JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 24 Juni 2026. Langkah ini diambil lantaran Gus Yaqut mengalami gangguan di saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, selama proses pembantaran Gus Yaqut terus dijaga petugas KPK. "Dalam masa pembantaran penahanan ini, Petugas Pengawal Tahanan (Waltah) KPK juga melakukan pengamanan secara melekat," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

"Hal ini untuk menjamin keamanan tahanan selama dibantarkan," sambungnya.

Di sisi lain, Budi berharap tindakan medis terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini segera dilakukan. "KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan agar yang bersangkutan bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menyiapkan peluang pasar baru bagi petani tebu, singkong, dan jagung melalui implementasi program bioetanol E20 yang akan membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) etanol setiap tahun.

Kebutuhan etanol tersebut dipastikan akan diserap pemerintah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan bertindak sebagai off taker atau pembeli utama etanol yang diproduksi petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta KL, maka kita akan menerapkan program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta KL. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga membuka pasar baru yang lebih pasti bagi hasil produksi pertanian dalam negeri.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus mendorong tumbuhnya industri bioenergi nasional dari hulu hingga hilir.

Program E20 sendiri merupakan kebijakan pencampuran bensin dengan 20 persen etanol yang dikembangkan pemerintah sebagai kelanjutan dari keberhasilan program biodiesel B10 hingga B50 pada sektor solar.

Selain memberikan manfaat bagi petani, program tersebut juga dirancang untuk mengurangi impor bensin yang masih cukup besar setiap tahunnya.

Bahlil mengungkapkan kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

Sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 14,3 juta KL sebelum tambahan produksi dari Kilang Balikpapan.

Setelah kilang tersebut beroperasi penuh, kapasitas produksi bensin nasional bertambah sekitar 5,5 juta KL sehingga impor diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah menilai penggunaan bioetanol melalui program E20 menjadi salah satu solusi untuk memangkas ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil secara bertahap.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani karena hasil panen mereka memiliki pasar yang jelas melalui skema pembelian pemerintah.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional menuju ketahanan energi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menyatakan Festival Fulan Fehan telah berkembang menjadi ruang diplomasi budaya, promosi pariwisata, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

“Kemarin ini saya menyaksikan sendiri bagaimana Savana Fulan Fehan berubah menjadi lautan manusia, budaya, dan persahabatan. Ini bukan sekadar pertunjukan, tetapi pesan bahwa budaya mampu menyatukan kita," kata Melki Laka Lena dalam keterangan yang diterima di Kupang, Minggu.

Festival yang digelar pada Sabtu (27/6) tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian.

Festival bertema "Dance for Friendship" itu menampilkan Tari Likurai Kolosal yang dibawakan ribuan penari dengan latar Savana Fulan Fehan dan Gunung Lakaan.

Kegiatan tersebut juga diikuti delegasi dari Timor Leste dan Australia sebagai simbol persahabatan serta kerja sama antarnegara.

Melki mengatakan Tari Likurai tidak hanya menampilkan keindahan seni, tetapi juga memperkenalkan sejarah, identitas, dan nilai persaudaraan masyarakat Pulau Timor kepada dunia.

"Di hamparan savana yang luar biasa ini, ribuan penari menghadirkan Tari Likurai Kolosal. Suara tifa, langkah kaki, dan gerakan penuh makna membawa cerita leluhur Pulau Timor ke mata dunia," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NTT tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kekayaan budaya yang tetap hidup dan diwariskan oleh masyarakat.

"NTT bukan hanya tentang alam yang indah. NTT adalah tentang budaya yang hidup, masyarakat yang ramah, dan tradisi yang mampu menghubungkan dunia," katanya.

Ia menilai Festival Fulan Fehan kini telah berkembang menjadi ajang bertaraf internasional karena mampu mempertemukan berbagai budaya serta memperkuat persaudaraan lintas daerah dan negara.

Selain menjadi etalase budaya dan destinasi wisata, festival tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti tenun ikat, kuliner, kerajinan tangan, dan berbagai produk lokal lainnya.

