Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dinilai belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan industri dan pelaku usaha di daerah sendiri. Akibatnya, industri di Cirebon masih bergantung pada pasokan garam dari luar daerah seperti Madura dan Pati.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan kebutuhan garam untuk sektor industri dan UMKM di Cirebon mencapai sekira 126.000 ton per tahun. Sementara kemampuan produksi garam lokal hanya berada di kisaran maksimal 90.000 ton.

"Kalau dihitung, masih ada kekurangan sekitar 36 ribu ton. Jadi kebutuhan industri di Cirebon memang belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh produksi garam lokal,” kata Teguh, Senin (25/5/2026).

Menurut Teguh, kebutuhan garam tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, termasuk empat pabrik pakan ternak yang beroperasi di wilayah Cirebon serta pelaku UMKM pengolahan pangan. Namun, produksi garam rakyat di wilayah pesisir Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, terutama faktor cuaca dan distribusi.

"Produksi garam kita tidak bisa kontinu karena sangat bergantung cuaca. Ketika hujan masih turun saat musim produksi, hasil panen otomatis terganggu," ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena kemarau basah dalam beberapa tahun terakhir membuat proses penguapan air laut di tambak tidak berjalan maksimal. Akibatnya produksi menurun dan kualitas garam ikut terdampak.

Dalam kondisi normal, petambak dapat memanen garam beberapa kali selama musim kemarau. Namun saat curah hujan masih tinggi, petambak harus mengulang proses produksi dari awal karena kadar air kembali meningkat. Selain faktor cuaca, persoalan infrastruktur tambak juga menjadi hambatan utama pengembangan usaha garam di Cirebon.

Teguh mengatakan hingga saat ini masih banyak kawasan tambak garam yang belum didukung akses jalan memadai untuk kendaraan angkut besar. Kondisi tersebut membuat biaya distribusi garam lokal menjadi lebih mahal.

"Jalan usaha garam kita banyak yang belum ada. Harusnya ada akses untuk mobil angkut supaya distribusi lebih mudah. Sekarang daya angkut jadi berkurang dan biaya logistik lebih besar," kata Teguh.

Menurut dia, keterbatasan akses jalan membuat petambak masih mengandalkan kendaraan kecil untuk mengangkut hasil panen dari tambak menuju gudang atau pasar distribusi.

Akibatnya pengiriman garam menjadi tidak efisien karena harus dilakukan berkali-kali dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut membuat harga garam lokal kalah bersaing dibanding pasokan dari luar daerah yang memiliki dukungan infrastruktur lebih baik.

Teguh menyebut industri pada akhirnya memilih pasokan garam dari Madura dan Pati karena dinilai lebih stabil dari sisi volume maupun distribusi. "Mereka ambil dari Pati dan Madura karena pasokan di sana lebih kontinu. Industri pasti memilih yang suplainya stabil," ujarnya.

Padahal, menurut Teguh, Kabupaten Cirebon memiliki potensi tambak garam cukup besar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir seperti Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Mundu. Namun tanpa pembenahan infrastruktur dan modernisasi produksi, potensi tersebut sulit berkembang optimal.

DKPP Kabupaten Cirebon mendorong adanya pembangunan akses jalan menuju kawasan tambak garam untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing garam lokal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi produksi seperti tambak geomembran agar produksi tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca.

"Kalau infrastruktur dan teknologi produksi diperbaiki, sebenarnya peluang garam Cirebon masih besar karena kebutuhan industrinya juga tinggi," kata Teguh.

Ia berharap sektor garam rakyat di Cirebon tidak hanya menjadi penyangga ekonomi pesisir, tetapi juga mampu menjadi pemasok utama kebutuhan industri lokal di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak perusahaan ID Food, PT Garam (Persero), bersama dengan PT Pertamina menggarap proyek pengolahan limbah air garam menjadi garam industri senilai Rp7 triliun. Infrastruktur ini rencananya akan memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun dan akan groundbreaking pada April 2026.

Sekretaris Perusahaan PT Garam Indra Kurniawan mengatakan proyek jumbo tersebut akan berlokasi di Balikpapan dengan memanfaatkan air buangan dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) milik Pertamina.

Biasanya air buangan RDMP hanya dinetralkan dan dibuang kembali ke laut. Namun, ke depan prosesnya akan berbeda. Air buangan akan diolah oleh PT Garam menjadi sesuatu yang lebih bernilai.

Indra menjelaskan, dalam proses RDMP, Pertamina membutuhkan air bersih untuk operasional boiler, sedangkan air garam atau sisa proses tersebut selama ini diolah untuk dinetralkan sebelum dibuang ke laut.

“Kita tawarkan kepada Pertamina, air buangan mereka daripada mereka olah untuk dibuang, tidak menghasilkan apa-apa, itu kita ambil. Dan itu disambut baik sama Pertamina dari PT Kilang Pertamina Internasional, juga didukung dari Pertamina Holding,” kata Indra saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pembangunan pabrik garam industri tersebut memanfaatkan brine dari fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Kilang Pertamina Balikpapan, sejalan dengan upaya optimalisasi limbah industri dan penguatan pasokan garam industri nasional.

Nantinya, Indra menyebut PT Garam, Pertamina, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan membentuk entitas baru untuk mengelola pengolahan garam industri di Balikpapan.

“Dan kita sudah bersepakat, kita akan membentuk entitas baru untuk mengolah garam yang di Balikpapan itu. Bentuk PT baru nanti,” ungkapnya.

Dalam skema tersebut, PT Garam akan mengambil air buangan dengan kadar minimal 4 derajat Baume untuk kemudian diolah menggunakan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) agar dapat dikonversi kembali menjadi garam industri.

“Hal itu yang sudah kita MOU kan dengan Pertamina dan saat ini sedang penyusunan FS untuk kita ambil. Kita ambil air buangan tersebut untuk nantinya kita proses menggunakan teknologi MVR untuk kita jadikan Garam Industri kembali,” terangnya.

Adapun, proyek tersebut telah dipaparkan kepada Danantara dan mengincar groundbreaking kerja sama PT Garam—Pertamina pada fase kedua pada April 2026.

“Kapasitas yang akan terpasang di situ adalah 1 juta ton, karena memang potensi airnya sangat besar sekali. Kurang lebih air awal yang bisa kita manfaatkan adalah air buangan dengan minimal 4 derajat Baume yang akan kita olah menjadi garam industri,” terangnya.

Selain dengan Pertamina, PT Garam juga berencana menggarap 6 proyek lain sebagai bagian dari strategi penguatan industri garam nasional pada 2026.

Proyek tersebut meliputi pembangunan pabrik pengolahan garam di Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan kapasitas 200.000 ton per tahun pada tahap pertama. Kemudian, pembangunan fasilitas pengolahan garam di Bipolo, NTT, berkapasitas 109.842 ton per tahun.

Berikutnya, PT Garam merencanakan dua proyek pabrik pengolahan garam berbasis teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR), masing-masing melalui kerja sama dengan Citycon berkapasitas 100.000 ton per tahun dan dengan ACWA Power berkapasitas 400.000 ton per tahun di Gresik.

Perusahaan juga akan membangun pabrik Calcium–Magnesium (Ca-Mg) di Sampang yang memanfaatkan bittern sebagai bahan baku turunan garam. Selain itu, di Jawa Timur, PT Garam akan membangun pabrik garam industri di Sumenep dengan kapasitas antara 80.000 hingga 160.000 ton per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak perusahaan ID Food, PT Garam (Persero) menggandeng PT Pertamina dalam proyek pengolahan limbah air garam menjadi garam industri pada 2026, dengan nilai investasi mencapai Rp7 triliun dan kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun.

Sekretaris Perusahaan PT Garam Indra Kurniawan mengatakan proyek jumbo tersebut akan berlokasi di Balikpapan dengan memanfaatkan air buangan dari proyekRefinery Development Master Plan(RDMP) milik Pertamina yang selama ini hanya dinetralkan dan dibuang kembali ke laut.

“Next-nya yang sedang kita kolaborasi dengan Pertamina itu sekitar investasinya Rp7 triliun, yang di Balikpapan dengan kapasitas 1 juta ton. Paling besar memang yang di Balikpapan dengan Pertamina,” kata Indra saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Indra menjelaskan, dalam proses RDMP, Pertamina membutuhkan air bersih untuk operasionalboiler, sedangkan air garam atau sisa proses tersebut selama ini diolah untuk dinetralkan sebelum dibuang ke laut.

“Kita tawarkan kepada Pertamina, air buangan mereka daripada mereka olah untuk dibuang, tidak menghasilkan apa-apa, itu kita ambil. Dan itu disambut baik sama Pertamina dari PT Kilang Pertamina Internasional, juga didukung dari Pertamina Holding,” ujarnya.

Pembangunan pabrik garam industri tersebut memanfaatkan brine dari fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Kilang Pertamina Balikpapan, sejalan dengan upaya optimalisasi limbah industri dan penguatan pasokan garam industri nasional.

Nantinya, Indra menyebut PT Garam, Pertamina, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan membentuk entitas baru untuk mengelola pengolahan garam industri di Balikpapan.

“Dan kita sudah bersepakat, kita akan membentuk entitas baru untuk mengolah garam yang di Balikpapan itu. Bentuk PT baru nanti,” ungkapnya.

Dalam skema tersebut, PT Garam akan mengambil air buangan dengan kadar minimal 4 derajat Baume untuk kemudian diolah menggunakan teknologiMechanical Vapor Recompression(MVR) agar dapat dikonversi kembali menjadi garam industri.

“Hal itu yang sudah kita MOU kan dengan Pertamina dan saat ini sedang penyusunan FS untuk kita ambil. Kita ambil air buangan tersebut untuk nantinya kita proses menggunakan teknologi MVR untuk kita jadikan Garam Industri kembali,” terangnya.

Adapun, proyek tersebut telah dipaparkan kepada Danantara dan mengincargroundbreakingkerja sama PT Garam—Pertamina pada fase kedua pada April 2026.

“Kapasitas yang akan terpasang di situ adalah 1 juta ton, karena memang potensi airnya sangat besar sekali. Kurang lebih air awal yang bisa kita manfaatkan adalah air buangan dengan minimal 4 derajat Baume yang akan kita olah menjadi garam industri,” terangnya.

Selain dengan Pertamina, PT Garam juga berencana menggarap 6 proyek lain sebagai bagian dari strategi penguatan industri garam nasional pada 2026.

Proyek tersebut meliputi pembangunan pabrik pengolahan garam di Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan kapasitas 200.000 ton per tahun pada tahap pertama. Kemudian, pembangunan fasilitas pengolahan garam di Bipolo, NTT, berkapasitas 109.842 ton per tahun.

Berikutnya, PT Garam merencanakan dua proyek pabrik pengolahan garam berbasis teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR), masing-masing melalui kerja sama dengan Citycon berkapasitas 100.000 ton per tahun dan dengan ACWA Power berkapasitas 400.000 ton per tahun di Gresik.

Perusahaan juga akan membangun pabrik Calcium–Magnesium (Ca-Mg) di Sampang yang memanfaatkan bittern sebagai bahan baku turunan garam. Selain itu, di Jawa Timur, PT Garam akan membangun pabrik garam industri di Sumenep dengan kapasitas antara 80.000 hingga 160.000 ton per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyebut, garam produksi petambak rakyat masih sulit terserap oleh industri makanan dan minuman (mamin) lantaran belum memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang dibutuhkan pelaku usaha.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, garam dari petambak rakyat yang sudah mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI) masih memerlukan proses pengolahan lanjutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.

“Garam dari rakyat harus diolah dulu supaya bisa memenuhi SNI. Jadi baik itu dari sisi ukuran partikelnya. Tiap perusahaan butuh beda-beda. Ada yang butuh garam halus, ada yang butuh garam lebih kasar, ada yang butuh garam yang sangat halus, dan lain sebagainya. Masing-masing perusahaan butuh sendiri-sendiri,” kata Adhi saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adhi menyebut garam tersebut masih harus melalui proses pengolahan lanjutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri yang memiliki pasar dan spesifikasi berbeda-beda.

Dia menjelaskan bahwa saat ini garam dari petambak rakyat masih harus masuk ke industri pengolahan garam, termasuk ke PT Garam, sebelum akhirnya bisa digunakan oleh industri makanan dan minuman.

Adhi menjelaskan, kualitas garam sangat menentukan efisiensi biaya produksi industri. Dalam hal ini, garam berkualitas rendah seperti garam KW3 harus melalui proses panjang mulai dari peleburan, pemutihan, hingga rekristalisasi, yang membuat biaya menjadi mahal dan tingkat susut tinggi.

Sebaliknya, garam berkualitas baik seperti garam Madura kategori KW1 dapat langsung digiling, disesuaikan ukuran partikelnya, dan difortifikasi yodium sehingga lebih efisien dan murah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti ketatnya persaingan global, seperti Australia dan India yang mampu memproduksi garam industri dengan biaya jauh lebih rendah karena kondisi alam yang mendukung dan proses produksi yang lebih sederhana.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan bahwa kebutuhan garam nasional hingga 2027 diperkirakan berada di kisaran 4,9–5,2 juta ton. Sayangnya, 50–60% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk keperluan industri.

Menurut Frista, ketergantungan impor terjadi karena produksi garam dalam negeri belum optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Data KKP menunjukkan, produksi garam nasional tercatat berfluktuasi di kisaran 2 juta ton per tahun, yang sangat dipengaruhi faktor cuaca karena mayoritas petambak masih menggunakan metode tradisional.

”Jadi begitu cuaca, hujan misalnya petambak ini tidak bisa berproduksi, dan daerah-daerah sentra garam kita itu rata-rata bulan panasnya itu hanya 5—6 bulan per tahun sehingga tidak bisa sepanjang tahun itu mereka memproduksi,“ ujar Frista.

Di samping itu, sambung dia, kualitas garam rakyat juga masih beragam karena dikelola oleh sekitar 25.000 petambak dengan standar yang berbeda-beda.

Adapun, industri membutuhkan garam dengan spesifikasi tinggi, seperti kandungan NaCl 97% untuk industri makanan dan bahkan 99% untuk industri farmasi, sedangkan garam rakyat kualitas tertinggi (K1) rata-rata masih berada di kisaran 94% sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri.

Untuk itu, pemerintah melalui KKP telah menyiapkan tiga strategi utama, yakni ekstensifikasi dengan membuka tambak baru, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tambak eksis, serta pengembangan teknologi guna mengatasi kendala cuaca dan mutu produksi.

Ke depan, pemerintah bersama PT Garam akan semakin fokus pada pengembangan teknologi sebagai solusi jangka panjang, mengingat keterbatasan lahan yang cocok untuk produksi garam dan tingginya kebutuhan industri nasional.

Bisnis.com,JAKARTA — Indonesia masih membutuhkan importasi garam untuk industri dan pangan olahan meskipun pemerintah menargetkan impor dihentikan pada 2027. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Danantara baru saja melakukan groundbreaking pengembangan pabrik garam.

Kendati demikian, proyek baru dengan kapasitas produksi mencapai 380.000 ton itu disebut belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, utamanya untuk sektor industri.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menegaskan bahwa persoalan garam bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesesuaian spesifikasi untuk berbagai sektor pengguna.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengungkapkan, kebutuhan garam nasional terbagi ke beberapa segmen dengan standar yang berbeda. Untuk garam industri saja, kebutuhan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun.

Sementara itu, garam untuk industri makanan dan minuman sekitar 800 ribu ton, dan garam konsumsi rumah tangga juga berada di kisaran 800 ribu ton.

“Garam industri itu punya spesifikasi dan harga tersendiri. Begitu juga garam untuk makanan dan minuman, standarnya berbeda lagi,” ujar Fajar kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, segmen yang selama ini paling memungkinkan dipenuhi dari produksi lokal adalah garam konsumsi rakyat. Namun pasokan dari petambak garam tradisional pun masih belum mencukupi kebutuhan nasional.

Kondisi ini membuat industri makanan dan minuman belum sepenuhnya bisa mengandalkan pasokan dari dalam negeri.

“Nah, kalau BUMN seperti PT Garam ingin masuk lebih jauh ke pasar industri makanan dan minuman, kualitasnya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selama kualitas masuk dan harga bersaing, tentu tidak ada masalah,” tuturnya.

Meski demikian, Fajar menekankan bahwa secara total produksi, pasokan garam nasional masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh kebutuhan dalam negeri yang telah mendekati 3 juta ton lebih per tahun dari semua sektor.

Dari sisi geografis dan iklim, Indonesia juga dinilai tidak memiliki banyak wilayah ideal untuk produksi garam skala besar dengan kualitas tinggi. Produksi garam sangat bergantung pada lamanya musim panas, tingkat salinitas air laut, ketersediaan lahan, serta infrastruktur pendukung.

“Indonesia itu yang relatif bisa hanya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur [NTT]. Tapi lahannya juga terbatas, dan kualitas airnya pun tidak sebaik di negara seperti Australia yang memang unggul untuk tambang garam,” jelasnya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Inaplas menilai ketergantungan terhadap impor garam industri masih akan sulit dihindari dalam jangka panjang. Meski begitu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri tetap perlu didorong secara bertahap dan realistis.

“Industri dalam negeri tentu harus ditingkatkan kapasitasnya. Prinsipnya kami mendukung [swasembada garam]. Tapi yang harus diatur itu keseimbangan supply dan demand, bukan sekadar larangan atau kewajiban tanpa melihat kondisi riil,” terangnya.

Terkait rencana larangan impor garam pada 2027, Fajar menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam. Pasalnya, kapasitas produksi garam industri domestik dinilai masih jauh dari memadai.

“Garam industri saja kebutuhannya 2 juta ton. Produksi kita berapa? Satu hektare lahan paling hanya menghasilkan sekitar 300 ton per tahun. Kalau butuh jutaan ton tambahan, berapa juta hektare lagi lahan yang harus disiapkan? Apakah lahannya ada?,” tambahnya.

Dia menegaskan, kebijakan pengembangan industri garam nasional harus berbasis pada data kapasitas produksi, kualitas, serta kesiapan lahan dan infrastruktur, agar tidak justru mengganggu keberlangsungan industri pengguna garam di dalam negeri.

Sebagai informasi, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 4,5–5 juta ton. Alhasil, Indonesia masih mengimpor 2,6–3 juta ton per tahun.

PT Garam resmi memulai pembangunan atau groundbreaking tiga proyek hilirisasi strategis yang menjadi bagian dari agenda besar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Tiga proyek itu mencakup pembangunan Pabrik Garam Bahan Baku Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Kabupaten Sampang dengan kapasitas 200.000 ton per tahun.

Proyek tersebut dijalankan melalui skema joint operation bersama PT Putra Arga Binangun dan PT SCC Chemical Engineering Indonesia. Selain itu, PT Garam juga membangun Pabrik Garam Bahan Baku Industri MVR di Manyar, Gresik, berkapasitas 100.000 ton per tahun melalui kerja sama strategis dengan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Proyek ketiga adalah Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi 80.000 ton per tahun.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyatakan bahwa total kapasitas produksi dari ketiga proyek ini mencapai 380.000 ton per tahun.

Investasi ini ditujukan untuk memperkuat pasokan garam industri nasional, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong optimalisasi utilisasi produksi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garam resmi memulai pembangunan atau groundbreaking tiga proyek hilirisasi strategis yang menjadi bagian dari agenda besar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Tiga proyek itu mencakup pembangunan Pabrik Garam Bahan Baku Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Kabupaten Sampang dengan kapasitas 200.000 ton per tahun.

Proyek tersebut dijalankan melalui skema joint operation bersama PT Putra Arga Binangun dan PT SCC Chemical Engineering Indonesia.

Selain itu, PT Garam juga membangun Pabrik Garam Bahan Baku Industri MVR di Manyar, Gresik, berkapasitas 100.000 ton per tahun melalui kerja sama strategis dengan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Proyek ketiga adalah Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi 80.000 ton per tahun.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyatakan bahwa total kapasitas produksi dari ketiga proyek ini mencapai 380.000 ton per tahun. Investasi ini ditujukan untuk memperkuat pasokan garam industri nasional, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong optimalisasi utilisasi produksi perusahaan.

“Groundbreaking tiga proyek hilirisasi fase I ini menegaskan arah baru PT Garam menuju industri garam modern. Melalui hilirisasi berbasis teknologi, kami berkomitmen mendukung ketahanan industri dan swasembada garam nasional,” ujar Abraham dalam keterangan resminya, Jumat (6/2/2026).

Abraham menambahkan perusahaan masih memiliki tujuh proyek strategis yang akan direalisasikan ke depan. Rangkaian proyek diharapkan memperkuat rantai nilai industri garam nasional dari hulu ke hilir serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja.

Secara nasional, proyek PT Garam merupakan bagian dari peresmian serentak enam proyek hilirisasi di 13 lokasi oleh Danantara Indonesia dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proyek-proyek hilirisasi fase I menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja,” ujar Rosan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mempercepat penerapan sertifikasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi garam petambak sebagai bagian dari program swasembada garam nasional.

Untuk diketahui, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun, sebagian besar garam rakyat selama ini masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi sehingga belum mampu masuk ke sektor industri dan mendorong Indonesia tetap mengimpor garam industri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan sertifikasi garam petambak masih berjalan hingga saat ini. Pasalnya, dia menyebut proses produksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KKP secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada petambak agar kualitas produksi garam memenuhi syarat sertifikasi.

“SNI masih dilakukan, karena kan produksinya harus terstandar ya. Itu masih dilakukan pelatihannya bagi para petambak, sehingga garamnya bisa disertifikasi,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, penerapan sertifikasi dilakukan secara bertahap. Adapun, sejumlah petambak yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya sudah mulai mendapatkan sertifikasi produk. Dia juga mengeklaim jumlah sertifikasi terus bertambah setiap tahun.

“Per tahun itu progresnya bagus, bertambahnya bagus. Karena ini kan bagian dari program swasembada garam,” terangnya.

Sementara dari sisi produksi, Koswara memperkirakan volume produksi garam nasional pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan signifikan dan masih berada di kisaran 1 juta ton.

Dia menjelaskan, faktor curah hujan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi garam nasional tahun ini.

“Kurang lebih sama perkiraannya [1 juta ton garam pada 2026], karena suasananya juga mirip-mirip,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” ujar Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Ke depan, KKP berharap garam tambak rakyat ke depan tidak hanya terserap untuk konsumsi, tetapi juga mampu menembus pasar industri guna menekan ketergantungan impor secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan kualitas garam rakyat untuk mengurangi ketergantungan impor garam industri dengan melakukan sertifikasi terhadap para petambak dalam negeri.

KKP mencatat produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Frista menjelaskan, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun selama ini, sebagian besar produksi garam rakyat baru memenuhi spesifikasi untuk konsumsi, sehingga belum mampu masuk ke sektor industri.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia masih harus mengimpor garam industri.

KKP berharap, melalui program peningkatan kualitas, garam yang dihasilkan dari tambak-tambak rakyat tidak hanya terserap untuk kebutuhan konsumsi, namun juga mampu menembus pasar industri. Dengan begitu, ketergantungan impor secara bertahap dapat ditekan.

Selain program intervensi fisik yang bersifat infrastruktur, KKP juga memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) di sektor pergaraman.

Penguatan dilakukan terhadap petambak dan penyuluh, yang dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas produksi.

Menurut Frista, penyuluh merupakan garda terdepan KKP karena berhubungan langsung dengan petambak. Melalui penyuluh inilah pengetahuan mengenai pergaraman, standar operasional prosedur (SOP), metode produksi, hingga teknologi peningkatan kualitas dan produktivitas disebarluaskan ke lapangan.

Adapun, KKP telah melakukan pelatihan terhadap penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, KKP juga melaksanakan sertifikasi bagi petambak garam, baik petambak aktif maupun calon petambak di sejumlah wilayah, seperti Rote dan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Kenapa kita melakukan sertifikasi ini? Supaya memang kita memiliki petambak-petambak yang punya keahlian, terutama keahlian yang memang untuk spek industri,” terangnya.

Di samping SDM, KKP juga menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik (CPGB) pada 2025. Penyusunan SNI ini menjadi langkah penting karena selama ini praktik pergaraman di Indonesia masih sangat beragam.

Pasalnya, sambung dia, selama bertahun-tahun produksi garam dilakukan secara individual dan manual oleh masyarakat, tanpa standar baku. Akibatnya, metode produksi berbeda antara satu petambak dengan petambak lainnya, maupun antarwilayah, sehingga kualitas garam yang dihasilkan pun tidak seragam.

Dia menambahkan, perbedaan kualitas tersebut selama ini dikenal dengan klasifikasi K1, K2, dan K3. Ke depan, KKP menargetkan agar garam rakyat memiliki standar kualitas yang lebih seragam, minimal berada di kategori K1.

Dalam hal ini, KKP menjelaskan garam K1 memiliki kandungan NaCl minimal 94% dan lebih mudah diserap oleh sektor industri. Dengan penerapan SNI sebagai standar operasi bagi seluruh petambak, KKP berharap kualitas produksi garam rakyat dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui Indonesia masih impor garam industri untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, farmasi, dan aneka produk lainnya.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Alhasil, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

“Jadi memang faktanya saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan impor garam terutama untuk kebutuhan garam industri,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Namun di tahun ini, KKP mencatat produksi garam nasional yang berasal dari tambak rakyat maupun pelaku usaha pada tahun ini diperkirakan hanya mencapai sekitar 1 juta ton per tahun imbas faktor cuaca.

Adapun untuk mengejar swasembada garam pada 2027, KKP menjalankan dua program utama sepanjang 2025, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam hal ini, intensifikasi berfokus pada peningkatan produksi di sentra garam yang sudah ada, yang mencakup revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, serta penyediaan sarana-prasarana, seperti gudang rakyat berkapasitas 100 ton dan gudang garam 2.000–7.000 ton.

Menurutnya, perbaikan saluran dan fasilitas penyimpanan penting karena kualitas air laut di Pantura Jawa kurang optimal dan rawan sedimentasi, sehingga berpengaruh pada kualitas produksi garam.

Sementara untuk program ekstensifikasi, pembangunan tambak baru dilakukan di Rote Ndao, NTT, mulai dari pembangunan pondasi hingga meja kristal dan fasilitas pendukung seperti gudang dan perkantoran.

Dia menuturkan, tahap pertama direncanakan rampung Maret 2026 dan produksi diperkirakan bisa dimulai tahun yang sama, dengan tahap kedua berlanjut pada 2026.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menilai meski target swasembada garam ditetapkan pada 2027, KKP mengakui pencapaiannya masih sangat dipengaruhi faktor cuaca.

“Kita masih tergantung dengan cuaca, karena teknologi evaporasi dengan matahari lah yang masih sangat efisien biayanya,” kata Koswara.

Koswara menyebut, faktor cuaca menjadi salah satu kendala lantaran produksi garam masih bergantung pada evaporasi matahari. Meski begitu, KKP tengah menguji teknologi tepat guna sepertiSea Water Reverse Osmosis(SWRO) untuk meningkatkan produksi secara efisien.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mewujudkan swasembada garam kembali ditempuh pemerintah. Rencana terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lahan besar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan investasi industri garam nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menjelaskan, kawasan tersebut dirancang seluas 10.000–13.000 hektare dengan potensi produksi hingga 2 juta ton garam per tahun. Lahan itu akan menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIG).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membangun 2.000 hektare melalui APBN.

“Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” ujar Koswara dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Menurut Koswara, proyek investasi garam belum dibuka luas karena pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

“Kalau itu sudah ready, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek ini juga menjadi model tambak garam industri berskala besar guna menjamin standar kualitas produksi.

“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” katanya.

Produksi Nasional Ditargetkan Naik, Impor Garam Ditekan
Selain Rote, KKP tengah menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting agar produktivitas meningkat hingga 30 persen.

Dengan strategi tersebut, program swasembada garam 2027–2029 ditargetkan tercapai.

“Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 [ton],” lanjutnya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyebut nilai investasi pemerintah pada proyek ini mencapai sekitar Rp700 miliar. Lahan milik pemerintah akan dikelola BUMN, sementara sebagian lainnya dibuka bagi swasta, termasuk apabila investor asing dibutuhkan.

“Jadi itu nanti [investor luar masuk ke Indonesia], itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mewujudkan swasembada garam kembali ditempuh pemerintah. Rencana terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lahan besar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan investasi industri garam nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menjelaskan, kawasan tersebut dirancang seluas 10.000–13.000 hektare dengan potensi produksi hingga 2 juta ton garam per tahun. Lahan itu akan menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIG).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membangun 2.000 hektare melalui APBN.

“Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” ujar Koswara dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Menurut Koswara, proyek investasi garam belum dibuka luas karena pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

“Kalau itu sudah ready, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek ini juga menjadi model tambak garam industri berskala besar guna menjamin standar kualitas produksi.

“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” katanya.

Produksi Nasional Ditargetkan Naik, Impor Garam Ditekan
Selain Rote, KKP tengah menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting agar produktivitas meningkat hingga 30 persen.

Dengan strategi tersebut, program swasembada garam 2027–2029 ditargetkan tercapai.

“Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 [ton],” lanjutnya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyebut nilai investasi pemerintah pada proyek ini mencapai sekitar Rp700 miliar. Lahan milik pemerintah akan dikelola BUMN, sementara sebagian lainnya dibuka bagi swasta, termasuk apabila investor asing dibutuhkan.

“Jadi itu nanti [investor luar masuk ke Indonesia], itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan pembukaan impor bahan baku industri pada 2026 dengan total volume lebih dari 4 juta ton dalam penetapan Neraca Komoditas 2026.

Kebijakan ini mencakup sejumlah komoditas strategis, mulai dari daging lembu, gula, hasil perikanan, hingga garam industri. Pembukaan keran impor ini ditegaskan tidak menyasar kebutuhan konsumsi masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan untuk komoditas daging lembu, pemerintah menyetujui impor khusus kebutuhan industri sebesar 17.097,95 ton. Volume tersebut diambil dari penetapan total alokasi daging industri sebesar 297.097,95 ton.

"Daging lembu untuk industri. Untuk daging lembu, tadi keputusannya adalah untuk kebutuhan industri sebesar 17.097,95 ton," kata Tatang dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Pada komoditas gula, pemerintah menyepakati impor gula bahan baku industri dengan volume 3.124.394 ton. Selain itu, ditetapkan pula impor gula untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan kawasan berikat (KB) sebesar 508.360 ton.

Seluruh gula yang diimpor tersebut diperuntukkan sebagai bahan baku industri dan produk ekspor.

"Untuk gula disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri itu adalah sebesar 3.124.394 untuk bahan baku industri gula. Dan juga untuk KITE KB sebesar 508.360, itu untuk gula. (Gula) konsumsi kita enggak ada impor," ujarnya.

Sementara itu, untuk hasil perikanan, pemerintah menetapkan impor bahan baku industri sebesar 23.576,515 ton, atau sekitar separuh dari usulan awal. Di luar kebutuhan bahan baku industri, hasil perikanan dengan volume 29.225 ton dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Untuk hasil perikanan diputuskan ditetapkan untuk bahan baku industri jadi 23.576,515 ton," kata Tatang.

Adapun pada komoditas garam, impor dibuka khusus untuk kebutuhan industri chlor-alkali plant (CAP), yakni sektor kimia berbasis klor dan alkali. Volume garam industri yang ditetapkan mencapai 1.188.147,005 ton, dan seluruhnya diperuntukkan bagi CAP.

"Komoditas garam ini khusus untuk yang industri CAP. Itu sebesar 1.188.147,005 ton," ujarnya.

Tatang menjelaskan seluruh angka impor dalam Neraca Komoditas 2026 merupakan hasil proses berjenjang, dimulai dari usulan pelaku usaha, kemudian diverifikasi kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan KKP, sebelum dirapatkan hingga tingkat menteri.

"Semua yang kita putuskan hari ini, itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman K/L teknis terkait," kata Tatang.

Ia menambahkan kebijakan impor bahan baku industri ini ditujukan untuk menjaga kelangsungan produksi nasional, sementara untuk kebutuhan konsumsi, Indonesia dinilai hampir sepenuhnya telah swasembada.