Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan terdapat sejumlah bentuk penyimpangan pada rekening tidak aktif atau dormant. Salah satu temuannya bahkan pada rekening perbankan milik penerima bantuan sosial (bansos) maupun instansi pemerintah.

Terkait dengan penerima bansos, PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening yang tidak pernah dipakai atau dormant selama lebih dari tiga tahun.

"Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun hanya mengendap, dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran," ungkap Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025).

Selain itu, lembaga intelijen keuangan tersebut menemukan bahwa sejumlah instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran juga memiliki rekening dormant.Jumlah yang ditemukan mencapai lebih dari 2.000 rekening dengan dana mengendap Rp500 miliar.Natsir menyebut bahwa secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.

Lebih jauh lagi, lembaganya turut menduga beberapa rekening dormant rentan disalahgunakan untuk tindak pidana. Hal itu terungkap dari hasil analisis maupun pemeriksaan PPATK sejak 2020.

Natsir memaparkan bahwa awalnya terdapat lebih dari 1 juta rekening perbankan yang dianalisis berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Sebanyak 150.000 diantaranya lalu ditemukan dormant, setelah sebelumnya digunakan untuk tindak pidana.

"Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150.000 rekening adalahnominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi tidak aktif/dormant," terangnya.

Tidak sampai di situ, PPATK turut menemukan bahwa lebih dari 50.000 rekening di antaranya tidak ada aktivitas transaksi sebelum digunakan untuk transaksi dana ilegal.

Sebagai salah satu tindak lanjutnya, PPATK sempat memblokir atau menghentikan sementara transaksi lebih dari 140.000 rekening perbankan pada Mei 2025.

Data-data rekening dormant itu diperoleh PPATK dari perbankan. Penghentian sementara itu dilakukan lantaran maraknya penggunaan rekeningdormantmenjadi target kejahatan, tanpa diketahui atau disadari pemiliknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) di Indonesia pada kuartal II 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 15,1 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

Hal itu terungkap dari data realisasi investasi kuartal II 2025 yang disampaikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa (29/7/2025).

Data tersebut merangkum realisasi investasi pada 2021-2025.

Dari data diketahui bahwa realisasi PMA untuk kuartal II 2025 sebesar Rp 202,2 triliun.

Sementara itu, PMA pada kuartal II 2024 lalu sebesar Rp 217,3 triliun. Sehingga, penurunan realisasi investasi yang tercatat dari kuartal II tahun lalu adalah sebesar Rp 15,1 triliun.

Sementara itu, jika merujuk pada data yang sama, realisasi investasi kuartal II terus mengalami kenaikan sejak 2021-2024.

Rinciannya yakni, untuk kuartal II 2021, PMA tercatat sebesar Rp 116,8 triliun.Lalu, pada kuartal II 2022, PMA tercatat mencapai Rp 163,2 triliun.

Pada periode yang sama di tahun 2023, PMA yang terealisasi sebesar Rp 186,3 triliun. Lalu, untuk kuartal II 2024, realisasi investasi asing tembus Rp 217,3 triliun.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kompas.com dari pemberitaan realisasi investasi BKPM pada 2019 dan 2020, tercatat realisasi investasi asing yang juga menurun.

Pada kuartal II 2019, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 104,9 triliun.

Sementara itu, pada kuartal II 2020, realisasi investasi sebesar Rp 97,6 triliun. Sehingga, realisasi investasi kuartal II 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 7,3 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.

Adapun jika dibandingkan, penurunan realisasi investasi kuartal II 2024/2025 ini lebih besar daripada penurunan realisasi investasi di kuartal II 2019/2020.

Penjelasan Menteri Investasi

Dalam konferensi pers realisasi investasi pada Selasa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P.

Roeslani mengatakan bahwa penurunan investasi asing di kuartal II 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 ada kaitannya dengan persaingan negara-negara dunia dalam menarik investor.

"Ya kalau dilihat, memang persaingan untuk menarik investasi ini makin meningkat. Makin meningkat, makin tinggi. Dan bersamaan kan banyak kebijakan-kebijakan. Termasuk AS saja yang menarik investasinya kembali ke AS," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi.

