Bisnis.com, SURABAYA – Syaifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan mendiang Dominikus Adi Sutarwijono dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Momentum pelantikan tersebut menandai konsolidasi komando baru dari legislatif di tengah tekanan fiskal daerah yang kian menguat.

Syaifuddin menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam berbagai agenda kedewanan agar dapat adaptif terhadap kondisi di lapangan, meski ia mengakui dinamika partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya stabil.

Memasuki isu strategis, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut secara tegas menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya dan menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat struktur pendapatan daerah.

APBD Kota Surabaya pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp12,755 triliun. Selain itu, Kota Pahlawan juga resmi menerima konsekuensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat imbas kebijakan efisiensi anggaran, yang tercatat menurun menjadi Rp760 miliar.

Tak hanya perolehan TKD yang terkoreksi, ruang fiskal Kota Surabaya juga semakin terhimpit karena menurunnya penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilaporkan hanya diterima sebesar Rp29,327 miliar pada tahun 2026.

Dalam usaha menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan.

Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, Syaifuddin menyampaikan beberapa langkah strategis, seperti pemanfaatan aset ataupun lahan tidur atau idle milik pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Ya termasuk menggali satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti kita juga akan dorong lahan-lahan tidur bagaimana menghidupkan satu penglihatan ekonomi kerakyatan, lahan-lahan pemerintah kota yang tidak digunakan," ungkap Syaifuddin, Rabu (6/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus diarahkan pada skema yang memberikan ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh, salah satunya melalui mekanisme sewa dengan prioritas tertentu.

“Memungkinkan juga barangkali harusnya dilakukan dengan sistem sewa yang ada prioritas, agar supaya ada suatu pertumbuhan semangat ekonomi kecil ini bisa mendapatkan sarana fasilitas untuk itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syaifuddin juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah yang tergolong dalam kategori non-lahan, termasuk di ruang-ruang publik yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Iya, memanfaatkan aset-aset itu bisa nanti kita akan dorong. Itu termasuk juga penggunaan atas reklame-reklame di tempat-tempat publik, taman-taman. Itu mungkin dirasa masyarakat juga ada perubahan-perubahan, tetapi ini yang mendorong untuk adanya kekuatan fiskal di Kota Surabaya,” jelasnya.

Mengenai opsi pembiayaan alternatif, ia menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah tetap relevan untuk dilakukan selama kucuran dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk sektor yang produktif.

“Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung,” pungkas Syaifuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan alias Rapim TNI-Polri yang digelar Senin (9/2/2026).

Sigit menyampaikan setidaknya ada 18 catatan yang menjadi pembahasan pada rapim tersebut. Belasan catatan itu memuat sejumlah persoalan, khususnya di Polri membahas tugas pokok Polri.

"Jadi, yang jelas di dalam Rapim TNI-Polri ada 18 catatan dan salah satunya ada beberapa yang terkait dengan masalah negara, ada yang terkait dengan masalah tugas pokok Polri, dan ada yang terkait dengan rencana kerja pemerintah," ujar Sigit di sela Rapim Polri 2026 pada Selasa (10/2/2026).

Dari arahan tersebut, Sigit mengungkap bahwa pembahasan dengan presiden itu ditindaklanjuti secara internal melalui Rapim Polri 2026 yang digelar pada 10-12 Februari 2026.

Salah satu yang menjadi pembahasan yakni soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata Sigit, akan membangun dapur MBG alias SPPG yang dikhususkan di area tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Salah satunya, tadi bagaimana kita melanjutkan program SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T yang masih kekurangan kita akan lanjutkan," imbuhnya.

Selanjutnya, Polri juga akan terus melanjutkan kontribusi pada sektor ketahanan pangan melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk ditanam bibit pangan, seperti jagung.

Selain itu, program hilirisasi dan ketahanan energi dengan Kementerian ESDM hingga pengoptimalan pemasukan negara juga dibahas dalam Rapim Polri tersebut.

"Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh," pungkasnya.