Bisnis.com, BERAU — Keluhan lambatnya akses internet di salah satu sekolah di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, akhirnya menemui titik terang.

Tim teknis BAKTI Kominfo memutuskan untuk memisahkan jaringan sekolah dan masyarakat umum guna mengatasi persoalan yang selama ini menjadi keluhan klasik dunia pendidikan di pelosok.

Kepala Sekolah SDN 001 Payung Payung Bahridin menyatakan kehadiran internet bantuan BAKTI selama ini sangat membantu operasional, bahkan jangkauannya menembus hingga ruang guru.

Sekolah pun rela menanggung biaya listrik agar perangkat menyala 24 jam demi melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

"Jaringan baru melambat ketika siswa dan masyarakat mengaksesnya secara bersamaan saat musim ujian," ujarnya di hadapan awak media, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, akar masalah rupanya terletak pada konfigurasi perangkat.

Setiap unit BAKTI sejatinya dibekali dua Access Point (AP) yang sengaja dibiarkan terbuka, yaitu satu untuk administrasi, satu untuk publik.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan, mengingat akses terbuka tersebut pernah menjadi penyelamat saat bencana melanda Sumatra.

Sayangnya, kebijakan yang baik di satu sisi menjadi bumerang di sisi lain.

Saat jam-jam krusial seperti simulasi ujian berbasis Chromebook, jaringan menjadi rebutan.

Salah satu guru senior, Murti, mengamini kondisi tersebut sembari berharap adanya kelonggaran bandwidth khusus selama dua hari masa simulasi.

Menjawab keluhan itu, tim teknis langsung sigap turun tangan.

Sore ini juga, split SSID akan diberlakukan, yaitu jaringan sekolah akan dikunci dengan password khusus, sementara posisi Access Point turut digeser agar sinyal lebih optimal untuk kegiatan belajar-mengajar.

Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar memberikan alternatif jalan terkait nasib akses warga jika jaringan sekolah dipagari.

Sebagaimana diketahui, layanan Starlink Kominfo Berau yang dilengkapi repeater di area sekitar diklaim memiliki jangkauan lebih luas dibanding BAKTI, sehingga kebutuhan masyarakat dan wisatawan tetap dapat terakomodasi.

Adapun, dia yang turut meninjau langsung ke sekolah menyarankan pihak sekolah untuk menghubungi nomor kontak teknis yang tertera di bagian belakang modem, setidaknya satu minggu sebelum ujian sekolah berlangsung, untuk mengajukan pembukaan batas bandwidth (unlocked bandwidth).

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat pengumuman tersebut di platform media sosial Truth. Dia mengancam segera menyerang Iran dan merebut Pulau Kharg.

“Pada suatu saat di masa mendatang, kita akan merebut Pulau Kharg, dan titik-titik infrastruktur minyak lainnya, dan mengambil alih kendali penuh atas Pasar Minyak dan Gas mereka, seperti yang telah kita lakukan dengan Venezuela,” katanya.

Trump juga mengulangi klaimnya bahwa kemampuan angkatan bersenjata Iran telah dihancurkan.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait mengatakan angkatan bersenjata telah menangani 24 drone musuh di wilayah udaranya selama 48 jam terakhir.

Mayor Jenderal Saud Abdulaziz Al-Otaibi menambahkan serangan Iran telah mengakibatkan “kerusakan material terbatas tanpa korban jiwa.”

“Angkatan bersenjata menegaskan kinerja berkelanjutan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efisien, dalam kerangka kesiapan dan persiapan, untuk meningkatkan keamanan nasional dan menjaga keselamatan warga negara dan penduduk,” tambahnya.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menyerukan agar serangan terhadap kapal dihentikan, setelah tiga warga India tewas dalam serangan AS terhadap satu kapal tanker minyak di Teluk.

Sebelumnya hari ini, Jaiswal mengatakan kepada wartawan bahwa kapal lain, Jalveer, diserang oleh Angkatan Laut AS.

Militer AS mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa mereka telah melumpuhkan kapal tanker minyak ketiga di Teluk Oman semalam.

“Serangan-serangan ini harus dihentikan, dan kami menegaskan kembali seruan kami untuk dialog dan diplomasi guna memastikan kembalinya perdamaian dan stabilitas di kawasan ini secepatnya,” kata Jaiswal.

Ia menambahkan, “Serangan yang sedang berlangsung terhadap kapal-kapal di kawasan ini sangat mengkhawatirkan dan merupakan konsekuensi langsung dari konflik yang sedang berlangsung di sana.”

Sebelumnya kami melaporkan India memanggil wakil kepala misi AS, Jason Meeks, dan menyampaikan “protes keras”.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan biaya hidup menjadi tekanan utama yang dihadapi rumah tangga Indonesia. Studi Financial Resilience Index 2026 yang dirilis Sun Life Indonesia menunjukkan 80% masyarakat merasakan dampak langsung dari meningkatnya biaya hidup, sementara ketahanan finansial rumah tangga dinilai masih belum merata.

Survei yang dilakukan bersama Genpop pada April 2026 terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia menemukan hanya 14% responden yang merasa sangat aman secara finansial. Selain itu, hanya 45% responden yang menyatakan mampu bertahan lebih dari enam bulan tanpa penghasilan.

Meski demikian, studi mencatat adanya sedikit perbaikan pada tingkat ketahanan finansial masyarakat. Kelompok yang tergolong sangat tangguh meningkat dari 30% menjadi 34%. Namun, penurunan pada kelompok menengah menyebabkan proporsi rumah tangga dengan ketahanan rendah justru bertambah, mengindikasikan pemulihan kondisi keuangan yang belum merata.

Tekanan biaya hidup juga memengaruhi cara masyarakat menyusun prioritas keuangan. Sebanyak 48% responden mengaku belum memiliki rencana keuangan jangka panjang atau hanya merencanakan keuangan hingga satu tahun ke depan. Dalam 12 bulan mendatang, sebanyak 56% responden menjadikan pengelolaan pengeluaran sehari-hari sebagai prioritas utama, melampaui aktivitas menabung, berinvestasi, maupun tujuan keuangan jangka panjang lainnya.

Studi tersebut menunjukkan 30% responden menilai kenaikan biaya hidup sebagai tantangan terbesar dalam memperbaiki kondisi keuangan mereka, lebih tinggi dibandingkan faktor pendapatan yang tidak stabil maupun keterbatasan pengetahuan keuangan.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, sebagian masyarakat mengambil langkah penyesuaian jangka pendek. Sebanyak 23% responden menggunakan tabungan yang dimiliki, 26% mengurangi atau menunda pengeluaran kebutuhan penting, dan 5% menunda kontribusi dana pensiun.

President Director Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan banyak masyarakat saat ini berupaya menyeimbangkan kebutuhan finansial jangka pendek dengan tujuan keuangan jangka panjang di tengah perubahan kondisi ekonomi.

“Di tengah perubahan kondisi ekonomi, kesiapan finansial menjadi kunci utama untuk membangun ketahanan finansia,” ujar Albertus dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/6/2026).

Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam membangun ketahanan finansial. Individu yang memiliki pemahaman dan kemampuan mengelola keuangan yang baik tercatat memiliki tingkat kepercayaan diri finansial lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan literasi rendah.

Mereka juga tiga kali lebih mungkin merasa siap menghadapi kenaikan biaya hidup, lebih optimistis terhadap kondisi keuangan masa depan, serta lebih siap menghadapi kondisi darurat finansial.

Manfaat perencanaan keuangan jangka panjang juga terlihat dalam hasil survei. Sebanyak 86% responden yang memiliki rencana keuangan jangka panjang mengaku yakin dapat mencapai tujuan keuangan mereka. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak memiliki rencana keuangan, yang hanya mencapai 25%.

Selain itu, 78% responden yang memiliki perencanaan jangka panjang merasa siap menghadapi keadaan darurat finansial, sementara pada kelompok tanpa perencanaan angkanya hanya 13%.

Di sisi lain, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI) mulai memengaruhi cara masyarakat mengakses informasi keuangan. Sebanyak 68% responden mengaku menggunakan generative AI untuk mencari informasi dan panduan keuangan, sedangkan 67% memperkirakan penggunaan teknologi tersebut akan terus meningkat dalam 12 bulan ke depan.

Temuan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi generative AI yang tinggi untuk kebutuhan panduan keuangan di Asia.

Namun, studi itu menunjukkan bahwa penggunaan AI lebih banyak dilakukan oleh individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Karena itu, literasi keuangan tetap dinilai menjadi fondasi penting untuk membantu masyarakat mengevaluasi informasi secara kritis dan mengambil keputusan keuangan yang tepat.

Menurut Albertus, teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan meningkatkan literasi keuangan. Kendati demikian, peran penasihat keuangan tetap dibutuhkan, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan berdampak jangka panjang.

“Teknologi tidak menggantikan kebutuhan akan panduan ahli atau penasihat keuangan yang bertanggung jawab. Penguatan literasi tetap penting agar individu dapat mengevaluasi informasi secara kritis dan mengambil keputusan yang tepat,” kata Albertus

JAKARTA, KOMPAS.com-PT Bank Central Asia Tbk atau BCA melanjutkan pembelian kembali saham atau buyback yang telah disetujui pemegang saham.

Program tersebut mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA pada 12 Maret 2026.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan, realisasi buyback pada 11 Juni 2026 merupakan kelanjutan dari program yang telah dijalankan pada April 2026.

Ia menyebut aksi korporasi tersebut menjadi sinyal optimisme BCA terhadap pasar modal Indonesia.

"Pelaksanaan buyback merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini juga sudah mempertimbangkan kondisi fundamental perseroan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

BCA menetapkan nilai buyback sebesar-besarnya Rp 5 triliun.

Nilai tersebut sudah mencakup biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan buyback.

Program buyback berlangsung selama 12 bulan sejak memperoleh persetujuan RUPST.

Dengan demikian, periode buyback berjalan mulai 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027.

Namun, Hendra mengatakan, BCA dapat mengakhiri program tersebut lebih awal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hendra memastikan buyback tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kegiatan operasional perseroan.

BCA juga akan mencermati perkembangan dan dinamika pasar dalam menjalankan program pembelian kembali saham.

"Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026," tuturnya.

Buyback dilakukan saat saham BBCA masih berada dalam tren penurunan sejak awal tahun.

Mengutip data Stockbit, harga saham BBCA turun Rp 2.250 atau 27,86 persen secara year to date (YTD).

Saham BBCA sempat menyentuh level tertinggi Rp 8.175 pada 6 Januari 2026.

Saham BBCA kemudian turun hingga menyentuh level terendah Rp 4.850 pada 8 Juni 2026.

Pada perdagangan Kamis (11/6/2026), saham BBCA ditutup di level Rp 5.825.

Harga tersebut menguat 175 poin atau 3,10 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya. :::

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah tersebar di Jakarta hingga Bandung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. “Lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, terus ada di beberapa tempat lain," kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Syarief menjelaskan, penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka.

"Apa yang kami dapatkan di situ adalah kami masih fokus pada dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka untuk melengkapi alat bukti yang ada," ujarnya.

Menurut Syarief, lokasi yang digeledah terdiri dari kantor dan kediaman para tersangka. Khusus di Bandung, penggeledahan dilakukan di rumah salah satu tersangka. "Ada kantor, ada kediaman," katanya.

Saat ditanya apakah rumah yang digeledah merupakan milik para tersangka, Syarief membenarkannya. "Kalau kediaman tiga-tiganya sudah," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan satu tersangka baru berinisial AYS yang berasal dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Dengan penetapan AYS, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

AYS diduga berperan mencari mitra pelaksana MBG atas permintaan tersangka SS serta memperoleh akses untuk melakukan intervensi terhadap proses verifikasi mitra dan pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan penetapan AYS, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang. Sebelumnya ketiga mantan pimpinan BGN yang ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu, meliputi Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN), Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala BGN), dan Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN).

kita mengoptimalkan SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian, kita memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat menaikkan rasio batas bawah pendapatan negara terhadap PDB menjadi 12,01 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, dari sebelumnya sebesar 11,82 persen pada rancangan.

Sementara batas atas pendapatan negara tidak berubah dan tetap disepakati sebesar 12,40 persen. Dengan demikian, rasio pendapatan negara terhadap PDB disepakati berada pada kisaran 12,01 persen sampai dengan 12,40 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesimpulan Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas KEM-PPKF RAPBN 2027 di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance serta tax base atau dengan efektivitas Coretax. Di samping itu, dilakukan penyelarasan sistem perpajakan global dan digital ekonomi.

“Kemudian kita mengoptimalkan SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian, kita memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi,” kata Purbaya.

Ketika ditanya wartawan mengenai perubahan batas bawah pendapatan negara tersebut, Purbaya mengatakan bahwa angka tersebut masih masuk akal (reasonable) sebab tidak terlalu jauh dari level saat ini.

Adapun terkait defisit anggaran, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati defisit anggaran tahun 2027 sebesar 1,80 persen sampai dengan 2,40 persen terhadap PDB.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan dibutuhkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB,” kata Purbaya.

Selain itu, optimalisasi peran Danantara, SMV, BLU, dan SWF juga dilakukan untuk akselerasi pencapaian agenda pembangunan, serta pemanfaatan SAL sebagai fiscal buffer untuk memperkuat ketahanan fiskal dan antisipasi ketidakpastian.

“Jadi semuanya akan dioptimalisasi,” kata Purbaya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM-PPKF 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan,” kata Purbaya.

Ia pun menegaskan pemerintah juga terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Berikut rincian besaran Asumsi Dasar Makro dan Target Pembangunan dalam KEM-PPKF dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2027 yang disepakati.

Asumsi dasar ekonomi makro
- Pertumbuhan ekonomi: 5,8-6,5 persen (yoy)
- Inflasi: 1,5-3,5 persen (yoy)
- Nilai tukar rupiah: Rp16.800-17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 Tahun: 6,5-7,3 persen

Sasaran dan indikator pembangunan
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen
- Tingkat kemiskinan: 6,0-6,5 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
- Gini rasio: 0,362-0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indikator kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
- Gross National Income (GNI) per kapita: 5.800-5.840 dolar AS
- Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) memperluas program pemberdayaan ekonomi dengan meluncurkan MPM BISA (Bisnis Inklusif Siap Aksi), sebuah inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha penyandang disabilitas. Program tersebut merupakan pengembangan dari Life Skill Training Center (LSTC), program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah berjalan sejak 2015.

"Kami ingin mengambil bagian dalam memperkuat kapasitas teman-teman penyandang disabilitas pelaku UMKM melalui berbagi pengetahuan terkait literasi, baik dalam mengelola usaha, memahami peluang, membangun daya saing, maupun mengembangkan usaha secara berkelanjutan," kata GM Corporate Communication & Sustainability MPMX Natalia Lusnita dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Natalia, keberlanjutan yang sesungguhnya dibangun melalui kesempatan yang setara, pemberdayaan, dan penciptaan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, MPM BISA dirancang tidak hanya sebagai program pelatihan, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan usaha penyandang disabilitas.

Program yang menggandeng Mien R. Uno Foundation tersebut menyasar 30 pelaku usaha penyandang disabilitas dari kelompok teman netra dan teman daksa. Para peserta dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara untuk mengidentifikasi potensi usaha, kebutuhan pengembangan, serta motivasi berwirausaha.

Selama tiga bulan, mulai Mei hingga Juli 2026, peserta akan mengikuti berbagai tahapan program yang mencakup pelatihan, pendampingan, pengayaan materi, penjurian, hingga pemberian hibah usaha. Materi yang diberikan meliputi literasi keuangan, manajemen risiko finansial, keamanan digital, etika digital, dan etika bisnis.

Pelatihan tatap muka telah digelar pada 9-10 Juni 2026 dengan menghadirkan edukasi terkait pengelolaan keuangan usaha, mitigasi risiko, serta pemanfaatan teknologi digital secara aman dan produktif. Pembekalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan peserta dalam mengembangkan usaha di tengah transformasi ekonomi digital.

MPMX juga melibatkan sejumlah karyawannya sebagai fasilitator dan pengajar sukarela yang berbagi pengalaman serta pengetahuan praktis kepada peserta. Keterlibatan tersebut diharapkan menciptakan ruang belajar yang saling memperkaya, baik bagi peserta maupun relawan perusahaan.

Untuk memperkuat dampak program, MPMX akan memberikan dana hibah kepada tiga peserta terbaik sebagai modal pengembangan usaha. Penerima hibah akan ditentukan berdasarkan komitmen, konsistensi, serta kemampuan peserta dalam menerapkan materi pelatihan ke dalam rencana pengembangan bisnis mereka. MPMX berharap dapat memperluas akses pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas sekaligus memperkuat peran LSTC sebagai inisiatif sosial perusahaan yang mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia dalam adopsi aset kripto pada 2025. Di tengah lonjakan transaksi yang mencapai 103 persen secara tahunan, penguatan sistem keamanan, kepatuhan, dan pengawasan risiko menjadi tantangan utama industri kripto nasional.

Data Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2025 menunjukkan Indonesia juga menjadi pasar aset kripto terbesar keempat di Asia berdasarkan nilai transaksi yang diterima.

Regional Director ASEAN Chainalysis Diederik Van Wersch menilai pertumbuhan industri yang pesat perlu diimbangi dengan sistem kepatuhan dan pengawasan risiko yang lebih kuat.

"Indonesia merupakan salah satu pasar kripto dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sistem kepatuhan dan pemantauan risiko yang semakin mumpuni. Dukungan teknologi AI dan analisis data blockchain memungkinkan potensi risiko teridentifikasi secara real-time sehingga dapat ditangani dengan lebih cepat dan akurat," ungkap Diederik, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Meningkatnya standar pengawasan di industri aset kripto global mendorong pelaku industri memperkuat tata kelola dan perlindungan pengguna. Langkah tersebut dinilai penting seiring semakin terhubungnya ekosistem kripto Indonesia dengan pasar global.

Salah satu upaya dilakukan Indodax melalui kerja sama dengan Chainalysis. Melalui implementasi solusi Chainalysis Crypto Compliance, perusahaan memperkuat pemantauan aktivitas on-chain secara real-time untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat standar keamanan dan kepatuhan di tengah kompleksitas industri kripto yang terus meningkat.

"Kolaborasi kami dengan Chainalysis menjadi langkah strategis untuk memastikan Indodax tetap berada di garis depan dalam menerapkan standar keamanan dan kepatuhan di tengah industri kripto yang semakin kompleks," kata William.

William mengatakan, penguatan infrastruktur kepatuhan menjadi fondasi penting bagi terciptanya industri aset kripto yang lebih sehat dan berkelanjutan.

"Kepercayaan pengguna merupakan fondasi utama dalam industri ini. Kami percaya pertumbuhan industri kripto yang sehat dan berkelanjutan harus dibangun di atas transparansi, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang kuat dalam jangka panjang," lanjut William.

Melalui kerja sama tersebut, Indodax menargetkan peningkatan efisiensi operasional kepatuhan, percepatan investigasi internal, serta penguatan mitigasi terhadap aktivitas mencurigakan di jaringan blockchain.

Diederik mengatakan, penguatan kepatuhan dan pengawasan risiko menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri aset digital.

"Kami melihat Indodax menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun fondasi tersebut dan bangga dapat mendukungnya melalui teknologi serta keahlian yang kami miliki untuk membantu menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan," kata Diederik.

Pemanfaatan teknologi blockchain intelligence yang digunakan berbagai institusi global diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi sekaligus memperkuat perlindungan pengguna, sejalan dengan perkembangan standar regulasi internasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons ramainya ajakan di media sosial yang mendorong masyarakat beralih ke BBM subsidi Pertalite setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026. 

Purbaya menilai tidak semua pengguna Pertamax akan berpindah ke Pertalite meski harga BBM RON 92 itu melonjak dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Meski demikian, Purbaya mengaku pemerintah belum menghitung potensi perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite yang bisa mengerek besaran subsidi energi yang ditanggung pemerintah.

"Kita enggak hitung (yang beralih ke Pertalite), tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah. Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6).

Ia pun menyarankan agar pertanyaan terkait dampak perpindahan konsumsi BBM ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kita belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti itu," ujarnya.

Kementerian ESDM telah mengantisipasi potensi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pemerintah menyadari kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih ke BBM yang lebih murah.

"Itu juga fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Biro Pertamina Patra Niaga," kata Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi, salah satunya melalui penguatan pengawasan distribusi Pertalite.

Saat ini, pembelian BBM subsidi masih menggunakan sistem QR Code yang bertujuan memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.

"Misalnya, saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Namun pemerintah, Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," ujar Anggia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik pengusaha Jepang Yutaka Tokunaga terkait banyaknya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Indonesia-Jepang yang tidak berujung pada realisasi proyek dinilai tidak mencerminkan keseluruhan kondisi investasi Jepang di Indonesia.

Pengamat investasi dan hubungan internasional, Zenzia Sianica Ihza, mengatakan data investasi justru menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jepang di Indonesia selama periode 2021–2025 tumbuh rata-rata 13,2 persen per tahun.

Dalam periode tersebut, total investasi Jepang mencapai 17,1 miliar dolar AS dan menyerap 278.887 tenaga kerja. Jepang juga masih mempertahankan posisinya sebagai investor terbesar kelima di Indonesia.

"Kritik yang disampaikan pengusaha Jepang Yutaka Tokunaga tentang banyaknya MoU yang tak kunjung terealisasi menjadi proyek tidak sepenuhnya benar. Data menunjukkan investasi Jepang tetap tumbuh positif dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, fenomena tersebut tidak bisa dijadikan gambaran menyeluruh mengenai iklim investasi di Tanah Air," kata Zenzia di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, Tokunaga yang telah lama menjalankan bisnis di Indonesia menyoroti banyaknya penandatanganan MoU antara pelaku usaha Jepang dan Indonesia yang mendapat perhatian besar, namun tidak diikuti perkembangan proyek yang jelas. Pandangan itu ia sampaikan dalam tulisan yang dipublikasikan pada 1 Juni 2026.

Menurut Zenzia, dalam praktik bisnis internasional, MoU pada dasarnya merupakan instrumen penjajakan awal yang tidak selalu berakhir menjadi kontrak investasi atau proyek bisnis.

"Di seluruh dunia, MoU adalah tahap awal untuk membangun komitmen dan menjajaki peluang kerja sama. Tidak semua MoU berlanjut ke tahap implementasi. Banyak yang berhenti setelah studi kelayakan karena pertimbangan bisnis, perubahan kondisi pasar, maupun evaluasi risiko investasi," ujarnya.

Ia menambahkan, ukuran yang lebih relevan untuk menilai tingkat kepercayaan investor adalah realisasi investasi yang benar-benar masuk ke perekonomian nasional, bukan semata-mata jumlah MoU yang ditandatangani.

"Untuk hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, data justru menunjukkan tren positif. Jika investor Jepang tidak percaya terhadap Indonesia, mereka tidak akan terus menambah investasi setiap tahun dan memperluas basis produksi mereka di sini," kata Zenzia.

Merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi – BKPM, Zenzia menyebut, dalam lima tahun terakhir Jepang tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi paling penting di kawasan Asia Tenggara.

Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi akibat perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, mengamini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi Rp16.250 per liter.

Namun, menurutnya, pergeseran konsumsi itu kemungkinan besar tidak memakan porsi yang dominan. Dia berpendapat sebagian konsumen akan tetap bertahan di Pertamax untuk menjaga kondisi kesehatan kendaraan masing-masing.

“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” ujar Purbaya.

Dia mengaku belum berencana menghitung potensi tambahan anggaran subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat penyesuaian harga BBM.

Proyeksi persentase perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite pun ia serahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai otoritas yang berwenang.

Terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan perpindahan konsumsi BBM belum bersifat masif.

“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Anggia menyampaikan bahwa hingga saat ini, perpindahan konsumen yang sudah terlihat adalah konsumen Pertamax Turbo yang berpindah ke Pertamax.

Meskipun perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite belum masif, Anggia menyampaikan Kementerian ESDM sudah mengantisipasi dengan penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite, serta memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan pembelian Pertalite.

Anggia menegaskan pemerintah telah menjamin BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk kebijakan “pro wong cilik” yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga energi di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka besaran penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya mengatakan, pemerintah akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran program tersebut.

"Kita ikutin keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyinggung rencana penyesuaian anggaran MBG.

Purbaya mengisyaratkan pembahasan mengenai anggaran MBG sudah dilakukan.

Namun, ia tidak menjelaskan nilai penyesuaian yang sedang dibahas pemerintah.

"Sudah, nanti kita tunggu," kata Purbaya.

Purbaya juga tidak menjawab secara rinci saat ditanya apakah anggaran MBG masih berada di kisaran ratusan triliun rupiah.

Menurut dia, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang.

"Nanti kita tunggu dari Bu Naniek, Kepala BGN, seperti apa ya," ujarnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Rencana penyesuaian anggaran program tersebut muncul di tengah evaluasi pelaksanaan MBG oleh pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang