Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu dekat bakal melarang pembayaran retribusi tepi jalan umum (TJU) menggunakan uang tunai sesudah voucher parkir secara resmi diluncurkan.

Seperti diketahui, target pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor retribusi parkir TJU di Kota Pahlawan pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp73 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya dalam rangka mendorong transparansi sistem retribusi parkir serta jelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun.

Trio menjelaskan voucher parkir tersebut masih dalam tahap pengadaan kepada lembaga terkait sebelum resmi diluncurkan pada pertengahan atau akhir April 2026 mendatang.

Dia mengklaim inovasi pembayaran parkir lewat voucher tersebut merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem parkir lebih transparan.

"Voucher parkir ini salah satu bentuk wujud kami Pemerintah Kota Surabaya, menindaklanjuti permintaan warga Kota Surabaya untuk transparansi terkait pembayaran atau retribusi parkir yang ada di Kota Surabaya," ucap Trio, Senin (30/3/2026).

Mengenai sistem bagi hasil yang sempat dirisaukan paguyuban juru parkir beberapa waktu silam, Trio menyatakan bahwa persentase bagi hasil tetap berpatokan pada 60:40 dari total jumlah pendapatan yang diperoleh per harinya.

Lebih lanjut, dia menyebut masing-masing juru parkir resmi juga telah didorong dan diinstruksikan untuk melakukan pembukaan rekening yang difungsikan sebagai penyimpanan pendapatan parkir lewat lembaga perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemkot Surabaya.

"[Pembukaan] ATM ini penting karena pembagian bagi hasil 60:40 ini. 40% itu langsung nantinya akan terdistribusi pada hari itu juga ke rekening jukir. Nah, aktivasi itu dibutuhkan ATM yang harus diberikan oleh petugas Bank Jatim langsung kepada juru parkirnya," papar Trio.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa pembayaran parkir menggunakan uang tunai akan secara bertahap ditinggalkan. Namun dalam masa transisi, Trio menekankan bahwa masing-masing jukir tetap akan memberikan voucher sebagai bukti pembayaran kepada masyarakat.

"Pembayaran [parkir memakai uang tunai] tentunya kami larang karena beberapa kemudahan sudah kami sampaikan ke warga kota. Nantinya kalaupun warga kota menginginkan ada tetap tunai, jukir pun kami akan lengkapi dengan voucher parkir. Jadi, silakan nanti [uang] Rp2.000 itu ditukar, diberi tanda bukti voucher parkir tersebut," ujarnya.

Guna menjamin keamanan dan keaslian dari tiap-tiap voucher parkir, Trio menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng PT Peruri Wira Timur dalam proses pencetakan agar memiliki fitur khusus yang sulit dipalsukan.

Voucher parkir tersebut, lanjut dia, nantinya akan dilengkapi tanda pengenal khusus seperti mata uang Rupiah. Tak hanya itu, voucher parkir tersebut juga dilengkapi dengan kode digital untuk verifikasi.

"Di situ ada QR Code yang bisa ditapping, langsung keluar [keterangan] Dinas Perhubungan serta tanggal atau bulan apa voucher parkir tersebut dicetak," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp73 miliar. Berbagai usaha dan inovasi coba diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, seperti memasifkan penerapan pembayaran parkir non-tunai atau digital.

Kapala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya Pradana Affan mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan dari sektor retribusi TJU tahun lalu memang belum sesuai dengan target, dengan hanya memperoleh Rp25,2 miliar, dari target Rp73 miliar.

Pembayaran parkir secara non-tunai adalah salah satu usaha dalam mengamankan PAD Kota Surabaya dari sektor retribusi parkir. Transaksi yang tercatat secara digital dipastikan uang parkir yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah yang nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas Kota Surabaya ke depannya.

"Memang belum tercapai sesuai target. Namun, kami terus berusaha agar mencapai target dengan salah satunya melalui pembayaran parkir non-tunai," beber Pradana, dikutip pada Rabu (11/3/2026).

Affan mengungkapkan target pendapatan dari sektor TJU tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Pihaknya pun terus berupaya untuk menggencarkan sosialisasi dan digitalisasi di seluruh titik TJU. Dishub Kota Surabaya pun menargetkan pembayaran transaksi di sebanyak 1.510 titik parkir TJU akan terdigitalisasi sepenuhnya pada tahun 2026.

Tak hanya itu, Pradana menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap tiap-tiap juru parkir yang belum memperpanjang masa aktif kartu tanda anggota (KTA).

"Kami terus memperluas pembayaran non-tunai. Kami juga fokus untuk memvalidasi KTA anggota," paparnya.

