Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan.

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok negara maju G7 meluncurkan aliansi baru untuk memperkuat ketahanan pasokan mineral kritis dan mengurangi ketergantungan terhadap China yang selama ini mendominasi rantai pasok global sektor tersebut.

Melansir Kantor Berita Anadolu pada Rabu (17/6/2026), para pemimpin G7 menyampaikan keprihatinan terhadap praktik ekonomi nonpasar dan pembatasan ekspor yang dinilai mengancam keamanan ekonomi internasional. Untuk itu, mereka membentuk Critical Minerals Resilience and Production Alliance atau Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis.

Melalui aliansi tersebut, G7 menargetkan ketergantungan terhadap satu pemasok di luar kelompok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen turun menjadi di bawah 60% pada 2030, dengan target jangka panjang mencapai 50% secepat mungkin.

Para menteri terkait juga diminta menetapkan target pengurangan ketergantungan terhadap mineral kritis lainnya sebelum akhir tahun ini.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya G7 memperkuat rantai pasok di antara negara-negara sekutu. Sejak awal 2026, sebanyak 195 proyek terkait mineral kritis telah diumumkan dengan total nilai investasi mencapai 64 miliar euro atau sekitar US$74 miliar.

Untuk melindungi industri dari volatilitas pasar, G7 tengah mengkaji sejumlah instrumen pengaman, mulai dari subsidi selisih harga, mekanisme pengadaan bersama, hingga penetapan harga dasar (price floor).

Selain itu, para pemimpin G7 juga berkomitmen membangun sistem ketertelusuran guna memerangi perdagangan ilegal dan memastikan penerapan standar lingkungan serta ketenagakerjaan yang tinggi.

Program tersebut akan dimulai pada dua komoditas utama, yakni litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahunnya.

Dengan dukungan Badan Energi Internasional (IEA) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), aliansi tersebut juga akan berbagi data untuk mengantisipasi krisis pasokan, membangun cadangan domestik, serta meningkatkan kapasitas daur ulang guna memenuhi sebagian besar kebutuhan mineral G7 pada 2030.

Saat ini, pasar mineral kritis global masih didominasi China yang menguasai lebih dari 90% pemurnian unsur tanah jarang dunia, sekitar 80% grafit untuk baterai, serta sebagian besar pengolahan litium dan kobalt.

Sementara itu, negara-negara kaya sumber daya seperti Australia untuk litium, Chile untuk tembaga, Indonesia untuk nikel, dan Republik Demokratik Kongo untuk kobalt masih sangat bergantung pada infrastruktur pemrosesan China untuk mengubah bahan mentah menjadi komponen siap pakai.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk Pertamax, berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan.

Pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.

Dengan meningkatnya harga minyak dunia, kata Anggia, BUMN pada akhirnya perlu melakukan penyesuaian.

"Dengan fluktuasi harga yang semakin dinamis, para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia, turun. Pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," jelasnya.

Anggia menekankan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar subsidi tetap dipertahankan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dex Series dan lainnya mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga minyak mentah dunia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz mulai 19 Juni 2026 diperkirakan menjadi sentimen positif bagi sektor manufaktur nasional setelah beberapa bulan dibayangi lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok global. Namun, normalisasi jalur perdagangan tersebut belum otomatis mengembalikan kinerja manufaktur dalam waktu singkat.

Tidak dipungkiri, aktivitas manufaktur terutama sektor yang bergantung pada energi dan bahan baku impor sangat terdampak ketika jalur perdagangan Selat Hormuz ditutup. Sebelum konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz.

Gangguan pada jalur pelayaran strategis tersebut sempat mendorong kenaikan harga minyak, ongkos logistik, hingga premi asuransi pengiriman yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi industri.

Dengan dibukanya kembali jalur tersebut, harga minyak dunia mulai terkoreksi sehingga biaya impor energi maupun transportasi diperkirakan ikut menurun. Namun, transmisi ke sektor riil menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, akan berlangsung bertahap karena penyesuaian tarif pengiriman, harga bahan baku antara, hingga kontrak pembelian membutuhkan waktu.

"Manfaat terbesar kemungkinan baru akan lebih terasa pada kuartal III/2026 ketika rantai logistik global mulai kembali stabil," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Adapun sektor yang paling diuntungkan dengan dibukanya Selat Hormuz adalah industri dengan struktur biaya yang didominasi energi dan bahan baku impor, seperti petrokimia, plastik, tekstil, baja, keramik, dan kaca. Penurunan harga energi memberi ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan utilisasi pabrik sekaligus memperbaiki efisiensi operasional.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa keputusan perusahaan untuk meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi investasi tetap ditentukan oleh prospek permintaan. Selama beberapa bulan terakhir, aktivitas manufaktur lebih banyak ditopang oleh membaiknya permintaan domestik dibandingkan faktor eksternal.

"Stabilitas biaya memang penting, tetapi faktor penentu utama tetap berada pada kekuatan pasar. Pelaku usaha juga masih mencermati perkembangan geopolitik, arah suku bunga global, dan kondisi perdagangan internasional," katanya.

Recovery Tidak Singkat

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Industri Pantau Harga

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyampaikan, industri tekstil menyambut positif meredanya konflik di Timur Tengah.

"Iya bagus kalau memang ada gencatan senjata. Semoga hasil ini sifatnya permanen dan tidak ada eskalasi lagi," harapnya.

Meski demikian, dia mengatakan harga bahan baku tekstil hingga kini masih bergerak fluktuatif karena sebagian besar industri masih menggunakan persediaan yang dibeli saat harga minyak berada pada level tinggi.

Menurutnya, penurunan harga bahan baku baru akan terjadi setelah harga petrokimia menyesuaikan pelemahan harga minyak dunia.

"Kalau bahan baku petrokimianya turun karena dampak turunnya harga minyak, pasti akan di-adjust juga harganya," kata Aqil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, industri plastik nasional kini tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan bahan baku dari Timur Tengah karena telah melakukan diversifikasi sumber impor sejak konflik terjadi. Akan tetapi, pembukaan Selat Hormuz tetap diperkirakan mempercepat penurunan harga bahan baku karena pasokan energi global kembali meningkat.

"Sekarang memang trennya turun karena harga energi lagi turun dan nanti kalau Selat Hormuz dibuka, pasokannya lebih banyak, akan mempercepat penurunan tadi," tuturnya kepada Bisnis.

Selain faktor tersebut, Fajar menilai pelemahan harga juga dipengaruhi kondisi pasar China yang tengah mengalami keterbatasan bahan baku sehingga mengurangi ekspor produk petrokimia ke pasar global.

Di pasar domestik, permintaan produk plastik disebut masih cukup baik. Namun, sejumlah produsen memilih menurunkan utilisasi sementara waktu, untuk menghabiskan stok lama yang dibeli pada harga tinggi sebelum membeli bahan baku dengan harga baru yang lebih murah.

Menurutnya, harga bahan baku telah turun sekitar Rp4.000 per kilogram dalam beberapa pekan terakhir. Harga resin juga diperkirakan turun mendekati US$1.100 per metrik ton atau semakin dekat dengan level sebelum konflik.

"Artinya harga barang plastik lebih murah lagi dan makin dekat ke harga normal," katanya.

Meski prospek biaya produksi membaik, Fajar mengingatkan industri masih menghadapi tantangan lain, terutama ketersediaan feedstock dan keandalan pasokan listrik. Pemadaman listrik yang lebih sering terjadi di sejumlah kawasan industri, khususnya di Jawa Timur, disebut telah menekan utilisasi pabrik karena proses produksi membutuhkan waktu berjam-jam hingga beberapa hari untuk kembali normal.

Dia berharap penurunan harga energi juga diikuti perbaikan keandalan pasokan listrik sehingga utilisasi industri dapat kembali meningkat. “Dengan turunnya harga komoditi ini PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik,” sebutnya.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan daya saing manufaktur, Inaplas mendorong pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengawasan impor yang lebih ketat, khususnya terhadap produk plastik jadi.

“Impor bahan baku jadi plastik jangan sampai banjir. Bahan baku juga diamankan biar supply-demand bisa memberikan napas untuk pasokan lokal. Tapi yang jelas kali ini harga lokal jauh lebih murah daripada harga impor,” tambah Fajar.

PMI Manufaktur Indonesia

• Jan 2025: 51,9
• Feb 2025: 53,6
• Mar 2025: 52,4
• Apr 2025: 46,7
• Mei 2025: 47,4
• Jun 2025: 46,9
• Jul 2025: 49,2
• Agt 2025: 51,5
• Sep 2025: 50,4
• Okt 2025: 51,2
• Nov 2025: 53,5
• Des 2025: 51,2
• Jan 2026: 52,6
• Feb 2026: 53,8
• Mar 2026: 50,1
• Apr 2026: 49,1
• Mei 2026: 50,0

Sumber: S&P Global

Total Nilai Indeks Kepercayaan Industri

• Mei 2025: 52,11
• Juni 2025: 51,84
• Juli 2025: 52,89
• Agustus 2025: 53,55
• September 2025: 53,02
• Oktober 202553,50
• November 2025: 53,45
• Desember 2025: 51,90
• Januari 2026: 54,62
• Februari 2026: 54,02
• Maret 2026: 51,86
• April 2026: 51,75
• Mei 2026: 53,56

Sumber: Kemenperin

IDXChannel - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2026.

Menurutnya, paket insentif tersebut difokuskan pada dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni–Juli dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik dan sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih kuat pada paruh kedua tahun ini.

“Memasuki semester II 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun,” kata Qodari saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim, di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, Qodari memaparkan rincian paket stimulus tersebut. Untuk periode libur sekolah pada Juni–Juli 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar untuk memberikan diskon tarif transportasi darat dan laut dengan target penerima manfaat mencapai 3,07 juta orang.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk transportasi kereta api dan kapal laut, serta diskon 100 persen atas tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp472,7 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,4 miliar untuk stimulus tarif transportasi nonudara dengan target sekitar 2,87 juta pengguna.

Di periode yang sama, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran sebesar Rp722 miliar dalam bentuk insentif PPN DTP bagi transportasi udara yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, stimulus tersebut dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri transportasi dan pariwisata.

“Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset kripto yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali meraih penghargaan Notable Enterprise in Regulatory Compliance dengan predikat Gold dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026. Penghargaan ini menjadi yang kedua kalinya secara berturut-turut diraih PINTU, sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya perusahaan aset kripto yang memperoleh pengakuan tersebut dalam dua tahun beruntun.

Pencapaian ini dinilai penting di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang membutuhkan ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan investor serta mendukung perkembangan industri aset digital yang berkelanjutan.

VP Legal, Compliance, & Government Relations PINTU, R Wisnu Renansyah Jenie, mengatakan dinamika industri keuangan digital menuntut pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Dinamika industri terus menuntut para pelaku usaha untuk tetap menjaga komitmennya dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sambil terus memaksimalkan inovasi yang dibutuhkan pasar serta memastikan industri ini memberikan keamanan yang maksimal bagi masyarakat. Kami mengapresiasi Hukumonline atas penghargaan yang diberikan kepada PINTU yang menegaskan kami sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi praktik tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab," ujar Renansyah dalam keterangan, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, kepatuhan regulasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya, terutama di sektor aset kripto yang terus berkembang dan menarik minat investor domestik.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih PINTU. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat praktik tata kelola dan kepatuhan yang adaptif serta berintegritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan udara Israel di wilayah Lebanon selatan terus berlanjut meski Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai kesepakatan yang dijadwalkan ditandatangani secara resmi pada Jumat mendatang untuk mengakhiri konflik di berbagai front.

Badan berita resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan bahwa drone Israel melancarkan tiga serangan di wilayah Tyre yang menyebabkan sejumlah korban luka. Serangan drone lainnya juga menyasar distrik Bint Jbeil di Provinsi Nabatieh pada Rabu (17/6/2026).

Sebelumnya, pasukan Israel juga melancarkan serangan udara ke pinggiran Kfar Tebnit serta menggempur kota Nabatieh al-Fawqa dan kawasan perbukitan Ali al-Taher.

Di sisi lain, kelompok Hizbullah dilaporkan membalas dengan menembakkan sedikitnya 10 roket ke arah pasukan Israel di sekitar Kfar Tebnit.

Konflik di Lebanon dinilai menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap implementasi kesepakatan AS-Iran. Teheran memperingatkan bahwa serangan baru Israel di Lebanon maupun pendudukan yang terus berlangsung atas wilayah Lebanon akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Menurut laporan Al Jazeera, intensitas kekerasan memang menurun sejak kesepakatan AS-Iran diumumkan. Namun, serangan di lapangan belum sepenuhnya berhenti. Sejumlah sumber keamanan meyakini militer Israel tengah berupaya menguasai lebih banyak wilayah strategis, terutama dataran tinggi di sekitar Nabatieh.

Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Teheran, Mohammad Eslami, mengatakan Lebanon menjadi salah satu prioritas utama Iran ketika memulai negosiasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Menurutnya, respons militer Iran terhadap serangan Israel menunjukkan keseriusan Teheran dalam mendukung Lebanon, pemerintahnya, serta kelompok-kelompok perlawanan di negara tersebut.

“Ketika Iran tidak hanya membalas serangan Israel di Dahiyeh dan Beirut, tetapi juga melancarkan serangan pendahuluan ke wilayah Israel, mereka menunjukkan keseriusan dalam mendukung Lebanon, rakyat Lebanon, pemerintah Lebanon, dan kelompok-kelompok perlawanan di negara itu,” kata Eslami dikutip dari Al Jazeera, Rabu (17/6/2026).

Kesepakatan AS-Iran juga memunculkan pertanyaan mengenai jalur negosiasi terpisah antara Israel dan pemerintah Lebanon yang telah berlangsung sejak April.

Diplomat Israel dan Lebanon telah menggelar empat putaran pembicaraan langsung di Washington, meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni.

Pada Rabu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa perundingan antara Lebanon dan Israel berjalan secara terpisah dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

JAKARTA - Maskapai berbiaya rendah asal China , Spring Airlines resmi membuka dua rute penerbangan internasional langsung menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Kehadiran rute baru tersebut memperkuat konektivitas udara antara Indonesia dan China sekaligus menambah pilihan penerbangan bagi pelaku bisnis, wisatawan, maupun masyarakat yang bepergian antarkedua negara.

Spring Airlines mulai melayani penerbangan rute Guangzhou (CAN)–Jakarta (CGK) sejak 16 Juni 2026 dengan frekuensi tiga kali seminggu. Sementara itu rute Shenzhen (SZX)–Jakarta (CGK) mulai beroperasi pada 17 Juni 2026 dengan frekuensi dua kali seminggu.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi mengatakan, pembukaan dua rute baru tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas konektivitas udara antara Indonesia dan ChinaHarga Avtur Makin Mahal, Maskapai Raksasa AS Mendadak Batalkan 6 Rute Penerbangan!

"Hadirnya Spring Airlines menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan maskapai internasional terhadap potensi pasar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta," kata Heru dalam keterangannya, Selasa (17/6/2026).

Menurut dia, pembukaan rute Guangzhou dan Shenzhen menuju Jakarta tidak hanya memperbanyak pilihan penerbangan internasional bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, perdagangan, investasi, hingga hubungan bisnis antara Indonesia dan China.

Heru mengungkapkan, saat ini Bandara Soekarno-Hatta melayani sebanyak 69 maskapai penerbangan reguler dan tidak berjadwal (irregular) dengan jaringan mencapai 123 destinasi internasional dan 70 destinasi domestik.

Dengan tambahan layanan dari Spring Airlines, posisi Bandara Soekarno-Hatta sebagai hub penerbangan internasional terbesar di Indonesia semakin kuat. Pengelola bandara berharap perluasan jaringan penerbangan internasional dapat meningkatkan arus wisatawan dan aktivitas ekonomi lintas negara.

Sebelumnya, maskapai asal Korea Selatan, T’way Air, juga telah membuka penerbangan langsung rute Seoul (ICN)–Jakarta (CGK) sejak 29 April 2026 dengan frekuensi lima kali dalam sepekan. Penambahan sejumlah rute internasional tersebut menunjukkan tingginya minat maskapai asing untuk memperluas jaringan penerbangan menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Berikut Jadwal Rute Baru Spring Airlines ke Jakarta:

Guangzhou (CAN) – Jakarta (CGK): mulai beroperasi 16 Juni 2026, frekuensi 3 kali per minggu

Shenzhen (SZX) – Jakarta (CGK): mulai beroperasi 17 Juni 2026, frekuensi 2 kali per minggu.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Merek-merek otomotif asal China semakin menunjukkan taringnya di Malaysia. Dalam kurun waktu sekitar empat tahun, pangsa pasar mobil China di negara tersebut melonjak drastis dari hanya 0,08 persen menjadi hampir 9 persen.

Berdasarkan data registrasi kendaraan baru yang dihimpun media otomotif Malaysia, Paultan, tren pertumbuhan mobil China terus berlanjut dan menjadi salah satu fenomena paling mencolok di industri otomotif negeri jiran dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2022, hanya 578 unit mobil merek China yang tercatat dalam registrasi kendaraan baru dari total pasar sebanyak 744.762 unit. Saat itu, kontribusi mobil China terhadap keseluruhan pasar masih sangat kecil, yakni sekitar 0,08 persen.

Namun situasinya berubah dengan cepat. Pangsa pasar mobil China meningkat menjadi 1,27 persen pada 2023, lalu melonjak ke level 4,01 persen pada 2024. Tren positif tersebut terus berlanjut sepanjang 2025 sebelum akhirnya mencapai 8,92 persen dalam lima bulan pertama 2026.

Dengan capaian tersebut, hampir satu dari setiap 11 mobil baru yang terjual di Malaysia kini berasal dari merek China. Pertumbuhan ini menjadi salah satu yang tercepat dibandingkan kelompok merek otomotif lainnya.

Tidak hanya dari sisi pangsa pasar, dominasi mobil China juga mulai terlihat dalam daftar merek terlaris di Malaysia. Beberapa nama bahkan berhasil menyalip merek-merek global yang selama ini cukup kuat di negara tersebut.

Omoda Jaecoo tercatat menempati posisi kelima merek dengan penjualan tertinggi sepanjang 2025 setelah membukukan penjualan 17.845 unit. Sementara itu, BYD berada di peringkat keenam dengan 14.407 unit dan Chery di posisi kedelapan dengan 12.942 unit.