"Ini yang kita juga harus navigasikan secara baik dan benar," tuturnya.

Rosan bilang, pemerintah saat ini sudah semakin menyederhanakan aturan investasi.

Kemudian, pemerintah juga meningkatkan kapasitas SDM yang selama ini mengurusi soal perizinan hingga realisasi investasi.

Selain itu, berbagai kunjungan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri disebutnya juga membantu masuknya modal ke Tanah Air.

"Dengan adanya Bapak Presiden ini berkunjung ke banyak negara, dan alhamdulillah saya juga selalu mendampingi, itu boleh saya sampaikan pasti ada sesi-nya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang ada di negara tersebut," ungkap Rosan.

"Termasuk juga dengan keberadaan Danantara ini. Danantara itu juga menurut kami sangat-sangat membantu gitu. Karena begitu investor masuk, mau masuk, kita juga sampaikan ke mereka. Danantara kita bisa ikut masuk bersama-sama dengan mereka," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten produsen cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) melaporkan kinerja keuangan semester I 2025 yang terkoreksi secara nominal akibat dinamika perdagangan global.

Sepanjang Januari–Juni 2025, MARK membukukan pendapatan sebesar Rp 380,8 miliar, turun
16,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 455,4 miliar.

Laba bersih MARK juga mengalami koreksi sebesar 10,8 persen menjadi Rp 131,3 miliar dari Rp 147,2 miliar pada semester I 2024.

Dok. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Ilustrasi pabrik cetakan sarung tangan karet.

Kinerja keuangan MARK terpengaruh kebijakan tarif impor AS

Penurunan penjualan pada semester I 2025 terutama disebabkan perlambatan permintaan atas produk cetakan sarung tangan, seiring dengan sikap wait and see dari para pelaku industri global yang masih menunggu kejelasan terkait kebijakan tarif impor baru dari pemerintah Amerika Serikat.

Meskipun MARK tidak mengekspor langsung ke pasar AS, ketidakpastian ini berdampak pada beberapa pelanggan utama di negara mitra dagang seperti Malaysia, China dan Thailand, sehingga turut memengaruhi volume pesanan dan memicu konsolidasi sementara di industri sarung tangan global.

Kendati mengalami tekanan dari sisi pendapatan, MARK menjaga margin keuntungan. Gross Margin tercatat sebesar 51,2 persen, menurun dari 52,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Sementara itu, margin operasional naik menjadi 42,4 persen dari 41,3 persen dan Net Margin tumbuh menjadi 34,5 persen dari 32,3 persen di semester I 2024.

Dok. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Presiden Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Ridwan Goh.

Selain itu, beban penjualan turun 36,5 persen menjadi Rp 5,4 miliar, sedangkan beban umum dan administrasi turun 34,5 persen menjadi Rp 28 miliar.

"Kinerja yang ditunjukkan pada semester I memperlihatkan bahwa fundamental perseroan tetap kokoh, dengan laba operasional sebesar Rp 161,5 miliar dan laba sebelum pajak sebesar Rp 167,8 miliar," kata Direktur Utama MARK Ridwan Goh dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

Melihat kondisi keuangan yang solid, imbuh perseroan, MARK terbuka untuk kembali membagikan dividen interim kepada pemegang saham, sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya, sejalan dengan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

“Meski terdampak tidak langsung dari perang tarif AS, yang mengakibatkan permintaan cetakan sarung tangan menurun di beberapa negara perusahaan tetap mencatat pertumbuhan margin laba bersih, ini mencerminkan ketahanan model bisnis dan strategi diversifikasi negara ekspor yang kami terapkan,” ujar Ridwan.

MARK diversifikasi negara tujuan ekspor

Sebagai strategi pertumbuhan ke depan, imbuh Ridwan, MARK secara aktif memperluas jangkauan ke negara-negara dengan potensi permintaan besar seperti China dan India.

Kedua negara tersebut saat ini tengah mengembangkan industri sarung tangan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan bisnis dan membuka pasar baru yang lebih stabil dari sisi regulasi perdagangan internasional," tutur Ridwan.

Keyakinan ini didukung kerangka kebijakan yang berhati-hati, dan sinergi bauran kebijakan efektif antara pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan, keputusan S&P yang mengafirmasi peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil merefleksikan kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan kuatnya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Keyakinan ini didukung kerangka kebijakan yang berhati-hati, dan sinergi bauran kebijakan efektif antara pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Ke depan, menurut BI, peningkatan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia akan ditentukan oleh peningkatan kapasitas pembayaran utang luar negeri, antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan luar negeri atau terjadi penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Di sisi lain, peringkat Indonesia dapat diturunkan apabila peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB di atas tiga persen secara persisten, rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara melebihi 15 persen, atau terdapat pelemahan penerimaan ekspor secara struktural dan berkepanjangan.

BI pun menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi terkendali pada kisaran target, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, BI juga akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi selaras dengan program Asta Cita.

Selain itu, BI juga akan memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sebelumnya pada 30 Juli 2024, S&P Global Ratings (S&P) memberikan peringkat sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Terbaru pada 29 Juli 2025, lembaga pemeringkat itu kembali mempertahankan peringkat yang sama untuk Indonesia.

Afirmasi ini didukung oleh outlook pertumbuhan yang dinilai kuat, kerangka kebijakan fiskal yang sehat, dan beban utang luar negeri dan Pemerintah yang relatif rendah.

Sementara itu, outlook stabil mencerminkan pandangan S&P bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan defisit fiskal di bawah tiga persen untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Selanjutnya, pengembangan industri berbasis komoditas (hilirisasi) yang sedang berlangsung diperkirakan dapat menjaga stabilitas eksternal ke depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Hamid Fahmy Zarkasyi, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI atas profesionalismenya dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk kesejahteraan umat.

Pujian tersebut disampaikan langsung saat Hamid melakukan audiensi ke Kantor Baznas RI di Jakarta, Selasa (29/7). Ia diterima oleh Ketua Baznas RI, Noor Achmad, bersama jajaran pimpinan, termasuk Kol. Caj. (Purn) Nur Chamdani.

"Saya sangat mengapresiasi Baznas karena sudah sangat luar biasa kinerjanya. Saya mungkin ingin memberikan usulan, sebaiknya ada sedikit prioritas terhadap asnaf yang delapan kelompok itu," ujar Hamid.

Hamid menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar dana yang dihimpun Baznas tidak hanya fokus untuk bantuan jangka pendek, tetapi juga untuk pengembangan kapasitas SDM Islam jangka panjang.

"Program-programnya sejauh ini sudah sangat bagus sekali, sudah sangat kredibel dan profesional. Saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi," katanya.

Menanggapi hal itu Noor Achmad menyambut positif masukan dan apresiasi dari UNIDA Gontor serta menyampaikan peluang kerja sama ke depan dalam menyejahterakan umat.

Ia menegaskan komitmen Baznas untuk terus mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi pemberdayaan umat.

"Kami terus berupaya agar zakat tidak hanya sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai pendorong kemandirian dan pengembangan potensi umat Islam," ucapnya.

Noor Achmad juga berharap, kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Baznas dan UNIDA Gontor.

"Kami berharap dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam berbagai bidang, terutama di sektor pendidikan, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya manusia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi menargetkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikontribusikan menyentuh Rp3,6 triliun pada 2025.

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi PNBP Bakti 2024 yang mencapai Rp8 triliun, jumlah tersebut turun 55%.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan secara total target PNBP Komdigi pada 2025 sebesar Rp25,2 triliun dengan PNBP dari biaya hak penggunaan frekuensi, denda, dan lain sebagainya mencapai Rp21,6 triliun.

Dia menjelaskan pencapaian atas realisasi PNBP pada 2024 bersumber dari beberapa pendapatan yang tidak masuk ke dalam target, seperti pendapatan belanja tahun yang lalu, denda administrasi, pendapatan umum, dan pendapatan lainnya.

Dengan kondisi tersebut maka pencapaian pada 2024 terlihat lebih besar dibandingkan target 2025. Namun sebenarnya tidak demikian.

“Tidak terjadi penurunan [target realisasi], hal tersebut menunjukkan bahwa nilai realisasi pendapatan Komdigi berada di atas target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” kata Ismail kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Sejalan dengan peningkatan tersebut, kata Ismail, Komdigi akan berupaya terus menjaga keseimbangan antara regulatory cost dengan komitmen operator untuk terus menggelar jaringan telekomunikasi yang berkualitas.

Diketahui Bakti telah menyalurkan internet ke 27.805 titik di seluruh wilayah tertinggal di Indonesia. Melalui program Akses Internet (AI) puluhan ribu titik tersebut mendapat internet dari satelit Multifungsi Satria-1.

Satelit Satria-1 merupakan satelit Geostasioner yang mengorbit pada ketinggian 36.000 kilometer di atas permukaan bumi. Satelit ini memiliki kapasitas 150 Gbps, dan menjadi satelit GEO dengan kapasitas terbesar di Indonesia saat ini.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan Satelit Satria-1 berperan penting dalam menghubungkan daerah yang belum terkoneksi. Berbagai sektor menerima manfaat besar dari teknologi ini.

“Terdapat puluhan ribu titik mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan terlayani Satelit Satria-1,” kata Indah

Fadhilah mengatakan total ada 27.805 titik yang telah menerima akses internet Satria-1. Bakti berharap pada tahun ini jumlahnya dapat menyentuh 30.000 titik.

Sementara itu berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, sektor yang paling banyak mendapat manfaat dari Akses Internet Bakti adalah sektor pendidikan dengan 19.598 titik. Kemudian sektor pemerintahan (5.287 titik), sektor kesehatan (1.362 titik), pertahanan dan keamanan (455 titik), komunitas (394 titik), tempat ibadah (368 titik), pariwisata (132 titik), layanan bisnis (188 titik), dan transportasi publik (21 titik).

Adapun berdasarkan wilayahnya, sebanyak 7.464 titik (26,85%) berada di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi sebanyak 4.816 titik (17,32%), Pulau Jawa sebanyak 4.738 titik (17,03%), Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3.857 titik (13,88%), Kalimantan sebanyak 3.791 titik (13,63%), Maluku sebanyak 1.514 titik (5,45%), dan terakhir Papua sebanyak 1.625 titik (5,84%).

Langkah Bakti dalam menyalurkan internet 4G ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghasilkan efek domino yang cukup besar. Salah satunya naiknya kemampuan dan daya saing digital masyarakat Indonesia di daerah tertinggal.

East Ventures melaporkan daya saing digital Indonesia meningkat lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2025.

Melalui Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025, East Ventures menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menjelaskan penanaman modal asing yang mengalami kontraksi pada kuartal II/2025, secara tahunan maupun kuartalan, sebagai akibat dari persaingan penanaman modal yang ketat di level global.

Di samping tensi geopolitik, kebijakan-kebijakan yang penuh kejutan dari Presiden AS Donald Trump turut memberikan efek terhadap realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.

“Memang persaingan untuk menarik investasi ini semakin meningkat semakin tinggi, saat bersamaan banyak kebijakan-kebijakan, termasuk AS yang ingin menarik investasinya kembali ke AS,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/7/2025).

Rosan menuturkan bahwa kepastian aturan dan kebijakan dari pemerintah masih menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan investasi asing. Sekalipun Indonesia kaya dengan mineral, perkebunan, pertanian, dan laut, tetapi investor kerap mempermasalahkan aturan yang tidak pasti.

Sejumlah strategi Rosan lakukan, mulai dari perbaikan aturan hingga sosialisasi kepada para investor. Termasuk memperbaiki kepastian hukum yang menjadi keluhan investor.

Sementara dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan untuk investasi di Indonesia, pemerintah menggunakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk ikut serta investasi.

“Saya akui memang enggak mudah meyakinkan mereka [investor asing] untuk menjaga agar investasi masuk. Dengan berbagai macam usaha yang kami lakukan, baik dari peningkatan kebijakan, manusia, dan potensinya, prosesnya, ya, Alhamdulillah ini bisa [tetap masuk],” tutur Bos Danantara tersebut.

Indonesia Masih Jadi Pilihan Investasi

Data BKPM menunjukkan bahwa PMA kuartal II/2025 yang mencapai Rp202,2 triliun ini kontraksi sebesar 6,95% secara tahunan atau (year on year/YoY) dan 12,24% secara kuartalan atau (quarter to quarter/QtQ).

Pada kuartal sebelumnya, PMA tercatat melesat ke posisi Rp230,4 triliun. Sementara pada kuartal II/2024 lalu, investasi langsung dari asing yang masuk ke Tanah Air senilai Rp217,3 triliun.

Meski demikian, investor domestik justru mencatat pertumbuhan yang signifikan sehingga target tahun ini masih dalam jalurnya. Pada kuartal II/2025, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp275,5 triliun atau tumbuh 30,5% (YoY) dan 17,3% (QtQ).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai meski terjadi kontraksi, investasi secara umum tumbuh sebesar 11% YoY mencapai Rp942,9 triliun pada kuartal II/2025 di tengah situasi ketidakpastian global dapat dianggap sebagai kinerja yang baik.

“Meskipun terjadi penurunan FDI, capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap menarik, terutama oleh investor domestik yang mampu mengompensasi penurunan investasi asing,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).

Kinerja realisasi investasi ini justru menegaskan bahwa ekonomi domestik memiliki resiliensi yang cukup kuat di tengah dinamika eksternal yang kurang kondusif.

Meskipun demikian, Josua tetap mengingatkan bahwa pemerintah harus mewaspadai bahwa ketidakpastian global yang berkelanjutan dapat berdampak negatif jika tidak ada langkah-langkah mitigasi kebijakan dari pemerintah untuk mempertahankan daya tarik investasi asing.

Bisnis.com, JAKARTA– Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium Selasa (29/7/2025) saham Telkom (TLKM), kekayaan Prajogo Pangestu, hingga target saham PWON jelang dividen.

1. Mereka yang Kompak Balik Arah di Saham TLKM

Tiga pemodal kakap emiten BUMN PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) kompak balik arah sepanjang Juli 2025. Menurut data Bloomberg, Selasa (29/7/2025), setidaknya tiga firma investasi global sepanjang bulan ini kembali mengakumulasi setelah pada Juni 2025 memangkas sebagian kepemilikan mereka. Berita selengkapnya klik di sini

2. Peta Kekayaan Konglomerat Prajogo Pangestu hingga Grup Salim, Energi Hijau Makin Bikin Tajir

Di tengah derasnya arus akuisisi para konglomerat papan atas Indonesia menjalani ‘perlombaan senyap’, bukan hanya untuk memperluas kerajaan bisnis, namun juga mempertebal kekayaan pribadi mereka untuk mempertahankan posisi sebagai orang paling kaya di Indonesia. Berita selengkapnya klik di sini

3. Kisi-kisi Saham Batu Bara ADMR, ITMG, PTBA Cs di Tengah Surutnya Belanja China

Seiring surutnya belanja batu bara termal China, saham-saham terkait batu bara logam (metallurgical) dinilai akan lebih bertenaga untuk melaju. Berikut rekomendasi teranyar untuk sejumlah emiten penambang batu bara, ADRO, ADMR, ITMG, hingga PTBA. Berita selengkapnya klik di sini

4. Gerak-gerik BlackRock di Saham Produsen Susu ULTJ Sepanjang 2025

5. Kisi-Kisi Terbaru Target Saham PWON Jelang Bayar Dividen 2025

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan solusi pembayaran yang lebih fleksibel bagi nasabah dalam menghadapi kebutuhan medis yang bersifat mendesak maupun terencana di Rumah Sakit Umum (RSU) San Medical Center.

Solusi tersebut adalah program cicilan 0% hingga 12 bulan untuk berbagai kebutuhan pelayanan nasabah yang menjadi pasien di RSU San Medical Center.

Program tersebut merupakan kolaborasi BCA bersama RSU San Medical Center dalam mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Dan selain program tersbut, BCA juga membiayai pembangunan gedung RSU San Medical Center yang telah berjalan sejak Juli 2024 lalu.

Lebih lanjut, bertempat di RSU San Medical Center Cikampek, Jawa Barat, pada 25 Juli 2025, seremoni peresmian program kerja sama ini dihadiri oleh Direktur PT Sentul Sarana Medika Hj. Hera Melinda, SE, MMRS, Direktur RSU San Medical Center Dr. dr. H. Budi Santoso, SpOG, MMRS, MHKes, CMC, FIHFAA, Dewan Pengawas RSU San Medical Center Dr. Dicky Budiman, B. Med., MD., MScPH., Ph.D, Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, Kepala Kantor Wilayah I BCA Hianni, serta EVP Commercial & SME Banking Division Freddy Iman.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pasien, khususnya nasabah BCA yang memanfaatkan layanan di RSU San Medical Center.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyampaikan, “Kami bangga dapat melanjutkan kemitraan strategis dengan RSU San Medical Center yang telah terjalin sejak 2019. Dengan hadirnya program cicilan 0% ini, kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi nasabah sekaligus mendukung kenyamanan pasien dalam mengakses layanan kesehatan yang optimal.”

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta publik tidak khawatir Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih gagal melunasi pinjaman yang diberikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga 6 persen per tahun. Ia mengatakan musuh dari program Kopdes Merah Putih ini adalah keraguan dan ketakutan yang berlebihan.

"Jangan berpikirnya negatif," kata Budi Arie di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Budi Arie, sikap waspada memang merupakan hal yang penting dalam hal ini. Namun, ujarnya, jangan sampai dijadikan sebagai ketakutan yang berlebihan.

"Enggak boleh takut, kalau macet gimana. Sekarang, kalau untung gimana? Sekarang balik mikirnya adalah kalau Kopdes Merah Putih ini untung, akan diberikan kepada pemerintah desa juga. Jangan berpikir kalau macet, kalau macet. Bisnisnya itu sangat kompetitif," kata eks Menteri Komunikasi dan Informasi itu.

Ketentuan yang mengatur dana desa digunakan sebagai jaminan untuk melunasi pinjaman Kopdes Merah Putih tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasal 11 menyatakan bahwa dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil perjanjian pinjaman yang telah jatuh tempo, bank bisa menyampaikan surat permohonan penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman.

Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk Pinjaman Kopdes Merah Putih (KDMP), dan/atau KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum untuk pinjaman Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

"Penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana desa untuk KDMP atau DAU/DBH untuk KKMP," demikian tertulis di dalam beleid tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana desa akan menjadi jaminan pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih, ketika rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam rapat tersebut, anggota DPD dari daerah pemilihan Provinsi Jambi Elviana mengemukakan keresahannya ihwal penggunaan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Elviana menyebut tidak semua desa memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengelola keuangan. “Kalau memang Kopdes Merah Putih ini akan menggunakan dana desa, ini akan menjadi suatu bencana bagi keuangan desa,” kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Merespons hal tersebut, Sri Mulyani mengakui bahwa kapasitas setiap desa berbeda-beda. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menggunakan skema dana desa sebagai penjamin apabila koperasi akan meminjam dari bank. “Kalau ternyata tadi desanya ada desa yang terampil, bagus, pasti kegiatan ekonominya akan berkelanjutan. Tapi kalau desanya belum punya kapasitas pasti bank akan mengatakan wah nanti kalau macet seperti apa,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut Kemenkeu akan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk memetakan kapasitas masing-masing desa. Baik dari sisi tata kelola, capacity building, hingga struktur laporan keuangan. Bendahara Negara itu mengatakan skema dana desa sebagai penjamin bertujuan agar sektor perbankan bisa turut membangun perekonomian desa, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Sri Mulyani berharap dana desa sekitar Rp 70 triliun per tahun bisa menjadi katalis untuk Kopdes Merah Putih. “Kami harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehati-hatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Sri Mulyani.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap efek samping suplemen yang tidak jelas asal-usulnya, kebutuhan akan produk kesehatan yang aman, terpercaya, dan berbasis alam semakin nyata. Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan khasiat, tetapi juga keamanan dan kredibilitas produsen.

Perubahan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk kesehatan yang terpercaya. Beberapa aspek penting menjadi tolok ukur kepercayaan konsumen terhadap produk suplemen.

Salah satunya adalah sertifikasi BPOM untuk memastikan produk telah melalui evaluasi dari otoritas kesehatan nasional. Selain itu juga ada sertifikasi Halal yang menjamin produk sesuai dengan nilai keagamaan, serta Standar ISO guna menunjukkan penerapan sistem manajemen kualitas internasional.

Tak hanya itu saja, Good Manufacturing Practice (GMP) dalam proses produksi memastikan setiap tahap produksi dilakukan dengan kontrol kualitas yang ketat. Standar ini berlaku mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk sampai ke konsumen.

Sido Muncul Natural hadir dari pengalaman 70 tahun Sido Muncul dalam mengolah produk herbal. Pengalaman ini mencakup pembelajaran berkelanjutan, inovasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan konsumen.

Brand ini menyediakan 55 SKU yang mencakup berbagai solusi kesehatan. Setiap produk dalam lini Sido Muncul Natural melalui proses yang sama, dari pemilihan bahan baku berkualitas hingga pengemasan akhir dengan standar yang ketat.

Sido Muncul Natural memberikan informasi lengkap mengenai proses produksi, sertifikasi yang dimiliki, dan standar kualitas yang diterapkan.

Setiap kemasan produk mencantumkan informasi yang jelas. Sertifikasi BPOM, label Halal, dan standar GMP tercantum sebagai jaminan kepada konsumen.

Proses produksi berstandar GMP dengan quality control yang ketat diterapkan secara konsisten. Produk dianalisis di laboratorium terakreditasi dan diekstrak dengan suhu rendah untuk menjaga mutu kandungan zat aktif dalam ekstrak.

Moto 'Good Health Better Life' yang diusung Sido Muncul Natural mencerminkan pemahaman bahwa kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan tren kesehatan yang mengutamakan pencegahan.

Konsumen semakin memahami bahwa pilihan produk kesehatan akan menentukan kualitas hidup di masa depan. Sido Muncul Natural menyediakan produk yang aman dikonsumsi secara rutin dan memberikan manfaat optimal untuk kesehatan.

Industri suplemen Indonesia mengalami perubahan. Konsumen menuntut standar yang lebih tinggi, transparansi yang lebih besar, dan inovasi berkelanjutan. Produsen yang memenuhi ekspektasi ini akan bertahan di pasar.

Sido Muncul Natural telah memosisikan diri dalam transformasi ini. Brand ini menggabungkan tradisi herbal Indonesia dengan teknologi modern dan standar internasional, memberikan alternatif bagi masyarakat yang mengutamakan kualitas dan keamanan.

Konsumen yang bijak memiliki kekuatan untuk mendorong industri ke arah yang lebih baik melalui pilihan-pilihan yang mereka buat. Produk yang terstandar, teruji, dan tersertifikasi bukan hanya investasi untuk kesehatan pribadi, tetapi juga kontribusi untuk menciptakan ekosistem industri kesehatan yang lebih berkualitas di Indonesia.

Vitamin merupakan nutrisi penting yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari mendukung metabolisme hingga menjaga kesehatan sistem saraf. Namun, seperti halnya nutrisi lain, asupan yang berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.

Dalam beberapa kasus, konsumsi vitamin dalam jumlah tinggi, terutama dari suplemen, telah dikaitkan dengan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, kesemutan, jantung berdebar, bahkan gangguan saraf atau neuropati.

Kondisi ini biasanya terjadi akibat konsumsi dosis tinggi dalam jangka waktu tertentu, bukan dari makanan sehari-hari. Sayangnya, belum ada konsensus global yang sepenuhnya disepakati terkait batas aman konsumsi vitamin tertentu agar benar-benar bebas risiko.

Beberapa otoritas kesehatan bahkan mulai mengevaluasi ulang pengelompokan produk suplemen dengan kadar tinggi agar lebih terkontrol dalam peredarannya.

Situasi ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam memilih suplemen. Produsen diharapkan semakin transparan dalam mencantumkan kandungan dan dosis yang akurat, sementara konsumen perlu lebih cermat membaca label serta memahami kebutuhan tubuhnya.

Bila perlu, konsultasikan dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi vitamin atau suplemen tertentu, terutama jika menyangkut dosis tinggi.

Dengan demikian, pastikan produk kesehatan yang Anda konsumsi berasal dari produsen tepercaya seperti Sido Muncul Natural yang mengutamakan kualitas, keamanan, alami, halal, teruji, dan sudah tersertifikasi oleh BPOM. Untuk mendapatkan produk Sido Muncul Natural bisa diklik di sini.

Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dikenakan) rata-rata 15-20 persen. Enggak mungkin gitu. Jadi kejelasannya seperti apa, kita harus tanyakan ke USTR, termasuk kita pun negara-negara yang sudah sepakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor untuk sejumlah komoditas andalan Indonesia, menyusul keputusan Negeri Paman Sam yang memberikan tarif lebih rendah kepada Jepang dan Uni Eropa (UE).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tarif resiprokal sebesar 19 persen yang disepakati sebelumnya antara Indonesia dan AS kini bukan lagi yang terendah, setelah Jepang dan Uni Eropa berhasil mendapatkan tarif hanya sebesar 15 persen.

"Sebenarnya kita masih negosiasi semuanya, termasuk tarif resiprokal 19 persen. Posisi saat itu kan kita terendah, kemarin tiba-tiba ada Eropa dengan Jepang yang dapat 15 persen, jadi kita masih negosiasi lagi," ujarnya usai menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Susiwijono menerangkan tarif rendah yang didapat Jepang dan Uni Eropa bukan tanpa syarat. Jepang harus membeli produk AS, termasuk alat pertahanan, dengan total nilai 8 miliar dolar AS. Kemudian Jepang juga harus berinvestasi sebesar 550 miliar dolar AS.

Sementara, Uni Eropa disyaratkan membeli produk AS senilai 750 miliar dolar AS, dan penanaman investasi 600 miliar dolar AS. Menurutnya, syarat tersebut cukup berat jika dibandingkan dengan apa yang disepakati Indonesia dan AS.

Meski kesepakatan tarif 19 persen telah dicapai, Indonesia masih menunggu pemberlakuan resmi dari pihak AS. Saat ini, tarif dasar yang berlaku atas ekspor Indonesia ke AS masih tarif dasar yang berada 10 persen dan telah diberlakukan sejak April 2025.

Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Donald Trump yang bakal mengenakan tarif 15-20 persen kepada negara yang belum memiliki perjanjian dagang resmi, Susi mengatakan akan meminta klarifikasi dengan pihak AS terkait kejelasan implementasinya.

"Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dikenakan) rata-rata 15-20 persen. Enggak mungkin gitu. Jadi kejelasannya seperti apa, kita harus tanyakan ke USTR, termasuk kita pun negara-negara yang sudah sepakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, selain soal tarif, kesepakatan dagang Indonesia-AS juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

Di antaranya pembelian energi sebesar 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, investasi 10 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar model Boeing 777.

Meski telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen, pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi lanjutan dengan pihak AS.

Negosiasi lanjutan menyasar berbagai komoditas yang pada dasarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dari negara lain, termasuk Indonesia.

Di antara komoditas yang menjadi fokus ialah produk-produk sumber daya alam unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025