Bisnis.com, BRISBANE — PT Pupuk Indonesia (Persero) menjajaki peluang ekspor pupuk ke sejumlah negara di Asia Selatan dan kawasan lainnya setelah mengamankan kontrak jangka panjang pasokan urea ke Australia.

Pupuk Indonesia menegaskan ekspansi ekspor tetap dilakukan setelah kebutuhan pupuk domestik terpenuhi. Perseroan menyebut Indonesia memiliki surplus struktural kapasitas produksi pupuk sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Presiden Direktur Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perseroan telah memulai kerja sama pemerintah ke pemerintah atau government-to-government (G2G) dengan Australia dan kini tengah menjajaki sejumlah pasar lain.

“Kita sudah mulai dengan Australia, kita sedang berbicara dengan beberapa negara lain, dengan Bangladesh, dengan India, dengan beberapa negara lain yang ada di Asia maupun di Australia,” kata Rahmad usai seremoni kedatangan kapal pengangkut urea Indonesia di Port of Brisbane, Australia, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, minat negara-negara tersebut muncul seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya diversifikasi sumber pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global. Pupuk Indonesia juga menyesuaikan distribusi ekspor dengan musim tanam di masing-masing negara tujuan.

Meski demikian, Rahmad menegaskan prioritas utama perusahaan tetap memastikan kebutuhan petani dalam negeri terpenuhi sebelum menyalurkan surplus produksi ke pasar ekspor.

“Penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Karena desain industri kita memang sebagian untuk ekspor, maka kita tidak boleh menggunakan pupuk sebagai alat untuk mengganggu kestabilan negara,” ujarnya.

Ekspansi pasar itu dilakukan setelah Pupuk Indonesia mengirimkan kapal MV Medi Luna yang membawa 47.250 ton urea dari Bontang ke Brisbane. Pengiriman tersebut merupakan pengapalan pertama dalam skema G2G antara Indonesia dan Australia.

Kargo tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan jangka panjang sebanyak 250.000 ton urea antara Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers Australia sebagai pelaksana kesepakatan kedua negara. Pengiriman akan dilakukan secara bertahap dengan rata-rata satu kapal setiap bulan selama lima bulan ke depan.

Rahmad menilai kerja sama tersebut menjadi bukti posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di kawasan. Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang kini menjadi pertimbangan pasar global, yakni diversifikasi pasokan, kedekatan geografis, dan keandalan pemasok.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama pupuk tersebut memperkuat integrasi ketahanan pangan kedua negara. Australia membutuhkan pupuk untuk mendukung produksi kapas dan gandum yang menjadi komoditas penting bagi industri tekstil dan pangan Indonesia.

Pemerintah Australia juga menyambut positif masuknya pasokan urea dari Indonesia. First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Chalmers menyebut pasokan tersebut memberikan kepastian bagi petani Australia sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan.

Kinerja Ekspor Pupuk RI

Kinerja ekspor pupuk dengan kode HS 31 menunjukkan tren yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, meskipun mulai kembali menguat pada 2025. Merujuk Satu Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pupuk tercatat sebesar US$863,7 juta pada 2021 dan meningkat tajam menjadi US$1,17 miliar pada 2022.

Namun, kinerja tersebut mengalami koreksi cukup dalam pada 2023 menjadi US$656,3 juta dan kembali turun ke level US$574 juta pada 2024. Memasuki 2025, ekspor pupuk mulai pulih dengan nilai mencapai US$855,8 juta atau tumbuh 49,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara tren, sepanjang 2021—2025, ekspor pupuk Indonesia masih mencatat kontraksi rata-rata sebesar 7,11%. Sementara itu, pangsa ekspor pupuk terhadap total ekspor nonmigas Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 0,32%. Pada Januari—Maret 2026, ekspor pupuk tercatat sebesar US$73,8 juta atau turun 31,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$107,1 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah mengerahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produksi telur ayam yang mengalami tekanan harga di tingkat peternak. Langkah ini ditempuh setelah harga telur di sejumlah daerah, terutama di Blitar, Jawa Timur, mengalami penurunan akibat meningkatnya produksi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang mengalami penurunan harga telur menyerap produksi peternak. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga harga telur di tingkat peternak.

"Kita sudah berkoordinasi dengan BGN, dengan Kepala BGN yang baru, SPPG di daerah tersebut diwajibkan menyerap telur," kata Budi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, penyerapan melalui SPPG diperlukan agar harga telur dapat kembali mendekati harga acuan sehingga peternak memperoleh harga yang lebih baik. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan peningkatan produksi tidak berujung pada penurunan harga di tingkat peternak.

Produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Kenaikan produksi membuat pasokan melimpah sehingga harga mengalami tekanan di sejumlah wilayah sentra produksi. "Nah, sekarang surplus 12 persen untuk telur," ujar Budi.

Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan produksi peternakan nasional berjalan baik. Tantangannya kini terletak pada pengelolaan penyerapan agar pasokan yang meningkat dapat terserap pasar secara optimal.

Pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pangan yang lebih fleksibel. Ketika harga suatu komoditas pangan turun akibat pasokan yang melimpah, komoditas tersebut dapat dimasukkan ke dalam program bantuan pangan untuk memperkuat penyerapan.

Tidak hanya telur, skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang berpeluang diserap melalui program MBG.

"Nah, ketika daging ayam turun juga bisa diserap," kata Budi.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyerapan beras petani oleh Bulog Malang mencapai 70.000 ton sampai pertengahan Mei 2026 dari target pengadaan tahun ini sebesar 76.000 ton.

Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan Bulog memastikan akan menyerap hasil panen padi petani yang belum terserap pasar di tengah tren surplus produksi baik nasional, regional, maupun lokal.

Produksi di wilayah Jawa Timur maupun Malang Raya tercatat meningkat. Data Angka Tetap BPS 2025 menunjukkan luas panen di Jatim mencapai 1,84 juta hektare dengan produksi 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG).Jumlah itu naik 12,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 9,77 juta ton.

Berdasarkan rilis BPS per 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG atau meningkat sekitar 5,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Anung itu, peningkatan produksi harus diimbangi dengan keberadaan off taker agar hasil panen petani tetap terserap. Karena itu, Bulog hadir untuk memastikan stabilitas penyerapan beras di tingkat petani.

“Bulog siap menyerap beras petani yang belum terserap pasar, tentu dengan syarat kualitas yang sudah ditetapkan seperti kadar air, tingkat patahan, dan HPP GKP Rp 6.500 per kilogram,” ujarnya, Selasa (19/5/2025).

Dia mengemukakan wilayah kerja Bulog Malang serta daerah sekitar siap melakukan penyerapan secara maksimal selama musim panen berlangsung. Wilayah kerja Bulog Malang sendiri meliputi Malang Raya, Pasuruan, dan sekitarnya.

Pada 2025 lalu, Bulog Malang tercatat menyerap lebih dari 61.000ton beras yang setara dengan 106% target. Realisasi penyerapan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur.

Meski begitu, Anung mengakui masih ada sejumlah tantangan di sektor pertanian dan pascapanen. Salah satunya keterbatasan alat modern seperti combine harvester, dryer, hingga fasilitas penggilingan berskala besar.

“Potensi petani dan penggilingan lokal sebenarnya besar. Tetapi jumlah alat modern masih terbatas dan kapasitasnya belum besar. Fasilitas pascapanen juga masih minim. Ini yang perlu didorong agar mereka bisa naik kelas,” ujarnya.

Karena itu, Bulog terus menggandeng penggilingan lokal agar mampu berkembang dan meningkatkan kualitas produksi.

Menurutnya, keberadaan Bulog bukan sekadar membeli hasil panen, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan secara berkelanjutan.

“Kami mengajak petani untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi. Hasil panen sebaiknya juga diinvestasikan untuk alat pertanian modern. Dengan begitu, penyerapan hasil panen bisa lebih optimal dan kualitasnya meningkat,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) oleh Perum Bulog dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan rantai pasok pangan nasional, meski berpotensi tidak optimal apabila tidak didukung perencanaan yang tepat.

Pemerintah telah menyetujui proyek tersebut dengan cakupan 26 kantor wilayah Bulog di 92 kabupaten/kota. Seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan hingga asesmen teknis, telah diselesaikan dan proyek siap memasuki tahap implementasi.

Pendanaan sebesar Rp5 triliun disiapkan melalui skema investasi pemerintah nonpermanen yang wajib dikembalikan oleh Bulog. Sumber dana berasal dari optimalisasi anggaran cadangan jagung pemerintah 2025 dan akan disalurkan secara bertahap.

IPP dirancang sebagai fasilitas terintegrasi yang mencakup pengadaan, pengelolaan, hingga distribusi pangan, termasuk sarana pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan penyaluran komoditas.

Pengamat pertanian Khudori menilai keberadaan IPP menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan struktural pangan yang selama ini belum terselesaikan.

Pasalnya, produksi pangan nasional masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh produksi padi dan komoditas strategis lainnya.

Selain itu, karakter produksi yang bersifat musiman menyebabkan pasokan tidak merata sepanjang tahun, sementara konsumsi tersebar luas di berbagai daerah.

Surplus produksi pun hanya terjadi di sebagian wilayah, sehingga distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan.

“Produksi yang musiman, terkonsentrasi, dan surplus terbatas menuntut manajemen stok dan logistik yang andal,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/4/2026).

Kondisi tersebut tercermin pada tingginya kontribusi inflasi pangan bergejolak yang mencapai rata-rata 47,6% terhadap inflasi nasional dalam satu dekade terakhir.

Keberadaan IPP diharapkan mampu memperkuat sistem logistik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat lebih terjaga.

Namun demikian, Khudori mengingatkan pembangunan IPP tidak boleh dilakukan secara parsial tanpa perencanaan yang matang. Penentuan lokasi dan jenis fasilitas harus selaras dengan kebijakan cadangan pangan serta program swasembada nasional.

Selain itu, IPP perlu terintegrasi dengan ekosistem logistik yang lebih luas, termasuk industri pengolahan dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dia mencontohkan wilayah produsen jagung seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang masih minim fasilitas pengolahan, sehingga hasil panen harus dikirim ke daerah lain dengan biaya tinggi.

Tanpa integrasi yang memadai, pembangunan IPP berisiko tidak memberikan dampak optimal, bahkan berpotensi menjadi beban di tengah keterbatasan fiskal pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan produksi urea sebesar 7,8 juta ton pada 2026, yang melampaui kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton. Hal itu sekaligus menegaskan risiko dinamika global di Selat Hormuz tidak mempengaruhi pasokan di dalam negeri.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menyampaikan perseroan mengedepankan kemandirian bahan baku sebagai fondasi ketahanan industri. Ketersediaan gas alam domestik menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas produksi pupuk nasional, bahkan di tengah potensi gangguan rantai pasok global.

Yehezkiel mencontohkan, risiko gangguan di Selat Hormuz yang dapat memengaruhi sekitar 30% pasokan urea dunia tidak berdampak terhadap Indonesia. Hal ini karena Pupuk Indonesia memiliki pasokan urea yang kuat, ditopang oleh kapasitas produksi, serta ketersediaan bahan baku gas alam dari dalam negeri.

Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini, melampaui kebutuhan domestik berada di kisaran 6,3 juta ton. Kondisi surplus produksi ini memastikan pasokan dalam negeri tetap aman, sekaligus memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk berperan sebagai stabilisator pasokan urea global.

“Namun perlu kami tekankan, bahwa komitmen kami adalah memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

INISIATIF ESG

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan dorongan transisi energi, perusahaan tidak hanya dituntut menjaga produksi tetap berjalan, tetapi juga beradaptasi dengan target keberlanjutan yang semakin dekat.

Dalam konteks tersebut, keseimbangan antara ketahanan operasional dan komitmen terhadap pengurangan emisi menjadi semakin penting. Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menjaga ketahanan produksi sekaligus mendorong transformasi menuju industri rendah karbon.

Perusahaan memperkuat strategi dekarbonisasi melalui pengembangan portofolio energi bersih. Salah satu fokus utama adalah clean ammonia, yang mencakup green ammonia berbasis energi terbarukan, serta blue ammonia yang memanfaatkan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Pendekatan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap gas alam sekaligus menekan emisi dari proses produksi.

“Kami secara bertahap menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam, di antaranya melalui pengembangan green ammonia berbasis energi terbarukan dan blue ammonia dengan dukungan teknologi CCUS,” kata Yehezkiel.

Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia juga mendorong transisi energi bersih melalui rencana pengembangan pabrik metanol di Aceh dan Kalimantan Timur. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah menuju B50, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menjalankan program berbasis alam melalui nature-based solutions (NBS), termasuk pemanfaatan lahan tidur dan pemberdayaan kelompok tani. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung penyerapan emisi sekaligus memperkuat sektor pertanian.

Melalui kombinasi strategi ketahanan operasional, inovasi teknologi, dan pendekatan berbasis alam, Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus menjaga stabilitas industri pupuk nasional di tengah dinamika global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan dan distribusi bibit ayam (day old chick/DOC) di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan terkendali, serta tidak ada praktik monopoli dalam rantai pasok perunggasan nasional.

“Kami pastikan tidak ada monopoli dalam pasokan DOC. Semua pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun koperasi dan peternak rakyat, mendapatkan kesempatan dan akses yang setara,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi perunggasan memperkuat koordinasi untuk menjaga rantai pasok perunggasan nasional tetap lancar serta berpihak kepada peternak rakyat.

Pemerintah, lanjut Agung, telah melakukan transformasi tata kelola distribusi DOC ayam ras berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024. “Regulasi ini mengatur distribusi yang transparan, adil, dan seimbang antara perusahaan pembibit besar serta peternak mandiri,” ujarnya.

Agung menjelaskan, produksi ayam ras nasional terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan prognosa Oktober 2025, produksi ayam ras pedaging diperkirakan mencapai 372.867 ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 325.641 ton. Dengan demikian, terdapat surplus produksi sebesar 47.226 ton.

“Surplus ini menunjukkan bahwa pasokan nasional mencukupi dan sistem perunggasan kita sudah jauh lebih efisien serta adaptif terhadap permintaan pasar,” tuturnya.

Untuk menjamin ketersediaan bibit hingga ke peternak kecil, pemerintah memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pelaku usaha perunggasan. Pengawasan dilakukan melalui Sistem Informasi Perunggasan Nasional (SIPN) yang memantau stok DOC di pusat-pusat pembibitan.

“Langkah ini menjadi bagian dari program pengendalian produksi dan distribusi DOC yang lebih akurat, sehingga tidak ada daerah yang mengalami kekurangan secara ekstrem,” ujar Agung.

Selain menjaga pemerataan suplai, Kementan juga mendorong adanya harga acuan atau HPP ayam ras hidup (livebird) di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang bertujuan melindungi peternak kecil dari tekanan harga pasar.

“Dengan adanya regulasi harga acuan dan mekanisme distribusi yang transparan, seluruh mata rantai industri perunggasan kini lebih stabil dan berpihak kepada peternak rakyat,” kata Agung.

Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha agar menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan DOC di lapangan. Kementan menegaskan, tidak ada kelangkaan bibit ayam secara nasional. Fluktuasi distribusi di lapangan bersifat sementara dan telah direspons cepat melalui koordinasi lintas sektoral.

“Pemerintah memastikan produksi unggas nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir unggas,” ujar Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui adanya kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) hingga sekitar 20 juta ton pada 2026. Temuan itu membuka kembali persoalan lama sektor energi nasional: melimpahnya produksi batu bara Indonesia ternyata belum menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan batu bara PLN tahun ini mencapai sekitar 154 juta ton. Untuk menjamin kecukupan pasokan, pemerintah bahkan telah menugaskan pelaku usaha menyediakan sekitar 190 juta ton batu bara.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mulai mendapat sorotan sebagai pemasok pupuk global di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dunia dan ketidakpastian rantai pasok internasional.

Permintaan dari India terhadap 500.000 ton pupuk Indonesia menambah daftar negara yang mulai melirik pasokan pupuk nasional setelah Australia lebih dulu menjalin kerja sama impor.