Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mengatakan penetapan status tersangka kepada kliennya diklaim cacat prosedur hukum.

Dia menjelaskan salah satunya adalah penyangkalan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dianggap sudah tidak relevan. Alasan ini juga yang membuat pihaknya mengajukan praperadilan.

"Kita punya lebih dari tiga poin di antaranya mereka menggunakan pasal UU Tipikor, pasal 2 dan pasal 3 yang pasal itu sudah dicabut dan tidak lagi berlaku, dan sudah digantikan dengan pasal di KUHP yang baru. Tapi mereka tidak me-refer sama sekali. Jadi kalau dari prosedurnya, kami lihat banyak sekali yang salah, banyak sekali yang cacat dan kami rasa kami punya hak untuk menguji itu di persidangan ini," katanya usai sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, Mellisa menyampaikan pihaknya tidak pernah menerima surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan lembaga antirasuah, serta tidak pernah menerima surat penetapan tersangka yang berisi penjelasan hak-hak untuk kliennya.

Dia mengaku hanya mengetahui bahwa kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Menurutnya penetapan tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang rigid menimbulkan permasalahan.

"Nah dari situ kita mengetahui ternyata ada tiga sprindik sementara kami hanya pernah diperiksa di sprindik awal sprindik umum saja gitu. Nah nanti detailnya mungkin di persidangan," jelasnya.

Dalam sidang praperadilan perdana ini, KPK tidak hadir sehingga sidang ditunda dan akan berlangsung kembali pada 3 Maret 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan alasan absen di sidang praperadilan Yaqut karen tim biro hukum tengah melakukan sidang serupa di empat kasus.

"Empat sidang prapid yang berlangsung hari ini yaitu terkait perkara e-KTP (Paulus Tannos), perkara Kementan, dan dua prapid terkait perkara Kejati HSU," kata Budi.

Adapun dalam perkara ini KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji tambahan untuk 2024 dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyediaan fasilitas jet pribadi saat kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Nasaruddin mengatakan bahwa laporannya ke KPK telah dilakukan beberapa kali. Pertama kali, ia menerima pemberian dari seseorang yang saya duga terkait itu, gratifikasi haji.

Hari ini, Senin (23/2/2026), Nasaruddin kemudian melaporkan terkait pemberian fasilitas jet pribadi dari pengusaha sekaligus politisi Oesman Sapta Odang (OSO), saat Nasaruddin melakukan kunjungan ke Makassar.

"Kali ini saya datang lagi, ya, untuk menyampaikan terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar dengan menggunakan pesawat khusus itu," kata Nasaruddin di Kantor KPK pada Senin (23/2/2026).

Dia beralasan memakai jet pribadi itu dikarenakan jadwal pesawat komersial yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ditambah, terdapat agenda persiapan sidang Isbat.

Sementara, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menyatakan Nasaruddin telah bebas dari ancaman Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni sanksi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebab, Nasaruddin telah melaporkan penerimaan fasilitas jet pribadi itu dalam waktu kurang dari 30 hari kerja.

"Beliau menyampaikan sebelum dari 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 C. Juga disampaikan bahwa apabila kurang dari apa 30 hari kerja di situ artinya Pasal 12 B-nya tidak berlaku," ujar Arif.

Setelahnya, KPK kemudian akan memeriksa dan dalam kurun waktu 30 hari kerja memutuskan apakah gratifikasi fasilitas yang diterima Nasaruddin menjadi milik penerima atau milik negara.

"Tentunya kalau nanti kemudian kita menetapkan SK, harus, misalkan, untuk memberikan apa sebagai apa kompensasi atau uang pengganti, nanti kita akan sampaikan secara SK-nya bahwa, oh, ini harus diganti sekian gitu," kata Arif.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, kunjungan Menag menggunakan jet pribadi ramai diperbincangkan di media X. Bersamaan dengan berita tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memberitakan bahwa Menag meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2/2026).

Thobib menyampaikan bahwa Menag hadir atas undangan dari OSO, di mana politisi itu juga memberikan fasilitas berupa pesawat jet pribadi.

"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat," kata Thobin, dikutip dari Kemenag.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal alasan Jamdatun Narendra Jatna menjadi saksi dalam sidang ekstradisi buron Paulus Tannos di Singapura.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna, mengungkapkan kesaksian Narendra dibutuhkan untuk menjelaskan proses hukum di Indonesia.

"Kapasitas beliau memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum pidana dan peradilan pidana, khususnya terkait Undang-Undang Tipikor dan kerugian negara" ujar Anang di Kejagung, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Anang menjelaskan, Narendra dipilih sebagai ahli dari pemerintah RI sebagaimana hasil rekomendasi otoritas Singapura. Dengan begitu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengutus Narendra ke Singapura.

Dia menambahkan, sejatinya pendapat hukum dari Narendra sudah sempat disampaikan kepada pengadilan Singapura pada awal Desember 2025. Namun, pendapat hukum itu dalam bentuk pernyataan tertulis atau affidavit.

"Pada Januari 2026, setelah dilakukan pemeriksaan silang oleh pihak State, Ahli dari Paulus Tannos menyatakan membenarkan pendapat Jamdatun. Oleh karena Pengadilan telah puas dengan keterangan para ahli yang pada pokoknya membenarkan adanya dual criminality," imbuhnya.

Dengan begitu, pengadilan Singapura telah sependapat untuk tidak melakukan pemeriksaan silang terhadap Narendra sebagai ahli dari pemerintah RI.

Namun demikian, Paulus Tannos menyatakan tidak bersedia untuk diekstradisi. Alhasil, penahanan terhadap Paulus diperpanjang kembali sesuai UU Ekstradisi Singapura.

"Sidang ekstradisi akan dilanjutkan kembali pada 23 Februari 2026," pungkas Anang.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan TinggiBanten.

Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

"Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta," katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

"Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan gugatan keberatan Sandra Dewi atas sitaan aset dalam kasus megakorupsi tata niaga timah tak menunda proses lelang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa jalannya sidang keberatan oleh pihak ke-3 itu akan jalan beriringan dengan proses pelelangan.

"Keberatan itu tidak menunda [proses lelang]," ujarnya di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

Dia menambahkan proses lelang ini sudah ada mekanismenya. Pada intinya, seluruh hasil lelang bakal masuk ke kas negara untuk memulihkan kerugian negara atas korupsi yang ada.

"Ya nanti setelah dieksekusi kalau memang itu untuk dilakukan lelang, lelang, pastinya, dilelang pun nanti akan ketentuan ada mekanismenya dan nanti semua akan kembali untuk negara," imbuhnya.

Namun yang pasti, kata Anang, pihaknya tidak terlalu mengambil pusing terkait dengan keberatan dari istri terpidana Harvey Moeis itu. Di samping itu, jaksa sendiri siap menyampaikan argumen serta barang bukti untuk merespons gugatan dari Sandra Dewi tersebut.

"Silakan saja dan ini diatur dalam UU Tipikor pasal 19 di situ ada syarat dan mekanisme ketentuannya seperti apa. Kita tunggu hasilnya yang penting apapun keputusannya kita menghormati," pungkasnya.

Sebelumnya, gugatan terkait harta perampasan dalam korupsi Timah digugat Sandra Dewi dalam register perkara nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.