Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) melalui Kementerian Sosial (Kemensos) lewat program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tahap II pada Juni 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap jumlah penerima bansos pada tahap kedua mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menuturkan, pemutakhiran DTSEN dilakukan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dia menyebut bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut 6 Poin Penting Terkait Bansos 2026:

1. Daftar Bansos Cair Mei 2026:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

2. Pembagian Desil Bansos

Pengelompokan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

3. Cara Cek Desil Bansos:

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil via Laman Kemensos

• Buka laman resmi Kemensos melaluihttps://cekbansos.kemensos.go.id
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP
• Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
• Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone
• Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password
• Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

4. Cara Cek Bansos Mei 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

5. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

6. Cara Mencairkan Bansos 2026:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Awal bulan merupakan hal yang dinantikan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) setelah pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk periode April-Juni 2026.

Namun, tidak semua masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan dipastikan kembali mendapatkan bansos tahun ini. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperbarui untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bahkan, pemerintah menegaskan bahwa prioritas penerima bansos kini difokuskan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

Daftar Bansos yang Cair Lewat Kantor Pos Juni 2026

Penyaluran bansos pada Juni 2026 dilakukan melalui dua jalur, yakni rekening Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Khusus melalui Kantor Pos, penyaluran diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang mengalami kendala akses layanan perbankan atau termasuk kategori rentan.

Berikut bantuan yang disalurkan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anggota keluarga.

Penyaluran tahap II berlangsung untuk periode April, Mei, dan Juni 2026.

Besaran bantuan PKH per tahap meliputi:

1. Ibu hamil atau nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
3. Siswa SD/sederajat: Rp225.000
4. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000
5. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung komponen yang terdaftar dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako

Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT tahap II pada Juni 2026.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo bantuan senilai Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan.

BPNT ditujukan untuk membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos melalui DTSEN.

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin maupun rentan miskin.

Karena itu, mulai penyaluran triwulan II 2026, pemerintah menggunakan data terbaru hasil pemutakhiran yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta pendamping sosial.

Langkah ini dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak lagi diterima oleh keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik.

Daftar Desil Diprioritaskan Menerima Bansos

Dalam skema terbaru, pemerintah memprioritaskan bansos untuk masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan terbawah.

Berikut pembagian desil dalam DTSEN:

1. Desil 1: Kelompok sangat miskin
2. Desil 2: Kelompok miskin
3. Desil 3: Kelompok hampir miskin
4. Desil 4: Kelompok rentan miskin
5. Desil 5: Menengah bawah
6. Desil 6: Menengah
7. Desil 7: Menengah atas
8. Desil 8: Mapan
9. Desil 9: Kaya
10. Desil 10: Sangat kaya

Untuk penyaluran tahun 2026, pemerintah memfokuskan PKH dan BPNT kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4.

Artinya, masyarakat yang berada di luar kelompok tersebut berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Daftar Bansos yang Cair Melalui Kantor Pos

Meski pemerintah mengutamakan penyaluran non-tunai melalui Bank Himbara, terdapat sejumlah kategori penerima yang tetap memperoleh bantuan melalui PT Pos Indonesia.

Kelompok tersebut meliputi:

1. Penyandang disabilitas berat
2. Lansia non-potensial
3. Eks penderita penyakit kronis
4. Komunitas adat terpencil
5. Warga yang tinggal di wilayah tanpa akses layanan perbankan

Bagi kelompok ini, bantuan dapat dicairkan melalui Kantor Pos maupun layanan antar langsung ke rumah untuk kondisi tertentu.

Cara Cek Status Penerima Bansos Juni 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui situs resmi Kemensos.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap penerima
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan status kepesertaan, jenis bantuan yang diterima, hingga periode pencairan terbaru.

Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store maupun App Store.

Pada Juni 2026, bansos PKH dan BPNT tahap II kembali disalurkan pemerintah. Namun, pencairan kini mengacu pada DTSEN terbaru sehingga tidak semua penerima lama otomatis kembali mendapatkan bantuan.

Pemerintah memprioritaskan penyaluran kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Sementara pencairan melalui Kantor Pos hanya diperuntukkan bagi kelompok rentan dan masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tahap II pada Juni 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa terhadap perubahan jumlah penerima bansos pada tahap kedua. Hal ini terjadi karena adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gus Ipul menjelaskan pemutakhiran DTSEN dilakukan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dia menyebut bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut 6 Poin Penting Terkait Bansos 2026:

1. Daftar Bansos Cair Mei 2026:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

2. Pembagian Desil Bansos

Pengelompokan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

3. Cara Cek Desil Bansos:

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil via Laman Kemensos

• Buka laman resmi Kemensos melaluihttps://cekbansos.kemensos.go.id
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP
• Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
• Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone
• Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password
• Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

4. Cara Cek Bansos Mei 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

5. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

6. Cara Mencairkan Bansos 2026:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Khusus buat para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mungkin penasaran kapan dana bansos tersebut akan cair.

PKH dan BPNT adalah program penting yang membantu meringankan beban ekonomi keluarga pra-sejahtera. Jadi, kapan dana ini masuk ke rekening atau kartu ATM kita itu benar-benar jadi topik hangat.

Jadwal pencairan ini sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat dan proses sinkronisasi data di tingkat daerah (Dinsos). Makanya, informasi yang beredar cepat banget, tapi harus dicek dulu validitasnya!

Pencairan Utama (Estimasi)
Secara umum, dana bantuan sosial biasanya akan dicairkan secara bertahap.

Biasanya, prosesnya tidak serentak untuk semua penerima. Beberapa daerah mungkin menerima lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi, jangan cuma fokus sama satu tanggal aja ya!

Mekanisme Pencairan BPNT
Untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), pencairannya biasanya berupa subsidi pangan melalui kartu elektronik di lokasi yang ditunjuk. Jadi, penerima harus memastikan kartu mereka aktif dan tahu *outlet* terdekat.

Mekanisme Pencairan PKH
Sementara itu, dana PKH umumnya masuk ke rekening bank yang sudah terdaftar. Ini berarti para penerima perlu cek saldo ATM atau buku tabungan mereka setelah tanggal prediksi.

Langkah Cek Dana

Cek Via Posyandu atau Kelurahan

Ini adalah sumber informasi paling valid di tingkat lokal. Kamu bisa bertanya langsung ke petugas Pendamping PKH di desa atau kelurahan tempat tinggalmu. Mereka akan memberikan info terbaru dari Dinas Sosial.

Pantau Media Resmi Pemerintah Daerah

Jangan cuma percaya sama status WhatsApp grup! Selalu pantau akun media sosial resmi pemerintah daerah setempat (Pemda) dan Dinsos mereka. Informasi di sana biasanya lebih terverifikasi

KOMPAS.com – Cara cek bansos Kemensos kembali banyak dicari masyarakat pada Mei 2026. Pengecekan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah nama terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kini, proses cek bansos bisa dilakukan secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Masyarakat dapat mengeceknya melalui aplikasi resmi maupun situs milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Layanan cek bansos Kemensos tersebut digunakan untuk melihat status penerima berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, hingga PBI-JKN.

Selain itu, pengecekan secara berkala juga disarankan karena data penerima bantuan dapat berubah mengikuti pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lalu, bagaimana cara cek bansos Kemensos Mei 2026?

Cara cek bansos Kemensos lewat HP

- Cara cek penerima bansos Kemensos di aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik tombol “Cari Data”

Setelah pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, jenis bantuan, kategori desil, hingga periode pencairan bansos.

- Cara cek bansos Kemensos lewat situs resmi cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi
• Klik “Cari Data”

Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi terkait jenis bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui status pencairan BPNT dan PKH Mei 2026 tanpa perlu datang langsung ke kantor desa atau kelurahan.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian cek bansos Kemensos di laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Cara cek penerima bansos Kemensos.

Daftar bansos yang cair Mei 2026

Pemerintah melalui Kemensos masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial reguler tahap 2 pada Mei 2026. Berikut daftar bansos yang cair Mei 2026:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JKN atau BPJS PBI

Penyaluran bansos kini mengacu pada data DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil pemutakhiran data terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda tergantung jenis program bansos yang didapatkan. Berikut besaran bansos 2026:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap
• PKH: disesuaikan dengan kategori penerima
• Bantuan beras pangan: 20 kilogram per bulan
• PBI-JKN/BPJS PBI: iuran Rp 42.000 per orang per bulan (dibayarkan pemerintah ke BPJS Kesehatan)

Pencairan bantuan sosial dilakukan melalui bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta kantor pos di sejumlah daerah.

Masyarakat disarankan rutin memantau layanan cek bansos Kemensos agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pencairan PKH, BPNT, maupun bantuan sosial lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kini menggunakan sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial pada 2026. Sistem tersebut dipakai untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, banyak masyarakat masih bingung mengenai arti desil dan jenis bantuan yang bisa diterima masing-masing kelompok. Padahal, status desil menjadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah seorang masuk prioritas penerima bansos atau tidak.

Secara umum, semakin kecil angka desil maka semakin tinggi prioritas penerima bantuan sosial. Pemerintah kini memfokuskan penyaluran bansos reguler kepada masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 yang dinilai paling membutuhkan.

Kategori Desil di DTSEN

Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Semakin rendah angka desil, maka kondisi ekonomi masyarakat dinilai semakin rentan dan menjadi prioritas bantuan pemerintah.

Berikut kategori desil bansos 2026:

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi berbagai data sosial pemerintah seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dipadankan dengan data kependudukan nasional.

Daftar Bansos Berdasarkan Desil 2026

Tidak semua kelompok desil menerima bantuan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memprioritaskan bansos untuk masyarakat dalam kategori desil bawah agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Desil 1 - 4 Bisa Dapat PKH dan BPNT

Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT. Selain itu, ada jenis bantuan lain yang berpotensi diterima antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• PBI JK
• Bantuan pangan pemerintah

PKH sendiri diberikan berdasarkan komponen keluarga penerima manfaat seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas.

Sementara BPNT disalurkan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Desil 5 ke Atas Apakah Bisa Dapat Bansos?

Masyarakat yang masuk kelompok desil 5 hingga 10 umumnya tidak lagi menjadi prioritas utama penerima bansos reguler seperti PKH dan BPNT. Kementerian Sosial mulai memfokuskan penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yakni desil 1 sampai desil 4.

Sebelumnya, sejumlah program bansos masih mencakup penerima hingga desil 5. Namun, kebijakan terbaru membuat penyaluran bantuan lebih diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.

Meski demikian, masyarakat desil 5 masih berpeluang menerima bantuan tertentu seperti PBI JK atau program bantuan daerah tergantung hasil verifikasi dan kebijakan masing-masing wilayah.

Cara Cek Desil Bansos Secara Online

Masyarakat kini dapat mengecek status desil bansos secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.

Berikut langkah-langkah untuk mengecek status desil bansos secara online:

Cara Cek Desil via Website Kemensos

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
3. Input kode captcha yang tersedia
4. Klik “Cari Data

Sistem nantinya akan menampilkan informasi status bansos, kategori desil, serta jenis bantuan sosial yang diterima.

Cara Cek Desil via Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
2. Login atau daftar akun baru
3. Buka menu "Profil" atau "Cek Bansos".
4. Lihat informasi kategori desil penerima

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga dapat memantau status bantuan sosial secara mandiri melalui ponsel.

Pemerintah menggunakan sistem desil dalam DTSEN untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, masyarakat diimbau rutin mengecek status desil dan memperbarui data kependudukan agar tetap terdaftar dalam program bantuan sosial yang sesuai.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Iduladha 2026, masyarakat mulai menantikan pencairan sejumlah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hingga pertengahan Mei 2026, terdapat beberapa program bantuan yang diketahui sudah memasuki tahap penyaluran dan diperkirakan cair sebelum Lebaran Iduladha.

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan khusus menjelang Iduladha. Karena itu, masyarakat diimbau tetap memantau informasi dari instansi terkait agar tidak termakan kabar yang belum pasti.

Berikut daftar bansos yang diperkirakan cair sebelum Lebaran Iduladha 2026.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu bansos yang mulai disalurkan pada Mei 2026. Penyaluran saat ini memasuki tahap kedua untuk periode April–Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BPNT merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan melalui saldo elektronik dan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-Warong atau pedagang yang bekerja sama dengan bank Himbara.

Pada 2026, pemerintah melakukan perubahan kriteria penerima BPNT. Jika sebelumnya penerima mencakup desil 1 hingga 5, kini bantuan hanya difokuskan kepada keluarga dalam kelompok desil 1 sampai 4 agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Besaran bantuan BPNT tetap Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan per tahap selama tiga bulan, maka penerima berpotensi memperoleh total Rp600.000 untuk tahap kedua.

Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan sebelum Iduladha. Namun karena proses penyaluran tahap kedua sudah berjalan sejak Mei, BPNT diperkirakan mulai diterima sebagian KPM sebelum hari raya.

Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain BPNT, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga mulai memasuki penyaluran termin kedua pada Mei 2026. Bantuan ini diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk mendukung biaya pendidikan.

Program PIP ditujukan bagi anak usia sekolah 6–21 tahun, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah menyalurkan bantuan ini agar siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan dan mengurangi risiko putus sekolah.

Penyaluran termin kedua berlangsung pada Mei hingga September 2026. Tahap ini diprioritaskan bagi siswa usulan sekolah atau dinas pendidikan yang telah melakukan aktivasi rekening.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di bank penyalur dengan nominal berbeda sesuai jenjang pendidikan, yaitu:

• SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun
• SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun
• SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun
• Untuk siswa baru dan kelas akhir, nominal bantuan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga kini belum ada kepastian apakah seluruh penerima akan mendapatkan pencairan sebelum Lebaran Iduladha. Namun karena termin kedua telah dimulai sejak awal Mei, sebagian penerima diperkirakan mulai menerima bantuan secara bertahap dalam waktu dekat.

Kementerian Sosial terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama pemerintah daerah dan pilar sosial untuk memastikan bansos diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Karena proses pemutakhiran masih berlangsung, tidak semua penerima lama otomatis kembali mendapatkan bantuan pada 2026. Masyarakat disarankan rutin mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui laman resmi pemerintah.

Cara Cek Status Penerima BPNT 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima BPNT melalui langkah berikut:

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP
3. Isi nama lengkap penerima manfaat
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol “Cari Data”
6. Status penerima bansos akan muncul di layar
7. Cara Cek Status Penerima PIP 2026

Untuk mengecek pencairan PIP, berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id
2. Pilih menu “Cari Penerima PIP”
3. Masukkan NISN dan NIK siswa
4. Isi kode verifikasi yang tersedia
5. Klik tombol “Cek Penerima PIP”
6. Informasi status penerima akan muncul secara otomatis

Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap informasi pencairan bansos yang beredar di media sosial dan selalu memastikan informasi berasal dari sumber resmi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026 melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dampaknya, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami perubahan status, mulai dari penambahan penerima baru hingga pencoretan penerima lama yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan proses pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, masyarakat diminta rutin mengecek status bansos secara berkala melalui kanal resmi pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar karena DTSEN terus diperbarui setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada triwulan II 2026, Kemensos mencatat terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang mulai menerima bantuan sosial. Di sisi lain, sejumlah penerima lama juga dicoret dari daftar penerima bansos karena hasil verifikasi terbaru menunjukkan mereka tidak lagi memenuhi kriteria.

Menurut Gus Ipul, sebagian besar penerima memang masih tetap menerima bantuan seperti sebelumnya. Namun pemerintah terus melakukan evaluasi agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lebih dari 70 ribu operator data desa di seluruh Indonesia. Data hasil pembaruan kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang terhubung langsung dengan DTSEN dan data kependudukan Dukcapil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data DTSEN triwulan II 2026 kini mencakup sekitar 289 juta penduduk yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil.

Selain memperbarui data penerima, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria bansos. Untuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kini diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, yakni kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

Sementara kelompok desil 5 yang sebelumnya masih menerima BPNT kini mulai dikeluarkan dari prioritas penerima bantuan.

Kenapa nama penerima bansos bisa hilang?

Ada beberapa alasan yang membuat nama penerima bansos tidak lagi terdaftar dalam sistem Kemensos, di antaranya:

1. Kondisi ekonomi keluarga dinilai sudah membaik
2. Data kependudukan tidak valid atau tidak sesuai
3. Penerima bantuan tercatat meninggal dunia
4. Alamat domisili berbeda dengan hasil verifikasi lapangan
5. Terjadi duplikasi data penerima bansos
6. Tidak lagi masuk kategori desil prioritas penerima bantuan
7. Terindikasi menerima bantuan tidak tepat sasaran

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi berkala terhadap penerima bansos untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan.

Cara cek status penerima bansos 2026

Masyarakat kini dapat mengecek status bansos secara online melalui website resmi Kemensos maupun aplikasi “Cek Bansos”.

Cek bansos melalui website Kemensos

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP
3. Ketik nama lengkap penerima
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol “Cari Data”

Cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
2. Login atau registrasi akun baru
3. Masukkan data sesuai KTP
4. Pilih menu “Cek Bansos”
5. Klik “Cari Data”

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan yang diterima apabila nama terdaftar dalam DTSEN.

Melalui layanan tersebut, masyarakat juga dapat mengecek berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos sembako, hingga bantuan sosial lain yang tercatat dalam sistem Kemensos.

Untuk PKH 2026, besaran bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung kategori penerima. Bantuan diberikan kepada ibu hamil, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat dengan nominal mulai ratusan ribu rupiah per tahap pencairan.

Sementara BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen resmi penyalur.

Penyaluran bansos sendiri dilakukan melalui dua jalur, yakni bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Apabila nama tidak lagi muncul dalam sistem bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan ulang data kependudukan atau melapor ke perangkat desa, kelurahan, maupun dinas sosial setempat apabila merasa masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Pemerintah menegaskan proses pemutakhiran data bansos akan terus dilakukan secara berkala agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, masyarakat diimbau hanya mengakses informasi bansos melalui kanal resmi pemerintah dan menghindari informasi hoaks yang beredar di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memulai kembali penyaluran bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tahap 2 pada Mei 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa terhadap perubahan jumlah penerima bansos pada tahap kedua. Hal ini terjadi karena adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gus ipul menyebut jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM untuk penyaluran Bansos triwulan II/2026 bertambah sekitar 470.000.

"Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua. Di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).

Dia menjelaskan, setiap triwulan, Kemensos menyalurkan bansos berdasarkan DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS. Dia mengatakan, perubahan data penerima bantuan merupakan hal yang wajar.

"Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.

"Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan DTSEN Volume 2 hasil pemutakhiran ini, akan digunakan sebagai dasar penetapan Bansos PKH dan BPNT pada triwulan II/2026.

Untuk triwulan II/2026, Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu

Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut 6 Poin Penting terkait Bansos 2026:

1. Daftar Bansos Cair Mei 2026:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

2. Pembagian Desil Bansos

Pengelompokan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

3. Cara Cek Desil Bansos:

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil via Laman Kemensos

• Buka laman resmi Kemensos melaluihttps://cekbansos.kemensos.go.id
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP
• Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
• Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone
• Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password
• Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

4. Cara Cek Bansos Mei 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

5. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

6. Cara Mencairkan Bansos 2026:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan penerima bantuan sosial (bansos) bisa dicoret apabila terbukti menggunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online (judol). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penyaluran bansos agar bantuan lebih tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah telah mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos pada triwulan I/2026 karena terindikasi terlibat judol.

“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret [dari daftar penerima bansos] di triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).

Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di masyarakat penerima bantuan, terutama terkait kemungkinan bansos dicoret akibat aktivitas judi online serta bagaimana pemerintah menentukan penerima yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan sosial.

Kenapa Penerima Bansos Bisa Dicoret?

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial. Tujuannya untuk memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta digunakan sesuai peruntukannya.

Dalam evaluasi terbaru, Kemensos menemukan ribuan penerima bansos yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Temuan tersebut diperoleh melalui proses pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain indikasi judi online, pemerintah juga menemukan sejumlah kasus pemanfaatan dana bansos oleh pihak lain yang tidak semestinya.

Menurut Gus Ipul, bansos merupakan program perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, pemerintah ingin memastikan bantuan negara digunakan sesuai tujuan program.

“Sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting,” kata Gus Ipul.

Kriteria Penerima Bansos yang Bisa Dicoret

Selain indikasi judi online, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan penerima bansos dicoret dari daftar bantuan sosial, antara lain:

• Kondisi ekonomi keluarga dinilai sudah membaik
• Data kependudukan tidak valid
• Ditemukan data ganda
• Penerima meninggal dunia
• Alamat tidak sesuai hasil verifikasi lapangan
• Tidak lagi memenuhi syarat program bantuan sosial

Pemerintah secara berkala memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Apakah Bansos Bisa Dicabut Sewaktu-waktu?

Skema penyaluran bansos bersifat dinamis karena pemerintah terus melakukan pemutakhiran dan evaluasi DTSEN. Karena itu, bantuan sosial dapat dihentikan apabila penerima dinilai tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Kemensos mengimbau masyarakat menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya dan memastikan data kependudukan tetap diperbarui agar tidak menimbulkan masalah dalam proses verifikasi bantuan.

Pemerintah Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah terus mengevaluasi penyaluran bansos, termasuk terhadap penerima yang menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online.

“Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bansos,” ujar Cak Imin.

Menurutnya, penertiban tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan bantuan negara tidak disalahgunakan.

Pemerintah menegaskan evaluasi bansos akan terus dilakukan secara berkala agar penyaluran bantuan sosial tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan tujuan program bantuan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026. Salah satu perubahan penting adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Melalui sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, bansos reguler diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara masyarakat di desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui beberapa jalur resmi berikut.

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pemerintah telah mencoret 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos akibat terlibat dalam judi online (judol).

Hal itu disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (12/5/2026) sebelum rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan program strategis yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret [dari daftar penerima bansos] di triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa 11.000 lebih KPM itu dicoret karena terindikasi judol. Terdapat pula beberapa temuan dana bansos itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan informasi yang cukup baik terkait dengan pemanfaatan bansos untuk judol.

"Sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting," katanya.

Kemensos pun menurutnya akan mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru, hasil pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan terkait pemanfaatan bansos untuk judol.

"Sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam judol," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menjelaskan bahwa pemerintah terus akan mengevaluasi terkait penyaluran bansos, termasuk apabila ditemukan pemanfaatan untuk judol.

"Sampai hari ini terus kita atasi, ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan," katanya.