Kepala UPT Parkir TJU Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh menegaskan percepatan digitalisasi parkir tersebut dilakukan oleh pemerintah kota mengacu kepada aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebagian besar responden yang adalah masyarakat Kota Pahlawan mendukung penuh penerapan parkir digital di tepi jalan umum.

"Karena berdasarkan polling dari masyarakat Surabaya dan masyarakat di luar kota, hasilnya 85% sampai 90% menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi," bebernya.

Jeane menyebut seluruh perangkat pembayaran parkir digital sepenuhnya disediakan UPT Parkir Dishub Kota Surabaya. Para juru parkir yang tersebar telah melalui proses pelatihan sekaligus validasi data dan pemasangan aplikasi pada perangkat yang digunakan di lapangan.

"Jadi operasional dari device atau ponsel ini, petugas kami menyediakan, menyiapkan, dan mengantarkan ke lokasi. Setelah itu kita bawa kembali," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat menggunakan QRIS atau kartu uang elektronik. Informasi mengenai lokasi parkir dan rekening pemerintah kota akan langsung tertera di perangkat masing-masing petugas parkir yang berjaga.

"Tujuannya semata-mata supaya pendapatan melalui retribusi parkir lebih transparan, supaya masyarakat juga lebih nyaman, lebih mudah," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk melakukan penataan parkir guna menjaga transparansi dan kenyamanan pengguna jasa parkir, serta meningkatkan iklim investasi di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya telah melakukan upaya secara menyeluruh agar tidak terdapat pihak-pihak yang berupaya mengklaim serta menguasai lahan parkir yang meresahkan masyarakat serta pengusaha.

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan antara lain adalah penertiban juru parkir (jukir) dan parkir liar, peniadaan parkir tepi jalan umum (TJU) di lokasi wisata Tunjungan Romansa, hingga penerapan parkir digital atau non tunai.

“Maka dengan non tunai ini, tidak ada lagi uang yang keluar. Kemudian ketika ada satgas premanisme, bagi pengusaha Surabaya ketika punya lahan kemudian lahannya dikuasai, tolong disampaikan kepada satgas premanisme,” beber Eri, Senin (2/2/2026).

Eri menjelaskan pengusaha dapat langsung melapor ke Satgas Anti-Preman dan Mafia Tanah Surabaya bila menemukan oknum yang mencoba menguasai lahan parkir di sebuah tempat usaha. Ia memastikan laporan segera ditindaklanjuti dalam waktu 2x24 jam.

“Pengusaha tidak sendiri, Forkopimda Surabaya mulai dari Danpasmar, Kogartap, Polrestabes, Dandim bergabung. Karena saya dengan Cak Ji (Wakil Wali Kota Armuji) tidak bisa jalan sendiri, pasti bergabung dengan keamanan,” tegas Eri.

Menurut Eri, persoalan parkir sudah sepatutnya diselesaikan dengan sistem yang tertata agar permasalahan parkir di Surabaya dapat tuntas meski terjadi pergantian pucuk kepemimpinan.

“Kalau kita menyelesaikan permasalahan seperti itu harus pakai sistem, nanti jangan sampai wali kotanya diganti, masih ada yang membayar parkir lebih dan masih dimintai. Akhirnya masalahnya terus bergulir, maka kami menyelesaikan masalah itu secara keseluruhan,” bebernya.

Walau begitu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu menerangkan penerapan parkir digital atau non tunai masih membutuhkan adaptasi dan evaluasi. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini masih membutuhkan proses dan sosialisasi lebih lanjut.

“Jadi tidak bisa diterapkan langsung, seperti QRIS misalnya, sempat diprotes warga. Akhirnya, kami alihkan non tunai pakai e-tol. Nah, akhirnya kami sudah sediakan dua pilihan, pakai QRIS dan e-tol, juga parkir berlangganan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Eri menegaskan pihaknya masih menerima metode pembayaran parkir tunai. Sebab, sesuai dengan peraturan UU 7/2011 tentang Mata Uang.

“Kita tidak boleh menolak pembayaran tunai uang rupiah sesuai aturan negara. Mengubah kebiasaan orang ini tidak bisa langsung, maka kita ubah dengan sistem dan kita gerakkan. Siapa yang akan merasakan itu, ya warga Surabaya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas penerapan sistem parkir digital guna meningkatkan transparansi dan ketertiban parkir di tepi jalan umum (TJU). Parkir digital telah berlakukan di 76 titik yang tersebar dalam tiga zona di Kota Surabaya hingga 26 Januari 2026

Adapun, Zona 1 mencakup 37 titik parkir yang terdapat di ruas Jalan Blauran, Jalan Embong Malang, Jalan Tanjung Anom, dan Jalan Genteng Besar. Sementara Zona 2 meliputi 26 titik parkir yang terbentang di ruas Jalan Kedung Doro.

Lebih lanjut, Zona 3 terdiri atas 13 titik parkir yang tersebar di Jalan Kedungsari, Jalan Tegalsari, Jalan Kombespol M. Duryat, dan Jalan Taman Apsari.

Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh menjelaskan alasan pemilihan sejumlah lokasi tersebut karena aktivitas masyarakat yang terpantau tinggi, khususnya di kawasan perdagangan dan wisata, di mana kebutuhan parkir TJU tergolong cukup besar.

"Di kawasan Tanjung Anom, Blauran dan Genteng Besar, area-area ini merupakan area perdagangan. Di Embong Malang juga animo masyarakat sangat tinggi untuk parkir tepi jalan umum di area jalan-jalan tersebut," ungkap Jeane, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan seiring dengan penerapan parkir digital, Pemkot Surabaya juga melakukan pendataan serta pembinaan terhadap juru parkir. Termasuk pembukaan rekening perbankan sebagai bagian dari sistem bagi hasil yang lebih transparan.

"Jadi kita mendata para petugas parkir ini sekaligus didata rekeningnya untuk bagi hasil mereka, hak yang harus mereka terima bisa masuk ke rekening masing-masing," paparnya.

Percepatan digitalisasi parkir tersebut dilakukan pemerintah kota mengacu kepada aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebagian besar responden yang adalah masyarakat Kota Pahlawan mendukung penuh penerapan parkir digital di tepi jalan umum.

"Karena berdasarkan polling dari masyarakat Surabaya dan masyarakat di luar kota, hasilnya 85 sampai 90% menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi," katanya.

Jeane menyebut seluruh perangkat pembayaran parkir digital sepenugnya disiapkan UPT Parkir Dishub Kota Surabaya. Para juru parkir yang tersebar telah melalui proses pelatihan sekaligus validasi data dan pemasangan aplikasi pada perangkat yang digunakan di lapangan.

"Jadi operasional dari device atau ponsel ini, petugas kami menyediakan, menyiapkan, dan mengantarkan ke lokasi. Setelah itu kita bawa kembali," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Surabaya dapat menggunakan QRIS atau uang elektronik. Informasi mengenai lokasi parkir dan rekening pemerintah kota akan langsung tertera di perangkat masing-masing petugas parkir.

"Tujuannya semata-mata supaya pendapatan melalui retribusi parkir lebih transparan, supaya masyarakat juga lebih nyaman, lebih mudah," tegasnya.

Melalui penerapan parkir digital, Pemkot Surabaya berharap dapat memperkuat basis data petugas parkir serta meningkatkan akuntabilitas perolehan retribusi parkir. Warga pun diimbau untuk mulai beralih menggunakan sistem parkir digital di berbagai titik agar program tersebut dapat berjalan optimal.

"Kami berharap masyarakat dapat mulai beralih menggunakan parkir digital di lokasi-lokasi yang sudah kami sediakan. Harapannya masyarakat bisa mendukung program pemerintah kota ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi memulai uji coba penerapan sistem parkir digital di Jalan Sedap Malam, Kawasan Balai Kota Surabaya, sebelum diterapkan secara menyeluruh mulai Februari 2026 mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan sistem pembayaran parkir secara elektronik tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat karena hanya perlu menggunakan kartu e-toll atau e-money serta QRIS.

Selain itu, Eri juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang menjadi pendapatan dari sektor parkir yang dibayarkan oleh masyarakat juga dapat terpantau secara real-time oleh pemerintah kota.

"Mekanisme parkir digital ini bisa dilakukan dengan menggunakan e-toll, juga bisa dilakukan dengan QRIS menggunakan bank apapun bisa juga. Jadi, sehingga [pendapatan parkir] langsung lari ke rekening, masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya," ungkap Eri di sela-sela peluncuran, Jumat (19/12/2025).

Selain dapat mengamati pendapatan parkir secara transparan, dia mengatakan keuntungan dari penerapan parkir digital tersebut juga dapat semakin membangun trust ataupun kepercayaan antara warga, pemilik usaha, juru parkir (jukir), dan pemerintah daerah.

"Sebenarnya ini bukan hanya sekadar meningkatkan PAD [pendapatan asli daerah], tapi kepercayaan. Bagaimana semua orang, saya tidak ingin di Surabaya yang terkait pajak, itu seperti menangkap orang yang mencuri. Semua adalah warga dan saudara saya. Jadi, bagaimana transparansi itu bisa dijalankan dengan dengan kejujuran dan kepercayaan. Maka kita lakukanlah [parkir] non tunai ini," tuturnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini juga menyatakan bahwa penerapan sistem parkir digital juga akan memberikan kepastian kepada segenap pelaku usaha di Kota Pahlawan. Dirinya menyebut bahwa pelaku usaha di Surabaya memiliki keleluasaan dalam pengelolaan parkir, asalkan tetap patuh dalam pembayaran pajak.

"Karena itulah saya bilang ke pengusaha pakailah [sistem parkir] non tunai. Karena apa? Akan ada kepercayaan. Berapa sih jumlah kendaraan yang parkir? Berapa jumlah uang yang masuk? Karena ketika dia memiliki tempat usaha maka secara otomatis dia harus menyediakan jukirnya Nah, ketika itu nanti kita lakukan, akhirnya pengusaha ini juga merasa nyaman," ucapnya.

Untuk itu, Eri pun mengimbau kepada segenap warga untuk secara bersama-sama mengikuti uji coba dan jajak pendapat mengenai sistem parkir digital yang diadakan mulai hari ini hingga akhir Januari 2026 nanti.

"Ketika polling itu sudah selesai, ya kita jalan. Non-tunai. Kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non-tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran. Jadi semua orang akan merasa nyaman dengan non tunai tadi kejujurannya ada. Berapa sebenarnya kenyataannya parkir sehingga pemkot tidak menduga-duga," jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan, uji coba parkir digital akan dilakukan pihaknya secara bertahap.

Uji coba akan berlangsung hingga pertengahan Januari 2026, dan akan dilakukan di 717 titik parkir tepi jalan umum (TJU). Kemudian dilanjutkan di 716 titik parkir TJU berikutnya hingga penghujung Januari 2025.

“Sehingga pada awal Februari 2026, parkir digital targetnya sudah mulai diterapkan di 1.510 titik parkir TJU,” beber Trio.

Selanjutnya, Trio juga menyatakan bahwa sebanyak 1.510 titik parkir TJU tersebut akan dijaga oleh kurang lebih 1.749 orang jukir, yang berasal dari berbagai elemen organisasi atau perkumpulan juru parkir di Surabaya.

"Kalau jukirnya berkisar 1.749 orang di 1.510 titik lokasi parkir. Nantinya kami akan ada sosialisasi, kami running di minggu ini kami sosialisasi dengan teman-teman PJS, juga pegiat parkir seperti Ipama, AMI, semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) berharap supaya Wali Kota Eri Cahyadi untuk dapat memikirkan kesejahteraan segenap anggotanya sebelum mengubah sistem parkir konvensional menuju digital.

Wakil Ketua PJS Feri Fadli mengatakan terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebelum penerapan penuh sistem parkir digital. Pertama, mengeluarkan peraturan parkir yang jelas.

“Jangan sampai memunculkan aturan abu-abu. Seperti kasus toko modern, katanya digaji yang layak, tapi ada yang Rp300 ribu sampai Rp700 ribu,” ucap Feri saat ditemui awak media di Jalan Jimerto, Jumat (19/12/2025).

Kemudian, Feri juga berharap agar Pemkot Surabaya memikirkan kesejahteraan anggotanya. Seperti halnya mengimplementasikan sistem bagi hasil dengan persentase yang tidak merugikan jukir.

Menurut mereka, sistem bagi hasil parkir di Surabaya, yakni 40% bagi jukir dan 60% bagi pemerintah kota dirasa terlalu kecil.

“Bagi hasil harus lebih banyak untuk jukir, misalnya jukirnya 80% terus pemerintah 20%. Biar enggak terlalu jomplang, karena kalau [kendaraan] hilang jukirnya yang ganti [rugi],” tegasnya.

Selanjutnya, Feri juga berharap, kebijakan Pemkot Surabaya tidak menambah angka pengangguran dengan melaksanakan sistem parkir digital. Sebab, banyak jukir yang hanya mendapatkan uang ketika diminta bantuan.

“Kalau sistem gaji, jukir pembantu bagaimana? Yang diakui oleh Dishub ada 1.370 titik parkir tepi jalan umum, ditambah per titik minimal dua orang itu sudah berapa ribu. Jukir pembantu itu juga punya KTA dari Dishub, ini yang harus jelas dulu aturannya. Kalau sistem gaji, siapa yang digaji? Kalau hanya jukir utama jelas PJS menolak,” lanjutnya.

Feri mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Eri Cahyadi. Supaya mereka dapat menyampaikan secara langsung mengenai keresahan terkait perubahan sistem parkir tersebut.

“Kemarin kami sudah kirim surat, semoga cepat diundang untuk membahas perihal parkir ini. Sebentar lagi sudah 2026, mudah-mudahan kami segera diundang [pertemuan dengan Wali Kota] sebelum Tahun Baru,” pungkasnya.