Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu dekat bakal melarang pembayaran retribusi tepi jalan umum (TJU) menggunakan uang tunai sesudah voucher parkir secara resmi diluncurkan.

Seperti diketahui, target pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor retribusi parkir TJU di Kota Pahlawan pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp73 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya dalam rangka mendorong transparansi sistem retribusi parkir serta jelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun.

Trio menjelaskan voucher parkir tersebut masih dalam tahap pengadaan kepada lembaga terkait sebelum resmi diluncurkan pada pertengahan atau akhir April 2026 mendatang.

Dia mengklaim inovasi pembayaran parkir lewat voucher tersebut merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem parkir lebih transparan.

"Voucher parkir ini salah satu bentuk wujud kami Pemerintah Kota Surabaya, menindaklanjuti permintaan warga Kota Surabaya untuk transparansi terkait pembayaran atau retribusi parkir yang ada di Kota Surabaya," ucap Trio, Senin (30/3/2026).

Mengenai sistem bagi hasil yang sempat dirisaukan paguyuban juru parkir beberapa waktu silam, Trio menyatakan bahwa persentase bagi hasil tetap berpatokan pada 60:40 dari total jumlah pendapatan yang diperoleh per harinya.

Lebih lanjut, dia menyebut masing-masing juru parkir resmi juga telah didorong dan diinstruksikan untuk melakukan pembukaan rekening yang difungsikan sebagai penyimpanan pendapatan parkir lewat lembaga perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemkot Surabaya.

"[Pembukaan] ATM ini penting karena pembagian bagi hasil 60:40 ini. 40% itu langsung nantinya akan terdistribusi pada hari itu juga ke rekening jukir. Nah, aktivasi itu dibutuhkan ATM yang harus diberikan oleh petugas Bank Jatim langsung kepada juru parkirnya," papar Trio.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa pembayaran parkir menggunakan uang tunai akan secara bertahap ditinggalkan. Namun dalam masa transisi, Trio menekankan bahwa masing-masing jukir tetap akan memberikan voucher sebagai bukti pembayaran kepada masyarakat.

"Pembayaran [parkir memakai uang tunai] tentunya kami larang karena beberapa kemudahan sudah kami sampaikan ke warga kota. Nantinya kalaupun warga kota menginginkan ada tetap tunai, jukir pun kami akan lengkapi dengan voucher parkir. Jadi, silakan nanti [uang] Rp2.000 itu ditukar, diberi tanda bukti voucher parkir tersebut," ujarnya.

Guna menjamin keamanan dan keaslian dari tiap-tiap voucher parkir, Trio menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng PT Peruri Wira Timur dalam proses pencetakan agar memiliki fitur khusus yang sulit dipalsukan.

Voucher parkir tersebut, lanjut dia, nantinya akan dilengkapi tanda pengenal khusus seperti mata uang Rupiah. Tak hanya itu, voucher parkir tersebut juga dilengkapi dengan kode digital untuk verifikasi.

"Di situ ada QR Code yang bisa ditapping, langsung keluar [keterangan] Dinas Perhubungan serta tanggal atau bulan apa voucher parkir tersebut dicetak," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp73 miliar. Berbagai usaha dan inovasi coba diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, seperti memasifkan penerapan pembayaran parkir non-tunai atau digital.

Kapala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya Pradana Affan mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan dari sektor retribusi TJU tahun lalu memang belum sesuai dengan target, dengan hanya memperoleh Rp25,2 miliar, dari target Rp73 miliar.

Pembayaran parkir secara non-tunai adalah salah satu usaha dalam mengamankan PAD Kota Surabaya dari sektor retribusi parkir. Transaksi yang tercatat secara digital dipastikan uang parkir yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah yang nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas Kota Surabaya ke depannya.

"Memang belum tercapai sesuai target. Namun, kami terus berusaha agar mencapai target dengan salah satunya melalui pembayaran parkir non-tunai," beber Pradana, dikutip pada Rabu (11/3/2026).

Affan mengungkapkan target pendapatan dari sektor TJU tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Pihaknya pun terus berupaya untuk menggencarkan sosialisasi dan digitalisasi di seluruh titik TJU. Dishub Kota Surabaya pun menargetkan pembayaran transaksi di sebanyak 1.510 titik parkir TJU akan terdigitalisasi sepenuhnya pada tahun 2026.

Tak hanya itu, Pradana menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap tiap-tiap juru parkir yang belum memperpanjang masa aktif kartu tanda anggota (KTA).

"Kami terus memperluas pembayaran non-tunai. Kami juga fokus untuk memvalidasi KTA anggota," paparnya.

Kepala UPT Parkir TJU Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh menegaskan percepatan digitalisasi parkir tersebut dilakukan oleh pemerintah kota mengacu kepada aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebagian besar responden yang adalah masyarakat Kota Pahlawan mendukung penuh penerapan parkir digital di tepi jalan umum.

"Karena berdasarkan polling dari masyarakat Surabaya dan masyarakat di luar kota, hasilnya 85% sampai 90% menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi," bebernya.

Jeane menyebut seluruh perangkat pembayaran parkir digital sepenuhnya disediakan UPT Parkir Dishub Kota Surabaya. Para juru parkir yang tersebar telah melalui proses pelatihan sekaligus validasi data dan pemasangan aplikasi pada perangkat yang digunakan di lapangan.

"Jadi operasional dari device atau ponsel ini, petugas kami menyediakan, menyiapkan, dan mengantarkan ke lokasi. Setelah itu kita bawa kembali," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat menggunakan QRIS atau kartu uang elektronik. Informasi mengenai lokasi parkir dan rekening pemerintah kota akan langsung tertera di perangkat masing-masing petugas parkir yang berjaga.

"Tujuannya semata-mata supaya pendapatan melalui retribusi parkir lebih transparan, supaya masyarakat juga lebih nyaman, lebih mudah," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya segera meluncurkan “Voucher Parkir Suroboyo” sebagai alternatif pembayaran parkir non-tunai atau parkir digital.

Voucher tersebut nantinya akan berlaku di seluruh titik parkir tepi jalan umum (TJU) Kota Surabaya dan menjadi tambahan opsi pembayaran parkir digital bagi masyarakat.

Plt. Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari uji coba secara terbatas yang telah dilakukan pada awal 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, ia menyebut sistem pembayaran parkir via voucher diyakini efektif dan berpotensi besar bila diterapkan secara luas di titik-titik parkir kawasan urban.

“Voucher Parkir Suroboyo ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh warga di seluruh titik parkir tepi jalan umum di Surabaya,” beber Trio, Selasa (3/3/2026).

Peluncuran voucher tersebut, lanjut dia, semakin memperkuat sistem parkir digital atau Non-Tunai, sekaligus menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas retribusi parkir.

Sebelumnya, pengguna jasa parkir (PJP) juga telah disediakan beragam pilihan metode pembayaran parkir digital, seperti melalui QRIS maupun kartu uang digital (e-Money atau e-Toll).

Untuk memudahkan masyarakat, Trio menjelaskan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai gerai minimarket atau toko modern sebagai tempat pembelian voucher. Sedangkan untuk harganya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni untuk sepeda motor Rp2 ribu dan mobil Rp5 ribu.

“Masyarakat dapat membeli voucher terlebih dahulu, lalu disimpan, dan digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi retribusi parkir di tepi jalan umum. Cukup menyerahkan lembar voucher yang sudah dibeli atau disiapkan,” jelasnya.

Selain sebagai alat bayar, pemerintah kota juga menyiapkan berbagai program diskon dan promo khusus bagi warga yang memanfaatkan Voucher Parkir Suroboyo. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi parkir tunai ke non-tunai.

Dengan sistem pembayaran parkir yang bervariasi dan terdigitalisasi, Trio berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor retribusi parkir.

Segenap transaksi dapat terhimpun secara digital sehingga pembayaran uang parkir dapat dipastikan masuk ke kas daerah, dan digunakan kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kota Surabaya.

“Dengan berbagai pilihan cara transaksi pembayaran parkir ini dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat serta tidak ada hal yang tidak transparan dan tepat tarif retribusi parkir,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk melakukan penataan parkir guna menjaga transparansi dan kenyamanan pengguna jasa parkir, serta meningkatkan iklim investasi di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya telah melakukan upaya secara menyeluruh agar tidak terdapat pihak-pihak yang berupaya mengklaim serta menguasai lahan parkir yang meresahkan masyarakat serta pengusaha.

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan antara lain adalah penertiban juru parkir (jukir) dan parkir liar, peniadaan parkir tepi jalan umum (TJU) di lokasi wisata Tunjungan Romansa, hingga penerapan parkir digital atau non tunai.

“Maka dengan non tunai ini, tidak ada lagi uang yang keluar. Kemudian ketika ada satgas premanisme, bagi pengusaha Surabaya ketika punya lahan kemudian lahannya dikuasai, tolong disampaikan kepada satgas premanisme,” beber Eri, Senin (2/2/2026).

Eri menjelaskan pengusaha dapat langsung melapor ke Satgas Anti-Preman dan Mafia Tanah Surabaya bila menemukan oknum yang mencoba menguasai lahan parkir di sebuah tempat usaha. Ia memastikan laporan segera ditindaklanjuti dalam waktu 2x24 jam.

“Pengusaha tidak sendiri, Forkopimda Surabaya mulai dari Danpasmar, Kogartap, Polrestabes, Dandim bergabung. Karena saya dengan Cak Ji (Wakil Wali Kota Armuji) tidak bisa jalan sendiri, pasti bergabung dengan keamanan,” tegas Eri.

Menurut Eri, persoalan parkir sudah sepatutnya diselesaikan dengan sistem yang tertata agar permasalahan parkir di Surabaya dapat tuntas meski terjadi pergantian pucuk kepemimpinan.

“Kalau kita menyelesaikan permasalahan seperti itu harus pakai sistem, nanti jangan sampai wali kotanya diganti, masih ada yang membayar parkir lebih dan masih dimintai. Akhirnya masalahnya terus bergulir, maka kami menyelesaikan masalah itu secara keseluruhan,” bebernya.

Walau begitu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu menerangkan penerapan parkir digital atau non tunai masih membutuhkan adaptasi dan evaluasi. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini masih membutuhkan proses dan sosialisasi lebih lanjut.

“Jadi tidak bisa diterapkan langsung, seperti QRIS misalnya, sempat diprotes warga. Akhirnya, kami alihkan non tunai pakai e-tol. Nah, akhirnya kami sudah sediakan dua pilihan, pakai QRIS dan e-tol, juga parkir berlangganan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Eri menegaskan pihaknya masih menerima metode pembayaran parkir tunai. Sebab, sesuai dengan peraturan UU 7/2011 tentang Mata Uang.

“Kita tidak boleh menolak pembayaran tunai uang rupiah sesuai aturan negara. Mengubah kebiasaan orang ini tidak bisa langsung, maka kita ubah dengan sistem dan kita gerakkan. Siapa yang akan merasakan itu, ya warga Surabaya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi memulai uji coba penerapan sistem parkir digital di Jalan Sedap Malam, Kawasan Balai Kota Surabaya, sebelum diterapkan secara menyeluruh mulai Februari 2026 mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan sistem pembayaran parkir secara elektronik tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat karena hanya perlu menggunakan kartu e-toll atau e-money serta QRIS.

Selain itu, Eri juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang menjadi pendapatan dari sektor parkir yang dibayarkan oleh masyarakat juga dapat terpantau secara real-time oleh pemerintah kota.

"Mekanisme parkir digital ini bisa dilakukan dengan menggunakan e-toll, juga bisa dilakukan dengan QRIS menggunakan bank apapun bisa juga. Jadi, sehingga [pendapatan parkir] langsung lari ke rekening, masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya," ungkap Eri di sela-sela peluncuran, Jumat (19/12/2025).

Selain dapat mengamati pendapatan parkir secara transparan, dia mengatakan keuntungan dari penerapan parkir digital tersebut juga dapat semakin membangun trust ataupun kepercayaan antara warga, pemilik usaha, juru parkir (jukir), dan pemerintah daerah.

"Sebenarnya ini bukan hanya sekadar meningkatkan PAD [pendapatan asli daerah], tapi kepercayaan. Bagaimana semua orang, saya tidak ingin di Surabaya yang terkait pajak, itu seperti menangkap orang yang mencuri. Semua adalah warga dan saudara saya. Jadi, bagaimana transparansi itu bisa dijalankan dengan dengan kejujuran dan kepercayaan. Maka kita lakukanlah [parkir] non tunai ini," tuturnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini juga menyatakan bahwa penerapan sistem parkir digital juga akan memberikan kepastian kepada segenap pelaku usaha di Kota Pahlawan. Dirinya menyebut bahwa pelaku usaha di Surabaya memiliki keleluasaan dalam pengelolaan parkir, asalkan tetap patuh dalam pembayaran pajak.

"Karena itulah saya bilang ke pengusaha pakailah [sistem parkir] non tunai. Karena apa? Akan ada kepercayaan. Berapa sih jumlah kendaraan yang parkir? Berapa jumlah uang yang masuk? Karena ketika dia memiliki tempat usaha maka secara otomatis dia harus menyediakan jukirnya Nah, ketika itu nanti kita lakukan, akhirnya pengusaha ini juga merasa nyaman," ucapnya.

Untuk itu, Eri pun mengimbau kepada segenap warga untuk secara bersama-sama mengikuti uji coba dan jajak pendapat mengenai sistem parkir digital yang diadakan mulai hari ini hingga akhir Januari 2026 nanti.

"Ketika polling itu sudah selesai, ya kita jalan. Non-tunai. Kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non-tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran. Jadi semua orang akan merasa nyaman dengan non tunai tadi kejujurannya ada. Berapa sebenarnya kenyataannya parkir sehingga pemkot tidak menduga-duga," jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan, uji coba parkir digital akan dilakukan pihaknya secara bertahap.

Uji coba akan berlangsung hingga pertengahan Januari 2026, dan akan dilakukan di 717 titik parkir tepi jalan umum (TJU). Kemudian dilanjutkan di 716 titik parkir TJU berikutnya hingga penghujung Januari 2025.

“Sehingga pada awal Februari 2026, parkir digital targetnya sudah mulai diterapkan di 1.510 titik parkir TJU,” beber Trio.

Selanjutnya, Trio juga menyatakan bahwa sebanyak 1.510 titik parkir TJU tersebut akan dijaga oleh kurang lebih 1.749 orang jukir, yang berasal dari berbagai elemen organisasi atau perkumpulan juru parkir di Surabaya.

"Kalau jukirnya berkisar 1.749 orang di 1.510 titik lokasi parkir. Nantinya kami akan ada sosialisasi, kami running di minggu ini kami sosialisasi dengan teman-teman PJS, juga pegiat parkir seperti Ipama, AMI, semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana melakukan uji coba dan jajak pendapat (polling) tentang sistem pembayaran parkir yang dikehendaki warga sebelum resmi menerapan sistem parkir digital pada 2026.

Selama rangkaian uji coba berlangsung, Eri menyebut bahwa warga diberi keleluasaan untuk memilih empat jenis pembayaran parkir, baik melalui metode pembayaran berlangganan, uang tunai, QRIS, dan uang elektronik (e-money).

Hal tersebut untuk melihat kecenderungan terhadap pilihan pembayaran yang akan diterapkan nantinya oleh pemerintah kota.

"Nanti saya siapkan [metode pembayaran] parkir berlangganan, ada e-toll, ada QRIS, dan dalam jangka waktu uji cobanya, kita juga menggunakan uang [tunai]," ucap Eri, Kamis (18/12/2025).

Eri menjelaskan bahwa uji coba dan polling tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan, dengan menggandeng restoran atau rumah makan di Kota Pahlawan.

"Kita bisa [polling] lewat WhatsApp. Kita [lakukan secara teknis] nanti bersama Dinas Kominfo, bisa diletakkan di tempat-tempat rumah makan. Nah nanti mereka [warga] ketika masuk makan, harus polling," tuturnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya bakal merilis hasil polling tersebut, yang kemudian akan diterapkan sebagai sistem parkir resmi pada tahun 2026. Nantinya, penggunaan metode pembayaran parkir yang terbanyak akan dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan sistem parkir di Kota Surabaya.

"Kalau ternyata itu sudah [selesai polling], semua warga Surabaya mintanya [pembayaran parkir] non-tunai, ada 90% atau 80%, ya sudah kita jalan [diterapkan]," tegas Eri.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menegaskan, mekanisme polling dan uji coba ini bertujuan untuk mengajak peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan kota, serta untuk meminimalisir konflik perihal parkir yang sering terjadi.

"Jadi nanti saya ingin, mulai tahun 2026 itu, ketika membangun Surabaya itu dimulai dari bawah. Bukan dari pemerintahnya, mau dijadikan apa Surabaya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meringkus 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir. Giat tersebut semakin digencarkan jelang penerapan sistem parkir digital, yang rencananya berjalan mulai Januari 2026 mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan mayoritas dari jukir liar yang diamankan bersama aparat Polrestabes Surabaya itu beroperasi di sejumlah tempat usaha yang tergolong dalam objek pajak parkir.

"112 [jukir liar diamankan]. Itu rata-rata [beroperasi] di pajak parkir [tempat usaha], [ditangkap] karena mereka bergerak di sana," ucap Eri Cahyadi, Senin (15/12/2025).

Eri menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan lahan parkir, juga melindungi para pemilik usaha dari potensi kerugian.

“Sudah banyak yang ditangkap Pak Kapolrestabes Surabaya [Kombes Pol Luthfie Sulistiawan], terutama yang di tempat pajak parkir," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengungkapkan bahwa acap kali terjadi perbedaan laporan mengenai pendapatan parkir yang sampai-sampai memicu konflik antara pengelola lahan dan jukir.

"Saya sampaikan, di tempat pajak parkir itu harus diselesaikan agar tidak terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dengan yang mengelola lahannya,” sebut Eri.

Ia juga menekankan bahwa para pemilik usaha berhak untuk melapor kepada pemerintah kota maupun pihak berwajib apabila ditemukan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan atau jika jukir tidak menggunakan atribut resmi.

"Kalau tidak sesuai tarif, tidak pakai rompi, kan yang punya usaha jadi sepi. Wong [konsumen] malas ke sana, terganggu. Jadi kalau yang punya usaha menyampaikan laporan kepada Polrestabes, pasti Polrestabes akan melakukan tindakan," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mewanti-wanti kepada segenap pelaku usaha yang beroperasi di Kota Pahlawan untuk segera melakukan penerapan sistem parkir digital mulai Januari 2026. Bila menolak untuk menyediakan pembayaran parkir non-tunai, maka pemerintah kota akan melayangkan sanksi.

Eri menyebut bahwa penerapan sistem parkir digital tersebut akan ditempuh secara bertahap. Mulanya, dari tempat usaha yang membayar pajak parkir hingga parkir di tepi jalan umum (TJU).

"InsyaAllah, saya sudah menyampaikan kepada seluruh pengusaha, parkirnya harus menggunakan digitalisasi. Jadi kalau ada tempat usaha yang dia membayar pajak parkir, maka kami arahkan syaratnya ketika itu baru, ya kalau [tempat usaha] baru [berdiri] maka menggunakan parkir digital," beber Eri di Surabaya, Kamis (11/12/2025).

Eri menegaskan bahwa instruksi tersebut berlaku bagi seluruh tempat usaha yang beroperasional di Surabaya. Adapun sistem pembayaran parkir digital yang dapat diterapkan pengusaha adalah menggunakan palang otomatis atau kartu uang elektronik (e-money).

"Dulu kita sudah coba dengan QRIS, tapi respons [masyarakat] 'masak [bayar parkir] Rp5.000 saja [pakai QRIS], [lebih baik] bayar cash. Akhirnya, kami memutuskan untuk memulai implementasi nontunai secara bertahap, dan fokus pada sektor pajak parkir, dengan mengandalkan sistem e-money," bebernya.

Setelah berhasil mengimplementasikan sistem di tempat-tempat usaha, sistem pembayaran nontunai ini, akan diperluas ke parkir tepi jalan umum. Sosialisasi akan dilakukan pemerintah kota secara masif pada awal tahun depan, dengan harapan sistem nontunai di tepi jalan dapat diimplementasikan penuh pada 2026.

Eri juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksi ini tidak hanya ditujukan kepada operator yang lalai, tetapi juga kepada masyarakat atau pengguna parkir.

"Saya meminta kerja sama dan pengertian dari warga Surabaya. Jika sistem non-tunai sudah diterapkan, warga yang menolak membayar secara non-tunai akan dikenakan denda. Kita tidak boleh saling menyalahkan, jangan sampai operator disalahkan karena tidak digital, padahal warga sendiri yang menolak, beralasan tidak bawa kartu, bayar cash saja,” tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menekankan bahwa kepatuhan dan dukungan aktif dari masyarakat merupakan kunci keberhasilan upaya digitalisasi. Ia optimis bahwa sistem nontunai merupakan langkah strategis untuk menciptakan transparansi pendapatan.

"Nontunai ini esensinya adalah untuk memberikan kejelasan kepada petugas parkir agar uang yang mereka dapatkan itu jelas. Dengan adanya kejelasan pemasukan, kami berharap pembagian hasilnya pun menjadi transparan dan adil," katanya.

Dirinya pun meyakini bahwa kebijakan ini akan mendapat dukungan penuh dari paguyuban parkir, mengingat tujuannya adalah menjaga kerukunan dan menciptakan keadilan.

"Di Surabaya ini ada Batak, Ambon, Jawa, Madura, Manado, Sumatera, dan semuanya ada yang mencari rezeki. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena perkara rezeki, Insya Allah kebijakan ini mulai efektif Januari 2026," pungkasnya