-coba bermain-main dengan isu yang berkaitan dengan perut rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti Dhenni Ribowo usai menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dia meminta DPR sebagai lembaga legislatif menjadi penyambung lidah bagi suara-suara masyarakat, khususnya mahasiswa. Dia meminta pemerintah harus benar-benar mendengar tuntutan rakyat.

"Jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena," ujar Dhenni.

Dia mengungkap tuntutan yang telah disampaikan yakni berkaitan menjaga stabilitas ekonomi baik dari kebijakan fiskal maupun moneternya.

"Serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami, tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif," katanya.

"Tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya," sambungnya.

Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengawali kegiatan Sensus Ekonomi yang dimulai pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan pendataan terhadap pedagang dan pelaku usaha di Teras Malioboro Yogyakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih di Yogyakarta, Jumat, mengatakan, pendataan dengan mendatangi pedagang dan pelaku usaha di sekitar lorong kawasan Teras Malioboro tersebut dinamakan kegiatan Gerebek Lorong.

"Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya semangat pendataan ekonomi yang menjangkau seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha berskala besar," katanya.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya BPS untuk menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

"BPS berharap partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran," katanya.

Dengan mengusung semangat kolaborasi dan partisipasi, BPS mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menyukseskan sensus ekonomi, karena data yang diberikan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi DIY dan Indonesia di masa depan.

Lebih lanjut, sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik dengan kekuatan sektor pendidikan, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital, DIY butuh data ekonomi berkualitas untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat serta terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi," katanya.

Dia mengatakan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan responden, petugas sensus dilengkapi atribut resmi berupa ID Card petugas, rompi berlogo BPS, serta surat tugas resmi yang dapat ditunjukkan saat melakukan pendataan.

Pemasangan atribut tersebut menjadi simbol kesiapan petugas dan mitra statistik untuk melaksanakan tugas pendataan ekonomi di seluruh wilayah DIY.

"Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat demi menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer Danantara Investment Management (DIM) Pandu Sjahrir menilai penetapan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks di Indonesia.

"Melalui Denera (PT Daya Energi Bersih Nusantara) kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Penetapan PSN terhadap tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dalam mengatasi krisis sampah," ujar Pandu dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia ini, inisiatif tersebut tidak hanya berfokus pada pengolahan sampah menjadi energi, tetapi juga mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional, pengurangan ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA), serta optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah TPA di berbagai daerah mulai menghadapi keterbatasan kapasitas, termasuk yang masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat serta emisi gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah.

Sebelumnya, Pandu juga menyatakan Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan Waste-to-Energy terbesar di dunia.

"Ini bisa jadi katalis yang baik kalau kita bisa masuk di Bursa Efek Indonesia, nanti kita akan apply," kata Pandu.

Status PSN untuk proyek Waste-to-Energy diberikan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Surat tersebut diberikan kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

Adapun tiga proyek PSEL yang telah memperoleh status PSN meliputi PSEL Kota Bekasi di Jawa Barat yang dikelola Bekasi Environment Nusantara, PSEL Bogor Raya di Jawa Barat yang dikembangkan Nusantara Bogor New Energy, serta PSEL Denpasar Raya di Bali yang dijalankan Nusantara Bali New Energy.

Sementara itu, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment DIM Fadli Rahman mengatakan, penetapan status PSN menjadi momentum penting dalam upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.

Menurut dia, keputusan tersebut menegaskan bahwa pengembangan fasilitas PSEL kini dipandang sebagai bagian dari agenda strategis nasional, bukan sekadar kebutuhan pemerintah daerah.

"Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan ketiga BUPP tersebut dibentuk melalui proses pemilihan mitra PSEL oleh DIM. Selanjutnya, masing-masing badan usaha akan menjalankan pengembangan dan implementasi proyek sesuai rencana kerja serta tata kelola yang telah disepakati bersama pemerintah.

Masuknya proyek PSEL ke dalam daftar PSN menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi yang telah diterapkan di berbagai negara, dengan tetap menyesuaikannya terhadap kebutuhan dan karakteristik Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang