Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan, Iwan Mulyawan mengatakan pihaknya telah menginstruksikan koordinasi lintas instansi sejak dini. Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air, percepatan tanam, serta penggunaan varietas padi tahan kering untuk menjaga produksi di tengah ancaman penurunan luas lahan sawah.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUTR, BBWS, dan PSDAP untuk memastikan distribusi dan ketersediaan air tetap terjaga," ujar Iwan, Kamis (28/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan alat dan mesin pertanian, khususnya pompa air, baik bantuan pemerintah maupun milik swadaya petani.

"Pompa-pompa kita siapkan standby. Jadi ketika dibutuhkan saat kondisi kritis, sudah siap digunakan," katanya.

Upaya lain yang ditempuh adalah percepatan masa tanam. Deni menjelaskan, strategi ini bertujuan agar tanaman padi sudah memasuki fase kuat sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kami mendorong petani untuk mempercepat tanam, sehingga saat kemarau datang, tanaman sudah cukup besar dan peluang selamatnya lebih tinggi," ujarnya.

Di sisi hulu, petani juga diimbau menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti jenis padi gogo atau varietas Inpago.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon tersebar di beberapa kecamatan dengan keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi. Di wilayah selatan meliputi Sedong, Susukan Lebak, hingga Karangwareng, sementara di wilayah utara mencakup Gunung Jati dan Suranenggala.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas baku sawah sekitar 49.690 hektare berdasarkan pendataan Dinas Pertanian, lebih rendah dibandingkan data ATR/BPN sebesar 50.466 hektare pada 2024. Bahkan, pada pendataan terbaru 2025, luas tersebut kembali menyusut menjadi sekitar 49.000 hektare.

Dari total luas tersebut, lahan yang aktif digunakan untuk budidaya padi berkisar 44.000 hingga 45.000 hektare, sementara sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan hortikultura.

Produksi beras Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 350.000 hingga 360.000 ton per tahun. Angka tersebut masih menempatkan daerah ini dalam kondisi surplus sekitar 90.000 ton per tahun.

Namun demikian, ia mengakui tren surplus tersebut mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014–2015, surplus beras masih berada di kisaran 110.000 ton, sementara saat ini turun menjadi sekitar 90.000 ton.

"Ada penurunan sekitar 20.000 ton. Ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan dan meningkatnya jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iwan, alih fungsi lahan menjadi tantangan terbesar sektor pertanian ke depan. Jika tren penyusutan lahan terus terjadi, bukan tidak mungkin Kabupaten Cirebon kehilangan status surplus beras dalam beberapa dekade mendatang. "Kalau tidak dikendalikan, 40–50 tahun ke depan kita bisa tidak lagi surplus," ujarnya.

Terkait potensi bantuan bagi petani terdampak kekeringan, Deni mengaku kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, seperti bantuan benih melalui cadangan benih nasional serta program perbaikan jaringan irigasi.

“Kami tetap berupaya mengusulkan bantuan ke pusat, baik untuk benih maupun perbaikan irigasi. Ini penting untuk menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan,” kata Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut tidak ada relaksasi lagi untuk periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). WP yang terlambat melaporkan SPT pajak pribadi melewati hari ini, Kamis (30/4/2026), akan dikenakan denda.

Untuk diketahui, otoritas pajak sebelumnya telah merelaksasi pelaporan SPT tahunan PPh OP yang awalnya berakhir 31 Maret 2026. Relaksasi dilakukan dengan menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang melaporkan dan membayarkan SPT-nya lewat 31 Maret sampai 30 April 2026 atau hari ini.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berkelakar, WP OP yang masih terlambat melaporkan SPT-nya usai diperpanjang satu bulan ibarat mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kami tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang failed kuliahnya, karena enggak submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," terangnya di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo pun menyampaikan mohon maaf karena pihaknya tidak bisa lagi memberikan relaksasi untuk WP OP. Dia menyebut WP pribadi yang terlambat melaporkan SPT-nya akan terkena denda sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pada UU tersebut, dijelaskan bahwa denda untuk SPT PPh WP perorangan yang terlambat sebesar Rp100.000.

"Ya mohon maaf, denda enggak besar. Silakan dibaca di undang-undang," tutur Bimo.

Di sisi lain, relaksasi diberikan kepada WP Badan yang hari ini seharusnya terakhir melaporkan SPT PPh pasal 29. Setelah pertimbangan dan permintaan sekitar 4.000 WP, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyetujui perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Badan dari hari ini sampai dengan 31 Mei 2026.

Bimo menyebut ada sekitar 4.000 permintaan yang diterima fiskus yaitu WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," tuturnya.

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) sebelumnya yakni satu bulan.

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Berdasarkan data DJP sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini, total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,12% di level 17.346 per dolar AS pada perdagangan hari ini (30/4), setelah sempat nyaris menembus level baru di 17.400 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 27 poin di level 17.353 per dolar AS. Sepanjang hari ini, rupiah diperdagangkan di level 17.337 hingga 17.393 per dolar AS.

Sebagian mata uang Asia juga melemah terhadap dolar AS. Ringgit Malaysia melemah 0,5%, rupee India 0,07%, dolar Taiwan 0,31%. Sedangkan baht Thailand menguat 0,54%, peso Filipina 0,18%, won Korea Selatan 0,77%, yen Jepang 0,68%, dan yuan Cina 0,18%.

Direktur PT Traze Andalan Future menjelaskan, pelemahan rupiah hari ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama menguatnya dolar AS. Indek dolar naik setelah Presiden AS Donald Trump bersiap memblokade angkatan laut Iran secara berkepanjangan yang meningkatkan ketidakpastian di Timur Tengah.

"Harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan, dengan Brent Crude Oil mencapai US$ 122 per barel dan WTI Crue Oil mencapai US$ 104 per barel. Kenaikan ini membuat kebutuan dolar AS untuk membeli minyak mentah semakin tinggi," ujar Ibrahim, Kamis (30/4).

Selain itu, menurut dia, terdapat faktor hasil dari Rapat Dewan The Fed hingga dampak kebijakan MSCI di pasar modal yang menahan aliran dana asing. Aliran modal asing keluar hingga mencapai Rp 15 triliun.

Namun di sisi lain, menurut dia, BI terus melakukan intervensi secara lengkap sehingga mendorong pelemahan rupiah pada perdagangan sore ini sedikit menguat dibandingkan tadi siang. Ibrahim pun menilai, BI perlu menjaga komunikasi agar pasar yakinbahwa pelemahan rupiah tidak akan dibiarkan menjadi tidak teratur.

Rupiah Tertinggal di Kawasan

Peneliti Center of Macroeconomic and Finance Institute for Development of Economics and Finance, Abdul Manaf Pulungan menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai semakin menjauh dari asumsi dalam APBN. Kurs rupiah juga tertinggal dibandingkan mata uang negara lain di kawasan.

Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.500 per dolar AS. “Ini sudah sangat jauh dari target APBN. Artinya tekanan terhadap rupiah jauh lebih besar dari yang diantisipasi,” ujar Abdul Manaf dalam diskusi publik, Kamis (30/4).

Abdul menyebut, pada kuartal I-2026, rupiah tercatat melemah sekitar 2,8%. Sebaliknya, sejumlah negara di kawasan justru mengalami penguatan, seperti Malaysia yang menguat sekitar 8,7%, serta Singapura 4,2%, Thailand 3,9%, dan China 5% yang juga menunjukkan apresiasi terhadap dolar AS.

Korea Selatan juga sebenarnya juga mengalami depresiasi sebesar 2,8% sama seperti Indonesia. Namun, Abdul Manaf menilai dampaknya berbeda.

“Korea bisa memanfaatkan pelemahan mata uangnya untuk mendorong ekspor karena basis industrinya kuat. Indonesia tidak dalam posisi yang sama karena masih bergantung pada komoditas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya indikator risiko seperti credit default swap (CDS) Indonesia yang sudah berada di atas level 100. Kondisi ini menandakan investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menempatkan dana di dalam negeri.

“Ketika CDS meningkat, investor melihat risiko lebih tinggi. Jika imbal hasil tidak menarik, mereka bisa keluar dan mencari instrumen lain yang lebih menguntungkan,” katanya.

Situasi ini menjadi semakin menantang karena pasar valuta asing domestik relatif dangkal, dengan transaksi harian sekitar 7 miliar dolar AS, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah menjadi lebih mudah terjadi ketika terjadi arus keluar modal.

Di sisi global, indeks dolar AS atau US Dollar Index justru mengalami pelemahan dari level 104 ke sekitar 99. Namun, Indonesia dinilai tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat rupiah.

“Ini menunjukkan ada persoalan fundamental di dalam negeri. Ketika dolar melemah, seharusnya rupiah bisa menguat, tapi yang terjadi justru sebaliknya,” kata dia.

Selain itu, likuiditas cadangan devisa yang digunakan untuk intervensi juga disebut mengalami penurunan, dari sekitar US$ 157 miliar menjadi US$ 148 miliar. Meski sudah digunakan untuk menjaga stabilitas, langkah tersebut dinilainya belum cukup menahan tekanan terhadap rupiah.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase kedua dengan total nilai investasi Rp 116 triliun.

Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) secara terpusat di Cilacap, Jawa Tengah, oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4/2026).

Program ini menjadi bagian dari proyek hilirisasi yang menargetkan penguatan industri berbasis sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Secara sektoral, proyek tersebut mencakup energi, mineral dan logam, serta agroindustri.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek hilirisasi adalah strategi utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

“Bangsa yang mau merdeka, bangsa yang ingin tetap merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani menguasai sumber daya bangsa itu. Hilirisasi adalah satu-satunya jalan agar kita bisa lebih makmur,” ujar Prabowo.

Selain meningkatkan nilai tambah, proyek ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri, serta memperluas lapangan kerja.

Lanjutan fase sebelumnya

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan, proyek ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang telah mencakup enam proyek di 11 lokasi pada Februari 2026.

“Melanjutkan momentum tersebut, Bapak Presiden, kami melanjutkan dengan fase kedua di 13 proyek strategis hilirisasi nasional ini,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, pembangunan proyek hilirisasi akan terus berlanjut ke tahap berikutnya hingga total mencapai sekitar 30 proyek. Seluruh proyek ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja.

Pemerataan pembangunan

Sebaran proyek dari Sumatera hingga Papua juga menjadi bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional. Presiden menekankan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat di Pulau Jawa.

Proyek seperti tangki BBM di Biak dan pengolahan pala di Maluku disebut sebagai contoh konkret pemerataan manfaat ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan pentingnya efisiensi dan integritas dalam pelaksanaan proyek.

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada proyek yang mangkrak. Saya tidak ingin mendengar ada dana rakyat yang bocor di tengah jalan,” tegasnya.

Sorotan proyek hilirisasi di Cilacap dan sektor energi

Salah satu proyek utama dalam fase ini adalah proyek hilirisasi di Cilacap, yakni pengembangan kilang gasoline bersama fasilitas di Dumai. Proyek ini memiliki kapasitas total 62 MBSD dan ditargetkan beroperasi pada 2030.

Kilang tersebut diproyeksikan mampu mensubstitusi impor gasoline hingga 2 juta kiloliter per tahun atau sekitar 9,47 persen dari kebutuhan nasional, sekaligus mendukung produksi bahan bakar dalam negeri.

Selain itu, terdapat proyek strategis lain di sektor energi, termasuk pembangunan tangki BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan tambahan kapasitas 153.000 KL, serta pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim yang ditujukan untuk mengurangi impor elpiji.

