Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 302.561 kendaraan masih melakukan pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat dari 1,2 juta kendaraan, terdapat 302.561 kendaraan atau 24,36% yang melakukan pelanggaran. Adapun, pengawasan dilakukan di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia.

"Pada masa sosialisasi menuju Zero ODOL 2027 ini penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Penindakan yang dilakukan antara lain pemberian peringatan, tilang, tilang kepolisian, dan juga tilang oleh UPPKB lainnya," kata Aan dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dia menjelaskan ditemukan jumlah pelanggaran sebanyak 407.534 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 195.377 kendaraan (47,94%); pelanggaran dimensi sebanyak 6.410 kendaraan (1,57%); pelanggaran dokumen sebanyak 203.656 kendaraan (49,97%); pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 34 kendaraan (0,01%); dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 2.057 kendaraan (0,50%).

Kemenhub mencatat lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 1.041 kendaraan, PT IP dengan 967 kendaraan, PT SA sebanyak 749 kendaraan, CV SKE sebanyak 701 kendaraan, dan PT EW sebanyak 688 kendaraan.

Aan menambahkan dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 20.734 kendaraan, kendaraan barang paket sebanyak 17.770 kendaraan, muatan pasir sebanyak 15.591 kendaraan, muatan perkebunan sebanyak 8.846 kendaraan, dan semen sebanyak 8.189 kendaraan.

Dia menyebut kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap LHR kendaraan angkutan barang sebesar 7,74% lebih tinggi dibandingkan capaian 2025 sebesar 7,47%.

Persentase pelanggaran kendaraan angkutan barang pada periode berjalan 2026 tercatat sebesar 24,36%, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 24,71%.

"Hal ini menunjukkan adanya tren perbaikan tingkat kepatuhan, meskipun pelanggaran pada aspek muatan dan dokumen masih cukup dominan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Interport memperkuat kapasitas bisnis logistik maritim nasional melalui pelayaran perdana (maiden voyage) armada terbaru, Interport Sandikala VII. Kapal multifungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus mendukung rantai pasok sektor pertambangan, migas, dan konstruksi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pelabuhan.

Interport Sandikala VII telah memulai pelayaran perdananya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Balikpapan dengan estimasi waktu tempuh empat hari.

Kapal berbendera Indonesia ini merupakan kapal multi purpose (container and general cargo) pertama yang dimiliki salah satu anak usaha Interport, PT Interport Dirandra Syandana (INDIS). Kehadirannya menjadi solusi logistik strategis untuk menjawab tantangan distribusi kargo di wilayah perairan nusantara yang memiliki karakteristik beragam.

Dengan kapasitas 1.400 DWT (deadweight tonnage), kapal ini menawarkan fleksibilitas ruang muat yang optimal. Interport Sandikala VII mampu mengangkut hingga 107 TEUs jika digunakan sepenuhnya untuk kontainer atau mengangkut muatan hingga 1.200 ton untuk kargo breakbulk.

Kapal tersebut juga telah mengantongi sertifikasi kelayakan teknis dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Dirancang Menjangkau Wilayah Pedalaman

Interport Sandikala VII didesain untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kapal kargo konvensional. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (length overall/LOA) 67,2 meter dengan water draft 3,2 meter sehingga mampu beroperasi di perairan dangkal, termasuk sungai dan kawasan pedalaman dengan keterbatasan kedalaman air.

Direktur INDIS Yusuf Indrawarman mengatakan pelayaran perdana tersebut menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas layanan logistik nasional.

“Pelayaran perdana Interport Sandikala VII menjadi momen yang membanggakan bagi kami. Kapal ini hadir untuk menjawab kebutuhan operasional di wilayah yang sulit dijangkau, khususnya bagi industri pertambangan yang membutuhkan solusi logistik yang lebih fleksibel dan andal,” ujar Yusuf.

Bisnis.com, PEKANBARU - Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru resmi membuka rute penerbangan internasional baru yang menghubungkan Pekanbaru dengan Melaka, Malaysia, mulai Rabu (10/6/2026). Rute yang dilayani maskapai Wings Air tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas internasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Penerbangan Pekanbaru-Melaka dioperasikan tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Rabu, Jumat, dan Minggu. Dari Pekanbaru, penerbangan Wings Air IW 1215 berangkat pukul 10.30 WIB dan tiba di Melaka pukul 12.40 waktu setempat. Sementara penerbangan dari Melaka menuju Pekanbaru dengan nomor IW 1216 dijadwalkan berangkat pukul 13.10 waktu setempat dan tiba pukul 13.25 WIB.

Peresmian rute baru tersebut ditandai dengan pelepasan penerbangan perdana Wings Air IW 1215 dari Bandara SSK II Pekanbaru pada pukul 10.30 WIB. Kedatangan pesawat dari Melaka pada siang harinya juga disambut dengan prosesi water salute sebagai bentuk penghormatan atas dibukanya jalur penerbangan internasional baru tersebut.

Suasana penyambutan semakin semarak dengan pengalungan bunga dan pemberian atribut khas Melayu berupa tanjak dan selendang kepada penumpang dan awak pesawat yang tiba dari Melaka. Penyambutan dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru bersama General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Achmad, mengatakan pembukaan rute Pekanbaru-Melaka merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat peran bandara sebagai gerbang konektivitas udara internasional di Provinsi Riau.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan konektivitas udara tidak hanya ditentukan oleh bandara dan maskapai penerbangan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Keberhasilan konektivitas udara tidak hanya ditentukan oleh bandara maupun maskapai, namun dibutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem terkait. Kami mengapresiasi peran aktif Pemerintah Kota Pekanbaru, Wings Air, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II memperluas jaringan konektivitas internasional guna mendukung pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah,” kata Achmad.

Dia menegaskan Bandara SSK II beserta seluruh instansi terkait telah siap melayani penambahan penerbangan domestik maupun internasional dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

Achmad menilai kehadiran rute langsung Pekanbaru-Melaka akan mempermudah mobilitas masyarakat dan wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Pekanbaru. Kemudahan akses tersebut diyakini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Melalui penerbangan internasional ini akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya wisatawan mancanegara, untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Pekanbaru. Kami juga percaya kolaborasi seluruh ekosistem terkait dapat menarik minat lebih banyak maskapai, khususnya maskapai internasional, untuk membuka rute dari dan menuju Pekanbaru sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata serta perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Dengan dibukanya rute Pekanbaru-Melaka, Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II kini melayani tiga rute internasional, yakni Kuala Lumpur, Singapura, dan Melaka. Sejumlah maskapai yang melayani penerbangan internasional dari Pekanbaru antara lain AirAsia, Malaysia Airlines, Scoot, Batik Malindo, Super Air Jet, dan Wings Air.

Sementara untuk rute domestik, Bandara SSK II melayani penerbangan ke Jakarta, Yogyakarta, Batam, Medan, Padang, Gunung Sitoli, dan Dabo Singkep yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, dan Susi Air. Pembukaan rute baru ke Melaka diharapkan semakin memperkuat posisi Pekanbaru sebagai salah satu pintu gerbang utama konektivitas udara internasional di wilayah Sumatra.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bersama Aliansi Lintas Agama menekankan pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam mengatasi ancaman keruntuhan ekologis.

Hal itu terungkap dalam dialog dengan gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan BUMI) di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat didampingi Sekretaris Kementerian, beserta beberapa staf khusus dan deputi. Sementara itu, rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin memaparkan sejarah panjang Siaga Bumi yang didirikan sejak 2015 sebagai gerakan moral dari umat beragama. Gerakan ini merupakan wujud nyata kolaborasi inklusif yang terdiri dari delapan unsur Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Antara lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Tak hanya itu, ada pula representasi dari dunia akademik melalui kampus -kampus yang memiliki studi lingkungan di antaranya Universitas Nasional (Unas).

Lihat video: Cegah Kerusakan Lingkungan, Kemenhut Tertibkan Hutan Sumatra



“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Gerakan ini juga sejalan dan mendapat dukungan dari Paus Leo XIV dalam pesan terbaru untuk Hari Doa Dunia untuk Penciptaan 2025:

“Keadilan lingkungan tidak lagi dapat dianggap sebagai konsep abstrak atau tujuan yang jauh. Ini adalah masalah keadilan—sosial, ekonomi, dan manusia. Bagi para percaya, ini juga merupakan kewajiban yang lahir dari iman. Sekarang saatnya mengikuti kata-kata dengan tindakan.”

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambut baik dan mengapresiasi konsistensi Siaga Bumi. Jumhur mengungkapkan, Kementerian LH tengah menyiapkan agenda besar yang dinamakan Pertaubatan Nasional Ekologis.

"Program strategis ini mencakup aksi nyata berskala besar, mulai dari reforestasi melalui penanaman 2 miliar pohon hingga pendataan ketat terhadap industri-industri yang merusak lingkungan," ujarnya.

Jumhur menegaskan di balik tantangan dan ancaman krisis lingkungan yang masif saat ini, terdapat peluang besar yang muncul dari semangat kebersamaan.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Kedua belah pihak sepakat bahwa akar masalah utama dari krisis ekologis saat ini adalah persoalan budaya dan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses pembudayaan baru yang dilakukan secara simultan, baik melalui langkah-langkah cepat yang responsif maupun edukasi secara perlahan dan mendalam.

JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga ( Unair ), Al Davi Muhammad Azriel Firdaus, berhasil mengharumkan nama kampus setelah meraih medali emas pada Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) 2026.

Davi dinobatkan sebagai peserta terbaik pada bidang Biologi. Prestasi tersebut diraih setelah ia mampu melewati serangkaian seleksi yang kompetitif dan mengungguli ratusan finalis dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Ketertarikan pada Biologi Sejak Kecil

Keberhasilan Davi di tingkat nasional tidak diraih secara instan. Ketertarikannya terhadap ilmu biologi telah tumbuh sejak duduk di bangku sekolah dasar dan terus berkembang hingga masa SMA.

Minat tersebut kemudian ia salurkan melalui berbagai kompetisi sains yang akhirnya mengantarkannya memilih Fakultas Kedokteran Unair sebagai tempat melanjutkan pendidikan.

“Sebenarnya saya sudah tertarik dengan biologi sejak SD. Bagi saya, biologi adalah bidang yang sangat menarik karena membahas secara mendalam tentang bagaimana makhluk hidup itu bekerja dan mempertahankan kehidupannya,” ungkap Davi, dikutip dari laman Unair, Sabtu (13/6/2026).

Menyeimbangkan Olimpiade dan Kuliah Kedokteran

Sebagai mahasiswa kedokteran, Davi harus menghadapi jadwal perkuliahan dan praktikum yang padat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mempersiapkan diri menghadapi ONMIPA-PT. Ia dituntut memiliki manajemen waktu yang baik agar kegiatan akademik dan persiapan lomba dapat berjalan beriringan.

“Tantangan paling sulit adalah bagaimana menyeimbangkan antara persiapan olimpiade dengan tuntutan akademik di fakultas. Di kedokteran, ritme kuliahnya sangat padat. Dalam satu minggu, kami bisa menghadapi tiga sampai empat kali ujian secara berturut-turut,” kenangnya.

Dukungan Kampus Jadi Faktor Penting

Di balik pencapaiannya, Davi menilai dukungan dari Universitas Airlangga berperan besar dalam keberhasilannya meraih medali emas. Melalui Direktorat Kemahasiswaan, kampus memberikan pembinaan dan pendampingan secara intensif sejak tahap persiapan hingga kompetisi berlangsung.

Menurutnya, para dosen pembimbing dan senior yang pernah menjadi peraih medali ONMIPA turut memberikan banyak masukan dan pengalaman berharga selama proses pembinaan.

“Fasilitas pembinaan dari Unair luar biasa bagus. Kami didampingi oleh dosen-dosen yang sangat keren dan berpengalaman di bidangnya. Tidak hanya itu, para senior yang merupakan medalis ONMIPA tahun-tahun sebelumnya juga turun tangan langsung mendampingi kami. Banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan, dan Alhamdulillah, semua itu berhasil mengantarkan saya meraih medali emas ini,” tuturnya.

Menutup kisahnya, Davi membagikan pesan motivasi bagi mahasiswa dan generasi muda agar terus berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan.

“Intinya, jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang terbaik dan teruslah berkarya demi kemaslahatan serta umat manusia,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini juga telah fokus menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan dari demo mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Qodari menjelaskan, Prabowo sejak awal pemerintahan melakukan penghemat terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Menurut Qodari, Prabowo selama ini merupakan sosok paling depan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ucapnya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan pemerintah menjamin harga gabah petani tidak akan turun di bawah Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema penyerapan melalui koperasi untuk menjaga harga di tingkat petani.

"Kalau harga gabah di bawah Rp6.500, nanti yang beli koperasi. Jadi tidak mungkin harga gabah di bawah Rp6.500," kata Zulhas saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Aceh Besar, Sabtu (13/6).

Ia menjelaskan ketika koperasi yang dibentuk pemerintah telah berjalan optimal, petani dapat menjual gabahnya kepada koperasi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau koperasi sudah jadi, setor ke koperasi dibayar Rp6.500. Kalau di luar lebih mahal, silakan jual ke luar," ujarnya.

Dia yang jugaKetua Umum PAN itu menegaskan pemerintah memberi jaminan terhadap harga gabah petani. Atas dasar itu, kata Zulhas, para petani tidak perlu khawatir harga hasil panennya jatuh di bawah harga pembelian yang telah ditetapkan.

"Jadi pemerintah menggaransi, menjamin akan hal itu," janjinya.

Zulhas mengaku secara rutin turun ke berbagai daerah untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk berkeliling Indonesia guna mengawasi sejumlah program pangan strategis.

"Saya memang setiap minggu, tiga hari, diperintah Bapak Presiden untuk keliling Indonesia memastikan gabah tidak boleh di bawah Rp6.500," ujarnya.

Selain memastikan harga gabah, Zulhas juga memantau distribusi pupuk subsidi agar tidak mengalami keterlambatan menjelang musim tanam.

Menurut dia, kondisi stok pupuk nasional saat ini dalam keadaan aman. Bahkan, produksi pupuk disebut melebihi kebutuhan sehingga pemerintah memiliki cadangan yang besar.

"Pupuk aman. Bahkan sekarang produksinya lebih. Stok kita ada lebih dari satu juta ton secara nasional," katanya.

Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton.

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sedangkan sekitar 295 ribu hingga 300 ribu ton dialokasikan untuk sektor perikanan.

KALBAR - Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dengan barang bukti 21,4 kilogram. Upaya penyelundupan itu ditemukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.

Dansatgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Letkol Arh Andy Qomarudin menjelaskan penggagalan penyelundupan itu berawal dari kegiatan patroli personel Pos Kotis Gabma Entikong. Saat itu, personel mencurigai adanya WNA berinisial MO yang melintas menggunakan tas terkunci gembok.

Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan 20 paket sabu yang disembunyikan dalam kemasan teh berwarna hijau dengan total berat mencapai 21,4 kilogram.

"Pelaku diduga menggunakan modus kombinasi jalur resmi dan jalur ilegal untuk menyelundupkan narkotika ke wilayah Indonesia," ujar Andy dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), Sabtu (13/6/2026).

Seluruh barang bukti beserta pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan kepada instansi terkait.

Lihat video: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Selat Durian, Kepulauan Riau



Adapun hingga pertengahan Juni 2026, Satgas telah berhasil mengamankan berbagai jenis narkotika, di antaranya sabu seberat 167 kilogram, ganja 12 kilogram, ekstasi sebanyak 1.700 butir, serta 199 cartridge liquid pod yang mengandung zat narkotika.

Andy menilai prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi prajurit TNI AD dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba sekaligus melindungi generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

JAKARTA - Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, hingga mahasiswa untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Hal itu penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika politik yang dihadapi Indonesia.

“Perjalanan bangsa Indonesia dibangun melalui proses perjuangan yang panjang dengan pengorbanan jiwa, raga, darah, dan air mata para pendiri bangsa,” kata Komisaris Independen PT Electronic Data Interchange Indonesia, salah satu anak usaha Pelindo, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Fitrat, kondisi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Fitrat mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi ekonomi maupun politik untuk memecah belah persatuan nasional.

"Saya mengimbau kepada rekan-rekan aktivis, akademisi, maupun mahasiswa agar tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang ada untuk memecah belah anak bangsa," ujarnya.

Fitrat menilai setiap persoalan bangsa perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh. Menurut Fitrat, proses pembangunan sebuah negara besar tidak pernah berlangsung secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan dan tantangan.

"Negara yang besar selalu melalui proses panjang. Tidak ada negara yang tumbuh dan maju tanpa menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Karena itu, kita perlu memberi ruang kepada pemerintah untuk terus melakukan pembenahan," katanya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Fithrat juga menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut diharapkan tetap disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bangsa serta rakyat.

"Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kritik itu dapat mendorong perbaikan dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Menurut Fithrat, pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program pembangunan dan reformasi tata kelola, termasuk pemberantasan korupsi serta pelaksanaan agenda Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.

Fitrat juga menyoroti tekanan ekonomi yang pernah terjadi tidak dapat dilepaskan dari situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk dinamika geopolitik internasional yang berdampak terhadap perekonomian berbagai negara.

"Situasi ekonomi global saat ini memang penuh tantangan. Banyak negara menghadapi tekanan yang sama akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk menghadapinya," katanya.

Fithrat mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif seiring membaiknya sejumlah indikator ekonomi.

Fitrat juga memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga stabilitas nasional dan perekonomian, termasuk jajaran pemerintah yang terus berupaya memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

Fithrat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan sebagai modal utama pembangunan bangsa. "Jangan pernah lelah mencintai bangsa dan negara ini. Indonesia merdeka karena perjuangan para pendahulu kita. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik bagi bangsa," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fullerton Health, perusahaan layanan kesehatan asal Singapura, memastikan tidak akan mengubah nama maupun susunan manajemen AdMedika setelah resmi mengakuisisi perusahaan tersebut.

Sebaliknya, Fullerton berencana memperkuat AdMedika melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan jaringan regional yang dimilikinya di Asia.

Chief Executive Officer (CEO) Fullerton Health Jeff Hsu mengatakan, mempertahankan identitas AdMedika menjadi langkah penting karena perusahaan telah memiliki reputasi yang kuat di Indonesia.

"Hal pertama yang ingin kami pastikan adalah keberlanjutan. Nama AdMedika tidak akan berubah karena memiliki merek lokal yang sangat kuat, kehadiran yang sudah lama, dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Kami juga tidak akan mengubah tim manajemennya,” ujar Hsu kepada Kompas.com, ditulis pada Sabtu (13/6/2026).

Ia menuturkan, fokus Fullerton bukan mengubah fondasi bisnis AdMedika, melainkan meningkatkan kapabilitas perusahaan agar dapat berkembang ke level berikutnya.

"Kami percaya AdMedika adalah platform yang baik dan memiliki orang-orang yang berkualitas. Karena itu, yang ingin kami lakukan bukan mengubahnya, melainkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi," kata dia.

Jeff menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang akan menjadi strategi pengembangan AdMedika ke depan.

Pertama, penguatan teknologi, termasuk peningkatan kemampuan analisis data dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut dia, teknologi tersebut dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik melalui pengolahan data yang lebih komprehensif.

"Kami ingin melihat bagaimana teknologi dapat ditingkatkan sehingga analisis data menjadi lebih baik dan AI bisa dimanfaatkan untuk menganalisis informasi pelanggan," ujarnya.

Kedua, mendorong pengembangan sumber daya manusia.

Fullerton berencana memanfaatkan jaringannya di berbagai negara untuk meningkatkan kapabilitas karyawan AdMedika melalui pengalaman dan eksposur di tingkat regional.

Serta ketiga, perusahaan akan memanfaatkan jaringan regional Fullerton yang telah beroperasi di sejumlah negara Asia untuk memperluas layanan lintas negara.

Dengan jaringan tersebut, pelanggan yang bepergian ke Indonesia maupun melakukan perjalanan ke negara lain dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih terintegrasi.

Sebagai contoh, pelanggan Fullerton dari Singapura atau Filipina yang bepergian ke Indonesia nantinya dapat memperoleh dukungan melalui jaringan AdMedika.

Sebaliknya, klien AdMedika yang melakukan perjalanan ke negara-negara tempat Fullerton beroperasi juga dapat memanfaatkan layanan yang tersedia di jaringan tersebut.

"Jadi fokus kami ada pada tiga hal, yaitu teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan kehadiran regional,” kata Hsu.

Melalui strategi tersebut, Fullerton berharap dapat meningkatkan nilai tambah AdMedika tanpa menghilangkan identitas dan kekuatan yang selama ini telah dimiliki perusahaan di pasar Indonesia.

Sebelumnya, Fullerton telah resmi mengakuisisi PT Administrasi Medika (AdMedika) dari PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Akuisisi ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli atau Sale and Purchase Agreement (SPA) antara TelkomMetra dan Fullerton Health pada 2 Juni 2026 lalu.

Masuknya AdMedika Group ke dalam jaringan Fullerton Health pun diyakini memperkuat ekspansi perusahaan itu di pasar layanan kesehatan Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema pengelolaan hybrid untuk proyek gas South Andaman sebagai jalan tengah antara kepentingan investor dan kebutuhan pembangunan ekonomi Aceh. Skema tersebut dinilai mampu mempercepat investasi sekaligus memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan masyarakat setempat.

"Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang," ujar Ketua Umum Asprindo Jose Rizal seperti dikutip, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Jose, saat ini Plan of Development (POD) South Andaman masih menunggu keputusan pemerintah. Di satu sisi, operator blok mengusulkan seluruh gas diproses di laut melalui fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO), sementara di sisi lain Pemerintah Aceh menginginkan seluruh pemrosesan dilakukan di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF).



Ia menjelaskan, skema FPSO memungkinkan gas diproses langsung di laut sebelum dikirim ke pasar. Model ini dinilai lebih cepat dan efisien dari sisi biaya investasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi langsung bagi Aceh dinilai relatif terbatas karena penyerapan tenaga kerja dan aktivitas industri di darat tidak terlalu besar.

Sebaliknya, pembangunan fasilitas pengolahan di darat membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang. Meski demikian, model tersebut berpotensi menciptakan hingga 10.000 lapangan kerja, menyediakan pasokan gas untuk pembangkit listrik dan industri pupuk, serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

Untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, Jose mengusulkan sekitar 60% produksi gas diproses melalui FPSO guna menjaga keekonomian proyek dan memberikan kepastian bagi investor. Sementara 40% sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan di darat yang dapat dibangun di Lhokseumawe.

"Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60% gas diproses di FPSO agar investor yakin dan FID 2026 berjalan. Selebihnya, 40% gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe untuk memasok kebutuhan listrik dan industri di Aceh," katanya.

Menurut Jose, skema tersebut berpotensi membuka 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh, sekaligus mendukung operasional pembangkit listrik PLN dan industri pupuk di wilayah tersebut. Ia menilai manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat akan lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan tambahan penerimaan daerah.

Jose menegaskan usulan tersebut bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat, investor, dan masyarakat Aceh. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh segera mengajukan opsi hybrid kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bagian dari pembahasan POD South Andaman.

Ia juga mengingatkan agar proyek yang diperkirakan bernilai sekitar USD7 miliar tersebut tidak mengalami penundaan berkepanjangan. Menurutnya, pengelolaan yang tepat akan menentukan apakah kekayaan gas South Andaman benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh atau hanya menjadi komoditas ekspor tanpa dampak signifikan bagi masyarakat setempat.