Bisnis.com, SURABAYA – Para petugas parkir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) mengancam untuk tidak akan menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan (Dishub). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas penangkapan anggota organisasi tersebut dalam operasi tindak pidana ringan (tipiring) yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian.

Ketua PJS Izul Fiqri menjelaskan setoran pembagian hasil retribusi parkir yang diperoleh dan diberikan kepada Dishub Surabaya setiap harinya adalah salah satu sektor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

“Saya sampaikan, ketika tipiring terhadap juru parkir ini tidak distop, maka kami ultimatum. Semua juru parkir dilarang setor [retribusi parkir agar Pemkot Surabaya tidak memperoleh] PAD, dilarang setor retribusi harian parkir lewat Dishub. Saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jukir yang ada di Surabaya, jangan setor,” tegas Izul di Kantor Dishub Surabaya, Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Jumat (30/1/2026).

Dirinya menyatakan ancaman tersebut tidaklah tanpa dasar yang jelas. Ultimatum untuk tidak menyetorkan retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut adalah bentuk reaksi mereka atas penangkapan juru parkir yang tercatat sebagai anggota PJS dalam beberapa bulan terakhir.

“Dishub Surabaya harus bertanggung jawab. Satu bulan terakhir, Polrestabes Surabaya terus melakukan sweeping untuk [melakukan operasi] tipiring juru parkir yang ada di Kota Surabaya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Izul juga mengungkapkan pengenaan sanksi tipiring meresahkan para petugas parkir yang sedang mencari nafkah. Sedangkan, para petugas parkir merasa telah memberikan retribusi parkir setiap harinya sesuai sistem bagi hasil yang disepakati.

“tipiring itu kan tindak pidana ringan. Tindak pidananya di mana? Setorannya diambil, jukirnya ditangkap. Sehingga kami ingin meminta pertanggung jawaban,” ucapnya.

Selain itu, Izul juga menyoroti peran aparat kepolisian yang bertindak sebagai eksekutor dalam operasi tipiring yang dilaksanakan selama ini. Menurutnya, Dinas Perhubungan yang seharusnya bertanggung jawab untuk menindak para petugas parkir yang diduga melanggar aturan.

“Kita datangi, ternyata Polrestabes menyampaikan kepada kita, ini atas permintaan Dinas Perhubungan. Jangan begitulah kasian juru parkir yang ada begitu,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan terdapat 1.747 petugas parkir resmi yang berada di bawah naungan pihaknya pada tahun 2025.

Hingga Selasa lalu, baru 1.069 petugas parkir yang melakukan verifikasi dan validasi kontrak kerja untuk periode kerja tahun 2026, di mana terdapat 678 petugas parkir yang belum terverifikasi dan tervalidasi ulang.

"Kami juga mengajukan permohonan untuk PJS juga turut serta menyampaikan kepada anggota, mari kita sama-sama sampaikan ke petugas parkir yang belum memiliki atau yang belum memperpanjang kartu tanda anggota tersebut, yang belum memvalidasi kartu tanda anggota parkir resmi," beber Trio.

Lebih lanjut, Trio menyatakan bahwa operasi tipiring yang dilakukan oleh jajaran kepolisian sendiri merupakan kewenangan instansi tersebut sesuai dengan peraturan berlaku. Mengenai tuntutan stop tipiring, ia mengaku hanya dapat menjembatani komunikasi dengan Polrestabes Surabaya.

"Kewenangan melakukan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan sekaligus pengenaan tindak pidana ringan bukan wewenang kami. Kami hanya dapat menjembatani komunikasi saja. Itu yang bisa dilakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) angkat suara mengenai rencana Wali Kota Eri Cahyadi untuk merombak total sistem parkir konvensional menjadi digital yang berlaku mulai Januari 2026 mendatang.

Wakil Ketua PJS Feri Fadli menjelaskan bahwa parkir di Kota Pahlawan terdiri atas parkir lahan tempat usaha dan di tepi jalan umum (TJU). Mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

“Berdasarkan Perda kan ada dua, kalau tepi jalan umum itu retribusi parkir dan yang di halaman lahan usaha itu pajak parkir,” ucap Feri, Jumat (19/12/2025).

Feri menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan mengenai wacana implementasi sistem parkir digital di halaman tempat usaha. Sebab, menurutnya hal tersebut merupakan hak pengusaha memilih sistemnya.

“Kalau yang di halaman [tempat usaha] bicara hak, sebetulnya yang punya hak kan yang punya halaman. Pemerintah [kota] hanya bisa mengamankan pajak 10% itu,” ucapnya.

Namun, kata dia, Pemkot Surabaya juga harus melihat kondisi lahan parkir yang tersedia di masing-masing tempat usaha. Sebab, lanjut Feri, tidak semua memiliki lokasi usaha memungkinkan untuk menerapkan sistem parkir digital.

“Saya contohkan ada restoran mie yang di Jalan Ambengan itu enggak bisa [menerapkan sistem digital], taruh mana alatnya? Kemudian di Jalan Bung Tomo itu macet. Kalau ada alat [portal] susah masuk,” bebernya.

Sementara, mengenai sistem parkir digital di tepi jalan umum, Feri menyebut bahwa hal tersebut masih jauh untuk diterapkan. Dia pun menyoroti bagi hasil antara Pemkot Surabaya dengan jukir, yang dirasa paguyuban tidak adil.

“Bagi hasilnya itu merugikan, kan 20% dan 80%. Masa jukir yang bekerja cuman 20%. Jadi menurut saya, kalau memang digitalisasi, ubah dulu Perda-nya,” ujarnya.

Feri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya harus memperjelas mengenai mekanisme penghasilan yang diterima para jukir tepi jalan umum. Yakni tetap menggunakan sistem bagi hasil atau upah kerja.

“Kalau sistem gaji, lalu jukir pembantu bagaimana. Kan yang diakui oleh Dishub ada 1.370 titik parkir tepi jalan umum, ditambah per titik minimal dua orang itu sudah berapa ribu. Jukir pembantu itu juga punya KTA dari Dishub, ini yang harus jelas dulu aturannya. Kalau sistem gaji, siapa yang digaji? Kalau hanya jukir utama, jelas PJS menolak,” bebernya.

Dengan demikian, Feri pun berharap, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dapat sesegera mungkin membicarakan rencana penerapan sistem parkir digital dengan jukir. Agar tidak ada pihak yang dirugikan karena sistem baru tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya akan mewajibkan penerapan sistem parkir digital di seluruh tempat usaha mulai 2026 mendatang. Kebijakan itu disiapkan untuk mencegah perselisihan antara juru parkir (jukir) dan pengusaha, serta mendorong transparansi pendapatan parkir.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rencana tersebut setelah sempat muncul polemik terkait penggunaan sistem parkir digital di salah satu kedai makan. Keputusan pihak kedai mengganti sistem parkir secara digital ditolak sekelompok orang yang mengatasnamakan jukir karena dianggap dilakukan sepihak.

“Jadi insyaallah saya sudah menyampaikan kepada seluruh pengusaha, parkirnya harus menggunakan digitalisasi,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (10/12/2025).

Menurut Eri, kewajiban parkir digital berlaku baik untuk tempat usaha baru maupun yang sudah beroperasi. Tempat usaha baru diwajibkan langsung menggunakan sistem digital, sedangkan yang sudah lama beroperasi diminta beralih secara bertahap.

“Parkir digital [penerapan sistemnya] ada dua. Satu menggunakan palang, yang kedua menggunakan non-tunai, pakai alat, bayarnya pakai e-toll,” jelasnya.

Eri menambahkan, digitalisasi parkir akan membuat pendapatan retribusi lebih transparan. Sistem non-tunai dan pencatatan otomatis dinilai dapat menghindari kesalahpahaman terkait besaran uang parkir yang masuk.

“Non tunai ini sifatnya untuk menjelaskan kepada orang parkir itu agar pendapatan duitnya jelas, karena kan kasihan orang parkir itu. Makanya berubah bentuk QRIS,” katanya.

“Sekarang lihat, rebutan parkir lah, gegeran [berselisih] lahan lah. Karena apa? Karena tidak tahunya berapa sih uang yang masuk,” lanjutnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap waktu persiapan satu tahun cukup untuk seluruh tempat usaha menyesuaikan sistemnya. Dengan begitu, konflik antara jukir dan pengusaha tidak lagi berulang.

“Dengan belajar waktu satu tahun, cukup lah di tahun 2026 [sistem parkir digital diterapkan] agar tidak terjadi perpecahan di Surabaya perkara parkir, yang punya usaha sama yang jaga parkir,” ujarnya.