Daftar 13 proyek hilirisasi tahap 2

Berikut perincian proyek hilirisasi tahap 2 yang diresmikan pemerintah yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi hingga agroindustri:

• Proyek 1 dan 2 berupa pembangunan fasilitas kilang gasoline di Dumai, Riau, dan Cilacap, Jawa Tengah. Proyek ini menjadi bagian penting dari proyek hilirisasi di Cilacap dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
• Proyek 3, 4, dan 5 mencakup pembangunan tangki operasional BBM di Palaran, Kalimantan Timur; Biak, Papua; serta Maumere, Nusa Tenggara Timur, guna meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi energi.
• Proyek 6 adalah pengembangan fasilitas produksi dimethyl ether (DME) berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sebagai alternatif substitusi elpiji impor.
• Proyek 7 berupa pengembangan fasilitas manufaktur baja nirkarat berbasis nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.
• Proyek 8 mencakup pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi lokal di Cilegon, Banten, untuk memperkuat industri dasar nasional.
• Proyek 9 adalah pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
• Proyek 10 berupa hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, Jawa Timur, melalui pengembangan industri pengolahan logam bernilai tambah.
• Proyek 11 mencakup pengolahan sawit menjadi oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.
• Proyek 12 adalah pembangunan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Maluku Tengah, Maluku, yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan.
• Proyek 13 berupa pembangunan fasilitas terpadu kelapa di Maluku Tengah, yang menghasilkan produk turunan seperti medium-chain triglyceride (MCT), coconut flour, dan activated carbon.

Secara keseluruhan, proyek-proyek ini dijalankan oleh kolaborasi BUMN seperti Pertamina, Krakatau Steel, MIND ID, hingga PTPN bersama mitra strategis.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp 116 Triliun, Ini Daftarnya

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Serial drama HBO Original House of the Dragon dipastikan kembali dengan musim ketiganya pada Senin, 22 Juni 2026 di HBO Max. Musim terbaru ini akan menghadirkan delapan episode yang tayang setiap minggu hingga episode final pada 10 Agustus.

Serial ini diadaptasi dari novel Fire & Blood karya George R. R. Martin, dan berlatar sekitar 200 tahun sebelum peristiwa dalam Game of Thrones. Ceritanya menyoroti kejayaan sekaligus keretakan dalam keluarga House Targaryen, dinasti penguasa naga yang memegang kendali atas wilayah Westeros.

Melanjutkan konflik di musim sebelumnya, musim ketiga akan membawa penonton semakin dalam ke pusaran konflik internal keluarga Targaryen. Perebutan kekuasaan yang sebelumnya dipenuhi manuver politik kini berkembang menjadi pertarungan terbuka, dengan setiap pihak berupaya mempertahankan klaim atas Iron Throne.

Ketegangan emosional, aliansi yang rapuh, serta konsekuensi dari berbagai keputusan besar di masa lalu menjadi benang merah cerita musim ini. Konflik yang kian memanas juga memperlihatkan bagaimana perebutan takhta mulai menyeret lebih banyak pihak ke dalam perang yang sulit dihindari.

Sejumlah pemeran utama dipastikan kembali, di antaranya Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, dan Rhys Ifans. Kehadiran mereka bersama karakter lain diharapkan semakin memperkaya dinamika cerita dan memperluas konflik yang terjadi di Westeros.

Serial ini diproduseri oleh Ryan Condal bersama George R. R. Martin sebagai co-creator. Keduanya kembali menghadirkan kisah epik yang sarat intrik politik, perebutan kekuasaan, serta konflik keluarga yang kompleks.

Sambil menantikan musim terbaru, penonton juga dapat menonton kembali musim pertama dan kedua House of the Dragon di HBO Max. Layanan streaming tersebut tersedia dengan paket berlangganan mulai dari Rp49.000 per bulan atau Rp349.000 per tahun melalui situs resmi HBO Max.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 60 produk PT Indon Surya Kencana atau Sanex telah mengantongi sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan Alias Babe Haikal mengapresiasi langkah Sanex mengurus sertifikasi halal untuk produk elektronik dan peralatan dapur.

“Ini bagian dari satu upaya untuk menenteramkan, untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat pengguna,” kata Babe Haikal dalam diskusi di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (30/4/2026).

Babe Haikal menyebut, sertifikasi diajukan pihak Sanex untuk produk-produk yang digunakan untuk mengolah makanan.

Dengan sertifikasi ini, konsumen tidak lagi merasa ragu apakah masakan dari bahan halal menggunakan barang elektronik terkontaminasi unsur yang haram.

“Halal tuh buat semua, halal itu sudah menjadi bagian gaya hidup ya. Halal adalah prosperity of life. Halal adalah modern civilization,” ujar Babe Haikal.

Head of Marketing PT Indon Surya Kencana Randhika Churana mengatakan pihaknya mengajukan sertifikasi halal untuk menjamin ketenangan konsumen.

Sanex berkomitmen menjaga kualitas produk mulai dari bahan baku hingga aspek kehalalannya.

“Pencapaian sertifikasi halal ini merupakan komitmen kami untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Randhika.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sertifikasi Halal BPJPH Yanis Naini mengatakan sertifikasi halal diterbitkan setelah melalui proses verifikasi, bahan baku, hingga proses produksi.

Yanis meminta Sanex selaku perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal terus menjaga konsistensi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada seluruh tahapan produksi.

“Seluruh tahapan audit dilakukan secara menyeluruh, termasuk penelusuran bahan, proses produksi, hingga sistem jaminan halal yang diterapkan perusahaan Adapun produk yang mengantongi sertifikasi halal antara lain:

• Sanex Air Fryer
• Sanex Oven Listrik
• Sanex Mixer Listrik
• Sanex Juicer Listrik
• Sanex Blender Listrik
• Sanex Food Chopper
• Sanex Wajan
• Sanex Panci
• Sanex Panci Presto Digital
• Sanex Panci Pengukus
• Sanex Penanak Nasi
• Sanex Kompor Panggang
• Sanex Dispenser
• Sanex Pemanggang Roti
• Sanex Teko Listrik

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia menggelar kompetisi penulisan jurnalistik dengan dukungan penuh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dengan nama BNI Journalists Writing Competition 2026. Lomba ini berhadiah total Rp50 juta dan diselenggarakan dalam rangka memperingati 80 tahun perjalanan BNI di Indonesia dengan mengusung tema besar "80 Tahun BNI: Bangkit, Bertumbuh, dan Berdampak bagi Indonesia".

Kompetisi menulis ini terbuka untuk jurnalis profesional, baik dari media online maupun media cetak. Terdapat empat subtema yang dapat dipilih peserta.

Subtema pertama adalah "BNI dan Kemandirian Ekonomi Rakyat" yang sejalan dengan Asta Cita kedua dan kelima pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Subtema ini akan mengulas bagaimana peran BNI dalam menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pembiayaan sektor pertanian dan perikanan melalui KUR BNI, pemberdayaan koperasi, hingga dukungan BNI pada rantai nilai hilirisasi komoditas lokal yang mendorong produk Indonesia naik kelas ke pasar global melalui layanan BNI Xpora.

Subtema kedua mengangkat "BNI dan Pembangunan SDM serta Kesejahteraan Indonesia". Tema ini diharapkan dapat menggambarkan upaya BNI dalam mendukung penguatan SDM, pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan dengan produk mulai dari pembiayaan pendidikan, program beasiswa, layanan BNI Griya untuk hunian layak, hingga ekosistem World by BNI yang mendorong literasi dan inklusi keuangan digital bagi masyarakat luas, termasuk di daerah tertinggal melalui jaringan Agen46.

Subtema ketiga adalah "BNI dan Akselerasi Transformasi Digital Indonesia" yang menjelaskan bagaimana BNI bertransformasi menjadi katalis ekonomi digital nasional serta membangun kapabilitas digital yang unggul. Bagian ini juga mengulas strategi BNI mendorong perilaku masyarakat untuk menabung yang dapat memperkuat dana murah (CASA).

Subtema keempat mengangkat "BNI Menuju Visi Menjadi Global Financial Institution" yang menjelaskan seputar peran BNI sebagai wholesale bank yang fokus terhadap penyediaan solusi keuangan terintegrasi untuk korporasi, institusi, dan mendorong peran UMKM go global melalui berbagai transformasi layanan. Dengan beragam keunggulan yang dimiliki, menjadikan BNI sebagai mitra keuangan utama dengan personalized financial solutions.

Terdapat tiga kategori kompetisi bagi jurnalis dari berbagai platform, yakni Kategori Media Online - Hard News, Kategori Media Online – Feature, dan Kategori Media Cetak - Hard News & Feature.

Pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka mulai 20 April hingga 24 Juni 2026. Syarat utamanya, karya yang dilombakan harus sudah dipublikasikan di media massa baik media cetak maupun media online dengan rentang waktu 20 April hingga 24 Juni 2026. Untuk masing-masing kategori, peserta boleh mengirimkan lebih dari satu karya yang sudah dipublikasikan baik di media cetak maupun media online.

Karya jurnalistik yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa Indonesia. Karya tulis merupakan karya orisinil yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan terjemahan/saduran/jiplakan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan bukan hasil jockey writer.

Semua jenis karya yang dikirimkan harus sesuai tema dan subtema, tidak berisikan artikel yang mencemarkan nama baik BNI, tidak mengandung unsur SARA, dan memenuhi standar kode etik jurnalistik. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak melayani korespondensi atau surat menyurat.

Peserta melakukan registrasi dan pengumpulan karya melalui bit.ly/BNIWritingCompetition. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0815-7467-8001 (Andi) atau email ke bniwritingcompetition@gmail.com. Jangan lewatkan kesempatan ini sekaligus turut merayakan 80 tahun perjalanan BNI dalam membangun Indonesia. Daftarkan diri sekarang dan raih kesempatan juara di BNI Journalists Writing Competition 2026! (*)

CNNIndonesia akan kembali menggelar Economic Forum pada 4 Mei 2026 dengan tema Navigating Geopolitical Tensions - Securing Indonesia's Economic Resilience di Ballroom Menara Bank Mega mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Forum digelar sebagai ruang strategis untuk merespons dinamika global yang kian kompleks dan berpengaruh besar ke kondisi ekonomi dalam negeri.

Dinamika yang menjadi fokus salah satunya dampak perang AS-Israel lawan Iran.

Forum akan mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas moneter dan fiskal, dan pemimpin industri untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Forum juga akan menyoroti strategi mitigasi risiko serta percepatan diversifikasi energi, guna memastikan Indonesia tetap tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Forum rencananya akan menghadirkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pembicara kunci atau keynote speaker.

Forum juga akan dilanjutkan dengan diskusi panel.

Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam forum ini. Mereka antara lain;

1. Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan RI2. Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR RI3. Destry Damayanti - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia4. Simon Aloysius Mantiri - Direktur Utama PT Pertamina (Persero)5. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero)6. Rahmad Pribadi - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)7. Tri Andayani - Direktur PT Pelni (Persero)

Jangan lupa datang dan ikuti yaks!!!!!

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat dari 3.888 pelintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatra, terdiri dari 2.799 pelintasan resmi dan 1.089 pelintasan liar.

“Dari jumlah tersebut, 2.112 titik dijaga dan 1.776 titik tidak dijaga. Angka ini menunjukkan masih banyak titik perpotongan yang memerlukan perhatian bersama,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Sepanjang kuartal pertama 2026, KAI bersama kementerian dan pemerintah daerah telah melakukan penanganan terhadap 564 titik pelintasan melalui penutupan maupun peningkatan menjadi tidak sebidang dalam bentuk flyover dan underpass.

“Kami terus mendorong peningkatan keselamatan di pelintasan melalui kolaborasi lintas sektor. Penutupan pelintasan berisiko serta pembangunan flyover dan underpass menjadi bagian penting dalam upaya ini,” lanjut Anne.

Anne mengatakan, KAI juga secara konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai disiplin berlalu lintas di pelintasan sebidang.

Edukasi ini menekankan pentingnya berhenti, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan tidak ada kereta api yang melintas sebelum melanjutkan perjalanan.

Dalam konteks keselamatan, KAI juga mengajak masyarakat memahami karakteristik perjalanan kereta api.

“Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu rangkaian, dengan massa dan kecepatan yang membutuhkan jarak pengereman panjang,” ujar dia.

“Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak seperti kendaraan di jalan raya. Karena itu, ruang aman di jalur rel dan pelintasan menjadi sangat krusial untuk dijaga bersama,” jelas Anne.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tata cara melintas di pelintasan sebidang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Setiap pengguna jalan perlu meluangkan waktu sejenak untuk berhenti, tengok kanan dan kiri, lalu memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas, baik di pelintasan berpalang maupun tidak,” kata Anne.

Ia menegaskan, kereta api membawa ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan tidak dapat berhenti secara mendadak, sehingga ruang aman di pelintasan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kebiasaan sederhana ini bukan sekadar aturan, tetapi bentuk kepedulian yang menjaga keselamatan kita semua,” tambah Anne.

Sebagai informasi, insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam (27/4/2026). Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 20.55 WIB itu melibatkan rangkaian KRL yang tengah berhenti dan kemudian ditabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh.

Berdasarkan kronologi awal, KRL Commuter Line terpaksa berhenti setelah terjadi gangguan di jalur, yakni adanya taksi yang tertabrak di pelintasan sebidang. Saat kondisi kereta masih tertahan, KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir–Surabaya Pasar Turi melaju dan menabrak bagian belakang rangkaian KRL.

Benturan keras tak terhindarkan. Lokomotif KA Argo Bromo Anggrek menghantam gerbong terakhir KRL hingga menyebabkan kerusakan parah, terutama pada gerbong khusus perempuan yang berada di posisi paling belakang. Bagian gerbong dilaporkan ringsek hingga menyulitkan proses evakuasi penumpang.

Hingga saat ini, korban meninggal dunia akibat tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur dilaporkan mencapai 16 orang, dan mayoritas adalah perempuan.

Atas kejadian ini, KAI menyatakan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang dilakukan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kejadian operasional pada 27 April 2026.

“Proses investigasi masih berlangsung di lokasi untuk memastikan setiap faktor dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan berbasis data,” kata Anne.

Kementerian Perhubungan turut mendukung langkah tersebut. Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa KNKT telah melakukan simulasi sistem persinyalan guna memahami kemungkinan penyebab teknis, termasuk bagaimana sistem merespons dalam situasi di lapangan.

“Investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data. Hasilnya akan menjadi dasar dalam memperkuat sistem keselamatan ke depan,” ujar Dudy.

Anne menegaskan bahwa KAI terus berkoordinasi dengan KNKT, Kementerian Perhubungan, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses investigasi berjalan lancar dan transparan.

“Setiap temuan akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan keselamatan operasional,” tegas Anne.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menegaskan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi berakhir pada hari ini, Kamis (30/4).

Bimo mengatakan untuk penyampaian SPT perorangan tidak diberikan relaksasi perpanjang waktu, seperti pelaporan SPT Badan. Sebab menurutnya, relaksasi pelaporan SPT perorangan sudah sebelumnya diberikan relaksasi.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kita tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang kemudian fail kuliahnya. Karena nggak nge-submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Bimo mengatakan, jika wajib pajak telat untuk melaporkan SPT Tahunan yang berakhir pada hari ini makan akan diberikan sanksi denda yang telah diatur dalam ndang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). "Dendanya nggak besar kok. Silahkan dibaca di Undang-Undang KUP," tambah.

Adapun rincian sanksi denda yang diatur dalam UU KUP yakni, telat lapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp1 juta.

Sementara, ketentuan sanksi untuk pelaporan SPT Masa PPN sebesar Rp500 ribu per SPT. Denda untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa Lainnya seperti PPh pasal 21/23 sebesar Rp100 per SPT.

