Bisnis.com, SURABAYA – Syaifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan mendiang Dominikus Adi Sutarwijono dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Momentum pelantikan tersebut menandai konsolidasi komando baru dari legislatif di tengah tekanan fiskal daerah yang kian menguat.

Syaifuddin menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam berbagai agenda kedewanan agar dapat adaptif terhadap kondisi di lapangan, meski ia mengakui dinamika partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya stabil.

Memasuki isu strategis, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut secara tegas menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya dan menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat struktur pendapatan daerah.

APBD Kota Surabaya pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp12,755 triliun. Selain itu, Kota Pahlawan juga resmi menerima konsekuensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat imbas kebijakan efisiensi anggaran, yang tercatat menurun menjadi Rp760 miliar.

Tak hanya perolehan TKD yang terkoreksi, ruang fiskal Kota Surabaya juga semakin terhimpit karena menurunnya penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilaporkan hanya diterima sebesar Rp29,327 miliar pada tahun 2026.

Dalam usaha menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan.

Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, Syaifuddin menyampaikan beberapa langkah strategis, seperti pemanfaatan aset ataupun lahan tidur atau idle milik pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Ya termasuk menggali satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti kita juga akan dorong lahan-lahan tidur bagaimana menghidupkan satu penglihatan ekonomi kerakyatan, lahan-lahan pemerintah kota yang tidak digunakan," ungkap Syaifuddin, Rabu (6/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus diarahkan pada skema yang memberikan ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh, salah satunya melalui mekanisme sewa dengan prioritas tertentu.

“Memungkinkan juga barangkali harusnya dilakukan dengan sistem sewa yang ada prioritas, agar supaya ada suatu pertumbuhan semangat ekonomi kecil ini bisa mendapatkan sarana fasilitas untuk itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syaifuddin juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah yang tergolong dalam kategori non-lahan, termasuk di ruang-ruang publik yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Iya, memanfaatkan aset-aset itu bisa nanti kita akan dorong. Itu termasuk juga penggunaan atas reklame-reklame di tempat-tempat publik, taman-taman. Itu mungkin dirasa masyarakat juga ada perubahan-perubahan, tetapi ini yang mendorong untuk adanya kekuatan fiskal di Kota Surabaya,” jelasnya.

Mengenai opsi pembiayaan alternatif, ia menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah tetap relevan untuk dilakukan selama kucuran dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk sektor yang produktif.

“Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung,” pungkas Syaifuddin.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mengakselerasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif jelang momentum perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2026.

Momentum tersebut diproyeksikan menjadi katalis utama dalam mendorong perputaran ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan tingkat keterhunian (okupansi) hotel hingga menggeliatkan sektor ritel serta wisata belanja.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, menjelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada Mei ini diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan.

Proyeksi ini didorong oleh padatnya rangkaian kegiatan HJKS yang mencakup dua ajang berskala nasional dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), serta momentum libur nasional yang jatuh sejak jelang akhir pekan (long weekend).

"Sebagai perbandingan, pada Mei 2025 lalu tercatat kenaikan kunjungan ke destinasi wisata sebesar 12,5% serta peningkatan okupansi hotel sebesar 4% dibandingkan bulan sebelumnya," ujar Herry, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan agenda seperti Festival Rujak Uleg: Rujak-Phoria di Surabaya Expo Center (SUBEC) pada 9 Mei dan Surabaya Vaganza: Festival of Lights pada 16 Mei mendatang dirancang pihaknya tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk menarik minat wisatawan luar daerah bahkan mancanegara.

"Ini akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap sektor transportasi, kuliner, dan perhotelan," ucapnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah menjalin kerja sama strategis dengan para pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta di bidang logistik dan transportasi. Program promosi transportasi melibatkan Grab dan Bluebird Group, serta program diskon perjalanan Vaganza Mini Fair dari KAI Daop 8 Surabaya.

"Sinergi ini diharapkan dapat semakin mempermudah mobilitas wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang berujung pada peningkatan transaksi belanja," tuturnya.

Untuk memacu konsumsi di sektor ritel, Herry menjelaskan Surabaya Shopping Festival (SFF) akan kembali digelar dengan melibatkan 19 pusat perbelanjaan di seluruh penjuru kota. Selain itu, kolaborasi dengan Bank Jatim memberikan stimulus langsung berupa subsidi harga tiket masuk destinasi wisata sebesar Rp733 selama akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang Mei 2026.

"Program ini mencakup sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada, seperti THP Kenjeran, Museum 10 November, Wisata Perahu Kalimas, hingga Kebun Raya Mangrove," tuturnya.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga tengah menjajal potensi baru di sektor wisata olahraga atau sport tourism. Melalui multievent Piala Wali Kota yang melibatkan sekitar 40 cabang olahraga dan berbagai ajang lari, seperti Medic Run serta Surabaya Beach Fun Run, perputaran ekonomi di sektor akomodasi dan makanan-minuman dipastikan akan terdongkrak oleh kedatangan peserta dari berbagai daerah.

Lebih lanjut, Herry menegaskan lewat berbagai rangkaian inovasi program seperti guest access bagi tamu hotel saat gelaran Surabaya Vaganza, pihaknya optimistis langkah ini dapat menjadi stimulus yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah secara berkelanjutan.

"Berbagai inovasi dan promosi tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus signifikan bagi perputaran ekonomi Surabaya, khususnya dalam meningkatkan okupansi hotel, menggeliatkan sektor wisata belanja di Surabaya, hingga potensi ekonomi lokal yang belum tergali sepenuhnya," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Terhitung sebanyak 43.625 calon jemaah haji (CJH) diproyeksikan akan berangkat menuju Tanah Suci melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Kecamatan Sukolilo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Timur Mohammad As’adul Anam menjelaskan bahwa puluhan ribu jemaah itu secara bertahap akan tiba di AHES Sukolilo mulai 21 April 2026 mendatang. Selanjutnya, mereka akan berangkat ke Arab Saudi lewat Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo menurut kloternya masing-masing mulai 22 April 2026.

Anam menjelaskan calon jemaah haji yang akan berangkat dari Embarkasi Surabaya tercatat mencapai 43.625 orang. Berdasarkan asal domisili, tercatat sebanyak 42.409 orang adalah jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur. Sementara sisanya adalah jemaah haji asal Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Total jemaah haji yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, kemudian ditambah dengan petugas adalah sebanyak 44.009 orang," ujar Anam, Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan klasifikasi usia, Anam menjelaskan usia dari puluhan ribu jemaah haji tersebut bervariasi. Jemaah tertua yang berangkat dari Embarkasi Surabaya tercatat berumur 105 tahun. Sementara yang termuda baru menginjak usia 14 tahun.

"Jemaah tertua yang berangkat dari Embarkasi Surabaya diketahui berasal dari Kediri. Sedangkan yang termuda asalnya dari Bondowoso," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan puluhan ribu jemaah haji yang akan tiba di AHES, Sukolilo tersebut akan terbagi dalam 116 kloter. Kloter pertama dengan 376 calon jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo akan tiba di AHES pada Selasa (21/4/2026) pada pukul 09.30 WIB.

"Berikutnya, kloter 2 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada pukul 13.55 WIB, yang terdiri atas 374 calon jemaah haji dari Kabupaten Probolinggo, satu dari Kota Malang, dan satu dari Kota Surabaya," paparnya.

Kloter pertama tersebut nantinya akan berangkat menuju Arab Saudi pada Rabu (22/4/2026), dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Kemudian, kloter terakhir dijadwalkan akan tiba di AHES pada 20 Mei 2026 dan akan berangkat ke Arab Saudi pada 21 Mei 2026.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu dekat bakal melarang pembayaran retribusi tepi jalan umum (TJU) menggunakan uang tunai sesudah voucher parkir secara resmi diluncurkan.

Seperti diketahui, target pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor retribusi parkir TJU di Kota Pahlawan pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp73 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya dalam rangka mendorong transparansi sistem retribusi parkir serta jelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun.

Trio menjelaskan voucher parkir tersebut masih dalam tahap pengadaan kepada lembaga terkait sebelum resmi diluncurkan pada pertengahan atau akhir April 2026 mendatang.

Dia mengklaim inovasi pembayaran parkir lewat voucher tersebut merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem parkir lebih transparan.

"Voucher parkir ini salah satu bentuk wujud kami Pemerintah Kota Surabaya, menindaklanjuti permintaan warga Kota Surabaya untuk transparansi terkait pembayaran atau retribusi parkir yang ada di Kota Surabaya," ucap Trio, Senin (30/3/2026).

Mengenai sistem bagi hasil yang sempat dirisaukan paguyuban juru parkir beberapa waktu silam, Trio menyatakan bahwa persentase bagi hasil tetap berpatokan pada 60:40 dari total jumlah pendapatan yang diperoleh per harinya.

Lebih lanjut, dia menyebut masing-masing juru parkir resmi juga telah didorong dan diinstruksikan untuk melakukan pembukaan rekening yang difungsikan sebagai penyimpanan pendapatan parkir lewat lembaga perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemkot Surabaya.

