IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum masyarakat.

Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada beras, khususnya untuk jenis beras medium yang menjadi konsumsi harian mayoritas masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa pemerintah masih melakukan impor beras dalam skala signifikan.

"Kemudian (dibilang masih) ada impor, iya ini yang rancu. Ada impor nol koma nol sekian persen, itu (beras khusus) basmati yang tidak ditanam di Indonesia. Tidak bisa tumbuh (di sini)," ungkap Amran dalam keterangan resminya, Selada (5/5/2026).

Ia menjelaskan kondisi geografis dan iklim Indonesia tidak memungkinkan untuk memproduksi jenis beras tertentu, sehingga impor tetap dilakukan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan segmen khusus, bukan konsumsi massal.

Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa yang dimaksud dengan swasembada adalah kemampuan memenuhi kebutuhan beras medium secara mandiri tanpa bergantung pada impor.

Sebelumnya, Amran mengungkapkan cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 5,1 juta ton, angka yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Ia menjelaskan, lonjakan stok berdampak pada keterbatasan kapasitas penyimpanan. Saat ini, kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton, sehingga pemerintah harus menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang kini hampir terisi penuh.

Bahkan, pemerintah tengah menambah lagi kapasitas sewa sekitar 1 juta ton untuk mengantisipasi peningkatan stok dalam waktu dekat.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang resiprokal tidak bertentangan dengan kondisi swasembada beras Indonesia.

Ia menyebut beras yang akan diimpor merupakan jenis khusus dan volumenya sangat kecil dibandingkan stok nasional.

"Sudah swasembada (beras). Aku tanya, meluber enggak beras di Bulog? Meluber. Jumlah beras di Bulog hampir 4 juta ton, banyak enggak? Kalau dibagi 1.000 (ton) itu berapa? 1.000 bagi 4 juta berapa? Kalau tidak salah empat nolnya, benar enggak? 0,0004 (persen). Kecil enggak? Terjawab ya, selesai," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Ia menilai angka impor tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan cadangan beras pemerintah yang mendekati 4 juta ton. Bahkan, menurutnya, Indonesia justru akan mengekspor beras dalam waktu dekat.

"Kalau aku ekspor minggu depan itu baru akan. Ekspor 2.000 ton. Hebat enggak? Hebat pemerintah Indonesia," ujarnya.

Amran menjelaskan beras yang diimpor dari AS bukan beras konsumsi umum, melainkan beras khusus seperti basmati yang memiliki segmen pasar tersendiri. Ia menyebut jenis tersebut biasanya dikonsumsi turis atau investor asing yang datang ke Indonesia.

"Kalau diimpor itu adalah beras khusus, karena basmati sesuai dengan turis-turis yang datang, investor datang. Paham? Jadi taste-nya ini untuk turis kita yang datang," kata Amran.

Ia juga membandingkan rencana impor dari AS 1.000 ton yang belum terealisasi dengan rencana ekspor 2.000 ton yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, jika dilihat secara proporsional, langkah ekspor dalam jumlah lebih besar menunjukkan posisi RI yang lebih kuat dalam perdagangan beras.

"Mana 2.000 ton akan diekspor minggu depan, 1.000 ton belum pasti. Itu pun beras khusus. Mana lebih bagus?" ujarnya.

Rencana impor beras tersebut tercantum dalam dokumen perjanjian dagang resiprokal AS-RI. Dalam kesepakatan itu, Indonesia disebut akan memastikan impor beras asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun.

Selain beras, komitmen peningkatan impor juga mencakup sejumlah komoditas pertanian lain seperti apel, daging sapi, jagung, kedelai, gandum, kapas, etanol, hingga buah anggur dengan volume tertentu setiap tahunnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan beras yang diimpor Indonesia dari Amerika Serikat (AS) merupakan beras khusus, seperti jenis basmati. Hal ini seiring dengan adanya kesepakatan perjanjian dagang Indonesia—AS.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut volume impor beras tersebut sangat kecil dibandingkan dengan stok beras Perum Bulog yang saat ini hampir mencapai 4 juta ton.

Dia justru menekankan pemerintah akan mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Untuk itu, Amran menyatakan rencana impor 1.000 ton beras dari Negara Paman Sam tidak mengganggu status swasembada beras.

“Kalau diimpor itu adalah beras khusus karena basmati sesuai dengan turis-turis yang datang, investor datang. Paham? Jadi bawa sama kita [beras] ke mana nih berangkat [haji], senangnya beras yang pulen, yang beras Inpari, Cianjur. Paham? Karenataste-nya ini untuk turis kita yang datang,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Amran memastikan beras khusus yang diimpor dari AS bukan beras medium yang dikonsumsi mayoritas masyarakat.

Seperti diketahui, Indonesia harus mengimpor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam dokumen kesepakatan kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah hanya memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Negara Paman Sam.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Dia menambahkan, dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Di sisi lain, dia juga menegaskan volume impor sebesar 1.000 ton beras tersebut tidak signifikan dibandingkan produksi beras nasional.

“Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” jelasnya.

Adapun, Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung.

Pemerintah memutuskan menolak usulan impor beras industri yang diajukan oleh sektor perindustrian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan pasokan beras dalam negeri saat ini mencukupi sehingga tidak ada alasan untuk membuka keran impor.

"Berasnya banyak, masa diimpor?," ujar Zulhas singkat di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Penolakan impor beras industri tersebut disampaikan di tengah pembahasan Neraca Komoditas (NK) Pangan, yang menjadi acuan pemerintah dalam mengatur kebutuhan dan pasokan pangan nasional.

Pemerintah menilai kemampuan produksi dalam negeri masih sanggup memenuhi kebutuhan, termasuk untuk sektor industri.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan usulan impor beras industri memang sempat masuk dari Kementerian Perindustrian. Namun, pemerintah memilih untuk tidak menyetujuinya karena pasokan domestik dinilai memadai.

"Jadi ada beberapa terkait dengan beras, terutama untuk beras. Usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup untuk memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di Perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu. Kita semuanya bisa swasembada," ujar Tatang.

Usulan impor beras industri yang masuk ke pemerintah disebut memiliki volume cukup besar dan sempat menjadi salah satu poin pembahasan. Namun setelah melihat kemampuan produksi dalam negeri, pemerintah menilai kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi tanpa harus membuka keran impor.

Karena itu, usulan yang diajukan dari sektor perindustrian tidak langsung disetujui dan diputuskan untuk dipenuhi dari pasokan domestik.

"Untuk beras. Jadi ada usulan untuk beras industri besar 380.952. Kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri," kata Tatang.

Tatang juga memastikan tidak ada impor untuk beras konsumsi.

"Tidak ada, tidak, tidak boleh. Pokoknya beras kita sudah swasembada dan tidak ada importasi untuk beras konsumsi sama sekali," terangnya.

Beras industri berbeda dengan beras konsumsi atau beras umum yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Beras industri digunakan sebagai bahan baku, terutama untuk produk turunan seperti tepung beras dan bihun.

Jenis beras ini umumnya berupa beras pecah dengan tingkat keutuhan rendah yang tidak digunakan sebagai beras makan.

Dalam kebijakan Neraca Komoditas, pemerintah membagi beras ke dalam beberapa kategori. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto sebelumnya menjelaskan terdapat tiga jenis beras yang diatur dalam NK.

"Kalau dari hasil Rakortas yang membahas NK, itu ada tiga jenis beras. Pertama, beras konsumsi atau beras umum. Tahun ini kita tidak impor itu. Kedua adalah beras menir untuk kebutuhan seperti industri tepung beras dan bihun. Ketiga, beras khusus seperti Basmati atau Hom Mali," ujar Indra dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan kebijakan nol impor berlaku untuk beras konsumsi karena produksi dalam negeri masih mencukupi.

"Dapat dipastikan pemerintah hanya memberikan impor terhadap beras jenis tertentu yang belum dapat diproduksi secara masif di dalam negeri. Untuk beras umum yang sebagian besar masyarakat kita konsumsi masih mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas, harus nol impor untuk beras umum tersebut," kata Indra.

Dalam NK, pemerintah memang membuka ruang impor untuk jenis beras tertentu. Beras khusus seperti Basmati, Hom Mali, Japonica, dan beras setengah masak diberikan kuota impor total 18 ribu ton dan ditugaskan kepada BUMN, antara lain PT Sarinah, PT Sang Hyang Seri, PT Perusahaan Perdagangan, dan PT PPEN RNI.

Sementara itu, beras industri dalam NK mengacu pada kode HS 10064090, yaitu beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen, termasuk beras ketan pecah.

Tahun ini, kuota impor beras industri dalam NK tercatat sebesar 443,9 ribu ton dan diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta untuk kebutuhan bahan baku tepung beras dan bihun.

Bisnis.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

“Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari - Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia. Seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium, sehingga pasokan nasional aman dan stabil. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono yang menyatakan bahwa seluruh pemasukan beras pada 2025 merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan bahwa hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

"Yang perlu dipahami publik, tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief.

Ia merinci bahwa jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri; beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes; serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel. Selain itu, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Arief memastikan bahwa pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani.

"Segmen industri harus berjalan, tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartin mengatakan bahwa impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton, dengan kumulatif pada Januari-Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton senilai US$178,5 juta. Pudji menyebut, seluruhnya merupakan kategori beras khusus dan industri, bukan beras medium.

Pada saat bersamaan, beras mengalami deflasi terdalam sepanjang 2025 pada bulan November. BPS mencatat deflasi beras mencapai 0,59 persen (month to month). Pudji Ismartini menjelaskan bahwa deflasi tersebut dipicu oleh peningkatan ketersediaan beras selama musim panen, penyesuaian harga antar kualitas, serta dampak penyaluran beras SPHP di berbagai pasar.

"Bersyukur tahun ini kebutuhan beras medium kita aman dari tangan petani dalam negeri dan sudah surplus. Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama," pungkas Arief, mengingatkan kembali akan komitmen pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia. Adapun, beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

Hal ini menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Menurutnya, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium sehingga pasokan nasional aman dan stabil.

Arief menuturkan, pemasukan beras pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut, lanjut dia, memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat diimpor.

“Tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Secara rinci, Arief menyampaikan jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

Selain itu, lanjut dia, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Untuk itu, Arief memastikan pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani. Menurutnya, segmen industri harus berjalan, namun stabilitas pangan dan perlindungan petani juga tetap menjadi prioritas.

“Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama,” terangnya.

Sebelumnya, BPS mencatat impor beras Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta. Impor ini berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

Untuk Oktober 2025 saja, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan turun secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025. Namun, harganya naik secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2025.

“Beras premium [di penggilingan] turun 0,66% secaramonth-to-monthtetapi naik 5,48% secarayear-on-year, sementara beras medium turun 0,97%secara month-to-monthtetapi naik 6,46% secarayear-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun 0,88% secara bulanan dari Rp13.439 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp13.320 per kilogram pada November 2025. Namun, rata-rata harganya naik 6% secara tahunan.

Sementara rata-rata harga beras di tingkat grosir turun 0,93% mtm dari Rp14.264 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp14.131 per kilogram pada November 2025, sedangkan harga beras di tingkat grosir naik 5,03% secara tahunan.

Kemudian, untuk rata-rata harga beras di tingkat eceran turun 0,59% mtm menjadi Rp15.067 per kilogram pada November 2025 dari bulan sebelumnya di level Rp15.157 per kilogram. Namun harganya meningkat 3,72% secara tahunan.