JAKARTA - Delegasi dari berbagai negara memuji praktik pembinaan narapidana berbasis kearifan lokal di Indonesia saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bangli dan Griya Abhipraya Dharma Laksana milik Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Karangasem. Kunjungan tersebut terkait perhelatan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 pada Jumat, 17 April 2026.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Para peserta diajak melihat langsung implementasi sistem pembinaan dan pembimbingan, mulai dari pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, hingga proses reintegrasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan karya Warga Binaan yang menunjukkan kreativitas dan hasil pembinaan. Delegasi kemudian meninjau berbagai fasilitas di Lapas Narkotika Bangli, termasuk Sarana Asimilasi dan Edukasi, layanan kesehatan, serta unit kegiatan kerja produktif yang menjadi bagian penting dalam pembinaan kemandirian.

Kunjungan dilanjutkan ke Griya Abhipraya Dharma Laksana di Karangasem. Di lokasi ini, para Klien Pemasyarakatan mendapatkan pembimbingan melalui pendekatan yang menggabungkan pelatihan vokasional dengan nilai-nilai budaya lokal, bekerja sama dengan Yayasan Pesraman Guru Kula.

Respons positif datang dari para peserta internasional. Mereka menilai pendekatan yang diterapkan di Indonesia memberikan perspektif baru dalam sistem pemasyarakatan global, dengan memadukan aspek rehabilitasi dan kearifan lokal.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami tentang bagaimana menggabungkan nilai budaya dalam proses pembinaan dan pembimbingan,” ujar Ayyub, perwakilan dari Singapore Prison Service, Sabtu (18/4/2026).

Lihat video: Datangi Rutan Cipinang, Menteri Imipas Dengar Curhat Tahanan soal Over Kapasitas



Kunjungan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu rujukan dalam praktik pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Di tengah tantangan global seperti overkapasitas dan tingginya angka residivisme, pendekatan berbasis budaya dinilai mampu menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, secara resmi membuka The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan ini berlangsung pada 14–17 April 2026. “Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” tegas Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam penutupan kongres menegaskan bahwa forum ini mencerminkan pergeseran penting dalam kebijakan global sistem peradilan pidana.

“Kongres ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara, sekaligus memperkaya perspektif dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang lebih efektif,” ujar Mashudi.

Diketahui, kongres ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 44 negara yang terdiri dari praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang pemasyarakatan. Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari sesi pleno, diskusi tematik, hingga pertukaran praktik terbaik.

Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem keadilan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan di berbagai negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sempat mengunjungi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan.

Agus mengatakan, kunjungannya untuk mengajukan perubahan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya yang dikenakan kepada orang asing.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti akan dibahas rapat kementerian lembaga yang nanti akan diajukan. Intinya bahwa beberapa penyesuaian tarif PNBP yang nanti kepada orang asing lah,” ujar Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).

Hal ini guna memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus diarahkan untuk menopang perluasan tugas negara, khususnya pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang baru.

Selain perubahan tarif, Agus menjelaskan pertemuannya dengan Purbaya juga membahas kebutuhan anggaran untuk belanja non-operasional, khususnya operasional Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Menurutnya, hingga saat ini operasional Bapas belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai.

Padahal, peran Bapas kini dinilai semakin strategis sejak berlakunya KUHP dan KUHAP baru, karena mencakup pengawasan dan pembimbingan warga binaan dari tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi.

“Ini belum ada dukungan anggarannya, mudah-mudahan nanti dicarikan solusi untuk bisa didukung anggaran karena tugas Bapas nanti pada saat prejudikasi sampai dengan post-adjudikasi. Dan beliau sudah setuju dan memberikan arahan, jalan keluar supaya Bapas bisa berjalan,” ujarnya.

Di tengah kebutuhan belanja yang meningkat, Agus menegaskan Kementerian Imigrasi tidak mengajukan tambahan anggaran baru dalam waktu dekat.

Ke depannya, tugas Bapas diproyeksikan menjadi salah satu faktor utama penopang kebutuhan anggaran ke depan, terutama jika pidana sosial semakin banyak diterapkan.

Optimalisasi PNBP, terutama dari sektor keimigrasian, menjadi solusi sementara untuk menutup kebutuhan tersebut.

Menurut data Agus, kinerja PNBP sendiri menunjukkan tren yang kuat. Sepanjang 2025, realisasi PNBP kementerian mencapai Rp 10,45 triliun, jauh melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp 6,5 triliun.

Untuk tahun berikutnya, pemerintah memasang target yang lebih konservatif namun tetap optimistis. Target PNBP 2026 ditetapkan sebesar Rp 8,5 triliun, dengan harapan realisasi tetap bisa menembus dua digit.

“Target tahun 2025 Rp 6,5 triliun terealisasi Rp 10,45 triliun. Tahun ini targetnya Rp 8,5 triliun mudah-mudahan kita bisa tetap bertahan di Rp 10 triliun atau syukur-syukur bisa Rp 11 triliun atau Rp 12 triliun,” ujarnya.

Agus menekankan, peningkatan PNBP tidak hanya bergantung pada penyesuaian tarif, tetapi juga pada penguatan sistem dan penegakan hukum terhadap orang asing.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, untuk 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditargetkan meraih PNBP sebesar Rp 8,5 triliun.

Agus menyampaikan penyesuaian tarif tersebut difokuskan pada layanan keimigrasian bagi warga negara asing, seiring dengan kebutuhan penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti akan dibahas dalam rapat kementerian dan lembaga,” kata Agus seusai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika hubungan internasional, termasuk potensi kebijakan resiprokal dari negara lain yang telah memberikan fasilitas bebas visa kepada Indonesia.

Agus mengatakan pemerintah mewaspadai kemungkinan munculnya tuntutan timbal balik dari negara mitra apabila Indonesia melakukan penyesuaian tarif keimigrasian secara sepihak.

“Kita juga khawatir nanti ke depan ada permintaan resiprokal dari negara-negara yang sudah menerapkan bebas visa kepada kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengungkapkan realisasi PNBP keimigrasian sepanjang 2025 mencapai Rp 10,45 triliun, jauh melampaui target awal sebesar Rp 6,5 triliun. Adapun untuk 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan PNBP sebesar Rp 8,5 triliun, dengan harapan realisasi dapat kembali menembus dua digit triliunan rupiah.

JAKARTA - Ajang Bali Fashion Trend (BFT) 2026 yang digelar di Onyx Park Resort, Ubud, Gianyar, Jumat (19/12/2025) malam, menjadi momentum penting kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan industri fashion nasional. Melalui program Beyond Beauty, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC) menghadirkan karya fashion hasil kolaborasi desainer ternama dengan warga binaan dari 24 lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan bahwa program Beyond Beauty mencerminkan perubahan paradigma pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan, menurut Agus, tidak lagi dipandang semata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan sebagai ruang pembinaan yang memberi kesempatan kedua dan mempersiapkan warga binaan kembali berperan produktif di masyarakat.

"Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk. Ini tentang manusia, tentang harapan, dan tentang masa depan yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan," ujar Agus saat membuka rangkaian kegiatan Bali Fashion Trend 2026.

Melalui Beyond Beauty, warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam industri fashion profesional. Beragam produk hasil pembinaan, seperti batik, anyaman, bordir, hingga kerajinan kulit, dikembangkan bersama para desainer Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi karya fashion kontemporer dengan nilai estetika dan daya saing komersial.

Agus menilai, proses kolaboratif tersebut tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri serta identitas positif warga binaan. "Ketika karya mereka diapresiasi publik dan pasar, di situlah proses pemulihan harga diri dan kepercayaan diri benar-benar terjadi," kata Agus.

Selain mendapatkan apresiasi publik, karya hasil kolaborasi tersebut juga mulai menarik minat pasar internasional. Sofie, seorang desainer, mengungkapkan bahwa dalam rangkaian Bali Fashion Trend 2026 telah diterima permintaan awal (order inquiry) dari buyer yang berasal dari Prancis dan Malaysia. Minat tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan pemasyarakatan di pasar global.

Di antara koleksi yang ditampilkan memadukan batik tradisional dengan desain urban modern kontemporer, bergaya street wear, dipadukan dengan motif, yang seluruh proses produksinya melibatkan warga binaan dari sejumlah unit pemasyarakatan. Di antaranya dari Lapas Jambi, Bengkulu, Manado, Malang, Semarang, Pontianak, Sumenep, Madiun. Secara keseluruhan terdapat 24 unit lapas yang berkolaborasi dalam acara ini. Karya-karya tersebut dipersiapkan melalui pendampingan intensif, mulai dari pengembangan desain hingga standar kualitas produk siap pasar.

Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia Fashion Chamber, atas komitmen membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan peran aktif industri fashion dalam mendorong tanggung jawab sosial sekaligus penguatan ekosistem kreatif nasional.

Program kolaborasi ini, lanjut Agus, sejalan dengan arah reformasi pemasyarakatan serta implementasi nilai-nilai KUHP Baru 2025 yang menekankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dari sisi sosial dan psikologis, program ini membantu memulihkan kepercayaan diri warga binaan. Dari sisi sistemik, kolaborasi tersebut menjadi model integrasi pemasyarakatan dengan industri kreatif yang berpotensi direplikasi di berbagai daerah.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mengembangkan program kolaborasi secara berkelanjutan melalui perluasan kerja sama dengan lebih banyak desainer dan brand fashion nasional, penguatan akses pemasaran produk warga binaan ke pasar domestik dan internasional, serta peningkatan kapasitas pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

"Setiap warga binaan memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi. Tugas negara adalah membuka jalan, memberi kesempatan, dan menumbuhkan kepercayaan," tegas Agus.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipias) atas kontribusi dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita serta 13 program akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian Imipas.

Melalui penghargaan ini, Kementerian Imipas mengapresiasi dukungan strategis BRI yang konsisten dan berkesinambungan lewat sejumlah kolaborasi, antara lain terkait layanan perbankan di lingkungan Imipas, pelayanan pembayaran paspor, visa on arrival, dan overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Ketiga bentuk kerja sama itu disebut Menteri Imipas, Agus Andrianto sebagai bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik Kementerian Imipas. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Imipas. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian Imipas menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Imipas. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi," ujar Riko Tasmaya.

Selama ini, Riko menyatakan bahwa BRI terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan guna menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti Kementerian Imipas. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI menyediakan berbagai solusi korporasi yang mendukung administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

Pada saat bersamaan, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang dinilai konsisten dan responsif dengan kemampuan adaptasi tinggi.

Agus menjelaskan, sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ke depannya, BRI akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Imipas melalui inovasi pengembangan layanan perbankan yang berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI optimistis, kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah dapat menciptakan ekosistem pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing.