REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mulai mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan mini-Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai alternatif energi rumah tangga. Langkah itu dilakukan karena tingginya ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional yang telah mencapai sekitar 81 persen dari total kebutuhan domestik.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugraha mengatakan kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi. Kondisi itu dinilai membuat beban impor dan subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan jaringan gas kota (city gas) berbasis CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih, dan efisien,” kata Fathul Nugraha saat tampil sebagai pembicara pada acara 11th LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026 yang digelar bersamaan dengan 3rd Small LNG Shipping & Distribution Forum di Bali, dikutip Ahad (10/5/2026).

Menurut dia, optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat selain LPG. Langkah tersebut juga dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung diversifikasi energi rumah tangga.

Fathul menilai pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong swasembada energi nasional dan pemanfaatan energi domestik.

“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Pemanfaatan CNG saat ini juga mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran,” ujarnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga mencapai 350 ribu sambungan rumah (SR) pada 2029. Untuk mengejar target tersebut, BPH Migas mendorong percepatan regulasi terkait stasiun induk CNG dan terminal mini LNG agar investasi dapat lebih cepat masuk.

Model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur gas, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.

“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) menjadi stasiun induk (mother station). Sedangkan untuk penyaluran jargas nonpipa dapat menggunakan mini-LNG,” tutur Fathul.

PGN Gagas, anak usaha PGN, menyambut positif langkah Kementerian ESDM yang mengkaji pemanfaatan CNG sebagai bagian dari bauran energi nasional. Perusahaan menilai kajian tersebut menjadi momentum untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara terukur.

PGN Gagas memandang pengembangan CNG sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi. Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan pilihan energi yang lebih beragam bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri,” kata Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selama lebih dari satu dekade, PGN Gagas telah menyalurkan CNG untuk berbagai segmen, mulai dari industri, komersial, UMKM, hingga transportasi. Sepanjang 2025, penyaluran gas bumi melalui layanan CNG dan LNG mencapai sekitar 4.656.449 MMBTU.

Dari sisi infrastruktur, perusahaan mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang tersebar di tujuh provinsi. Layanan tersebut melayani rata-rata 2.200 kendaraan per hari melalui program Gasku.

Untuk segmen nontransportasi, layanan Gaslink telah menjangkau lebih dari 600 pelanggan dari kalangan industri, komersial, dan UMKM, dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU sepanjang 2025.

“CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah,” ujar Santiaji.

PGN Gagas juga didukung fasilitas kompresi gas, armada gas transport module (GTM), serta infrastruktur distribusi lain yang terintegrasi dengan jaringan PGN. Hal itu dinilai memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik secara optimal.

IDXChannel - Pemerintah bakal menerapkan aturan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mendorong suplai dolar AS di dalam negeri, sehingga memperkuat rupiah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan aturan itu akan diterapkan pada awal bulan depan. Namun, rincian teknis mengenai cakupan wilayah atau negara tujuan ekspor tersebut masih menunggu penerbitan regulasi resmi.

“Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kita publish (terbitkan) peraturan DHE-nya,” kata Purbaya dikutip Minggu (10/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan baru DHE SDA telah dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang DHE SDA. Dalam aturan anyar ini, terdapat dua poin krusial yang ditambahkan bagi para eksportir sektor sumber daya alam.

Pertama, eksportir diwajibkan menempatkan dana hasil ekspor mereka di bank-bank milik negara atau Himbara selama 12 bulan. Sebelumnya, ekspotir diizinkan untuk menaruh devisa hasil ekspor ke berbagai bank, termasuk bank swasta.

Kedua, pemerintah mewajibkan konversi 50 persen dana valas tersebut ke dalam mata uang rupiah. Aturan ini meringankan karena sebelumnya eksportir wajib mengonversi seluruh valasnya ke dalam mata uang Garuda. Selain itu, instrumen keuangan untuk penempatan DHE SDA juga diperluas, termasuk SBN valas pemerintah.

Meskipun aturan ini memperketat pengelolaan devisa di sektor SDA umum, pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi sektor minyak dan gas bumi (migas). Khusus sektor ini, pemerintah memberlakukan pengecualian retensi selama tiga bulan, sesuai aturan lama.

Langkah penguatan aturan DHE SDA ini diharapkan dapat menjadi amunisi bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menghadapi volatilitas global dengan memastikan pasokan valas di dalam negeri tetap memadai.

(Rahmat Fiansyah)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aether AI, sebuah perusahaan AI asal Indonesia, mengumumkan kemitraan strategis dengan Crawford Software, sebuah perusahaan perangkat lunak terkemuka yang berbasis di Boston, untuk membawa teknologi Indonesia ke Amerika Serikat.

Crawford adalah konsultan ERP dengan pengalaman 25 tahun melayani pasar Amerika Utara. Kemitraan ini membentuk jalur ekspansi dua arah, memperluas bisnis Aether AI ke pasar Amerika Serikat melalui kehadiran Crawford yang telah mapan, sekaligus memperluas kemampuan konsultasi ERP Crawford Software ke Indonesia melalui tim regional dan infrastruktur Aether AI.

Perusahaan ini memberikan layanan ERP siklus penuh meliputi implementasi, peningkatan, kustomisasi, dan dukungan, didukung oleh metodologi proprietary yang telah disempurnakan selama lebih dari dua puluh tahun. Konsultan tersertifikasinya melayani klien-klien yang dikenal secara nasional di sektor makanan dan minuman, konsumen, manufaktur industri, dan distribusi.

“Kami sangat antusias dengan kemitraan ini karena ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan potensi teknologi Indonesia di pasar Amerika Serikat, sekaligus peluang untuk membawa layanan ERP terkemuka ke Indonesia” – Oliver Tedja, CEO Aether AI, yang dikutip di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Melalui kemitraan ini, Aether AI memperoleh akses langsung ke pasar Amerika Serikat melalui jaringan distribusi, hubungan klien, dan keahlian regional Crawford Software yang telah mapan. Crawford menyediakan Aether AI dengan mitra lokal berpengalaman untuk menavigasi siklus pengadaan AS, vertikal industri, dan ekspektasi pembeli enterprise.

Bagi Aether AI, masuknya ke pasar Amerika Serikat merupakan tonggak strategis yang signifikan. Pasar Amerika Utara telah lama menjadi langkah berikutnya yang alami mengingat konsentrasi produsen dan distributor kelas menengah yang sesuai dengan profil layanan Aether.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen kemasan plastik, PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) memutuskan membagikan dividen tunai senilai Rp397,50 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan.

Berdasarkan hasil RUPST, PBID menetapkan dividen tunai sebesar Rp53 per saham. Nilai tersebut setara dengan total pembagian dividen mencapai Rp397,50 miliar.

Direktur Panca Budi Idaman Lukman Hakim menjelaskan bahwa dividen tersebut berasal dari laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp400,58 miliar.

Selain untuk pembagian dividen, perseroan juga menetapkan sebesar Rp3 miliar sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sementara itu, sisa laba bersih akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan.

”Sebesar Rp397,50 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp53 setiap saham,” katanya dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (10/5/2026).

Adapun dengan total dividen sebesar Rp397,50 miliar dari laba bersih Rp400,58 miliar, PBID membagikan hampir seluruh laba tahun berjalan sebagai dividen kepada investor.

Mengutip laporan keuangan PBID 2025, perseroan mencatatkan pendapatan senilai Rp5,19 triliun sepanjang 2025. Torehan tersebut turun dari Rp5,24 triliun pada periode Januari sampai Desember 2024.

Susutnya penjualan tersebut terjadi saat beban pokok penjualan PBID membengkak menjadi Rp4,23 triliun pada tahun lalu, dibandingkan Rp4,19 triliun pada 2024. Alhasil, laba bruto yang mampu dibukukan perseroan menyusut menjadi hanya Rp952,10 miliar pada 2025.

Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, PBID hanya mampu membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp400,58 miliar sepanjang tahun lalu. Realisasi itu mencerminkan penyusutan dibandingkan Rp484,97 miliar pada periode yang sama 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Permendag itu terkait ekosistem perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan lokapasar (marketplace) secara umum.

“Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Minggu (10/5/2026).

Revisi dilakukan karena para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

Meski begitu Budi belum bisa merincikan isi revisi Permendag tersebut.

"Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan," katanya.

Adapun regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya.

“Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun dari seller-nya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan," kata dia.

Dia memastikan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual (seller).

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Kementeruan Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan duka cita atas wafatnya tiga jemaah haji asal Indonesia pada Sabtu (9/5/2026). Dengan demikian, jumlah jemaah haji yang wafat menjadi 23 orang

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Sabtu, 9 Mei 2026, terdapat tiga jemaah kita yang wafat di Arab Saudi," kata Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, Minggu (10/5/2026).

Adapun ketiga jemaah yang tutup usia yakni Rodiah Wayan, jemaah asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Qomriyah Dul Tayyib, jemaah asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur; dan Nursidah Sindrang Sijara, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

"Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang," terang Ichsan.

Atas dasar itu, Ichsan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jemaah haji di Arab Saudi. "Kami menyampaikan dukacita yang mendalam, semoga seluruh almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ucapnya.

Lihat video: CEK KESIAPAN FASILITAS HAJI! Wajah Baru Arafah di Musim Haji 2026

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk melalui entitas anak usahanya, PT Chandra Asri Alkali, mencatat progres pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (CA-EDC) telah mencapai 66%. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat hilirisasi industri kimia nasional sekaligus meningkatkan ketahanan pasokan bahan baku strategis.

Saat ini, pembangunan proyek memasuki tahap pengembangan infrastruktur logistik utama berupa konstruksi jetty dan tangki penyimpanan untuk mendukung distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan logistik produk chlor alkali serta ethylene dichloride (EDC). Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas rantai pasok industri kimia nasional dan regional.

"Pembangunan Pabrik CA-EDC kini memasuki fase pengembangan infrastruktur logistik utama yang akan menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi dan pengelolaan rantai pasok bahan kimia strategis. Kami memandang pengembangan infrastruktur yang terintegrasi sebagai elemen penting dalam membangun ekosistem industri kimia nasional yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya saing," kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporasi Suryandi seperti dikutip, Minggu (10/5/2026).

Selain mendukung penguatan industri kimia nasional, proyek tersebut juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Selama masa konstruksi, proyek CA-EDC melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja dan diproyeksikan membuka sekitar 250 lapangan kerja baru saat mulai beroperasi penuh pada kuartal I 2027.

Perseroan juga melibatkan UMKM lokal dalam berbagai kebutuhan rantai pasok dan operasional proyek sebagai bagian dari komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pabrik CA-EDC dirancang untuk memenuhi kebutuhan domestik terhadap bahan kimia dasar strategis yang terus meningkat. Pada tahap awal operasional, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 827 ribu ton soda kaustik dan 500 ribu ton EDC per tahun.

Produksi soda kaustik diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan impor hingga sekitar 827 ribu ton per tahun dengan nilai mencapai 293 juta dolar AS. Sementara produksi EDC akan diarahkan untuk pasar ekspor dan diperkirakan dapat menghasilkan devisa hingga USD300 juta per tahun serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kimia regional.

Chandra Asri menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengembangan industri hilir kimia nasional, meningkatkan daya saing industri domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi strategis di sektor petrokimia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengusulkan pembentukan forum konsultasi teknis berkala antara pemerintah dan pelaku industri baja seiring dengan adanya pengetatan aturan restitusi pajak dipercepat.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan forum tersebut diperlukan untuk membahas dampak kebijakan restitusi terhadap arus kas industri, kendala administrasi di lapangan, sekaligus menyamakan persepsi terkait kriteria risiko dan dokumen pendukung.

“IISIA mengusulkan adanya forum konsultasi teknis secara berkala antara Kementerian Keuangan/DJP [Direktorat Jenderal Pajak] dan pelaku industri baja atau asosiasi,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Harry mengatakan forum tersebut juga dapat menjadi sarana penyampaian data industri secara lebih terstruktur, mulai dari nilai restitusi yang tertahan, rata-rata waktu penyelesaian, hingga dampaknya terhadap modal kerja perusahaan.

Dia menilai evaluasi kebijakan restitusi perlu dilakukan berbasis data agar tetap menjaga fungsi pengawasan negara tanpa menghambat hak wajib pajak patuh maupun keberlangsungan operasional industri baja nasional.

Sejatinya IISIA memahami akan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat tata kelola restitusi pajak agar lebih akurat, tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan. Namun demikian, asosiasi menekankan restitusi tetap merupakan hak wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan.

Untuk itu, Harry meminta pengetatan restitusi tidak diterapkan secara umum dan tetap membedakan antara wajib pajak berisiko tinggi dengan wajib pajak patuh, termasuk pelaku industri dengan rekam jejak kepatuhan yang baik.

