Bencana Sumatra hingga Tarif Trump Bayangi Target Ekonomi RI 2026
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 terancam oleh bencana Sumatra dan kebijakan AS. CORE memproyeksikan pertumbuhan 4,9%-5,1%, di bawah target pemerintah.
(Bisnis.Com) 10/12/25 18:04 68085
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 5,4% dalam APBN 2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sesumbar ekonomi bisa tumbuh mencapai 6% pada tahun depan.
Kendati demikian, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berpotensi tertekan ke level 4,9%. Tekanan ini muncul akibat kombinasi faktor eksternal dari kebijakan Amerika Serikat (AS) dan pukulan domestik akibat bencana alam yang baru saja terjadi.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menegaskan bahwa proyeksi realistis pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di rentang 4,9% hingga 5,1%. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pemerintah, meskipun stimulus fiskal dan pelonggaran moneter telah digulirkan.
"Kita melihat ada potensi memang di sumber pertumbuhan lain yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah akan ada kenaikan. Ada pertumbuhan positif, tapi relatif tidak terlalu signifikan, masih marginal," ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).
Dia membeberkan tantangan berat pertama datang dari sisi eksternal, yakni penipisan surplus neraca dagang (net export) yang diprediksi cukup signifikan pada 2026.
Penurunan kinerja ekspor ini tidak lepas dari dinamika geopolitik dan ekonomi di Negeri Paman Sam, terutama terkait arah kebijakan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, laporan Reuters menyebutkan kesepakatan dagang RI-AS pada Juli lalu terancam batal.
Selain faktor global, Faisal menyoroti risiko domestik yang sebelumnya belum masuk dalam hitungan Economic Outlook 2026 yang dirilis Core pada November lalu yaitu dampak bencana di Sumatra.
Dia memperingatkan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan sekadar isu sosial, melainkan pukulan ekonomi yang signifikan. Pasalnya, ketiga provinsi tersebut menyumbang sekitar 9% terhadap kue ekonomi nasional.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur akibat bencana dipastikan akan mengganggu aktivitas produksi dan konsumsi dalam jangka panjang, tidak hanya sesaat. "Jika mempertimbangkan kondisi bencana di Sumatra ini, bisa jadi [pertumbuhan ekonomi] hanya mendekati di batas bawahnya di 4,9%," tegas Faisal.
Penyelamatan Kelas Menengah hingga Efektivitas Stimulus
Di tengah himpitan ruang fiskal yang sempit akibat kontraksi penerimaan pajak, Faisal menyarankan pemerintah untuk lebih taktis dalam membelanjakan anggaran.
Kebijakan fiskal, menurutnya, harus diarahkan pada dua prioritas utama yaitu percepatan rekonstruksi pascabencana dan penyelamatan daya beli kelas menengah.
Faisal menyoroti bahwa konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi masih tertahan. Menurutnya, perkembangan itu tak lepas dari upah riil buruh yang relatif rendah dan bahkan mengalami kontraksi, serta bayang-bayang inflasi yang menggerus daya beli.
"Pemerintah perlu gerak cepat untuk pemulihan dan rekonstruksi. Selain itu, perlu strategi untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga yang saat ini masih banyak tertahan, terutama di kelas menengah," pungkasnya.
Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa tanpa adanya perubahan pola kebijakan yang presisi, jurang antara target ambisius pemerintah dan realisasi di lapangan akan terus melebar.
Dia mencontohkan kebijakan penempatan dana pemerintah ke sistem perbankan yang sudah mencapai Rp276 triliun. Rizal menekankan bahwa efektivitas stimulus tidak diukur dari besaran nominal likuiditas yang digelontorkan ke perbankan, melainkan seberapa cepat dana tersebut berputar menjadi investasi dan kegiatan produktif di sektor riil.
Oleh karena itu, Rizal menyarankan agar pemerintah menetapkan syarat yang lebih ketat (conditionalities) dalam penempatan dana negara di perbankan. "Penempatan dana pemerintah harus disertai syarat jelas agar mengalir ke kredit produktif dan tidak mengendap di neraca bank. Dampak ekonomi tidak lahir dari jumlah likuiditas yang ditebar," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).
Di sisi lain, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menilai keterbatasan APBN seharusnya memaksa pemerintah untuk lebih agresif memanfaatkan instrumen non-anggaran (non-fiskal).
Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak yang bersifat temporer, serta skema de-risking bagi sektor-sektor prioritas. Rizal meyakini langkah-langkah itu krusial untuk menurunkan ketidakpastian usaha tanpa harus membebani kas negara yang sudah cekak.
"Jika belanja diarahkan lebih tepat, likuiditas mengalir ke proyek produktif, dan kepastian berusaha ditingkatkan, barulah proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki pijakan yang kuat," ungkapnya.
#pertumbuhan-ekonomi #target-ekonomi-2026 #bencana-sumatra #tarif-trump #ekonomi-indonesia #kebijakan-fiskal #konsumsi-rumah-tangga #investasi-indonesia #belanja-pemerintah #surplus-neraca-dagang #kebi