Melki mengatakan Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung Festival Fulan Fehan agar terus berkembang sebagai agenda internasional yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri bahwa ke depan acara festival ini kami dukung penuh agar bisa lebih hebat lagi. Proficiat untuk Pemerintah Kabupaten Belu dan masyarakat Belu. Kami berkomitmen mendukung festival ini terus berjalan setiap tahun," katanya.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

LAMPUNG - Kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung, Minggu (28/6/2026) disambut warga yang tengah berbelanja. Bahkan, Jokowi langsung dikerumuni warga yang ingin bersalaman atau berswafoto bersama.

Kecamatan Kota Gajah menjadi lokasi blusukan terakhir di Lampung . Saat mendatangi salah satu pedagang, Jokowi turut membeli jajanan es kopi susu, rujak buah, serta keripik pisang yang dijajakan. Bahkan, dia juga nampak mentraktir sejumlah anak-anak.

Kegiatan ini merupakan bagian dukungan Jokowi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). Acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Kotagajah ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi perbaikan jalan dari warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6/2026). Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Kunjungan ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, Jokowi mengunjungi Museum Ketransmigrasian Lampung. Tiba bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Jokowi disambut antusias warga Kabupaten Pesawaran. Ia pun langsung masuk ke Museum Ketransmigrasian.

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan pengusaha muda berinisial VL oleh pelaku dengan inisial BPT yang ditangani Polres Jakarta Pusat telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Saat ini, kasus tersebut tinggal menunggu persidangan.

Terkait kasus tersebut, kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta (BPT) yakni Iskandar Halim Munthe memprotes penghentian penyelidikan laporan dugaan pencurian yang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Iskandar menilai keputusan menghentikan perkara dilakukan terlalu dini karena pihak yang diduga terlibat berinisial VL, belum pernah diperiksa oleh penyidik sehingga kesimpulan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana dinilai belum memiliki dasar penyelidikan yang memadai.

Iskandar mengatakan penghentian penyelidikan mengabaikan sejumlah bukti awal yang telah disampaikan pelapor, mulai dari mutasi rekening, rekaman kamera pengawas (CCTV), hingga dugaan identitas pelaku. Menurut Iskandar, seluruh bukti tersebut seharusnya diuji melalui pemeriksaan terhadap terlapor maupun saksi-saksi terkait sebelum penyidik mengambil kesimpulan.

"Penyelidikan dihentikan sebelum pihak yang diduga melakukan pencurian diperiksa. Padahal terdapat bukti transaksi dan rekaman CCTV yang seharusnya diuji melalui pemeriksaan para saksi dan terlapor. Kesimpulan bahwa perkara ini bukan tindak pidana menjadi prematur apabila penyelidikan belum dilakukan secara menyeluruh," katanya, Minggu (28/6/2026).

Iskandar menuturkan, perkara tersebut bermula pada 17 Februari 2026 ketika Bangun Paulus Tudungta menemukan transaksi mencurigakan di rekening bank miliknya. Berdasarkan data mutasi rekening, dalam kurun waktu pukul 05.23 hingga 05.40 WIB terjadi serangkaian transfer dan penarikan tunai yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp19,25 juta.

Setelah menelusuri lokasi mesin ATM tempat transaksi berlangsung, Bangun mendatangi minimarket yang menjadi lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV. Menurut kuasa hukum, rekaman tersebut memperlihatkan seseorang yang diduga berinisial VL sedang bertransaksi di mesin ATM pada waktu yang bertepatan dengan seluruh transaksi yang tercatat pada rekening korban.

Meski demikian, laporan polisi Nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya dihentikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) tertanggal 20 April 2026 dengan alasan peristiwa tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Iskandar mempertanyakan dasar penghentian penyelidikan tersebut. Menurut Iskandar, penyidik belum pernah meminta keterangan kepada VL, belum memeriksa pihak bank terkait transaksi, maupun meminta keterangan dari pihak minimarket yang menguasai rekaman CCTV. Iskandar menilai langkah penyelidikan yang belum tuntas tidak seharusnya berujung pada penghentian perkara. Semua alat bukti yang tersedia semestinya diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional.

Lihat video: KPK Ungkap Silmy Karim Cs Dapat Jatah Rp100 Juta dari Pemerasan WNA



"Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat dan saksi-saksi merupakan bagian penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana. Karena itu, penghentian penyelidikan sebelum tahapan tersebut dilakukan berpotensi menghilangkan kesempatan mengungkap fakta secara utuh," ujarnya.

Atas penghentian penyelidikan tersebut, tim kuasa hukumnya telah mengajukan pengaduan kepada Kapolri, pengawas internal Polri, KPK, dan 14 instansi lainnya agar penyelidikan dibuka kembali, dan dilakukan pemeriksaan terhadap VL beserta seluruh saksi yang relevan.

"Langkah itu ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan dugaan pencurian diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Iskandar menambahkan penyelidik Polri dalam menjalankan tugas tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Warta Ekonomi, Surabaya -

Transformasi digital di Indonesia terus bergerak cepat. Seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan akan otomatisasi dan efisiensi operasional, B2B Tech Asia 2026 siap menjadi panggung terbesar bagi pelaku industri software dan SaaS di Asia.

Ajang ini akan digelar pada 1–2 Juli 2026 di AXA Tower Kuningan City Grand Ballroom, Jakarta, yang menghadirkan puluhan perusahaan teknologi, startup, pakar industri, hingga ribuan pengunjung dari berbagai sektor bisnis.

Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Innovasia, perusahaan yang menghadirkan inovasi infrastruktur pembayaran terintegrasi dengan percakapan di WhatsApp. Solusi ini dirancang untuk menghilangkan hambatan yang selama ini kerap terjadi saat pelanggan harus berpindah aplikasi untuk menyelesaikan transaksi.

Founder Innovasia, Nurmanmenjelaskan, bahwa banyak bisnis saat ini berhasil memperoleh penjualan melalui WhatsApp. Namun, proses transaksi sering kali terputus ketika pelanggan diarahkan ke tautan pembayaran atau harus melakukan transfer secara manual.

"Saat ini banyak pelaku bisnis berinteraksi dengan pelanggan melalui WhatsApp. Interaksi tersebut menghasilkan penjualan, tetapi ketika proses pembayaran harus keluar dari WhatsApp, customer journey menjadi terputus," terang Nurman dalam keterangan resminya pada Warta Ekonomi di Surabaya, Minggu (28/6/2026)

Ia juga menjelaskan, lewat teknologi yang dikembangkan Innovasia, pelaku usaha dapat membangun sendiri sistem percakapan sekaligus pembayaran yang terintegrasi langsung di dalam WhatsApp. Proses pembangunannya dibuat lebih sederhana dengan memanfaatkan AI generatif seperti ChatGPT atau Claude. Pengguna cukup memberikan prompt sesuai kebutuhan bisnis, kemudian AI akan menyusun alur kerja yang dikonversi menjadi file JSON untuk dijalankan di infrastruktur Innovasia.

"Kami menyediakan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan AI seperti ChatGPT atau Claude untuk menyusun alur bisnis melalui prompt. Output dari AI berupa file JSON tersebut kemudian diunggah ke platform Innovasia, sehingga pengguna dapat langsung membangun workflow, mulai dari percakapan, pembayaran, hingga pencatatan data otomatis ke spreadsheet, tanpa perlu membangun sistem dari nol," jelasnya.

Hingga pertengahan tahun 2026, ekosistem mitra Innovasia.id telah mencatat kinerja yang signifikan. Total nilai transaksi (settled value) yang diproses melalui kanal pembayaran berbasis percakapan WhatsApp telah melampaui Rp44 miliar, dengan lebih dari 133 ribu transaksi pembayaran yang berhasil diselesaikan. Infrastruktur tersebut juga telah digunakan oleh lebih dari 67 ribu pengguna unik yang melakukan pembayaran maupun menerima pembayaran langsung melalui percakapan WhatsApp. Pencapaian ini menunjukkan bahwa model conversational payment semakin diterima sebagai solusi transaksi digital yang cepat, praktis, dan minim hambatan.

Nurman menambahkan, pendekatan tersebut membuat perusahaan tidak lagi harus membangun sistem otomasi dari nol atau memiliki kemampuan pemrograman yang kompleks. Logika bisnis cukup dituliskan dalam bentuk prompt, sementara AI akan membantu menghasilkan konfigurasi yang siap dijalankan oleh infrastruktur Innovasia.

"Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa lebih fokus pada kebutuhan bisnisnya. AI membantu menyusun workflow sesuai instruksi pengguna, sedangkan infrastruktur kami mengeksekusi workflow tersebut menjadi sistem pembayaran dan otomatisasi yang siap digunakan," katanya.

Dalam B2B Tech Asia 2026, Innovasia akan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana membangun infrastruktur pembayaran berbasis percakapan yang terintegrasi. Pengunjung juga dapat berdiskusi dengan tim Innovasia mengenai implementasi teknologi tersebut untuk berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari penjualan, layanan pelanggan, hingga otomatisasi operasional.

Selain menghadirkan solusi inovatif dari berbagai perusahaan teknologi, B2B Tech Asia 2026 juga akan diramaikan oleh puluhan pembicara dari perusahaan nasional maupun global seperti SoftBank, AWS, Salesforce, Mekari, Qiscus, Odoo, Zoho, Accurate Indonesia, SMBC Indonesia, hingga DailySocial. Berbagai sesi konferensi akan membahas perkembangan AI, SaaS, digital transformation, fintech, HR technology, marketing technology, hingga customer experience.

Penyelenggara menargetkan ribuan pengunjung dari kalangan pelaku usaha, profesional, pengambil keputusan, dan investor yang ingin menemukan solusi teknologi terbaru untuk meningkatkan daya saing bisnis.

Bagi pelaku usaha yang ingin memahami bagaimana teknologi dapat menyederhanakan proses bisnis sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan, B2B Tech Asia 2026 menjadi kesempatan untuk melihat langsung berbagai inovasi yang akan membentuk masa depan ekosistem B2B di Indonesia.

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.

Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.

"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto mengatakan distribusi pupuk bersubsidi kini menjadi lebih cepat usai pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola.

Titiek, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan sedikitnya 145 aturan yang dinilai menghambat telah dipangkas sehingga pupuk subsidi dapat lebih cepat diterima para petani.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk, ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” kata dia.

Komisi IV, tegas Titiek, akan terus mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menurut dia, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan.

Selain penyederhanaan regulasi, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan itu dinilai mampu meringankan beban biaya produksi petani.

“Pemerintah sudah memberikan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ketua Komisi Sektor Pertanian itu melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Titiek menilai penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Dengan data yang akurat, kebutuhan pupuk, waktu penyaluran, hingga jenis pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditas dapat dipetakan secara lebih tepat.

“Ini diperlukan peran penyuluh-penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Google dilaporkan membatasi penggunaan model kecerdasan buatan (AI) Gemini oleh Meta Platforms Inc. setelah perusahaan media sosial tersebut mengajukan permintaan kapasitas komputasi awan yang melampaui kemampuan pasokan yang ada.

Berdasarkan laporan Mint, keterbatasan pasokan daya pemrosesan ini secara langsung mengganggu dan menunda lini masa eksekusi sejumlah proyek AI internal milik Meta.

Keterbatasan kapasitas pada server Google Cloud ini juga berdampak pada beberapa klien korporasi Google lainnya, namun Meta menjadi pihak yang menerima hantaman paling parah akibat akumulasi permintaan volume model AI yang luar biasa tinggi.

Google mengonfirmasi kepada manajemen Meta sekitar Maret tahun ini mengenai ketidaksanggupan mereka untuk memenuhi seluruh kuota kapasitas Gemini yang ingin dibeli.

Imbas dari pembatasan akses komersial ini, Meta terpaksa menginstruksikan para karyawannya untuk lebih efisien dalam mengonsumsi token AI, yang merupakan unit parameter pengukur intensitas penggunaan kecerdasan buatan.

Kelangkaan daya komputasi ini mencuat sebagai ironi baru di tengah masifnya realisasi belanja modal miliaran dolar AS yang digelontorkan raksasa teknologi untuk pengadaan cip serta pembangunan pusat data baru. Kendala infrastruktur fisik ini tercermin pada neraca keuangan Google Cloud, di mana pendapatan kuartal I/2026 sukses menyentuh angka US$20 miliar, namun laju pertumbuhan optimalnya terganjal oleh keterbatasan perangkat keras.

CEO Google, Sundar Pichai, menyatakan kendala daya komputasi menghalangi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkontribusi pada penumpukan pesanan (backlog) unit komputasi awan yang melonjak hampir dua kali lipat secara kuartalan.

Hubungan bisnis antara kedua raksasa periklanan digital ini sejatinya telah terjalin sejak September 2025 melalui penjajakan pemanfaatan model Gemini dan model sumber terbuka (open-source) Gemma.

Kerja sama tersebut awalnya dirancang agar Meta dapat menyelaraskan (fine-tune) algoritma periklanan mandiri menggunakan data eksternal milik Google guna mendongkrak efektivitas konversi iklan.

Meskipun bersaing ketat di pasar periklanan daring global, Meta tetap membuka opsi kemitraan strategis dengan Google maupun pengembang ChatGPT, OpenAI.

Kolaborasi komputasi ini ditargetkan untuk meningkatkan fitur percakapan pada asisten pintar Meta AI serta memperkuat fungsionalitas fitur-fitur berbasis kecerdasan buatan di seluruh aplikasi media sosial di bawah naungan ekosistem Meta.

MEDAN - Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) 2026 digelar di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Penunjukan Kota Medan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menggerakkan roda ekonomi lokal di tengah tantangan global.

Perhelatan berskala nasional ini menjadi instrumen nyata dari konsep wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berfungsi sebagai stimulan percepatan arus perputaran modal di tingkat daerah. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pelaksanaan Rakernas Apeksi 2026 memegang fungsi krusial dalam melakukan rebranding terhadap citra ibu kota Sumatera Utara ini. Baca juga: APEKSI Sebut Pembangunan di Daerah Lebih Akurat dengan Pusat Data Nasional

Menyikapi momentum besar ini, Tokoh Pemuda Sumatera Utara yang juga eks Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut periode 2018-2021, Alwi Hasbi Silalahi, memberikan pandangan kritis sekaligus optimistis. Ia menegaskan, perhelatan ini adalah panggung pembuktian bagi Kota Medan di mata nasional.

Kelompok kepemudaan siap bersinergi mendukung kesuksesan acara, namun Pemkot Medan dan aparat penegak hukum harus memberikan jaminan penuh terhadap stabilitas wilayah selama rangkaian Rakernas berlangsung. ”Penunjukan Medan sebagai tuan rumah Rakernas Apeksi 2026 ini harus dimanfaatkan secara total,” katanya, Minggu (28/6/2026).

Keberhasilan Medan yang sebelumnya sukses mengelola ajang besar seperti turnamen AFF menjadi bukti bahwa stabilitas keamanan adalah modal utama dalam membangun kepercayaan investor. Ketika kenyamanan kota terjamin, Medan akan semakin diminati sebagai destinasi investasi jangka panjang serta pariwisata alternatif.

Secara ilmiah, industri MICE memiliki karakteristik daya dampak luas melalui multiplier effect (efek pengganda).

Pengeluaran para delegasi dari berbagai pemerintah kota di Indonesia selama acara berlangsung akan langsung mengalir ke berbagai sektor hilir, mulai dari transportasi, akomodasi perhotelan, industri kuliner, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang mendapatkan akses perluasan pasar.

Menurutnya, event ini tidak boleh sekadar menjadi acara seremonial kumpul-kumpul wali kota. Event ini harus menjadi momentum emas untuk menghapus stigma negatif Kota Medan. ”Pemkot Medan harus memastikan infrastruktur siap, dan yang terpenting, jamin keamanan serta kenyamanan para tamu," ujarnya. 3 Tantangan Ini Masih Membebani Pelaku Usaha MICE dan Event

Mantan pimpinan HMI di Sumut ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan langsung sektor UMKM local. Hal ini agar dampak ekonomi dari kunjungan delegasi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar atau hotel berbintang semata.

"Para delegasi yang datang ini adalah kelompok high-yield atau berdaya beli tinggi. Sektor UMKM dan kerajinan lokal khas Medan harus diberi ruang prioritas sebagai etalase utama di lokasi acara. Pemuda Sumatera Utara akan mengawal agar momentum ini benar-benar membawa berkah ekonomi yang merata bagi masyarakat arus bawah," tandasnya.