Dia mengingatkan bahwa kebijakan pengetatan restitusi berdampak signifikan terhadap arus kas perusahaan sektor besi dan baja. Pasalnya, industri ini memiliki kebutuhan modal kerja tinggi dengan nilai transaksi besar serta beban pajak masukan dari bahan baku, energi, impor, jasa, hingga belanja modal.

“Apabila proses restitusi tertunda, dana yang seharusnya kembali ke perusahaan dapat tertahan sehingga menekan modal kerja, pembayaran kepada pemasok, biaya produksi, dan rencana investasi perusahaan,” jelas Harry.

Dia menambahkan bahwa perlambatan restitusi dapat meningkatkan penerimaan pajak neto pemerintah dalam jangka pendek. Meski demikian, Harry mengingatkan peningkatan penerimaan neto yang berasal dari penahanan restitusi tidak boleh mengorbankan keberlangsungan sektor produktif.

“Jika terlalu ketat, kebijakan ini dapat menekan produksi, investasi, dan daya saing industri, yang pada akhirnya justru dapat mengurangi basis pajak di jangka menengah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan PMK No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar Pajak alias restitusi dipercepat. Aturan yang sudah berlaku sejak Jumat (1/5/2026) ini mempertebal sejumlah mekanisme penelitian dalam proses pengajuan restitusi dipercepat.

Restitusi dipercepat adalah hak yang diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan Perusahaan Kena Pajak (PKP) berisiko rendah untuk mengajukan pengembalian lebih bayar pajak dari DJP hanya melalui penelitian saja, tanpa pemeriksaan.

Apabila memenuhi persyaratan, maka DJP bisa memberikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) kepada WP maupun PKP.

Persyaratan ini pun kini ditata ulang sedemikian rupa oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Utamanya mengenai tambahan mekanisme penelitian formal, surat pemberitahuan, serta pajak masukan yang dikreditkan.

Pengetatan juga terlihat dalam persyaratan laporan keuangan (lapkeu) yang di antaranya harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Di sisi lain, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) mencatat lebih dari 100 ribu jemaah haji asal Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalani ibadah haji. Dari jumlah itu, sebanyak 78 ribu jemaah telah tiba di Makkah menjelang puncak haji.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menyampaikan, penyelanggaraan ibadah haji di hari ke-20 berjalan lancar, tertib, dan terus berada dalam pendampingan petugas.

"Berdasarkan data terakhir, sebanyak 323 kloter dengan 128.240 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berlangsung secara bertahap," tutur Ichsan dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Dari jumlah itu, sebanyak 78.446 jemaah dari 204 kloter telah tiba di Makkah untuk mempersiapkan diri melakukan puncak ibadah haji.

"Hingga saat ini, sebanyak 204 kloter dengan 78.446 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Mekkah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji," kata Ichsan.

Ichsan menyampaikan, sebanyak 17.861 jemaah dari 47 kloter dan 189 petugas yang merupakan gelombang kedua telah tiba di King Abdulaziz International Airport.

"Selain itu, sebanyak 3.266 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan," terang Ichsan.

Ichsan mengimbau jemaah haji gelombang kedua yang diberangkatkan menuju Jeddah agar mengenakan kain ihram sejak di embarkasi.

"Hal ini penting karena jemaah gelombang kedua akan mengambil miqat dalam perjalanan menuju Arab Saudi dan selanjutnya bergerak menuju Mekkah untuk melaksanakan umrah wajib. Ikuti arahan petugas, pastikan niat ihram dilakukan sesuai ketentuan, dan jaga ketertiban selama perjalanan," pungkasnya.

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim (BJTM) mengubah susunan pengurus mulai dari Dewan Direksi hingga Dewan Pengawas Syariah.

Perubahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026. Namun, pengangkatan nama-nama baru tersebut tetap menunggu restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam RUPST itu, pemegang saham Bank Jatim membatalkan pengangkatan tiga orang yang diusulkan dalam RUPS tahun lalu. Ketiganya yakni Nurul Ghufron selaku Komisaris Independen, Wioga Adhiarma Aji sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Mohammad Nasih sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Moh. Nasih yang terakhir kali menjabat sebagai Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya kini diangkat menjadi Komisaris Independen, untuk menggantikan Nurul Ghufron yang mengundurkan diri. Ghufron sebelumnya terpilih menjadi Komisaris Independen pada Mei 2025, namun mundur sekitar November 2025.

Dengan berpindahnya Moh. Nasih dalam jajaran Komisaris, posisi anggota Dewan Syariah akan diisi oleh Abdullah Syamsul Arifin. Pria kelahiran Jember itu saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim.

Sementara, Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim akan ditempati Andry Wicaksono. Sebelumnya, Andry bekerja sebagai Direktur di PT Pengelola Investama Mandiri (2022-2026) dan Senior Vice President Group Commercial PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2021).

Ketiga orang tersebut baru akan menjabat secara efektiif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Jika tidak lolos, Pemerintah Provinsi Jatim sebagai pengendali bertugas melaksanakan seleksi kembali untuk mengusulkan calon baru.

Berikut susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengawas Syariah hasil RUPST 6 Mei 2026:

KOMISARIS
Komisaris Utama Independen: Adi Sulistiyawati
Komisaris: Adhy Karyono
Komisaris Independen: Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen: Dadang Setiabudi
Komisaris Independen: Asri Agung Putra
Calon Komisaris Independen: Mohammad Nasih

DIREKSI
Direktur Utama: Winardi Legowo
Wakil Direktur Utama: R. Arief Wicaksono
Direktur Ritel dan Syariah: Tonny Prasetyo
Direktur Kepatuhan: Umi Rodiyah
Direktur Keuangan & Treasury: RM Wahyukusumo Wisnubroto
Direktur Menengah, Korporasi, dan Kelembagaan: Arif Suhirman
Direktur Teknologi Informasi, Digital, dan Operasi: Wiweko Probojakti
Calon Direktur Manajemen Risiko : Andry Wicaksono

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua: M. Khafifuddin
Anggota: Tamhid Masyhudi
Calon Anggota: Abdullah Syamsul Arifin

(Rahmat Fiansyah)

Kenapa garam saja kita harus impor? Pasarnya jelas. Sayang kalau potensi alam di Indramayu tidak dilirik. Kejar swasembada itu benar dan bisa terealisasi

Indramayu (ANTARA) - Terik mentari di pesisir Desa Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/5) pagi itu terasa garang. Panasnya terlalu menyengat dan membuat orang tak betah berlama-lama di sana.

Kendati demikian, suasana berbeda justru terlihat di dalam tunnel garam di kawasan itu. Para petani tampak asyik menyerok kristal-kristal putih, komoditas yang sudah lama mereka dambakan.

Hamparan geomembran hitam membuat warna garam semakin putih, nyaris tanpa semburat kecokelatan yang lazim terlihat pada garam tambak tradisional.

Kilau kecil memantul ke mana-mana saat cahaya matahari masuk dari sela plastik, menyulap tunnel itu seperti ladang kristal.

Di area tersebut, Sujitno berdiri sambil menunjuk endapan garam yang mulai mengeras di dasar petak produksi.

Butir keringat pun mengalir di pelipisnya. Wajahnya tampak tenang, meski usaha yang sedang dilakoninya sebenarnya masih sangat baru.

Beberapa bulan lalu, lelaki tersebut lebih banyak menghabiskan waktu sebagai petani padi dan peternak.

Ide membuat garam muncul, seusai dirinya mendapat dorongan dari beberapa rekannya yang melihat potensi di kawasan pesisir.

“Kawasan Juntinyuat itu bagus. Ada sawah, ada laut, ada peternak juga bisa,” kata Sujitno saat berbincang dengan ANTARA.

Ia lalu membangun tunnel bersama teman-temannya secara bertahap. Pengerjaannya tidak dilakukan sekaligus karena mereka harus mengurus sawah.

Satu tunnel, membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk selesai dibangun dengan biaya sekitar Rp40 juta.

Ia melihat usaha garam sebagai investasi jangka panjang, karena sistem produksinya bisa terus digunakan setelah selesai dibangun.

Produksi perdana mereka baru berjalan sekitar setengah bulan. Hasil panen garam mencapai sekitar lima kuintal atau setara 10 karung.

Kristal garam yang sudah dipanen, nantinya akan dijemur kembali sebelum dikemas untuk dipasarkan.

Sujitno mengatakan garam dari lokasi tersebut mulai dilirik untuk kebutuhan konsumsi, karena warnanya lebih putih dan bersih dibanding garam biasa.

Bahkan, kata dia, ada permintaan dari pengolah teri nasi di kawasan Dadap, Indramayu, karena kualitas garam dianggap mampu menjaga warna ikan tetap cerah.

Ia meyakini di tengah perubahan cuaca yang makin sulit ditebak dan biaya pertanian yang terus naik, garam memberi warga pesisir pilihan baru untuk mendulang rezeki.

Inovasi

Di dekat area tunnel, suara mesin diesel meraung pendek. Selang-selang air menjulur menuju bak penampungan berwarna gelap. Di sanalah Afwan (19) bekerja.

Pemuda itu menjadi operator mesin sea water reverse osmosis atau SWRO, yang digunakan untuk menyaring air laut sebelum masuk ke petak garam.

Afwan menjelaskan proses itu dengan santai. Mulanya, air dari laut didiamkan hingga lima hari agar kotorannya mengendap sebelum masuk ke mesin penyaring.

Setelahnya, alat SWRO membelah air laut menjadi dua bagian yakni air tawar dan air tua berkadar garam tinggi.

Penggunaan mesin ini membuat hasil produksi jauh lebih bersih dibanding metode manual, karena seluruh aliran air sudah melalui tahap penyaringan. Sehingga tidak tercemar lumpur atau kotoran.

Afwan mengaku baru sekitar dua bulan bekerja di usaha garam tersebut. Meski demikian, ia optimistis aktivitas ini punya prospek yang baik.

Hal tersebut karena harga garam berkualitas tinggi, bisa mencapai Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram dengan kadar natrium klorida (NaCl) mencapai 98 persen.

Dari penjelasan Afwan, proses produksi garam kristal di Juntinyuat memerlukan beberapa tahapan, hingga butiran garam terbentuk sempurna.

Ketua Koperasi Sae Nalendra Darma Raga Carmadi kemudian memaparkan metode SWRO yang digunakan di lokasi tersebut, secara lebih teknis.

Pria yang akrab disapa Dadi itu mengatakan dalam satu jam, mesin tersebut mampu menghasilkan sekitar 2.000 liter air, dengan sekitar 1.000 liter di antaranya menjadi bahan kristalisasi garam.

Satu tunnel produksi memiliki ukuran sekitar 25 meter x 4 meter dengan tinggi air sekitar 20 sentimeter. Air hasil penyaringan itu kembali diendapkan selama 21 hari sebelum diuji laboratorium.

Untuk menghasilkan garam standar industri dengan kadar NaCl mendekati 98 persen, proses pengendapan bahkan bisa mencapai 40 hari.

“Kalau konsumsi rumah tangga sekitar 30 hari sudah cukup, tetapi kalau mau masuk industri pangan, waktunya lebih panjang,” katanya.

Saat ini, terdapat 11 tunnel di Juntinyuat, dengan satu unit mampu menghasilkan sekitar tiga ton garam per bulan.

Sistem produksi tersebut, membuat petani tidak terlalu bergantung pada musim panas seperti pola tambak garam tradisional.

“Mereka belajar, dapat ilmu, sekaligus dapat penghasilan,” katanya.

Wujudkan gagasan

Dadi mengaku ide pengembangan garam kristal itu muncul setelah mencoba mencari tahu potensi pengolahan air laut melalui internet.

Dari situ, ia mulai mempelajari sistem penyaringan air hingga akhirnya merakit mesin SWRO bersama mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu (Polindra), dan beberapa teknisi.

Sebelum memulai produksi, ia sempat mengkaji kualitas air laut di beberapa titik pesisir Indramayu, seperti kawasan Tirtamaya.

Dari sejumlah lokasi itu, Juntinyuat dinilai paling memenuhi syarat karena tingkat kepekatan air laut atau Baume (BE) cukup bagus sebagai bahan baku garam kristal.

Koperasi tersebut kini telah memiliki tujuh anggota utama, termasuk Sujitno, yang masing-masing memiliki tunnel produksi sendiri.

Dadi mengatakan koperasi sengaja dibentuk dengan pola berbagi hasil agar anggotanya ikut memiliki usaha, bukan sekadar pekerja.

Dalam industri garam rakyat, kata dia, tidak ada istilah petani senior maupun junior karena yang menentukan hasil adalah teknik pengolahan.

Diakuinya pula pengembangan garam kristal itu berangkat dari kegelisahaan, melihat Indonesia masih melakukan impor garam.

Pasar garam kristal di Indramayu cukup besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, kebutuhan garam rumah tangga diperkirakan mencapai sekitar 10 ton per hari.

“Kenapa garam saja kita harus impor? Pasarnya jelas. Sayang kalau potensi alam di Indramayu tidak dilirik. Kejar swasembada itu benar dan bisa terealisasi,” ujarnya.

Permintaan garam industri pun sangat menjanjikan. Ia mengaku pernah menerima permintaan hingga 200 ribu ton dari luar daerah.

Saat ini, garam kristal yang diproduksi anggota koperasinya sudah diminati pembeli dengan harga sekitar Rp2.500 per kilogram. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kualitas produk yang dihasilkan.

Oleh karenanya, koperasi mulai menyiapkan hilirisasi produk melalui pengemasan ukuran kecil agar nilai jual meningkat di pasar ritel.

Ia memperkirakan satu kemasan 250 gram dapat dijual sekitar Rp3.000, sehingga nilai satu kilogram garam bisa mencapai Rp12.000 di tingkat konsumen.

“Maka koperasi harus bertanggung jawab mengemas. Dari petani Rp3.000, koperasi olah lagi, distribusi lagi, itu masih untung,” katanya.

Selain garam konsumsi, koperasinya mulai mengembangkan garam spa setelah hasil laboratorium menunjukkan produknya memenuhi syarat untuk kebutuhan tersebut.

Harga garam spa dapat mencapai Rp60 ribu per kilogram. Bahkan di lokapasar, untuk kemasan 250 gram bisa dijual Rp30 ribu-Rp40 ribu.

Komoditas garam pun memiliki banyak turunan industri, mulai dari kebutuhan tekstil, minyak dan gas, hingga bahan baku cairan infus.

Ditegaskannya, seluruh proses itu harus berputar di lingkungan koperasi dan warga sekitar.

Istri para anggota koperasi dapat dilibatkan dalam proses pengemasan produk. Anak-anak muda desa pun diharapkan ikut masuk ke industri garam modern.

Dilanjutkan

Inovasi yang dikembangkan di Indramayu menghadirkan asa baru, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menggantungkan hidup dari butiran garam.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengatakan inovasi tersebut menjadi terobosan penting, di tengah upaya pemerintah meningkatkan produksi garam nasional.

Menurutnya, selama ini produksi garam di Indonesia masih didominasi metode penguapan konvensional dengan produktivitas sekitar 70 ton per hektare per tahun.

Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, pemerintah telah mencoba sejumlah teknologi lain seperti geomembran dan teknik ulir, yang mampu meningkatkan hasil hingga sekitar 120 ton per hektare per tahun.

Ia melihat banyak teknologi hanya ramai pada awal penerapan, lalu perlahan ditinggalkan karena tidak memiliki kesinambungan ekonomi. Maka inovasi yang dilakukan di Indramayu perlu dipertahankan.

“Mudah-mudahan inovasi yang sangat baik ini akan sustain, akan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan penerapan teknologi serupa di Indramayu masih terbatas dan belum masif. Oleh karena itu, inovasi garam yang berkembang di Juntinyuat tidak boleh berhenti pada tahap uji coba lapangan.

Dukungan pemerintah dan keterlibatan industri jadi faktor penting, agar teknologi tersebut dapat diterapkan lebih luas lagi.

Perhatian

Indramayu telah lama tersohor sebagai daerah penghasil garam rakyat di pesisir utara Jawa Barat. Bahkan, nama daerah ini, berkali-kali muncul dalam arsip surat kabar Hindia Belanda.

Selama masa penjajahan, komoditas garam di Indramayu menjadi sumber ekonomi penting, sampai peredarannya diawasi ketat oleh pihak kolonial.

Menilik peristiwa pada 1913, sebagaimana dilaporkan Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, pejabat gudang garam di Indramayu diadili karena menggelapkan dana hasil penjualan garam mencapai 1.400 gulden.

Upaya pengawasan tak berhenti di situ. Pihak kolonial membentuk satuan “polisi garam” untuk menekan maraknya aktivitas produksi garam ilegal. Warga di Indramayu berulang kali ditangkap akibat kebijakan tersebut.

Pada periode 1930-an, krisis ekonomi membuat warga memproduksi garam ilegal. Aktivitas ini berdampak pada pendapatan pihak kolonial yang kala itu menerapkan sistem monopoli pasar.

