JAKARTA - Kantor Imigrasi Bogor menangkap 13 Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang pada Senin, 2 Maret 2026 malam. Belasan WNA ini diamankan lantaran diduga terlibat dalam praktik penipuan online.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana mengatakan operasi ini bermula dari pengamatan intensif tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Ritus menyebut petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kawasan hunian di Sentul yang melibatkan sejumlah warga asing.

"Pengawasan orang asing merupakan tugas dan fungsi kami untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ritus, Rabu (4/3/2026).

Setelahnya, tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap tiga rumah berbeda. Ritus menambahkan tim saat itu menemukan 13 pria kebangsaan Jepang. "Dalam kasus ini, kami melakukan tindakan secara profesional dan terukur setelah melalui proses pengawasan yang mendalam," ujarnya.

Belasan orang itu kemudian langsung diperiksa dan satu di antaranya ditemukan tidak mampu menunjukan paspor asli. Dari hasil pendalaman, belasan WNA juga didapati merupakan sindikat praktik penipuan daring yang menyasar korban di negara asal mereka, yaitu warga negara Jepang.

Lihat video: 3 Pelaku Penipuan Online Internasional Ditangkap, Kerugian Korban Capai Rp2 Miliar



Saat ditemukan dugaan pelanggaran itu, petugas kemudian langsung menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya aktivitas cyber crime. Barang bukti di antaranya atribut yang menyerupai seragam dan tanda pengenal Kepolisian Jepang; puluhan unit telepon genggam dan perangkat komputer; Perangkat penguat (booster) serta pengacak sinyal; serta berbagai perangkat elektronik pendukung lainnya.

"Tindakan ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan wilayah dari penyalahgunaan izin tinggal," sambung Ritus.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan perwakilan negara terkait.

"Petugas kami akan mendalami pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan perwakilan negara terkait, apabila ditemukan unsur tindak pidana yang lebih luas," ujar Yuldi.

Ke-13 WNA Jepang tersebut saat ini telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk menjalani pemeriksaan intensif (BAP). Fokus pemeriksaan meliputi penyalahgunaan izin tinggal sesuai UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pendalaman atas dugaan tindak pidana penipuan lintas negara.

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan data terkini terkait aduan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.100 aduan telah diterima oleh pihak KBRI setelah para WNI itu berhasil keluar dari jeratan sindikat tersebut.

"Kami baru dapat update juga dari Dubes kita di Phnom Penh. Hingga hari ini KBRI Phnom Penh itu telah menerima lebih dari 3.100 aduan WNI setelah keluar dari sindikat penipuan daring," kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, Selasa (3/2/2026).

Dia memastikan, KBRI Phnom Penh, didukung oleh tim bantuan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Direktorat Jenderal Imigrasi, terus melakukan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi untuk menangani para korban.

"Termasuk melakukan pendataan, pelayanan kekonsuleran dan fasilitasi pemulangan untuk para WNI tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, kata dia, tim gabungan telah melakukan verifikasi data dan asesmen kasus secara mendalam. Hasilnya, sebanyak 830 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) telah diterbitkan untuk mempermudah proses administrasi kepulangan para WNI yang kehilangan dokumen perjalanannya.

Selain itu, melalui jalur diplomasi dan negosiasi intensif dengan otoritas setempat, KBRI Phnom Penh berhasil mengupayakan pemutihan denda imigrasi bagi ratusan WNI.

"Dapat kita sampaikan 722 WNI kita itu dendanya telah diputihkan oleh Imigrasi Kamboja," tuturnya.

Hingga saat ini, Yvonne mengungkapkan bahwa sebanyak 1.213 WNI masih berada di penampungan sementara untuk menjalani proses lebih lanjut sebelum dipulangkan ke tanah air.

"Semua proses dilakukan secara hati-hati dan proporsional dan semua update akan kita sampaikan tentunya ke rekan-rekan media khususnya dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh terkait isu ini," sebutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kasus praktik penipuan daring jaringan internasional berkedok love scamming yang beroperasi di Sleman, Yogyakarta. OJK menilai love scamming memang menjadi tren kejahatan di industri finansial digital secara global.

“Love scam atau relationship scam menjadi tren kejahatan finansial digital yang jumlahnya terus meningkat dan dilakukan secara global oleh sindikat-sindikat tertentu. Hal ini juga terbukti di Indonesia, yang baru saja terjadi di Yogyakarta, ketika ditemukan satu sindikat yang beroperasi secara internasional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers RDKB Desember 2025, dikutip Sabtu (10/1/2026) lalu.

Friderica yang kerap disapa Kiki mengatakan, pihaknya telah menerima laporan langsung dari Kepala Kantor OJK Yogyakarta terkait kejadian tersebut dan melakukan evaluasi mendalam mengenai modus love scamming. Ia memastikan ke depan, edukasi dan literasi terkait modus ini akan terus digencarkan.

Seiring dengan isu love scamming yang telah mengglobal, Kiki menyinggung keikutsertaan OJK dalam diskusi International Organization of Securities Commissions (IOSCO) atau polisi global. Dalam forum tersebut, love scamming menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Diskusi itu menyimpulkan modus tersebut telah meluas secara internasional.

“Kami menyampaikan para scammer menargetkan korban di berbagai negara melalui internet dan aplikasi. Jika kita melihat kejahatan seperti ini, risikonya merupakan risiko lintas batas yang sangat tinggi,” terangnya.

Dalam praktiknya, para korban dimanipulasi secara emosional oleh pelaku karena merasa memiliki hubungan atau rasa saling memiliki dalam relationship yang dibangun. Ketika korban sudah masuk ke dalam ‘jebakan’ romansa, pelaku memanfaatkan momentum dengan mendorong korban mentransfer uang.

“Para korban kemudian dipersuasi sehingga secara sukarela mentransfer sejumlah uang karena merasa memiliki hubungan yang khusus atau spesial dengan lawan jenis atau siapa pun, sehingga mereka dapat mengalami kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar,” jelasnya.

Kiki menuturkan, selain dampak kehilangan uang, modus love scamming juga dapat menimbulkan dampak psikologis akibat manipulasi emosional. Dampak ini dinilai sulit dipulihkan karena melibatkan keterikatan emosi yang mendalam.

“Dalam diskusi IOSCO, kami menyoroti hal ini dan dilakukan kampanye secara global, di mana love scam menjadi salah satu tema utama dalam edukasi kepada masyarakat. OJK juga menjadi bagian dari kampanye tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Kiki melanjutkan, OJK yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga menjadikan love scamming sebagai salah satu sorotan dalam kampanye literasi keuangan.

“Satgas PASTI terus menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang terus berevolusi dan berinovasi, termasuk modus love scam,” ujarnya.

Berdasarkan catatan OJK, data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat pada 2025 terdapat 3.494 laporan kerugian masyarakat akibat modus love scam. Dari jumlah tersebut, total kerugian hampir mencapai Rp 50 miliar.

“Total kerugiannya cukup besar, yakni Rp 49,198 miliar. Untuk itu, kami terus mengajak seluruh masyarakat agar berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk manipulasi, terutama terkait love scam,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejak 22 November 2024 hingga 15 November 2025 Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima hampir 300.000 laporan penipuan dari masyarakat.

Untuk diketahui, IASC adalah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Forum ini bentuk kerja sama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan lainnya.

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo Raharjo menggambarkan dengan hampir 300.000 laporan yang masuk selama kurang lebih setahun ini, maka IASC setiap harinya menerima 900 sampai 1.000 laporan penipuan.

“Dengan masyarakat yang lapor itu sudah mendekati 300.000, jadi tiap hari IASC terima laporan 900—1.000 orang yang tertipu. Saya agak teriris, miris gitu dengan kondisi yang ada,” ucapnya dalam peluncuran GASA State of Scams 2025 Indonesia Report di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebab itu, Rudy menegaskan untuk menangani penipuan keuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seluruh pihak terkait harus saling berkolaborasi sebab yang dilawan bukan lagi hanya orang per orang, tetapi sindikat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto mengemukakan nyatanya IASC ini masih belum terdengar familiar di kalangan masyarakat, bahkan di kementerian sekalipun.

“Itu fakta pertama.Fakta kedua, dari data hampir 300.000 itu yang lapor di bawah 1 jam hanya 0,9%, not until 1%. Data kami juga menyatakan bahwa uang hilang di bawah 1 jam, jadi bisa dibayangkan banyak orang yang kecewa,” tuturnya.

Lebih jauh, Hudiyanto mengingatkan akan pentingnya pembaruan peraturan. Menurutnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia kini sudah terlalu lama. Misalnya saja peraturan mengenai TPPU yang usianya sudah 10—13 tahun lalu.

“We have to change, kita harus berubah. Kita harus meniru Singapura, yang sudah mulai come up dengan perubahan ketentuan yang ada,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Reski Damayanti menuturkan penipuan digital sangat merugikan masyarakat. Ini bisa mengikis kepercayaan, menguras keuangan, dan mengancam konsumen sehari-hari.

“Untuk melindungi publik dan memulihkan kepercayaan, Indonesia perlu memperkuat sistem pencegahan penipuan dengan teknologi canggih seperti AI [artificial intelligence], didukung kemitraan kuat dan regulasi yang jelas,” tegasnya di tempat yang sama.

Adapun, Country Manager, Indonesia, Mastercard sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia Chapter Aileen Goh berpendapat kepercayaannya adalah fondasi ekonomi digital yang inklusif.

“Untuk menjaga kepercayaan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi, yaitu aksi kolektif. Pendekatan Mastercard berfokus pada kolaborasi dengan berbagi intelijen, berinvestasi dalam inovasi, dan membangun hubungan untuk memperkuat ketahanan siber bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Aileen.

Sebagai informasi, GASA yang merupakan organisasi nirlaba ini melakukan survei daring terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 26 Februari hingga 14 Maret 2025.

Dari survei tersebut, GASA menemukan 66% orang dewasa Indonesia mengalami penipuan dalam setahun terakhir. Total kerugian mencapai Rp49 triliun atau rata-rata Rp1,7 juta per orang. Diketahui, platform yang paling sering digunakan scammer adalah pesan langsung seperti aplikasi pesan instan dan SMS.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejak 22 November 2024 hingga 15 November 2025 Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima hampir 300.000 laporan penipuan dari masyarakat.

Untuk diketahui, IASC adalah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Forum ini bentuk kerja sama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan lainnya.

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo Raharjo menggambarkan dengan hampir 300.000 laporan yang masuk selama kurang lebih setahun ini, maka IASC setiap harinya menerima 900 sampai 1.000 laporan penipuan.

“Dengan masyarakat yang lapor itu sudah mendekati 300.000, jadi tiap hari IASC terima laporan 900—1.000 orang yang tertipu. Saya agak teriris, miris gitu dengan kondisi yang ada,” ucapnya dalam peluncuran GASA State of Scams 2025 Indonesia Report di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebab itu, Rudy menegaskan untuk menangani penipuan keuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seluruh pihak terkait harus saling berkolaborasi sebab yang dilawan bukan lagi hanya orang per orang, tetapi sindikat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto mengemukakan nyatanya IASC ini masih belum terdengar familiar di kalangan masyarakat, bahkan di kementerian sekalipun.

“Itu fakta pertama.Fakta kedua, dari data hampir 300.000 itu yang lapor di bawah 1 jam hanya 0,9%, not until 1%. Data kami juga menyatakan bahwa uang hilang di bawah 1 jam, jadi bisa dibayangkan banyak orang yang kecewa,” tuturnya.

Lebih jauh, Hudiyanto mengingatkan akan pentingnya pembaruan peraturan. Menurutnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia kini sudah terlalu lama. Misalnya saja peraturan mengenai TPPU yang usianya sudah 10—13 tahun lalu.

“We have to change, kita harus berubah. Kita harus meniru Singapura, yang sudah mulai come up dengan perubahan ketentuan yang ada,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Reski Damayanti menuturkan penipuan digital sangat merugikan masyarakat. Ini bisa mengikis kepercayaan, menguras keuangan, dan mengancam konsumen sehari-hari.

“Untuk melindungi publik dan memulihkan kepercayaan, Indonesia perlu memperkuat sistem pencegahan penipuan dengan teknologi canggih seperti AI [artificial intelligence], didukung kemitraan kuat dan regulasi yang jelas,” tegasnya di tempat yang sama.

Adapun, Country Manager, Indonesia, Mastercard sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia Chapter Aileen Goh berpendapat kepercayaannya adalah fondasi ekonomi digital yang inklusif.

“Untuk menjaga kepercayaan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi, yaitu aksi kolektif. Pendekatan Mastercard berfokus pada kolaborasi dengan berbagi intelijen, berinvestasi dalam inovasi, dan membangun hubungan untuk memperkuat ketahanan siber bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Aileen.

Sebagai informasi, GASA yang merupakan organisasi nirlaba ini melakukan survei daring terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 26 Februari hingga 14 Maret 2025.

Dari survei tersebut, GASA menemukan 66% orang dewasa Indonesia mengalami penipuan dalam setahun terakhir. Total kerugian mencapai Rp49 triliun atau rata-rata Rp1,7 juta per orang. Diketahui, platform yang paling sering digunakan scammer adalah pesan langsung seperti aplikasi pesan instan dan SMS.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus penipuan daring (online scam) yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terus meningkat. Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 10 ribu WNI terlibat kasus online scam sejak 2020, sebagian besar di kawasan Asia Tenggara.

Ironisnya, tak sedikit dari mereka yang justru berangkat secara sukarela untuk menjadi bagian dari sindikat penipuan digital, termasuk dalam modus love scam atau penipuan asmara.

"Dari lebih 10 ribu kasus yang kami tangani, sekitar 1.500 WNI merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sisanya berangkat secara sukarela karena tergiur gaji tinggi," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Judha, modus yang digunakan sindikat online scam di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, Laos, serta Uni Emirat Arab (UEA) dan memiliki pola serupa. Para WNI direkrut dengan janji pekerjaan sebagai "customer service" atau "marketing" dengan gaji antara US$1.000-US$1.200 (sekitar Rp16,5-Rp19,8 juta). Setelah tiba di lokasi, mereka diminta membuat akun media sosial palsu untuk menipu korban di Indonesia.

"Biasanya mereka membuat akun dengan foto perempuan cantik, lalu menjebak korbannya lewat pendekatan romantis. Setelah korban percaya, barulah muncul modus investasi bodong atau jual-beli palsu," kata Judha.

Ia menambahkan, korbanlove scamrupanya tidak hanya laki-laki. "Bisa jadi yang mengaku perempuan di ujung sana sebenarnya laki-laki. Jadi hati-hati, jangan langsung percaya kalau tiba-tiba ada yang akrab lewat media sosial," ujarnya mengingatkan.

Kemlu menemukan sejumlah WNI bukan hanya korban, tetapi juga pelaku aktif dalam jaringan penipuan ini. "Ada yang secara sadar bekerja sebagai scammer karena merasa itu pekerjaan biasa. Padahal, korban penipuannya juga sesama warga Indonesia," ungkap Judha.

Dari hasil pemantauan Kemlu, jaringan online scam yang awalnya berpusat di Kamboja kini menyebar ke 10 negara, termasuk Afrika Selatan, Belarus, dan UEA. Sebagian besar pelaku masuk menggunakan visa wisata, bukan visa kerja, sehingga tercatat melakukan pelanggaran imigrasi.

"Tidak ada satu pun dari 10 ribu WNI itu yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Mereka berangkat tanpa dokumen resmi dan akhirnya overstay," ujar Judha.

Profil korban love scam ini juga berbeda dari korban TPPO tradisional. Judha menyebut mayoritas berusia 18-35 tahun, berpendidikan, bahkan ada yang bergelar master.

"Mereka bukan dari daerah terpencil, tapi tertipu oleh iming-iming gaji tinggi dan kemudahan kerja," tambahnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]