IDXChannel - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mempercepat pembukaan lahan tanaman sorgum seluas 24.000 hektare.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo menjelaskan proyek tersebut untuk meningkatkan produksi bioetanol, yang selanjutnya akan menjadi campuran bahan bakar minyak (BBM) alias E10. Namun lahan yang yang baru digarap untuk tahap pertama baru 20 hektare, sebagai bagian dari uji coba.

"Sementara masih 20 hektare. Kita coba kembangkan di Lampung. Kita coba pelajari budidayanya seperti apa karena PTPN belum pernah tanam," ujarnya dalam media gathring di Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).

Aris mengatakan, apabila lahan percontohan sorgum yang ditanam seluas 20 hektare itu sudah berhasil, maka akan dikembangkan lagi menjadi 24.000 hektare untuk memasifkan produksi etanol. Selama masa uji coba tanam itu, termasuk di dalamnya melihat varietas apa yang cocok untuk ditanam.

Dia menjelaskan untuk merealisasikan E10 memang terdapat tantangan, antara pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan energi. Oleh sebab itu, peningkatan produksi etanol menjadi bagian untuk memenuhi kedua kebutuhan ini.

"Tapi sebelumnya, gula itu kan ada dua. Satu dipakai untuk gula, satu jadi molasses. Kalau banyak molasses, etanolnya bisa banyak. Cuma karena dengan sekarang kita mau percepat E10, tentu cara yang paling mudah adalah dengan menambah luas dan meningkatkan produksi," kata dia.

Aris mengatakan, untuk mewujudkan program E10 pemerintah bakal memanfaatkan etanol dari tebu, sorgum, dan singkong. Ketiga jenis tanaman ini akan diproduksi dengan skala yang lebih besar untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

Saat ini PTPN I memiliki total luasan lahan tebu sekitar 120 ribu hektare yang ada di seluruh Indonesia. Ke depan, bakal dikembangkan lagi, di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan.

(NIA DEVIYANA)

PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menjadikan kasus Kakek Mujiran di Lampung sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan ke depan.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan perusahaan selama ini pada prinsipnya terus menjalankan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

"Terkait dengan case kemarin, memang PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang apabila memang orang tersebut tidak bersalah atau merugikan PTPN," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui kemitraan dengan petani setempat, termasuk pembelian hasil produksi masyarakat dengan harga yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi yang layak.

Aris menjelaskan langkah restorative justice (RJ) yang ditempuh dalam kasus tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga kondusivitas sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak berniat merugikan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian perkara tersebut memberikan pelajaran penting bagi perusahaan mengenai perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Ke depan, PTPN I berencana memperkuat berbagai program pembinaan ekonomi agar masyarakat semakin memahami manfaat keberadaan perusahaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian daerah.

"Setelah dengan adanya RJ ini, tentu ini akan menjadi salah satu pelajaran baru bagi PTPN bahwa ternyata kita mungkin perlu semakin meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian pembinaan-pembinaan secara ekonomi sehingga masyarakat semakin memahami jika keberadaan kebun PTPN memberikan multiplier effect positif bagi warga setempat.

Menurut Aris, operasional kebun karet memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyadapan dan pemeliharaan tanaman.

Selain di tingkat kebun, aktivitas industri pengolahan karet juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan hasil perkebunan.

Manfaat ekonomi lainnya turut dirasakan sektor transportasi karena distribusi hasil produksi perusahaan melibatkan berbagai layanan angkutan yang banyak dijalankan masyarakat sekitar perkebunan.

Aris menambahkan kegiatan ekspor komoditas karet juga memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sekaligus mendukung penerimaan pemerintah melalui berbagai instrumen perpajakan.

Menurutnya, berbagai dampak ekonomi tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi perkebunan terhadap pembangunan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat keberadaan perkebunan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari perusahaan.

Karena itu, PTPN I berkomitmen memperluas program pendampingan dan pemberdayaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna memperkuat hubungan perusahaan dengan warga sekitar perkebunan.

Aris menjelaskan kasus Kakek Mujiran di Lampung menjadi pengalaman penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan penegakan hukum, komunikasi publik, serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Aris mengatakan PTPN I memilih mengambil jalan tengah melalui RJ untuk meredam ketegangan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik lebih luas.

Ia menilai derasnya pemberitaan pada tahap awal membuat ruang klarifikasi perusahaan menjadi terbatas, sehingga perhatian publik terlanjur terbentuk sebelum PTPN memiliki kesempatan menjelaskan kronologi secara menyeluruh dan proporsional.

Karena itu, PTPN I menjadikan kasus tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh dipahami berdasarkan fakta sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mulai mengembangkan komoditas sorgum melalui uji coba penanaman seluas 20 hektare di Lampung untuk mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan pengembangan sorgum merupakan bagian dari penugasan yang diterima perusahaan guna mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah.

"Sementara masih 20 hektare kita coba kembangkan di Lampung. Kita coba pelajari budi dayanya seperti apa, karena PTPN I belum pernah tanam sorgum," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Selain sorgum, PTPN I juga mendapat penugasan mengembangkan singkong sebagai sumber bahan baku alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri bioetanol nasional.

Aris menjelaskan Lampung dipilih sebagai lokasi awal pengembangan karena memiliki potensi lahan yang sesuai serta dekat dengan rencana pengembangan rantai pasok bioetanol.

Menurut dia, perusahaan sengaja memulai dari skala terbatas karena belum memiliki pengalaman panjang dalam budi daya sorgum sehingga perlu mempelajari karakteristik tanaman tersebut.

Tahap awal dilakukan melalui penanaman percobaan seluas 20 hektare guna memperoleh data teknis yang dibutuhkan sebelum memasuki fase pengembangan yang lebih luas.

Melalui uji coba tersebut, perusahaan akan mengevaluasi varietas sorgum yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan industri pengolahan bioetanol.

PTPN I juga akan mempelajari teknik budi daya, produktivitas tanaman, pola pemeliharaan, hingga sistem pascapanen untuk memastikan pengembangan dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

Aris menilai langkah bertahap diperlukan agar perusahaan tidak menghadapi risiko kegagalan produksi yang dapat menghambat program pemerintah maupun merugikan perusahaan.

Menurut dia, pengembangan komoditas baru harus didasarkan pada pengalaman lapangan dan penguasaan teknologi agar hasil yang diperoleh sesuai harapan.

Jika hasil uji coba menunjukkan kinerja yang baik, perusahaan akan mempertimbangkan pengembangan skala lebih luas sesuai kebutuhan program nasional.

Sorgum dan singkong nantinya diproyeksikan menjadi bahan baku bioetanol yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin dalam program energi terbarukan.

Dengan demikian, pasokan bioetanol tidak hanya bergantung pada tebu, tetapi juga dapat didukung oleh komoditas alternatif yang dikembangkan di berbagai daerah.

PTPN I dalam program tersebut berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara pengembangan industri pengolahan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dan sektor industri.

Aris menyebut perusahaan juga menyesuaikan pengembangan budi daya dengan kebutuhan industri agar spesifikasi hasil panen sesuai permintaan pasar dan pengguna akhir.

Dalam jangka panjang, pengembangan sorgum diarahkan untuk mendukung target yang disampaikan pemerintah, yakni perluasan areal hingga sekitar 24.000 hektare apabila tahap awal berjalan sukses.

"Pak Wamen Investasi (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu) targetnya sampai 24.000 hektare. Kan nggak main-main toh. Artinya memang PTPN harus membekali diri dulu," katanya.

PTPN I menilai target tersebut cukup ambisius sehingga perusahaan perlu membekali diri dengan pengalaman, teknologi, dan kesiapan sumber daya sebelum melakukan percepatan pengembangan sesuai arahan pemerintah.

"PTPN butuh belajar ya. Tapi nanti kalau PTPN sudah sudah bisa menguasai komoditas ini mungkin bisa digas lah untuk pengembangannya itu, sesuai dengan target pemerintah," kata Aris.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memperkuat pengembangan komoditas tebu guna mendukung kebutuhan gula nasional sekaligus menopang program pengembangan bioetanol E10 yang menjadi prioritas pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan peningkatan produksi tebu menjadi langkah penting untuk memenuhi dua kebutuhan strategis secara bersamaan.

"Kalau secara target harus meningkat memang. Karena memang kalau tebu itu dibuat salah satunya untuk etanol memang harus kita alokasikan untuk etanol," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hasil pengolahan tebu tidak hanya menghasilkan gula konsumsi, tetapi juga molase yang menjadi bahan baku utama dalam produksi bioetanol.

Karena itu, peningkatan luas tanam dan produktivitas tebu menjadi faktor penting agar kebutuhan gula dan bioetanol dapat dipenuhi tanpa saling mengurangi pasokan.

PTPN I terus melakukan pengembangan areal tebu di sejumlah wilayah potensial di antaranya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk memperkuat pasokan bahan baku industri gula dan energi terbarukan.

Selain memperluas areal tanam, PTPN I juga menjalankan program peningkatan produktivitas untuk mendorong rendemen tebu yang lebih tinggi sehingga produksi gula dan produk turunan dapat meningkat secara bersamaan.

Peningkatan produksi tebu dinilai penting agar alokasi bahan baku untuk gula maupun molase sebagai bahan baku etanol dapat diatur lebih optimal guna mendukung target penerapan E10 yang dicanangkan pemerintah.

"Karena dengan cara itu tentu pembagian yang satu untuk gula sama molase untuk etanol bisa lebih mudah kita atur. Karena kewajiban E10 ini kan salah satu target dasar dari Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) sama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Dan PTPN support itu," tegasnya.

Aris mengatakan dukungan terhadap program bioetanol sejalan dengan target pemerintah dalam mengembangkan campuran bahan bakar nabati berbasis energi domestik.

Dengan meningkatnya produksi tebu, alokasi bahan baku untuk gula maupun molase dapat diatur secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan nasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya pertanian dalam negeri.

"Sekarang kita mau swasembada, tentu cara yang paling mudah adalah dengan menambah luas dan meningkatkan produksi," jelasnya.

PTPN I menilai pengembangan tebu memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.

Meski begitu, Aris tidak menyebutkan secara rinci jumlah produksi tebu oleh perusahaan BUMN sektor perkebunan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu 'backbone' dari lahan pertebuan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I melakukan ekspansi lahan tebu hingga luar Pulau Jawa yakni di Sulawesi sebagai bagian dari strategi mendukung target swasembada gula nasional yang menjadi program prioritas pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Beberapa strategi kita lakukan salah satunya tentu dengan ekspansi lahan, kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu backbone dari lahan pertebuan Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Dia menyampaikan pengembangan komoditas tebu dilakukan bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan yang menjadi pengelola utama bisnis gula.

Menurut Aris, PTPN I saat ini memiliki sekitar 60 ribu hektare lahan tebu yang dikelola melalui kerja sama dengan SGN untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Strategi utama yang dijalankan perusahaan adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan areal tanam guna memperkuat pasokan bahan baku bagi industri gula dalam negeri.

Pengembangan lahan dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah Kabupaten Bone, Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan perkebunan tebu.

Di Pulau Jawa, ekspansi lahan difokuskan pada wilayah Jawa Timur sebagai sentra utama tebu nasional, disusul sebagian kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Aris menjelaskan pengembangan tebu di sejumlah wilayah lain seperti Sumatra menghadapi tantangan ekonomi karena harus bersaing dengan komoditas yang memiliki nilai komersial tinggi seperti kelapa sawit.

"Di Sumatra mungkin agak kesulitan karena kalau di Sumatra kan tentu persaingan dengan komoditas sawit," ujarnya.

Meski demikian, Aris belum merinci target tambahan luas lahan tebu yang akan dikembangkan melalui program ekstensifikasi tersebut karena proses perluasan areal masih terus berjalan di berbagai wilayah.

Menurutnya, pengembangan lahan tebu bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian seiring identifikasi lokasi potensial, baik di Pulau Jawa maupun Sulawesi, untuk mendukung target swasembada gula nasional.

"Karena perkembangan penambahan ekstensifikasi itu kan bisa dikatakan harian atau mingguan. Karena setiap hari kan kita ada upaya untuk menambah luas areal. Menambah luas areal, baik di Jawa maupun di Sulawesi," bebernya.

Selain memperluas lahan, perusahaan juga memperkuat strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas tebu melalui penggunaan varietas unggul dan penerapan budidaya yang lebih baik.

PTPN I turut berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia guna memastikan ketersediaan pupuk bagi kebun perusahaan maupun petani tebu rakyat secara tepat waktu.

Menurut Aris, pemupukan yang dilakukan sesuai kebutuhan tanaman akan meningkatkan kandungan nira tebu sehingga rendemen gula yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Peningkatan rendemen dinilai penting karena dapat memperbesar produksi gula nasional sekaligus meningkatkan keuntungan petani sehingga mendorong minat menanam tebu semakin besar.

Perusahaan juga menjalankan bongkar ratoon (peremajaan tebu) di sejumlah wilayah Jawa Timur untuk memperbaiki produktivitas kebun yang sudah mengalami penurunan hasil panen.

Aris mengatakan langkah ekspansi dan peningkatan produktivitas dilakukan secara bersamaan agar target swasembada gula dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat.

Ke depan, PTPN I berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, tetapi juga memiliki peluang kembali menjadi eksportir gula dunia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan target swasembada gula konsumsi pada 2027 tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pergeseran meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam produksi dan distribusi nasional.

"Target kita adalah tahun depan (swasembada) white sugar, gula putih. Itu target kita. Mudah-mudahan tidak meleset lagi," kata Mentan ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin (13/4).

Ia memastikan pemerintah berkomitmen menjaga target tersebut dengan memperkuat perlindungan terhadap petani tebu agar mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ada rencana PTPN nanti ke depan mungkin akan ada strategi melakukan pembelian kopi masyarakat seperti kalau sawit ada plasma, kemudian tebu rakyat, kemudian kalau karet ada bokar

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menyiapkan skema pembelian kopi rakyat sebagai bagian dari strategi memperkuat kemitraan dengan petani sekaligus meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar global.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan pola kemitraan yang disiapkan mengadopsi konsep serupa dengan komoditas lain seperti sawit plasma, tebu rakyat, maupun bahan olah karet (bokar) yang telah berkembang.

"Ada rencana PTPN nanti ke depan mungkin akan ada strategi melakukan pembelian kopi masyarakat seperti kalau sawit ada plasma, kemudian ada tebu rakyat, kemudian kalau karet ada bokar (bahan olah karet)," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Melalui skema tersebut, PTPN I berpeluang membeli hasil produksi kopi masyarakat untuk kemudian diintegrasikan ke dalam rantai pasok dan pemasaran perusahaan secara berkelanjutan.

Selain itu, BUMN sektor perkebunan itu juga memperluas pembinaan kepada petani kopi yang berada di sekitar wilayah operasional perkebunan milik perusahaan.

"PTPN juga punya rencana untuk melakukan pembinaan terhadap petani-petani kopi yang ada di sekitarnya," ujarnya.

Aris menilai kopi merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki prospek cerah karena telah menjadi minuman yang dikonsumsi secara luas di berbagai negara.

Sebagai komoditas inti perusahaan, pengembangan kopi tetap menjadi prioritas meskipun tidak masuk dalam program hilirisasi yang saat ini didorong pemerintah pada sejumlah sektor.

PTPN I memiliki sejarah panjang dalam industri kopi, terutama di Jawa Timur melalui kawasan Ijen dan Banaran yang dikenal menghasilkan kopi berkualitas tinggi.

Kopi dari kawasan Ijen memiliki reputasi kuat di pasar internasional, termasuk produk Blue Fire Coffee yang selama ini banyak dipasarkan ke Italia dan sejumlah negara lainnya.

Selain memperluas kemitraan dengan petani, perusahaan juga terus melakukan peremajaan tanaman tua serta memanfaatkan lahan yang belum optimal untuk pengembangan kopi.

Aris menegaskan PTPN I akan terus menambah areal tanam Arabika maupun Robusta sesuai karakteristik lahan sekaligus memperkuat pembinaan masyarakat guna mendukung pertumbuhan industri kopi nasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas, mengatakan integrasi rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir menjadi strategi utama perusahaan dalam meningkatkan daya saing kopi Indonesia.

“Transformasi ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan kopi Indonesia yang memiliki daya saing global melalui penguatan produktivitas kebun, efisiensi pengolahan, dan pengembangan produk bernilai tambah,” ujar Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6).

Dalam pengembangan komoditas kopi, PTPN I fokus pada dua jenis utama, yakni kopi Arabika dan Robusta. Untuk Arabika, perusahaan mengembangkan varietas seperti Andung Sari 2 K, Gayo, dan Kamasti dengan potensi produktivitas hingga 850 kilogram per hektare.

Sementara untuk Robusta, PTPN I menggunakan sejumlah klon unggulan seperti BP 42, BP 409, BP 939, dan Tugusari 6 yang memiliki potensi produktivitas hingga 1.000 kilogram per hektare.

Pemilihan varietas tersebut dilakukan untuk menghasilkan kopi dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar premium global, termasuk dari sisi cita rasa dan konsistensi produksi.

Penguatan rantai pasok kopi PTPN I didukung oleh integrasi antara kawasan perkebunan dan fasilitas pengolahan modern yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Banyuwangi, Jember, dan Banaran.

Di Jawa Timur, PTPN I Regional 5 mengelola sejumlah kawasan produksi kopi robusta, antara lain Kebun Bangelan di Malang, Kebun Ngrangkah Pawon, Kebun Renteng, dan Kebun Silosanen. Perusahaan juga mengembangkan Java Coffee Estate (JCE) di kawasan lereng Gunung Ijen sebagai bagian dari pengembangan kopi premium.

Sementara itu, di Jawa Tengah, PTPN I Regional 3 mengoperasikan fasilitas pengolahan kopi di Kebun Banaran serta sejumlah wilayah produksi seperti Sukamangli, Ngobo, Getas dan Jolong.

Melalui penguatan proses hulu-hilir tersebut, produk kopi PTPN I tidak hanya menyasar pasar domestik melalui merek premium seperti Banaran Coffee, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara dengan konsumsi kopi premium, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan kawasan Uni Eropa.

PTPN I menargetkan penguatan ekosistem kopi nasional agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi berkualitas di pasar dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

bawang putih menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan impor dari luar negeri

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memulai uji coba penanaman bawang putih seluas 20 hektare di daerah Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat, sebagai langkah awal mendukung swasembada pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional berkelanjutan.

"Sekarang kita mencoba untuk menanam trial dulu 20 hektare di daerah Gunung Mas di Jabar. Ini sebagai bentuk komitmen PTPN I untuk mendukung hilirisasi pemerintah, pemerintahan Pak Prabowo melalui Kementerian Pertanian, kita support, sangat support PTPN I," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, bawang putih menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan impor dari luar negeri.

Ia menjelaskan pengembangan bawang putih bukan pekerjaan mudah karena tanaman tersebut membutuhkan kondisi geografis tertentu, terutama wilayah dataran tinggi dengan iklim yang sesuai.

Selama ini sentra produksi bawang putih nasional relatif terbatas dan banyak ditemukan di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

"Kemudian kita ada tugas swasembada bawang putih, bawang putih itu memang merupakan komoditas yang tidak lazim di Indonesia, jarang ditanam. Adanya mungkin di Temanggung (Provinsi Jawa Tengah) yang cukup banyak di situ karena datarannya tinggi," ujarnya.

Karena itu, PTPN I memilih melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memperluas areal tanam guna memastikan aspek teknis budidaya dan produktivitas dapat berjalan sesuai harapan.

Aris mengatakan perusahaan belum memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan bawang putih sehingga diperlukan proses pembelajaran sebelum memasuki skala usaha yang lebih besar.

Selain pengalaman budidaya, perusahaan juga masih mempelajari berbagai aspek teknis lain seperti penyediaan bibit, pola tanam, serta pengelolaan lahan yang paling sesuai.

Uji coba seluas 20 hektare tersebut diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperoleh data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan berikutnya.

Menurut Aris, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih, terutama yang selama ini berasal dari China.

"Harapannya untuk bawang putih itu kan bisa mengurangi impor dari China khususnya. Cuma lokasi-lokasi yang punya ketinggian yang cocok ini kan nggak banyak. Hampir di semua tempat itu kita dataran rendah. Kalau dataran rendah tentu nggak cocok untuk bawang putih," jelasnya.

PTPN I juga akan melakukan identifikasi terhadap lahan perusahaan yang dinilai sesuai untuk pengembangan bawang putih tanpa mengganggu komoditas utama yang telah produktif.

Lahan yang tidak ditanami teh, kopi, maupun komoditas unggulan lainnya berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan bawang putih apabila hasil uji coba menunjukkan prospek positif.

Selain mendukung produksi nasional, lokasi uji coba tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat dan petani yang ingin mempelajari budidaya bawang putih.

Aris menambahkan target pengembangan bawang putih dari Kementerian Pertanian sekitar 5.000 hektare, namun perusahaan memilih bertahap agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Meski demikian, PTPN I memilih menjalankan pengembangan secara bertahap karena budidaya bawang putih membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pengalaman teknis, serta kemampuan pengelolaan yang memadai.

"Kalau tiba-tiba kita harus membongkar, misal (PTPN I menanam pada lahan seluas) 10.000 hektare tiba-tiba ternyata kami nggak punya orang yang bisa nangani, nggak punya kemampuan, pengalaman, kan jadi sayang, mubazir," katanya.

Menurutnya, ekspansi dalam skala besar tanpa persiapan yang matang berisiko menimbulkan pemborosan waktu dan anggaran, serta dapat menghambat pencapaian target kemandirian pangan yang dicanangkan pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menurun jika dilihat dari berat bersih (ton).

Pada 2021, impor bawang putih tercatat sebesar 602.745 ton. Volume tersebut turun pada 2022 menjadi 566.175 ton atau menyusut sekitar 6,07 persen secara tahunan.

Penurunan impor berlanjut pada 2023 dengan volume 564.027 ton, turun 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, impor kembali menyusut menjadi 555.886 ton atau turun 1,44 persen secara tahunan.

Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025, ketika impor bawang putih turun signifikan menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan 2024.

Berdasarkan negara asal, impor bawang putih Indonesia sepanjang 2021-2025 sangat didominasi oleh China.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, Sulawesi Selatan guna mendukung pasokan telur nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan proyek tersebut telah memasuki tahap awal pembangunan melalui kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan di Bone, Sulawesi Selatan.

"Kita ada program peternakan ayam terintegrasi di Bone. Kita sudah groundbreaking di sana. Nanti harapannya telur-telurnya (yang diproduksi) bisa membantu proses pemenuhan kebutuhan telur di MBG," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, pengembangan peternakan ayam terintegrasi tersebut dirancang mencakup seluruh rantai usaha mulai dari pembibitan, pembesaran ayam petelur, hingga produksi telur.

PTPN I berharap hasil produksi telur dari kawasan peternakan tersebut nantinya dapat diserap oleh program MBG guna mendukung kebutuhan pangan bergizi masyarakat.

Aris menjelaskan kapasitas produksi yang sedang dipersiapkan cukup besar dengan populasi mencapai ribuan ekor ayam petelur, meski angka pasti masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.

Pengembangan usaha perunggasan itu menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis PTPN I yang tidak hanya berfokus pada komoditas perkebunan, tetapi juga sektor peternakan.

Ia mengatakan kebutuhan telur nasional masih memiliki ruang pertumbuhan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang membutuhkan tambahan pasokan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Aris, kondisi surplus produksi ayam dan telur yang kerap terjadi lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan sejumlah wilayah lain masih memerlukan pasokan tambahan.

Baginya keberadaan program MBG berpotensi meningkatkan penyerapan telur sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat produsen.

Dalam menjalankan proyek tersebut, PTPN I menerapkan pola kemitraan dengan menggandeng perusahaan swasta dan PT Berdikari, BUMN yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi, guna memanfaatkan pengalaman serta teknologi perunggasan yang dimiliki mitra.

Melalui skema tersebut, PTPN I berperan menyediakan lahan pengembangan, sementara mitra usaha bertanggung jawab menjalankan operasional peternakan dan penerapan teknologi produksi modern.

Aris menilai model kemitraan penting diterapkan karena perusahaan masih dalam tahap belajar dan beradaptasi untuk mengembangkan bisnis perunggasan secara berkelanjutan dan kompetitif.

Ke depan, PTPN I berharap proyek peternakan ayam terintegrasi di Sulawesi Selatan dapat menjadi model pengembangan usaha yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program MBG.

Aris menambahkan, PTPN I tidak hanya mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, tetapi juga menyiapkan proyek serupa di Lampung untuk memperluas kapasitas produksi.

Pengembangan di Lampung akan dilakukan melalui skema yang sama yakni kemitraan bersama PT Berdikari dan pihak swasta.

"Jadi ada di Lampung maupun di Sulawesi. Sama-sama dengan Berdikari dan sama dengan swasta, tiga pihaklah kerja sama," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun budaya integritas guna mencegah korupsi. Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritasdi lingkungan PTPN Group.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono menegaskan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sektoral dan sepihak saja.

“Tetapi membutuhkan sinergi yang erat dari seluruh pihak untuk bersama-sama membangun budaya integritas,” kata Eko, Rabu (10/6/2026).

Eko menambahkan penguatan sistem pelaporan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan organisasi. Dalam konteks tersebut, whistleblowing system yang terintegrasi menjadi instrumen penting, tidak hanya sebagai kanal pengaduan, tetapi juga sebagai sarana manajerial bagi pimpinan dalam memitigasi risiko.

“KPK terus mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN untuk menyediakan sistem pelaporan yang efektif, karena berbagai praktik kecurangan atau fraud sering kali dapat dideteksi melalui laporan yang masuk,” jelasnya.

Menurut Eko kerja sama antara KPK dan PTPN telah berlangsung sejak Desember 2020 dan terus berkembang melalui berbagai program kolaboratif. Selama ini kedua pihak telah melaksanakan berbagai kegiatan bersama, dan PKS ini menjadi langkah yang semakin relevan dan strategis.

“Kami berharap kerja sama ini dapat dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan memberikan implementasi yang efektif,” tandas Eko.

Lihat video: KPK Kembali Gelar Lelang Barang Rampasan Negara Hasil Korupsi



Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Denaldy Mulino Mauna menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sekaligus mendukung agenda strategis nasional.

PTPN III telah melakukan kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. “Dengan adanya kerja sama ini, kami semakin yakin dalam melangkah, terlebih dalam menjalankan program hilirisasi yang masuk ke banyak komoditas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan,” ujar Denaldy.

Menurut Denaldy, kolaborasi dengan KPK menjadi momentum penting bagi pihaknya untuk semakin memperkuat sistem pengawasan dan integritas organisasi. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan efektif sehingga tidak hanya memberikan dampak positif bagi PTPN Group, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambah Denaldy.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, PTPN Group juga meluncurkan Whistleblowing System (WBS) Terintegrasi. Kanal itu menjadi salah satu sarana pelaporan bagi insan perusahaan ataupun pemangku kepentingan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran secara aman, mudah, dan bertanggung jawab.

Penguatan WBS terintegrasi ini menjadi salah satu langkah konkret perusahaan dalam mendorong budaya pelaporan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem pengendalian internal sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan PTPN Group.

“Melalui kerja sama dengan KPK ini, kami menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari transformasi perusahaan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Bisnis.com,SURABAYA — PTPN I Regional 5 menggelar tanam perdana tembakau tahun tanam 2026 menjadi seluas 50 hektare di Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (4/6/2026), untuk memenuhi kebutuhan ekspor cerutu dengan pasar utama Amerika Serikat.

Region Head PTPN I Regional 5, Subagiyo, mengatakan peningkatan luas tanam pada tahun ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mengembangkan kembali komoditas tembakau Klaten.

“Tanam perdana tahun ini menjadi momentum penting bagi pengembangan tembakauKlaten. Dengan peningkatan luas tanam dari 25 hektare menjadi 50 hektare, kami optimistis komoditas ini dapat terus berkembang, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (5/6/2026).

Pada musim tanam tahun 2026, kata dia, PTPN I Regional 5 mengembangkan komoditas tembakau Besuki Na-Oogst yang ditanam di bawah naungan (TBN) dengan total luas lahan mencapai 50 hektare di wilayah Klaten.Komoditas ini merupakan salah satu unggulan perusahaan yang berorientasi ekspor dengan nilai ekonomi tinggi.

Dia menegaskan, perusahaan menargetkan produktivitas sebesar 1.700 kilogram per hektare, dengan masa tanam sekitar tujuh bulan dan panen satu kali dalam setahun. Hasil produksi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan industri cerutu premium ekspor, dengan pasar utama Amerika Serikat dan Eropa.

Menurutnya, tantangan utama dalam budi daya tembakau saat ini adalah ketidakstabilan cuaca serta keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Meski demikian, perusahaan terus berupaya menjaga kualitas budidaya melalui berbagai langkah pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan naungan, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan berimbang, serta optimalisasi pengelolaan air untuk mendukung keberhasilan produksi.

Di sisi lain, untuk memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat sekitar, PTPN I Regional 5 juga menyalurkan bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa 38 titik sumur bor dan 7 unit mesin pompa air.

Salah satu ketua petani penerima manfaat, Dalino, asal Desa Sukorejo, mengaku bantuan sumur bor dan pompa air sangat membantu aktivitas pertanian, terutama saat musim kemarau.

“Adanya bantuan sumur bor dan mesin pompa air dari PTPN I ini sangat meringankan beban para petani yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses air untuk lahan pertanian. Kami mendoakan agar program tanam perdana tembakau PTPN I ini berjalan sukses dan mencapai target yang diharapkan,” ujar Dalino.

Kepala Bagian Sekretariat dan Umum PTPN I Regional 5, Reggy Irawan Setiyobudi, juga menjelaskan bahwa penyaluran TJSL merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.

“Kami berharap bantuan 38 titik sumur bor dan 7 unit mesin pompa air ini dapat meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian sehingga petani dapat meningkatkan intensitas tanam hingga dua kali dalam setahun,” harap Reggy.

Total penyaluran program TJSL ini yakni sebesar Rp99,9 juta, berupa 38 titik sumur bor dan 7 unit mesin pompa air yang tersebar di tujuh desa, yaitu Towangsan, Sukorejo, Jetis, Pluneng, Nglinggi, Manjung, dan Karanglo.

Program ini dilaksanakan dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV), yaitu menciptakan manfaat bersama antara perusahaan dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi program, TJSL tersebut mencatat Social Return on Investment (SROI) sebesar 16,19. Angka ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar dibandingkan nilai investasi program, sekaligus melampaui target perusahaan sebesar 3.

PTPN I Regional 5 menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari manfaat sosial yang dirasakan masyarakat melalui program-program berkelanjutan di sekitar wilayah operasional.

“Kami berharap perluasan areal tanam tembakau di Kebonarum Klaten ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Subagiyo.(k24)

Tahun ini target produksi tembakau sekitar 1,2 ton per hektare dari luas area mencapai 400 hektare, kemudian target produksi mutu A atau 1 sebanyak 30 persen akan diekspor,

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5 membidik pangsa pasar ekspor produk tembakau ke Rusia dan China pada tahun 2026.

"Saat ini korporasi sedang mengembangkan kebutuhan tembakau untuk pasar di China dan Rusia," kata Region Head PTPN I Regional 5 Subagiyo saat melakukan tanam perdana tembakau di Kebun Ajung Gayasan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Menurutnya tembakau bawah naungan (TBN) tersebut sebagian besar akan dipasarkan ke Eropa, namun untuk grade medium ke bawah diperkenankan dijual di lokal atau domestik karena memang dibutuhkan.

"Perluasan pasar tembakau ke China dan Rusia karena kedua negara itu mempunyai tingkat kebutuhan tembakau untuk cigar yang cukup tinggi," tuturnya.

Ia menjelaskan, biasanya kebutuhan tembakau di pasar ekspor dilepas secara bertahap di Eropa selama satu tahun menyesuaikan kebutuhan pasar dan pola tersebut juga sama dilakukan di pasar domestik.

"Tahun ini target produksi tembakau sekitar 1,2 ton per hektare dari luas area mencapai 400 hektare, kemudian target produksi mutu A atau 1 sebanyak 30 persen akan diekspor," katanya.

Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, lanjut dia, pihak PTPN sudah melakukan mitigasi agar tanaman tembakau tetap bagus kualitasnya saat panen nanti.

"Pada awal musim tanam ini masih banyak turun hujan, sehingga tingkat kecukupan air cukup tinggi, maka dibuat patusan (pemupukan cair) supaya serapan air ke tanah semakin cepat," katanya.

Kemudian pada saat perawatan tanaman nanti diprediksi masuk El Nino, sehingga dibuat sistem irigasi dengan membuat saluran air agar tanaman punya kecukupan atas kebutuhan airnya karena tembakau itu mempunyai tingkat kecukupan kebutuhan air yang tinggi.

"Kami juga sudah melakukan mitigasi, salah satunya adanya naungan untuk mengurangi efek tingkat panas matahari ke tanaman tembakau," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

RIAU - PTPN IV PalmCo (Sub Holding PTPN III) menggandeng Jepang menjajaki pemanfaatan teknologi satelit untuk meningkatkan akurasi pemantauan perkebunan sawit di Riau. Penggunaan satelit juga mendorong efisiensi operasional.

Penjajakan kerja sama itu difasilitasi oleh Indonesia-Japan Business Network dan telah berlangsung sejak pertengahan April 2026. Saat ini, kolaborasi memasuki tahap uji coba lapangan atau Proof of Concept (POC) yang dilakukan di Kebun Sei Galuh, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam uji coba, tim gabungan melakukan proses validasi kondisi tanaman secara langsung di lapangan. Data tersebut kemudian disandingkan dengan citra satelit guna meningkatkan ketepatan analisis kesehatan tanaman.

Pemantauan udara memanfaatkan satelit observasi bumi ALOS-4 (DAICHI-4) yang dikembangkan oleh mitra Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries. Satelit ini mampu mencakup wilayah luas dengan resolusi spasial sekitar 25 meter.

“Data satelit memungkinkan kami mengidentifikasi anomali dalam skala besar sekaligus memahami kondisi aktual secara lebih spesifik,” ujar perwakilan IJBNet dari Jepang, Kousuke Matsushima, saat peninjauan lapangan, dikutip Senin (4/5/2026).

Menurut Kousuke, validasi langsung di lapangan menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi sistem. Dengan pendekatan itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendeteksi potensi serangan penyakit tanaman seperti Ganoderma, ancaman utama produktivitas kelapa sawit.

Lihat video: Prabowo Sebut Sawit sebagai Miracle Crop, Diminta Negara Lain



Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan, penjajakan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan memperkuat pengelolaan berbasis teknologi. Pihaknya ingin memastikan setiap keputusan operasional didasarkan pada data yang akurat dan real-time. “Digitalisasi menjadi kunci untuk mendorong pengelolaan yang lebih modern dan efisien,” kata Jatmiko.

Menurut Jatmiko, pemanfaatan teknologi satelit tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan, tetapi juga menekan potensi kerugian akibat keterlambatan penanganan penyakit tanaman yang kerap berujung pada replanting dengan biaya besar. Hasil uji coba nantinya akan menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan langkah strategis berikutnya, Termasuk peluang penerapan teknologi secara lebih luas di seluruh wilayah operasional.

“Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya industri sawit untuk beradaptasi dengan tuntutan global yang semakin menekankan praktik perkebunan yang presisi, efisien, dan berkelanjutan,” tandas Jatmiko.