Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat resmi dinobatkan sebagai wilayah dengan perkembangan ekosistem wisata ramah Muslim paling menjanjikan berstandar internasional di antara seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan di Bandung, Kamis (25/6), mengatakan penghargaan itu adalah Most Promising Muslim-Friendly Region of The Year dalam ajang Halal In Travel - Global Summit 2026.

Penghargaan berbasis skor Global Muslim Travel Index (GMTI) dari Mastercard-Crescent Rating ini diraih Jabar setelah lolos serangkaian penilaian ketat, meliputi ketersediaan fasilitas ramah Muslim, kesiapan industri (hotel, restoran, destinasi), dukungan regulasi pemerintah, inovasi program, hingga masifnya promosi ke pasar global.

"Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Penghargaan ini juga sekaligus untuk memotivasi peningkatan dan pengembangan pariwisata Muslim di Jawa Barat, dan tentu saja untuk mendukung penilaian tingkat nasional. Silakan datang ke Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak," ujar Iendra.

Iendra turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku bisnis pariwisata, masyarakat Jawa Barat, Gubernur Jabar, Kementerian Pariwisata RI, serta CrescentRating selaku inisiator acara.

Penghargaan yang dibawa pulang oleh delegasi Jawa Barat ini merupakan bagian dari GMTI Awards, yang di dalamnya juga mengurasi kategori destinasi teratas, kota ramah Muslim, destinasi berkelanjutan, hingga destinasi ramah perempuan Muslim.

Selain kategori GMTI Awards yang berlangsung di Singapura, Kamis (18/6), perhelatan Halal In Travel - Global Summit 2026 tahun ini juga menganugerahkan tiga kategori penghargaan internasional lainnya, yaitu Muslim-friendly Service Provider Awards, HalalTrip Travelers Choice Awards, serta Halal Travel Personalities of The Year.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera membenahi iklim investasi dan kepastian berusaha agar daya tarik Indonesia di mata investor semakin kuat, meski Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar modal Indonesia di kelompok emerging market.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha memandang penilaian MSCI hanya sebagai salah satu indikator. Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

“Saya rasa kalau kami dari pengusaha Indonesia, kita enggak bisa melihat hanya dari satu faktor MSCI. Tentunya itu kami bersyukur bahwa kita bisa tetap pada posisi yang sama. Tapi memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki,” kata Shinta saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan persepsi pasar, tetapi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai negara.

Untuk itu, menurut Shinta, pemerintah perlu terus menjaga iklim usaha melalui kebijakan yang mampu memperkuat kondisi fiskal, sektor manufaktur, serta memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan berbagai komponen biaya lainnya juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap biaya berusaha (cost of doing business) di Indonesia.

“Kita juga memang harus mengantisipasi banyak hal, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga fiskal dan manufaktur kita, kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, kita mesti memperhatikan dengan meningkatnya biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya logistik, dan lain-lain. Tentunya itu harus jadi perhatian untuk kenaikan daripada doing business-nya. Jadi biaya berusaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola berusaha di Indonesia. Menurutnya, reformasi tersebut perlu terus dilanjutkan karena perbaikan ekosistem investasi jauh lebih penting dibanding sekadar mempertahankan peringkat.

“Jadi saya rasa peringkat rating adalah satu hal, tapi perbaikan daripada ekosistem secara menyeluruh harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Kendati demikian, Shinta menilai langkah pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Shinta menilai pemerintah telah berupaya mengurai berbagai hambatan melalui pembentukanbottlenecking task force, deregulasi, serta penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Kendati tantangan yang dihadapi cukup banyak, dia menilai pemerintah mulai menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap.

“Menurut saya, kalau yang perbaikan untuk bagaimana iklim usaha ini menjadi lebih kondusif, lebih kompetitif ini yang menjadi pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi kalau ditanya apa sih permasalahannya, pasti tantangannya banyak ya kan, tapi penyelesaian ini kan secara detail satu per satu mulai diperhatikan,” tandasnya.

Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya memasok kebutuhan gas industri di kawasan Jawa Barat, Banten serta Jakarta dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan.

“Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Pernyataan tersebut terkait dengan kenaikan harga gas industri yang dialami oleh pelaku industri di kawasan Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

Bahlil menyampaikan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa. Keadaan tersebut menyebabkan kebutuhan gas industri dipenuhi dengan pasokan LNG.

“Itu yang membuat harga ada penyesuaian,” kata Bahlil.

Meskipun demikian, ia menjamin tidak akan ada pemangkasan kuota ekspor LNG pada semester II 2026. Pemangkasan kuota ekspor LNG sempat terjadi pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik.

“Aman, aman semuanya. Untuk ekspor LNG nggak ada yang dipotong,” ujar Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Tawaran pinjaman senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS tersebut disampaikan saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.

Herman mengatakan kala itu IMF menawarkan instrumen pembiayaan yang dirancang untuk membantu negara menghadapi risiko dan kondisi darurat. Namun, Menkeu menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga belum memerlukan fasilitas pinjaman tersebut.

“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Herman menjelaskan IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif.

Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Selain pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, Menkeu juga berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, menerima fasilitas pembiayaan IMF dinilai tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat itu.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawarin pendanaan darurat gitu, ya tentu saja with all due respect, kita belum butuh saat itu,” jelas Herman.

Herman melanjutkan, karakter pembiayaan IMF berbeda dengan pembiayaan dari lembaga multilateral lain seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).

Menurut dia, pembiayaan dari AIIB umumnya digunakan untuk mendukung proyek pembangunan yang bersifat komersial atau berbasis proyek (project based).

Sementara itu, Bank Dunia memiliki spektrum pembiayaan yang lebih luas, mulai dari mitigasi risiko hingga pinjaman pembangunan (development loan).

Adapun IMF lebih berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.

”Bedanya kalau IMF itu dia memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu dia ada sisi risknya, tapi ada juga sisi development-nya,” tutur Herman.

Sebelumnya, Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4), mengungkapkan bahwa IMF dan Bank Dunia menyiapkan dana senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dukungan di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS),” kata Purbaya.

Purbaya menyebut telah menyampaikan apresiasi atas penawaran pembiayaan dari kedua lembaga internasional tersebut. Namun, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih memadai sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan darurat.

“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga, yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tuturnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan, meminta Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan perhatian terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kasus tersebut menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai tersangka.

Ade mengaku menghormati keputusan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi, meski mengakui adanya rasa kecewa.

"Kalau dikatakan kecewa ya ada kekecewaan. Tetapi kembali kepada kewenangan. Artinya, kami harus menerima itu," kata Ade dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ade, pernyataan yang sebelumnya menyinggung nama Dasco dan Prabowo bukan dimaksudkan sebagai tuduhan di balik penangguhan penahanan Roy Suryo Cs, melainkan bentuk harapan agar pemerintah memperhatikan apa yang ia nilai sebagai perlakuan diskriminatif terhadap Jokowi.

"Saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat apa yang terjadi, diskriminasi terhadap Pak Jokowi," ujarnya.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan



Ade menjelaskan, reaksinya muncul secara spontan setelah mengetahui adanya penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Ade juga menyinggung pernyataan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang disampaikan Dokter Tifa usai penangguhan tersebut.

"Saya menoleh, coba lihat livenya. Di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong 'Terima kasih kepada Bapak Prabowo'," katanya.

Meski demikian, Ade menegaskan fokus utamanya adalah meminta perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ade meminta proses peradilan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi. Ade menyebut perhatian tersebut diperlukan mengingat masih ada sejumlah proses hukum yang akan berjalan, termasuk sidang praperadilan Roy Suryo.

"Saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasco. Hari ini Presiden ketujuh RI Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi," ucapnya.

Bisnis.com, AMBON — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah strategi pemberantasan pertambangan ilegal dengan membidik para pemodal sebagai target utama penindakan, menyusul masifnya praktik tambang tanpa izin di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Jeffri Huwae mengatakan, pendekatan penegakan hukum yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.

Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.

"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri di Ambon, Maluku pada Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.

Jeffri mengatakan, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.

Menurutnya, industri pertambangan merupakan sektor yang membutuhkan modal besar sehingga keberlangsungan aktivitas tambang ilegal sangat bergantung pada dukungan finansial dari para pemodal.

"Nah, karena itu kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar. Yang namanya tambang ini kan padat modal. Kalau dia padat modal berarti fokus pertama harus ke modal itu dan titik inilah yang menjadi sasaran kita," ujarnya.

Jeffri juga meyakini penindakan terhadap pemodal akan memberikan efek yang lebih signifikan dibandingkan hanya melakukan penertiban terhadap pekerja atau pelaku lapangan.

Adapun, untuk operasi penertiban di lapangan, Ditjen Gakkum ESDM akan bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri yang memiliki kekuatan personel serta sarana pendukung yang lebih besar.

"Kami mau langsung di spot penindakan. Harapannya adalah ini memberikan dampak yang efektif dan efisien. Kita gunakan sumber daya yang kecil saja, tapi kita mampu memberikan dampak yang besar," ujar Jeffri.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MALAYSIA - Capaian membanggakan ditorehkan SMP Islam Amalina Tangerang Selatan di ajang Education Sustainable Development (ESD) Symposium yang digelar di Malaysia 23-24 Juni 2026. Pada event internasional tahunan tersebut, SMP Islam Amalina mengirimkan dua tim dengan dua project unggulan.

Pertama, project Piezoelectric Shoes berupa inovasi pemanfaatan energi kinetik dari langkah kaki menjadi energi listrik ramah lingkungan. Kedua, project EcoSoap: Sustainable Soap from Used Cooking Oil yaitu daur ulang minyak jelantah menjadi sabun untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Pada event yang diikuti 21 sekolah tingkat SMP -SMA dari 3 negara, Malaysia, India dan Indonesia tersebut, project Piezoelectric Shoes yang dibuat oleh Kevan Abrar Virendra, Keanu Arka Alfabian, Azka Aqilla Handiyana dan Fathar Albar Nugroho ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai Most Innovative Eco Project.

Sedangkan project EcoSoap dibuat oleh Alisha Zaila Pramudita, Aidil Cahyo Miftakhudin, Balqis Aqilah Defaniko, dan Maliq Maheswara P.I. Kedelapan partisipan ini adalah siswa kelas 7 SMP Islam Amalina, Tangerang Selatan.



Para siswa SMP Islam Amalina foto bersama bersama peserta ESD Symposium, para juri dan panitia

“Penghargaan Most Innovative Eco Project yang diraih oleh project Piezoelectric Shoes merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi SMP Islam Amalina dan Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Kepala Sekolah SMP Islam Amalina Fendra Kusnuryadi kepada SindoNews, Kamis (25/6/2026).

ESD Symposium adalah ajang internasional yang mempertemukan siswa, guru, praktisi pendidikan dari berbagai negara untuk mempresentasikan project project inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Green Growth Asia Foundation sebagai bagian dari program Eco-Schools di Malaysia. Acara dilaksanakan di Menara Public Bank, Kuala Lumpur selama dua hari.

Puluhan partisipan dari berbagai sekolah memamerkan project masing masing di booth yang sudah disediakan panitia. Dewan Juri berkeliling ke setiap booth untuk melakukan tanya jawab kepada peserta terkait proyek unggulan masing masing. Tim project Piezoelectric Shoes mengusung tema Bali di booth. Sedangkan tim project EcoSoap mengenakan batik sebagai ciri khas Indonesia.



Tim project Eco-Soap SMP Islam Amalina foto bersama juri dan guru pembimbing di depan booth

Puncak acara awarding ceremony dihadiri oleh pejabat kementerian pendidikan Malaysia. Terdapat 7 penghargaan yang diberikan kepada pemenang ESD Symposiun. Yaitu Best Overall Eco Project, Most Innovative Eco Project (yang dimenangkan SMP Islam Amalina), Best Green Initiative, Best Presentation, Judges Choice Award, Best Community Engagement, dan terakhir Most Impactful Eco Project Award. Para pemenang di kategori ini berhak mendapatkan sertifikat, tropi dan uang tunai sebesar RM 500.

Panitia juga memberikan penghargaan kepada sekolah berupa Green Flag Award, Teacher Recognition Award dan JPN Recognition Award.

“Kami mengapresiasi kerja keras para murid, guru pembimbing dan orang tua yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh murid untuk terus berani bermimpi, berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tambah Fendra yang ikut mendampingi tim SMP Islam Amalina di Kuala Lumpur.

Dalam RUPS Tahunan 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk kedua kalinya dalam sejarah bank

Jakarta (ANTARA) - PT Allo Bank Indonesia Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Tahun 2026.

Jumlah tersebut setara 50 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025.

“Dalam RUPS Tahunan 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk kedua kalinya dalam sejarah bank,” kata Plt. Direktur Utama Ari Yanuanto Asah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Selain dividen, pemegang saham juga menyetujui penggunaan Rp287,28 miliar sebagai laba ditahan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan dan mendukung pengembangan usaha perseroan.

Sementara itu, sebagian laba lainnya disisihkan sebagai dana cadangan.

Ari menyatakan keputusan tersebut mencerminkan kinerja solid Allo Bank sepanjang 2025 sekaligus komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

“Hal ini mencerminkan kekuatan dari bisnis model kami dan bahwa Allo Bank telah berada pada jalan yang tepat untuk terus tumbuh secara kompetitif dan berkelanjutan,” ujar Ari.

RUPST membahas sejumlah agenda lain, termasuk rencana kerja dan rencana aksi keuangan berkelanjutan 2026, penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2026, serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar perseroan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menambahkan sepanjang 2025, Allo Bank berfokus memperkuat fondasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Perseroan mengembangkan portofolio produk dan layanan perbankan digital untuk segmen ritel maupun korporasi, dengan proses layanan yang dirancang secara digital end-to-end.

Allo Bank saat ini melayani sekitar 15 juta nasabah. Produk dan layanan digital yang ditawarkan perseroan antara lain Allo Pay, Allo Pay+, Allo Prime, AlloGrow, PayLater dan Instant Cash.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Strategi diversifikasi pasar yang dijalankan pelaku industri pariwisata dinilai semakin efektif guna menjaga kinerja di tengah tekanan ketidakpastian geopolitik global yang kerap mengganggu arus perjalanan wisata lintas negara.

Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri pariwisata global telah belajar banyak dari berbagai disrupsi global dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pelajaran utama ialah pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar wisatawan.

"Industri pariwisata selalu memiliki daya tahan yang kuat. Salah satu pelajaran penting dari berbagai gangguan global adalah pentingnya diversifikasi," kata Darren kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, pelaku industri pariwisata di Indonesia maupun kawasan Asia Pasifik saat ini kian aktif memperluas basis pasar dengan membidik lebih banyak wisatawan dari pelbagai negara, sekaligus memperkuat pasar domestik.

Dia menyebut bahwa destinasi wisata, maskapai penerbangan, hotel, operator tur, hingga otoritas pariwisata tidak lagi bergantung pada satu atau dua pasar utama.

Para pemangku kepentingan tersebut mulai membangun portofolio pasar yang lebih seimbang dengan menyasar Asia Tenggara, India, Cina, Timur Tengah, Eropa, dan berbagai pasar potensial lainnya.

Menurut Darren, pendekatan tersebut terbukti mampu membantu pelaku usaha meredam dampak perlambatan permintaan dari wilayah tertentu akibat konflik geopolitik atau ketegangan antarnegara, seperti yang terjadi di Timur Tengah tahun ini.

“Kami juga melihat tren perjalanan intra-Asia yang terus menguat dan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan pariwisata di kawasan ini,” jelasnya.

Darren juga memandang bahwa diversifikasi saat ini tidak lagi terbatas pada aspek geografis. Pelaku industri dinilai mulai memperluas segmen pasar yang dibidik guna menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam.

Segmen tersebut mencakup wisata mewah, wisata kesehatan, wisata petualangan, wisata kuliner, pertemuan dan pameran atau MICE, hingga wisata berbasis pengalaman.

"Kami melihat semakin banyak pelaku industri yang memperluas target pasar mereka ke berbagai segmen wisatawan. Ini membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam dan menjaga ketahanan bisnis saat kondisi tidak menentu," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, di London, Inggris, Rabu, 24 Juni 2026, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Jumhur dan Dame Amelia bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional. Sementara itu, Dame Amelia, mengatakan, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema Biodiversity Credit karena Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dame Amelia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia. Yakni, dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antar negara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia kepada Menteri Jumhur.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan pertumbuhan usaha. Tata kelola yang baik, pendidikan anggota, serta kemampuan memberdayakan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan koperasi.

Pengalaman tersebut telah lama dimiliki gerakan koperasi kredit atau credit union di berbagai daerah. Karena itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong gerakan koperasi kredit mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pesan itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Tahun Buku 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Krisdianto menyampaikan apresiasi kepada gerakan koperasi kredit Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat. Menurut dia, koperasi kredit terbukti mampu membangun kemandirian anggota melalui sistem keuangan berbasis gotong royong yang sehat dan berkelanjutan.

Krisdianto mengatakan, Menteri Koperasi memiliki kesan positif terhadap perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejumlah kunjungan kerja yang dilakukan, NTT dinilai sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan koperasi terbaik di Indonesia.

“Beliau berkali-kali menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan koperasi di NTT. Ini menunjukkan bahwa gerakan koperasi yang dibangun dengan tata kelola yang baik dan semangat pemberdayaan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi itu juga menyoroti hubungan erat antara LPDB Koperasi dan gerakan koperasi kredit nasional. Selama hampir dua dekade, LPDB Koperasi telah menyalurkan pembiayaan kepada puluhan koperasi kredit di berbagai daerah untuk memperkuat permodalan dan kapasitas usaha koperasi.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi kredit tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan usaha, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri, nilai, dan prinsip koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

“Koperasi kredit harus terus menjadi rumah bagi masyarakat untuk bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, koperasi harus mampu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatannya selama ini,” kata Krisdianto.

Ia mengajak seluruh gerakan koperasi kredit mengambil peran dalam agenda pembangunan koperasi nasional, termasuk mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, pengalaman panjang koperasi kredit dalam membangun pendidikan anggota, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi bekal penting bagi koperasi-koperasi baru di berbagai daerah.

Ketua Pengurus INKOPDIT Wara Sabon Dominikus mengingatkan gerakan koperasi kredit Indonesia untuk tetap menjaga ideologi dan jati diri koperasi di tengah berbagai tantangan. Menurut dia, gerakan koperasi kredit perlu terus melakukan transformasi dan memperkuat ketahanan organisasi agar mampu bertahan hingga satu abad ke depan.

“Gerakan koperasi kredit Indonesia harus kembali meneguhkan nilai dasar koperasi, memperkuat transformasi berbasis teknologi dan kebutuhan anggota, serta membangun daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Wara Sabon.

Ketua Pengurus INKOPDIT itu menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan pesaing bagi gerakan koperasi kredit, melainkan sesama elemen dalam ekosistem koperasi nasional yang perlu didukung bersama.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah pesaing, melainkan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia. Kesuksesan KDKMP adalah kesuksesan koperasi Indonesia, dan sebaliknya. Karena itu, INKOPDIT mendukung penuh penguatan KDKMP, terutama melalui pendidikan perkoperasian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer pengalaman tata kelola yang telah dimiliki gerakan koperasi kredit selama puluhan tahun," ujar Wara Sabon Dominikus.

RAT INKOPDIT Tahun Buku 2025 diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri atas pengurus, pengawas, manajemen, dan delegasi dari 34 Pusat Koperasi Kredit dari seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Melalui sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan gerakan koperasi kredit, penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi masyarakat.