Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah euforia adopsi kecerdasan buatan (AI) generatif, industri kini dihadapkan pada ancaman baru yang lebih sistemik. Munculnya teknologi agentic AI yang mampu mengakses berbagai fungsi bisnis secara otonom memicu kekhawatiran mendalam terkait potensi kebocoran data sensitif perusahaan ke model bahasa besar (LLM).

Problematika utama muncul saat perusahaan mencoba menghubungkan sistem internal mereka dengan LLM eksternal. Tanpa proteksi yang memadai, data korporasi yang telah dijaga ketat selama bertahun-tahun berisiko mengalir bebas ke ekosistem model publik, yang secara permanen dapat merusak kerahasiaan informasi strategis.

Vice President and CTO Solutions Salesforce ASEAN, Gavin Barfield, mengatakan keamanan bukan sekadar soal konektivitas teknis, melainkan risiko eksistensial bagi data perusahaan.

Perusahaan tidak ingin membuka celah besar yang berisiko membuat miliaran dolar investasi perlindungan data menguap begitu saja akibat interaksi yang tidak terkendali dengan AI.

Selain kebocoran data, tantangan besar lainnya adalah pengendalian risiko halusinasi AI dan konten beracun (toxicity). Dalam konteks penggunaan pribadi, respons AI yang keliru mungkin dianggap sepele. Namun, jika kesalahan serupa terjadi di sektor krusial seperti telekomunikasi atau layanan kesehatan, dampaknya bisa berujung pada malapraktik atau kerugian finansial yang masif.

Gavin menjelaskan manajemen peran (roles) dan izin akses (permissions) menjadi krusial. Masalah sering timbul ketika agen AI diberikan akses tanpa batas. Seharusnya, agen AI wajib mewarisi izin akses terbatas sesuai profil pengguna aslinya guna mencegah penyalahgunaan informasi atau kebocoran data lintas departemen.

Menjawab kerumitan ini, Salesforce memperkenalkan Einstein Trust Layer sebagai arsitektur pengaman perantara. Lapisan ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan AI generatif dengan fitur seperti zero data retention (tanpa penyimpanan data), penyamaran data (data masking), serta deteksi konten berbahaya. Langkah ini krusial untuk memastikan data pelanggan tetap privat saat bersentuhan dengan LLM.

“Karena itu, trust layer yang merupakan hal pertama yang kami bangun sebelum mengembangkan apa pun yang bersifat agentic dibuat untuk menciptakan koneksi yang aman dan terkelola dengan baik antara LLM, lingkungan eksternal, dan data perusahaan yang tepercaya,” kata Gavin dalam Media Briefing Agentforce World Tour Jakarta 2026 di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, isu kedaulatan data dan kepatuhan regulasi masih menjadi ganjalan bagi banyak perusahaan besar di Indonesia untuk mengadopsi AI secara penuh. Ketidakpastian lokasi penyimpanan data sering kali bertabrakan dengan aturan industri yang ketat mengenai keamanan siber nasional.

President Director Salesforce Indonesia, Andreas Diantoro, mengungkapkan bahwa kesiapan keamanan harus diperkuat melalui investasi infrastruktur fisik di dalam negeri. Kehadiran pusat data lokal melalui Hyperforce Indonesia diklaim telah menjawab keraguan regulasi tersebut, yang kini mulai diadopsi oleh korporasi besar seperti Indosat Ooredoo Hutchison hingga Erajaya.

Salesforce juga menjalin kewajiban kontraktual dengan mitra teknologi seperti OpenAI dan Google Gemini untuk menjamin data pelanggan tidak digunakan sebagai bahan pelatihan model AI. Dengan pendekatan ini, industri diharapkan tidak terjebak dalam dilema antara kemajuan teknologi dan perlindungan aset digital yang kian rentan.

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pembayaran digital GoPay terus memperkuat inklusi layanan keuangan digital di Indonesia dengan mencatatkan 600 juta transaksi setiap bulan yang berasal dari 26 juta pengguna.

"Saat ini, layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan," ujar Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, aplikasi tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang praktis dan terjangkau.

Ia mengatakan kini GoPay tidak hanya memfasilitasi fitur pembayaran, tapi juga berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses.

"Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi GoPay dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone," kata Sudhanshu.

Melalui aplikasi tersebut, lanjut dia, pengguna dapat menikmati harga yang lebih murah untuk pembelian pulsa dan paket data, promo menarik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, serta transfer gratis untuk pengguna sebanyak 100 kali per bulan dari sesama GoPay atau ke bank manapun.

Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan akses finansial yang mudah dan aman bagi masyarakat, pihaknya pun mengembangkan lima langkah keamanan bagi pengguna.

Pengguna akan dipandu untuk melengkapi langkah-langkah tersebut pada aplikasi untuk memastikan perlindungan berlapis bagi akun mereka, di antaranya melalui penggunaan teknologi biometrik.

Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna akan mendapat safety score meter 100 persen yang diinformasikan di dalam aplikasi GoPay.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia," ucap Sudhanshu.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Februari 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 9,49 persen yoy dan 22,16 persen yoy, termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 133,20 persen yoy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Indonesia Super Corridor (ISC) memperoleh sertifikasi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) untuk fasilitas Data Center Tier IV yang berlokasi di ISC Tower, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Sertifikasi ini menandai penyesuaian standar operasional fasilitas terhadap kebutuhan keamanan datatransaksi digital.

Sertifikasi tersebut diperoleh melalui proses penilaian oleh Qualified Security Assessor (QSA) dengan mengacu pada standar PCI DSS yang dikembangkan oleh PCI Security Standards Council.

www.shutterstock.com Ilustrasi data center.

Standar ini menjadi tolok ukur teknis dalam melindungi data akun pembayaran, sekaligus mengatur kontrol keamanan bagi organisasi yang menyimpan, memproses, maupun mentransmisikan data sensitif.

Penerapan standar tersebut melengkapi kesiapan fasilitas data center ISC yang memiliki kapasitas hingga 750 rak, pasokan daya mencapai 20 MW, serta Service Level Agreement (SLA) colocation hingga 99,995 persen.

Founder ISC Benyamin P Naibaho menyatakan, kepatuhan terhadap standar PCI DSS dilakukan karena layanan perusahaan bersinggungan langsung dengan data pemegang kartu pelanggan.

"Kami mematuhi dan memelihara seluruh persyaratan PCI DSS yang berlaku karena layanan yang kami berikan bersinggungan dengan data pemegang kartu pelanggan. Perlindungan data merupakan aspek esensial dalam tata kelola fasilitas kami," ujar Benyamin dalam siaran pers, Jumat (17/4/2026).

Penerapan standar PCI DSS dinilai relevan bagi mitra atau pelanggan dari sektor keuangan, sistem pembayaran, serta e-commerce yang membutuhkan pengelolaan akses data secara ketat.

Kepatuhan terhadap standar perlindungan data ini juga sejalan dengan layanan ISC yang mencakup colocation, internet exchange, cloud services, serta konsultasi dan konstruksi data center.

Sebagai informasi, ISC memiliki tiga fasilitas data center, yakni di Gedung Cyber Jakarta yang tersertifikasi Tier III Facility, fasilitas di Mampang Prapatan Jakarta dengan sertifikasi Tier IV Facility, serta data center di Denpasar yang juga tersertifikasi Tier III Facility.

Bisnis,com, JAKARTA — PT Indonesia Super Corridor (ISC) mematok target ambisius untuk mengoptimalkan utilitas fasilitas pusat data (data center) miliknya hingga menyentuh 7 megawatt (MW) pada akhir tahun ini.

Keberhasilan perusahaan mengantongi sertifikasi keamanan global Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) menjadi modal guna memikat klien di sektor perbankan dan penyedia konten kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Founder ISC Benyamin P. Naibaho mengatakan hingga kuartal I/2026, tingkat utilitas kapasitas pusat data perusahaan baru mencapai kisaran 30%. Sisa kapasitas yang tersedia akan difokuskan untuk mengisi empat lantai di gedung Data Center Tier IV yang berlokasi di kawasan strategis Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan.

Perusahaan berharap hingga akhir 2026 kapasitas terutilisasi menembus 7 MW.

“Sektor yang diincar adalah perbankan, layanan keuangan, hingga penyedia konten AI (Content AI Provider)” kata Benyamin kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Benyamin mengatakan perolehan sertifikasi PCI DSS menjadi amunisi utama ISC dalam memperluas pangsa pasar di industri finansial. PCI DSS merupakan standar keamanan data internasional yang wajib dipenuhi oleh organisasi yang menangani kartu kredit dan data transaksi digital.

Sertifikasi ini berfungsi memastikan setiap lapisan infrastruktur, mulai dari akses fisik hingga keamanan jaringan, memiliki protokol perlindungan yang ketat untuk mencegah kebocoran data sensitif pemegang kartu.

Kepatuhan terhadap standar ini menjadi relevan seiring dengan meningkatnya volume transaksi nontunai di Indonesia. Dengan mematuhi persyaratan teknis yang diverifikasi oleh Qualified Security Assessor (QSA), ISC menjamin kontrol keamanan yang mumpuni bagi ekosistem perbankan, sistem pembayaran, hingga platform e-commerce.

“Kami mematuhi dan memelihara seluruh persyaratan PCI DSS yang berlaku karena layanan yang kami berikan bersinggungan dengan data pemegang kartu pelanggan. Perlindungan data merupakan aspek esensial dalam tata kelola fasilitas kami,” ujar Benyamin yang juga merupakan tenaga ahli dalam perancangan dan pengoperasian pusat data tersebut.

Dalam peta persaingan industri pusat data tahun ini, Benyamin melihat sektor perbankan dan Content AI Provider sebagai pasar paling potensial.

Pertumbuhan adopsi AI memerlukan infrastruktur dengan daya komputasi tinggi dan pasokan energi yang stabil, sementara sektor finansial membutuhkan keamanan tingkat tinggi yang telah terverifikasi secara global.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, fasilitas ISC Tower dirancang dengan spesifikasi teknis kelas atas. Pusat data ini memiliki kapasitas hingga 750 rak dengan dukungan pasokan daya mencapai 20 MW.

Selain itu, perusahaan menawarkan Service Level Agreement (SLA) colocation hingga 99,995%, sebuah standar yang menjamin operasional hampir tanpa henti (zero downtime).

Dibandingkan dengan penyedia pusat data kategori Tier III yang masih memberikan toleransi gangguan operasional tahunan lebih tinggi, fasilitas Tier IV milik ISC menawarkan keunggulan pada sistem infrastruktur yang sepenuhnya fault-tolerant.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada aspek keandalan, di mana pusat data Tier IV memiliki redundansi pada setiap jalur distribusi energi dan pendinginan, sehingga pemeliharaan atau kegagalan pada satu jalur tidak akan menghentikan aktivitas perangkat server klien sedikit pun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyampaikan kinerja bisnis di segmen korporasi atau enterprise tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang direncanakan sepanjang kuartal I/2026. Bisnis terjaga di tengah volatilitas global.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan strategi perusahaan yang memposisikan diri sebagai mitra teknologi terintegrasi menjadi kunci utama dalam menjaga resiliensi bisnis dan memenuhi kebutuhan efisiensi operasional para pelanggan korporasi di seluruh Indonesia.

Kondisi ekonomi global yang fluktuatif ternyata tidak menyurutkan permintaan layanan digital di sektor bisnis. Sebaliknya, tekanan biaya operasional justru mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempercepat adopsi teknologi guna memangkas pengeluaran yang tidak perlu.

Fahmi menjelaskan kinerja tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan ketangguhan yang signifikan. Menurutnya, kebutuhan di segmen ini meningkat karena para pelaku industri berupaya menjaga kesinambungan operasional dan keamanan data di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun perusahaan tidak merinci angka pertumbuhan atau revisi target secara spesifik, fokus utama Telkomsel tetap pada penyediaan dampak yang terukur bagi setiap pelanggan bisnis.

“Untuk 2026, sektor yang kami lihat tetap potensial untuk dioptimalkan mencakup layanan keuangan, transportasi dan logistik, manufaktur, pertambangan, ritel, hingga hospitality, dengan pendekatan use-case yang relevan per industri,” ujar Fahmi kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Potensi sektor-sektor tersebut bagi industri telekomunikasi sangatlah besar, mengingat ketergantungan pada konektivitas stabil dan integrasi data kini menjadi kebutuhan primer, bukan lagi sekunder. Sektor manufaktur dan pertambangan, misalnya, membutuhkan jaringan privat untuk otomatisasi mesin, sementara sektor transportasi sangat bergantung pada pelacakan aset secara real-time. Estimasi nilai pasar dari digitalisasi sektor-sektor ini diprediksi terus meningkat seiring dengan kebutuhan industri untuk melakukan transformasi digital end-to-end demi menjaga daya saing di pasar global.

Secara komparatif, pertumbuhan di segmen enterprise pada awal 2026 ini menunjukkan pola yang lebih stabil jika dibandingkan dengan segmen ritel atau konsumen individu yang lebih rentan terhadap fluktuasi daya beli masyarakat akibat inflasi. Jika segmen ritel sangat dipengaruhi oleh sentimen pengeluaran rumah tangga, segmen korporasi justru cenderung melakukan investasi teknologi sebagai langkah defensif untuk menghadapi krisis biaya hidup.

Dari sisi prioritas solusi, Telkomsel mengedepankan portofolio yang paling dibutuhkan industri saat ini, termasuk pengembangan 5G dan private network, dukungan keamanan siber secara end-to-end, serta penerapan data analytics dan AI. Langkah ini merupakan jawaban atas meningkatnya serangan siber dan kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan bisnis, solusi-solusi tersebut antara lain adalah smart manufacturing, IoT connectivity, telematics, in-car entertainment, fleet management, hingga digital advertising dan data solutions.

“Seluruh kapabilitas tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dan kemitraan strategis guna menghadirkan solusi yang terintegrasi serta relevan bagi kebutuhan bisnis di berbagai sektor industri,” kata Fahmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat di bawah era Donald Trump kembali memperketat pembatasan terhadap produk teknologi asal China.

Kali ini regulator telekomunikasi setempat Federal Communications Commission (FCC), mengusulkan aturan baru yang berpotensi melarang lebih banyak perangkat, termasuk router, kamera, hingga ponsel.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang menargetkan sejumlah perusahaan teknologi besar China seperti Huawei, Hikvision, Dahua Technology, ZTE, dan Hytera.

Sebelumnya di tahun 2021, FCC memasukkan perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam karena dianggap berisiko terhadap keamanan nasional AS.

Namun saat itu, larangan hanya berlaku untuk produk baru yang belum mendapatkan izin edar. Produk lama yang sudah disetujui masih boleh dijual.

Dilansir dari CNET Rabu (8/4/2026), dalam proposal terbaru FCC ingin memperluas larangan tersebut agar mencakup semua produk, termasuk yang sebelumnya sudah diizinkan.

FCC menilai bahkan perangkat lama tetap memiliki potensi risiko, terutama terkait keamanan data dan jaringan.

Perangkat seperti router Wi-Fi, kamera keamanan, dan alat telekomunikasi lainnya menjadi perhatian utama karena digunakan secara luas oleh masyarakat dan bisnis. Perangkat-perangkat ini dianggap sebagai bagian penting dari infrastruktur jaringan, baik di rumah maupun kantor.

FCC bahkan mengusulkan agar seluruh aktivitas impor dan pemasaran produk terkait dihentikan maksimal 30 hari setelah aturan diberlakukan. Meski demikian, larangan ini tidak akan berdampak pada perangkat yang sudah dimiliki dan digunakan oleh warga AS.

Pembatasan ini tidak lepas dari kekhawatiran pemerintah AS terhadap potensi penyalahgunaan data. Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan perusahaan teknologi China diduga dapat mengakses informasi sensitif melalui celah sistem atau backdoor.

Meski belum ada keputusan final, langkah ini menunjukkan tekanan terhadap perusahaan teknologi China semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Larangan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, FCC juga telah membatasi impor drone asal China serta menghentikan persetujuan perangkat baru yang menggunakan komponen dari perusahaan yang masuk daftar hitam.

Proposal terbaru ini masih akan dibuka untuk masukan publik hingga awal Mei sebelum akhirnya diputuskan melalui pemungutan suara oleh FCC. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 65 miliar serangan siber tercatat menghantam jalur koneksi digital atau pintu akses data (Application Programming Interface/API) di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2025.

Lonjakan serangan sebesar 23% ini menjadi alarm keras bagi perusahaan yang tengah keranjingan mengadopsi kecerdasan buatan (AI), namun abai mengunci pintu masuk data.

Ketergantungan perusahaan pada AI untuk layanan pelanggan hingga otomatisasi bisnis kini menciptakan celah keamanan yang kian menganga. Menurut Laporan 2026 Apps, APIs, and DDoS State of the Internet (SOTI) dari Akamai, kecepatan inovasi yang tidak dibarengi keamanan jalur data ini memicu kerugian finansial nyata di pusat pertumbuhan digital kawasan.

Data menunjukkan fenomena mengkhawatirkan di mana 61% serangan pada jalur data tahun lalu melibatkan aktivitas yang tidak wajar. Para peretas kini beralih strategi. Mereka tidak lagi membongkar paksa pintu keamanan, melainkan "menyamar" dan menyalahgunakan logika bisnis aplikasi.

Direktur Teknologi dan Strategi Keamanan untuk wilayah Asia Pasifik-Jepang Akamai Reuben Koh mengatakan di seluruh kawasan Asia-Pasifik, penerapan kecerdasan buatan (AI) mempercepat transformasi bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecepatan ini juga telah menyebabkan kesenjangan tata kelola yang semakin melebar.

“Sehingga memaksa berbagai organisasi untuk meninjau kembali lanskap risiko mereka secara keseluruhan,” kata Reuben dikutip Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan berbagai organisasi harus memprioritaskan pembangunan tata kelola operasional yang lebih kuat agar inovasi dapat terus berjalan dengan cepat.

Mereka juga perlu memiliki visibilitas yang lebih jelas terhadap API mereka, mengelola bot dan agen AI, melakukan pemantauan real-time di seluruh tumpukan sistem, serta mengintegrasikan keamanan ke dalam aplikasi mulai dari tahap pengembangan hingga saat runtime.

Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat mengakibatkan gangguan operasional yang meluas, kerugian finansial yang besar, dan hilangnya kepercayaan pelanggan.

Dia menuturkan penjahat siber kini menggunakan robot (bot) pintar bertenaga AI untuk meniru perilaku manusia guna mengelabui sistem keamanan tradisional. Modusnya beragam, mulai dari transaksi ilegal otomatis, pencurian data massal, hingga memicu permintaan data berulang-ulang yang bertujuan menguras kuota AI perusahaan yang harganya sangat mahal.

Selain itu, serangan yang menargetkan proses transaksi digital mencatat pertumbuhan eksplosif hingga 104% secara global dalam dua tahun terakhir. Berbeda dengan serangan konvensional yang hanya membanjiri jaringan, serangan ini langsung melumpuhkan proses spesifik seperti transaksi perbankan dan layanan belanja daring.

Tren pembuatan aplikasi instan dengan bantuan AI, atau dikenal sebagai "vibe coding", menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat perusahaan meluncurkan layanan baru. Di sisi lain, kecepatan ini sering melahirkan kesalahan pengaturan pada pintu akses data yang langsung dibuka ke publik tanpa pengawasan manusia.

"Perusahaan kini dipaksa meninjau kembali risiko mereka secara keseluruhan karena kecepatan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," ujarnya.

Di negara maju seperti Singapura dan Jepang, kata Reuben, tantangan utama terletak pada sulitnya memantau jutaan pintu akses data yang sangat masif.

Sementara itu, di negara berkembang seperti Vietnam dan Thailand, pesatnya digitalisasi belum dibarengi dengan ketersediaan ahli keamanan siber yang cukup.

Guna memitigasi risiko, perusahaan disarankan untuk memprioritaskan langkah strategis seperti mengetahui secara pasti setiap pintu akses data yang terbuka secara real-time, membedakan antara pengguna manusia, asisten AI yang sah, dan robot jahat, serta menanamkan protokol keamanan sejak hari pertama pembuatan aplikasi.

“Terakhir, memastikan perlindungan tetap bekerja saat aplikasi sedang digunakan oleh pelanggan,” kata Reuben.

Bisnis.com, JAKARTA - Studi Katadata 2025 menunjukkan lebih dari 80% bisnis di Indonesia telah memanfaatkan AI, namun hanya 13% yang mencapai tahap adopsi lanjutan. Ini menandakan bahwa hambatan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada belum kuatnya kerangka implementasi yang bertanggung jawab. Tanpa fondasi etika, AI berisiko memicu persoalan reputasi dan hukum.

Misalnya, dalam penerapan Conversational AI, dua risiko etika kerap muncul. Pertama, bias data, yaitu saat AI memproses data yang tidak merepresentasikan populasi secara utuh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat dan berpotensi diskriminatif. Dampaknya, akses layanan menjadi tidak inklusif bagi sebagian kalangan. Pasar semakin sempit dan tekanan regulasi meningkat.

Kedua, privasi dan keamanan data, termasuk potensi manipulasi percakapan untuk menggali informasi pribadi secara tidak bertanggung jawab. Conversational AI memproses dan menyimpan data yang besar, mulai dari identitas pengguna hingga percakapan sensitif. Tanpa pengelolaan tepat, data berisiko disalahgunakan atau diakses tanpa izin oleh oknum, terutama di sektor sensitif seperti layanan kesehatan, seperti rekam medis pasien yang rentan terhadap serangan siber. Dampak lebih serius termasuk kebocoran informasi dan konsekuensi legal yang serius untuk perusahaan.

Kini, pelaku bisnis sedang memperhatikan Agentic AI, teknologi yang mengorkestrasi berbagai fungsi operasional, seperti marketing, sales, dan support. Namun, otonomi yang memungkinkan adaptasi dan pengambilan keputusan menghadirkan tantangan etika. Agentic AI bekerja berdasarkan dataset yang besar dan tujuan yang bermacam-macam, sehingga, pemikirannya bisa bias dan prioritasnya bisa bertentangan. Tanpa batasan jelas dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Secara keseluruhan, tantangan adopsi AI kini lebih berkaitan dengan aspek kendali dan akuntabilitas atas sistem mandiri yang bertindak atas nama perusahaan. Untuk mencegah pelanggaran etika, bisnis perlu mengevaluasi tiga area utama: analisis stakeholders, untuk memetakan dampak AI terhadap pihak terkait; asesmen risiko teknis, guna mengantisipasi potensi kegagalan sistem dan menetapkan batasan kewenangan AI dalam pengambilan keputusan; dan penguatan tata kelola, agar pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab AI tetap selaras dengan regulasi.” Jelas Kukuh Prayogi, Enterprise Business Director di Infobip Indonesia.

Sebagai enabler teknologi, Infobip percaya etika AI adalah syarat berkembangnya teknologi ini. Berdasarkan pengalaman mengembangkan solusi AI di berbagai industri, ada beberapa prinsip utama:

Pertama, perlindungan privasi data pelanggan. AI membutuhkan data untuk personalisasi layanan, tapi pengumpulannya harus berbasis tujuan jelas dan proporsional. Perusahaan perlu menetapkan data yang dibutuhkan dan melindungi data dengan sistem yang kuat, seperti penyimpanan yang aman di platform seperti Azure. Mitigasi terhadap potensi serangan prompt injection juga perlu. Infobip bermitra dengan SplxAI guna melakukan simulasi serangan siber pada sistem AI dan menguji potensi kebocoran data.

Kedua, menjaga akurasi dan integritas hasil AI. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan dampak yang dihasilkan oleh AI yang mereka gunakan. Karena itu, pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menjadi relevan. Metode ini membuat AI tidak hanya mengandalkan “ingatannya”, tetapi juga sumber data internal yang sudah terverifikasi. Dengan begitu, sumber informasi lebih mudah dilacak, risiko halusinasi berkurang, penerapan kebijakan internal secara konsisten dapat dijamin, dan potensi hasil yang menyesatkan atau bias dapat diminimalkan.

Ketiga, transparansi kepada pelanggan dan pengguna. Perusahaan perlu menjelaskan jenis data yang digunakan kepada pelanggan, seperti instruksi model, dokumen pendukung, dan data kontekstual lainnya. Perusahaan juga perlu mengomunikasikan perannya sebagai pemroses data sesuai instruksi pelanggan, dengan parameter privasi yang telah disepakati. Langkah ini semakin penting, mengingat masih banyak pengguna di Indonesia yang kesulitan membedakan konten yang dihasilkan AI dengan yang dibuat manusia.

Keempat, verifikasi yang ketat terhadap mitra dan vendor. Implementasi AI melibatkan banyak pihak, sehingga setiap kerja sama dengan pihak ketiga yang memproses data harus dievaluasi terkait privasi dan keamanannya. Perusahaan juga perlu transparan kepada pelanggan jika terdapat perubahan mitra atau pola interaksi data, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada akhirnya, perkembangan adopsi AI dapat berhasil dengan kepercayaan masyarakat, bukan kecanggihan teknologinya semata. Etika, privasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk pemanfaatan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di Infobip, prinsip ini tertanam dalam strategi pengembangan dan implementasi AI melalui kerangka etika yang jelas dan pendekatan human-in-the-loop sebagai kendali utama. Pengawasan oleh manusia memastikan sistem terkendali dan memungkinkan intervensi saat risiko muncul. Infobip mendukung perusahaan mengadopsi AI yang terpercaya. AI yang memiliki akuntabilitas pada setiap prosesnya lah yang akan membangun kepercayaan masyarakat seiring waktu.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah Indonesia dan Republik Korea atau Korea Selatan menyepakati kerja sama strategis di bidang digital yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan keamanan data, serta pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Republik Korea.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kerja sama ini diarahkan agar memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jaringan digital, termasuk pengembangan teknologi komunikasi generasi berikutnya.

“Masyarakat akan merasakan koneksi internet yang lebih stabil untuk sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan usaha,” kata Meutya dalam keterangan pada Rabu (1/4/2026).

Dari sisi pelindungan publik, kerja sama ini mencakup penguatan pengawasan ruang digital dan keamanan data. Masyarakat diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih kuat dari kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.

Selain itu, kerja sama juga meliputi program literasi digital guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Pemerintah menekankan bahwa seluruh program difokuskan pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan langsung hasilnya. Internet harus lebih stabil untuk belajar dan bekerja. Data pribadi harus lebih aman. Layanan publik harus lebih mudah diakses,” ujarnya.

Dalam pengembangan kecerdasan artifisial, Meutya menegaskan bahwa pemanfaatannya tidak hanya berhenti pada aspek teknologi, tetapi juga harus menjawab kebutuhan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Teknologi diharapkan mampu membantu guru dalam proses pembelajaran, mempercepat kinerja tenaga kesehatan, serta mendukung petani dalam pengambilan keputusan.

Di sektor ekonomi, kerja sama ini membuka peluang bagi pelaku usaha digital dan startup melalui penguatan ekosistem serta kolaborasi dengan sektor swasta. Dari sisi sumber daya manusia, Indonesia akan menjalankan program pelatihan, beasiswa, dan pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan jumlah talenta AI dan teknologi maju yang siap masuk ke industri.

“Talenta digital menjadi kunci. Kami ingin lebih banyak anak muda Indonesia terlibat dalam pengembangan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna,” ujar Meutya.

Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan infrastruktur AI, termasuk komputasi berperforma tinggi, untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi dalam negeri.

Untuk memastikan implementasi berjalan terarah, kedua negara akan membentuk komite bersama yang bertugas memantau pelaksanaan program dan capaian kerja sama.

Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun dan akan diterjemahkan ke dalam program konkret lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital. Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China peringatkan lembaga sektor pemerintah untuk tidak memasang aplikasi OpenClaw pada perangkat operasional kantor.

Peringatan tersebut diterbitkan seiring dengan kekhawatiran terhadap kemampuan akses luas yang dimiliki oleh perangkat lunak otonom tersebut.

Sebagai informasi, OpenClaw merupakan agen AI open-source yang dirancang untuk mengotomatisasi berbagai tugas administratif secara otonom. Perangkat lunak yang sebelumnya dikenal sebagai Moltbot ini mampu mengelola email, jadwal kalender, hingga menjalankan skrip teknis langsung di dalam sistem komputer pengguna.

Berbeda dengan chatbot AI biasa, OpenClaw memerlukan akses luas terhadap file lokal untuk mengeksekusi perintah kompleks layaknya seorang "karyawan digital". Aplikasi tersebut saat ini sedang sangat populer di China.

Menurut beberapa laporan, sejumlah badan pemerintah China mulai bergerak memperketat pengawasan terhadap agen AI pengembang asal Austria tersebut. Otoritas keamanan menilai penggunaan OpenClaw berpotensi mengekspos mesin induk terhadap serangan siber jika tidak digunakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Direktur riset kebijakan teknologi di Trivium China Kendra Schaefer mengatakan regulator China biasanya merespons ancaman teknologi baru dengan kecepatan luar biasa. Namun, dia mencatat bahwa tingkat adopsi OpenClaw saat ini masih jauh melampaui kecepatan regulasi yang ada.

“Agent sistem beroperasi dengan izin yang sangat luas melintasi berbagai platform, menciptakan kerentanan baru jika tidak dikendalikan dengan benar,” kata Kendra dilansir dari Tom’s Hardware, Jumat (20/3/2026).

Perangkat lunak OpenClaw ini juga sering kali kekurangan mekanisme pemeliharaan dan perbaikan profesional. Penyerang dikhawatirkan dapat menggunakan plugin berbahaya untuk mencuri data sensitif pengguna dengan metode yang lebih senyap dibandingkan trojan tradisional.

Di sektor keuangan, otoritas moneter turut memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan teknologi otomatisasi ini. People's Bank of China menyerukan agar pengelolaan AI di sektor finansial dilakukan secara proaktif namun tetap waspada dan tertib.

Berdasarkan data yang dihimpun, NVDB melarang keras penggunaan versi tiruan dari pihak ketiga serta pengaktifan akun administrator selama proses instalasi. Pengguna juga dilarang memasang paket keahlian yang memerlukan kata sandi serta menonaktifkan audit log sistem.

Risiko operasional OpenClaw secara nyata terlihat pada insiden yang menimpa Summer Yue, seorang petinggi di laboratorium AI Meta. Yue melaporkan bahwa agen AI tersebut secara tidak sengaja menghapus seluruh email penting miliknya tanpa konfirmasi.

Sebagai respons lanjutan, China Academy of Information and Communications Technology berencana memulai uji coba standar kepercayaan bagi agen AI. Uji coba terhadap alat seperti OpenClaw tersebut dijadwalkan akan dimulai pada akhir Maret mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjamin keamanan data wajib pajak pemilik kartu kredit yang informasinya bakal disetorkan ke otoritas pajak pada Maret 2027.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayato menyampaikan, kebijakan pertukaran data itu sudah melalui kajian (review) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perihal kedaulatan dan keamanannya.

Bimo memastikan data-data masyarakat tersebut aman termasuk dalam sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

"Jadi sudah pasti sesuai dengan pasal 34 terkait dengan kerahasiaan wajib pajak itu memang sudah menjadi ruh kami dan itu embedded di dalam sistem kami," ujarnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Bimo pun mengungkap bahwa keamanan Coretax dalam mengintegrasikan data-data masyarakat itu tidak hanya sudah diuji oleh BSSN, namun juga lembaga independen lain.

"Sudah ada penetrasi tes dari beberapa lembaga independen yang memang diperintahkan untuk penetrasi tes ke kami, termasuk juga dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis [BAIS] dan segala macam. Jadi kami jamin sovereignty, security-nya," kata Bimo.

Adapun jenis-jenis data dan informasi yang dipertukarkan dengan DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.8/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

"Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pajak," demikian bunyi pada 5B ayat (2) yang baru ditambahkan pada beleid tersebut, dikutip Kamis (5/2/2026).

Salah satu instansi yang menyampaikan data ke DJP untuk kepentingan perpajakan yakni perbankan yang menyelenggarakan kartu kredit.

Berikut Daftarnya:

1. PT Bank Central Asia Tbk.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. PT Bank OCBC NISP Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. PT Bank Permata, Tbk.

8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

10. PT Bank HSBC Indonesia

11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

13. PT Bank UOB Indonesia

14. PT Bank DBS Indonesia

15. PT Bank Mega, Tbk.

16. PT Bank Mega Syariah

17. PT Bank MNC Internasional, Tbk

18. PT Bank Panin, Tbk

19. PT Bank KB Indonesia Tbk.

20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

21. PT Bank Sinarmas Tbk

22. PT Bank ICBC Indonesia

23. PT AEON Credit Services

24. PT Honest Financial Technologies

25. PT Shinhan Indo Finance

26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

27. PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto memastikan data transaksi kartu kredit dari 27 bank yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap terjaga keamanannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 11 Februari 2026, sebanyak 27 bank diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit kepada DJP.

Bimo mengatakan perlindungan data wajib pajak menjadi prinsip utama yang diterapkan pihaknya.

"Jadi sudah pasti sesuai dengan pasal 34 terkait dengan kerahasiaan wajib pajak itu memang sudah menjadi roh kami dan itu embedded di dalam sistem kami," kata Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Dalam menjalankan ini, DJP telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus kedaulatan data dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk pada Coretax yang saat ini digunakan DJP.

Selain itu, DJP juga melakukan pengujian keamanan sistem melalui penetration test yang melibatkan lembaga independen.

Bimo menyebut sejumlah lembaga negara juga turut dilibatkan dalam pengujian tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). TNI.

"Jadi kami jamin sovereignty, security-nya, top tier," ujar Bimo.

Dalam kesempatan yang sama, DJP juga mengumumkan rencana peluncuran Coretax Mobile.

Aplikasi tersebut akan menjadi saluran tambahan bagi wajib pajak untuk mengakses sejumlah layanan perpajakan melalui ponsel.

Aplikasi Coretax Mobile nantinya dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

Fitur yang tersedia di dalamnya antara lain aktivasi akun wajib pajak serta pembuatan kode otorisasi. Ini bertujuan untuk melengkapi layanan Coretax Form.

Sementara untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), wajib pajak dapat menggunakan Coretax Form.

Ia menyebut peluncuran Coretax Mobile ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"Mungkin dua minggu ke depan Coretax Mobile sudah bisa kita launching, baik melalui platform Android maupun platform iOS," kata Bimo.