"[Pembukaan] ATM ini penting karena pembagian bagi hasil 60:40 ini. 40% itu langsung nantinya akan terdistribusi pada hari itu juga ke rekening jukir. Nah, aktivasi itu dibutuhkan ATM yang harus diberikan oleh petugas Bank Jatim langsung kepada juru parkirnya," papar Trio.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa pembayaran parkir menggunakan uang tunai akan secara bertahap ditinggalkan. Namun dalam masa transisi, Trio menekankan bahwa masing-masing jukir tetap akan memberikan voucher sebagai bukti pembayaran kepada masyarakat.

"Pembayaran [parkir memakai uang tunai] tentunya kami larang karena beberapa kemudahan sudah kami sampaikan ke warga kota. Nantinya kalaupun warga kota menginginkan ada tetap tunai, jukir pun kami akan lengkapi dengan voucher parkir. Jadi, silakan nanti [uang] Rp2.000 itu ditukar, diberi tanda bukti voucher parkir tersebut," ujarnya.

Guna menjamin keamanan dan keaslian dari tiap-tiap voucher parkir, Trio menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng PT Peruri Wira Timur dalam proses pencetakan agar memiliki fitur khusus yang sulit dipalsukan.

Voucher parkir tersebut, lanjut dia, nantinya akan dilengkapi tanda pengenal khusus seperti mata uang Rupiah. Tak hanya itu, voucher parkir tersebut juga dilengkapi dengan kode digital untuk verifikasi.

"Di situ ada QR Code yang bisa ditapping, langsung keluar [keterangan] Dinas Perhubungan serta tanggal atau bulan apa voucher parkir tersebut dicetak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PuasaRamadan adalah ibadah wajib yang dijalankan umat Islam selama satu bulan penuh. Ibadah ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Karena itu, mengetahui jadwal imsak dan waktu berbuka puasa menjadi hal krusial agar pelaksanaan ibadah berjalan tepat waktu.

Waktu imsak berfungsi sebagai pengingat batas akhir makan sahur sebelum masuk waktu Subuh. Sementara itu, azan Magrib menjadi tanda bahwa puasa boleh dibatalkan. Umat Islam bahkan dianjurkan untuk segera berbuka ketika azan Magrib berkumandang tanpa menunda-nundanya.

Jadwal Imsakiyah Surabaya, 25 Februari 2026

Berikut jadwal imsakiyah untuk wilayah Surabaya pada 25 Februari 2026:

• Imsak: 04.08 WIB
• Subuh: 04.18 WIB
• Dzuhur: 11.46 WIB
• Ashar: 14.50 WIB
• Maghrib (Buka Puasa): 17.53 WIB
• Isya: 19.03 WIB

Dengan berpedoman pada jadwal resmi sesuai domisili masing-masing, umat Muslim dapat menjalankan puasa dengan lebih disiplin dan khusyuk. Pastikan untuk selalu memantau pembaruan jadwal setiap hari agar tidak terlewat waktu sahur maupun berbuka. Cek selengkapnya jadwal imsak dan buka puasa terbaru melalui halaman jadwal imsakiyah Bisnis.com.

Doa Berbuka Puasa

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat doa berbuka puasa sebagai berikut:

Dzahabazh zhoma’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insya Allah

Artinya: "Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, dan telah tetap pahala, insya Allah."

Selain itu, dalam Kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa dianjurkan membaca doa setelah berbuka sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Zuhrah. Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Umar, terdapat tambahan doa ketika berbuka dengan air:

وَيُسَنُّ أَنْ يَقُوْلَ عَقِبَ الْفِطْرِ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَيَزِيْدُ - مَنْ أَفْطَرَ بِالْمَاءِ -: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

Artinya: "Disunnahkan membaca doa setelah berbuka: Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthartu. Dan bagi yang berbuka dengan air, ditambahkan: Dzahabazh zhoma’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Niat Puasa Ramadan

Adapun bacaan niat puasa Ramadan adalah sebagai berikut:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri ramadana hadzihis sanati lillahi ta‘ala

Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta’ala."

Lafal niat tersebut dikutip dari Kitab Minhajut Thalibin dan Perukunan Melayu. Secara tata bahasa, kata ramadana dibaca khafadh karena berkedudukan sebagai mudhaf ilaihi, sedangkan kata sanati berharakat kasrah sebagai tanda jarr (khafadh).

Langkah-Langkah Sederhana Mengakhiri Puasa Ramadan

Dalam menjalankan puasa Ramadan, umat Muslim dianjurkan untuk menutupnya dengan berbagai amalan yang bernilai pahala. Bulan suci ini menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan.

Salah satu amalan yang dapat dilakukan adalah memperbanyak membaca Al-Qur’an. Selain mendatangkan pahala, membaca Al-Qur’an juga menjadi penyempurna ibadah puasa Ramadan, karena di bulan inilah Al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia.

Selain itu, puasa Ramadan juga dapat diakhiri dengan memperbanyak sedekah. Bersedekah bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Di bulan Ramadan, pahala sedekah dilipatgandakan bagi orang-orang yang melakukannya dengan penuh keikhlasan.

Tidak kalah penting, seseorang hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa. Segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala atau bahkan membatalkan puasa perlu dihindari agar ibadah tetap terjaga dan sempurna hingga waktu berbuka.

Terakhir, umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka ketika waktu Magrib telah tiba. Menyegerakan berbuka merupakan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, “Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur.” Hal ini menunjukkan bahwa berbuka di awal waktu adalah amalan yang dianjurkan.

Pada akhirnya, setiap ibadah di bulan Ramadan hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Baik infak maupun sedekah memiliki nilai dan makna penting dalam kehidupan beragama, serta menjadi jalan untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Dengan memahami jadwal imsak dan waktu berbuka, serta mengamalkan doa dan niat puasa dengan benar, diharapkan ibadah Ramadan dapat dijalankan secara optimal, tertib, dan penuh keberkahan.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih harus menyelesaikan sebanyak 250 titik banjir yang masih menjadi momok di kawasan urban. Menurutnya, catatan tersebut telah berkurang dari sebelumnya yang mencapai 350 titik.

Eri Cahyadi pun mengeklaim bahwa tidak ada titik banjir baru yang terbentuk. Untuk itu, Eri menegaskan bahwa dirinya beserta jajaran terkait akan berupaya keras untuk menangani ratusan titik banjir yang masih tersisa.

"Kita kan punya 350 titik banjir, yang sudah bisa kita selesaikan 100 titik banjir. Masih ada 250 titik banjir," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Eri menyebut, pada tahun 2021 ada sebanyak 350 titik banjir yang terdapat di wilayah kerjanya tersebut. Sejak masa awal periode kepemimpinannya, Eri menyatakan bahwa 100 titik banjir telah berhasil diselesaikan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun menyebut bahwa permasalahan banjir di Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota semata. Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya juga meminta bantuan kepada Pemprov Jawa Timur.

"Salah satunya adalah kemarin yang jalan Jemursari, kita juga minta bantuan kepada pemerintah provinsi. Untuk membuat saluran. Saluran Jemursari itu yang panjang. Itu kan sudah saluran alam. Kita akan buatkan pelengsengan," katanya.

Selain bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, Eri menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dalam usaha pengentasan banjir di Surabaya.

"Kita juga menyampaikan bantuan kepada pemerintah pusat, Kementerian PU ya. Untuk yang di Jalan Kalianak keluar dari Gresik, Jalan Gresik karena tidak ada saluran di kanan-kiri juga. Itu yang kita lakukan hari ini," tutur dia.

Eri menegaskan bahwa pihaknya tahun ini akan fokus menyelesaikan sejumlah titik banjir yang krusial. Seperti di kawasan Simo, khususnya Jalan Simokalangan yang disebut-sebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014.

"Insya Allah 2026 kita selesaikan di Simokalangan, Simohilir, Simorejo 1A 1B, Margorejo, dan Tanjung Sari. Itu fokus kita tahun ini," ucap Eri.

KOMPAS.com - Gaji UMR Surabaya 2026 resmi menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 untuk seluruh daerah, termasuk Surabaya, yang kembali memimpin dengan nominal tertinggi di antara 38 kabupaten/kota.

Penetapan UMK 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025. SK ini ditetapkan pada Rabu (24/12/2025) malam dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026.

Dalam surat keputusan tersebut ditegaskan bahwa penetapan UMK merupakan bagian dari kebijakan UMP Jawa Timur 2026. Adapun UMP Jatim 2026 naik sebesar Rp 140.895 menjadi Rp 2.305.985.

Perlu dicatat, UMK 2026 hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, bagi perusahaan yang telah membayar upah di atas UMK, pengusaha dilarang menurunkan besaran gaji maupun membayar upah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

“Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” ditegaskan kembali dalam SK tersebut.

Daftar UMK Jawa Timur 2026 di 38 Kabupaten/Kota

Berikut daftar lengkap UMK Jawa Timur 2026, termasuk UMR Surabaya 2026 yang menjadi tertinggi:

• UMK Surabaya 2026: Rp 5.288.796
• UMK Gresik 2026: Rp 5.195.401
• UMK Sidoarjo 2026: Rp 5.191.541
• UMK Pasuruan 2026: Rp 5.187.681
• UMK Mojokerto 2026: Rp 5.176.101
• UMK Malang 2026 (Kabupaten): Rp 3.802.862
• UMKMalang 2026 (Kota): Rp 3.736.101
• UMK Batu 2026: Rp 3.562.484
• UMK Pasuruan 2026: Rp 3.555.301
• UMK Jombang 2026: Rp 3.320.770
• UMK Tuban 2026: Rp 3.229.092
• Kota Mojokerto 2026: Rp 3.208.556
• UMK Lamongan 2026: Rp 3.196.328
• UMK Probolinggo 2026: Rp 3.164.526

• Kota Probolinggo 2026: Rp 3.045.172
• UMK Jember 2026: Rp 3.012.197
• UMK Banyuwangi 2026: Rp 2.989.145
• UMK Kediri 2026: Rp 2.742.806
• UMK Bojonegoro 2026: Rp 2.685.983
• UMK Kediri 2026: Rp 2.651.603
• UMK Blitar 2026: Rp 2.639.518
• UMK Tulungagung 2026: Rp 2.628.190
• UMK Madiun 2026: Rp 2.588.794
• UMK Lumajang 2026: Rp 2.578.320
• UMK Blitar 2026: Rp 2.567.744
• UMK Nganjuk 2026: Rp 2.564.627
• UMK Ngawi 2026: Rp 2.556.815
• UMK Magetan 2026: Rp 2.553.866

• UMK Sumenep 2026: Rp 2.553.688
• UMK Madiun 2026: Rp 2.553.221
• UMK Bangkalan 2026: Rp 2.550.274
• UMK Ponorogo 2026: Rp 2.549.876
• UMK Trenggalek 2026: Rp 2.530.313
• UMK Pamekasan 2026: Rp 2.528.004
• UMK Pacitan 2026: Rp 2.514.892
• UMK Bondowoso 2026: Rp 2.496.886
• UMK Sampang 2026: Rp 2.484.443
• UMK Situbondo 2026: Rp 2.483.962

Dengan penetapan ini, gaji UMR Surabaya 2026 kembali menjadi acuan tertinggi di Jawa Timur, sementara UMK Situbondo tercatat sebagai yang terendah.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, yang telah diteken Khofifah pada Rabu (24/12/2025) malam.

Dalam SK tersebut diterangkan bahwa penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut memperhatikan surat bupati/walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

Khofifah menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Putusan kedua, termaktub bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan/atau membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK yang telah diputuskan.

Ia juga menegaskan, bilamana didapati pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK tersebut dalam skema pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," pungkas Khofifah dalam surat keputusan itu.

Daftar UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur (Jatim) 2026:

• UMK Kota Surabaya 2026: Rp5.288.796
• UMK Kabupaten Gresik 2026: Rp5.195.401
• UMK Kabupaten Sidoarjo 2026: Rp5.191.541
• UMK Kabupaten Pasuruan 2026: Rp5.187.681
• UMK Kabupaten Mojokerto 2026: Rp5.176.101
• UMK Kabupaten Malang 2026: Rp3.802.862
• UMK Kota Malang 2026: Rp3.736.101
• UMK Kota Batu 2026: Rp3.562.484
• UMK Kota Pasuruan 2026: Rp3.555.301
• UMK Kabupaten Jombang 2026: Rp3.320.770
• UMK Kabupaten Tuban 2026: Rp3.229.092
• UMK Kota Mojokerto 2026: Rp3.208.556
• UMK Kabupaten Lamongan 2026: Rp3.196.328
• UMK Kabupaten Probolinggo 2026: Rp3.164.526
• UMK Kota Probolinggo 2026: Rp3.045.172
• UMK Kabupaten Jember 2026: Rp3.012.197
• UMK Kabupaten Banyuwangi 2026: Rp2.989.145
• UMK Kota Kediri 2026: Rp2.742.806
• UMK Kabupaten Bojonegoro 2026: Rp2.685.983
• UMK Kabupaten Kediri 2026: Rp2.651.603
• UMK Kota Blitar 2026: Rp2.639.518
• UMK Kabupaten Tulungagung 2026: Rp2.628.190
• UMK Kota Madiun 2026: Rp2.588.794
• UMK Kabupaten Lumajang 2026: Rp2.578.320
• UMK Kabupaten Blitar 2026: Rp2.567.744
• UMK Kabupaten Nganjuk 2026: Rp2.564.627
• UMK Kabupaten Ngawi 2026: Rp2.556.815
• UMK Kabupaten Magetan 2026: Rp2.553.866
• UMK Kabupaten Sumenep 2026: Rp2.553.688
• UMK Kabupaten Madiun 2026: Rp2.553.221
• UMK Kabupaten Bangkalan 2026: Rp2.550.274
• UMK Kabupaten Ponorogo 2026: Rp2.549.876
• UMK Kabupaten Trenggalek 2026: Rp2.530.313
• UMK Kabupaten Pamekasan 2026: Rp2.528.004
• UMK Kabupaten Pacitan 2026: Rp2.514.892
• UMK Kabupaten Bondowoso 2026: Rp2.496.886
• UMK Kabupaten Sampang 2026: Rp2.484.443
• UMK Kabupaten Situbondo 2026: Rp2.483.962

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, yang telah diteken Khofifah pada Rabu (24/12/2025) malam.

Dalam SK tersebut diterangkan bahwa penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut memperhatikan surat bupati/walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

Khofifah menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Putusan kedua, termaktub bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan/atau membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK yang telah diputuskan.

Ia juga menegaskan, bilamana didapati pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK tersebut dalam skema pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," pungkas Khofifah dalam surat keputusan itu.

Daftar UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur (Jatim) 2026:

• UMK Kota Surabaya 2026: Rp5.288.796
• UMK Kabupaten Gresik 2026: Rp5.195.401
• UMK Kabupaten Sidoarjo 2026: Rp5.191.541
• UMK Kabupaten Pasuruan 2026: Rp5.187.681
• UMK Kabupaten Mojokerto 2026: Rp5.176.101
• UMK Kabupaten Malang 2026: Rp3.802.862
• UMK Kota Malang 2026: Rp3.736.101
• UMK Kota Batu 2026: Rp3.562.484
• UMK Kota Pasuruan 2026: Rp3.555.301
• UMK Kabupaten Jombang 2026: Rp3.320.770
• UMK Kabupaten Tuban 2026: Rp3.229.092
• UMK Kota Mojokerto 2026: Rp3.208.556
• UMK Kabupaten Lamongan 2026: Rp3.196.328
• UMK Kabupaten Probolinggo 2026: Rp3.164.526
• UMK Kota Probolinggo 2026: Rp3.045.172
• UMK Kabupaten Jember 2026: Rp3.012.197
• UMK Kabupaten Banyuwangi 2026: Rp2.989.145
• UMK Kota Kediri 2026: Rp2.742.806
• UMK Kabupaten Bojonegoro 2026: Rp2.685.983
• UMK Kabupaten Kediri 2026: Rp2.651.603
• UMK Kota Blitar 2026: Rp2.639.518
• UMK Kabupaten Tulungagung 2026: Rp2.628.190
• UMK Kota Madiun 2026: Rp2.588.794
• UMK Kabupaten Lumajang 2026: Rp2.578.320
• UMK Kabupaten Blitar 2026: Rp2.567.744
• UMK Kabupaten Nganjuk 2026: Rp2.564.627
• UMK Kabupaten Ngawi 2026: Rp2.556.815
• UMK Kabupaten Magetan 2026: Rp2.553.866
• UMK Kabupaten Sumenep 2026: Rp2.553.688
• UMK Kabupaten Madiun 2026: Rp2.553.221
• UMK Kabupaten Bangkalan 2026: Rp2.550.274
• UMK Kabupaten Ponorogo 2026: Rp2.549.876
• UMK Kabupaten Trenggalek 2026: Rp2.530.313
• UMK Kabupaten Pamekasan 2026: Rp2.528.004
• UMK Kabupaten Pacitan 2026: Rp2.514.892
• UMK Kabupaten Bondowoso 2026: Rp2.496.886
• UMK Kabupaten Sampang 2026: Rp2.484.443
• UMK Kabupaten Situbondo 2026: Rp2.483.962

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, yang telah diteken Khofifah pada Rabu (24/12/2025) malam.

Dalam SK tersebut diterangkan bahwa penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut memperhatikan surat bupati/walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

Khofifah menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Putusan kedua, termaktub bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan/atau membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK yang telah diputuskan.

Ia juga menegaskan, bilamana didapati pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK tersebut dalam skema pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," pungkas Khofifah dalam surat keputusan itu.

Daftar UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur (Jatim) 2026:

• UMK Kota Surabaya 2026: Rp5.288.796
• UMK Kabupaten Gresik 2026: Rp5.195.401
• UMK Kabupaten Sidoarjo 2026: Rp5.191.541
• UMK Kabupaten Pasuruan 2026: Rp5.187.681
• UMK Kabupaten Mojokerto 2026: Rp5.176.101
• UMK Kabupaten Malang 2026: Rp3.802.862
• UMK Kota Malang 2026: Rp3.736.101
• UMK Kota Batu 2026: Rp3.562.484
• UMK Kota Pasuruan 2026: Rp3.555.301
• UMK Kabupaten Jombang 2026: Rp3.320.770
• UMK Kabupaten Tuban 2026: Rp3.229.092
• UMK Kota Mojokerto 2026: Rp3.208.556
• UMK Kabupaten Lamongan 2026: Rp3.196.328
• UMK Kabupaten Probolinggo 2026: Rp3.164.526
• UMK Kota Probolinggo 2026: Rp3.045.172
• UMK Kabupaten Jember 2026: Rp3.012.197
• UMK Kabupaten Banyuwangi 2026: Rp2.989.145
• UMK Kota Kediri 2026: Rp2.742.806
• UMK Kabupaten Bojonegoro 2026: Rp2.685.983
• UMK Kabupaten Kediri 2026: Rp2.651.603
• UMK Kota Blitar 2026: Rp2.639.518
• UMK Kabupaten Tulungagung 2026: Rp2.628.190
• UMK Kota Madiun 2026: Rp2.588.794
• UMK Kabupaten Lumajang 2026: Rp2.578.320
• UMK Kabupaten Blitar 2026: Rp2.567.744
• UMK Kabupaten Nganjuk 2026: Rp2.564.627
• UMK Kabupaten Ngawi 2026: Rp2.556.815
• UMK Kabupaten Magetan 2026: Rp2.553.866
• UMK Kabupaten Sumenep 2026: Rp2.553.688
• UMK Kabupaten Madiun 2026: Rp2.553.221
• UMK Kabupaten Bangkalan 2026: Rp2.550.274
• UMK Kabupaten Ponorogo 2026: Rp2.549.876
• UMK Kabupaten Trenggalek 2026: Rp2.530.313
• UMK Kabupaten Pamekasan 2026: Rp2.528.004
• UMK Kabupaten Pacitan 2026: Rp2.514.892
• UMK Kabupaten Bondowoso 2026: Rp2.496.886
• UMK Kabupaten Sampang 2026: Rp2.484.443
• UMK Kabupaten Situbondo 2026: Rp2.483.962

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya akan mewajibkan penerapan sistem parkir digital di seluruh tempat usaha mulai 2026 mendatang. Kebijakan itu disiapkan untuk mencegah perselisihan antara juru parkir (jukir) dan pengusaha, serta mendorong transparansi pendapatan parkir.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rencana tersebut setelah sempat muncul polemik terkait penggunaan sistem parkir digital di salah satu kedai makan. Keputusan pihak kedai mengganti sistem parkir secara digital ditolak sekelompok orang yang mengatasnamakan jukir karena dianggap dilakukan sepihak.

“Jadi insyaallah saya sudah menyampaikan kepada seluruh pengusaha, parkirnya harus menggunakan digitalisasi,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (10/12/2025).

Menurut Eri, kewajiban parkir digital berlaku baik untuk tempat usaha baru maupun yang sudah beroperasi. Tempat usaha baru diwajibkan langsung menggunakan sistem digital, sedangkan yang sudah lama beroperasi diminta beralih secara bertahap.

“Parkir digital [penerapan sistemnya] ada dua. Satu menggunakan palang, yang kedua menggunakan non-tunai, pakai alat, bayarnya pakai e-toll,” jelasnya.

Eri menambahkan, digitalisasi parkir akan membuat pendapatan retribusi lebih transparan. Sistem non-tunai dan pencatatan otomatis dinilai dapat menghindari kesalahpahaman terkait besaran uang parkir yang masuk.

“Non tunai ini sifatnya untuk menjelaskan kepada orang parkir itu agar pendapatan duitnya jelas, karena kan kasihan orang parkir itu. Makanya berubah bentuk QRIS,” katanya.

“Sekarang lihat, rebutan parkir lah, gegeran [berselisih] lahan lah. Karena apa? Karena tidak tahunya berapa sih uang yang masuk,” lanjutnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap waktu persiapan satu tahun cukup untuk seluruh tempat usaha menyesuaikan sistemnya. Dengan begitu, konflik antara jukir dan pengusaha tidak lagi berulang.

“Dengan belajar waktu satu tahun, cukup lah di tahun 2026 [sistem parkir digital diterapkan] agar tidak terjadi perpecahan di Surabaya perkara parkir, yang punya usaha sama yang jaga parkir,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026 pada Desember ini.

Pengumuman kenaikan UMP 2026 dikabarkan bakal disampaikan pemerintah pusat pada 8 Desember. Namun, belum diketahui kapan pemerintah daerah akan mengumumkan kenaikan UMK, termasuk UMK Jawa Timur (Jatim).

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa regulasi terbaru terkait upah minimum alias UMP sudah selesai dibahas.

Airlangga tidak menjelaskan kapan UMP 2026 diumumkan. Hanya saja, dia memastikan pembahasan aturan tersebut sudah selesai.

"Regulasi sudah diparaf [ditandatangani]," ujar Airlangga singkat, ketika ditanya awak media terkait perkembangan pembahasan UMP 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun juga sudah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah belum adanya titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, diskresi presiden dapat berlaku kembali sebagaimana kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Timur (Jatim) apabila hanya naik 3,5%:

1. Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.208.777
2. Kabupaten Gresik: dari Rp4.943.763 menjadi Rp5.116.794
3. Kabupaten Sidoarjo: dari Rp4.940.090 menjadi Rp5.112.993
4. Kabupaten Pasuruan: dari Rp4.936.417 menjadi Rp5.109.191
5. Kabupaten Mojokerto: dari Rp4.925.398 menjadi Rp5.097.786
6. Kabupaten Malang: dari Rp3.587.213 menjadi Rp3.712.765
7. Kota Malang: dari Rp3.524.238 menjadi Rp3.647.586
8. Kota Batu: dari Rp3.360.466 menjadi Rp3.478.082
9. Kota Pasuruan: dari Rp3.358.557 menjadi Rp3.476.106
10. Kabupaten Jombang: dari Rp3.137.004 menjadi Rp3.246.799
11. Kabupaten Tuban: dari Rp3.050.400 menjadi Rp3.157.163
12. Kota Mojokerto: dari Rp3.031.000 menjadi Rp3.137.084
13. Kabupaten Lamongan: dari Rp3.012.164 menjadi Rp3.117.589
14. Kabupaten Probolinggo: dari Rp2.989.407 menjadi Rp3.094.036
15. Kota Probolinggo: dari Rp2.876.657 menjadi Rp2.977.339
16. Kabupaten Jember: dari Rp2.838.642 menjadi Rp2.937.994
17. Kabupaten Banyuwangi: dari Rp2.810.139 menjadi Rp2.909.566
18. Kota Kediri: dari Rp2.572.361 menjadi Rp2.664.427
19. Kabupaten Bojonegoro: dari Rp2.525.132 menjadi Rp2.579.520
20. Kabupaten Kediri: dari Rp2.492.811 menjadi Rp2.558.556
21. Kota Blitar: dari Rp2.481.450 menjadi Rp2.542.012
22. Kabupaten Tulungagung: dari Rp2.470.800 menjadi Rp2.530.234
23. Kabupaten Lumajang: dari Rp2.429.764 menjadi Rp2.514.805
24. Kota Madiun: dari Rp2.422.105 menjadi Rp2.506.878
25. Kabupaten Blitar: dari Rp2.413.974 menjadi Rp2.498.463
26. Kabupaten Magetan: dari Rp2.406.719 menjadi Rp2.490.954
27. Kabupaten Sumenep: dari Rp2.406.551 menjadi Rp2.490.780
28. Kabupaten Nganjuk: dari Rp2.405.255 menjadi Rp2.489.438
29. Kabupaten Ponorogo: dari Rp2.402.959 menjadi Rp2.487.062
30. Kabupaten Madiun: dari Rp2.400.321 menjadi Rp2.484.332
31. Kabupaten Ngawi: dari Rp2.397.928 menjadi Rp2.481.855
32. Kabupaten Bangkalan: dari Rp2.397.550 menjadi Rp2.481.464
33. Kabupaten Trenggalek: dari Rp2.378.784 menjadi Rp2.462.041
34. Kabupaten Pamekasan: dari Rp2.376.614 menjadi Rp2.459.795
35. Kabupaten Pacitan: dari Rp2.364.287 menjadi Rp2.447.037
36. Kabupaten Bondowoso: dari Rp2.347.359 menjadi Rp2.429.516
37. Kabupaten Sampang: dari Rp2.335.661 menjadi Rp2.417.409
38. Kabupaten Situbondo: dari Rp2.335.209 menjadi Rp2.416.941