Sebelumnya Kementerian Keuangan telah memberikan relaksasi untuk penyampaian SPT PPh Badan selama 1 bulan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari para wajib pajak yang meminta perpanjangan waktu proses pelaporan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut perpanjangan batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan atau PPh pasal 29 didasari oleh banyaknya permohonan dari wajib pajak (WP) terkait.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 permintaan perpanjangan periode pelaporan dari WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," terang Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) yakni satu bulan. Untuk itu, periode pelaporan SPT Badan yang harusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026), diperpanjang sampai Minggu (31/5/2026).

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Adapun relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini sudah direstui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 10 persen menjadi Rp 2,8 triliun pada 2025, didukung oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 7 persen serta beban operasional yang stabil.

CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, menyebut capaian itu didorong oleh strategi perusahaan yang terfokus pada ketiga lini bisnis inti yang saling terhubung, yaitu banking, markets, dan services.

“Kami menjalankan eksekusi secara disiplin dengan memprioritaskan berbagai inisiatif strategis yang menghasilkan peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 7 persen, serta beban operasional yang efisien dan stabil,” ujar Batara saat konferensi pers, Kamis (30/4/2026).

Citi Indonesia mencatat Return on Equity (ROE) sebesar 14,4 persen dan Return on Assets (ROA) 3,8 persen. Rasio Liquidity Coverage (LCR) dan rasio Net Stable Funding (NSFR) tetap kuat, masing-masing sebesar 264 persen dan 168 persen, di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dilaporkan menyentuh 38,5 persen. perusahaan terus menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha.

“Kinerja yang baik ini mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta komitmen jangka panjang kami dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia, sejalan dengan prioritas pemerintah dan regulator perbankan,” paparnya.

Sepanjang 2025, bisnis banking kembali mencatat kinerja yang positif. Hal itu dinilai menegaskan komitmen perusahaan menyediakan solusi perbankan bagi beragam klien multisektor baik perusahaan lokal dan multinasional hingga lembaga keuangan dan institusi sektor publik.

Dalam aktivitas corporate banking, Citi Indonesia terlibat dalam sejumlah transaksi. Di antaranya penyaluran fasilitas pinjaman perdagangan bilateral bergulir senilai 30 juta dollar AS kepada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, serta pinjaman modal kerja bilateral bergulir senilai Rp 1 triliun kepada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Melalui jaringan globalnya, Citi juga berperan sebagai joint lead manager dan bookrunner dalam penerbitan obligasi global perdana senilai 1 miliar dollar AS oleh PT Pertamina Hulu Energi.

Selain itu, Citi bertindak sebagai konsultan keuangan eksklusif bagi XL Axiata dalam merger strategis dengan Smartfren untuk membentuk entitas baru, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk.

Pada bisnis Treasury and Trade Solutions (TTS), Citi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga melakukan ekspansi layanan jaringan collection melalui solusi omnicollection untuk mendukung aliran dana ritel dan e-commerce.

TTS terus memperkuat solusi digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis klien. Pada 2025, Citi Indonesia telah menyelesaikan migrasi klien ke platform CitiDirect V3 yang dilengkapi fitur keamanan dan kapabilitas manajemen kas yang lebih mumpuni.

Selain itu, TTS meluncurkan integrasi digital baru, termasuk solusi Host-to-Host dan API bagi sejumlah klien utama di sektor teknologi dan jasa keuangan.

Melalui program pembiayaan rantai pasokan, Citi Indonesia juga menyediakan dukungan modal kerja bagi pemasok lokal di seluruh Indonesia. Sepanjang 2025, jumlah pemasok yang terdaftar dalam program ini tumbuh 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia, bisnis investor services menjalin kolaborasi erat dengan regulator melalui berbagai inisiatif strategis, seperti working group, focus group discussion (FGD), dan task force sepanjang 2025.

Adapun bisnis markets Citi Indonesia terus memperkuat kepemimpinannya di pasar valuta asing (FX) dan obligasi. Pada 2025, Citi Indonesia dinobatkan sebagai “Best Sellside 2025 untuk Obligasi Mata Uang Lokal” oleh Asset Benchmark Research.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang