JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Hal ini dilakukan dengan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi 'Dharma Dewata' di wilayah Bali pada Rabu (15/04/2026). Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan, Satgas ini berperan dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai potensi pelanggaran.

"Kehadirannya diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum oleh WNA, meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus menjadi sarana edukasi keimigrasian secara langsung di lapangan," kata Hendarsam.

Patroli ini kata dia, direncanakan fokus pada wilayah yang memiliki konsentrasi aktivitas WNA tinggi.

"Kami akan terus menggiatkan operasi pengawasan, baik melalui patroli rutin di tingkat wilayah maupun operasi skala nasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Imigrasi," ujarnya.

Selain itu lanjut Hendarsam, Satgas tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas dan keamanan di salah satu destinasi wisata utama Indonesia.

Menurutnya, pembentukan Satgas ini sebagai komitmen pihaknya untuk memastikan Bali tetap aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun wisatawan internasional.

"Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hendrsam mengukuhkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di wilayah Bali. Program ini menjadi pendekatan pengawasan berbasis komunitas yang lebih humanis melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Jika Satgas Dharma Dewata berperan secara taktis di lapangan, maka PIMPASA hadir sebagai garda terdepan dalam upaya preventif di tingkat desa.

"Mereka bertugas memberikan edukasi serta melakukan pengumpulan informasi awal terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di lingkungannya," ujarnya.

DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali menangkap warga negara asing (WNA) asal Inggris, SL (45). Buronan Interpol itu ditangkapdi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai saat proses pemeriksaan keimigrasian setibanya di Bali dari rute penerbangan Singapura-Denpasar.

Berdasarkan data dan koordinasi intelijen, SL diduga merupakan pimpinan sebuah organisasi kriminal internasional. la disinyalir menjadi dalang yang mengendalikan anggota jaringannya dalam operasi pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan memberikan peringatan kepada sindikat kejahatan transnasional jika daerahnya bukan tempat persembunyian buronan internasional.

"Keberhasilan penangkapan SL ini adalah bukti nyata ketajaman insting dan tingginya jam terbang petugas dan pejabat pendaratan kami di TPI Bandara Ngurah Rai. Sistem kami terintegrasi dengan baik, dan petugas kami sangat berpengalaman dalam mendeteksi dan mengamankan DPO Interpol," kata Bugie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (30/3/2026).

Bugie menambahkan, penangkapan ini menunjukkan sistem peringatan dini dan koordinasi yang solid antara Imigrasi dengan jaringan penegak hukum internasional berjalan sangat efektif.

Dengan hal tersebut kata dia, memastikan buronan kasus kejahatan berat tidak akan bisa bebas masuk ke wilayah Indonesia.

Setelah berhasil diamankan di area kedatangan internasional, pihak Imigrasi Ngurah Rai langsung melakukan proses serah terima SL kepada Kepolisian Resor (Polres) Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Penyerahan ini dilakukan guna penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur penyerahan buronan internasional.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Liberia berinisial SDT dan I. Keduanya dibekuk karena terlibat penipuan uang palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam.

Kedua warga negara asing (WNA) inii ditangkap di sebuah apartemen wilayah Jakarta Barat pada Rabu (18/3/2026).

“Betul, 2 orang WN Liberia diamankan di sebuah apartemen di Meruya Kembangan, Jakarta Barat karena penipuan modus Black Dollar,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo dikutip Jumat (27/3/2026).

Andaru belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi hingga peran kedua para pelaku. Ia menyebutkan, saat ini kedua pelaku sedang dalam proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

“Saat ini kedua pelaku sedang dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Jakbar,” ujar dia.

Dari video yang diterima, SDT dan I ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat saat sedang makan di sebuah ruangan dalam gedung apartemen.

Saat itu, petugas menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya. Setelahnya, petugas pun langsung meminta keduanya mengangkat tangan guna dilakukan pemeriksaan badan.

Kemudian, salah satu petugas tampak mengamankan satu buah koper yang di dalamnya terdapat satu bundel dengan bungkus warna cokelat diduga berisi cairan black dollar.

Black dolar merupakan modus penipuan mata uang asing yang dilapisi karbon hitam untuk mengelabui petugas imigrasi/bea cukai saat penyelundupan, sering digunakan dalam tindak pidana.

Pelaku mengeklaim uang ini asli dan perlu dibersihkan dengan cairan kimia, namun sebenarnya ini adalah penipuan untuk mencuri uang korban.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Bogor menangkap 13 Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang pada Senin, 2 Maret 2026 malam. Belasan WNA ini diamankan lantaran diduga terlibat dalam praktik penipuan online.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana mengatakan operasi ini bermula dari pengamatan intensif tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Ritus menyebut petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kawasan hunian di Sentul yang melibatkan sejumlah warga asing.

"Pengawasan orang asing merupakan tugas dan fungsi kami untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ritus, Rabu (4/3/2026).

Setelahnya, tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap tiga rumah berbeda. Ritus menambahkan tim saat itu menemukan 13 pria kebangsaan Jepang. "Dalam kasus ini, kami melakukan tindakan secara profesional dan terukur setelah melalui proses pengawasan yang mendalam," ujarnya.

Belasan orang itu kemudian langsung diperiksa dan satu di antaranya ditemukan tidak mampu menunjukan paspor asli. Dari hasil pendalaman, belasan WNA juga didapati merupakan sindikat praktik penipuan daring yang menyasar korban di negara asal mereka, yaitu warga negara Jepang.

Lihat video: 3 Pelaku Penipuan Online Internasional Ditangkap, Kerugian Korban Capai Rp2 Miliar



Saat ditemukan dugaan pelanggaran itu, petugas kemudian langsung menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya aktivitas cyber crime. Barang bukti di antaranya atribut yang menyerupai seragam dan tanda pengenal Kepolisian Jepang; puluhan unit telepon genggam dan perangkat komputer; Perangkat penguat (booster) serta pengacak sinyal; serta berbagai perangkat elektronik pendukung lainnya.

"Tindakan ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan wilayah dari penyalahgunaan izin tinggal," sambung Ritus.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan perwakilan negara terkait.

"Petugas kami akan mendalami pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan perwakilan negara terkait, apabila ditemukan unsur tindak pidana yang lebih luas," ujar Yuldi.

Ke-13 WNA Jepang tersebut saat ini telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk menjalani pemeriksaan intensif (BAP). Fokus pemeriksaan meliputi penyalahgunaan izin tinggal sesuai UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pendalaman atas dugaan tindak pidana penipuan lintas negara.

(Jonathan Simanjuntak).

Besaran dana yang harus dikembalikan penerima beasiswa S2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memantik penasaran publik buntut konten 'bangga anak menjadi warga negara asing (WNA)'.

Warganet juga merujak penerima beasiswa berinisial DS lantaran melontarkan hinaan kepada Indonesia. Apalagi setelah diusut, suami DS yang juga penerima beasiswa LPDP, ternyata belum menyelesaikan tanggung jawab kontribusi setelah menyelesaikan studi.

Lantas, berapa denda yang harus dibayarkan penerima beasiswa LPDP S2 jika ogah pulang ke Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab pengabdian?

Direktur LPDP Sudarto mengungkapkan rata-rata dana yang dikembalikan penerima beasiswa jenjang magister (S2) yang melanggar kewajiban pulang ke Tanah Air berada di bawah Rp 1 miliar per orang.

"Iya yang sudah bayar itu ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri juga ada," ujar Sudarto di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/2).

"Ini rata-rata ya, mohon maaf ya, antara sekitar Rp2 miliar satu orang untuk yang PhD (S3), ada yang master (S2) di bawah Rp1 miliar," tambahnya.

Sudarto menjelaskan dana tersebut telah diterima kembali oleh negara melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme pembayaran, LPDP memberi ruang bagi penerima untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ada yang melunasi sekaligus, ada pula yang mencicil.

"Ada yang bisa langsung bayar, ada yang (cicil). Kalau Anda tiba-tiba nggak kerja kan nggak bisa tiba-tiba punya uang segitu. Kita kan at the end harus menyelamatkan keuangan negara," tegas Sudarto.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan suami DS bersedia mengembalikan dana beasiswa LPDP yang diterima, termasuk besaran bunga sesuai ketentuan.

"Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami terkait dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP nilainya jadi termasuk bunganya. Kan saya juga taruh uang di bank ada bunganya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Purbaya mengingatkan agar penerima beasiswa tidak menghina negara lantaran dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Diharapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, kalau enggak senang ya enggak senang, tapi jangan hina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh," jelasnya.

Apabila dana beasiswa digunakan untuk menghina negara, pemerintah tak hanya akan meminta pengembalian dana beserta bunga, tetapi juga menjatuhkan sanksi administratif. Salah satunya, berupa pemblokiran akses di seluruh instansi pemerintahan.

"Tapi kalau untuk pakai untuk hina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau begitu. Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan dan enggak akan bisa masuk. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri," tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo mengatakan pemindahan status anak menjadi warga negara Inggris yang dilakukan oleh alumnus LPDP berinisial DS dianggap melanggar hak asasi perlindungan anak.

Widodo menjelaskan kedua orangtuanya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga status kewarganegaraan sang anak adalah Indonesia karena berdasarkan garis keturunan atau Ius Sanguinis.

Dia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kedutaan besar untuk memastikan pemindahan kewarganegaraan tersebut.

"Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan," katanya saat konferensi pers di Ditjen AHU, Kamis (26/2/2026).

Dia menyampaikan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, peralihan status kewarganegaraan seharusnya dilakukan atas keinginan anak itu sendiri saat menginjak usia dewasa.

"Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak-ibunya adalah WNI ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali," jelasnya.

Menurut Widodo, seharusnya keduanya memberikan manfaat bagi Indonesia karena biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Dirinya juga akan meminta klarifikasi kepada DS dan AP atas keputusan pemindahan status kewarganegaraan tersebut.

"Harusnya dia berbangga dan harusnya tetap mempertahankan keindonesiaannya dan kecintaannya kepada Indonesia gitu. Maka kita nanti tanyakan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan, kenapa menjadi pertimbangannya seperti ini gitu," ucapnya.

Sebagai konteks, polemik ini bermula dari unggahan alumni LPDP berinisial DS di media sosial yang memicu sentimen negatif publik usai menyatakan kebanggaannya atas status kewarganegaraan asing (WNA) sang anak.

Manajemen LPDP sebelumnya telah merilis pernyataan resmi bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas dan etika institusi.

Secara administratif, LPDP menyatakan bahwa DS, yang menamatkan studi S2 pada 31 Agustus 2017, telah menyelesaikan seluruh masa pengabdian (2n+1, atau 5 tahun).

Dengan demikian, LPDP secara formal tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan. Kendati demikian, sorotan publik dan otoritas fiskal kini mengarah pada sang suami, AP, yang disinyalir belum menuntaskan kewajiban kontribusi setelah menamatkan studi.

LPDP saat ini tengah memproses penindakan sanksi hingga tahap pengembalian dana penuh atas dugaan pelanggaran tersebut.

DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar melakukan deportasi atau pemulangan terhadap WNA asal Amerika Serikat berinisial TS pada Selasa (24/2/2026). TS merupakan terpidana kasus pembunuhan yang kasusnya viral pada 2014.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna mengatakan, proses deportasi ini dilakukan seusai TS dinyatakan bebas bersyarat sejak dari Lapas Kerobokan sejak 17 Februari 2026.

"Setelah TS menyelesaikan masa hukumannya, tugas kami adalah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi berada di wilayah kedaulatan kita, mengingat tindak pidana berat yang dilakukannya telah mengganggu ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku," ujar Sengky dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2026).

Proses pendeportasian TS dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pengawalan melekat oleh petugas Rudenim Denpasar hingga TS memasuki pintu pesawat menuju Amerika Serikat.

Selain deportasi, nama TS juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan. Ini artinya, TS dilarang untuk berkunjung dalam waktu tertentu ke Indonesia.

Sengky menambahkan, durasi waktu penangkalan ini akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini, tambah dia, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan hingga sepuluh tahun, bahkan seumur hidup bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Keputusan akhir terkait durasi penangkalan akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus dan dampak sosial yang ditimbulkan," tutup Sengky.

TS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembacaan vonis itu dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada 9 Juli 2015.

Kasus TS terkenal luas dengan sebutan pembunuhan dalam koper. Pembunuhan itu terjadi di sebuah hotel mewah di kawasan Nusa Dua, Bali.

Saat itu, TS bersama mantan kekasihnya HLM, wanita asal Amerika Serikat, terlibat dalam aksi keji yang merenggut nyawa ibu kandung HLM. HLM telah bebas lebih awal pada 29 Oktober 2021 dan telah dideportasi sejak November 2021.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut suami Dwi Sasetningtyas (DS) yang viral karena konten bangga anak jadi Warga Negara Asing (WNA) bersedia mengembalikan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah diterima.

Purbaya mengatakan pengembalian dana beasiswa LPDP itu termasuk besaran bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyesalkan adanya polemik yang berawal dari konten DS tersebut, serta memastikan aturan LPDP akan ditegakkan. Penerima beasiswa yang bermasalah wajib menyelesaikan tanggung jawabnya.

"Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami terkait dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP nilainya jadi termasuk bunganya. Kan saya juga taruh uang di bank ada bunganya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan para penerima beasiswa LPDP agar tidak menghina negara. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Diharapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, kalau enggak senang ya enggak senang, tapi jangan hina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh," jelasnya.

Ia juga memperingatkan, jika dana tersebut digunakan untuk menghina negara, pemerintah tak hanya akan meminta pengembalian dana beserta bunga, tetapi juga menjatuhkan sanksi administratif. Salah satunya, berupa pemblokiran akses di seluruh instansi pemerintahan.

"Tapi kalau untuk pakai untuk hina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau begitu. Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan dan enggak akan bisa masuk. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri," tegas Purbaya.

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) alumnus beasiswa negara LPDP bernama Dwi Sasetyaningtyas menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya di media sosial.

Lewat akun Instagram @sasetyaningtyas, ia mengunggah postingan pernyataan dan permohonan maaf setelah pernyataannya "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan", jadi sorotan warganet.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut," tulisnya.

Konten DS viral dan memancing amarah warganet. Sebab, DS dan suaminya berkuliah di luar negeri dengan beasiswa LPDP. DS telah menyelesaikan kewajiban kembali ke negara untuk mengabdi dengan mengacu pada masa studi, sementara suaminya diduga belum memenuhi tanggung jawab tersebut.

Bisnis.com, SEMARANG — Pengembang properti Citraland BSB City Semarang baru saja meresmikan seri hunian ramah lingkungan di dalam Cluster Serena Hill dengan mengusung konsep green building dan desain inner court. Konsep inner court pada seri hunian ini tidak sekadar dimaknai sebagai taman di dalam rumah, melainkan sebagai upaya menghadirkan kehidupan di dalam hunian.

Desain inner court diarahkan untuk menciptakan pola hidup yang sehat, rendah konsumsi energi, dan minim perawatan, sekaligus memberikan pengalaman ruang yang lebih nyaman bagi penghuni. General Manager Citraland BSB City Dessaf Setia Permana menuturkan bahwa seri hunian inner court menjadi produk pertama yang secara khusus dirancang dengan standar bangunan hijau bersertifikasi internasional.

“Ini kali pertama kami menghadirkan unit dengan green building concept yang certified Asia Afrika dan berafiliasi dengan World Bank,” tutur Dessaf dalam acara peresmian Inner Court Series, pada Sabtu (31/1/2026).

Lebih lanjut, Dessaf menjelaskan bahwa penerapan konsep bangunan hijau menjadi kebutuhan penting seiring dengan meningkatnya jumlah Warga Negara Asing (WNA) dan perusahaan multinasional yang masuk ke kawasan Citraland BSB City Semarang.

“Jadi ke depannya kami menyadari bahwa semua produk properti itu kalau ingin mengundang foreigners atau perusahaan multinasional masuk ke Indonesia, mereka pasti menanyakan apakah ada sertifikat green atau tidak. Saat ini ada hampir 300 foreigner asing yang tinggal di Citraland BSB City,” jelasnya.

Berdasarkan unitnya, seri hunian inner court hadir dengan tiga tipe rumah yakni Agatha, Anila, dan Delavera dengan total 30 unit. Perbedaan dari ketiga tipe unit ini terletak pada luas bangunan dan jumlah kamar. Mengenai harga, Dessaf menyebut harga hunian untuk seri ini dijual dengan harga mulai Rp1,6 miliar hingga Rp3,5 miliar.

Dari 30 unit baru tersebut, sebanyak 60% sudah terjual. Melihat antusiasme konsumen, manajemen merencanakan kembali menawarkan properti baru pada tahun ini. Menurut Dessaf, salah satu faktor pendukung tingginya minat pembeli adalah adanya kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah tapak dan susun yang berlaku hingga 31 Desember 2026 mendatang. Insentif ini berlaku untuk hunian baru dengan harga maksimal Rp5 miliar dan dibatasi 1 unit per orang.

Dalam pengembangan seri hunian inner court, Dessaf menyebut adanya komitmen pengembang dalam menyediakan ruang terbuka hijau yang luas. Menurutnya, sebagian lahan sengaja tidak dimaksimalkan sebagai area terbangun demi menjaga kualitas lingkungan.

“Ada area untuk olahraga, quality living dan meningkatkan kesehatan. Misal area gerbang, kalau di tempat lain sudah dibangun rumah, tapi kalau di sini dijadikan taman besar untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen,” katanya.

Head of Marketing Citraland BSB City Semarang Aditya Wibowo menuturkan tersedia promo pada tipe unit tertentu yang berlaku hingga Februari 2026. “Ada diskon sampai dengan Rp200 juta untuk tipe tertentu. Untuk tipe Agatha ini kita bisa diikutkan program PPN DTP. Selain itu, masih ada promo lain seperti gratis AC,” jelas Aditya. (Fadya Jasmin Malihah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, untuk 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditargetkan meraih PNBP sebesar Rp 8,5 triliun.

Agus menyampaikan penyesuaian tarif tersebut difokuskan pada layanan keimigrasian bagi warga negara asing, seiring dengan kebutuhan penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti akan dibahas dalam rapat kementerian dan lembaga,” kata Agus seusai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika hubungan internasional, termasuk potensi kebijakan resiprokal dari negara lain yang telah memberikan fasilitas bebas visa kepada Indonesia.

Agus mengatakan pemerintah mewaspadai kemungkinan munculnya tuntutan timbal balik dari negara mitra apabila Indonesia melakukan penyesuaian tarif keimigrasian secara sepihak.

“Kita juga khawatir nanti ke depan ada permintaan resiprokal dari negara-negara yang sudah menerapkan bebas visa kepada kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengungkapkan realisasi PNBP keimigrasian sepanjang 2025 mencapai Rp 10,45 triliun, jauh melampaui target awal sebesar Rp 6,5 triliun. Adapun untuk 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan PNBP sebesar Rp 8,5 triliun, dengan harapan realisasi dapat kembali menembus dua digit triliunan rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan TinggiBanten.

Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

"Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta," katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

"Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan," pungkasnya.

BALI - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) yang tergabung dalam manajemen Bonnie Blue. Keempat orang itu dinilai melanggar ketertiban umum.

Mereka yang dideportasi di antaranya Tia Emma Bellinger alias Bonnie Blue (26), LAJ (27), INL (24) dan JJT (26). Keputusan menjatuhkan sanksi administratif itu dilakukan usai putusan Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepala Kantor Ngurah Rai Winarko menjelaskan hasil pemeriksaan keempat WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival). Namun, mereka terbukti melakukan aktivitas produksi konten komersial yang tidak sesuai dengan izin tinggal wisata.

"Kami telah mengambil tindakan tegas. Kepada JJT dan INL, kami lakukan deportasi dan penangkalan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian. Sementara untuk TEB dan LAJ, sanksi diberikan berlapis atas pelanggaran keimigrasian dan pelanggaran hukum yang telah diputus pengadilan," tegas Winarko.

Winarko menjelaskan Bonnie Blue Cs telah dideportasi sejak Jumat (12/12) kemarin melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Nama keempat orang itu juga dicantumkan dalam daftar penangkalan.

"Komitmen Menjaga Bali Penindakan ini merupakan bukti sinergitas kuat antara Polri dan Imigrasi dalam menjaga ketertiban umum. Kedua instansi menegaskan komitmennya untuk memastikan wisatawan menghormati hukum, adat, dan kearifan lokal Bali," sambungnya.