JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) mengangkat dua dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar pada Rabu (20/5/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui masuknya dua nama baru dalam jajaran komisaris, yakni Farid Rahman sebagai Komisaris Independen dan Tatang Yuliono sebagai Komisaris.

"(Keduanya mulai) efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan," jelas Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Sebagai informasi, mengutip laman resmi Bank Raya, Farid Rahman merupakan bankir senior yang saat ini menjabat Direktur PT Medco Intidinamika sejak 2024.

Sebelumnya, Farid pernah menjadi Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada 2019-2024 serta Komisaris Utama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk pada 2012-2019.

Sementara Tatang Yuliono saat ini menjabat Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sejak 2024.

Sebelumnya, Tatang pernah menjadi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2024 dan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2020-2024.

Bagus mengatakan, penunjukkan komisaris baru ini menjadi agenda pertama yang dibahas pada RUPST 2026 dan disetujui oleh para pemegang saham.

Adapun RUPST 2026 Bank Raya dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 89,53 persen atau sejumlah 22,08 miliar saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

"Dengan dukungan dari Pemegang Saham yang ditunjukkan dengan disetujuinya seluruh usulan mata acara dalam RUPST 2026 ini, kami optimistis Bank Raya akan semakin kuat melangkah sebagai bank digital yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan," ucapnya.

Menurutnya, penyelenggaraan RUPST menjadi bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui persetujuan pemegang saham terhadap keputusan strategis perseroan.

"Ke depan, Perseroan akan terus fokus memperkuat fundamental bisnis, memperluas inovasi layanan digital, serta meningkatkan kontribusi dalam mendorong percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia," tutup Bagus.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan dewan komisaris dan direksi Bank Raya terbaru sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Muhamad Sidik Heruwibowo
- Komisaris Independen: Johanes Kuntjoro Adisardjono
- Komisaris Independen: Retno Wahyuni Wijayanti
- Komisaris Independen: Farid Rahma
- Komisaris: Tatang Yuliono

Direksi

- Direktur Utama: Ida Bagus Ketut Subagia
- Direktur Digital dan Operasional: Lukman Hakim
- Direktur Keuangan: Rustarti Suri Pertiwi
- Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia: Danar Widyantoro
- Direktur Bisnis: Kicky Andrie Davetra

Pemerintah memastikan Indonesia setop impor beras untuk kebutuhan bahan baku industri pada 2026.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari pasokan hasil produksi petani lokal.

Keputusan itu dibahas dalam rapat Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hasilnya, lebih mengutamakan pasokan dari produksi dalam negeri.

"Konsumsi (gula) kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi (impor). Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono dalam keterangan resmi, Selasa (30/12).

Dalam rapat itu ditegaskan Indonesia tidak ada lagi melakukan impor beras umum, yang sebelumnya pernah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Begitu juga dengan beras industri, pemerintah memutuskan tak ada impor jenis beras tersebut pada tahun depan. Tahun ini, kuota impor untuk beras industri telah diterbitkan untuk 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku tepung beras dan bihun.

Beras bahan baku industri yang dimaksud yakni beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga.

Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri di 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah. Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan.

Selain beras, gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi di tahun depan. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton.

Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2,836 juta ton, sehingga produksi gula konsumsi setahun yang diestimasikan dapat mencapai 2,7 juta ton sampai 3 juta ton dapat menciptakan surplus yang kokoh.

Sedangkan impor untuk jagung pakan, benih, dan rumah tangga dipastikan tidak ada di 2026. Dalam kalkulasi Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, carry over stock dari 2025 ke 2025 sangat besar di angka 4,521 juta ton. Dari itu terdapat estimasi susut/tercecer 831,6 ribu ton.

Kendati begitu, produksi jagung di 2026 diproyeksikan sebesar 18 juta ton. Kebutuhan setahun jagung berkisar di 17,055 juta ton, sehingga ketersediaan jagung secara nasional masih sangat mencukupi meskipun tidak ada importasi pada 2026.

Pemerintah menyetujui impor gula khusus untuk kebutuhan industri dengan total volume lebih dari 3,1 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan kebijakan ini tidak mencakup gula konsumsi rumah tangga dan hanya ditujukan sebagai bahan baku industri, termasuk untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB).

Keputusan tersebut diambil sesuai dengan usulan yang telah dibahas lintas kementerian.

"Untuk gula disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri itu adalah sebesar, sesuai dengan usulan, yaitu sebesar 3.124.394 (ton), itu untuk bahan baku industri gula," ujar Tatang dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

"Untuk KITE KB, yaitu gula bahan baku industri untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor itu sebesar 508.360 (ton), itu untuk gula. konsumsi kita enggak ada impor. Jadi untuk konsumsi kita tidak ada impor," ujar Tatang.

Ia menegaskan kebijakan impor tersebut tidak menyasar gula konsumsi masyarakat.

Gula yang diimpor seluruhnya digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman atau untuk diolah kembali dan diekspor melalui skema KITE dan kawasan berikat, yang memang diberikan fasilitas khusus karena hasil produksinya tidak dijual di pasar domestik.

Menjelaskan lebih rinci bentuk gula yang diimpor, Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyebut sebagian besar gula industri masuk dalam bentuk gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar, yang masih harus diolah di dalam negeri.

"Kalau gula itu memang sebagian besar dalam bentuk GKM-nya, gula kristal mentah. Tapi ada gula-gula khusus yang memang diimpor dalam bentuk, tapi itu kecil sekali," katanya.

Ia menyebut volume gula khusus yang tidak berbentuk raw sugar jumlahnya sangat terbatas.

"Kecil sekali lah, sekitar 5.000 (ton). Itu yang dari GKM, itu termasuk gula juga," ujarnya.

Putu menambahkan sebagian GKM juga tidak selalu diolah menjadi gula kristal rafinasi (GKR), melainkan digunakan untuk kebutuhan industri lain seperti bahan penyedap. Sementara, untuk impor gula melalui skema KITE dan kawasan berikat, bentuknya bisa bervariasi.

"Nah, kalau di KITE KB, yang 500 ribu (ton) tadi, itu ada dua bentuknya. Memang, tapi sebagian besar masih dalam bentuk kristal mentah, diolah dulu, baru digantikan. Dan sebagian juga ada yang sudah rafinasi," jelasnya.

Putu menegaskan impor gula industri sebesar 3,1 juta ton tersebut hampir seluruhnya berbentuk raw sugar yang masih harus melalui proses pengolahan di dalam negeri.

Hanya sebagian sangat kecil yang masuk dalam bentuk gula kristal jadi, sementara mayoritas volume impor merupakan raw sugar yang digunakan sebagai bahan baku industri.

"Yang 3,1 juta itu, Ya, kecil sekali itu yang ini, yang dalam bentuk kristalnya. Tapi sampai 98 persen itu dalam bentuk raw sugar," jelasnya.

Pemerintah menetapkan pembukaan impor bahan baku industri pada 2026 dengan total volume lebih dari 4 juta ton dalam penetapan Neraca Komoditas 2026.

Kebijakan ini mencakup sejumlah komoditas strategis, mulai dari daging lembu, gula, hasil perikanan, hingga garam industri. Pembukaan keran impor ini ditegaskan tidak menyasar kebutuhan konsumsi masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan untuk komoditas daging lembu, pemerintah menyetujui impor khusus kebutuhan industri sebesar 17.097,95 ton. Volume tersebut diambil dari penetapan total alokasi daging industri sebesar 297.097,95 ton.

"Daging lembu untuk industri. Untuk daging lembu, tadi keputusannya adalah untuk kebutuhan industri sebesar 17.097,95 ton," kata Tatang dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Pada komoditas gula, pemerintah menyepakati impor gula bahan baku industri dengan volume 3.124.394 ton. Selain itu, ditetapkan pula impor gula untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan kawasan berikat (KB) sebesar 508.360 ton.

Seluruh gula yang diimpor tersebut diperuntukkan sebagai bahan baku industri dan produk ekspor.

"Untuk gula disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri itu adalah sebesar 3.124.394 untuk bahan baku industri gula. Dan juga untuk KITE KB sebesar 508.360, itu untuk gula. (Gula) konsumsi kita enggak ada impor," ujarnya.

Sementara itu, untuk hasil perikanan, pemerintah menetapkan impor bahan baku industri sebesar 23.576,515 ton, atau sekitar separuh dari usulan awal. Di luar kebutuhan bahan baku industri, hasil perikanan dengan volume 29.225 ton dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Untuk hasil perikanan diputuskan ditetapkan untuk bahan baku industri jadi 23.576,515 ton," kata Tatang.

Adapun pada komoditas garam, impor dibuka khusus untuk kebutuhan industri chlor-alkali plant (CAP), yakni sektor kimia berbasis klor dan alkali. Volume garam industri yang ditetapkan mencapai 1.188.147,005 ton, dan seluruhnya diperuntukkan bagi CAP.

"Komoditas garam ini khusus untuk yang industri CAP. Itu sebesar 1.188.147,005 ton," ujarnya.

Tatang menjelaskan seluruh angka impor dalam Neraca Komoditas 2026 merupakan hasil proses berjenjang, dimulai dari usulan pelaku usaha, kemudian diverifikasi kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan KKP, sebelum dirapatkan hingga tingkat menteri.

"Semua yang kita putuskan hari ini, itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman K/L teknis terkait," kata Tatang.

Ia menambahkan kebijakan impor bahan baku industri ini ditujukan untuk menjaga kelangsungan produksi nasional, sementara untuk kebutuhan konsumsi, Indonesia dinilai hampir sepenuhnya telah swasembada.

Pemerintah memutuskan menolak usulan impor beras industri yang diajukan oleh sektor perindustrian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan pasokan beras dalam negeri saat ini mencukupi sehingga tidak ada alasan untuk membuka keran impor.

"Berasnya banyak, masa diimpor?," ujar Zulhas singkat di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Penolakan impor beras industri tersebut disampaikan di tengah pembahasan Neraca Komoditas (NK) Pangan, yang menjadi acuan pemerintah dalam mengatur kebutuhan dan pasokan pangan nasional.

Pemerintah menilai kemampuan produksi dalam negeri masih sanggup memenuhi kebutuhan, termasuk untuk sektor industri.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan usulan impor beras industri memang sempat masuk dari Kementerian Perindustrian. Namun, pemerintah memilih untuk tidak menyetujuinya karena pasokan domestik dinilai memadai.

"Jadi ada beberapa terkait dengan beras, terutama untuk beras. Usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup untuk memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di Perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu. Kita semuanya bisa swasembada," ujar Tatang.

Usulan impor beras industri yang masuk ke pemerintah disebut memiliki volume cukup besar dan sempat menjadi salah satu poin pembahasan. Namun setelah melihat kemampuan produksi dalam negeri, pemerintah menilai kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi tanpa harus membuka keran impor.

Karena itu, usulan yang diajukan dari sektor perindustrian tidak langsung disetujui dan diputuskan untuk dipenuhi dari pasokan domestik.

"Untuk beras. Jadi ada usulan untuk beras industri besar 380.952. Kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri," kata Tatang.

Tatang juga memastikan tidak ada impor untuk beras konsumsi.

"Tidak ada, tidak, tidak boleh. Pokoknya beras kita sudah swasembada dan tidak ada importasi untuk beras konsumsi sama sekali," terangnya.

Beras industri berbeda dengan beras konsumsi atau beras umum yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Beras industri digunakan sebagai bahan baku, terutama untuk produk turunan seperti tepung beras dan bihun.

Jenis beras ini umumnya berupa beras pecah dengan tingkat keutuhan rendah yang tidak digunakan sebagai beras makan.

Dalam kebijakan Neraca Komoditas, pemerintah membagi beras ke dalam beberapa kategori. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto sebelumnya menjelaskan terdapat tiga jenis beras yang diatur dalam NK.

"Kalau dari hasil Rakortas yang membahas NK, itu ada tiga jenis beras. Pertama, beras konsumsi atau beras umum. Tahun ini kita tidak impor itu. Kedua adalah beras menir untuk kebutuhan seperti industri tepung beras dan bihun. Ketiga, beras khusus seperti Basmati atau Hom Mali," ujar Indra dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan kebijakan nol impor berlaku untuk beras konsumsi karena produksi dalam negeri masih mencukupi.

"Dapat dipastikan pemerintah hanya memberikan impor terhadap beras jenis tertentu yang belum dapat diproduksi secara masif di dalam negeri. Untuk beras umum yang sebagian besar masyarakat kita konsumsi masih mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas, harus nol impor untuk beras umum tersebut," kata Indra.

Dalam NK, pemerintah memang membuka ruang impor untuk jenis beras tertentu. Beras khusus seperti Basmati, Hom Mali, Japonica, dan beras setengah masak diberikan kuota impor total 18 ribu ton dan ditugaskan kepada BUMN, antara lain PT Sarinah, PT Sang Hyang Seri, PT Perusahaan Perdagangan, dan PT PPEN RNI.

Sementara itu, beras industri dalam NK mengacu pada kode HS 10064090, yaitu beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen, termasuk beras ketan pecah.

Tahun ini, kuota impor beras industri dalam NK tercatat sebesar 443,9 ribu ton dan diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta untuk kebutuhan bahan baku tepung beras dan bihun.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Metuk adalah wujud nyata kemandirian ekonomi rakyat, dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.

"Koperasi dan Desa tidak bisa dipisahkan. Koperasi dan desa merupakan kekuatan bersama...Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan peningkat kesejahteraan masyarakat Boyolali," ucap Menkop Ferry saat meresmikan Kopdes Merah Putih Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Minggu (26/10).

Dalam acara itu juga dihadiri oleh hadir Bupati Boyolali Agus Irawan, Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Pangan Tatang Yuliono,Kepala Dinas Koperasi Prov Jawa tengah Bram, Manajer Pengelola Kopdes Merah Putih Metuk Sumono,Kepala Desa Boyolali, Forkopinda se-Boyolali.

Ferry mengatakan peresmian Kopdes Merah Putih Metuk menjadi bukti bahwa koperasi adalah alat perjuangan yang kecil-kecil kalau di gabungkan menjadi besar. "Pembangunan fisik Kopdes Merah Putih Metuk telah melampaui standar yang sudah ditentukan," ucap Menkop.

Oleh karena itu, Menkop Ferry menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong warga Desa Metuk dalam membentuk koperasi ini. 

Kopdes Merah Putih Metuk memiliki lebih dari 700 anggota dan mengelola berbagai unit usaha seperti gerai sembako, apotek, klinik, gerai kantor, toko pertanian, serta gudang logistik. Menkop juga meminta agar Kopdes Merah Putih Metuk dapat memetakan kebutuhan masyarakat sekitar dan potensi desa yang dapat dikembangkan.

"Koperasi ini juga berpotensi mengembangkan komoditas unggulan desa, antara lain seperti obat atau jamu tradisional seperti Calung yang mengandung ekstrak Lumbricus Rubellus khas Desa Metuk, sayuran dataran menengah, dan padi lahan basah. Tentunya hal ini bisa membantu masyarakat dan membangun ekosistem dengan lingkungan sekitar, kata Menkop.

Di tempat yang sama, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan pihaknya sangat mendukung program Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah Boyolali telah bergerak cepat dalam membentuk Kopdes/Kel Merah Putih di Boyolali yang juga memiliki potensi pertanian dan peternakan.

"Kami sudah memberikan subsidi Rp1 juta setiap Kopdes yang sudah terbentuk. Walaupun kecil tetapi dapat memberikan semangat ke antar desa untuk bergerak membentuk Kopdes Merah Putih," ucap Agus.