Banda Aceh (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan kelistrikan di Aceh pulih secara bertahap setelah gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai akibat cuaca ekstrem yang berdampak di sebagian wilayah Sumatra pada Jumat (22/5).

"PLN terus melakukan percepatan penormalan agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali sampai ke Pelanggan," kata Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim di Banda Aceh, Sabtu.

Lukman menjelaskan sebanyak 17 dari total 21 gardu induk yang terdampak telah berhasil dipulihkan hingga Sabtu pukul 05:00 WIB.

Ia mengatakan untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut, PLN mengerahkan ratusan personel yang bekerja non-stop.

"Saat ini tim terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh kelistrikan di Aceh normal kembali setelah pemadaman total akibat gangguan suplai," katanya.

​Pihaknya meminta masyarakat dapat memantau perkembangan informasi melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal komunikasi resmi PLN lainnya.

"Mohon doa dari seluruh masyarakat, tim terus berupaya melakukan penormalan dan kami pastikan listrik akan normal kembali," katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri

Jakarta (ANTARA) - Belakangan ini, tekanan akibat konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok bahan baku dan suplai plastik dunia. Padahal, plastik merupakan bagian penting yang menopang berbagai sektor, terutama untuk industri.

Ketika pasokan plastik terganggu, efeknya bisa merambat luas dari industri hulu ke hilir, dari produsen hingga konsumen.

Ketegangan geopolitik global dan gangguan jalur distribusi membuat waktu pengiriman bahan bakunya, seperti nafta terganggu. Jika sebelumnya distribusi bisa ditempuh dalam hitungan dua minggu, kini dapat memakan waktu lebih dari satu bulan.

Hambatan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan produksi, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan tentunya menekan margin pelaku industri.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak bersikap reaktif semata.

Upaya menjaga ketahanan plastik nasional dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, untuk industri besar hingga industri kecil menengah (IKM).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan jaminan ketersediaan plastik dari pelaku industri.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, industri masih mampu menjaga stok agar tetap aman, meskipun tekanan global terus berlangsung.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bagi dunia usaha, mengingat pasokan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan produksi.

Tanpa itu, industri berpotensi menghadapi risiko penurunan kapasitas, bahkan penghentian operasional dalam skala tertentu.

Di sisi lain, pelaku industri juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas.

Produsen petrokimia dalam negeri Lotte Chemical Indonesia memprioritaskan kebutuhan pasar domestik, terutama bagi sektor hilir yang bergantung pada bahan baku plastik.

Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tidak kalah saing dengan permintaan ekspor.

Selain itu, bagi industri makanan dan minuman, keberadaan plastik bukan sekadar pelengkap. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan dan suplai.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menekankan kepastian ketersediaan bahan baku sangat penting untuk menjaga kelangsungan produksi dan distribusi pangan.

Ia juga menekankan bahwa gangguan pada sektor kemasan dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasaran.

Upaya menjaga

Kesadaran pentingnya peran plastik ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek.

Strategi jangka panjang sudah disusun, salah satunya melalui diversifikasi sumber bahan baku untuk menekan ketergantungan impor yang dinilai sebagai titik lemah.

Bahan baku plastik, seperti nafta baru bisa diproduksi secara nasional sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan per tahun mencapai 9,2 juta ton, artinya masih dibutuhkan impor sebanyak 2,1 juta ton.

Selain itu, industri kini didorong untuk mencari alternatif bahan baku, seperti optimalisasi penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga dalam proses produksi.

Beberapa inisiatif bahkan mulai mengarah pada penggunaan bahan berbasis nabati sebagai substitusi.

Selain diversifikasi, pendekatan ekonomi sirkular juga menjadi upaya yang dilakukan.

Gangguan pasokan bahan baku justru membuka peluang untuk memperkuat sistem daur ulang plastik, mengingat selama ini potensi daur ulang di dalam negeri dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai bahwa kondisi saat ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan industri daur ulang.

Industri daur ulang telah berkontribusi 20 persen terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional, yang menunjukkan bahwa perannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri.

Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas daur ulang, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi kebergantungan pada impor, tetapi juga mengatasi persoalan limbah plastik yang kian menumpuk.

Langkah ini seperti satu dayung, dua pulau terlampaui, menjaga ketahanan bahan baku dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri.

Kemasan jenis ini dinilai sudah cukup kompetitif dan porsinya juga cukup besar, yakni sekitar 28 persen dari total kemasan industri makanan dan minuman.

Kebutuhan nasional untuk kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi.

Selain itu, ada juga berasal dari tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, dan kacang hijau.

Tantangan gangguan rantai pasok plastik global ini tidak berhenti di tingkat industri besar saja. IKM juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak pasokan dan harga.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa gangguan yang terjadi tidak membebani pengusaha di sektor ini. Berbagai langkah mitigasi dilakukan, mulai dari menjaga stabilitas harga hingga memastikan distribusi bahan baku tetap lancar.

Tujuannya sederhana namun penting, menjaga agar IKM tetap berproduksi dan bertahan di tengah tekanan.

Namun yang perlu digarisbawahi, tanpa sinergi yang kuat, setiap upaya yang dilakukan akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah dan industri harus berjalan beriringan, saling menjaga dan menguatkan.

Indonesia kini berada pada titik penting dalam perjalanan industrinya. Tekanan yang terjadi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk berbenah.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyiapkan total 2.080 kiloliter (KL) avtur selama periode keberangkatan jemaah haji melalui Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II.

Penerbangan haji Embarkasi Palembang dijadwalkan berlangsung mulai 22 April hingga 24 Juni 2026, dengan total 16 kelompok terbang (kloter). Selama periode tersebut, kebutuhan avtur menjadi faktor krusial guna memastikan kelancaran jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat pengangkut jemaah.

Area Manager Communication Relations & CSR Sumbagsel, Rusminto Wahyudi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan kebutuhan avtur dengan menyiapkan sistem distribusi yang andal dan terintegrasi.

“Pasokan avtur kami pastikan tetap aman melalui sistem distribusi terintegrasi hingga proses pengisian langsung ke pesawat (into-plane) di bandara. Hal ini untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan haji di Embarkasi Palembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menuturkan, untuk menunjang kelancaran suplai, penyaluran avtur dilakukan melalui fasilitas Aviation Fuel Terminal (AFT) SMB II yang dilengkapi dukungan infrastruktur memadai.

Selain itu, sebanyak tujuh unit mobil refueler disiagakan guna mempercepat proses pengisian bahan bakar pesawat selama periode puncak keberangkatan.

“Pertamina juga menerapkan pengelolaan logistik yang adaptif serta monitoring operasional secara berkala guna mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi avtur, terutama pada fase padat penerbangan,” jelasnya.

Rusminto menambahkan, dukungan energi yang andal menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjamin mobilitas udara jemaah.

Dengan kesiapan pasokan ini, distribusi avtur diharapkan berjalan optimal sehingga operasional penerbangan haji dari Sumatra Selatan dapat berlangsung aman, tepat waktu, dan sesuai standar.

“Kami berkomitmen memberikan layanan energi terbaik sekaligus mendoakan seluruh jemaah haji agar diberikan kelancaran perjalanan, kesehatan selama beribadah, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.

Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang Indonesia harus menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan presisi, khususnya dalam membangun arsitektur pendanaan alternatif di luar ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah yang perlu dipercepat antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT) dalam perdagangan bilateral, eksplorasi penggunaan mata uang dengan biaya dana lebih rendah seperti CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah terutama instrumen jangka panjang, serta diversifikasi basis investor dan sumber likuiditas.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Adapun pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), belum lama ini menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi dan kerja sama global.

Namun, Fakhrul memandang bahwa pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab tantangan struktural yang sedang berlangsung.

“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama, stabilitas, koordinasi, dan kehati-hatian fiskal. Itu penting, tapi tidak cukup. Dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari bahasa kebijakan yang mereka gunakan,” ujar dia.

Menurut dia, salah satu perubahan paling fundamental yang belum sepenuhnya direspons adalah ketidakseimbangan dalam sistem likuiditas global.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan penurunan suplai dolar global, seiring dengan pengetatan likuiditas, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global.

Di sisi lain, muncul dinamika baru dari internasionalisasi mata uang Tiongkok, khususnya CNH (offshore renminbi), yang mulai mengambil peran lebih besar dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara.

“Kita melihat dua arus besar yang bergerak berlawanan, suplai dolar global yang semakin terbatas, sementara CNH mulai diperluas penggunaannya dalam perdagangan dan pembiayaan. Ini menciptakan ketidakseimbangan baru, tapi sekaligus membuka peluang strategis,” jelas dia.

Fakhrul menilai bahwa kondisi ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan awal dari perubahan arsitektur keuangan global. Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis menguntungkan semua negara.

Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi global yang saat ini terjadi bukanlah gangguan sementara, melainkan fase transisi menuju sistem yang lebih multipolar.

Dalam sistem seperti ini, akses terhadap likuiditas dan pembiayaan akan semakin ditentukan oleh jaringan bilateral, regional, dan fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.

“Kalau kita masih membaca dunia dengan kacamata lama, bahwa likuiditas global akan selalu tersedia dan murah, seperti belasan tahun terakhir, kita akan tertinggal. Dunia ke depan adalah dunia di mana likuiditas harus diperjuangkan, bukan diasumsikan,” kata dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menekankan urgensi bagi pemerintah dan otoritas untuk menyampaikan arah kebijakan secara lebih eksplisit dan strategis, terutama dalam menjawab perubahan struktur global ini.

“Pasar hari ini tidak hanya menilai stabilitas, tetapi juga arah. Tanpa komunikasi yang jelas tentang bagaimana Indonesia akan beradaptasi dengan fragmentasi global dan perubahan likuiditas ini, kita berisiko kehilangan momentum,” imbuh dia.

Fakhrul pun menegaskan bahwa peluang dari perubahan ini sangat besar, namun juga disertai risiko yang tidak kecil apabila tidak direspons dengan tepat.

Menurutnya, jika Indonesia tidak bergerak cepat dan presisi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pertumbuhan, tetapi masa depan struktur perekonomian.

“Kalau kita hendak menumbuhkan ekonomi sampai 8 persen, kita harus selesaikan masalah pendanaannya yang biasa menjadi masalah bertahun-tahun, dan dalam hal ini, membuka pembiayaan CNH adalah solusi,” tutup Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN (Persero) buka suara soal pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (9/4) malam.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLNUID Jakarta Raya HarisAndika mengatakan pemadaman dipicu  gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI).

PLN tengah menangani masalah tersebut. Beberapa gangguan sudah diatasi.

Meskipun demikian masih ada beberapa wilayah yang terdampak pemadaman.

Mereka adalah daerah Angke dan sekitarnya.

PLN tengah melakukan upaya penormalan bertahap.

Pemadaman listrik terjadi di sejumlah daerah di Jakarta malam ini. Pemadaman terjadi salah satunya di perkantoran yang terletak di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat suplai air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan SPAM Karang Baru menjadi prioritas karena perannya yang vital, khususnya bagi RSUD Aceh Tamiang.

"Air bersih adalah kebutuhan mendasar, terlebih untuk rumah sakit. Karena itu, Kementerian PU memastikan suplai air tetap terjaga sambil menyiapkan pembangunan permanen agar ke depan sistem ini lebih bagus lagi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pemenuhan kebutuhan air bersih pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kementerian PU mempercepat penanganan SPAM Karang Baru melalui metode Design and Build, yang meliputi pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan reservoir baru untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem. Proses pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Sambil menunggu pembangunan selesai, Kementerian PU telah melakukan langkah-langkah penanganan sementara, antara lain perbaikan sarana penyediaan air minum eksisting yang dikelola oleh PDAM Tirta Tamiang serta optimalisasi pemanfaatan instalasi pengolahan air (IPA) mobile. Upaya ini dilakukan agar pasokan air bersih, khususnya ke RSUD Aceh Tamiang tetap terjaga.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana menjelaskan bahwa penanganan SPAM Karang Baru akan dilakukan secara menyeluruh dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pengolahan air.

"Kami akan membangun instalasi pengolahan air baru dengan kapasitas 100 liter per detik, reservoir baru berkapasitas 1.000 meter kubik, serta IPA baja yang akan kami adakan. Secara keseluruhan, target penyelesaian kami adalah Juli 2026," ujar Dewi.

Dewi menambahkan pembangunan reservoir 1.000 meter kubik telah dimulai dengan pelaksanaan pancang perdana.

Selain itu, Kementerian PU juga akan menambahkan bangunan pra sedimentasi untuk mengatasi tingkat kekeruhan air baku yang sangat tinggi pasca bencana.

"Tadi, kita lihat airnya sangat keruh, jauh di atas ambang batas. Karena itu, kami tambahkan tangki pra sedimentasi agar proses pengolahan lebih optimal dan tidak memerlukan bahan kimia berlebihan," kata Dewi.

Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian PU, kerusakan infrastruktur air minum akibat bencana di Provinsi Aceh tercatat pada 52 SPAM yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan total kapasitas terdampak mencapai 2.151 liter per detik.

Penanganan dilakukan secara bertahap, terintegrasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta pengelola SPAM setempat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kelangkaan pasokan komponen utama seperti cip dan Random Access Memory (RAM) berdampak pada peluncuran laptop terbaru Polytron. Kondisi tersebut memaksa produsen elektronik nasional ini menyesuaikan ulang jadwal rilis produk, meskipun permintaan pasar dinilai cukup positif.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo menyampaikan bahwa keterbatasan suplai memori saat ini menjadi hambatan paling signifikan. Sebagai pemain baru di segmen laptop, Polytron belum memiliki keleluasaan untuk memperoleh alokasi pasokan besar dari prinsipal komponen global.

“Tantangannya hari ini kan supply memory terbatas, sehingga kita cukup kesulitan juga karena kita kan baru mulai nih. Baru mulai mau minta berapa (komponen) kan nggak dikasi," ujar Tekno saat berbincang dengan Bisnis di kawasan Melawai, Selasa (20/1/2025).

Tekno menjelaskan, keterbatasan cip dan RAM membuat perusahaan tidak dapat merealisasikan rencana peluncuran produk baru sesuai jadwal awal. Polytron semula menargetkan peluncuran laptop terbaru pada kuartal pertama tahun ini, namun rencana tersebut terpaksa ditunda.

“Masalah chip mungkin akan menunda lah, tapi kita tetap kejar. Cuma waktunya mungkin kita harus nge-plan agak mundur dikit," tuturnya.

Penundaan ini terjadi di tengah upaya Polytron membangun pijakan di pasar laptop nasional. Meski penjualan laptop yang sudah diluncurkan sebelumnya dinilai cukup baik, kesinambungan pasokan komponen menjadi faktor penentu ekspansi ke depan.

Selain memengaruhi waktu peluncuran, tekanan pada sisi pasokan juga berpotensi berdampak pada harga jual. Tekno mengungkapkan adanya kemungkinan penyesuaian harga laptop Polytron di kisaran 5% hingga 10% sebagai konsekuensi dari naiknya biaya dan terbatasnya ketersediaan komponen.

Sementara itu, perusahaan juga menargetkan pertumbuhan penjualan laptop hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan catatan rantai pasok global mulai membaik.

“Laptop kita sebetulnya sudah targetin untuk bisa menjadi tiga kali lipat dari tahun 2025, tapi ya baik lagi kita nanti tergantung pada supply-nya," sebut Tekno.

Sebelumnya, Polytron resmi memperluas portofolio produk teknologi konsumen dengan meluncurkan lini laptop pertamanya, Polytron Luxia, pada Agustus 2025. Luxia hadir alam tiga model dengan fokus segmen berbeda.

Pertama, Luxia i3 yang diposisikan sebagai model entry-level untuk pelajar dan pengguna umum, varian ini menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi terbaru dan menawarkan performa yang memadai untuk aktivitas produktif sehari-hari dengan layar 14 inci beresolusi WUXGA dan RAM yang bisa di-upgrade. Harganya dibanderol Rp5,4 jutaan guna menarik first-time buyer.

Model kedua yakno Luxia Pro i5. Menargetkan kreator konten dan profesional muda, model ini dibekali prosesor Intel Core i5, unit grafis terintegrasi yang lebih kuat, serta RAM 16GB untuk kebutuhan multitasking dan pengolahan grafis ringan. Bobotnya di bawah 1 kg memperkuat daya tarik mobilitasnya, dengan harga sekitar Rp7,5-7,9 jutaan tergantung konfigurasi penyimpanan.

Terakhir, Luxia Pro Ultra 5. Seri tertinggi ini dibekali prosesor kelas atas, dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI), dan grafis yang lebih mumpuni. Dirancang untuk profesional yang memerlukan performa tinggi sekaligus mobilitas, perangkat ini dipasarkan dengan harga Rp10,9 jutaan saat peluncurannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkap potensi pasokan rumah subsidi terhambat memenuhi target pada tahun ini akibat terkendala aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengungkapkan kebijakan tersebut dinilai menjadi tantangan utama bagi para pengembang daerah dalam mengeksekusi suplai hunian untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Junaidi menuturkan, jika pemerintah tidak segera memberikan relaksasi terhadap aturan LSD, target penyaluran hunian FLPP yang dipatok sebanyak 350.000 unit akan sulit tercapai.

Dia turut memperkirakan realisasi maksimal suplai rumah subsidi kemungkinan besar hanya mampu menyentuh angka 300.000 unit jika hambatan regulasi lahan tersebut terus berlanjut.

"Kalau selama LSD ini tidak ada relaksasi, khususnya bagi pengembang yang sudah mengantongi izin, saya yakin akan berat untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit. Realisasi maksimal suplai mungkin saja hanya di angka 300.000 unit," ujar Junaidi kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Menurutnya, kebijakan LSD ini sangat dirasakan oleh para pengembang yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tanpa adanya kepastian hukum terkait lahan yang sudah memiliki izin, para pelaku usaha di sektor perumahan rakyat ini terancam mengalami kerugian finansial.

Sebagai solusi, Apersi mengusulkan agar pemerintah tidak memberlakukan aturan LSD bagi lahan yang proses perizinannya sudah berjalan. Junaidi menekankan bahwa pengecualian ini krusial demi melindungi keberlangsungan usaha pengembang kecil sekaligus menjamin ketersediaan hunian bagi masyarakat luas.

"Sebaiknya yang sudah berizin itu untuk tidak diberlakukan LSD yang sudah berizin. Yang proses izinnya sudah jalan itu tidak diberlakukan, kecuali untuk yang baru. Jadi, supaya tidak melibatkan kerugian-kerugian bagi para pengusaha," pungkasnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun ini pemerintah menyediakan kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP mencapai 350.000 unit.

Meski demikian, mempertimbangkan tantangan yang ada, BP Tapera menargetkan penyaluran program FLPP dapat menyentuh angka 285.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran rumah subsidi tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

"Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun," jelasnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun itu bakal berasal dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng 20 asosiasi pengembang perumahan untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2026.

"BP Tapera juga bersinergi dengan 20 asosiasi pengembang perumahan, yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pasokan rumah bagi MBR sekaligus sebagai mitra dalam memberikan pengawasan kepada anggotanya dalam membangun rumah yang berkualitas," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh tujuh asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam Pembangunan rumah yaitu Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Pengembang Indonesia (PI) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ruang lingkup perjanjian itu meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.

Berdasarkan penyaluran dana FLPP periode tahun 205, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 112.557 unit disusul APERSI (80.048 unit), HIMPERRA (36.540 unit), APERNAS (9.235 unit), ASPRUMNAS (8.789 unit), PI (8.198 unit) dan Appernas Jaya (4.905 unit).

“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang,” kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memulihkan SPBU di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, setelah suplai BBM tiba dengan menempuh distribusi ekstrem dua hari dibantu TNI dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat terdampak bencana.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan pihaknya melalui Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) kembali menambah lembaga penyalur yang berhasil dioperasikan untuk melayani masyarakat di wilayah terdampak bencana.

"SPBU 152.4656 di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, resmi kembali beroperasi setelah pasokan BBM berhasil dikirimkan," kata Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan BBM dikirim dari Fuel Terminal (FT) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menggunakan drum berisi 3.000 liter Pertalite dan 3.000 liter Biosolar.

"Distribusi menempuh perjalanan darat ekstrem selama hampir dua hari, melewati jalur terdampak longsor dan kondisi cuaca yang tidak stabil," ujarnya.

Ia menuturkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan, personel TNI melakukan pengawalan penuh hingga BBM tiba di SPBU Gayo Lues.

Roberth menyampaikan pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana menjadi komitmen utama perusahaan.

Pihaknya memastikan setiap titik energi dapat kembali berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meski akses distribusi menghadapi tantangan berat, katanya, apresiasi kepada seluruh tim di lapangan bergerak cepat bersama aparat terkait untuk menjaga ketersediaan BBM.

"Kerja sama yang solid antara Pertamina, pemerintah daerah, dan TNI sangat membantu mempercepat pemulihan ini," tutur Roberth.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumpampouw menjelaskan dengan suplai ini, SPBU Gayo Lues kembali melayani masyarakat, meskipun pasokan listrik setempat belum pulih sepenuhnya.

"Untuk sementara, operasional SPBU menggunakan genset sebagai sumber listrik," kata Fahrougi.

Fahrougi memastikan setiap titik energi dapat kembali berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski akses distribusi menghadapi tantangan berat, seluruh tim di lapangan bergerak cepat bersama aparat terkait untuk menjaga ketersediaan BBM.

"Kerja sama yang solid antara Pertamina, pemerintah daerah, dan TNI sangat membantu mempercepat pemulihan ini," ujar Fahrougi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai percepatan distribusi pangan dan penguatan suplai menjadi kunci untuk menekan potensi lonjakan harga pangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memutus akses logistik di sejumlah wilayah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026 memang membantu menahan biaya produksi peternak.

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan utama, yakni ketidakseimbangan pasokan ketika permintaan meningkat akibat bantuan pangan skala nasional.

“Menahan biaya pakan ternak hanya akan memengaruhi margin produsen, bukan harga jual ternak,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan suplai protein hewani perlu diperkuat agar peningkatan permintaan dari program jaring pengaman sosial tidak menekan harga di tingkat konsumen.

Selain suplai, pemulihan akses distribusi pangan menjadi faktor krusial terutama di daerah terdampak bencana yang masih terkendala konektivitas.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan wilayah terdampak juga berperan sebagai pemasok pangan untuk provinsi lain, sehingga gangguan distribusi dapat menimbulkan efek domino nasional.

“Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil cabai merah. Jika pasokan terganggu, harga di daerah lain seperti Riau juga bisa naik,” ujarnya.

Menurut dia, dalam situasi darurat ketika jalur swasta terputus, pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur logistik yang tersedia.

“Pasokan barang terutama kebutuhan pokok harus dipasok oleh pemerintah sembari ada pembangunan ulang ekonomi di daerah bencana,” kata Huda.

Ia mengingatkan semakin lambat pemulihan akses dan suplai, maka risiko kelangkaan dan lonjakan harga semakin tinggi di pasar wilayah terdampak maupun wilayah pemasok yang terdampak imbasnya.

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga sendiri telah mengerahkan bantuan pangan dan logistik ke tiga provinsi terdampak menggunakan jalur laut, dan udara di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akses darat untuk memastikan suplai tetap terjaga di tengah masa tanggap darurat.

Lebih lanjut, pengamat mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, memastikan cadangan pangan nasional tersalurkan tepat sasaran, serta menyiapkan opsi impor terukur bila suplai domestik belum mencukupi dalam jangka pendek.

Dengan langkah koordinatif dan berbasis data, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah sedang mengkaji strategi pemanfaatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia Uni Emirat Arab (Indonesia-UEA CEPA) untuk mempermudah suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi.

Menurutnya, langkah ini dinilai dapat menekan hambatan perdagangan sekaligus menurunkan biaya logistik lantaran skema CEPA memungkinkan pengiriman produk Indonesia ke wilayah UEA tanpa dikenakan pajak.

Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan strategi ini dapat menjadi jembatan awal sambil Indonesia memperkuat negosiasi langsung dengan Arab Saudi terkait akses pasar produk pangan siap saji.

"Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab. UEA itu sudah bebas kiriman, kita tidak ada pajak dari UEA, nanti baru ke sana (Arab Saudi)," ujar Zulhas.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi, salah satunya adalah terkait regulasi dan standar dari otoritas obat dan makanan Arab Saudi.

Oleh karena itu, Zulhas meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia untuk berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada perdagangan makanan.

"Kami putuskan agar BPOM kita di sini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan. Apakah siap saji, apakah itu fresh, ada berapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh," ujarnya pula.

Lebih lanjut, pemanfaatan jalur UEA ini juga dinilai dapat berkontribusi terhadap potensi penurunan biaya haji. Menurutnya, makanan menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembiayaan haji.

Zulhas juga menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut, maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025