#30 tag 24jam
Alumnus LPDP Ubah Status Anak Jadi WNA, Dirjen AHU: Langgar Hak Asasi
Dirjen AHU menilai pemindahan status anak alumnus LPDP jadi WNA melanggar hak anak. Koordinasi dengan kedutaan dilakukan untuk klarifikasi. [348] url asal
#anak-alumnus-lpdp #warga-negara-asing #hak-perlindungan-anak #status-kewarganegaraan #dirjen-ahu #wni #ius-sanguinis #kedutaan-besar #peralihan-kewarganegaraan #aturan-indonesia #biaya-pendidikan-nega
(Bisnis.Com - Terbaru) 26/02/26 20:52
v/148722/
Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo mengatakan pemindahan status anak menjadi warga negara Inggris yang dilakukan oleh alumnus LPDP berinisial DS dianggap melanggar hak asasi perlindungan anak.
Widodo menjelaskan kedua orangtuanya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga status kewarganegaraan sang anak adalah Indonesia karena berdasarkan garis keturunan atau Ius Sanguinis.
Dia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kedutaan besar untuk memastikan pemindahan kewarganegaraan tersebut.
"Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan," katanya saat konferensi pers di Ditjen AHU, Kamis (26/2/2026).
Dia menyampaikan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, peralihan status kewarganegaraan seharusnya dilakukan atas keinginan anak itu sendiri saat menginjak usia dewasa.
"Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak-ibunya adalah WNI ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali," jelasnya.
Menurut Widodo, seharusnya keduanya memberikan manfaat bagi Indonesia karena biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Dirinya juga akan meminta klarifikasi kepada DS dan AP atas keputusan pemindahan status kewarganegaraan tersebut.
"Harusnya dia berbangga dan harusnya tetap mempertahankan keindonesiaannya dan kecintaannya kepada Indonesia gitu. Maka kita nanti tanyakan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan, kenapa menjadi pertimbangannya seperti ini gitu," ucapnya.
Sebagai konteks, polemik ini bermula dari unggahan alumni LPDP berinisial DS di media sosial yang memicu sentimen negatif publik usai menyatakan kebanggaannya atas status kewarganegaraan asing (WNA) sang anak.
Manajemen LPDP sebelumnya telah merilis pernyataan resmi bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas dan etika institusi.
Secara administratif, LPDP menyatakan bahwa DS, yang menamatkan studi S2 pada 31 Agustus 2017, telah menyelesaikan seluruh masa pengabdian (2n+1, atau 5 tahun).
Dengan demikian, LPDP secara formal tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan. Kendati demikian, sorotan publik dan otoritas fiskal kini mengarah pada sang suami, AP, yang disinyalir belum menuntaskan kewajiban kontribusi setelah menamatkan studi.
LPDP saat ini tengah memproses penindakan sanksi hingga tahap pengembalian dana penuh atas dugaan pelanggaran tersebut.
Dirjen AHU: Anak Penerima LPDP DS dan AP Masih Berstatus WNI
Dirjen AHU Widodo menegaskan anak penerima LPDP yang berpaspor Inggris tetap WNI, sesuai prinsip Ius Sanguinis. Koordinasi dengan kedutaan dilakukan untuk klarifikasi. [248] url asal
#anak-dwi-sasetyaningtyas #anak-penerima-lpdp #paspor-wna #status-wni #dirjen-ahu #beasiswa-lpdp #warga-negara-indonesia #kewarganegaraan-ganda #prinsip-ius-sanguinis #inggris-ius-sanguinis #peralihan
(Bisnis.Com - Terbaru) 26/02/26 16:35
v/148452/
Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menyampaikan anak penerima beasiswa LPDP yang menjadi WNA Inggris masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
Widodo menjelaskan Dwi Sasetyaningtyas (DS) dan Aryo Iwantoro (AP) selaku orang tua dari sang anak berstatus WNI sehingga anak yang dilahirkan memiliki status kewarganegaraan Indonesia atau sesuai prinsip Ius Sanguinis.
"Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada kewarganegaraan ganda di tempat dia residennya," katanya saat konferensi pers di Ditjen AHU, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Dia mengatakan pihaknya akan menelusuri tempat lahir dari sang anak, karena berdasarkan informasi yang beredar dia lahir di Inggris atau United Kingdom.
Namun, menurutnya, Inggris menganut prinsip Ius Sanguinis sama seperti Indonesia dan tidak menganut Ius Soli atau status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kedutaan besar setempat dan meminta klarifikasi dari keduanya terkait peralihan status kewarganegaraan sang anak. Sebab, dia menilai bahwa tindakan itu melanggar hak perlindungan anak.
Alasannya adalah anak seharusnya menentukan sendiri status kewarganegaraan setelah beranjak dewasa dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
"Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan," jelasnya.
Menurut Widodo, seharusnya keduanya memberikan manfaat bagi Indonesia karena biaya pendidikan ditanggung oleh negara melalui program beasiswa LPDP.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)