Laporan dari De Indische Courant, menunjukkan penurunan drastis dalam penjualan garam di Jawa Barat hingga 25 persen.

Di Indramayu, penjualan garam anjlok dari sekitar 13.000 kemasan pada 1932 menjadi hanya sekitar 4.000 kemasan di awal tahun 1933.

Berkat pengawasan ketat, kondisi penjualan komoditas ini kembali membaik. Menariknya, pihak kolonial mulai mengubah pendekatan dari represif menjadi lebih struktural melalui reorganisasi distribusi garam.

Catatan sejarah tersebut, menjadi penanda bahwa komoditas garam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir di Indramayu.

Tak mengherankan, kalau pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pergaraman di daerah tersebut.

Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat sektor garam rakyat, melalui intensifikasi dan penerapan teknologi modern di daerah sentra produksi, termasuk Indramayu.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada garam nasional pada 2027, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Untuk di Indramayu, program intensifikasi mencakup revitalisasi tambak, perbaikan saluran air hingga penguatan sarana produksi garam rakyat.

KKP pun membangun gudang rakyat berkapasitas 100 ton serta gudang garam berkapasitas 2.000 hingga 7.000 ton di kawasan program intensifikasi.

Pengembangan sektor garam di Indramayu pun, dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi teknologi seperti tunnel yang dipadukan dengan sistem SWRO.

Metode tersebut, seperti di Juntinyuat, membantu petani menjaga produksi tetap berjalan meski musim hujan berlangsung lebih panjang.

Upaya itu bisa membantu agar garam rakyat memenuhi standar industri nasional, yakni kualitas K1 dengan kandungan NaCl minimal 97 persen.

Dalam keterangan resminya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Indramayu Edi Umaedi mengatakan dukungan pemerintah pusat melalui program intensifikasi tambak telah membantu peningkatan kualitas garam di daerahnya.

Keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas garam setelah panen, sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi.

Penerapan teknologi tunnel-SWRO di tambak garam Indramayu, mulai menunjukkan hasil yang positif karena mempercepat peningkatan kadar garam dan menjaga mutu produksi.

Dengan dukungan teknologi serta pembangunan infrastruktur tersebut, Indramayu dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan target swasembada garam nasional pada 2027.

Panen perdana garam di Juntinyuat pun, merupakan pintu masuk untuk merealisasikannya.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan (OP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) A Adi Umar Dani menegaskan Kementerian PU menginstruksikan untuk mempercepat proses pekerjaan infrastruktur irigasi di Lampung dengan menambah pekerjanya.

“Saya menginstruksikan penambahan tenaga kerja agar perbaikan lebih cepat selesai. Harapan kami, paling lambat dua minggu, beberapa sektor sudah selesai dan dapat kembali berfungsi,” kata Umar Dani saat meninjau jaringan irigasi gantung di Mesuji-Tulang Bawang, di Provinsi Lampung, Minggu.

Dia mengatakan bahwa tinjauan kali ini, pihaknya tidak hanya fokus pada jaringan irigasi gantung, tetapi juga akan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pompa-pompa air yang kinerjanya belum optimal.

“Permasalahannya ternyata bukan hanya pada jaringan, tetapi juga pada pompa air yang sudah dibangun. Nanti akan kami analisis kembali apa saja yang perlu dioptimalkan agar biaya operasional pompa bisa lebih efisien dan manfaatnya bagi petani lebih maksimal,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa untuk memastikan pasokan air tetap tersedia bagi area persawahan, saat ini juga tengah dilakukan normalisasi saluran sepanjang 10,2 kilometer.

"Normalisasi tersebut mencakup tiga desa, yakni Desa Wono Agung dan Desa Bumi Ratu di Tulang Bawang, serta Desa Bandar Anom di Mesuji. Di saluran primer saat ini sedang dilakukan pembersihan, tujuannya agar debit air yang tersedia untuk lahan petani bisa lebih maksimal,” kata dia.

Kementerian PU, ujarnya, berkomitmen untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang.

Dia mengatakan jaringan irigasi gantung di Mesuji-Tulang Bawang dibangun pada periode 2020 hingga 2023. Saat ini beberapa bagian saluran yang rusak sedang dalam perbaikan oleh tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung.

"Kami hadir di sini untuk memastikan perbaikan ini sudah dilaksanakan. Dan saat ini Balai juga sudah bergerak melakukan perbaikan,” kata dia.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026