Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengajak kepada seluruh warga di wilayah setempat untuk dapat mendukung penuh kebijakan digitalisasi pembayaran parkir Tepi Jalan Umum (TJU) maupun di tempat usaha.

Armuji berpandangan bahwa pembayaran parkir secara digital dapat mewujudkan pembukuan pendapatan dari sektor retribusi maupun pajak parkir yang lebih akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan era dan jiwa zaman saat ini.

"Tidak bisa melawan zaman. Wis gak usum karcis parkir karo bayar tunai (sudah tidak zaman karcis parkir dan bayar tunai). Semua [pembayaran parkir] harus non-tunai. Masyarakat harus mendukung bayar parkir non-tunai," kata Armuji, Kamis (9/4/2026).

Ia pun meminta kepada seluruh pihak untuk mematuhi segenap aturan yang telah ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan bersama. Menurutnya, pembayaran parkir secara non-tunai adalah pilihan paling tepat untuk masa sekarang.

Selain menggunakan kartu elektronik, QRIS, dan aplikasi pembayaran lainnya, Armuji menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya saat ini juga tengah menyiapkan voucher parkir di minimarket untuk memfasilitasi dan memberi pilihan dalam pembayaran parkir non-tunai.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan menyatakan segenap juru parkir (jukir) TJU yang mengantongi izin dari Dishub Kota Surabaya juga harus mematuhi mekanisme pembagian hasil yang telah ditetapkan, yakni 40% pendapatan parkir akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing jukir, sementara 60% sisanya diterima sebagai pendapatan dalam bentuk retribusi kepada pemerintah kota.

"Semua jukir harus mengikuti aturan. Para jukir ini hidup di Pemkot Surabaya. Pemkot sudah menetapkan pembayaran non-tunai dan harus didukung bersama," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong masyarakat berperan aktif dalam mendukung digitalisasi pembayaran parkir. Menurutnya, masyarakat saat ini harus berani menolak pembayaran parkir secara tunai.

"Jangan terima kitir (karcis) yang diberikan jukir nakal. Tolak jika ada jukir yang melayani tanpa layanan pembayaran digital. Beri penjelasan dan minta bayar non-tunai saja," tuturnya.

Oleh sebab itu, Armuji menegaskan kembali bahwa penerapan penuh digitalisasi pembayaran parkir tersebut adalah usaha pemerintah kota dalam menutup kebocoran retribusi maupun pajak parkir yang terjadi.

"Gak oleh ono sing nyopet (tidak boleh ada yang mencuri) pendapatan parkir di Surabaya," pungkas dia.

Sebagai informasi, Pemkot Surabaya secara resmi menerapkan pembayaran parkir non-tunai di tepi jalan umum dan tempat usaha seperti restoran, hotel, dan kafe. Pembayaran parkir non-tunai tersebut secara resmi diberlakukan sejak April 2026.

Sistem ini menggunakan QRIS, kartu uang elektronik (e-money), hingga voucher parkir guna meningkatkan efisiensi. Tarif parkir di Kota Surabaya adalah Rp2 ribu untuk sepeda motor dan Rp5 ribu bagi mobil.

Bisnis.com, SURABAYA – Dinas Perhubungan Kota Surabaya secara tegas memberhentikan sebanyak 600 juru parkir (jukir) diberhentikan karena tidak berkenan mendukung kebijakan digitalisasi yang dilangsungkan pemerintah kota.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan alasan pihaknya mencopot ratusan jukir tersebut karena mereka enggan melakukan pengurusan aktivasi rekening bank yang digunakan untuk pembagian presentase bagi hasil dari parkir tepi jalan umum (TJU).

"Karena kami membutuhkan ATM atau rekening itu untuk pembagian [pendapatan parkir], di mana 60% pemerintah kota, 40% jukir. Kami tidak bisa memberikan secara tunai nantinya akan kami transfer ke rekening masing-masing jukir," tutur Trio, Selasa (7/4/2026).

Ratusan jukir tersebut, beber Trio, sebelumnya telah diberi surat peringatan untuk melakukan aktivasi kartu ATM dan rekening bank. Namun, surat peringatan tersebut tidak dihiraukan dan tidak ada itikad baik hingga saat ini untuk melakukan aktivasi.

“Kami sudah sosialisasikan, kemarin kami juga berikan surat peringatan agar segera mengurus rekening Bank Jatim dan ATM-nya, tapi diabaikan. Kami juga sudah memberikan tenggat waktu hingga tanggal 1 April. Setelah kami tunggu, dengan seribu alasan, akhirnya kami bekukan, dan suratnya sudah kami tandatangani, dan sebarkan ke juru parkir,” tegasnya.

Ia menyebutkan ratusan orang yang dibekukan izinnya tersebut secara bertahap akan digantikan dengan petugas parkir baru yang bersedia mematuhi aturan digitalisasi parkir yang diterapkan Pemkot Surabaya.

"Pemerintah kota menjalankan digitalisasi bukan karena pendapatan parkir, tapi karena memang tuntutan warga Kota Surabaya untuk transparansi parkir. Jadi, dengan digitalisasi parkir ini tidak ada saling tuduh. Ini uang masuk ke jukir, ini uang masuk ke kepala pelataran, masuk ke Dinas Perhubungan. Semua kami lakukan secara transparan," bebernya.

Setelah resmi diterapkan, Trio mengimbau kepada segenap warga Surabaya mendukung dengan tidak membayar parkir menggunakan uang tunai. Hingga kini, proses pengadaan voucher parkir masih berlangsung, yang diprediksi akan rampung dan siap diedarkan ke masyarakat sebagai opsi pembayaran non tunai selain digital pada akhir April 2026.

Pengadaan voucher parkir di Kota Surabaya yang menjadi salah satu metode pembayaran parkir TJU tersebut diketahui menelan APBD 2026 senilai Rp201 juta.

"Kami percepat karena kemarin sudah kami sosialisasikanm ada masukan-masukan. Tentunya semua masukan itu kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu dekat bakal melarang pembayaran retribusi tepi jalan umum (TJU) menggunakan uang tunai sesudah voucher parkir secara resmi diluncurkan.

Seperti diketahui, target pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor retribusi parkir TJU di Kota Pahlawan pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp73 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya dalam rangka mendorong transparansi sistem retribusi parkir serta jelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun.

Trio menjelaskan voucher parkir tersebut masih dalam tahap pengadaan kepada lembaga terkait sebelum resmi diluncurkan pada pertengahan atau akhir April 2026 mendatang.

Dia mengklaim inovasi pembayaran parkir lewat voucher tersebut merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem parkir lebih transparan.

"Voucher parkir ini salah satu bentuk wujud kami Pemerintah Kota Surabaya, menindaklanjuti permintaan warga Kota Surabaya untuk transparansi terkait pembayaran atau retribusi parkir yang ada di Kota Surabaya," ucap Trio, Senin (30/3/2026).

Mengenai sistem bagi hasil yang sempat dirisaukan paguyuban juru parkir beberapa waktu silam, Trio menyatakan bahwa persentase bagi hasil tetap berpatokan pada 60:40 dari total jumlah pendapatan yang diperoleh per harinya.

Lebih lanjut, dia menyebut masing-masing juru parkir resmi juga telah didorong dan diinstruksikan untuk melakukan pembukaan rekening yang difungsikan sebagai penyimpanan pendapatan parkir lewat lembaga perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemkot Surabaya.

"[Pembukaan] ATM ini penting karena pembagian bagi hasil 60:40 ini. 40% itu langsung nantinya akan terdistribusi pada hari itu juga ke rekening jukir. Nah, aktivasi itu dibutuhkan ATM yang harus diberikan oleh petugas Bank Jatim langsung kepada juru parkirnya," papar Trio.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa pembayaran parkir menggunakan uang tunai akan secara bertahap ditinggalkan. Namun dalam masa transisi, Trio menekankan bahwa masing-masing jukir tetap akan memberikan voucher sebagai bukti pembayaran kepada masyarakat.

"Pembayaran [parkir memakai uang tunai] tentunya kami larang karena beberapa kemudahan sudah kami sampaikan ke warga kota. Nantinya kalaupun warga kota menginginkan ada tetap tunai, jukir pun kami akan lengkapi dengan voucher parkir. Jadi, silakan nanti [uang] Rp2.000 itu ditukar, diberi tanda bukti voucher parkir tersebut," ujarnya.

Guna menjamin keamanan dan keaslian dari tiap-tiap voucher parkir, Trio menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng PT Peruri Wira Timur dalam proses pencetakan agar memiliki fitur khusus yang sulit dipalsukan.

Voucher parkir tersebut, lanjut dia, nantinya akan dilengkapi tanda pengenal khusus seperti mata uang Rupiah. Tak hanya itu, voucher parkir tersebut juga dilengkapi dengan kode digital untuk verifikasi.

"Di situ ada QR Code yang bisa ditapping, langsung keluar [keterangan] Dinas Perhubungan serta tanggal atau bulan apa voucher parkir tersebut dicetak," pungkasnya.