Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam RDP di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya demutualisasi bursa efek,” kata Hasan Fawzi kepada pers saat ditemui di BEI, Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, penguatan landasan hukum demutualisasi bursa tersebut kemungkinan akan dilakukan melalui revisi UU P2SK.

Setelah revisi tersebut disetujui dan disahkan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan aturan turunan lainnya, salah satunya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian, OJK akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) terkait sesegera mungkin.

“Tentu akan prosesnya nanti undang-undangnya dahulu baru kemudian PP-nya dan kemudian nanti kami turunkan dalam bentuk aturan pelaksanaan, baik perubahan di OJK, Peraturan OJK, maupun nanti perubahan peraturan di Bursa Efek Indonesia,” ucap Hasan.

Sebelumnya, Hasan Fawzi mengatakan, pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina menggelar sosialisasi konsep Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi (KSOT) dalam pengelolaan struktur dan area migas sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi nasional sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 24 April 2026, ini juga menegaskan komitmen kuat perusahaan terhadap penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam setiap pelaksanaan kerja sama.

KSOT merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi struktur idle dan undevelopeddiscovery melalui kolaborasi dengan mitra dan penyedia teknologi. Inisiatif ini sejalan dengan terbitnya Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 serta PTK SKK Migas No. 23 Tahun 2025 yang menjadi landasan regulasi dalam pelaksanaan kerja sama operasi dan teknologi di sektor hulu migas.

Sebagai bentuk implementasi awal regulasi tersebut, PHE telah membuka kerja sama pengelolaan sumur idle. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Idle Wells Batch 1 serta Confidentiality Agreement (CA) untuk Batch 1 dan Batch 2 dengan calon mitra.

Direktur Utama PHE, Awang Lazuardi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas atas dukungan regulasi yang membuka peluang kolaborasi lebih luas. Ia menegaskan bahwa KSOT menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan produksi migas nasional.

“KSOT merupakan bagian dari strategi kita untuk mendukung kemandirian energi dan meningkatkan produksi migas nasional. Kami mengundang para mitra dan penyedia teknologi untuk berpartisipasi aktif dalam peluang kerja sama ini,” ujar Awang.

Dalam pelaksanaannya, PHE menegaskan bahwa seluruh proses bisnis harus mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta menjadikan aspek HSSE sebagai prioritas utama.

“Tidak ada kepentingan bisnis perusahaan yang begitu penting sehingga kita harus mengorbankan aspek HSSE,” tegas Awang. Ia juga mengajak seluruh mitra untuk menginternalisasi semangat keselamatan kerja dalam setiap aktivitas operasional.

Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini menegaskan bahwa kerja sama pengelolaan kemitraan struktur/area sejalan dengan strategic initiatives Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi.

"Setiap barel itu sangat berarti sekali buat Pertamina sekarang, every single barrel is very meaningful untuk memperkuat ketahanan energi nasional, apalagi jika melihat situasi geopolitik saat ini," kata Emma.

Sementara itu dalam sambutannya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochammad Iriawan, menegaskan pentingnya sosialisasi konsep KSOT dan kemitraan dalam mendorong optimalisasi potensi migas nasional melalui pendekatan yang mengedepankan aspek HSSE. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi migas yang sangat besar, namun belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal.

“Tantangan kita bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan bagaimana mengkonversi potensi tersebut menjadi produksi nyata untuk mendukung ketahanan energi nasional. Namun produksi ini harus berjalan seiring dengan dan senantiasa mengutamakan keselamatan, keamanan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan,” papar Iriawan.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menekankan bahwa aspek HSSE harus menjadi fondasi utama dalam setiap upaya peningkatan produksi migas. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat pemahaman dan implementasi pelaksanaan Permen ESDM No 14/2025.

Sejalan dengan itu, Komisaris PHE Nanang Untung, mengingatkan bahwa risiko keselamatan tetap menjadi perhatian Utama di industri hulu migas. “Walaupun skalanya lebih kecil, faktor risiko safety tetap sangat tinggi dan harus menjadi perhatian serius. Produksi yang dihasilkan harus berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mengelola risiko yang muncul,” tambahnya.

Imbauan senada disampaikan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap kegiatan hulu migas. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan operasional, termasuk di lingkungan sekitar wilayah kerja migas.

Lebih lanjut, PHE juga mengumumkan rencana pembukaan kerja sama pengelolaan struktur idle dan undeveloped discovery, yang ditandai dengan sosialisasi kepada calon mitra. Sebanyak 31 struktur yang tersebar di Regional 1 hingga Regional 4 akan ditawarkan dalam skema kerja sama ini dan dibagi dalam 2 batch penawaran.

Melalui sosialisasi ini, PHE berharap calon mitra dapat memahami konsep KSOT secara komprehensif, termasuk peran HSSE dalam memastikan operasional yang aman, andal, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi migas nasional sekaligus menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mencatat laba bersih sebesar US$90,4 juta atau setara Rp1,55 triliun pada triwulan I 2026 (asumsi kurs Rp17.233 per dolar AS), melonjak 46% secara tahunan (year-on-year/YoY). Peningkatan ini ditopang efisiensi operasional, penurunan beban pokok pendapatan, serta perbaikan beban keuangan dan selisih kurs.

Sejalan dengan itu, pendapatan PGN pada periode Januari–Maret 2026 tercatat sebesar US$929,6 juta dengan EBITDA mencapai US$240,6 juta. Kinerja tersebut terutama berasal dari bisnis inti niaga dan infrastruktur gas bumi, di tengah belum adanya kontribusi penjualan LNG dari segmen trading internasional.

Dari sisi operasional, PGN mencatat volume penyaluran gas sebesar 777 BBTUD, dengan volume transmisi mencapai 1.539 MMSCFD. Keandalan infrastruktur juga tetap terjaga di level 99,9% untuk melayani lebih dari 825 ribu pelanggan di seluruh Indonesia.

Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan, mengatakan kinerja perseroan tidak lepas dari kekuatan model bisnis yang berfokus pada ekosistem domestik.

“Fokus utama PGN adalah memastikan layanan energi kepada pelanggan tetap andal melalui pengelolaan infrastruktur dan penyaluran gas yang terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta (27/4/2026).

Untuk menjaga kesinambungan pasokan, PGN memanfaatkan LNG sebagai pelengkap distribusi gas. Sepanjang periode ini, volume jasa regasifikasi tercatat sebesar 115 BBTUD melalui FSRU Lampung, 148 BBTUD melalui LNG Arun, serta 292 BBTUD melalui FSRU Jawa Barat.

Di tengah dinamika energi global, PGN juga memperbaiki struktur keuangannya. Beban keuangan turun menjadi US$13,7 juta, dengan rasio EBITDA terhadap beban bunga mencapai 20,75 kali dan debt to equity ratio terjaga di level 29%. Arus kas operasional pun tetap positif sebesar US$86,9 juta.

“Model bisnis berbasis domestik dan portofolio yang seimbang memungkinkan PGN tetap menjaga kinerja yang stabil di tengah dinamika energi global,” kata Catur.

Ke depan, PGN akan memperkuat infrastruktur dan fleksibilitas pasokan melalui pengembangan jaringan pipa serta layanan beyond pipeline seperti LNG dan CNG. Selain itu, perseroan juga akan memperluas jaringan gas rumah tangga guna mendukung transisi energi nasional.

Warta Ekonomi, Bandung -

Platform edukasi teknologi di Indonesia, Dicoding, sukses menyelenggarakan ajang tahunan bergengsi "Dicoding Developer Conference (DDC) 2026".

Mengusung tema "Built by Humans, Accelerated by AI", konferensi ini menegaskan bahwa meskipun kecerdasan buatan (AI) menjadi akselerator produktivitas yang luar biasa, peran manusia tetap menjadi sentral dalam inovasi teknologi.

Penyelenggaraan DDC tahun ini menjadi sangat istimewa dengan peluncuran laporan Indonesia Developer Outlook (IDO) 2026. Survei yang melibatkan 3.163 talenta digital ini mengungkap bahwa 9 dari 10 developer profesional telah merasakan lonjakan produktivitas sebesar 20% hingga lebih dari 50% berkat penggunaan AI generatif dalam alur kerja mereka.

Selain itu, dalam sesi keynote-nya, CEO Dicoding, Narenda Wicaksono, mengungkapkan temuan lain bahwa 75% developer profesional yang telah bekerja percaya bahwa teknologi dan skills praktis perlu dipelajari di luar kampus.

“Sebanyak 63% developer sangat mengandalkan online course sebagai sumber belajar utama. Oleh karenanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para developer yang telah sebelas tahun mendukung kami untuk memberdayakan talenta digital dengan pembelajaran yang berdampak, sehingga Dicoding dapat memberikan dampak ekonomi pada Indonesia sebesar Rp6,5 triliun,” kata Narenda, Senin (27/4/2026)

Menindaklanjuti hal tersebut, Chief Learning Officer Dicoding, Oon Arfiandwi, memaparkan temuan menarik dari IDO 2026 mengenai relevansi belajar teknologi di tengah maraknya fenomena layoff. Data menunjukkan bahwa peluang karier IT justru tetap terbuka lebar di luar sektor teknologi tradisional.

"Temuan kami dalam IDO 2026 menunjukkan bahwa perusahaan non-IT kini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar bagi talenta digital. Di era disrupsi AI, pertanyaan 'apakah belajar teknologi masih relevan?' terjawab dengan mutlak: Ya, tetapi cara kita belajar harus bertransformasi. Kita melihat tren di mana online course kini menjadi sumber belajar utama bagi lebih dari 63% developer profesional. Kita harus melatih diri menjadi spesialis, membangun portofolio yang kuat, dan mendorong produktivitas menggunakan generative AI," tegas Oon Arfiandwi.

Acara ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang memandang pentingnya penguasaan AI untuk mendorong ekonomi kreatif nasional.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, menyebutkan bahwa pihaknya mendukung Dicoding Developer Conference 2026 sebagai ajang peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring developer Indonesia.

"Kami optimis akan kiprah para developer di industri masing-masing, dengan bantuan AI sebagai akseleratornya,” katanya.

Selain keynote yang disampaikan oleh CEO Dicoding, CLO Dicoding, serta perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perwakilan dari DBS Foundation Indonesia, Nazla Mariza, selaku salah satu industri mitra Dicoding, turut mengisi keynote tentang dukungan kolaborasi DBS Foundation dengan Dicoding Indonesia dalam melaksanakan program Coding Camp powered by DBS Foundation yang telah memberikan dampak kepada lebih dari 227 ribu kaum muda di Indonesia.

Diskusi panel yang melibatkan jajaran perwakilan pemerintahan, akademisi, praktisi industri, serta alumni-alumni Dicoding turut dihadirkan dalam rangkaian acara DDC 2026 untuk memberikan perspektif segar mengenai cara membentuk talenta digital yang humanis dan transisi ke dunia profesional dalam era AI.

Untuk menambah wawasan para peserta, DDC 2026 juga menghadirkan tiga track teknologi utama, yaitu Gen AI & Data Science, Modern App Dev (Web/Mobile) with AI, serta AI for Cloud Infra & DevOps.

Dengan dukungan mitra strategis, seperti DBS Foundation, IBM, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Lintasarta, Dicoding berkomitmen terus mencetak talenta digital unggul yang siap menjawab tantangan global dalam era AI-first.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk pembelian avtur di tengah lonjakan harga minyak. Kebijakan ini berlaku untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026 yang dirilis pada 24 April 2026.

"PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tahun anggaran 2026," tulis Pasal 2 Ayat 3 beleid ini yang dikutip pada Senin (27/4).

Dengan kebijakan PPN DTP 100 persen ini, Purbaya berharap dapat menahan kenaikan harga tiket pesawat. Pasalnya, 40 persen komponen pembentuk harga adalah avtur.

Kebijakan ini akan berlaku hingga 60 hari ke depan atau selama dua bulan sejak aturan ini mulai diberlakukan yakni 22 April 2026.

"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," isi Pasal 2 Ayat 4.

Dengan periode ketentuan ini, maka PPN DTP tidak akan ditanggung apabila:a. jasa yang diserahkan di luar periode pembelian Tiket dan periode penerbangan sebagaimana dimaksud;b. tidak melakukan penerbangan dengan kelas ekonomi; atauc. Pengusaha Kena Pajak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi tidak sesuai dengan batas waktu.

Harga avtur tercatat melonjak hingga 72,45 persen mulai 1 April 2026. Angka ini berlaku untuk maskapai penerbangan domestik di Bandara Soekarno Hatta (CGK).

Berdasarkan laman Pertamina, harga Avtur untuk penerbangan domestik di CGK tercatat Rp23.551 yang berlaku 1-30 April. Naik dari Maret yang sebesar Rp13.656 per liter.

Kenaikan harga avtur juga terjadi di bandara lainnya. Contohnya, di Bandara Halim Perdana Kusuma (HLP) harga avtur dari bulan lalu sebesar Rp14.880 per liter menjadi Rp24.775 per liter.

IDXChannel - Sepinya penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sepanjang kuartal I-2026 menjadi sorotan pemerintah. Ketidakpastian global, terutama akibat geopolitik berdampak pada penundaan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, ketidakpastian global yang belakangan terjadi berdampak pada minat calon emiten mencari pendanaan di pasar modal. Kendati demikian, dia berharap pasar modal bisa menjadi tempat alternatif bagi perusahaan untuk mencari pendanaan dalam rangka melakukan ekspansi usaha.

"Kami berharap pasar modal bisa menjadi alternatif pencarian dana dalam bentuk IPO, yang hari ini kita melihat dengan ketidakpastian global, ini juga cukup teredam kegiatan IPO ini," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, pasar dalam negeri menjadi satu-satunya bantalan bagi perekonomian nasional. Dia juga mengharapkan investor domestik mampu menopang gejolak indeks saat dana asing keluar dari dalam negeri.

"Tentu kemampuan domestic market ini menjadi shock absorber yang baik. Kami berharap dengan reform pasar modal membuka integritas dan mendorong agar pasar modal itu betul-betul menjadi mesin investasi yang skalanya besar," katanya.

Sekedar informasi tambahan, pada kuartal I-2026 tidak ada perusahaan yang melakukan IPO. Adapun emiten pertama yang listing di BEI yakni PT BSA Logistics Indonesia Tbk dengan kode emiten WBSA pada 10 April 2026.S

Sementara itu, BEI mengungkapkan saat ini ada 15 perusahaan yang masuk dalam antrean untuk IPO. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 11 perusahaan memiliki aset diatas Rp250 miliar dan 4 perusahaan masuk kategori skala menengah dengan aset Rp50-250 miliar.

Dari sisi sektoral, empat perusahaan berasal dari sektor kesehatan, tiga perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dua perusahaan sektor barang konsumen non primer, dua perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor teknologi, satu perusahaan dari sektor energi, dan satu perusahaan dari sektor keuangan.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah 22,97 poin atau 0,32 persen ke level 7.106,52.

Sementara itu, indeks LQ45 yang berisi 45 saham unggulan turut turun ke posisi 686,74.

"Setelah mengalami tekanan jual pada akhir pekan lalu, IHSG sempat bergerak di teritori positif hampir di sepanjang perdagangan, namun kemudian IHSG melemah menjelang penutupan," kata Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim, dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari sisi sentimen domestik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempertimbangkan pemberian insentif bagi pasar modal Indonesia, selama program yang dijalankan otoritas bursa menunjukkan hasil positif.

Insentif tersebut berpeluang berbentuk pengurangan pajak, sejalan dengan harapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar ada dukungan stimulus fiskal.

Di sisi lain, data investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia di luar sektor keuangan dan migas tercatat tumbuh 8,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp250 triliun pada kuartal I 2026.

Capaian ini menandai pertumbuhan selama dua kuartal berturut-turut, setelah sebelumnya meningkat 4,3 persen (yoy) pada kuartal IV 2025.

Arus masuk investasi terbesar berasal dari sektor industri logam dasar yang mencapai 3,7 miliar dolar AS.

Ratna melanjutkan dari kawasan regional, mayoritas indeks saham Asia ditutup menguat pada perdagangan Senin (27/4/2026).

Investor cenderung mengabaikan belum terjadinya perundingan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran, serta tetap tingginya harga minyak mentah global.

Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi pasar seiring dinamika geopolitik.

Iran dilaporkan menawarkan proposal baru kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri konflik, serta mengusulkan penundaan pembicaraan terkait program nuklir.

Adapun berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sektor energi turun paling dalam sebesar 1,21 persen.

Saham-saham yang mencatatkan penguatan terbesar di antaranya JAWA, ESIP, IFSH, BOBA, dan SMMT.

Sementara, saham dengan pelemahan terdalam meliputi HOPE, BABY, KDTN, BRNA, dan ENRG.

Total nilai transaksi perdagangan saham mencapai Rp16,57 triliun dengan volume 33,17 miliar lembar saham yang diperdagangkan dalam 2,20 juta kali transaksi. Sebanyak 408 saham menguat, 264 saham melemah, dan 147 saham tidak bergerak.

Di Asia, indeks Nikkei 225 dan Kospi ditutup pada rekor tertinggi.

Sementara itu, data keuntungan industri di China meningkat 15,5 persen yoy pada Maret 2026, membaik dari 15,2 persen pada Februari 2026.

Pelaku pasar juga menantikan hasil pertemuan Bank of Japan pada 28 April 2026 yang diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 0,75 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi pusat perhatian pelaku industri telekomunikasi. Dalam menentukan nilai lelang, pemerintah tidak hanya melihat aspek angka semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi strategis serta potensi pendapatan negara.

Penentuan nilai ini melibatkan perhitungan biaya peluang (opportunity cost) melalui mekanisme yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan penetapan Harga Dasar Penawaran (Reserve Price). Angka ini merupakan nilai minimal yang wajib ditawar peserta lelang.

Komdigi menggandeng konsultan independen guna melakukan studi valuasi berdasarkan tren pasar global dan daya beli industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan analisis benchmarking untuk membandingkan harga per MHz per populasi ($Price/MHz/Pop$) dengan hasil lelang di negara-negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa.

Nilai yang dihasilkan dari proses lelang nantinya diterjemahkan ke dalam dua bentuk pembayaran utama, yaitu Up-front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan. Up-front Fee adalah biaya izin awal yang dibayarkan satu kali di depan, biasanya sebesar dua kali harga penawaran. Sementara itu, BHP tahunan dibayarkan sepanjang masa konsesi 10 tahun dengan mempertimbangkan indeks inflasi.

Dalam perhitungan BHP tahunan, pemerintah menggunakan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB). Parameter ini menjadi instrumen krusial untuk memberikan gambaran konkret mengenai beban biaya yang harus ditanggung operator seluler. Perhitungan NKICB secara umum mengikuti logika koefisien pita (K) yang menilai kelangkaan frekuensi, indeks wilayah (I), lebar pita atau bandwidth (B), serta harga dasar satuan (H).

Pita 700 MHz, yang sering dijuluki sebagai "The Coverage King", memiliki karakteristik unik. Meski bandwidth-nya relatif lebih kecil, nilai per MHz-nya sangat tinggi karena jangkauan sinyal yang luas. Sebaliknya, pita 2,6 GHz atau "The Capacity Beast" memiliki nilai total BHP sangat besar karena lebar pita yang diambil biasanya masif, mencerminkan kapasitas trafik tinggi untuk layanan 5G perkotaan.

Sebagai gambaran simulasi perbandingan biaya antara dua blok frekuensi dengan asumsi harga dasar satuan hasil lelang sebesar Rp20 miliar per MHz per tahun untuk wilayah nasional.

Pada blok 700 MHz dengan lebar pita 20 MHz per blok, estimasi BHP tahunan mencapai sekitar Rp400 miliar. Jika diakumulasikan selama 10 tahun masa izin, total biaya mencapai Rp4 triliun. Namun, pada tahun pertama, pemenang lelang wajib membayar Up-front Fee sebesar Rp800 miliar ditambah BHP tahun berjalan Rp400 miliar, sehingga total komitmen tahun pertama mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pada blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz, beban finansial jauh lebih besar. Estimasi BHP tahunan berada di angka Rp1 triliun, atau mencapai Rp10 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Perbedaan nilai NKICB ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan kapasitas luas untuk 5G dan efisiensi infrastruktur.

Komdigi menggunakan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA) agar harga yang terbentuk mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Melalui penawaran bertahap, nilai akhir ditentukan oleh titik jenuh tertinggi yang berani dibayar operator.

Pada akhirnya, penentuan nilai NKICB merupakan titik temu antara keinginan pemerintah memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjaga kemampuan finansial operator. Jika parameter biaya dipatok terlalu tinggi, ruang bagi operator untuk melakukan investasi infrastruktur akan menyempit, yang pada gilirannya berisiko membebani konsumen melalui kenaikan harga paket data.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Bayu Sutanto meminta pemerintah segera menerbitkan aturan bea masuk impor komponen dan suku cadang pesawat 0 persen.

Insentif tersebut penting guna menekan biaya operasional maskapai di tengah kenaikan harga avtur global yang masih membebani industri penerbangan.

“Untuk bea masuk importasi suku cadang 0 persen sebagai bagian kebijakan belum ada keputusannya. Kita berharap kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) dan bea masuk 0 persen menjadi kebijakan jangka panjang,” kata Bayu kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah tiket pesawat kelas ekonomi yang sudah diberlakukan selama 60 hari belum cukup untuk memulihkan kondisi industri.

Kenaikan harga tiket pesawat saat ini dinilai masih belum bisa meringankan beban masyarakat.

Pemerintah sebelumnya telah berkomitmen menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap berada di kisaran 9-13 persen melalui sejumlah kebijakan insentif, termasuk rencana pemberian bea masuk 0 persen untuk impor komponen dan suku cadang pesawat.

Meski demikian, kebijakan itu hingga kini belum memiliki payung hukum.

Hal senada disampaikan pengamat penerbangan Alvin Lim yang memandang insentif 0 persen untuk bea masuk suku cadang pesawat jadi kebijakan kunci yang belum eksekusi pemerintah.

Maka dari itu, Alvin turut mendorong pemerintah segera menerbitkan aturannya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Narasi pemerintah bahwa kenaikan harga tiket maksimal 13 persen itu masih belum bisa terwujud karena kebijakannya (bea masuk 0 persen) belum terbit. Baru sebatas pernyataan tapi payung hukumnya belum terbit," ujar Alvin.

“Dengan demikian kenaikan ini (harga tiket) mungkin sekarang masih berkisar pada antara 15-17 persen dibanding sebelumnya,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Alvin menjelaskan kebijakan insentif bea masuk 0 persen untuk komponen pesawat tidak cukup jika hanya berlaku sementara, melainkan perlu dirancang sebagai kebijakan jangka panjang, bahkan permanen.

Selain itu, pemerintah juga dinilai bisa mempertimbangkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas avtur untuk penerbangan domestik, terutama jika tekanan harga minyak global masih berlanjut akibat konflik geopolitik.

Sebagai catatan, saat ini avtur untuk penerbangan internasional tidak dikenakan PPN, sementara untuk penerbangan domestik masih dikenakan pajak tersebut.

Alvin memprediksi penghapusan PPN avtur dapat menurunkan biaya operasional maskapai sekitar 3-4 persen, yang pada akhirnya berpotensi menekan harga tiket pesawat.

"Ini butuh political will yang kuat dari pemerintah,” ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - M Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jumhur menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pelantikan Jumhur sebagai menteri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Selain Jumhur, dilantik pula sejumlah pejabat lainnya.

Pelantikan Jumhur yang berlatar belakang aktivis tersebut direspons sejumlah pihak. Adhie M Massardi, Juru Bicara Kepresidenan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pesan kepada Jumhur.

Adhie memasang foto bersama Jumhur saat berdemonstrasi. "Teman demo jadi Menteri Lingkungan Hidup. Tertibkan penjahat lingkungan,..!!!" tulis Adhie, yang telah mengizinkan SindoNews untuk mengutip status WA-nya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menyoroti dilantiknya Jumhur Hidayat sebagai Menteri LH. Ia berpesan kepada Jumhur agar tak meningalkan ideologi perjuangan buruh.

"Kami berpesan kepada Bung Jumhur agar tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh," ujar Andi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Andi yakin, Jumhur tak akan meninggalkan ideologi perjuangan. "Dan Bung Jumhur menyampaikan ke saya, pasti beliau tidak akan pernah meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai keberadaan koperasi merah putih akan mendorong pemerataan lapangan kerja di tingkat desa.

"Kopdes itu berpotensi menciptakan peluang kerja di pedesaan bagi anak-anak desa," ujar Effendi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Effendi menyampaikan program kopdes dapat turut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi desa.

Misalkan saja, lanjut dia, apabila satu kopdes merekrut lima pegawai, maka pada Juni-Juli akan tercipta 150 ribu lowongan kerja.

Pemerintah menargetkan 30 ribu kopdes merah putih selesai dibangun pada Juni-Juli 2026.

Pemerintah juga telah melakukan rekrutmen atau pendaftaran nasional untuk 30.000 manajer kopdes merah putih pada periode 15-24 April 2026.

"Jadi, pemerataan lapangan kerja, bisa menampung tenaga-tenaga yang selama ini menganggur," kata Effendi.

Terlebih, lanjut dia, ketika 80 ribu kopdes telah beroperasi sepenuhnya. Maka akan tercipta kurang lebih 400 ribu lapangan pekerjaan.

"Di pedesaan kan peluang kerja di luar pertanian itu sulit. Kalau ada ini kopdes bisa menyerap, kan luar biasa," ujar Effendi.

Pemerintah sebelumnya membuka rekrutmen 30 ribu formasi manajer kopdes merah putih.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan pola perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan manajer kopdes tidak akan menggantikan peran pengurus, melainkan hanya menjalankan fungsi pengelolaan operasional.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Kemenkop Try Aditya Putra mengatakan posisi pengurus termasuk anggota tetap menjadi pemegang mandat utama karena seluruh keputusan strategis berada di tangan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN -- PT Oil Terminal Karimun (OTK) mencatat penerbitan Peraturan Dewan (UE) 2026/506 tanggal 23 April 2026, yang mengubah Peraturan (UE) Nomor 833/2014 tentang tindakan pembatasan sehubungan dengan aksi Rusia yang mengganggu situasi di Ukraina. OTK menganggap perlu untuk mengklarifikasi posisi hukum dan faktual, karena referensi ke OTK telah banyak disalahpahami.

Pertama, OTK mengklarifikasi sejak awal, baik perusahaan maupun terminalnya tidak ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini; referensi yang dimaksud hanya berkaitan dengan daftar infrastruktur atau lokasi dalam lampiran yang berkaitan dengan pelabuhan dan infrastruktur.

OTK lebih lanjut menekankan bahwa "Terminal Minyak Karimun, Indonesia" bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Terminal Minyak Karimun. Selain itu, bukan sebutan perusahaan dari OTK, dan tidak merupakan, dan tidak boleh diartikan sebagai, sebutan PT Terminal Minyak Karimun sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi.

"Meskipun demikian, OTK tidak menerima dasar faktual untuk penyertaan referensi ini. Referensi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap reputasi OTK, pihak-pihak terkaitnya, dan bisnis sah yang dilakukan di fasilitas tersebut di bawah yurisdiksi dan kerangka peraturan yang berlaku di Indonesia," begitu klarifikasi manajemen OTK dikutip Republika di Jakarta, Senin (27/4/2026).

OTK dengan tegas menolak anggapan, pihaknya telah secara sadar berpartisipasi dalam penghindaran sanksi, aktivitas armada bayangan, praktik pengiriman yang menipu, dokumentasi kargo palsu, atau aktivitas apa pun yang bertujuan untuk melemahkan sanksi atau peraturan maritim yang berlaku.

Untuk membantu pelanggan, bank, perusahaan asuransi, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami implikasi hukum sebenarnya dari paket Uni Eropa ini, OTK menjelaskan posisinya di bawah tiga tingkatan berbeda dari kerangka sanksi Uni Eropa:

1. Entitas hukum yang dikenai sanksi/pihak yang diblokir

Kategori ini mencakup tindakan pembekuan aset dan tindakan pembatasan langsung terhadap perusahaan atau orang tertentu. OTK tidak tercantum dalam kategori ini.

2. Operator atau perusahaan terdaftar yang dikenai pembatasan langsung

Kategori ini mencakup perusahaan, pedagang, lembaga keuangan, operator kapal, atau pihak lawan lainnya yang dikenai pembatasan khusus Uni Eropa. OTK tidak tercantum dalam kategori ini.

3. Infrastruktur terdaftar/lokasi yang dirujuk

Kategori ini mencakup pelabuhan, bendungan, atau infrastruktur yang dirujuk dalam lampiran untuk tujuan Pasal 5ae. Ini adalah kategori di mana “Terminal Minyak Karimun, Indonesia” muncul. OTK menekankan bahwa kata-kata ini bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Terminal Minyak Karimun maupun nama hukum fasilitasnya.

"Ini adalah referensi infrastruktur atau lokasi deskriptif dan tidak boleh diartikan sebagai penetapan hukum atau sanksi terhadap PT OTK," kata manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, OTK belum ditetapkan sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi. Peraturan Uni Eropa tidak memberlakukan pembekuan aset pada OTK, tidak menetapkan OTK sebagai orang atau perusahaan yang dikenai sanksi, dan tidak menyatakan bahwa OTK dimiliki, dikendalikan, dioperasikan oleh, atau bertindak atas nama pihak yang dikenai sanksi.

Efek hukum dari referensi tersebut terkait dengan infrastruktur. Hal ini ditujukan pada ruang lingkup transaksi yang dapat dilakukan oleh operator Uni Eropa dan orang-orang yang diatur oleh Uni Eropa dengan infrastruktur yang terdaftar, dengan tunduk pada pengecualian dan batasan hukum Uni Eropa yang berlaku. Hal ini tidak boleh disalahartikan sebagai larangan global terhadap penggunaan fasilitas OTK oleh semua pihak non-Uni Eropa.

Sebagai masalah hukum sanksi Uni Eropa, pembatasan yang relevan berlaku di mana terdapat keterkaitan dengan Uni Eropa, termasuk orang-orang Uni Eropa, entitas yang didirikan di Uni Eropa, kapal berbendera Uni Eropa, wilayah Uni Eropa, atau layanan yang diatur oleh Uni Eropa. Transaksi yang dilakukan sepenuhnya di luar Uni Eropa oleh pihak non-UE, dengan sendirinya, tidak serta merta berubah menjadi aktivitas yang dikenai sanksi UE.

"OTK sangat prihatin bahwa referensi tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pemberitaan publik yang tidak akurat, tidak terverifikasi, dan menyesatkan yang tidak mencerminkan sifat sebenarnya dari fasilitas OTK," kata manajemen OTK.

Perusahaan menyatakan dengan jelas, mereka tidak memiliki tangki minyak mentah dan tidak mengoperasikan infrastruktur penyimpanan atau penanganan minyak mentah. Tuduhan apa pun yang menyiratkan bahwa OTK telah memfasilitasi penyimpanan, penyembunyian, pencampuran, atau pengiriman ulang minyak mentah Rusia melalui infrastruktur minyak mentah adalah tidak benar secara faktual.

OTK mempertahankan kontrol pihak lawan dan kepatuhan yang kuat. OTK tidak menerima atau menyediakan layanan kepada perusahaan yang dikenai sanksi. Prosedur kepatuhannya mencakup penyaringan pihak lawan, pemeriksaan terkait kapal, peninjauan dokumentasi, kontrol terkait kargo, dan kerja sama dengan bank, perusahaan asuransi, pelanggan, regulator, dan otoritas yang berwenang.

"Pada saat yang sama, peran OTK terbatas pada operasi terminal yang sah berdasarkan kontrak pelanggan. OTK bukanlah pemilik, operator, penyewa, pengelola, penanggung asuransi, pemberi pinjaman, pemilik kargo, atau perencana pelayaran dari kapal pihak ketiga yang ditunjuk oleh pelanggan, dan OTK juga bukan pemilik kargo milik pelanggannya. Tanggung jawab atas sebuah kapal," kata manajemen OTK.